· Web viewd. Pembinaan Administrasi Urusan Hukum Tujuan pokok pembinaan administrasi urusan hukum...

47
BAB 23 H U K U M

Transcript of  · Web viewd. Pembinaan Administrasi Urusan Hukum Tujuan pokok pembinaan administrasi urusan hukum...

Page 1:  · Web viewd. Pembinaan Administrasi Urusan Hukum Tujuan pokok pembinaan administrasi urusan hukum ialah untuk meningkatkan administrasi pelayanan berbagai urusan hukum secara layak

B A B 2 3

H U K U M

Page 2:  · Web viewd. Pembinaan Administrasi Urusan Hukum Tujuan pokok pembinaan administrasi urusan hukum ialah untuk meningkatkan administrasi pelayanan berbagai urusan hukum secara layak
Page 3:  · Web viewd. Pembinaan Administrasi Urusan Hukum Tujuan pokok pembinaan administrasi urusan hukum ialah untuk meningkatkan administrasi pelayanan berbagai urusan hukum secara layak
Page 4:  · Web viewd. Pembinaan Administrasi Urusan Hukum Tujuan pokok pembinaan administrasi urusan hukum ialah untuk meningkatkan administrasi pelayanan berbagai urusan hukum secara layak

BAB 23

H U K U M

I. ARAH DAN LANDASAN

Sebagaimana dikemukakan dalam Garis-garis Besar Haluan Nega- ra, wawasan dalam mencapai ,tujuan pembangunan nasional adalah Wawasan Nusantara yang mencakup antara lain perwujudan Kepu- lauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, termasuk di dalam- nya bahwa seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang meng- abdi kepada kepentingan nasional.

Selanjutnya ditegaskan pula bahwa untuk memantapkan stabilitas di bidang politik, haruslah diusahakan makin kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa serta makin tegak tumbuhnya kehidupan yang konstitusional, demokratis dan berdasarkan hukum. Guna mening-katkan ketertiban dan kepastian hukum dalam mengayomi masya- rakat, yang merupakan syarat bagi terciptanya stabilitas nasional yang mantap, maka aparatur Pemerintah pada umumnya dan aparatur pelaksana dan penegak hukum pada khususnya, perlu terus menerus dibina dan dikembangkan untuk meningkatkan kemampuan serta kewibawaannya. Usaha-usaha untuk ini — termasuk pula pemba- ngunan di bidang politik, aparatur Pemerintah dan hukum — akan mendorong makin berkembangnya kreativitas masyarakat, kegairah- an hidup dan memperluas partisipasi rakyat dalam pelaksanaan

275

Page 5:  · Web viewd. Pembinaan Administrasi Urusan Hukum Tujuan pokok pembinaan administrasi urusan hukum ialah untuk meningkatkan administrasi pelayanan berbagai urusan hukum secara layak

pem-bangunan.Dalam pada itu khusus untuk pembangunan di

bidang hukum Garis-garis Besar Haluan Negara menggariskan pengarahan sebagai berikut :

a. Pembangunan di bidang hukum dalam Negara Hukum Indonesia didasarkan atas landasan sumber tertib hukum seperti terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Page 6:  · Web viewd. Pembinaan Administrasi Urusan Hukum Tujuan pokok pembinaan administrasi urusan hukum ialah untuk meningkatkan administrasi pelayanan berbagai urusan hukum secara layak

b. Pembangunan dan pembinaan di bidang hukum diarahkan agar hukum mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang, sehingga dapat diciptakan ketertiban dan kepastian hukum dan memperlancar pelaksanaan pembangunan. Dalam rangka ini perlu dilaksanakan usaha-usaha

untuk :1) Peningkatan dan penyempurnaan pembinaan

hukum nasio- nal, dengan antara lain mengadakan pembaharuan kodifi- kasi serta unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu dengan jalan memperhatikan kesadaran hukum dalam masyarakat;

2) Menertibkan badan-badan penegak hukum sesuai fungsi dan wewenangnya masing-masing;

3) Meningkatkan kemampuan dan kewibawaan aparat penegak hukum;

4) Membina penyelenggaraan bantuan hukum untuk golongan masyarakat yang kurang mampu.

c. Meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat sehingga menghayati hak dan kewajibannya dan meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum sesuai dengan Undang- Undang Dasar 1945.

d. Mengusahakan terwujudnya peradilan Tata Usaha Negara.

e. Dalam usaha pembangunan hukum nasional perlu ditingkatkan langkah-langkah untuk penyusunan perundang-undangan yang menyangkut hak dan kewajiban asasi warganegara dalam rangka

276

Page 7:  · Web viewd. Pembinaan Administrasi Urusan Hukum Tujuan pokok pembinaan administrasi urusan hukum ialah untuk meningkatkan administrasi pelayanan berbagai urusan hukum secara layak

mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

II. KEADAAN DAN MASALAH

Hukum pada hakekatnya mempunyai fungsi sebagai penjamin dan penegak ketertiban dan keadilan serta penunjang pembaharuan masyarakat menuju ke arah modernisasi. Usaha-usaha pembangunan di bidang hukum ditujukan untuk menampung kebutuhan hukum me-

Page 8:  · Web viewd. Pembinaan Administrasi Urusan Hukum Tujuan pokok pembinaan administrasi urusan hukum ialah untuk meningkatkan administrasi pelayanan berbagai urusan hukum secara layak

nurut tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang dalam rangka mencapai ketertiban dan kepastian hukum serta keadilan sebagai sarana peningkatan kesatuan bangsa serta penunjang pembangunan secara menyeluruh.

Selama Repelita II telah dilaksanakan serangkaian langkah dan kegiatan pembangunan di bidang hukum yang mencakup pembinaan hukum dan perundang-undangan; penegakan hukum; pembinaan peradilan; pembinaan pemasyarakatan; administrasi urusan hukum; dan, pendidikan dare penyuluhan hukum.

1. Dalam usaha pembinaan hokum dan perundang-undangan oleh Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat telah dihasilkan se-Jumlah undang-undang termasuk berbagai undang-undang yang cukup berat dan penting seperti Undang-undang tentang Badan Pemeriksa Keuangan; Undang-undang Perkawinan; Undang-undang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah; Undang-undang Pokok-pokok Kesejahteraan Sosial; Undang-undang Pokok-pokok Kepegawaian; Undang-undang Partai Politik dan Golongan Karya; Undang-undang Perubahan Undang-undang Pemilih Umum; Undang-undang Perubahan undang- tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD; Undang-undang Pengesahan Penyatuan Timor-Timur ke dalam Negara RI; berbagai pengesahan perjanjian internasional dan lain-lain. Di samping itu sedang pula dipersiapkan sejumlah rancangan undang- undang yang pada saatnya akan disampaikan kepada DPR untuk dibahas bersama Pemerintah dan memperoleh persetujuan.

