i

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA

TANAH WAKAF YANG TIDAK DIPERUNTUKAN BAGI

PEMBANGUNAN SARANA UMUM

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo

OLEH:

INDRA LESMANA PUTRA

STB. H1A2 12 096

BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HALU OLEO

KENDARI

2016

ii

iii

iv

ABSTRAK

Indra Lesmana Putra (STB. H1A2 12 096). Judul Skripsi: ”Tinjauan

Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Wakaf atas Tanah yang Tidak

Diperuntukan bagi Pembangunan Sarana Umum’’ di bawah bimbingan

Guswan Hakim sebagai Pembimbing I dan Haris Yusuf sebagai Pembimbing II.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tanah wakaf yang sebelumnya diperuntukan untuk

pembangunan sarana umum namun kemudian dialihkan untuk sarana lain yang

bersifat komersil? 2. Bagaimanakah kedudukan tanah wakaf yang ditarik

kembali oleh pemberi wakaf? Tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut: 1.

Untuk mengetahui tanah wakaf yang sebelumnya diperuntukan untuk

pembangunan sarana umum namun kemudian dialihkan untuk sarana lain yang

bersifat komersil. 2. Untuk mengetahui kedudukan tanah wakaf yang ditarik

kembali oleh pemberi wakaf.

Tipe Penelitian terhadap masalah-masalah yang di rumuskan dalam

penulisan ini, dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum (legal research)

atau metode penelitian normatif di mana dalam penelitian hukum tersebut

digunakan sebuah pendekatan, yaitu pendekatan Undang-Undang (statute

approach) dan pendekatan konsep (concep appoarc).

Kesimpulan penelitian ini sebagai berikut: 1. Dengan berlakunya Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf telah

memberikan jaminan kepastian hukum dalam pewakafan di Indonesia.

Pewakafan tidak lagi terjadi hanya berdasarkan keyakinan atas amal ibadah tetapi

secara kongrit telah menjadi perbuatan hukum yang harus diberikan perlindungan

hukum. 2. Kedudukan tanah wakaf yang ditarik kembali oleh pemberi

wakaf adalah pada dasarnya tidak bisa karena tanah yang telah diwakafkan telah

menjadi hakumum yang penggunaannya tanpa batas waktu yang ditentukan

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun

2004 Tentang Wakaf.

Kata Kunci: Sengketa Wakaf dan Tidak Diperuntukan bagi Pembangunan Sasana

Umum

v

KATA PENGANTAR

Pujisyukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan taufik-Nya dan

karunia-Nya kepada penulis sehingga skripsi ini yang berjudul ”Tinjauan Yuridis

Terhadap Penyelesaian Sengketa Wakaf atas Tanah yang Tidak Diperuntukan

bagi Pembangunan Sarana Umum berhasil disusun tepat pada waktunya walaupun

dalam bentuk yang sederhana.

Dalam proses penyusunan skripsi ini yang dimulai dari persiapan sampai

selesai, penulis menemukan berbagai hambatan dan kesulitan. Namun berkat

bimbingan, arahan, motivasi dan bantuan dari semua pihak terutama kedua

pembimbingku sehingga dapat diselesaikan dengan baik. Untuk itu dengan segala

kerendahan hati, penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya

kepada Bapak Dr. Guswan Hakim, S.H., M.H.,sebagai Pembimbing I dan Bapak

Haris Yusuf, S.H., M.H., sebagai Pembimbing II.

Teristimewa ucapan terimakasih kepada kedua orang tua penulis, ayahanda

Indi Masindi dan Ibunda Tati Purnawati yang telah melahirkan dan membesarkan

penulis dengan penuh rasa kasih sayang sertado’a harapannya selama ini,

sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas

Halu Oleo Kendari.

Terkhusus saudara-saudara kandung penulis, Andi Rhamat Wayudhi, Imas

Fatimah, Irdhon Maulana, Irfan Komaruzaman, Ilham Akbar Masindi.

.

vi

Keluarga Penulis Tb. Suhanda. Hethy, Titin, Rati, Nadhi, Anton, Deshy,

Tatang, Anda, dan keluarga penulis yang lainnya yang tidak dapat disebutkan satu

persatu.

Semoga Allah SWT membalaskan kebaikan kepada kalian semua di dunia

dan di akhirat kelak….. Amiin

Ucapanteri makasih yang sama juga kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Usman Rianse, M.S selaku Rektor Universitas Halu

Oleo;

2. Bapak Prof. Dr. H. Muh. Jufri Dewa, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas

Hukum Universitas Halu Oleo;

3. Bapak Rizal Muchtasar, SH., LLM., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum

Universitas Halu Oleo;

4. Bapak Herman, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum

Universitas Halu Oleo;

5. Bapak Jabal nur, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum

Universitas Halu Oleo;

6. Bapak Haris Yusuf, S.H, M.H selaku Koordinator Program Studi Fakultas

Hukum Universitas Halu Oleo;

7. Bapak/Ibu Dosen dan Pegawai Staf Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo

yang telah banyak memberi bekal Ilmu Hukum;

8. Kepada para sahabat penulis, Asrin, Inho Rengala, Arbawan Pornawan, Zan,

Icang Aziz, Put Ento, Budiman Tara, Rizlan, dan teman yang lainnya yang

tidak dapat disebutkan namanya.

vii

9. Teman-teman seangkatan tahun 2012. Uchy, Amel, Herlin, Asmianti, Anha,

Ayhu, Rezha Remboata, Hendrick, Arjun, Alib, Antoni dan lainnya yang tidak

dapat disebutkan satu persatu.

10. Keluarga KKN penulis, Ibunda Lurah Napabalano, ka Ari, Iqra, Rajab, Zam,

Febhi, Anto, Moris, Farma dan yang lainnya yang tidak dapat penulis

sebutkan satu persatu.

Demikian ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya

semoga Allah SWT., memberikan imbalan pahala yang setimpal terhadap amal

baik dan pengabdian yang dilakukan dalam upaya mencerdaskan umat manusia.

Namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh

karena itu, harapan kepada para pembaca untuk memberikan saran yang sifatnya

memperbaiki

Demi kesempurnaan skripsi ini. Amiiin…

Kendari, April 2016

Penulis

viii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL……………………………………………….… i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING………..………….. ii

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI……………...…………….. iii

ABSTRAK……………………………………………...…………….. iv

KATA PENGANTAR…………….…………………...…………….. v

DAFTAR ISI…………………..……………………………….……... viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah…………………………………..…… 1

B. Rumusan Masalah……………………………………………… 4

C. Tujuan Penelitian………………………………………………. 4

D. Manfaat Penelitian………………………………………...…… 4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perjanjian pada Umumnya..………………………… 6

B. Pengertian Wakaf………………...….…………………………. 10

C. Unsur dan Syarat Sahnya Wakaf..……………………………… 16

D. Dasar Hukum Pengaturan Wakaf……………..………………… 20

E. Tata Cara Pelaksanaan Wakaf…………….…….………………. 25

F. Penyelesaian Sengketa Wakaf di Pengadilan Agama…………... 36

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian……………………………………………….…. 39

B. Pendekatan Penelitian……..…………………………………… 39

C. Sumber Bahan Hukum……....………………….………… ...… 40

D. Pengumpulan Bahan Hukum…………………………………… 41

E. Analisis Bahan Hukum…………………………………………. 42

F. Langkah-langkah Penelitian Hukum………………………. ...…. 42

ix

BAB IV ANALISIS PEMBAHASAN

A. Tanah Wakaf yang Sebelumnya Diperuntukan untuk Pembangunan

Sarana Umum Namun Kemudian Dialihkan untuk Sarana Lain

Yang Bersifat Komersil……………………………………….… 44

B. Kedudukan Tanah Wakaf yang Ditarik Kembali oleh Pemberi

Wakaf…........................................................................................ 48

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan…….………………………………………..….….. 52

B. Saran……….…………………………………………………… 52

DAFTAR PUSTAKA

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ditengah permasalahan sosial masyarakat Indonesia dan tuntutan akan

kesejahteraan ekonomi dewasa ini, eksistensi lembaga wakaf menjadi sangat

urgen dan strategis. Disamping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang

berdimensi spiritual. Wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan

pentingnya kesejahteraan ekonomi. Oleh karena itu sangat penting dilakukan

pendefinisian ulang terhadap wakaf agar memiliki makna yang lebih relevan

dengan kondisi riil persoalan kesejahteraan.

Perbincangan tentang wakaf sering kali diarahkan kepada wakaf benda

tidak bergerak seperti tanah, bangunan, dan lain-lain. Sampai dewasa ini

kebanyakan masyarakat Indonesia masih pada pemahaman bahwa pengamalan

wakaf harus berwujud benda tidak bergerak khususnya tanah yang di atasnya

didirikan masjid atau madrasah dan penggunaannya didasarkan pada wasiat

dari pemberi wakaf dengan ketentuan bahwa untuk menjaga kekekalannya

tanah wakaf itu tidak boleh diperjual belikan dengan alasan apapun. Bertahan

pada pemahaman seperti itu bukanlah sebuah kesalahan.Namun yang pasti

Indonesia telah memiliki aturan tersendiri mengenai wakaf. Oleh karena

demikian, aturan itulah yang menjadi standar pengamalan wakaf di Indonesia.

2

Wakaf sebagai salah satu lembaga Islam yang erat kaitannya dengan

kesejahteraan umat sudah lama melembaga di Indonesia.Sebagai negara yang

mayoritas penduduknya beragama Islam, Indonesia memiliki tanah wakaf yang

luas. Namun karena sejak semula tidak diiringi dengan peraturan perundang-

undangan yang memadai, tanah wakaf itu tidak berkembang dengan baik,

bahkan sering menimbulkan masalah.

Di Indonesia, campur tangan pemerintah dalam hal perwakafan

mempunyai dasar hukum yang kuat. Dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat (1) di

bawah negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Norma dasar yang

tersebut dalam Pasal 29 ayat (1) itu tafsirannya antara lain bermakna bahwa

"Negara Republik Indonesia" wajib menjalankan syariat Islam bagi orang

Islam, syariat Nasrani bagi orang Nasrani dan syariat Hindu-Bali bagi orang

Hindu-Bali, apabila dalam pelaksanaan syariat itu memerlukan perantaraan

kekuasaan negara. Alasannya, syariat yang berasal dari agama yang dianut

warga negara Republik Indonesia itu adalah kebutuhan hidup para pemeluknya.

