TRANSKRIP SIDANG DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Nomor Perkara 8/DKPP-PKE-VII/2018

Ketua Majelis : DR. Alfitra Salamm, APU

Anggota TPD : 1. Dr. Ramly MPd

2. Hadi Machmud

3. La Ode Abdul Natsir

Staf Persidangan : 1. Ade Candra

2. Paulus DD Malau

Ketua Majelis: Pagi ini akan dilaksanakan Pemeriksaaan Dugaan Pelanggaran Kode

Etik Penyelenggara Pemilu oleh PPS Desa Watumelewe, Kabupaten

Kolaka. Nomor Pengaduan 241/VI-P/L-DKPP/2017, Nomor Perkara

8/DKPP-PKE-VII/2018. Atas nama Dewan Majelis, sidang saya buka.

Ketua Majelis : Baik, Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita memperkenalkan diri, saya

ingin membacakan surat yang masuk ke DKPP, beberapa hari yang

lalu, dari pihak Teradu. Saya mohon izin membacakan di depan

Sidang semuanya.

Surat Pernyataan,

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : Samrin

Tempat/Tanggal Lahir : Ladahai / 01-07-1972

Alamat : Desa Watumelewe, Kecamatan Iwoimendaa, Kabupaten

Kolaka

Menenerangkan bahwa tentang Surat Panggilan Sidang Pemeriksaan

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), pada hari Senin

15 Januari 2018 Panwaslu Kendari. Saya tidak siap / bersedia

mengikuti sidang tersebut dengan alasan bahwa saya sudah cukup

memberikan konfirmasi atau keterangan yang sampai saya hadiri, baik

dari PPK Kecamatan, Panwas Kabupaten, maupun KPU Kabupaten.

Dari keterangan yang saya berikan, sudah cukup jelas dan saya

pribadi tinggal menunggu keputusan dari Dewan Kehormatan, dan

sesuai keputusan klarifikasi yang saya berikan tentang status saya

sebagai anggota (PPS) adalah dilanjutkan atau diberhentikan.

Demikian keterangan ini dari saya, Salam dan terima kasih.

Watumelewe, 15 Januari 2018,

Tertandatangan Samrin bermaterai.

Ini surat pernyataan pertama. Mohon izin lagi saya ingn membacakan

surat pernyataan kedua yang saya bacakan.

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Kasman

Saya mohon izin ini tulisannya fotokopiannya kurang bagus.

Kasman, terlahir : Ladahai / 23 Agustus 1984

Alamat : Desa Watumelewe, Kecamatan, mohon maaf ini kurang

jelas..

Memberikan ada yang… mohon izin ya, aduh saya kurang jelas.

Mohon izin dibacakan.

Ibu Hadi : Saya pakai kacamata soalnya. Mohon izin, Bismillahirrahmanirrahiim.

Surat Pernyataan,

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Kasman, S.Pd.

Tempat / Tanggal Lahir : Ladahai / 13 Agustus 1984

Alamat : Desa Watumelewe, Kecamatan Iwoimendaa.

Berdasarkan, menerangkan bahwa, Waduh.. memang ini hilang, Pak!

Menerangkan bahwa tentang surat panggilan Sidang Pemeriksaan

Dewan Kehormatan pada hari ini, Senin 15 Januari 2018, dibawah

seluruh Kendari, saya tidak atau siap mengikuti sidang tersebut

dengan alasan bahwa saya sudah cukup memberikan keterangan

yang sempat saya hadiri, baik dari PPK Kecamatan, Panwaslu

Kabupaten, maupun KPU Kabupaten. Dan keterangan yang saya

berikan sudah cukup jelas. Jadi saya pribadi tinggal menunggu

keputusan dari Dewan Kehormatan sesuai hasil yang saya berikan

tentang status saya sebagai Penyelenggara Pemungutan Suara

(PPS). Apakah mau dilanjutkan atau diberhentikan. Demikian

keterangan ini dari saya. Sekian dan terima kasih.

Tandatangan bermaterai, Kasman, S.Pd.

Terima kasih, Prof!

Ketua Majelis : Terima Kasih, anggota Majelis Ibu Hadi, yang sudah membacakan

surat pernyataan dari Pengadu. Baik, mohon kepada Pengadu untuk

cepat melihat, apakah sudah menerima Surat Pengunduran Diri? Bisa

cepat, bisa lihat? Ini Surat Pengunduran Dirinya.

Pengadu : Oke.. .Agak gelap.

Ibu Hadi : Yang ini sepertinya sama, konsiderannya sama.

Pengadu : Saya kira sama.

Ketua Majelis : Jadi, sudah menerima ya?

Pengadu : Belum pernah kami, tidak tahu kalau di kantor, tapi untuk saya pribadi,

belum pernah, Ketua Majelis.

Ketua Majelis : Baik, jadi pihak Pengadu secara resmi sudah melihat langsung. Baik,

Bapak Ibu sekalian, di dalam sidang ini pihak Teradu tidak dapat hadir,

dan Pimpinan Majelis sudah menerima semua?

Saya ingin membacakan beberapa pasal yang berkaitan atas

ketidakhadiran Teradu. Pertama, Peraturan Dewan Kehormatan

Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 tahun

2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan

Umum, khususnya yang berkaitan dengan Teradu. Terutama Pasal 22

ayat 4 (empat). Dalam hal Teradu dan/atau Terlapor tidak hadir,

sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 (tiga), DKPP dan/atau TPD

tetap dapat melaksanakan pemeriksaan dan menetapkan keputusan.

Jadi, Pimpinan Majelis, mohon izin kita teruskan Sidang ini meskipun

pihak Teradu tidak hadir dengan Surat Pernyataan yang sudah kita

bacakan bersama.

Sebelum kita mulai, saya mohon kepada pihak terkait untuk

memperkenalkan, terutama Pengadu, kemudian terkait. Ya, silakan

pihak Pengadu memperkenalkan dulu.

Pengadu : Terima kasih, kepada Majelis. Baik, Assalamualaikum Warahmatullahi

Wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan.

Saya atas nama Abdul Rauf, kebetulan saya anggota KPU Kabupaten

Kolaka. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum

Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pengadu : Bismillahirrahmanirrahiim. Assalamualaikum Warahmatullahi

Wabarakatuh. Yang saya hormati, Pimpinan Majelis. Dan rekan-rekan

Panwas Kabupaten Kolaka. serta hadirin sekalian. Mohon izin, saya

mau memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Aidil Adha.

Ketua Majelis : Terima kasih pihak pengadu. Di dalam berkas yang diterima oleh

DKPP, pihak pengadu itu ada 5 (lima) orang, Pertama nama Lukman,

kedua Hasnawati, ketiga Nur Ali, sedangkan Abdul Rauf dan Ketua

KPU sudah hadir. Saya mohon penjelasan atas ketidakhadiran pihak

Pengadu.

Pengadu : Terima kasih, Pimpinan Majelis yang saya hormati atas kesempatan

yang kedua kalinya. Yang pertama Saudari Hasnawati, dia lagi ada di

Makassar. Sementara lagi dirawat inap, akibat daripada keguguran.

Kebetulan ada surat sakitnya yang dikirimkan. Yang kedua Saudara

Nur Ali, mungkin tadi sudah ada penyampaiannya.

Pimpinan Majelis : Ya terima kasih, kepada pihak Pengadu, yang menjelaskan bahwa

Saudara Hasnawati ini di Makassar, ada Surat Keterangan, dan

keguguran. Kemudian Pak Nur Ali, terperosok, hampir terperosok,

belum terperosok. Ya kita doakan Pak Nur Ali sehat. Begitu juga Ibu

Hasnawati sehat juga. Nanti mohon Surat Penjelasannya dilampirkan.

Baik kepada pihak terkait.

Ibu Hadi : Masih ada Pak Lukman.