277

Page 9:  · Web viewd. Pembinaan Administrasi Urusan Hukum Tujuan pokok pembinaan administrasi urusan hukum ialah untuk meningkatkan administrasi pelayanan berbagai urusan hukum secara layak

Di samping itu juga telah dilanjutkan usaha kodifikasi hukum nasional yang meliputi hukum pidana, hukum perdata, hukum acara pidana dan hukum acara perdata.

Kerjasama dengan kalangan universitas dalam penelaahan dan penelitian berbagai pokok masalah hukum telah banyak menunjang persiapan-persiapan pembinaan hukum dan perencanaan perundang-undangan, yaitu dalam bentuk penyusunan naskah dasar/akademis sebagai hasil penelaahan masalah hukum, penulisan karya ilmiah bidang hukum, penelitian hukum dan berbagai pertemuan ilmiah.

Page 10:  · Web viewd. Pembinaan Administrasi Urusan Hukum Tujuan pokok pembinaan administrasi urusan hukum ialah untuk meningkatkan administrasi pelayanan berbagai urusan hukum secara layak

Selanjutnya telah lebih digalakkan usaha-usaha kemantapan penga- kuan Wawasan Nusantara di berbagai forum internasional/regional serta penerapan prinsip-prinsipnya ke dalam tata hukum nasional.

Dalam pada itu, masalah pembinaan hukum dalam Repelita III tetap merupakan hal yang perlu memperoleh perhatian yang sungguhsungguh. Pembinaan hukum ini pada dasarnya meliputi pengembangan dan pemantapan tata hukum yang memberi patokan dan penga- rahan serta pengamanan bagi pembangunan ekonomi, sosial budaya, politik, dan pertahanan dan keamanan. Sehubungan dengan itu, masa- lah khusus dalam perancangan perundang-undangan ialah pemantapan sinkronisasi dan koordinasi antara lembaga-lembaga Pemerintah serta peningkatan kerjasama antara Pemerintah dan DPR sehingga proses legislatif dapat lebih terarah, produktif dan efisien.

2. Dalam Repelita II fungsi badan-badan penegak hukum makin ditertibkan menurut proporsi masing-masing. Di samping itu tetap diusahakan peningkatan kemampuan dan kewibawaan penegak hukum. Pemupukan kesadaran hukum tidak hanya ditujukan kepada masyarakat yaitu melalui penerangan dan penyuluhan tetapi juga di-tujukan kepada penegak hukum sendiri antara lain melalui pendidik- an dan penataran.

Usaha-usaha penegakan hukum yang telah dilakukan meliputi antara lain penindakan terhadap perbuatan subversi, penyelundupan, korup- si dan pencetakan/penyebaran uang palsu. Masalah kenakalan remaja telah ditangani dengan terkoordinir terutama secara pencegahan dan penyuluhan. Sedangkan masalah narkotika ditangani dengan cara pencegahan, penindakan dan penyembuhan para korban penya- lahgunaan narkotika. Di samping itu telah diatasi 278

Page 11:  · Web viewd. Pembinaan Administrasi Urusan Hukum Tujuan pokok pembinaan administrasi urusan hukum ialah untuk meningkatkan administrasi pelayanan berbagai urusan hukum secara layak

berbagai gangguan terhadap stabilitas politik dan stabilitas ekonomi.

Untuk menunjang kelancaran tugas penegakan hukum maka aparat penegak hukum telah ditingkatkan antara lain dengan pembangunan/ rehabilitasi dan perluasan sejumlah gedung Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi serta dipenuhi kebutuhan SSB untuk hubungan Kejaksaan Agung dan sejumlah Kejaksaan Tinggi.

Pada dasarnya masalah penegakan hukum menyangkut kesadaran hukum masyarakat mengenai hak - hak dan kewajibannya sebagai war-

Page 12:  · Web viewd. Pembinaan Administrasi Urusan Hukum Tujuan pokok pembinaan administrasi urusan hukum ialah untuk meningkatkan administrasi pelayanan berbagai urusan hukum secara layak

ga-negara yang baik. Di samping itu sangat penting pula adalah sikap, kesadaran hukum, kemampuan dan ketrampilan para penegak dan pelaksana hukum dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan demi menegakkan kepastian hukum dan keadilan serta terjaminnya perlindungan bagi harkat dan martabat manusia sesuai dengan Panca- sila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sehubungan dengan itu sistem koordinasi serta penyerasian tugas- tugas antara badan-badan penegak hukum masih perlu ditingkatkan dan dimantapkan. Dengan demikian tugas penuntutan dapat lebih cermat dan produktif dan menunjang kebutuhan masyarakat dalam rangka mencari kebenaran dan keadilan melalui sarana hukum.

Dalam pada itu tidak jarang bahwa anggauta masyarakat dalam mencari keadilan terbentur kepada keadaan yang kurang membantu serta keterbatasan kemampuan untuk memanfaatkan sarana dan sa- luran hukum sebagaimana mestinya.

Dalam hubungan ini perlu dikembangkan suatu cara bantuan hukum yang efektif dan melembaga bagi yang tersangkut perkara, terutama untuk golongan masyarakat yang kurang mampu.

3. Pembinaan peradilan telah pula diusahakan antara lain dengan pembentukan sejumlah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi baru sesuai dengan kebutuhan; pembangunan baru/rehabilitasi/perluasan sejumlah gedung pengadilan; pengangkatan tenaga hakim baru; penataran hakim dan panitera; penyempurnaan tata cara kerja badan per-adilan dan lain sebagainya.

Usaha-usaha tersebut pada dasarnya bersifat menunjang penyelenggaraan peradilan yang

279

Page 13:  · Web viewd. Pembinaan Administrasi Urusan Hukum Tujuan pokok pembinaan administrasi urusan hukum ialah untuk meningkatkan administrasi pelayanan berbagai urusan hukum secara layak

sederhana, cepat, dengan biaya ringan dan yang memenuhi rasa keadilan bagi warga masyarakat.