Ayat (2) pasal itu dengan jelas juga menyebutkan bahwa negara menjamin

kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing

dan untuk beribadah menurut agamanya itu.

Perhatian pemerintah terhadap perwakafan ditanah air tampak lebih jelas

lagi dengan ditetapkannya Undang-Undang tentang Peradilan Agama yang

menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,

memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-

orang yang beragama Islam di bidang: (a). perkawinan; (b). kewarisan, wasiat,

3

dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; (c). wakaf dan shadaqah.

Dengan adanya berbagai peraturan itu, diharapkan pelaksanaan perwakafan di

Indonesia dapat berjalan tertib. Namun kenyataannya, peraturan-peraturan yang

berkenaan dengan wakaf tersebut sampai dengan tahun 1990 belum

sepenuhnya mampu mengatasi masalah perwakafan.

Permasalahan wakaf khususnya di Kota Kendari juga tampak meningkat.

Telah tampak beberapa tanah wakaf yang sebelumnya diperuntukan untuk

pembangunan sarana umum namun kemudian dialihkan untuk sarana lain yang

bersifat komersil. Hal ini kemudian menimbulkan masalah diantara ahli waris

pemberi wakaf karena peruntukan tanah wakaf bukan lagi yang seharusnya.

Akibatnya, para ahli waris pemberi wakaf menuntut untuk dikembalikan tanah

tersebut pemilik semula.

Berdasarkan hasil pengamatan sementara penulis bahwa sarana umum

yang berada ditanah wakaf seperti bekas lokasi Rumah Sakit Umum Propinsi

Sulawesi Tenggara. Dari hasil informan bahwa bekas lokasi bangunan Rumah

Sakit Umum Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara diperoleh dari wakaf

seseorang untuk pembangunan sarana umum tersebut. Namun kemudian

bangunan rumah sakit tersebut tidak lagi digunakan karena telah dibangun

Rumah Sakit Daerah Propinsi yang baru. Melihat lokasi tersebut tidak lagi

digunakan sebagai lokasi bangunan tersebut, maka ahli waris pemberi hibah

akan menariknya untuk dikuasai kembali dan dimiliki. Namun hal tersebut,

Pemerintah Daerah Propinsi tetap menganggap lokasi tersebut sebagai tanah

milik Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara.

4

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul: Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa

Tanah Wakaf yang Tidak Diperuntukan bagi Pembangunan Sarana

Umum.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana tanah wakaf yang sebelumnya diperuntukan untuk

pembangunan sarana umum namun kemudian dialihkan untuk sarana lain

yang bersifat komersil?

2. Bagaimana kedudukan tanah wakaf yang ditarik kembali oleh pemberi

wakaf?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tanah wakaf yang sebelumnya diperuntukan untuk

pembangunan sarana umum namun kemudian dialihkan untuk sarana lain

yang bersifat komersil.

2. Untuk mengetahui kedudukan tanah wakaf yang ditarik kembali oleh

pemberi wakaf.

D. Manfaat Penelitian.

Manfaat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

5

Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber pengembangan ilmu hukum

perdata khususnya mengenai penyelesaian sengketa wakaf atas tanah yang

tidak diperuntukan bagi pembangunan sarana umum.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi berkaitan

dengan penyelesaian sengketa wakaf atas tanah yang tidak diperuntukan

bagi pembangunan sarana umum.

6

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perjanjian pada Umumnya

Perjanjian merupakan hubungan hukum yang melibatkan lebih dari satu

pihak guna memenuhi kebutuhan hidup. Melalui perjanjian hubungan hukum

antara pihak dapat lebih kuat berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban

di antara ke dua belah pihak.

Para Sarjana Hukum di Indonesia memakai istilah yang berbeda-beda

untuk perjanjian. Achmad Ichsan ( Triwulan Tutik) memakai istilah

verbintenis untuk perjanjian,1 sedangkan Utrecht dalam bukunya Pengantar

dalam Hukum Indonesia memakai istilah overeenkomst untuk perjanjian.2

Pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata, yang selanjutnya disebut KUH Perdata menyebutkan: “Suatu

perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orangatau lebih

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Ada beberapa kelemahan dari pengertian perjanjian yang diatur dalam

ketentuan di atas, seperti yang dinyatakan oleh Mariam Darus Badrulzaman

bahwa:

Definisi perjanjianyang terdapat dalam ketentuan Pasal 1313 KUH

Perdata adalah tidak lengkap dan terlalu luas, tidak lengkap karena yang

dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Definisi itu

dikatakan terlalu luas karena dapat mencakup perbuatan-perbuatan di

dalam lapangan hukum keluarga, seperti janji kawin yang merupakan

1Titik Triwulan Tutik, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

2007.hlm. 491 2Utrecht, KUH Perdata Buku III Hukum Perikiitan dengan Penjelasan, PT. Alumi

Bandung.2005, hal. 89.

7

perjanjian juga, tetapi sifatnya berbeda dengan perjanjian yang diatur

dalam KUH Perdata Buku III, perjanjian yang diatur dalam KUH

Perdata Buku III kriterianya dapat dinilai secara materiil, dengan kata

lain dinilai dengan uang.3

Abdul Kadir Muhammad menyatakan kelemahan pasal tersebut adalah

sebagai berikut:

1. Hanya menyangkut sepihak saja. Hal tersebut dapat diketahui dari

perumusan “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu

orang atau lebih”. Kata “mengikatkan diri“ sifatnya hanya datang dari

satu pihak saja,tidak dari kedua belah pihak seharusnya dirumuskan

saling mengikatkan diri, jadi ada consensusantara pihak-pihak.

2. Kata “perbuatan” mencakup juga tanpa consensus. Pengertian

perbuatan termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa,

tindakan melawan hukum yang tidak mengandung consensus,

seharusnya digunakan kata persetujuan

3. Pengertian perjanjian terlalu luas. Pengertian perjanjian dalam pasal

tersebut terlalu luas karena mencakup juga pelangsungan

perkawinan,yaitu janji kawin yang yang diatur dalam lapangan

hukum keluarga. Padahal yang dimaksudkan adalah hubungan antara

kreditur dengan debitur dalam lapangan harta kekayaan

saja.Perjanjian yang dikehendaki oleh buku III KUH Perdata

sebenarnya adalah perjanjian yang bersifat kebendaan, bukan

perjanjian yang bersifat personal.

4. Tanpa menyebut tujuan mangadakan perjanjian.Tanpa menyebut

tujuan mangadakan perjanjiansehingga pihak-pihak yang

mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa. Berdasarkan alasan yang

dikemukan di atas, maka perlu dirumuskan kembali apa yang

dimaksud dengan perjanjian itu.4

Subekti bahwa menurut Kamus Hukum, perjanjian adalah persetujuan,

permufakatan antara dua orang/pihak untuk melaksanakan sesuatu.Kalau

diadakan tertulis juga dinamakan kontrak.5

3Mariam Darus Badrulzaman, dkk.,Kompilasi Hukum Perikatan, PT. Citra Aditya Bakti,

Bandung, 2001, hal. 78. 4Abdul Kadir Muhammad, Hukum Kontrak, Teori & Tekriik Penyusunan Kontrak, Jakarta : Sinar

Grafika, 2008. hal. 27 5Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa, Jakarta, 2001, hal. 36

8

Menurut doktrin (teori lama), yang disebut perjanjian adalah hukum

berdasarkan katasepakat untuk menimbulkan akibat hukum.Dari definisi di

atas, telah tampak adanya asas konsensualisme dan timbulnya akibat hukum

(tumbuh/lenyapnya hak dan kewajiban).

Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne (Salim) bahwa:

Yang diartikan dengan perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara

dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat

hukum.Teori baru tersebut tidak hanya melihat perjanjian semata-mata,

tetapi juga harus dilihat perbuatan-perbuatan sebelumnya atau yang

mendahuluinya.6

Menurut Subekti yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu

peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana duaorang

itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini timbul

suatu hubungan perikatan.7

Menurut Syahmin AK, dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu

rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang

diucapkan atau ditulis.8

Dari beberapa pengertian di atas, menunjukkan adanya beberapa unsur

perjanjian, antara lain:

1. Adanya pihak-pihak yang sekurang-kurangnya dua orang.

Pihak-pihak yang dimaksudkan di sini adalah subyek perjanjian yang

dapat berupa badan hukum dan manusia yang cakap untuk melakukan

perbuatan hukum menurut undang-undang.

6Salim H.S dkk, Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU),

(Jakarta: Sinar grafika, 2007), Hal. 124 7 Subekti, Hukum Perjanjian, Grafindo Persada, Jakarta, hal.249

8Syahmin AK, Pengantar Hukum Indonesia.Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hal.140.

9

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja bahwa:

Dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak

adalah pihak yang wajib berprestasi (debitur) dan pihak lainnya

adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditur). Masing-

masing pihak tersebut dapat terdiri dari satu orang atau lebih orang,

bahkan dengan berkembangnya ilmu hukum, pihak tersebut juga

dapat terdiri dari satu atau lebih badan hukum.9

2. Adanya persetujuan atau kata sepakat.

Persetujuan atau kata sepakat yang dimaksudkan adalah konsensus

antara para pihak terhadap syarat-syarat dan obyek yang

diperjanjikan.Adanya tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai

dimaksudkan di sini sebagai kepentingan para pihak yang akan diwujudkan

melalui perjanjian.