Pimpinan Majelis : Oh, maaf. Pak Lukman, Pak Ketua. Sebagai Pengadu, silakan

memperkenalkan.

Pengadu : Terima kasih, Selamat Pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang

kami hormati, Yang Mulia Ketua. Yang kami hormati, Pimpinan Komisi

Pemilihan Kabupaten. Yang kami hormati, Pimpinan Bawaslu. Yang

kami hormati, Bapak tim TPD. Yang kami hormati, Ketua dan Anggota

Panwaslu Kabupaten Kolaka, beserta hadirin dalam kegiatan acara ini.

Terlebih dahulu, saya perkenalkan, saya Lukman, Ketua KPU

Kabupaten Kolaka, yang sempat hadir pada hari ini.

Pimpinan Majelis : Oke, cukup. Terima kasih pihak Pengadu, Pak Lukman. Kemudian,

pihak terkait, mohon dijelaskan.

Pihak terkait : Terima kasih, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Yang

Mulia, Ketua dan Anggota Majelis. Yang Kami hormati Bapak Ibu yang

hadir dan berbahagia. Perkenalkan nama saya Juhardi, sebagai Ketua

Panwaslu Kabupaten Kolaka, di Divisi Pencegahan. Demikian,

Assalamualaikum Warahamatullahi Wabarakatuh.

Pihak terkait : Baik, Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang saya hormati Ketua dan Anggota Majelis DKPP, para Pengadu,

serta para hadirin, nama saya Iswanto, SE. Saya Anggota Panwaslu

Kabupaten Kolaka, Koordinator Divisi Hukum dan Penanganan

Pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa. Terima kasih,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan Majelis : Terima kasih pihak terkait, yang sudah memperkenalkan atas nama

Juhardi dan Pak Iswanto. Sebelum kita mendengarkan pihak Pengadu,

yang hadir 3 (tiga) orang pada hari ini, saya mohon penjelasan pada

pihak Pengadu ini kelima-limanya, pihak Pengadu ini sama isinya,

laporannya. Jadi nanti cukup 1 (satu) orang yang mewakili dari pihak

Pengadu. Oh, Pak Nur Ali, yang hamper terperosok. Saya mau minta

waktu Majelis untuk memperkenalkan, karena tadi nama Bapak sudah

disebut, hampir terperosok.

Pengadu : Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Yang saya hormati

Ketua dan Anggota. Nama saya Nur Ali, anggota KPU Kabupaten

Kolaka. Terima kasih.

Pimpinan Majelis : Terima kasih, Pak Nur Ali sebagai Pengadu. Dan tadi sudah saya

tanyakan, dan sudah dijawab, bahwa kelima-limanya sudah

menyatakan 1 (satu) suara. Saya ingin minta penjelasan juga. Ini

kelima-limanya sama. Mungkin mau disampaikan, apa yang mau

dilaporkan secara ringkas. Silakan.

Pengadu : Intinya bahwa, kami setelah menerima rekomendasi dari Panwaslu

Kabupaten Kolaka, kami mengklarifikasi terkait daripada regulasi

tersebut dan mengundang para yang Terlapor itu untuk dimintai

keterangannya. Setelah dilakukan cross check terhadap kebenaran

atau ingin mengetahui kebenaran daripada yang dilakukan, kami

terakhir meminta bukti kepada Panwaslu terkait rekaman video itu.

Pimpinan Majelis : Bisa dijelaskan, apa sih pokoknya yang dilakukan.

Pengadu : Jadi kesimpulannya bahwa, setelah kami mengklarifikasi terkait

rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Kolaka, kami bersama kawan-

kawan menyimpulkanuntuk menindaklanjuti terkait daripada

rekomendasi itu untuk memberhentikan sementara 2 (dua) anggota

PPS.

Pimpinan Majelis : Mohon izin. Pokok persoalannya apa, bisa dijelaskan kronologi

awalnya?

Pengadu : Jadi rekomendasi Panwaslu itu berisi bahwa ternyata kedua anggota

PPS ini ikut dilantik pada saat ada pelantikan tim pemenangan dari

salah satu pasangan calon, bakal calon. Itu saja intinya.

Pimpinan Majelis : Mohon dijelaskan, calon apa?

Pengadu : Di Kabupaten Kolaka itu, ada 2 (dua) calon, bakal calon bupati. Salah

satu bakal calon bupati tersebut, melakukan pelantikan terhadap tim

pemenangan pasangan calon itu. Nah, dari salah satu, dari 2 (dua)

peserta yang ikut terlantik itu adalah anggota PPS. Seperti itu, Yang

Mulia.

Pimpinan Majelis : Silakan lanjutkan.

Pengadu : Di samping itu, kelanjutannya itu, sebetulnya bukan pelantikan calon,

ada acara kegiatan Pemda, semacam kunjungan desa, pesta panen

sekaligus yang dirangkaikan kegiatan tersebut. Setelah itu, langsung

kami klarifikasi kepada Teradu Tetapi jauh sebelum itu, adalah, 2 (dua)

Panwas Kecamatan saya minta menindaklanjuti.

Pimpinan Majelis : Saya mohon pihak Pengadu menjelaskan secara detail kronologisnya.

Jangan terpotong-potong, maksud saya. Dijelaskan secara utuh. Apa

sih pokok persoalannya? Rekomendasinya apa isinya? Mohon

dijelaskan.

Pengadu : Katanya kan dimulai dari awal, mengapa Panwas mengeluarkan

rekomendasi itu. Dari awal kami ceritakan, sampai pada proses

pemberhentian sementara. Jadi alurnya harus jelas. Terima kasih.

Pengadu : Baik, jadi saya ulangi. Pada tanggal 21, yang diceritakan dalam di situ,

bahwa tanggal 21 November itu terjadi acara Pesta Panen di Desa

Lesiroku. Dan intinya bahwa dihadiri oleh Bupati. Bupati Kolaka. Bupati

incumbent Kolaka. Pada saat Pesta Panen itu selesai, mereka

melakukan pemotongan padi, selanjutnya bergerak ke Pemda.

Nah, sesuai klarifikasi kami, ternyata pada saat berada di Pemda itu,

tiba-tiba MC mengumumkan bahwa akan dilakukan pengukuhan

terhadap tim pemenangan pasangan calon. Dan kemudian pada saat

peserta yang akan dilantik disebut satu per satu itu, ternyata ada 2

(dua) PPS yang ikut disebut namanya. Diikutkan dalam pelantikan itu.

Kemudian, setelah mereka dilantik, ternyata mendapat tindakan dari

Panwas Kecamatan, lalu Panwas Kecamatan merekomendasikan

temuannya itu kepada Panwaslu Kabupaten Kolaka.

Setelah Panwaslu Kabupaten Kolaka melakukan klarifikasi terhadap

aduan itu, maka merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Kolaka

untuk memberhentikan PPS tersebut. Kami mengklarifikasi terlebih

dahulu terhadap rekomendasi Panwas itu, memanggil yang

bersangkutan. Dan yang bersangkutan memang mengakui, bahwa

hadir pada pelantikan itu. Kemudian saya tanya, kenapa ikut dilantik?

Mereka mengatakan bahwa, sebenarnya bukan saya yang dilantik,

tapi Kepala Dusun. Tapi, pada saat yang bersamaan Kepala Dusun

tidak hadir, ditunjuklah oleh Kepala Desa untuk mewakili Kepala

Dusun itu.

Tapi mungkin ini sebelum dilantik sudah dikonfirmasi, sehingga

namanya disebut. Maka, dia berdiri untuk dilantik, terjadilah pelantikan

itu dan dia ikut pelantikan. Dan mereka pun pada saat kami klarifikasi,

mengatakan bahwa itu tidak apa-apa. Seperti itu.

Pimpinan Majelis : Selama pemeriksaan oleh KPU, berapa kali dipanggil, pihakTeradu?

Pengadu : 2 (dua) kali.

Pimpinan Majelis : 2 (dua) kali, bisa disebutkan tanggal berapa saja?