4. Pengembangan sistem pemasyarakatan selama Repelita II telah dilakukan antara lain dengan pengangkatan sejumlah tenaga pemasyarakatan yang memenuhi persyaratan keahlian dan pembangunan/ rehabilitasi sejumlah gedung lembaga pemasyarakatan. Di samping itu telah dibangun pula sejumlah gedung bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak.

Page 14:  · Web viewd. Pembinaan Administrasi Urusan Hukum Tujuan pokok pembinaan administrasi urusan hukum ialah untuk meningkatkan administrasi pelayanan berbagai urusan hukum secara layak

Masalah pembinaan narapidana tetap merupakan hal yang perlu memperoleh perhatian yang sungguh-sungguh. Usaha pembinaan narapidana ini diarahkan untuk mewujudkan suatu sistem pemasyarakat- an yang lebih bersifat mendidik dan lebih berperikemanusiaan. Di samping itu pengembangan tugas kemasyarakatan dan pengentasan anak perlu lebih ditingkatkan dengan partisipasi keluarga dan masyarakat secara lebih luas dan aktif, termasuk pembinaan remaja/pemuda yang melanggar hukum dalam rangka penunjangan pengembangan generasi muda pada umumnya.

5. Untuk lebih melancarkan administrasi urusan hukum telah dilakukan perbaikan organisasi dan administrasi perizinan serta pener-tiban pelaksanaan tugas operasional antara lain dalam urusan pengesahan badan hukum, pendaftaran merek dan keimigrasian.

Khususnya untuk lebih meningkatkan pelaksanaan tugas keimigra-sian dan pelayanannya terhadap masyarakat telah diadakan peningkat- an kedudukan beberapa kantor direktorat jenderal menjadi kantor wi-layah dan kantor resort menjadi kantor direktorat jenderal, di sam- ping pembukaan sejumlah kantor baru. Demikian pula telah dilak-sanakan pembangunan sejumlah gedung kantor imigrasi baru serta perluasan dan penambahan asrama.

Dalam rangka pelaksanaan program pengembangan pariwisata dalam Repelita III pelayanan keimigrasian ini masih perlu ditingkat- kan lebih lanjut agar dapat diciptakan suatu sistem pelayanan keimigrasian yang cepat, pasti dan dengan biaya yang ringan bagi wisatawan asing.

6. Masalah pendidikan hukum telah mendapat perhatian melalui pengkajian dalam berbagai 280

Page 15:  · Web viewd. Pembinaan Administrasi Urusan Hukum Tujuan pokok pembinaan administrasi urusan hukum ialah untuk meningkatkan administrasi pelayanan berbagai urusan hukum secara layak

pertemuan ilmiah, terutama segi pendidik- an klinis hukum yang mengarah kepada penguasaan ketrampilan tek- nis hukum bagi lulusan pendidikan hukum. Pendidikan/latihan para penegak dan pelaksana hukum telah dilakukan melalui berbagai penataran sesuai dengan jenjang dan jenis keahlian yang perlu ditingkatkan, yaitu bagi hakim, panitera pengadilan, pejabat teknis pemasyarakatan, keimigrasian dan pelaksana teknis bidang hukum.

Sementara itu mutu dan relevansi kurikulum serta cara penyajian- nya masih perlu ditingkatkan. Dengan demikian tujuan penataran

Page 16:  · Web viewd. Pembinaan Administrasi Urusan Hukum Tujuan pokok pembinaan administrasi urusan hukum ialah untuk meningkatkan administrasi pelayanan berbagai urusan hukum secara layak

diharapkan akan lebih menumbuhkan serta memelihara kepekaan para penegak dan pelaksana hukum terhadap aspirasi hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Selanjutnya pendidikan tinggi hukum dalam Repelita II telah mengalami kemajuan-kemajuan, khususnya di bidang pendidikan klinis hukum yang dapat meningkatkan kemampuan dan ketrampilan teknis hukum bagi lulusan pendidikan hukum. Dalam Repelita III kegiatan perintisan klinis hukum ini perlu dilanjutkan dan ditingkatkan serta makin diintegrasikan ke dalam pendidikan tinggi hukum.

Dalam pada itu usaha penyuluhan hukum telah dilakukan antara lain melalui informasi dan penerbitan buku serta peragaan hukum yang diarahkan agar supaya tertanam kesadaran tertib hukum dalam masyarakat.

Masalah yang akan lebih ditangani antara lain ialah agar kegiatan penyuluhan hukum dapat lebih terarah kepada berbagai kelompok sasaran, antara lain pemuda dan remaja, pemakai kendaraan-bermotor dan lain sebagainya. Dalam hubungan ini perlu digunakan berbagai saluran penerangan dan saluran pendidikan.

7. Akhirnya, dalam rangka menunjang pelaksanaan program pembangunan di bidang hukum, dalam Repelita II telah diambil berbagai langkah penyempurnaan dan pendayagunaan aparatur Negara di bidang pembinaan, penegakan dan pelaksanaan hukum. Berdasarkan pengalaman serta makin meningkatnya kebutuhan pelayanan di bidang hukum dan dengan mutu yang makin baik maka dalam Repelita III perlu dilanjutkan dan ditingkatkan penertiban aparatur Negara di bi-dang hukum ini, antara lain ketertiban tata kerja, administrasi dan tata-laksana baik di Pusat maupun di Daerah, mengefektifkan fungsi pengawasan serta menegakkan disiplin kerja para pegawai. Dengan demikian

281

Page 17:  · Web viewd. Pembinaan Administrasi Urusan Hukum Tujuan pokok pembinaan administrasi urusan hukum ialah untuk meningkatkan administrasi pelayanan berbagai urusan hukum secara layak

masyarakat akan dapat memperoleh pelayanan hukum dan pelayanan administrasi maupun hukum yang semakin tertib dan baik.

III. KEBIJAKSANAAN DAN LANGKAH-LANGKAH

Sebagai penjabaran dari kebijaksanaan dasar di bidang hukum sebagaimana digariskan dalam GBHN maka dalam rangka mewujudkan pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan perlindungan hukum

Page 18:  · Web viewd. Pembinaan Administrasi Urusan Hukum Tujuan pokok pembinaan administrasi urusan hukum ialah untuk meningkatkan administrasi pelayanan berbagai urusan hukum secara layak

bagi seluruh warga masyarakat Indonesia terutama golongan masya- rakat yang kurang mampu, dalam Repelita III akan ditingkatkan pelaksanaan sejumlah kebijaksanaan pokok dan langkah yang meliputi bidang-bidang : pembinaan hukum, penegakan hukum, pembinaan peradilan, pembinaan pemasyarakatan, administrasi urusan hukum termasuk keimigrasian, dan pendidikan dan penyuluhan hukum.