3. Adanya prestasi atau kewajiban yang akan dilaksanakan.

Dengan membuat perjanjian, pihak yang mengadakan perjanjian,

secara “sukarela” mengikatkan diri untuk menyerahkan sesuatu, berbuat

sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu guna kepentingan dan keuntungan

dari pihak terhadap siapa ia telah berjanji atau mengikatkan diri, dengan

jaminan atau tanggungan berupa harta kekayaan yang dimiliki dan akan

dimiliki oleh pihak yang membuat perjanjian atau yang telah mengikatkan

diri tersebut. Dengan sifat sukarela, perjanjian harus lahir dari kehendak

dan harus dilaksanakan sesuai dengan maksud dari pihak yang membuat

perjanjian. Prestasi yang dimaksud adalah sebagai kewajiban bagi pihak-

9Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2007, Seri Hukum Bisnis Memahami

Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) dalam Hukum Perdata, Raja Grafindo Persada,

Jakarta, hal.249

10

pihak untuk melaksanakannya sesuai dengan apa yang disepakati.

Perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang

lain, ini berarti dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari

satu orang atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak)

lainnya yang berhak atas prestasi tersebut.

4. Adanya bentuk tertentu.

Bentuk tertentu yang dimaksudkan adalah perjanjian yangdibuat

oleh parapihak harus jelas bentuknya agar dapat menjadi alat pembuktian

yang sah bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.Untuk beberapa

perjanjian tertentu, undang-undang menentukan suatu bentuk tertentu,

yaitu bentuk tertulis sehingga apabila bentuk itu tidak dituruti maka

perjanjian itu tidak sah.Dengan demikian, bentuk tertulis tidaklah hanya

semata-mata hanya merupakan pembuktian saja, tetapi juga syarat untuk

adanya perjanjian itu.

5. Adanya syarat-syarat tertentu.

Syarat-syarat tertentu yang dimaksud adalah substansi perjanjian

sebagaimana yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian.

Berdasarkan uraian di atas bahwa perjanjian merupakan dasar

hubungan hukum antara dua pihak yang mana kedua belah pihak saling

mengikatkan diri untuk saling memenuhi kewajiban dan hak masing-

masing.Tanpa adanya dasar perjanjian maka hubungan hukum tidak ada

sehingga dapat beresiko pada hubungan timbal balik.

B. Pengertian Wakaf

11

Wakaf merupakan salah satu perbuatan hukum di Indonesia, tidak

beda dengan perbuatan hukum lainnya. Meskipun wakaf tidak ada

hubungan imbalan tetapi wakaf harus dilaksanakan sesuai tujuan dan

fungsinya.Oleh sebab itu wakaf diatur juga sebagai perbuatan yang diatur

oleh hukum yang berlaku.

Farida Prihartin dkk bahwa:

Ditinjau dari segi bahasa wakaf berasal dari bahasa Arab waqf yang

berasal dari kata woqofa-yaqifu-waqfa yang berarti ragu-ragu, berhenti,

memperlihatkan, memperhatikan, meletakan, mengatakan, mengabdi,

memahami, mencegah, menahan, dan tetap berdiri.10

Departeman Agama RI bahwa:

Kata al-waqf adalah bentuk kata kerja dari ungkapan waqfu al-syai

yang berarti menahan sesuatu.Dalam pengertian secara umum wakaf

adalah pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan

menahan (pemilikan) asal (tahbisul ashli), lalu menjadikan manfaatnya

berlaku umum. Sedangkan yang dimaksud dengan tahbisul ashli ialah

menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, disewakan

dan digadaikan kepada orang lain. Cara pemanfaatanya,

menggunakannya adalah sesuai dengan kehendak pemberi wakaf

(wakif) tanpa imbalan.11

Wakaf menurut istilah berarti menahan harta yang dapat diambil

manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah, serta

dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah S.W.T.

Abdul Manan bahwa pengertian wakaf jika ditinjau dari segi

terminologis ada beberapa konsep, dimana para pakar hukum Islam memiliki

10

Farida Prihartin dkk, 2005, Hukum Islam, Zakat dan waqaf, Teori dan Prakteknya di

Indonesia, Papas Sinar Sinanti dan Fak. HukumUI, Jakarta h. 108-109. 11

Departeman Agama RI,2005, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, Direktorat

Pengembangan Zakat dan Wakaf Depag, Jakarta, h. 1-2

12

pendapat yang berbeda-beda sesuaidengan faham dari mazhab yang

dianutnya.12

Al Minawi dari mazhab Syafi’i menyatakan wakaf adalah menahan

harta benda yang dimiliki dan menyalurkan manfaatnya dengan tetap menjaga

pokok barang dan keabadiannya yang berasal dari para dermawan atau pihak

umum selain dari harta maksiat, semata-mata karena ingin mendekatkan diri

kepada Allah SWT.13

Al Kabisi dari mazhab Hanafi menyatakan bahwa wakaf adalah

menahan benda dalam kepemilikan wakif dan menyedekahkan manfaatnya

kepada orang-orang miskin dengan tetap menjaga keutuhan bendanya.Dalam

pembatasan inimenekankan bahwa wakaf itu menahan benda milik si wakif

dan yang disedekahkan adalah manfaatnya atau hasilnya saja. Sedangkan dari

penganut Imam Malik menyatakan bahwa wakaf itu adalah menjadikan

manfaat benda yang dimiliki, baik yang berupa sewa atau hasilnya untuk

diserahkan kepada orang yang berhak, dengan bentuk penyerahan berjangka

waktu sesuai dengan apa yang diperjanjikan atau yang dikehendaki oleh orang

yang mewakafkan.14

Wakaf menurut pendapat ini tidak disyaratkan berlaku untuk

selamanya, tetapi sah apabila berlaku untuk dalam waktu tertentu saja,

sesudah itu kembali kepada pemiliknya.

Mundzir Qahaf menyatakan bahwa:

12

AbdulManan, 2007, Hukum Wakaf Dalam Paradigma baru di Indonesia, Varia

Peradilan, No 255 Februari 2007, Jakarta, h. 32 13

Al Minawi dari mazhab Syafi’i 14

Iman Malik

13

Wakaf adalah menahan harta baik secara abadi maupun sementara, dari

segala bentuk tindakan pribadi,seperti menjual dan memberikan wakaf

atau yang lainnya, untuk tujuan pemanfaatannya atau hasilnya secara

berulang-ulang bagi kepentingan umum atau khusus, sesuai dengan

tujuan yang disyaratkan oleh Wakif dan dalam batasan hukum

syari’at.15

Departemen Agama RIbahwa:

Perkembangan pelaksanaan wakaf di Indonesia sebagian besar

mengikuti mazhap Syafi’i yang antara lain pokok-pokok pandangannya

meliputi ;

a. Ikrar wakaf.

b. Harta yang boleh diwakafkan.

c. Kedudukan harta setelah diwakafkan.

d. Harta wakaf ditujukan kepada siapa.

e. Boleh tidaknya tukar menukar harta wakaf.16

a. Ikrar wakaf.

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 28

Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, pelaksanaan

perwakafanhanya dilakukan dengan secara lisan saja yang didasarkan pada

adat kebiasaan keberagamaan yang bersifat lokal. Pernyataan lisan secara

jelas menurut pandangan As-Syafii termasuk bentuk dari pernyataan wakaf

yang sah.Perwakafan secara lisan dipandang sah tidak berarti bahwa

pelaksanaan perwakafan yang dilakukan secara tertulis itu tidak

sah.Pernyataan secara tertulis dalam perwakafan justru dapat dipergunakan

sebagai bukti yang kuat bahwa orang yang berwakaf itu benar-benar telah

melakukan wakaf.

15

Mundzir Qahaf, 2005, Manajemen Wakaf Produktif , Khalifa, Jakarta, h. 157 16

Departemen Agama RI, 2005, Perkembangan Pengelolaan Wakaf di

Indonesia,Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta, h. 34

14

b. Harta yang boleh diwakafkan.

Harta benda yang diwakfkan itu dipandang sah apabila memenuhi

syarat-syarat sebagai berikut;

1. Benda harus memiliki nilai guna.

Maksudnya tidak sah hukumnya mewakafkan sesuatu yang bukan

berwujud benda, misalnya yang berupa hak-hak, seperti hak pakai, hak

lewat, hak irigasi.Tidak sah mewakafkan sesuatu benda yang tidak

berharga menurut syara, yaitu benda yang tidak boleh diambil

manfaatnya seperti benda yang memabukan maupun benda-benda yang

haram lainnya.Tujuan wakaf adalah untuk mengambil manfaat dari

benda wakaf tersebut serta untuk mendapatkan pahala atau keridhaan

Allah SWT atas perbuatan tersebut.

2. Benda tetap atau benda bergerak yang dibenarkan untuk diwakafkan.

Yang dijadikan sandaran dalamm melakukan wakaf terhadap harta

adalah dilihat dari segi kekelan fungsi atau manfaat dari harta tersebut,

baik harta tersebut berupa benda bergerak atau tidak bergerak.Pada

umumnya perwakafan di Indonesia masih didominasi wakaf terhadap

harta yang tidak bergerak, misalnya tanah, bangunan untuk

masjid/mushola, tempat pendidikan/ sekolah, rumah sakit, tempat

pemakaman dan sebagainya.

3. Benda yang diwakafkan harus tertentu (nyata dapat diketahui) ketika

terjadi akad wakaf.

15

Penentuan harta wakaf tersebut dapat ditetapkan dengan jumlah,

misalnya disebutkan jumlahnya seratus juta, atau dapat juga dengan

menyebutkan isbahnya terhadap benda tertentu misalnya sepertiga dari

tanah yang dimiliki, dan sebagainya. Wakaf yang tidak menyebutkan

secara jelas harta yang akan diwakafkan maka hukumnya tidak sah,

misalnya hanya menyebutkan sebagian tanah miliknya atau sejumlah

bukunya dan sebagainya.

4. Benda yang diwakafkan harus benar-benar menjadi milik tetap si wakif

atau orang berwakaf, ketika terjadi akad wakaf.

Benda yang belum menjadi miliknya tidak sah hukumnya untuk

diwakafkan, meskipun harta itu nantinya akan menjadi miliknya, harta

yang masih dijaminkan, uang arisan yang belum diundi dan sebagainya.

c. Kedudukan harta setelah diwakafkan.