Pengadu : Saya ingin menanggapi, bahwa beberapa hari setelah kami menerima

rekomendasi dari Panwaslu.

Pimpinan Majelis : Jadi pihak Pengadu, menerima klarifikasi dari Teradu 2 (dua) kali?

Pengadu : Iya.

Pimpinan Majelis : Itu di mana dia dilakukan klarifikasi?

Pengadu : Klarifikasi dilakukan di KPU Kabupaten Kolaka, bersama-sama kami

mengklarifikasinya.

Pimpinan Majelis : Klarifikasi pertama, apa yang dipertanyakan kepada pihak Pengadu?

Pengadu : Ya kami ingin mengetahui jawaban dari yang Teradu itu, bahwa

benarkah mereka itu ikut dalam pelantikan itu. Ya, mereka jawab, oh,

benar ikut. Kemudian alasan-alasannya, bahkan kronologisnya kami

tanyakan.

Pimpinan Majelis : Itu klarifikasi pertama. Yang kedua?

Pengadu : Yang kedua kami mengklarifikasi dan menyimpulkan, terkait aduan itu.

Seperti itu.

Pimpinan Majelis : Baik, jadi pihak Teradu mengatakan bahwa seharusnya yang dilantik

adalah Kepala Dusun? Tapi, karena Kepala Dusun tidak hadir, maka

ini dianggap sebagai alibi ya, siapa, pihak Teradu ini, yang namanya

disebutkan. Dia dilantik sebagai pengganti. Itu ada suratnya, surat-

suratnya, nama dia ada di situ? Terlampir sebagai bukti yang dilantik?

Pengadu : Tidak punya.

Pimpinan Majelis : Jadi buktinya apa Saudara, bahwa dia dilantik?

Pengadu : Dia mengakui itu, dan kami diberikan rekaman oleh Panwas, video dan

gambar. Itu yang kami jadikan sebagai alasan, kemudian memperkuat

bahwa yang bersangkutan mengakui itu.

Pimpinan Majelis : Waktu klarifikasi pertama, apakah Saudara menanyakan, mengapa dia

mau dilantik?

Pengadu : Iya, yang jelas saya bersama teman-teman menanyakan, kenapa

mau? Katanya, saya berat karena Kepala Desa yang suruh. Begitu.

Saya disuruh Kepala Desa. Jadi saya maju saja.

Pimpinan Majelis : Tapi waktu klarifikasi, dia tahu bahwa itu kesalahan?

Pengadu : Iya, dia mengakui bahwa salah, tetapi lebih berat kepada Kepala

Desanya, sehingga dia maju saja. Dan saya katakan, apakah Saudara

tidak tahu bahwa itu salah? Dia tersenyum saja, mengatakan

sebenarnya salah, Pak.

Pimpinan Majelis : Saya ingin mempertanyakan tentang ini. Berita Acara Nomor 281 Pak.

PP 05 tahun 2017. Ini Pak Lukman sama Bu Hasnawati nggak tanda

tangan ini?

Pengadu : Bu Hasna yang tidak. Kalau Pak Lukman tandatangannya sudah ada.

Ibu Hadi : Ini memanjang begini.

Pimpinan Majelis : Oh, saya kira centreng ini. Mohon maaf, saya kira ini tidak

tandatangan ini. Saya kira ceklist. Mohon maaf. Ini Bu Hasnawati,

kenapa tidak tandatangan ini?

Pengadu : Saya lupa, Pimpinan. Sepertinya dalam perjalanan dinas Pak.

Pimpinan Majelis : Tapi dia setuju?

Pengadu : Iya. Sudah dikonfirmasi.

Pimpinan Majelis : Jadi setelah dilakukan klarifikasi pertama, kedua, maka Teradu

mengakui kesalahannya?

Pengadu : Mengakui.

Pimpinan Majelis : Kepada pihak Pengadu mungkin, anggota Pimpinan Majelis silakan

kalau ada yang mau ditanya.

Ibu Hadi : Terima kasih, Ketua Majelis. Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Yang saya hormati,

Ketua dan Anggota Majelis. Para Teradu dan terkait, serta saksi-saksi.

Ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan. Pertama, sebenarnya ini

kan temuan, bisa menjadi temuan dari Pengawas. Karena ini kan

memang dasarnya temuan. Tapi yang saya ingin ketahui, kenapa KPU

menjadi Pengadu dalam kasus ini. Padahal ini kan kasus sebenarnya

sudah ditangani oleh Panwas. Meskipun tidak diadukan oleh KPU ini

sudah menjadi temuan dari Pengawas Pemilu karena kan awalnya

memang ini adalah temuan, sehingga kalaupun ini tidak diadukan,

hanya menjadi, jadi kalau saya melihat 2 (dua) ini kasus.

Ini sudah ditangani oleh Panwas sebagai temuan. Lalu ini kan keluar

rekomendasi. Lalu kemudian ini proses lagi di sini. Lalu kemudian

mengeluarkan lagi dia, membuat lagi aduan berdasarkan 2 (dua) kali

panggilan tadi itu. Tapi sebenarnya kalo melihat itu, itu tidak cukup

bagi mereka mengadukan seseorang, tidak ada bukti. Karena kan 1

(satu) aduan itu harus ada bukti minimal 2 (dua). Lalu kan mereka

tidak punya bukti tentang itu. Karena mereka hanya berdasarkan

rekaman yang diberikan oleh Panwas. Dan itu dia tidak meng-cross

check di lapangan tentang validasi validnya data ini. Itu satu.

Karena saya baru kali ini kok, mengadukan rekomendasi dari Panwas.

Kemudian apakah pada saat pelantikan, itu memang pelantikan PPS

ya, itu mereka tidak dibekali bahwa mereka itu, ini yang boleh

dilakukan dan ini yang tidak boleh dilakukan, karena ada aturan yang

mengikat kita. Apapun yang terjadi kita harus independen dan harus

netral. Apakah itu, waktu itu tidak diberikan, sehingga lebih takut

kepada Kepala Desanya daripada atasannya. Kan logikanya begitu. Itu

2 (dua).

Mungkin ini, lalu kemudian yang saya ingin pertanyakan, pada saat 2

(dua) kali dikonfirmasi, apa saja yang Saudara tanyakan selain tadi itu

bahwa, maksud saya, saya ingin mengetahui data yang sesungguhnya

yang menjadi dasar Saudara untuk di lapangan, kondisi di lapangan.

Saya kan hanya mendengar bahwa, kenapa kamu mau? Jadi dijawab,

karena saya takut. Tapi kan kita ingin isi aduan, setahu saya itu kajian

aduan itu mestinya kronologisnya, Saudara, diceritakan oleh, taruhlah

oleh kedua Teradu ini. Lalu kemudian kita bisa menjustifikasi mereka,

bahwa dia bersalah. Begitu ya.

Lalu kemudian di KPU sebenarnya bagaimana sebenarnya prosedur

pembinaan bawahan itu? Bagaimana bentuk, ini apakah tidak ada

pembinaan awal, lalu kemudian tiba-tiba memberhentikan, ataukah dia

meminta diberhentikan. Tapi kan kita sebagai penyelenggara, tidak

berhak memberhentikan mereka. Yang boleh memberhentikan kan

DKPP. Mungkin ini hanya dinonaktifkan saja. Tapi kan melihat aduan

Saudara itu memberhentikan.

Saya kira itu beberapa pertanyaan yang, saya mengharapkan

penjelasa dari Pengadu. Terima kasih Majelis, Ketua Dewan.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pengadu : Jadi begini, saya bersama dengan kawan-kawan sesungguhnya yang

kami lakukan adalah klarifikasi terkait daripada rekomendasi Panwas.