Dalam segenap kebijaksanaan dan langkah pembangunan hukum tersebut di atas, harkat manusia baik sebagai subyek maupun sebagai obyek hukum akan senantiasa diperhatikan.

1. Pembinaan hukumPembinaan hukum dalam rangka pembaharuan

hukum dilakukan melalui terutama pembentukan peraturan perundang-undangan yang akan dilanjutkan dan ditingkatkan dalam Repelita III. Kegiatan pem-binaan ini tetap merupakan bagian dan pentahapan rencana pembaharuan hukum nasional serta tertib hukum dalam jangka panjang.

Bertolak dari pangkal pikiran tersebut maka untuk itu pertama-tama akan ditingkatkan kegiatan penyusunan perangkat perundang-undangan yang memberi patokan dan pengarahan serta pengamanan bagi pembangunan di segala bidang, terutama yang menunjang pembangunan ekonomi dan mendorong perubahan sosial serta menampung akibat-akibat pembangunan itu sendiri. Dalam pada itu akan ditingkatkan pula langkah-langkah untuk penyusunan perundang-undangan menyangkut hak dan kewajiban azasi warganegara dalam rangka mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di samping itu perundang-undangan yang mengatur kelestarian alam dan lingkung- an hidup serta tataguna tanah dan hukum pertanahan pada umumnya merupakan bagian perangkat hukum yang akan lebih memperkokoh landasan pembangunan nasional.282

Page 19:  · Web viewd. Pembinaan Administrasi Urusan Hukum Tujuan pokok pembinaan administrasi urusan hukum ialah untuk meningkatkan administrasi pelayanan berbagai urusan hukum secara layak

Sehubungan dengan itu, perencanaan hukum dan perundang- undangan dalam bentuk program legislatif nasional akan disempurna- kan. Perencanaan ini meliputi penentuan prioritas pokok masalah dan penjadwalannya, penyusunan naskah ilmiah, penyusunan Rancangan Undang-Undang dan pengajuan serta pembahasannya bersama DPR.

Selanjutnya akan diusahakan penggantian peraturan perundangundangan yang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan aspirasi

Page 20:  · Web viewd. Pembinaan Administrasi Urusan Hukum Tujuan pokok pembinaan administrasi urusan hukum ialah untuk meningkatkan administrasi pelayanan berbagai urusan hukum secara layak

masyarakat ataupun menyusun peraturan perundang-undangan baru yang lebih selaras dengan kebutuhan pembangunan dan perkem- bangan kesadaran hukum masyarakat.

Dalam pada itu akan dilanjutkan pula usaha kodifikasi hukum nasional serta unifikasi hukum dalam bidang-bidang tertentu dengan tetap memperhatikan kesadaran hukum masyarakat.

Di samping itu, hukum adat sebagai hukum yang dalam kenya- taannya masih berlaku dalam masyarakat setempat akan terus dibina dengan diarahkan kepada kesatuan bangsa dan perkembangan masyarakat yang sedang membangun.

Bersamaan dengan usaha-usaha tersebut maka akan dilanjutkan pula penyusunan dan pengembangan putusan perkara (yurisprudensi) sebagai sumber pembentukan hukum melalui peradilan. Demikian pula akan dikembangkan keputusan-keputusan (preseden) di bidang hukum tata usaha negara, terutama yang menunjang pembangunan dan yang sekaligus memberikan landasan bagi peradilan tata usaha negara. Dalam hubungan ini akan dilanjutkan dan ditingkatkan usaha perekaman kesepakatan dan pendapat ahli-ahli hukum tentang ber-bagai pokok masalah hukum.

Untuk menunjang segala usaha pembinaan hukum tersebut di atas maka akan lebih diintensifkan kerjasama dengan kalangan universitas khususnya lembaga-lembaga pengkajian/penelitian hukum serta kalangan profesi hukum.

2. Penegakan hukumKebijaksanaan penegakan hukum pada dasarnya

ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal tersebut dilakukan dalam rangka membina kesadaran hukum dalam masyarakat sehingga lebih memahami dan menghayati hak dan kewajibannya. Usaha ini dibarengi dengan pembinaan sikap, kemam-puan dan kewibawaan aparatur penegak/pelaksana hukum demi tegaknya keadilan dan terlaksananya perlindungan hak

Page 21:  · Web viewd. Pembinaan Administrasi Urusan Hukum Tujuan pokok pembinaan administrasi urusan hukum ialah untuk meningkatkan administrasi pelayanan berbagai urusan hukum secara layak

asasi, harkat dan martabat manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, 1945.

Sekaligus akan lebih dimantapkan pula sistem koordinasi serta penyerasian tugas-tugas antara instansi penegak hukum. Hal ini dila-

283

Page 22:  · Web viewd. Pembinaan Administrasi Urusan Hukum Tujuan pokok pembinaan administrasi urusan hukum ialah untuk meningkatkan administrasi pelayanan berbagai urusan hukum secara layak

kukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas, kekuasaan dan wewenang badan-badan yang bertugas menegakkan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan serta aparatur Pemerintah lain- nya seperti pamongpraja, imigrasi, lembaga pemasyarakatan, bea- cukai, pajak dan lain sebagainya sesuai dengan ruang lingkup fungsi dan wewenangnya masing-masing. Dalam hubungan ini khususnya penyerasian tugas antara kepolisian dan kejaksaan dalam tahap pemeriksaan pendahuluan akan lebih ditingkatkan dan dimantapkan.

Hubungan fungsional antara tugas pengusutan dan penyidikan serta tugas penuntutan dalam proses penyelesaian perkara akan lebih ditegaskan. Dalam hubungan ini hubungan kerja antara kejaksaan dan kepolisian akan lebih diarahkan untuk meningkatkan prestasi kerja yang bermanfaat bagi masyarakat dalam mencari kebenaran dan keadilan melalui sarana hukum.

Usaha penegakan hukum juga meliputi kegiatan peningkatan kepercayaan masyarakat kepada hukum dan penegak-penegaknya. Demikian pula akan diusahakan pelembagaan bantuan hukum secara efek-tif bagi masyarakat terutama untuk golongan yang kurang mampu dalam mencari keadilan melalui saluran hukum.