Harta yang telah diwakafkan kedudukanya menjadi milik Allah SWT

atau menjadi milik umum. Harta yang telah diwakafkan oleh wakif sudah

lepas hak kepemilikannya dari wakif sejak wakaf diikrarkan, jadi Wakif

sudah tidak mempunyai hak terhadap benda wakaf itu, maka si Wakif tidak

dapat menarik kembali, membatalkan dan membelanjakannya yang dapat

mengakibatkan perpindahan hak milik, tidak dapat menjual, menggadaikan,

menghibahkan, mewariskan.

d. Harta wakaf ditujukan kepada siapa.

Pertama harta wakaf dapat ditujukan kepada keluarga atau orang

tertentu (wakaf ahli), bahwa hasil harta wakaf itu hanya diperuntukan

16

kepada keluarga yang ditunjuk oleh wakif. Kedua wakaf ditujukan kepada

kepentingan umum atau masyarakat (wakaf Khairi), hasil dari harta wakaf

dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat

e. Boleh tidaknya tukar menukar terhadap harta wakaf.

Menurut paham As-Syafii di Indonesia harta benda wakaf tidak

boleh ditukar dengan alasan apapun.

Dampak dari keteguhan pendirian berdasarkan ajaran Mazhaf Syafi’I

ini terhadap harta wakaf yang berupa bangunan masjid atau bentuk bangunan

yang lain yang sudah rusakatau kurang layak untuk digunakan maka

masyarakat tidak lagi mau memanfaatkannya yangakibatnya bangunan

tersebutakan semakin tidak terurus dan terbengkelai. Pada hal jika harta wakaf

itu dapat ditukarkan dengan harta yang lebih produktif maka hasilnya dapat

dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

C. Unsur dan Syarat Sahnya Wakaf

Kesempurnaan suatu pelaksanaan perbuatan wakaf sangat sangat

dipengaruhi oleh terpenuhinya unsur-unsur perbuatan wakaf. Menurut

sebagian besar pandangan para ulama rukun wakaf itu meliputi:

1.Orang yang berwakaf (wakif).

2.Harta yang diwakafkan (maukuf).

3.Tujuan wakaf (maukuf a’laih)

4.Pernyataan wakaf (shighat)

Unsur-unsur wakaf berdasarkan pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor

41 Tahun 2004 Tentang Wakaf adalah:

17

1. Wakif

2. Nazhir

3. Harta benda wakaf

4. Ikrar wakaf

5. Peruntukan harta benda wakaf

6. Jangka waktu wakaf.

Masing-masing unsur dari wakaf tersebut harus memenuhi syarat-

syarat sebagai beriku:

1. Wakif (orang yang melakukan wakaf).

Wakif harus memenuhi syarat mempunyai kecakapan melakukan

tabaru yaitu melepaskan hak milik tanpa imbangan materiil.seseorang

dikatakan mempunyai kecakapan bertabaru apabila ia telah dewasa

(baligh), berakal sehat , tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan

pemilik sahdari harta benda wakaf.

Yang menjadi titik berat dalam menentukan apakah seseorang

dipandang cakap bertabaru atau tidak adalah adanya pertimbangan

akalyang sempurna pada orang yang telah mencapai umur baligh.Dalam

Fikih Islam dikenal ada dua pengertian untuk menentukan kedewasaan

seseorang yaitu pengertian baligh danrasyidpengertian balighdititik

beratkan pada umur dan Rasyid dititikberatkan pada kematangan

pertimbangan akal.Akan lebih tepat kiranya apabila dalam penentuan

kacakapan tabaru itu ditentukan juga adanya syaratrasyid.Tentang

beragama Islam atau tidakberagama Islam, tidak menjadi syarat bagi

18

wakif, sehingga bagi seorang penganut agama selain Islampun dibolehkan

untuk berwakaf.

2. Nazhir.

Nazhir adalah perseorangan, organisasi atau badan hukum yang

memegang amanah untuk mengelola, mengembangkan harta benda wakaf

sesuai dengan fungsi dan tujuan wakaf.

Adapun syarat-syarat bagi seorang Nazhir adalah:

a. Warga Negara Indonesia

b. Beragama Islam

c. Dewasa

d. Amanah

e. Mampu secara jasmani dan rokhani

f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

3. Harta benda wakaf (mauquf).

Harta bendayang diwakafkan dipandang sah apabila merupakan

harta yang bernilai tahan lamauntuk dipergunakan dan harta yang dikuasai

dan dimiliki sah oleh wakif.

Harta wakaf dapat berupa benda tidak bergerak, dan benda

bergerak, seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas

kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lain sesuai dengan

ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Ikrar wakaf.

19

Ikrar wakaf atau pernyataan wakafdapat dikemukakan secara

tertulis, lisan atau dengan suatu isyarat yang dapat dipahami

maksudnya.Pernyataan dengan tulisan atau lisan dapat dipergunakan

menyatakan wakaf oleh siapa saja, sedangkan cara isyarat hanya

dipergunakan bagi orang yang tidak dapat menggunakan secara tulisan

atau lisan. Untuk menjaga adanya kejelasan dalam pernyataan secara

isyarat maka isyarat tersebut harus benar-benar telah dimengerti oleh

pihak yang menerima wakaf.

5. Peruntukan harta benda wakaf.

Peruntukan harta benda wakaf tidak boleh bertentangan dengan

nilai-nilai ibadah, hal ini sesuai dengan sifat amalan wakaf sebagai salah

satu bagian dari ibadah.

Peruntukan harta benda wakaf harus merupakan hal-hal yang

termasuk dalam kategori ibadah pada umumnya, sekurang-kurangnya

termasuk hal yang dibolehkan menurut hukum Islam. Harta benda wakaf

seperti diperuntukan sebagai;

a. Sarana dan kegiatan ibadah.

b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan.

c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa.

d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat.

e. Memajukan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan

dengan syariat dan peraturan perundang-undangan.

6. Jangka waktu wakaf.

20

Para fuqahaberbeda-beda pendapat tentang syarat permanen atau

untuk selamanya dalam jangka waktu wakaf dan wakaf dalam jangka

waktu tertentu.Diantara para fuqaha ada yang mencantumkan jangka

waktu sebagai syarat, ada juga yang tidak mencantumkan sebagai

syarat.Oleh karena itu ada fuqaha yang membolehkan wakaf untuk jangka

waktu tertentu.

D. Dasar Hukum Pengaturan Wakaf

1. Hukum Islam.

Landasan AL-Qur’an dan Hadist. Landasan amalan wakaf dapat

dirujuk beberapa ketentuan dalam kitap suci Al-Qur’an dan Hadist yang

antara lain adalah;

a. Landasan Al Qur’an.

Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 267.

Terjemahannya:“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di

jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang

baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami

keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah

kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu

menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri

tidak mau mengambilnya melainkan dengan

memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah,

bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji..17

Al-Quran Surah Ali-Imran Ayat 92.

17

Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat (267)

21

Terjemahannya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan

(yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan

sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja

yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah

mengetahuinya..18

Al-Quran Surah An Nahl Ayat 97.

Terjemahannya:Barangsiapa yang berbuat kebaikan laki-laki atau

perempuan dan ia beriman, niscayakan Aku beri

pahala yang lebih bagus dari apa yang mereka

amalkan dan sesungguhnya akan kami beri

balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih

baik dri apa yang telah mereka kerjakan.

Al-Quran Surah Al-Hajj Ayat 77.

Terjemahannya: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu,

sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu, dan

berbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat

kemenangan.19

b. Landasan Hadist.

Sunnah Rasulullah dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW

bersabda apabilamanusia meninggal dunia terputuslah (pahala) amal

perbuatanya kecuali dari tiga hal, yaitu sedekah jariah yang mengalir

terus menerus (wakaf), ilmu yang bermanfaat dan anak shaleh yang

mendoakan orang tuanya,(HR Muslim).

18

Al-Quran Surah Ali-Imran ayat (92 19

Al-Quran Surah Al-Hajj (77

22

Sunnah Rasulullah dari Ibnu Umar ra, bahwa Umar bin al-

Khathab ra.memperoleh tanah (kebun) di Kaibar, lalu ia datang

menghadap Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk. Umar berkata

“Hai Rasulullah SAW, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya

belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau

perintahkan kepadaku?”

Rasulullah SAW bersabda, bila engkau suka,kau tahan

(pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya). Kemudian

Umar mensedekahkan (tanahnya untuk dikelola), tidak dijual, tidak

diwariskan dan tidak untuk dihibahkan.

Umar mensedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-

orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil dan tamu

dan tidak dilarang bagi yang mengelola (Nazhir) wakaf makan dari

hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan

orang lain dengan tidak bermaksud memupuk harta. (HR Muslim).

Setelah Umar bin al Khathab mewakafkan tanahnya kemudian

disusul oleh Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannya, dan

sahabat Nabi SAW lainnya seperti Abu Bakar yang mewakafkan

sebidang tanahnya di Mekah, Utsman menyedekahkan harta di Khaibar,

Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur, Muadz bin Jabal

mewakafkan rumahnya, Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin

Awwam, dan Aisyah istri Rasulullah SAW. Dalam perkembangannya

wakaf tidak hanya ditujukan kepada orang-orang fakir dan miskin saja,

23

tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan,

membangun perpustakaan dan untuk beasiswa bagi para pelajar

mahasiswa dan sebagainya.Sikap antusias dari masyarakat terhadap

pelaksanaan wakaf, menarik perhatian Pemerintah Negara untuk

mengaturnya, bahwa pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk

membangun solidaritassosial dan ekonomi masyakat.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Selanjutnya untuk memberikan pengetahuan yang menyeluruh

mengenai dasar hukum wakaf, maka perlu kiranya mengemukakan pula

dasar hukum menurut perundang-undangan Pemerintah Republik

Indonesia. Sebagimana tercantum dalam buku Panduan Pemberdayaan

Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia menurut Achmad

Djunaidiyaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang

Wakaf.

2. Peraturan Pemerinta Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Wakaf

( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667 )

3. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)20

Masalah wakaf dapat diketahui pada Pasal 5, Pasal 14 ayat (91), dan

Pasal 49 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.