Nah, setelah kami klarifikasi, kami jawab kepada Panwas. Jawaban

inipun, sama, kami tembuskan ke DKPP. Seperti itu. Jadi, intinya kami

tidak mengadukan yang bersangkutan. Tapi ini adalah penyampaian

laporan penyelesaian dugaan pelanggaran kode etik.

Dan kami juga tidak mau memberhentikan mereka, tapi

memberhentikan sementara. Dasarnya adalah itu tadi kami merujuk

kepada Keputusan DKPP Nomor 3 tahun 2017 bahwa kami sebatas

memberhentikan sementara. Nah, terkait daripada yang kami lakukan

itu, kami melaporkan kepada Panwas kemudian menembuskan atau

menyampaikan kepada DKPP terkait aksi atau apa yang sudah kami

lakukan. Seperti itu.

Jadi kami hanya menyampaikan laporan bahwa kami sudah

menindaklanjuti rekomendasi Panwas. Dan itu sudah kita tembuskan

ke Bawaslu Provinsi, KPU Provinsi dan Panwas Kabupaten. Kami

hanya ingin menyempurnakan saja pekerjaan kami bahwa, segera

diketahui oleh DKPP bahwa, kami sudah memberhentikan sementara.

Karena tugas-tugas PPS ini banyak, sementara mereka langsung

diberhentikan 2 (dua) orang, sehingga masih tersisa 1 (satu). Jadi

kami memohon untuk pada saat itu, segera mengetahui seperti apa

tindak lanjut daripada ini, apakah itu diberhentikan sementara atau

seperti apa.

Terkait dari pertanyaan ibu tadi berikutnya bahwa, seperti apa pada

saat pelantikan? Pada saat pelantikan, disaksikan juga oleh Panwas

Kabupaten, kami juga membacakan Pakta Integritas, dan sekaligus

mereka menandatangani bahwa di sana tercantum, mereka tidak akan

melakukan hal di luar tugas-tugas mereka, apalagi yang bersentuhan

dengan Pemerintah atau melanggar kode etik yang sudah kita

sebutkan di dalamnya.

Jadi mereka sudah mengetahui bahwa hal itu tidak boleh dilakukan,

sehingga kami mempertanyakan kenapa melakukan itu, maka mereka

pun merasa bersalah waktu itu, sehingga diakui bahwa memang kami

tahu, itu salah. Jadi kami disuruh oleh Kepala Desa, dengan mau

berdiri.

Jadi teman-teman mengatakan, ketika, ikutilah rekomendasi Panwas.

Lanjutkan karena mereka sudah mengakui hal itu. Pada saat kami

ingin memutuskan mereka diberhentikan sementara pun, kami merasa

tidak cukup sekadar rekomendasi Panwas itu, sehingga saya

menghubungi Ketua Panwas di deadline terakhir bahwa tolong

diberikan rekamannya.

Awalnya mereka tidak mau memberikan, sehingga, Apa dasar saya

untuk merekomendasi kalau tidak ada rekaman? Pokoknya saya

koordinasi ke bawah supervisi, mengatakan bahwa boleh diberikan.

Dan diberikanlah. Dan itulah, saya dan kawan-kawan, kami putar

berulang-ulang, sehingga mengatakan, bagaimana kawan-kawan?

Akhirnya sepakat memberhentikan sementara.

Pengadu : Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dalam kondisinya,

kenapa kami lakukan pemberhentian sementara, itu terkait dengan

adanya rekomendasi.

Dan rekomendasi Panwas sangat jelas, Panwas Kabupaten Kolaka

adanya sesuatu, tentunya didukung berbagai alat bukti, dari klarifikasi

yang besangkutan, Teradu, tentunya kami yakin bahwa Teradu ini

sangat kuat terindikasi berpihak salah satu tim sukses.

Sebagai penyelenggara yang tidak sepantasnya harus dilakukan.

Tidak sepantasnya mereka harus melaksanakan. Kenapa? Apa yang

disampaikan tadi bahwa pada saat mereka dilantik, mereka sudah

membacakan Pakta Integritas. Di situ validitas bahwa penyelenggara

itu tidak boleh berpihak. Itu sudah jelas.

Artinya, terkait dengan pembinaan, kalau saya melihat selama ini,

pembinaan itu memang tidak ada bu. Yang jelas karena ada perbuatan

dan juga karena ada rekomendasi Panwas. Memang sudah ada

regulasi juga. Jadi apapun itu. Kalau rekomendasi Panwas,

kemungkinan ini berhenti. Pada prinsipnya, kami berlima, kami

memohon Ketua Majelis yang terhormat untuk memutuskan dengan

seadilnya.

Pimpinan Majelis : Ya, terima kasih pada pihak Pengadu. Bukti yang Pengadu terima

adalah rekaman. Saya ingin tanya, itu rekaman apa, kapan diterima,

seperti apa sih rekamannya? Kalau misalnya diperkenan, bisakah

diperkenankan rekaman tersebut? Silakan.

Pengadu : Terima kasih, Pimpinan. Jadi di rekaman itu, durasi beberapa menit.

Proses pemanggilan peserta yang akan dilantik, kemudian berdiri satu

persatu, kemudian pelantikan oleh Bupati dalam hal ini juga, mengakui

bahwa, bakal calon. Mohon maaf saya tidak sempat membawa

videonya. Tapi itu semua ada sama Panwas Kabupaten.

Jadi intinya kami menindaklajuti rekomendasi Panwas itu karena saya

percaya bahwa Panwas sangat baik dalam melakukan klarifikasi

terhadap yang bersangkutan. Banyak klarifikasi yang sudah dilakukan,

sehingga terakhir kami tidak dapat bukti-bukti itu, sehingga kami

meminta video itu, terakhir untuk menyimpulkan. Andai Panwaslu tidak

memberikan video itu, kami pun mungkin tidak berani melakukan

rekomendasi pemberhentian sementara. Begitu.

Pimpinan Majelis : Jadi Saudara Pengadu sudah mendengar semuanya rekaman

tersebut? Tidak dibawa?

Pengadu : Tidak dibawa.

Pimpinan Majelis : Lain kali dibawa ya dalam persidangan. Karena ini sangat prinsip,

rekaman ini, kami kan harus berdasarkan bukti rekaman. Siapa yang

punya rekaman di sini? Mungkin bisa diperdengarkan sebentar.

Silakan.

*PEMUTARAN VIDEO REKAMAN*

Pimpinan Majelis : Mohon bersabar Pak ya. Karena ini paling prinsip. Ini bukti. Apakah

bukti bisa kami terima atau tidak.

Pimpinan Majelis : Ini berapa menit ya? Tapi nama Kasman tadi sudah disebut ya?

Ibu Hadi : Sudah tadi nomor 1, koordinator.

Pimpinan Majelis : Sudah cukup, saya kira sudah cukup. Kami hanya ingin mendengar

nama Kasman dan Samrin. Tadi sudah terdengar. Mohon izin, Teradu,

sama ya, individunya sama? Ini yang merekam siapa?

Pengadu : Panwascam.

Pimpinan Majelis : Jadi, kami sudah melanjutkan Sidang. Ini fakta, bahwa kami dari

Pimpinan Majelis sudah mendengar langsung rekamannya. Kami

mohon izin pada pimpinan, apakah bisa diterima, bukti? Jadi sudah

bisa kami terima buktinya.

Ini bukti pertama. Ada bukti lain lagi, mungkin supaya berikut?

Pengadu : Ada fotonya.

Pimpinan Majelis : Nanti mohon disampaikan, ada fotonya. Maksudnya foto DVD atau

foto apa itu? Ada foto yang langsung sudah di-print?

Ibu Hadi : DIlampirkan di bukti ini, di aduannya. Di aduannya tidak ada.

Pimpinan majelis : Oke, baik. Waktu klarifikasi pertama, apakah pihak Pengadu

memanggil Kepala Desanya? Mengapa kok si Kasman sama Samrin

ini diundang?

Pengadu : Tidak.