Penyelenggaraan bantuan hukum akan diusahakan dalam jangkauan masyarakat yang lebih luas, baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata. Khususnya dalam perkara pidana bantuan hukum akan sudah dimulai dari tahap pemeriksaan pendahuluan sampai dengan penyidangan perkara dan tahap-tahap selanjutnya.

Selanjutnya akan digiatkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk yang memberikan kepastian pengembangan dunia usaha, 284

Page 23:  · Web viewd. Pembinaan Administrasi Urusan Hukum Tujuan pokok pembinaan administrasi urusan hukum ialah untuk meningkatkan administrasi pelayanan berbagai urusan hukum secara layak

penertiban pemilikan dan penggunaan hak-hak tanah, kelestarian alam dan lingkungan hidup dan lain sebagainya.

3. Pembinaan peradilan

Dalam rangka pembinaan peradilan akan dipertegas bahwa badanbadan pengadilan itu harus makin mampu untuk menjalankan kekua-saan kehakiman (yudikatif) yang merdeka, yang terlepas dari pengaruh kekuasaan luar, termasuk pengaruh Pemerintah.

Page 24:  · Web viewd. Pembinaan Administrasi Urusan Hukum Tujuan pokok pembinaan administrasi urusan hukum ialah untuk meningkatkan administrasi pelayanan berbagai urusan hukum secara layak

Dengan kebebasan yang demikian itu hakim dapat mengambil keputusan berdasarkan hukum yang berlaku dan juga berdasarkan keyakinannya yang seadil-adilnya serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam hubungan ini hakim, termasuk di dalamnya hakim pada Pengadilan Negeri, Hakim Tinggi dan Hakim Agung, perlu pula memahami kebijaksanaan umum Pemerintah dalam pembangunan serta rasa keadilan masyarakat. Untuk keperluan ini maka mereka diikut sertakan pada Penataran Tingkat Nasional/Daerah tentang Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila dengan Pedoman Pengha- yatan dan Pengamalan Pancasila serta Garis-garis Besar Haluan Negara.

Proses peradilan akan terns diusahakan supaya lebih sederhana, cepat, dengan biaya ringan dan yang memenuhi rasa keadilan bagi pencari keadilan dari seluruh lapisan masyarakat.

Sehubungan dengan tujuan-tujuan tersebut akan dilanjutkan ber- bagai usaha penyediaan prasarana dan sarana peradilan yang pada dasarnya bersifat penunjang terhadap penegakan kewibawaan peng-adilan serta sekaligus dapat meningkat produktivitas pengadilan dalam arti mempercepat proses penyelesaian perkara, khususnya mengatasi tumpukan perkara yang masih harus diputuskan.

Selanjutnya dalam rangka pembinaan peradilan ini akan diusaha- kan terwujudnya peradilan tata usaha negara (administrasi) yaitu sebagai peradilan yang dapat menyelesaikan perkara yang ber- hubungan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat/petugas aparatur negara. Dengan demikian dapat lebih menjamin adanya ke-tertiban, ketentraman dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang bersih, berkemampuan dan berwi- bawa, serta penuh

285

Page 25:  · Web viewd. Pembinaan Administrasi Urusan Hukum Tujuan pokok pembinaan administrasi urusan hukum ialah untuk meningkatkan administrasi pelayanan berbagai urusan hukum secara layak

dedikasi dan disiplin kerja.Khususnya di bidang penyelenggaraan peradilan

diperlukan langkahlangkah pembinaan mental dan ketrampilan para calon hakim.

4. Pembinaan pemasyarakatan

Dalam pembinaan narapidana dan anak didik akan dimantapkan pendekatan sosial-edukatif dengan tetap memperhatikan aspek kea- manna masyarakat lingkungannya dan tingkat kesadaran hukum rak-

Page 26:  · Web viewd. Pembinaan Administrasi Urusan Hukum Tujuan pokok pembinaan administrasi urusan hukum ialah untuk meningkatkan administrasi pelayanan berbagai urusan hukum secara layak

yat. Pembinaan ini didasarkan atas suatu perundang-undangan yang sesuai dengan perkembangan aspirasi masyarakat yang dijiwai oleh perikemanusiaan. Usaha tersebut lebih-lebih berlaku terhadap yang dikenakan pidana bersyarat dan pelepasan bersyarat dan juga dalam rangka pencegahan dan pengulangan kejahatan pada umumnya. De-ngan demikian maka setelah habis pidananya para narapidana dapat kembali hidup dalam masyarakat secara wajar.

Khusus dalam pengembangan tugas bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak akan ditingkatkan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pendidikan anak oleh keluarga yang bersangkutan serta mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam usaha bimbingan kemasyarakatan.

5. Administrasi urusan hukumDalam administrasi urusan hukum akan ditingkatkan

pelayanan pada masyarakat melalui prosedur yang lebih sederhana, jelas dan pasti serta pelaksanaan yang cepat dan jujur, khususnya dalam pemberian berbagai macam perizinan dan pengesahan serta pengawasan pelaksanaannya.

Demikian pula akan disempurnakan pelayanan kepada masyarakat di bidang keimigrasian, terutama yang bersangkutan dengan kun- -jungan wisatawan Luar Negeri, tanpa mengurangi kewaspadaan pe-ngawasan lalu lintas orang antara Republik Indonesia dan Luar Negeri.

Selain daripada itu perlu juga ditingkatkan pengawasan terhadap orang asing. yang berada di Indonesia dan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan keimigrasian.

6. Pendidikan/latihan dan penyuluhan hukum

Pendidikan/latihan tenaga hukum akan lebih

286

Page 27:  · Web viewd. Pembinaan Administrasi Urusan Hukum Tujuan pokok pembinaan administrasi urusan hukum ialah untuk meningkatkan administrasi pelayanan berbagai urusan hukum secara layak

disempurnakan se-hingga akan lebih meningkatkan kemampuan dan ketrampilan para penegak dan pelaksana hukum serta sekaligus membina sikap para penegak/pelaksana hukum yang harus tercermin dalam kepekaan mereka terhadap perkembangan kesadaran hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Page 28:  · Web viewd. Pembinaan Administrasi Urusan Hukum Tujuan pokok pembinaan administrasi urusan hukum ialah untuk meningkatkan administrasi pelayanan berbagai urusan hukum secara layak

Penyuluhan hukum ditujukan kepada seluruh warga masyarakat terutama di daerah pedesaan agar memiliki kesadaran hukum sehingga dapat memahami dan menghayati hak-hak dan kewajiban-kewajiban- nya dalam rangka memupuk disiplin sosial dan nasional. Dalam pada itu di samping kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara, hak-hak warga negara harus dilindungi/dijamin teruta- ma oleh para penegak hukum.