4. Undang-Undang tentang Yayasan

20

Achmad Djunaidi, Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian,

National Legal Reform Program, Jakarta, 2003, hal. 21

24

Mengenai wakaf disinggung secara singkat dalam Pasal 15 termuat

dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001

Tanggal 16 Agustus 2001 Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 112.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977.

Dalam Peraturan Pemerintah ini terdiri atas tujuh bab dan delapan belas

pasal, mencakup pengertian wakaf, syarat-syarat sah wakaf, fungsi

wakaf, perubahan, penyelesaian perselisihan dan pengawasan wakaf,

ketentuan pidana dan ketentuan peralihan

6. Peraturan Menteri

- Peraturan Mendagri Nomor 6 Tahun 1977 mengatur tentang tata

pendaftaran perwakafan tanah milik. Cakupannya meliputi

persyaratan tanah yang diwakafkan, pejabat pembuat akta ikrar

wakaf, proses pendaftaran, biaya pendaftaran dan ketentuan peralihan.

- Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 [merinci lebih lanjut

tata cara perwakafan tanah milik]. Pembahasannya tentang ikrar

wakaf dan aktanya, pejabat akta ikrar wakaf, hak dan kewajiban

nadzir, perubahan perwakafan tanah milik, pengawasan dan

bimbingan, penyelesaian perselisihan wakaf serta biaya perwakafan

tanah milik.

7. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Inpres ini berisi perintah kepada Menteri Agama RI dalam rangka

penyebarluasan KHI. Hukum perwakafan sebagaimana diatur dalam

KHI, pada dasarnya sama dengan hukum perwakafan yang telah diatur

25

oleh perundangan yang telah ada sebelumnya. Dalam beberapa hal,

KHI merupakan pengembangan dan penyempurnaan pengaturan

perwakafan sesuai dengan hukum Islam. Pembahasan dalam Kompilasi

Hukum Islam meliputi obyek wakaf, sumpah nadzir, jumlah nadzir,

perubahan benda wakaf, pengawasan nadzir, pengawasan terhadap

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Nadzir, dan peranan Majelis

Ulama dan Camat.

8. SK Dir. BI No. 32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum Berdasarkan

Prinsip Syari’ah dan SK Dir. BI No. 32/36/KEP/DIR tentang Bank

Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syari’ah.

E. Tata Cara Pelaksanaan Wakaf

Fiqih Islam tidak banyak membicarakan prosedur dan tata cara

pelaksanaan wakaf secara rinci. Tetapi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun

1977 dan PeraturanMenteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 mengatur petunjuk

yang lebih lengkap.Menurut Pasal 9 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 28

Tahun 1977, pihak yang hendak mewakafkan tanahnya diharuskan datang di

hadapan Pejabat Pembuat AktaIkrar Wakaf (PPAIW) untuk melaksanakan

ikrar wakaf. Dalam ketentuan undang-undang wakaf yang baru yaitu Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 17 juga menyatakan bahwa :

(1) “Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan PPAIW

dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.

(2) Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan

dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh

26

PPAIW.”Yang dimaksud PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf)

dalam hal ini adalah Kepala KUA Kecamatan. Keberadaan PPAIW tersebut

dalampraktek perwakafan di Indonesia telah sesuai dengan kehendak

politik hukum Agraria Nasional, yang ketentuannya diatur dalam Pasal 9

Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah

Milik.

Menurut Taufiq Hamami, Keberadaan PPAIW ini dalam praktek

perwakafan tanah merupakan lembaga baru, karena dalam praktek perfiqihan

mengenai perwakafan dalam masyarakat Islam di Indonesia sebelumnya, sama

sekali tidak dikenal. Dalam praktek pelaksanaan wakaf sering dilakukan di

hadapan orang yang dipercayai oleh masyarakat seperti kyai, ustadz, pemuka

masyarakat atau imam masjid. Pada dasarnya keberadaan PPAIW dalam

praktek perwakafan tanah adalah sebagai tindak lanjut dan memenuhi

ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang

Pendaftaran Tanah yang menentukan bahwa:

“Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas

tanah,memberikan suatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah

ataumeminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan,

harusdibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan di hadapan

pejabatyang ditunjuk oleh Menteri Agraria.”

Dalam hal ini, wakaf merupakan suatu peralihan hak atas tanah dimana

wakif sebagai pemilik asal menyerahkan tanahnya kepada masyarakat yang

diwakili oleh nadzir.Oleh karena wakaf merupakan peralihan hak atas tanah

makadalam pelaksanaannya harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat

oleh pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf

27

(PPAIW) yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama.Hal ini

merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah

Nomor 10 tahun 1961 tersebut di atas. Hanya saja,mengingat wakaf termasuk

dalam lembaga keagamaan maka pengangkatan/penunjukan pejabatnya

dilakukan oleh menteri yang berwenang di bidang masalah-masalah

keagamaan, yaitu Menteri Agama.

Oleh karena PPAIW merupakan pejabat resmi yang diangkat

olehpemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

danmerupakan pejabat yang berwenang untuk membuat Akta Ikrar Wakaf,

maka produk yang dikeluarkannya itu merupakan akta otentik. Dalam hal suatu

kecamatan tidak ada kantor KUAnya, maka Kepala Kanwil Depag menunjuk

Kepala KUA terdekat sebagai PPAIW di kecamatan tersebut. Hal ini

ditentukan dalam Pasal 5 ayat 1 dan Ayat 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 1

Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28

Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Pada pasal sebelumnya yaitu

Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 memberi petunjuk bahwa ikrar wakaf dilakukan

secara tertulis. Dalam hal wakif tidakdapat menghadap PPAIW, maka wakif

dapat membuat ikrar secara tertulisdengan persetujuan dari Kandepag yang

mewilayahi tanah wakaf. Ketentuanini dilengkapi oleh ketentuan Pasal 18

Undang-undang Nomor 41 Tahun2004 tentang wakaf yang menyatakan bahwa:

“Dalam hal Wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau

tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang

dibenarkan oleh hukum, maka Wakif dapat menunjuk kuasanya dengan

surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.”

28

Kemudian Pasal 9 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977

menentukan bahwa dalam melaksanakan ikrar.Hanya saja,mengingat wakaf

termasuk dalam lembaga keagamaan maka pengangkatan/penunjukan

pejabatnya dilakukan oleh menteri yangberwenang di bidang masalah-masalah

keagamaan, yaitu Menteri Agama.Oleh karena PPAIW merupakan pejabat

resmi yang diangkat oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku danmerupakan pejabat yang berwenang untuk

membuat Akta Ikrar Wakaf, maka produk yang dikeluarkannya itu merupakan

akta otentik.

Dalam hal suatu kecamatan tidak ada kantor KUAnya, maka Kepala

Kanwil Depag menunjuk Kepala KUA terdekat sebagai PPAIW di kecamatan

tersebut. Hal ini ditentukan dalam Pasal 5 ayat 1 dan Ayat 3 Peraturan Menteri

Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Pada

pasal sebelumnya yaitu Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 memberi petunjuk bahwa

ikrar wakaf dilakukan secara tertulis. Dalam hal wakif tidak dapat menghadap

PPAIW, maka wakif dapat membuat ikrar secara tertulis dengan persetujuan

dari Kandepag yang mewilayahi tanah wakaf.

Ketentuanini dilengkapi oleh ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor

41 Tahun 2004 tentang wakaf yang menyatakan bahwa :

“Dalam hal Wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau

tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasanyang

dibenarkan oleh hukum, maka Wakif dapat menunjuk kuasanya dengan

surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.”

29

Kemudian Pasal 9 Ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977

menentukan bahwa dalam melaksanakan ikrar, pihak yang mewakafkan tanah

(wakif) diharuskan membawa serta dan menyerahkan surat-surat sebagai

berikut :

1) Sertifikat hak milik atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya.

2) Surat keterangan dari Kepala Desa yang diperkuat oleh Kepala Kecamatan

setempat yang menerangkan kebenaran pemilikan tanah dan tidak tersangkut

sesuatu sengketa.

3) Surat keterangan Pendaftaran tanah.

4) Izin dari Bupati/Walikotamadya Kepala daerah cq. Kepala Sub Direktorat

Agraria setempat.

Setelah wakif menyerahkan berbagai persyaratan administratif tersebut di

atas, Maka PPAIW yang bersangkutan berkewajiban untuk memeriksa terlebih

dahulu hal-hal yang menyangkut :

a. Latar belakang, maksud dan kehendak calon wakif apakah kehendak

danmaksud calon wakif tersebut benar-benar ikhlas lilllahi ta’ala

(ataskemauan sendiri) atau tidak (atas paksaan atau tekanan dari orang

lain).

b. Keadaan tanah yang hendak diwakafkan, apakah tanah atau benda yang

akan diwakafkan merupakan milik dari yang bersangkutan dan terlepas

(bebas) dari halangan hukum atau tidak. Halangan hukum di sini

maksudnya bila berwujud tanah, maka tanah tersebut tidak dibebani Hak

Tanggungan atau tersangkut suatu sengketa.Pemeriksaan yang harus

30

dikerjakan oleh PPAIW tersebut, dilakukan melalui penelitian atas surat-

surat sebagai persyaratan administratif yang telah diserahkan oleh calon

wakif kepadanya.

Kewajiban PPAIW yang lainnya adalah memeriksa para saksi yang telah

diajukan oleh calon wakif, apakah mereka telah memenuhi persyaratan

kesaksian atau belum. Saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan

sebagai berikut:

a) Dewasa.

b) Beragama Islam.

c) Berakal sehat.

d)Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Selain itu, PPAIW juga harus memeriksa nadzir (pengelola benda wakaf)

yang ditunjuk atau dibawa oleh calon wakif.Apabila nadzir tersebut belum

disahkan, maka setelah nadzir dianggap telah memenuhi persyaratan

kenadzirannya, PPAIW tersebut harus mengesahkannya setelah

mempertimbangkan saran-saran dari Majelis Ulama Kecamatan atau Camat

setempat.

Adapun syarat-syarat menjadi nadzir adalah :

a. Warga Negara Indonesia.

b. Beragama Islam.

c. Sudah Dewasa.

d. Sehat jasmani dan rohani.

e. Tidak berada dalam pengampuan, dan.