Pimpinan Majelis : Tidak dipanggil, sebagai saksi? Saya nanti mohon pertimbangan pada

Anggota Majelis, apakah saksi kalau misal masih belum kuat, apakah

masih perlu diminta informasi. Dan kalau ini sudah dianggap kuat,

mungkin ini sudah cukup.

Jadi ini buktinya adalah rekaman dan foto. Sudah jelas ya. Jadi saya

kira untuk Pengadu, pihak saksi, Pak Lurah juga tidak pernah diminta

klarifikasi?

Pengadu : Kenapa kami cuma mengklarifikasi yang bersangkutan, kami

berpendapat, bahwa hasil klarifikasi Panwas yang diserahkan kepada

kami itu, kami sangat percaya ke Panwas. Panwas juga

mengklarifikasi Ketua DPRD yang hadir juga di situ, kemudian juga

beberapa saksi yang ada, itu menjadi sangat kuat bagi kami bahwa,

sudah melakukan klarifikasi. Jadi kami cuma mengklarifikasi yang

bersangkutan. Sedangkan yang dikatakan oleh Panwas bahwa

mereka mengakui. Begitu.

Pimpinan Majelis : Baik, mungkin Anggota Majelis ada yang mau ditambahkan, kami

persilakan.

Anggota Majelis : Terima kasih, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pertama kepada Pengadu, apakah memang harus langsung

diberhentikan sementara, tanpa melalui proses pembinaan dulu, atau

bagaimana, tolong dijelaskan.

Yang kedua, kalau kita lihat video, menggunakan baju seragam,

berarti sudah siap dari sebelumnya. Jangan-jangan pada waktu

rekrutmen, PPS, memang sudah terpaksa, karena tim pemenangan itu

tidak dibentuk tiba-tiba itu, jauh sebelumnya. Kenapa pihak KPU tidak

melakukan penelusuran terhadap seluruh anggota PPS yang

mendukungnya pada waktu itu. Itu dulu, silakan.

Pengadu : Jadi pada saat pendaftaran, mereka kan memasukkan formulir-formulir

dan ada 1 (satu) formulir menjelaskan bahwa tidak terlibat anggota

partai, kemudian tidak berada di dalam. Beberapa hal yang

disampaikan, kami yakin bahwa mereka benar, di atas materai,

mengakui bahwa tidak partisan dan non-anggota partai.

Kalau terkait dengan kenapa kami langsung memberhentikan

sementara, karena kami menilai bahwa sepertinya ini sudah tidak bisa

ditoleransi, karena kostum seperti itu, kemudian dilantik terbuka,

disaksikan oleh orang banyak, ada Ketua DPR. Ini terbuka, jadi

sepertinya kami tidak bisa menyembunyikan atau melakukan

pembinaan lagi.

Anggota Majelis : Dasarnya kuat, sehingga kalau besok-besok ada klaim. Karena kalau

dipecat oleh KPUD, bukan DKPP yang diklaim, tapi KPUnya. Tapi

punya dasar, punya dokumen, punya bukti pembelaan. Kepada

Panwas, setelah menerima bukti rekaman foto dan rekaman dari

Panwascam, apa yang dilakukan Panwas Kabupaten terhadap

persoalan ini?

Panwas : Setelah kita menerima bukti dari teman-teman yang melakukan

pengawasan di lapangan, kita kemudian melakukan pleno, kemudian

kita teruskan bahwa ini kasus terindikasi ada dugaan pelanggaran

kode etik sesuai dengan pokok masalah yang kita sebutkan.

Kemudian, ada beberapa saksi yang kita panggil. Yang pertama, itu

ada, Kepala Desa. Kepala Desa Watumelewe. Waktu itu ada Pak

Ketua DPRD Kabupaten Kolaka, sebagai saksi di situ. Sebenarnya kita

undang juga Bupati, karena dia yang melantik. Tapi dengan alasan di

luar kota, pada waktu itu, sesuai dengan aturan kita bahwa dia tidak

datang, kita bawakan Berita Acara Ketidakhadiran.

Berdasarkan saksi-saksi itu, kemudian ada beberapa saksi juga, kita

merekomendasikan, seperti yang tertuang di dalam laporan.

Anggota Majelis : Boleh tahu, apa penjelasan dari Kepala Desa, waktu diminta

klarifikasi?

Pengadu : Baik, sesuai dengan Berita Acara Klarifikasi yang kita lakukan, jadi

bahwa Kepala Desa mengakui ada acara pengukuhan tersebut.

Kemudian, di situ juga dia tidak mengetahui ada anggota PPS yang

ikut dikukuhkan menjadi tim pendukung salah satu bakal calon, pada

tanggal 21 tersebut.

Kemudian dia juga mengakui bahwa setelah acara Pesta Panen,

acaranya Pemerintahan Daerah, itu memang ada acara, bergeser

acara tersebut menjadi acara pengukuhan.

Anggota Majelis : Kalau informasi dari Ketua DPR bagaimana?

Pengadu : Dari Ketua DPRD, atas nama Pak Fahmi, jadi beliau mengatakan

bahwa dia tidak mengetahui ada acara pengukuhan. Yang dia tahu

bahwa, dia diundang di acara Pesta Panen sebagai Ketua DPRD,

kemudian ada acara yang dialihkan. Masih di lokasi tersebut juga. Itu

acara pengukuhan. Tapi dalam gambar tersebut, memang beliau

hadir. Demikian, Pak.

Anggota Majelis : Baik, yang Saudara Kasman dan Saudara Samrin, pernah dimintai

klarifikasi? Tolong disampaikan kalau pernah dimintai, bagaimana

penjelasan mereka?

Pengadu : Untuk Saudara Kasman, Terlapor 1 (satu) dan Terlapor 2 (dua), Pak

Samrin, itu sudah dimintai keterangannya. Dan pada tanggal 29

November bahwa betul Kasman berada di Desa Lesiroku, pada

tanggal sekian. Dan betul juga mengikuti acara pengukuhan.

Begitupun juga yang disampaikan oleh Saudara Samrin, bahwa

Saudara Samrin menerangkan juga berada di desa tersebut dan

mengikuti acara pengukuhan tim pendukung. Demikian Pak.

Anggota Majelis : Ditanya ngga, kenapa mau?

Pengadu : Untuk Saudara Samrin, dia datang kemudian dia sama dengan yang

disampaikan bahwa dia disuruh untuk menggantikan orang, melalui

Kepala Desa. Jadi karena orang yang dikukuhkan pada saat itu tidak

hadir, maka mereka yang ditunjuk untuk menggantikan posisi orang

tersebut. Demikian.

Anggota Majelis : Ngga ditanya, kenapa langsung pakai baju seperti itu? Kan kalau

misalnya hanya disuruh mengganti, atau waktu itu dia disuruh, Hei

kau, ganti, karena ini tidak ada orang, ini kau ganti, apa begitu?

Pengadu : Di pengakuannya Samrin dengan Kasman, bahwa mereka memang

langsung dikasih baju untuk menggantikan. Kalau Samrin itu dia

menggantikan Saudara Nain, dia baru diberitahu pada tanggal, 1

(satu) hari sebelum pengukuhan, tanggal 28 November.

Anggota Majelis : Jadi sebelum pengukuhan sudah dikasih baju? Sudah diberitahu

bahwa nanti ada pengukuhan, besok, pakai bajunya?

Pengadu : Iya begitu.

Anggota Majelis : Baik, cukup. Terima kasih.

Pimpinan Majelis : Terima kasih.

Anggota Majelis : Terima kasih, Pimpinan. Untuk Pengadu, berdasarkan Formulir.

Apakah selain keterangan dari Teradu, PPS, adakah pihak lain untuk

didengarkan selain dari rekomendasi Panwas. Tadi Kepala Desa,

sudah. Ini kan hukuman jika terbukti, akan ada pemberhentian. Tentu

harus ada juga pihak yang banyak didengarkan untuk melihat secara

lebih dalam bagaimana sesungguhnya anggota PPS itu terlibat masuk

dalam tim pemenangan. Itu satu.