Dalam rangka penyuluhan hukum khususnya terhadap generasi muda maka pengetahuan, pemahaman dan penghayatan hukum akan diintegrasikan dalam pendidikan sekolah. Sedangkan pengembangan pendidikan tinggi ilmu hukum akan diusahakan pengembangan orientasinya agar mahasiswa dan lulusannya senantiasa tanggap dan peka akan kebutuhan dan masalah hukum dari masyarakat yang sedang membangun.IV. PROGRAM-PROGRAM

Kegiatan program-program pembangunan hukum selama Repe- lita III merupakan penerapan nyata dari rangkaian kebijaksanaan pokok sebagaimana diutarakan di atas dengan memperhitungkan hasil-hasil yang telah dicapai selama Repelita II serta pula memper- hatikan kebutuhan-kebutuhan nyata dalam tahap pembangunan selanjutnya.

Pada dasarnya kegiatan-kegiatan utama dan sasaran-sasaran ma- sing-masing program selama Repelita III merupakan kelanjutan, peningkatan dan perluasan kegiatan dan sasaran Repelita II, dengan penyesuaian-penyesuaian prioritas sesuai dengan kebutuhan yang mendesak.

Program-program pembangunan hukum selama Repelita III terdiri dari program-program pokok dan program-program pelengkap/penunjang sebagai berikut: a) program pembinaan hukum nasional; b) pro-

287

Page 29:  · Web viewd. Pembinaan Administrasi Urusan Hukum Tujuan pokok pembinaan administrasi urusan hukum ialah untuk meningkatkan administrasi pelayanan berbagai urusan hukum secara layak

gram pembinaan peradilan dan penegakan hukum yang mencakup kelompok kegiatan utama pembinaan peradilan, penegakan hukum, pembinaan pemasyarakatan dan pembinaan , administrasi urusan hu- kum termasuk keimigrasian; c) program pendidikan hukum; d) pro- gram generasi muda; e) program penyempurnaan efisiensi aparatur pemerintah dan pengawasan; serta f) program penyempurnaan pra- sarana fisik pemerintah.

Page 30:  · Web viewd. Pembinaan Administrasi Urusan Hukum Tujuan pokok pembinaan administrasi urusan hukum ialah untuk meningkatkan administrasi pelayanan berbagai urusan hukum secara layak

1. Program Pembinaan Hukum NasionalTujuan dari Program Pembinaan Hukum Nasional

adalah penyu- sunan dan pemantapan perangkat perundang-undangan yang menun- jang pembangunan di berbagai bidang dan menampung akibat pembangunan itu sendiri secara tertib dan dinamis.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut akan disempurnakan perencanaan hukum dan perundang-undangan serta dilanjutkan dan ditingkatkan usaha kodifikasi serta unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu.

Dalam kegiatan perencanaan hukum dan perundang-undangan prioritas diberikan pada penyiapan peraturan perundangan yang se- gera diperlukan untuk menunjang kebutuhan pembangunan nasio- nal, khususnya yang menunjang pembangunan ekonomi dan men- dorong perubahan sosial ke arah modernisasi serta memantapkan kehidupan politik.

Kelanjutan usaha kodifikasi mencakup bidang-bidang hukum pi- dana; acara pidana; perdata; acara perdata; dagang; tata usaha ne- -

gara; acara tata usaha negara; dan perburuhan.Beberapa pokok materi peraturan perundang-

undangan yang akan dibentuk ataupun disempurnakan meliputi antara lain bidang-bidang: pertanian; perlindungan hutan; sumber alam dan lingkungan hidup; pelabuhan; jalan raya; hypotik rumah; asuransi pelayaran laut; perindustrian; hak merek dan cipta; kesehatan; hygiene dan sanitasi; keselamatan kerja; bedah mayat; adopsi; keluarga berencana; pendidik- an; pertahanan dan keamanan; pemerintahan desa; tata guna tanah; bina kota; bantuan hukum; ganti rugi dan rehabilitasi; peradilan tata usaha negara; acara pidana; Pemilihan Umum; dan lain 288

Page 31:  · Web viewd. Pembinaan Administrasi Urusan Hukum Tujuan pokok pembinaan administrasi urusan hukum ialah untuk meningkatkan administrasi pelayanan berbagai urusan hukum secara layak

sebagainya.Khususnya akan dipersiapkan Rancangan Undang-

undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman yang meliputi antara lain susunan kekuasaan dan hukum acara peradilan umum, peradilan agama dan peradilan militer; pengesahan berbagai konvensi internasional; dan penyelesaian Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Kitab Undang – undang Hukum Pidana serta pe-

Page 32:  · Web viewd. Pembinaan Administrasi Urusan Hukum Tujuan pokok pembinaan administrasi urusan hukum ialah untuk meningkatkan administrasi pelayanan berbagai urusan hukum secara layak

nyusunan hukum waris, dan pengaturan arbitrase, yayasan dan per- adilan anak.

Untuk menunjang perencanaan hukum dan perundang-undangan maka akan dilanjutkan kerjasama dengan kalangan universitas dan lembaga-lembaga ilmiah lainnya serta profesi keahlian dalam bidang hukum. Kerjasama ini dilakukan dalam bentuk kegiatan penelaahan (karya ilmiah dan pertemuan ilmiah) tentang berbagai pokok masalah hukum, penelitian hukum, penyusunan naskah akademis/ilmiah, pengembangan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum serta publikasi hukum seperti penerbitan himpunan peraturan perundangundangan dan sejarah pembentukan berbagai perundang-undangan.

Demikian pula akan dilanjutkan usaha inventarisasi/pengembang- an putusan perkara (yurisprudensi) termasuk kasus-kasus hukum adat melalui kerjasama antara badan-badan peradilan dengan Fakul- tas Hukum setempat.

Akhirnya usaha khusus di bidang hukum laut akan dilanjutkan dalam rangka perjuangan dan kemantapan pengakuan Wawasan Nusantara di forum internasional/regional serta penerapan prinsip-prinsip Wawasan Nusantara ke dalam tata hukum nasional.