31

f. Bertempat tinggal di Kecamatan tempat di mana tanah atau benda itu

diwakafkan.

Hal tersebut di atas merupakan persyaratan bagi nadzir perorangan.

Sedangkan bagi nadzir yang berbentuk badan hukum, memiliki persyaratan

sebagai berikut :

1. Berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

2. Mempunyai perwakilan di kecamatan tempat dimana tanah atau benda itu

diwakafkan.

3. Badan hukum yang tujuan, amal dan kegiatan atau usahanya untuk

kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya, yang sesuai

dengan ajaran Islam.

4. Para pengurusnya harus memenuhi syarat sebagaimana syarat nadzir

perorangan.

Baik nadzir perorangan maupun nadzir yang berbentuk badan hukum

harus terdaftar dan mendapat pengesahan dari Kantor Urusan Agama (KUA)

Kecamatan setempat. Kemudian setelah semua persyaratan administrasi calon

wakif terpenuhi, sehingga tidak ada halangan hukum sama sekali untuk

dilakukannya suatu perwakafan, maka PPAIW mempersilahkan calon wakif

untuk mengucapkan ikrar wakafnya di hadapan PPAIW, nadzir dan para saksi.

Akan tetapi jika tidak mampu menyatakan kehendaknya secara lisan (bisu)

maka dapat dinyatakan dengan isyarat. Pengucapan ikrar tersebut harus

menyangkut :

a. Identitas Wakif

32

b. Pernyataan kehendak

c. Identitas tanah atau benda yang akan diwakafkan

d. Tujuan yang diinginkan

e. Nadzir beserta identitasnya, dan

f. Saksi-saksi.

Kemudian ikrar wakaf yang diucapkan oleh wakif tersebut dituangkan

dalam Akta Ikrar Wakaf. Demi keseragaman, maka bentuk dan model Akta

Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama. Akta Ikrar Wakaf dibuat rangkap

3 (tiga) dimana lembar pertama disimpan oleh PPAIW, lembar kedua

dilampirkan pada surat permohonan pendaftaran kepada Bupati/Walikota cq.

Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten dan lembar ketiga dikirim ke

Pengadilan Agama yang mewilayahi tanah wakaf tersebut. Selain itu, PPAIW

yang bersangkutan juga harus membuat salinan Akta Ikrar Wakaf dalam

rangkap 4 (empat), yang masing-masing untuk :

1. Wakif

2. Nadzir (pengelola wakaf)

3. Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kotamadya yang mewilayahi

tanah wakaf tersebut.

4. Kepala Desa atau Lurah setempat.

Setelah pengikraran wakaf dan penuangannya ke dalam Akta Ikrar Wakaf

selesai dilaksanakan, maka perbuatan mewakafkan tersebut telah dianggap

terwujud dalam keadaan sah dan mempunyai kekuatan bukti yang kuat

(otentik).

33

Sehingga dengan demikian, tanah wakafnya itu sendiri telah terjamin dan

terlindungi eksistensi dan keberadaanya dari satu generasi kegenerasi

berikutnya. Tindakan selanjutnya untuk lebih memperkuat bukti otentik yang

telah ada, maka yang harus dilakukan oleh PPAIW adalah mendaftarkan

perwakafan tersebut kepada Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten setempat.

Pendaftaran tersebut dilakukan oleh PPAIW atas nama nadzir guna

mendapatkan sertifikat tanah wakaf.

Dalam ketentuan Pasal 49 Ayat 3 UUPA ditegaskan bahwa “Perwakafan

tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.”Peraturan

Pemerintah (PP) tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977.

Pendaftaran wakaf tanah milik juga diatur dalam Pasal 10 Peraturan

Pemerintah Nomor 28Tahun 1977, yang lebih lanjut diatur dalam peraturan

pelaksana lainnya, diantaranya yaitu dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah mengenai Perwakafan

Tanah Milik.

Dalam hal perwakafan tanah yang dilakukan tidak di hadapan PPAIW,

maka perwakafan tanah tersebut dapat dilaporkan dan didaftarkan ke Kantor

Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat dengan mengajukan permohonan

secara tertulis.

Adapun pihak yang berwenang untuk mengajukan pendaftaran wakaf

tersebut ke KUA setempat adalah :

a. Wakif, jika masih hidup atau ahli warisnya dalam hal wakif telah meninggal

dunia

34

b. Nadzir, jika masih hidup atau anak keturunan Nadzir dalam hal nadzir telah

meninggal dunia

c. Masyarakat yang mengetahui akan adanya perwakafan tanah tersebut.

Hal-hal yang disertakan pada saat mendaftarkan perwakafan tanah

tersebut adalah:

a. Surat keterangan tentang tanah atau surat keterangan dari Kepala Desa atau

Lurah yang mewilayahi tanah wakaf yang bersangkutan tentang terjadinya

perwakafan tanah tersebut.

b. Dua orang saksi yang ada pada saat wakif malakukan ikrar wakaf.

Apabila saksi-saksi tersebut sudah tidak ada atau meninggal dunia,

makacukup dengan dua orang saksi istifadhah, yakni orang yang mengetahui

dan mendengar tentang perwakafan tanah tersebut.

Setelah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan sebagai

PPAIW menerima laporan dan pendaftaran perwakafan tanah tersebut,

makahal-hal yang harus dilakukan oleh PPAIW tersebut adalah sebagai

berikut:

a. Meneliti keadaan tanah wakaf dengan cara memeriksa surat-surat yang

dilampirkan/disertakan dalam surat permohonan pendaftaran perwakafan

tanah tersebut.

b. Meneliti dan mengesahkan Nadzir setelah mendengar saran-saran dari

Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.

c. Meneliti saksi-saksi, apakah para saksi tersebut telah memenuhi syarat untuk

menjadi saksi.

35

d. Menerima kesaksian tanah wakaf tersebut dengan cara mendengar

keterangan saksi-saksi tentang pengetahuannya atas tanah wakaf yang

didaftarkan.Keterangan-keterangan tadi harus diucapkan di bawah sumpah

untuk menjamin kebenaran dari keterangan tersebut.

e. Setelah PPAIW selesai melakukan tindakan-tindakan seperti tersebut di atas,

maka untuk membuktikan adanya pendaftaran perwakafan tanah tersebut,

PPAIW harus membuatkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakafdalam rangkap

3 (tiga) dan salinannya dalam rangkap 4 (empat).Untuk Akta Pengganti Akta

Ikrar Wakaf, lembar pertama disimpan oleh PPAIW yang bersangkutan.

Sedangkan untuk lembar kedua dan ketiganya adalah untuk dilampirkan

pada surat permohonan pendaftaran tanah wakaf kepada Kantor Pertanahan

Nasional Kabupaten/Kotamadya dan untuk dikirimkan kepada Pengadilan

Agama yang mewilayahi tanah wakaf tersebut.

Sedangkan untuk salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakafnya itu

sendiri, lembar pertama diberikan kepada Wakif atau ahli warisnya. Untuk

lembar kedua, ketiga dan keempat masing-masing diberikan/dikirimkan

kepada:

1. Nadzir (pengelola wakaf) yang telah disahkan oleh PPAIW

yangbersangkutan.

2. Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kotamadya.

3. Kepala Desa/Lurah yang mewilayahi tanah wakaf tersebut.

Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf bentuk dan susunannya harus memuat

hal-hal sebagai berikut :

36

a. Hari dan tanggal kejadian pelaporan dan pendaftaran tanah;

b. Identitas pelapor/pendaftar.

c. Keadaan tanah yang diwakafkan;

d. Tujuan wakaf sesuai dengan ikrar wakif;

e. Identitas saksi-saksi;

f. Identitas Nadzir;

g. Indentitas wakif dari tanah wakaf tersebut;

h. Kejadian perwakafan tanah.

Tindakan selanjutnya, yang harus dilakukan oleh PPAIW adalah

mencatatkan Akta pengganti Akta Ikrar Wakaf dalam buku daftar Akta

Pengganti Akta Ikrar Wakaf. Setelah hal-hal tersebut di atas telah selesai

dilakukan, maka PPAIW dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 3 (tiga)

bulan setelah dibuatkannya Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf, harus

mendaftarkan tanah wakaf tersebut atas nama nadzir yang bersangkutan kepada

Kantor Pertanahan Nasioanal Kabupaten atau Kotamadya setempat untuk

dicatatkan pada buku tanah dan penerbitan sertifikatnya.

F. Penyelesaian Sengketa Wakaf di Pengadilan Agama

Pengertian Peradilan Agama Peradilan Agama adalah peradilan bagi

orang-orang yang beragama Islam. Di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa Peradilan Agama

merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari

keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu.

Abdul Ghofur Anshari bahwa:

37

Pengadilan Agama merupakan peradilan tingkat pertama, dalam

menyelesaikan sengketa bagi orang pencari keadilan yang beragama

Islam.yang berkedudukan di Kotamadya atau Ibukota Kabupaten, dan

daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang digantikan

dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok

Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Agama telah mendapatkan pengakuan

sebagai salah satu dari empat lembaga Peradilan. Dengan

diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut,

Peradilan Agama akan lebih mantap dalam menjalankan fungsinya. Para

pencari keadilan pun demikian, akan lebih mudah dan konkrit dalam

berurusan dengan peradilan agama.21

Adapun mengenai kompetensi absolut Peradilan Agama dapat kita baca

dalam ketentuan Pasal 49, yang secara lengkap sebagai berikut: ”Peradilan

Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan

menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang

beragama Islam, di bidang:

1. Perkawinan,

2. Kewarisan,

3. Wasiat,

4. Hibah,

5. Wakaf

6. Shadaqah, dan

7. Ekonomi syari’ah.

Abdul Ghofur Anshari bahwa:

Secara histories, keberadaan lembaga Peradilan yangmelaksanakan

fungsi Peradilan Agama sudah ada sejakzaman kerajaan-kerajaan Islam

berdiri.Namun pada waktu itu kekuasaan sebagai Hakim (qadhi)

umumnya dilakukan raja atau sultan yang sedang berkuasa, khusus

21

Abdul Ansori Ghafur,Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia, cet. ke-

1,Yogyakarta: Pilar Media, 2005, hal 42

38

untuk perkara-perkara yang menyangkut soal Agama, sultan biasanya

menunjuk ulama’/ pemuka agama untuk melakukan fungsi tersebut.22

Berdasarkan uraian di atas bahwa pengadilan agama memiliki

kewenangan menyelesaikan sengketa wakaf, selain perkara perceraian, hibah,

wasiat, sedekah, warisan dan ekonomi syariah. Dengan demikian,, masalah

wakaf dapat diputuskan melalui putusan pengadilan.