Kedua, tentu saja kalau salah anggota kita di bawah, dan hanya lapor

saja, selesai kewajiban kita, tentu tidak bisa. Sebagai pimpinan,

apalagi Anda semua yang merekrut, dengan kejadian ini, tentunya bisa

jadi, ada saja yang dilantik, yang tidak diketahui sampai dengan

Panwas menemukan di sana. Apa yang Saudara Pengadu akan

lakukan, misalnya belajar dari hal-hal seperti ini?

Ketiga, bagaimana mekanisme di internal KPU Kolaka, jika ada

informasi, ya katakan Panwas ini sebagai salah satu pihak saja.

Misalnya dari masyarakat. Bagaimana mekanisme Anda untuk

merespon informasi tersebut, dan kemudian mendapatka atau

menggali sampai dengan kesimpulan yang nanti akan Pengadu

lahirkan. Apakah misalnya, ini kan urusan yang sana, bukan urusan

saya. Atau seperti apa mekanisme kerja di sana, sebab Pilkada

masalahnya, bisa saja akan muncul laporan-laporan seperti itu. Kita

harus memberi kepastian hukum atas status-status laporan. Kira-kira

seperti itu yang saya minta Saudara Pengadu untuk merespon.

Silakan.

Pengadu : Jadi terkait daripada mekanisme internal pengukuhan, tentunya

merujuk kepada regulasi yang ada. Kami KPU Kolaka, baik dari pihak

lain selain Panwas, merespon itu tentu dengan mengklarifikasikan dulu

dengan yang bersangkutan dan saksi-saksi yang terkait. Persoalannya

yang kami adukan ini, setelah kami mendapat rekomendasi itu, kami

berusaha berkoordinasi dengan Panwas, memastikan terkait dengan

seluruh rangkaian klarifikasi yang dilakukan. Kami menganggap bahwa

itu sudah cukup buat kami dan sekaligus meminta bukti.

Kemudian hal-hal yang kami persiapkan untuk ke depan melihat

kejadian seperti ini, tentunya kami di awal bahwa pada saat rekrutmen

saja kami memberikan arahan kepada mereka, menyampaikan kepada

mereka bahwa kerja ini sangat berat. Tidak partisan dan tidak boleh

terkait dengan partai politik. Dan itu pun ada dicantumkan dalam

formulir pendaftaran. Mereka pun menandatangani dan bermaterai.

Jadi kami sangat yakin terhadap pernyataan yang mereka buat.

Adapun terjadi hal seperti itu, mau tidak mau kami harus klarifikasi dan

menindaklanjuti. Kita berproses sesuai dengan aturan yang ada. Jadi

persiapan ke depan, mungkin kami KPU Kolaka bersama-sama lebih

ketat lagi dalam hal ini, kami kemarin juga berusaha karena berentetan

antara SIPOL dan contoh daftar pemilih kami selalu berkoordinasi

dengan SIPOL. Karena di SIPOL itu terkait dengan alat bukti.

Kami juga berencana ke depan, ketika rekrutmen legislatiif ini, kami

meng-crosscheck dulu nama-nama yang masuk dengan SIPOL.

Sehingga kalau terindikasi ada dalam SIPOL, kami tidak panjang lebar

untuk merekomendasi mereka. Artinya ada referensi kami untuk

melihat bahwa calon-calon ini betul-betul bersih dari partai politik.

Anggota Majelis : Yang lain ada yang ingin ditambahkan?

Pengadu : Terima kasih, Majelis Yang Mulia. Jadi ketika melakukan tahapan demi

tahapan, segala bentuk kegiatan KPU Kabupaten Kolaka beserta

jajaran ke bawah, maupun secara formal maupun non-formal,

menyampaikan kepada teman-teman, kami KPU Kabupaten Kolaka,

memohon, paragraf yang pertama itu adalah mari kita bekerja sesuai

dengan mekanisme, aturan perundang-undangannya, juga mengacu

kepada PKPU. Contoh seperti yang kemarin. Selalu kita ingatkan,

ingatkan, ingatkan. Karena teman-teman ini, Anda adalah ujung

tombak kami. Bagaimana supaya kita ini terlaksana secara

demokratis. Saya kira itu saja.

Anggota Majelis : Misalnya begini, Saudara-saudara ini kan tidak hanya di kantor ya.

Pembinaan di acara forum seperti ini. Tapi tidak melakukan

pembinaan kewilayahan. Sehingga ketika ada masalah mereka begitu

sulit menghubungi komisionernya. Atau ketika ada yang dibutuhkan itu

seolah-olah asal laporan asal bapak senang saja.

Pengadu : Yang kami lakukan selama ini dengan teman-teman penyelenggara di

bawah adalah selain kita turun ke lapangan sesuai dengan wilayah

masing-masing, selalu mengingatkan kepada kawan-kawan, jadi

setiap kita ambil data ke kecamatan, apakah kita terutama dengan

teman-teman, wilayah yang seperti saya, wilayah selatan, selalu

bertukaran dengan teman-teman yang ada di kota dan di utara. jadi

selain kita selalu mengingatkan kepada kawan-kawan bahwa ini

adalah penyelenggara yang pada dasarnya tidak ada independensi

atas kerjanya.

Terkait itu juga, selain ke lapangan, kami juga ada kontak dengan

teman-teman seperti kita terhubung di grup, di WA, selalu

mengingatkan kepada kawan-kawan lain, sampai dengan regulasi

yang ada seperti terkait dengan regulasi SN kemarin bahwa

memasang status, kami selalu ingatkan kepada kawan-kawan

penyelenggara bahwa, jangankan penyelenggara, di luar

penyelenggara, membuat status saja pasti akan terkait, apalagi dia

seorang SN, apalagi kalau dia seorang penyelenggara. Membuat

status di media sosial pasti akan terlihat. Itu yang selalu kita ingatkan

bahkan regulasi-regulasi yang ada, kami upload di WA grup.

Anggota Majelis : Pak Rauf, masih mau ditambahkan?

Pengadu : Jadi pada prinsipnya, Majelis Yang Terhormat bahwa kami turun ke

lapangan menyampaikan kepada teman-teman, rekan-rekan, baik di

PPK, PPS, bahwa kita adalah bagian dari penyelenggara. Dan teman-

teman harus tahu, penyelenggara itu adalah organisasi independen,

tidak boleh partisan, tidak boleh ada ucapan-ucapan seolah-olah akan

mengarah dan mendukung salah satu pasangan calon dan lain

sebagainya.

Untuk itu bahwa, kami dan teman-teman KPU Kabupaten Kolaka,

semua yang, persoalan-persoalan yang masuk tentunya kami

menggali, berkoordinasi, tentunya kami selalu mennyampaikan bahwa

jangan sampai perbuatan-perbuatan kita sebagai penyelenggara

sehingga terjadi kegaduhan. Marilah kita gali informasi yang lain,

tentunya di situ ada SOP. Jadi itulah yang mungkin selalu kami

sampaikan sampai di tingkat bawah, bahwa ini ada suatu proses

politik, perebutan kekuasaan tapi bukan yang dilakukan seperti kudeta,

tetapi secara konstitusional. Kita tahu bahwa perebutan kekuasaan,

proses konstitusi itu, kadangkala pihaknya itu dengan menghalalkan

segala cara.

Anggota Majelis : Jadi, para Pengadu, Pak Ketua dan teman-teman, sebenarnya kenapa

kami harus menanyakan itu? Ini kalau tidak sering-sering dikompromi

bahwa ada masalah, malah teman-teman Panwas yang kerepotan

untuk menyuplai informasi ke kita, nanti jangan-jangan yang akan

membina bawahan kita, adalah rekan Panwas, bukan kita sendiri.