2. Program Pembinaan Peradilan dan Penegakan Hukum a. Pembinaan Peradilan

Tujuan pokok dari pembinaan peradilan ialah untuk mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana dan dengan biaya yang ringan serta dapat memenuhi rasa keadilan seluruh lapisan masyarakat.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka akan dilanjutkan dan ditingkatkan berbagai kegiatan yang pada dasarnya merupakan penunjang bagi usaha pembinaan peradilan, antara lain :

289

Page 33:  · Web viewd. Pembinaan Administrasi Urusan Hukum Tujuan pokok pembinaan administrasi urusan hukum ialah untuk meningkatkan administrasi pelayanan berbagai urusan hukum secara layak

(1) Pembangunan/rehabilitasi/perluasan gedung pengadilan sejumlah 332 buah ,beserta penyediaan 1sarana, tenaga hakim, dan paniteranya;

(2) Pembentukan Pengadilan Tinggi di Daerah Tingkat I dan Peng-adilan Negeri di Daerah Tingkat II secara bertahap sesuai de- ngan kebutuhan jangkauan pelayanan peradilan;

Page 34:  · Web viewd. Pembinaan Administrasi Urusan Hukum Tujuan pokok pembinaan administrasi urusan hukum ialah untuk meningkatkan administrasi pelayanan berbagai urusan hukum secara layak

(3) Penambahan formasi serta pemutasian dan penempatan hakim dan panitera dalam rangka pengembangan badan pengadilan, pembinaan karir dan pemerataan tenaga yang diperlukan;

(4) Pembinaan Para pejabat/calon pejabat dalam segi mutu dan mental.

Dalam pada itu, untuk lebih memperluas jangkauan pelayanan peradilan akan dilakukan pembentukan sekitar 312 buah tempat-tem- pat sidang dalam rangka pelaksanaan tugas hakim keliling khususnya di kota-kota kecil, sehingga dapat mempercepat proses penyelesaian perkara secara terbuka di tempat kasus/sengketa terjadi, di samping untuk mencegah penyerahan kepada/penyelesaian perkara oleh instansilain yang sebenarnya merupakan kompetensi penuh dalam pengadilan.

Usaha-usaha tersebut terutama dimaksudkan agar dapat mening- katkan produktivitas pengadilan dalam rangka mempercepat proses penyelesaian perkara, khususnya untuk mengatasi tumpukan perkara yang harus segera diputuskan tanpa mengurangi mutu keputusan yang adil.

Prioritas penyelesaian perkara akan diberikan pada perkara yang menyangkut langsung keselamatan bangsa/negara dan yang dapat mengganggu kelancaran jalannya pembangunan seperti korupsi, pe- nyalahgunaan wewenang, penyelundupan, subversi, manipulasi tanah dan sebagainya.

Selanjutnya akan dilakukan penyempurnaan administrasi peradilan terutama yang meliputi arsip putusan, administrasi barang bukti, barang rampasan, uang hasil denda, uang ganti rugi perkara, uang pengganti biaya saksi, biaya penyidikan, serta administrasi penahanan sementara dan penggeledahan.

Demikian pula akan lebih disempurnakan tata cara 290

Page 35:  · Web viewd. Pembinaan Administrasi Urusan Hukum Tujuan pokok pembinaan administrasi urusan hukum ialah untuk meningkatkan administrasi pelayanan berbagai urusan hukum secara layak

kerja dan ketatalaksanaan pengadilan pada umumnya, yaitu antara lain dengan menyediakan himpunan putusan pengadilan, inventarisasi yurispru- densi dan kasus-kasus hukum adat serta statistik perkara dan lain sebagainya.b. Penegakan Hukum Kegiatan penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan kesadaranhukum dalam masyarakat sehingga menghayati hak dan kewajibannya

Page 36:  · Web viewd. Pembinaan Administrasi Urusan Hukum Tujuan pokok pembinaan administrasi urusan hukum ialah untuk meningkatkan administrasi pelayanan berbagai urusan hukum secara layak

dan meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum.

Sejalan dengan itu akan lebih ditegaskan ruang lingkup fungsi dan wewenang masing-masing badan penegak hukum. Dalam rangka mengembangkan keserasian kerjasama fungsional khususnya antara ke-polisian dan kejaksaan, maka akan dimanfaatkan prosedur dan pelaksanaan tugas pengusutan dan penyidikan dan serta penuntutan perkara dan pelaksanaan putusan peradilan menurut hukum yang berlaku.

Yang terutama akan diusahakan ialah antara lain peningkatan kelancaran surat panggilan, penyidikan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat-surat, barang bukti dan ketepatan dalam penuntutan serta kecepatan dan ketertiban dalam pelaksanaan kepu- tusan hakim.

Dalam rangka pengamanan kegiatan-kegiatan pembangunan yang sedang berlangsung maka efisiensi penanggulangan usaha subversi akan terus ditingkatkan sebagai kegiatan pengamanan dan pengawas- an yang efektif terhadap penunggangan oleh unsur-unsur pengacau/ pengganggu keamanan dan ketertiban umum.

Khususnya dalam rangka pengamanan pemasukan uang negara akan ditingkatkan pemberantasan tindak pidana ekonomi seperti penyelundupan.

Penanggulangan masalah dan pelanggaran dalam masyarakat yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban umum akan terus menerus diperhatikan mi-salnya masalah uang palsu, penyalahgunaan dan pula lalu lintas gelap narkotika, masalah pelanggaran

291

Page 37:  · Web viewd. Pembinaan Administrasi Urusan Hukum Tujuan pokok pembinaan administrasi urusan hukum ialah untuk meningkatkan administrasi pelayanan berbagai urusan hukum secara layak

peraturan perundang-undangan keimigrasian, kenakalan remaja, ekses-ekses di bidang pers dan lain sebagainya.

Untuk menunjang usaha-usaha tersebut di atas maka akan dilan- jutkan pembangunan 269 gedung kantor kejaksaan serta penyediaan sarana yang dibutuhkan termasuk peralatan komunikasi untuk tugas operasi.