22

Ibid, 47)

39

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian

hukum normatif, yang merupakan suatu proses untuk menemukan aturan

hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna

menjawab isu hukum yang dihadapi yang menghasilkan argumentasi, teori

dan konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang

dihadapi.23

Objek kajian dalam penelitian ini yakni Undang-Undang Pokok

Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok

Agraria, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang

Wakaf. Dan, Peraturan Perundang-Undangan lainnya, dan buku-buku hukum

serta jurnal-jurnal hukum dari berbagai media yang terkait dengan Tinjauan

Yuridis Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Yang Tidak Diperuntukan Bagi

Pembangunan Sarana Umum.

B. Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan dalam penelitian hukum

terdapat beberapa pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan undang-undang (statute approach), yaitu memahami hierarki,

serta asas-asas dalam perundang-undangan, jadi pendekatan dengan

menggunakan legislasi dan regulasi. Adapun pendekatan perundang-

undangan meliputi; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang

23

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media Group, 2011, hlm. 35

40

Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Dan Inpres Nomor 1

Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

2. Pendekatan Konseptual (conceptual approach), pendekatan konseptual

beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang

di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan

pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum

relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan

dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam

membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang

dihadapi.

C. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini adalah bahan

hukum yang terkait dengan isu hukum yang akan ditelaah sebagai berikut :24

1. Bahan Hukum

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoriatif, artinya

mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-

undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan

perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

Bahan hukum penelitian yang digunakan antara lain :

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

24

Ibid, hlm. 181

41

2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

Pokok-Pokok Agraria.

3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang

Wakaf

4) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

b) Bagian sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan

merupakan dokumen-dokumen resmi. Sebagai bahan hukum sekunder

yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi

hukum dan jurnal-jurnal hukum. Publikasi tentang hukum meliputi buku-

buku teks, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan

pengadilan. Bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan

guna mendapatkan landasan teoritis terhadap Tinjauan Yuridis Terhadap

Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Yang Tidak Diperuntukan Bagi

Pembangunan Sarana Umum.

2. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum adalah wawancara, dialog, kesaksian ahli hukum di

pengadilan, seminar, ceramah, dan kuliah.25

D. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini

menggunakan :

1. Pengumpulan bahan hukum yang menggunakan pendekatan perundang-

undangan (statue approach) dilakukan dengan mencari peraturan

25

Ibid, hlm. 206

42

perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan masalah yang

diteliti.26

2. Mengumpulkan bahan hukum yang menggunakan pendekatan konseptual

yaitu penelusuran buku-buku hukum (Treatises), yang dimana buku-buku

yang mengandung konsep-konsep hukum.27

3. Melakukan penelusuran bahan pustaka dengan mengumpulkan buku-buku,

laporan penelitian baik itu skripsi, tesis maupun disertasi serta bahan acuan

lainnya yang digunakan untuk penyusunan laporan penelitian yang

dibahas.28

E. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang berhasil dikumpulkan diolah secara teratur dan

sistematis, selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif yaitu meneliti,

menelaah bahan hukum yang ada dalam bentuk uraian secara perskriptif

kualitatif untuk dapat menjawab rumusan masalah.

Metode perskriptif kualitatif yaitu analisis yang tidak didasarkan atas

angka-angka tetapi melalui uraian-uraian terhadap peraturan-peraturan yang

berlaku dengan menghubungkan bahan hukum sekunder guna memperoleh

penjelasan yang lengkap mengenai masalah yang akan dikaji.

F. Langkah-langkah Penelitian Hukum

Dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah sebagai

berikut :

26

Ibid, hlm. 237 27

Ibid, hlm. 239 28

Soerjono Soekamto. 2013. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta, Rajagrafindo Persada,

hlm. 28

43

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak

relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.

2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai

relevansi juga bahan-bahan hukum non-hukum.

3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan

yang telah dikumpulkan.

4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang mejawab isu hukum.

5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di

dalam kesimpulan.

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu

yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif,

ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan

hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.29

29

Op.Cit, hlm. 172

44

BAB IV

ANALISIS PEMBAHASAN

A. Tanah Wakaf yang Sebelumnya Diperuntukan untuk Pembangunan

Sarana Umum namun Kemudian Dialihkan untuk Sarana lain yang

Bersifat Komersil

Wakaf adalah pemberian secara cuma-cuma berbeda dengan

hibah.Wakaf memiliki arti tersendiri yaitu objek yang diwakafkan

dipergunakan untuk fungsi tertentu sebagai sarana umum.Dalam hal tersebut,

fungsi objek wakaf hanya disesuaikan dengan kehendak pemberi wakaf.Kalau

objek wakaf dipergunakan tidak sesuai dengan kehendak pemberi wakaf maka

pemberian karena wakaf tersebut dapat dibatalkan.

Wakaf merupakan perbuatan hukum yang melibatkan dua pihak yaitu

pemberi wakaf dan penerima wakaf.Pihak pemberi wakaf adalah orang yang

memiliki kehendak agar objek wakaf dipergunakan hanya untuk kepentingan

tertentu. Sedangkan penerima wakaf adalah badan hukumpublik atau instansi

pemerintah daerah yang memiliki kehendak yang sama untuk membangun

sarana umum.

Tanah merupakan salah satu objek yang diwakafkan pada masyarakat

Kota Kendari.Tanah memiliki fungsi yang sangat penting Karena tanah dapat

digunakan untuk tempat/lokasi bangunan mesjid, sekolah, rumah sakit umum,

pekuburan umum, dan atau bangunan umum lainnya. Pengunaan tanah wakaf

45

dapat dilakukan selama sarana umum yang berada di atasnya dipergunakan

untuk kepentingan umum.

Penyerahan tanah wakaf yang dilakukan oleh pemberi wakaf kepada

penerima wakaf dengan cara lisan menyebabkan tidak adanya pengakuan

hukum terhadapstatus wakaf tersebut. Ketika pemberi wakaf belummengerti

tentang sistem tata caraperwakafan yang telah diatur oleh hukum yang

berlakudan belum tahu tentangmanfaatnya.Pemberi wakaf hanya tahu tentang

hukum yang terdapat dalamsyariat Islam.

Peruntukan tanah wakaf telah ditentukan oleh para pihak sebelum serah

terima tanah wakaf.Tanah wakaf yang diperuntukan sebagai lokasi

pembangunan mesjid maka harus dibangunkan mesjid.Demikian pula tanah

wakaf yang diperuntukan sebagai lokasi pembangunan sarana umum lainnya,

seperti Rumah Sakit Umum maka harus dibanngunkan Rumah Sakit

Umum.Sepanjang tanah wakaf sesuai dengan tujuannya maka selama itu pula

tanah wakaf tetap sebagai lokasi bangunan tersebut.

Penggunaan tanah wakaf tidak ditentukan batas waktunya.Sepanjang

peruntukannya sesuai dengan kehendak semula pemberi wakaf maka selama

itu pula penggunaan tanah wakaf.Penggunaan tanah wakaf berakhir jika tanah

wakaf tidak digunakan lagi atau peruntukannya tidak sesuai lagi dengan

penggunaannya.

Tanah yang telah diwakafkan untuk kepentingan pembangunan sarana

umum pada prinsipnya tidak dapat ditarik. Karena pemberi tanah wakaf telah

melakukannya dengan niat memperoleh nilai ibadah dari tujuan pembangunan

46

sarana umum tersebut.Sarana umum yang dibangun di atas tanah wakaf bagi

pemberi wakaf untuk memperoleh amal ibadah jariah baik di dunia maupun di

akhirat.

Tanah wakaf yang sebelumnya diperuntukan untuk pembangunan

sarana umum namun kemudian dialihkan untuk sarana lain yang bersifat

komersil pada dasarnya telah menyimpang dari peruntukkan tanah

wakaf.Pengalihan tanah wakaf sebagai bentuk pelanggaran atas perjanjian

wakaf yang telah disepakati antara pemberi wakaf dengan penerima wakaf.Hal

tersebut perjanjian wakaf yang telah disepakati dapat dibatalkan.

Dari fakta tersebut kemudian menimbulkan klaim atau gugatan dari

pemberi wakaf atau ahli warisnya yang menghendaki agar tanah yang telah

diwakafkan dikembalikan oleh penerima wakaf.Alasan pemberi wakaf atau

ahli warisnya karena pemberian tanah wakaf hanya untuk digunakan

bangunan sarana umum yang telah ditentukan.

Dari uraian di atas bahwa tanah wakaf yang telah ditentukan

penggunaannya tidak boleh dilanggar.Sebab pemberi wakaf telah

menghendaki pada tanah yang diwakafkan dibangunkan sarana umum yang

bermanfaat bagi masyarakat banyak.Misalnya, pemberi wakaf mewakafkan

tanahnya kepada pemerintah daerah agar membangunkan Rumah Sakit

Umum. Pemberian wakaf tersebut dilakukan karena di wilayah tersebut belum

ada rumah sakit. Meskipun pemberian wakaf tersebut bertujuan untuk

memperoleh amal ibadah dari Allah SWT, namun disisi lain manfaatnya bagi

masyarakat umum yang membutuhkan tempat/atau sarana kesehatan.

47

Penggunaan tanah wakaf yang kemudian dialihkan untuk sarana lain

yang bersifat komersil tidak dapat dipandang benar. Misalnya, tanah wakaf

dialihkan menjadi tempat perbelanjaan modern atau sarana komersil

lainnya.Meskipun jugasarana tersebut dikatakan sebagai sarana umum tidak

dapat dipertahankan karena kembali kepada penggunaannya semula.