Oleh karena itu teman-teman harus ada bolos waktunya. Mudah-

mudahan ini untuk pertama Anda mengadukan dan untuk yang

terakhir lah. Binalah sendiri teman-teman itu, kumpul sering ke

lapangan, motivasi, berikan mereka mana yang boleh, mana yang

tidak boleh. Itu penting sekali.

Karena rasa-rasanya kalau kita mengadukan bawahan itu, kita juga

ada sedikit bagian dari “kelalaian” atau kita kurang mendidik mereka.

Untuk Panwas sebagai pihak terkait, ini masuk apa, temuan atau apa?

Panwas : Temuan.

Anggota Majelis : Kalau ada temuan seperti ini dari Panwascam langsung ke Panwas

Kabupaten atau bisa antar PPK juga? Atau seperti apa prosedur di

sana?

Panwas : Jadi temuan yang ditemukan oleh teman-teman Panwas Kecamatan,

dilimpahkan ke Panwas Kabupaten, jadi tidak ditangani secara

langsung oleh Panwas Kecamatan. Dilimpahkan itu karena mereka

mungkin mempunyai keterbatasan dan sebagainya. Jadi langsung

diambilalih oleh Panwas Kabupaten.

Anggota Majelis : Satu lagi, pada tingkat penyelenggara, kan teman-teman berbicara

semua. Harapan kita sih Panwas dan KPU itu semangatnya jangan

lagi kaya model masa lampau. Adu panggung, seolah-olah ya. KPU

mau bikin apa, Panwas juga mau bikin. Ngga penting, kita di

penyelenggara dua-dua.

Jadi harapan kita, antara Pengadu dengan Teradu ini kalau masih

kurang-kurang minum kopi membicarakan banyak hal. Mohon maaf

Pimpinan, saya harus, karena ini kondisinya pengadunya adalah

pimpinannya yang disuplay informasi dari sana, jadi barangkali antar

Pihak Terkait dengan Pengadu, ini penting untuk sering-sering kita

ketemu.

Kalau pada agenda KPU, jangan lupa, sebelum memutuskan, kalau

perlu, ajak teman-teman dulu untuk ada kondisi seperti ini dan seperti

ini. Supaya kita tidak lucu-lucuan dilihat oleh publik Kolaka. Itu yang

penting saya kira, untuk dua-dua. Untuk KPU, untuk Panwas, kita

berharap, mari kita sama-sama. Kalau keliru KPUnya, ingatkan. Tetapi

kalau juga Panwas yang misalnya berlebihan, KPU juga ngga apa-apa

ingatlkan. Itu harusnya dilaporkan saja DKPP, masih bisa kita bina

barangkali, coba serahkan dulu ke kami misalnya.

Toh hari ini yang mereka laporkan juga itu bukti bahwa KPU

mengapresiasi kerja-kerja dari teman-teman Panwas. Saya kira itu

harapan kita untuk Kabupaten Kolaka ini, Pimpinan Majelis, mudah-

mudahan pilkada di sana di bawah beliau-beliau, itu bisa berjalan

dengan baik. Saya kira itu pesan saya ke teman-teman. Terima kasih

saya kembalikan kepada Pimpinan Majelis.

Pimpinan Majelis : Ibu Hadi, mungkin masih ada yang ingin disampaikan?

Ibu Hadi : Saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Ojo. Memang begini,

ada bentuk-bentuk pembinaan yang kita lakukan, kami di bawah

seluruh jajaran juga mungkin KPU dan jajaran, hanya memang ada hal

yang itu kalau sudah bekaitan dengan independensi dan netralitas,

serta integritas itu tidak bisa ditoleransi lagi.

Tetapi, ini kan ada pencegahan. Kalau kami ada pencegahan lebih

awal yang dilakukan, dan kemudian teman-teman yang ini, bisa, ini

kan pembelajaran ke depan. Jangan sampai, karena tadi sudah

dikatakan ini pembelajaran, jangan sampai ada lagi yang seperti itu

karena ini juga menyangkut kredibilitas kita sebagai penyelenggara.

Bahwa penyelenggara itu rupanya tidak terlalu ketat soal aturan

seperti ini. Karena buktinya banyak yang kecolongan, begitu ya.

Artinya kita akan dinilai public bahwa mulai dari proses perekrutan, itu

kita tidak profesional, misalnya. Sehingga ada saja anggota kita yang

ikut terlibat seperti itu. Apakah karena pengalaman mereka yang tidak

ada, pengetahuan mereka, ataukah karena memang kita yang tidak

maksimal melakukan pembinaan itu. Kemudian mungkin memang

sharing itu, apa itu namanya tadi itu ya, bangun komunikasi yang baik

antara Panwas, bukan saling memata-matai.

Kalau kami di KPU, membuat grup, ada grup kami, di KPU dan

Baawaslu, sehingga informasi itu lebih mudah, kalau masih bisa tadi

itu, kita selesaikan, dalam bentuk pembinaan, tidak terlalu parah, itu

dibicarakan di grup. Apakah, terserah, kami ada WA ya, KPU dan

Bawaslu, mungkin juga teman-teman di bawah ini, karena ini kan

mereka pilkada. Di pilkada, pilgub, dan pemilu, pilcaleg dan pilpres,

sehingga akan lebih berat tugas, tanggung jawabnya sehingga

komunikasi secara intens itu. Karena ini kan marwah lembaga

penyelenggara di Kolaka.

Pengalaman Kolaka masalahnya, ini mereka PAW, artinya karena

Kolaka ini masuk juga urutan kelima di Indeks Kerawanan soal

penyelenggaranya. Penyelenggara karena kasus yang 5 (lima) orang

itu, yang diberhentikan pada Pemilu yang lalu. Ini maksud saya yang

mau dibangun lagi itu, saya hanya memperjelas, bahwa dibangun lagi

supaya kita menjaga marwah kelembagaan dan kredibilitas itu di mata

masyarakat. Itu yang menjadi saran saya supaya ini adalah

pembelajaran pertama.

Baik, kalau saya, saya terima ini, karena itu tidak bisa dibantah tadi,

kalau kami Pengawas Pemilu, itu adalah valid adanya karena adanya

video dan foto itu sudah menjadi fakta yang sangat valid sebagai bukti

bahwa pelanggaran telah terjadi, di PPS. Terima kasih.

Pimpinan Majelis : Saya mohon izin kepada anggota untuk menanyakan sekali lagi,

karena ini menarik bagi saya. Khusus pihak terkait, itu yang bikin

syuting, yang bikin video itu siapa?

Pihak Terkait : Terima kasih. Jadi sesuai dengan porsi kami, Pimpinan Majelis Yang

Terhormat, di semua kegiatan yang, baik kegiatan Pemerintahan

maupun kegiatan melibatkan calon, Panwas itu memastikan bahwa

tidak ada hal-hal yang kemudian itu menjadi sorotan kita. Termasuk

juga halnya, kegiatan pemerintahan pun hakikatnya tidak boleh ditarik

pada kegiatan-kegiatan yang mengarah ke dukungan bakal calon.

Maka semangat itu yang kemudian kami selalu lakukan, setiap

kegiatan-kegiatan Pemerintahan maupun kegiatan yang substansinya

adalah deklarasi, mesti Panwas harus hadir dan memastikan bahwa

tidak ada indikasi pelanggaran di dalamnya. Maka dari situ kemudian

kegiatan-kegiatan yang dilakukan, teman-teman rekam secara

keseluruhuan untuk memastikan bahwa tidak ada kegiatan yang

mengarah dukungan. Saya kira demikian.

Pimpinan Majelis : Selanjutnya, waktu merekam itu, saya mau informasi saja. Yang

merekam itu sudah tahu belum, bahwa itu ada Kasman dan Samrin di

panggil. Hei jangan, ada ngga begitu? Mencegah maksudnya?

