Waris adat m kn2
-
Upload
jonatanwardian -
Category
Law
-
view
82 -
download
4
description
Transcript of Waris adat m kn2
Agus Sudaryanto
HUKUM WARIS ADAT
Aktivitas Pembelajaran:
1. Kuliah
2. Diskusi Kelompok
Topik:
1. Sistem dan proses pewarisan (matrilinial, patrilineal dan parental)
2. Kedudukan anak dan suami-isteri dalam Hk Waris Adat
3. Harta Warisan dan hak ahli waris
4. Konflik dalam kewarisan
3. Pembuatan makalah tentang analisis terhadap suatu aspek dalam Hukum Waris Adat (10 hlm). Dikumpulkan saat kuliah terakhir.
• Trikonomi kewarisan/waris/ warisan >< pewarisan (HW adat, Islam dan BW)
• H Waris Adat sangat pluralistik
- Budaya-etnik berbeda
- Perbedaan agama
- 163 (Eropa, TA – BP) dan 131 IS (Indische Staatsregeling)
- Belum kaffah
- Teori Receptio in complexu (Hk Adat = Hk Agama) Salomon Keyzer- Van den Berg
Literatur:• Bushar Muhammad, Pokok-pokok Hukum Adat, PT Pradnya Paramita,
Jakarta.• Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam,
Adat dan BW, PT Refika Aditama, Bandung.• Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, PT Citra Aditya Bakti,
Bandung.• ________________, Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan,
Hukum Adat, Hukum Agama Hindi-Islam, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
• Iman Sudiyat, Hukum Adat Sketsa Asas, Liberty, Yogyakarta.• Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat,
Tintamas, Jakarta.• R.Soepomo, Bab-bab tentang Hukum Adat, PT Pradnya Paramita,
Bandung.• Tamakiran, Asas-asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum,
Pionir Jaya, Bandung.
HUKUM ADAT
P en g ertian asas -asas d anK om p aras i
s is tem
H . W aris A d a t
• PENGANTAR
Masalah H. Kewarisan aturan hukumnya masih pluralistik (trikonomi kewarisan: H. Perdata Barat, H. Islam dan H. Adat).
Why ?- Pluralisme kultural-etnik - Pluralisme agama - Dampak politik pemerintahan Hindia Belanda Ps 163-131 IS (Indischestaats Regeling) dan Ps II AP UUD 1945 (menghindari rechtvacuum).- Teori Receptio in Complexu, Teori Receptio, Receptio a Contrario atau
Sinkritisme.- Sosiologis diterima/ dijalankan khdp masyarakat (Islam: blm kaffah)
Anak: AW utama-pertama, jika tak ada anak, maka berlaku Asas penggantian tempat/ lembaga hidup waris.
Pengertian Hukum Waris Adat
• Ter Haar, aturan hukum yg berkaitan dg penerusan dan peralihan HK (harta kekayaan) yg berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi.
• Soepomo, peraturan yg berkaitan proses penerusan dan pengoperan HK yg berwujud dan tidak berwujud dari generasi manusia kepada turunannya.
• Unsur-unsur Pewarisan;* aturan hukum* proses peralihan * HK materiil (benda)-imateriil (cita)* Pewaris masih hidup dan atau meninggal* Pada ahli waris
Syarat Adat - H. Adat:
1. Syarat materiil
2. Syarat intelektual/ opinio necessitatis
3. Akibat hukum
Pengertian Hukum Waris Adat
Ter Haar: aturan hukum yg berkaitan dg penerusan dan peralihan HK (harta kekayaan) yg berwujud dan tidak berwujud dr generasi ke generasi
Soepomo: peraturan yg berkaitan proses penerusan dan pengoperan HK yg berwujud dan tidak berwujud dr generasi satu ke anak turunannya
Unsur Kewarisan:
1. Aturan hukum
2. Proses pewarisan (pewaris hidup dan atau meninggal)
3. Harta benda dan atau harta cita
4. Subyek pewarisan
Sifat H waris Adat:
1. Pluralistik
2. Pewarisan saat pewaris hidup/ meninggal
3. Tidak mengenal bagian mutlak (legitieme portie)
4. Pancasila sebagai jiwa Hukum Waris Adat
5. Harta tak merupakan satu kesatuan yg selalu dinilai dg uang tetapi lebih didasarkan jenis harta dan kepentingan ahli waris
• 1 : 1 = dumdum kupat/ sigar semangka
• 2 : 1 = segendong sepikul
Asas Hukum Waris1. KeTuhanan dan Pengendalian diri2. Kesamaan & kebersamaan3. Kerukunan dan kekeluargaan4. Musyawarah & mufakat5. Keadilan & parimirma
M. Koesnoe:1. Keselarasan2. Kepatutan3. kerukunan
• Waris , kewarisan, warisan dan pewarisan
Hukum tertulis (dormancy law/ law in book atau law in action/ living law)
Hukum Tidak tertulis (Adat)---- law in action/ living law
Sistem Pewarisan Adat:
1. Kolektif
2. Mayorat
3. Individual