Hal di atas sesuai dengan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, bahwa harta benda wakaf

tidak hanya cukup dengan lisan saja,tapi harus didaftarkan kepada Pejabat

Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Setelah pemberi wakaf (wakif)

mewakafkan harta bendanya, maka status harta benda wakaf tersebut

berpindah kepemilikannya kepada pihak yang diberi wakaf. Harta benda

wakaf tersebut tidak boleh diwariskan, dihibahkan, dijualbelikan serta

dipindah tangankan kepada orang lain.

Hal tersebut menunjukkan bahwa perjanjian wakaf memiliki sifat

kekhususan tersendiri.Penggunaan objek wakaf telah ditentukan

peruntukannya, tergantung kehendak pemberi wakaf itu sendiri.Bilamana

pemberi wakaf menghendaki tanah wakaf didirikan Rumah Sakit Umum maka

harus dilaksanakan.Atau jika pemberi wakaf menghendaki tanah wakaf

didirikan untuk lokasi mesjid maka harus dibangun mesjid tidak boleh

membangun gereja, wihara atau tempat ibadah lainnya.

Bagi siapa saja yang melanggar Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

Tentang Wakaf di atas, maka akan dikenai sanksi pidana. Disebutkan dalam

Pasal 67 Ayat (1) bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan,

48

menghibahkan, menjual,mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan

hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah

diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam 41,dipidana dengan pidana penjara

paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.

500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”. Dari ketentuan tersebut bahwa

penerima wakaf harus mempertanggungjawabkan peruntukan objek wakaf.

Penerima wakaf tidak diperbolehkan mengalihkan wakaf demi kepentingan

pribadi atau kelompok.

Berdasarkan uraian di atas bahwa tanah wakaf yang sebelumnya

diperuntukan untuk pembangunan sarana umum namun kemudian dialihkan

untuk sarana lain yang bersifat komersil bertentangan Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf, yang mana

melarang menjaminkan, menghibahkan, menjual,mewariskan, mengalihkan

dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Selain itu, penerima wakaf dapat

dituntut secara hukum guna mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut.

B. Kedudukan Tanah Wakaf Yang Ditarik Kembali oleh Pemberi Wakaf

Pada prinsipnya tanah wakaf tidak dapat ditarik kembali selama tanah

yang telah diwakafkan digunakan sesuai peruntukannya.Karena pemberi

wakaf telah menyerahkannya secara ikhlas semata-mata karena Allah SWT

kepada penerima wakaf dengan tujuan untuk memperoleh amal ibadah jariah

selamanya.

49

Ketika terjadi wakaf, pemberi wakaf tidak berpikir atau bermaksud di

kemudian hari akan menarik tanah yang telah diwakafkan. Karena pemberi

wakaf telah ikhlas dan senang hati tanah yang diwakafkan kemudian dijadikan

sebagai lokasi sarana umum yang dapat digunakan oleh orang banyak hingga

selamanya.Hal ini dapat membayangkan amal ibadah yang diperoleh baik

semasa hidup maupun setelah meninggal dunia.

Tanah wakaf yang ditarik kembali ketika tidak diperuntukan lagi sebagai

sarana umum.Fakta yang terjadi, yang menarik tanah wakaf adalah ahli waris

dari pemberi wakaf.Penarikan tanah wakaf yang dilakukan oleh ahli waris dari

pemberi wakaf pada dasarnya tidak dapat dilakukan sebab tanah yang telah

diwakafkan tidak dapat ditarik kembali termasuk oleh ahli waris dari pemberi

wakaf.

Penarikan tanah wakaf yang dilakukan oleh ahli waris dari pemberi

wakaf seharusnya tidak bisa terjadi. Sebab orang tua telah menyerahkan tanah

tersebut sebagai tanah wakaf untuk lokasi sarana umum. Namun kemudian

ahli waris menarik tanah wakaf yang telash dilakukan oleh orang tua sebagai

tindakan yang tidak dibenarkan.Fakta tersebut selanjutnya menimbulkan

masalah baru, antara ahli waris dari pemberi wakaf dengan pihak

penerima/pengelolah tanah wakaf.

Masalah tanah wakaf, seperti yang terjadi di Kota Kendari ketika tanah

wakaf tidak diperuntukan lagi sebagai lokasi sarana umum. Ketika tanah

wakaf dialihkan untuk kepentingan lokasi sarana lainnya yang bersifat

komersil, maka ahli waris hendak menarik kembali tanah wakaf. Alasannya

50

karena peruntukannya tidak sesuai lagi dengan kehendak pemberi wakaf

semasa hidup.

Masalah penarikan tanah wakaf oleh ahli waris dari pemberi wakaf yang

terjadi di Kota Kendari sebagai bentuk pengawasan atas penggunaan tanah

wakaf agar penggunaannya untuk sarana umum dilakukan sepanjang masa.

Hal ini kaitannya dengan amal ibadah jariah bagi pemberi wakaf setellahh

meninggal dunia.Bagi ahli waris dari pemberi wakaf tidak menarik tanah

wakaf selama tanag wakaf sesuai dengan peruntukannnya.

Dari uraian dii atas bahwa tanah yang telah diwakafkan tidak dapat

ditarik kembali oleh pemberi wakaf atau ahli warisnya.Sebab tanah yang telah

diwakafkan telah beralih menjadi hak umum. Namun demikian, tanah yang

telah diwakafkan tidak berarti tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi wakaf

atau ahli warisnya jika sebelum terjadi wakaf telah dibuat kesekapatan untuk

itu. Jadi, pemberian tanah wakaf dimungkinkan terjadi kesepakatan-

kesepakatan tertentu berkaitan dengan penggunaannya.

Dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41

tahun 2004 Tentang Wakaf telah memberikan jaminan kepastian hukum

dalam pewakafan di Indonesia. Pewakafan tidak lagi terjadi hanya

berdasarkan keyakinan atas amal ibadah tetapi secara kongkit telah menjadi

perbuatan hukum yang harus diberikan perlindungan hukum. Hal tersebut

dapat mengikat para pihak yang terkait dengan wakaf sehingga wakaf

memiliki arah yang jelas sebagai perbuatan hukum yang bernilai amal ibadah.

51

Setidaknya dengan adanya payung hukum wakaf dapat memberikan

perlindungan hukum kepada para pihak yang terkait dan mengarahkan

penggunaan wakaf sesuai dengan peruntukannya.Dengan dasar tersebut,

segala permasalahan wakaf di masyarakat dapat diantisipasi.Tidak terjadi lagi

penggunaan wakaf tidak pada peruntukkannya sehingga melemahkan

pewakafan itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas dapat menunjukkan bahwa kedudukan tanah

wakaf memiliki peran yang kuat bagi kepentingan umum.Tanah yang telah

diwakafkan tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi wakaf atau ahli warisnya

meskipun penarikan wakaf dimungkinkan terjadi. Jika terjadi penarikan

kembali tanah wakaf maka sama halnya mencabut hak umum atas tanah

menjadi hak milik pribadi. Padahal tanah yang telah diwakafkan benar-benar

telah memberikan manfaat yang besar bagi orang banyak.

52

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41

tahun 2004 Tentang Wakaf telah memberikan jaminan kepastian hukum

dalam pewakafan di Indonesia. Pewakafan tidak lagi terjadi hanya

berdasarkan keyakinan atas amal ibadah tetapi secara kongkir telah

menjadi perbuatan hukum yang harus diberikan perlindungan hukum

b. Kedudukan tanah wakaf yang ditarik kembali oleh pemberi wakaf

adalahpada dasarnya tidak bisa karena tanah yang telah diwakafkan

telah menjadi hak umum yang penggunaannya tanpa batas waktu yang

ditentukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Kepada penerima wakaf khususnya pemerintah daerah agar

menggunakan tanah wakaf sesuai dengan peruntukkannya yang

dikehendaki oleh pemberi wakaf berkaitan dengan pembangunan sarana

umum sehingga tidak jadi masaah dikemudian harinya.

b. Kepada pemberi wakaf dalam memberikan tanah wakafnya harus

memperjelas perjanjian sehingga tidak disalah gunakan oleh penerima

53

wakaf maupun pemerinta karna telah di atur dalam Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.

54

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Mariam Darus Badrulzaman, dkk., 2001. Kompilasi Hukum Perikatan, Citra

Aditya Bakti, Bandung.

Departeman Agama RI,2005, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, Direktorat

Pengembangan Zakat dan Wakaf Depag, Jakarta.

Prihartin, Farida, dkk, 2005, Hukum Islam, Zakat danwaqaf, Teoridan Prakteknya

di Indonesia, Papas Sinar Sinanti dan Fak. Hukum UI, Jakarta.

Manan, Abdul, 2007, Hukum Wakaf Dalam Paradigma baru di Indonesia, Varia

Peradilan, No 255 Februari 2007, Jakarta.

Muhammad, Abdul Kadir, 2008. Hukum Kontrak, Teori & Tekriik Penyusunan

Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta.

Subekti, R, 2001. Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta.

Salim H.S dkk, 2007.Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding

(MoU), Sinar Grafika, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media Group, 2011

Syahmin AK, 2006. Pengantar Hukum Indonesia. Grafindo Persada, Jakarta.

Triwulan Tutik, 2007. Hukum Islam di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Utrecht, 2005.KUH Perdata Buku III Hukum Perikaitan dengan Penjelasan,

Akuntansilum, Bandung

PeraturanPerundang-undangan:

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok –

pokok Agraria. (LN. 2043).

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

(LN. 104)

Undang – Undang Pokok Agraria (UUPA) Masalah Wakaf.

Undang – Undang Tentang Yayasan Mengenai wakaf (LN 2001 Nomor 112)

55

Peraturan Pemerinta Nomor 28 Tahun 1977 Mencakup Pengertian Wakaf.

Peraturan Pemerinta Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Wakaf

(LN 4667)

Peraturan Mendegri Nomor 6 Tahun 1977 Mengatur Tentang Tata Pendaftaran

Tanah