Pihak Terkait : Jadi cerita teman-teman Panwas kemarin, bahwa sebelum acara

pengukuhan, mereka sudah memakai baju. Sudah diingatkan, jangan

ikut pengukuhan. Tapi karena sudah bareng-bareng semua kumpul,

terpaksa teman-teman ambil.

Pimpinan Majelis : Sepengetahuan Anda, dia kan begitu ngotot mau dilantik. Itu apa

imbalannya, Anda tahu ngga?

Pihak Terkait : Yang kita klarifikasi, dia tidak menyebut hal tersebut. Tidak ada iming-

iming atau apa.

Pimpinan Majelis : Tapi dia sadar, bahwa dia dilantik dan akan dipecat?

Pihak Terkait : Di poin terakhir itu sebelum klarifikasi, bahwa mereka sadar dan sadar

secara penuh bahwa penyelenggara tidak boleh ikut di pengukuhan.

Mereka sepenuhnya sadar pak.

Pimpinan Majelis : Jadi sudah tahu bahwa walaupun sudah disyuting dan dipanggil, kamu

salah?

Pihak Terkait : Ya sebelum dipanggil memang sudah heboh di desa tersebut, bahwa

akan ada pemanggilan Panwas Kabupaten.

Pimpinan Majelis : Jadi saya ingin minta kepastian dari Pihak Terkait, bahwa ini bukan

mendadak? Kalau tadi kan ada kesan mendadak, namanya diganti.

Padahal, bajunya sudah ada. Jadi dia sudah tahu ini salah, dan dia

tetap melakukan kesalahan ini. Baik, pada pihak Pengadu ada yang

ingin disampaikan lagi, mungkin?

Pengadu : Yang perlu saya tambahkan, klarifikasi kami justru tenyata terlengkapi

informasi dari Panwas Kabupaten. Karena kepada kami seperti itu,

mereka teraniaya seperti itu. Padahal mereka sadar sesadar-

sadarnya.

Makanya kemarin itu kami tetap mempertahankan mereka utnuk tidak

diadukan, terakhir kami desak Panwas, kami minta fotonya. Deadline

terakhir, hampir kami tidak dikasih. Alhamdulillah Ketua Panwas, boleh

pak, dikasih. Akhirnya dikasih, kami nonton, ya sudah kami melakukan

Bismillah saja kami koordinasi dengan KPU Provinsi dan beliau juga

mungkin tahu, jadi seperti itu, mudah-mudahan ini pembelajaran bagi

kami. Terima kasih.

Pimpinan Majelis : Ada lagi pihak Pengadu yang ingin disampaikan? Pihak terkait ada

yang mau disampaikan lagi?

Pihak Terkait : Terima kasih Majelis Yang Terhormat. Sedikit saja menambahkan,

memang benar di awal-awal kami belum terjalin komunikasi intens.

Kemudian kita belum saling mengenal. Tetapi seiring perjalanan yang

kemudian kita harus bersama, maka kemudian ini komunikasi kita

sudah lebih cair, dan terakhir kami buat, sudah ada grup di internal

kami penyelenggara. Komunikasi apa yang kami sampaikan terkait

dengan teman-teman ke bawah, itu sudah kami lakukan.

Termasuk sampai ke jajaran Panwascam dan PPK, kita juga imbau

untuk sering melakukan komunikasi terkait dengan suksesnya

penyelenggaraan kita di Kabupaten Kolaka. Itu yang 3 (tiga) tahapan

yang beririsan, Pilkada Kabupaten, Gubernur dan Pileg dan Pilpres.

Saya kira ini yang memang kita sangat berharap kelalaian-kelalaian

baik yang disengaja maupun yang tidak diketahui ini tidak akan terjadi

lagi, walaupun memang di awal-awal rekrutmen PPK sampai PPS itu

memang semangat bertarung itu muncul, sehingga memastikan,

rekrutmen penyelenggara itu dipastikan tidak ada aturan-aturan yang

dilanggar. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan dan mohon maaf

atas segala kekurangan.

Pihak Terkait : Saya sedikit saja untuk mengklarifikasi kenapa kita tidak kasih bukt,

karena kami tetap harus berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi,

apakah bukti ini kita kasih. Jangan sampai kita kasih, kemudian jadi

kesalahan kita sendiri. Kenapa kejadian ini disebarkan?

Pimpinan Majelis : Pihak Pengadu ada lagi yang ingin disampaika? Anggota Majelis ada

lagi yang ingin disampaikan? Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum

Sidang ini Kami tutup, kami ingin menyampaikan sekali lagi bahwa,

pemeriksaan ini tanpa dihadiri Teradu, dan sudah disepakati kita akan

tetap menjalankannya. Kami Pimpinan Majelis sudah menerima fakta-

fakta persidangan yang disampaikan oleh Pengadu dan juga Teradu

dan kami juga sudah menerima bukti valid berupa video dan foto. Ini

merupakan alat ke depan kami untuk melakukan Sidang Pleno di

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Sebelum ditutup, saya mohon izin Majelis untuk memberikan Tausiyah

sedikit kepada penyelenggara Pemilu di Sultra. Pertama saya ingin

mengingatkan bahwa di dalam catatan Dewan Kehormatan

Penyelenggara Pemilu, pelanggaran kode etik di Sultra ini cukup

tinggi, 5 (lima) besar. Saya berharap semua penyelenggara pemilu di

Sultra ini bertekad untuk mengurangi, kalau bisa hilang sama sekali

pelanggaran-pelanggaran kode etik yang sudah berjalan. Jadi atas

nama DKPP juga berterima kasih kepada Panwas yang sudah proaktif

untuk melakukan pengawasan yang sangat positif sekali.

Yang kedua, sebentar lagi kita akan pilkada, Pemilihan Gubernur dan

juga Kabupaten/Kota, tentunya tugas ini beberapa Kabupaten juga

akan cukup berat, karena sejumlah Kabupaten akan melakukan

Pilkada Gubernur. Kami dari DKPP mengimbau kepada

penyelenggara Pemilu untuk tetap konsisten menjaga kode etik yang

berkait dengan integritas, profesionalitas, jangan sampai ada indikasi-

indikasi kesengajaan atau ketidaktahuan di dalam proses

penyelenggaraan pemilu.

Saya mengingatkan tadi, ada proses pembinaan bagi anggota KPU

terus dijalankan dan diingatkan apa yang tidak boleh apa yang tidak

benar, baik itu berkaitan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh KPU,

Bawaslu, DKPP. Saya sangat berharap untuk selalu diingatkan.

Sehingga proses penyelenggaraan Pemilu nanti khususnya Pilkada

berikutnya nanti dapat berjalan dengan bagus tanpa ada catatan

pelanggaran kode etik.Ini kami harapkan sekali.

Jadi sekali lagi kami berharap Bapak Ibu sekalian dapat bekerja

dengan baik, ikuti aturan sesuai dengan hati nurani dan kami tidak

ingin lagi ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh

penyelenggara pemilu, khususnya berkaitan dengan PPS. Di mana ini

sangat fatal. Saya lihat sudah ada unsur kesengajaan dan unsur

kecuekan terhadap kode etik yang sudah kita arahkan sebagai

penyangga proses kualitas pemilu di daerah kita.

Saya kira itu tausiyah saya, mungkin kalau ada yang mau kasih

tausiyah lagi? Cukup. Baik, jadi tausiyah tadi adalah akhir daripada

Sidang ini. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada anggota

Majelis yang sudah hadir pada pagi hari ini, juga pihak Pengadu, Pihak

Terkait, terima kasih atas kehadirannya. Semoga Sidang ini sebagai

pembelajaran, dan tolong disebarkan bahwa proses Sidang ini adalah

betul-betul berkhibbah pada semuanya. Oleh karena itu saya atas

nama Pimpinan Majelis, terima kasih dan Alhamdulillah semua

berjalan lancer, maka dengan ini saya ucapkan Alhamdulillah. Maka

Sidang ini saya tutup secara resmi.