Page 38:  · Web viewd. Pembinaan Administrasi Urusan Hukum Tujuan pokok pembinaan administrasi urusan hukum ialah untuk meningkatkan administrasi pelayanan berbagai urusan hukum secara layak

c. Pembinaan Pemasyarakatan.Tujuan pokok pembinaan pemasyarakatan ialah

peningkatan dan penyempurnaan usaha pembinaan narapidana dan anak didik secara sosial-edukatif, khususnya yang dikenakan pidana bersyarat dan pele-pasan bersyarat, sehingga setelah habis pidananya maka para nara- pidana dapat kembali hidup dalam masyarakat secara wajar.

Dalam rangka pembinaan pemasyarakatan kembali ini akan diusa- hakan pula rehabilitasi/penyelesaian 209 gedung lembaga pemasyarakatan dan pembangunan 30 gedung kantor Bimbingan Kemasyara- katan dan Pengentasan Anak (BISPA) serta penertiban dan perbaikan tempat tahanan. Di samping itu akan dilakukan pula perbaikan dalam organisasi dan ketatalaksanaan lembaga-lembaga pemasyara- katan. Dalam hubungan ini akan makin dikembangkan usaha-usaha kerajinan/unit produksi pada lembaga pemasyarakatan yang dapat dijadikan sarana pendidikan/latihan ketrampilan dalam rangka pembinaan narapidana.

Pembinaan anak-anak yang melanggar hukum akan makin diting- katkan dan disempurnakan baik di dalam maupun di luar lembaga. Demikian pula akan dikembangkan tugas penyiapan pelaporan dalam rangka membantu pengadilan memproses putusan secara tepat dan adil.d. Pembinaan Administrasi Urusan Hukum

Tujuan pokok pembinaan administrasi urusan hukum ialah untuk meningkatkan administrasi pelayanan berbagai urusan hukum secara layak dan jujur. Dalam hubungan ini akan terus disempurnakan dan disederhanakan urusan perizinan, pengesahan, serta pengawasan hal- hal yang berhubungan dengan dunia usaha seperti urusan badan hukum, pendaftaran merek dan patent.

Dalam rangka penertiban administrasi urusan hukum 292

Page 39:  · Web viewd. Pembinaan Administrasi Urusan Hukum Tujuan pokok pembinaan administrasi urusan hukum ialah untuk meningkatkan administrasi pelayanan berbagai urusan hukum secara layak

akan diting- katkan usaha meniadakan pungutan-pungutan yang tidak sah. Selanjutnya akan diusahakan kelancaran dan kecepatan penyelesaian administrasi urusan perdata, penyelesaian kewarganegaraan, grasi, urusan pemberian jaminan hak cipta dan merek.

Usaha-usaha untuk meningkatkan jumlah dan mutu pelayanan keimigrasian pada umumnya akan dilanjutkan dalam Repelita III,

Page 40:  · Web viewd. Pembinaan Administrasi Urusan Hukum Tujuan pokok pembinaan administrasi urusan hukum ialah untuk meningkatkan administrasi pelayanan berbagai urusan hukum secara layak

yaitu antara lain pembangunan/perluasan 16 gedung kantor imigrasi dan 8 gedung asrama tahanan imigrasi. Dalam hubungan ini akan makin diperlancar dan ditingkatkan pelayanan keimigrasian dalam rangka pengembangan pariwisata, tanpa mengurangi kewaspadaan pengawasan lalu lintas orang antara Republik Indonesia dan Luar Negeri.

3. Program Pendidikan Hukum

Tujuan pokok Program Pendidikan Hukum ialah meningkatkan kemampuan, kewibawaan dan perbaikan sikap para penegak hukum sehingga mampu memberikan keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat warga masyarakat serta memupuk kesadaran hukum dalam masyarakat agar setiap warga negara dapat memahami dan menghayati hak-hak darn kewajiban-kewajibannya.

Dalam rangka menciptakan tujuan tersebut akan ditingkatkan penataran dalam wadah instansi masing-masing untuk meningkatkan kemampuan dalam menjalankan tugas pokoknya sesuai dengan tingkat jabatan dan jenis keahlian. Di samping itu akan dilaksanakan pula pendidikan tambahan bagi pejabat-pejabat yang bertugas khusus dalam pemeriksaan pendahuluan seperti pejabat pemerintahan, bea- cukai, imigrasi dan lain sebagainya.

Selanjutnya akan diusahakan penataran bersama antara penegak hukum dari kehakiman, kejaksaan, kepolisian dan angkatan bersen- jata dalam rangka meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan tugas masing-masing.

Akhirnya akan dilakukan kegiatan penerangan/penyuluhan hukum yang diarahkan kepada berbagai kelompok sasaran antara lain pemuda remaja, yaitu dengan memanfaatkan berbagai saluran penerangan dan saluran pendidikan.

Page 41:  · Web viewd. Pembinaan Administrasi Urusan Hukum Tujuan pokok pembinaan administrasi urusan hukum ialah untuk meningkatkan administrasi pelayanan berbagai urusan hukum secara layak

4. Program Generasi MudaTujuan utama dari Program Generasi Muda yang

dikaitkan dengan bidang hukum sebagai penunjangan terhadap keberhasilan Program Generasi Muda secara keseluruhan ialah untuk mengembangkan pe-

293

Page 42:  · Web viewd. Pembinaan Administrasi Urusan Hukum Tujuan pokok pembinaan administrasi urusan hukum ialah untuk meningkatkan administrasi pelayanan berbagai urusan hukum secara layak

ngetahuan, pemahaman dan penghayatan hukum di kalangan generasi muda maupun pembinaan remaja dan pemuda yang melanggar hukum, yaitu melalui bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak. Usaha memasyarakatkan kembali anak didik dilakukan dengan memberikan bekal baik mental maupun ketrampilan sehingga sebagai generasi muda tetap dapat berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan.

5. Program Penyempurnaan Efisiensi Aparatur Pemerintah dan Pengawasan

Program Penyempurnaan Efisiensi Aparatur Pemerintah bertu- juan untuk : (a) meningkatkan efektivitas dan efisiensi aparatur kehakiman dan kejaksaan dalam melaksanakan tugas pokok Pemerin-tahan di bidang hukum, baik tugas-tugas rutin maupun tugas pembangunan dan (b) meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan agar pelaksanaan program kegiatan rutin maupun pembangunan di bidang hukum dapat berhasil dengan efisien dan efektif serta sesuai dengan rencana dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas aparatur akan dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : (a) Meningkatkan kemampuan fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan hukum, (b) Meningkatkan kemampuan dan pembinaan aparatur kepegawaian termasuk hakim dan jaksa berdasarkan sistem karir dan prestasi kerja, meningkatkan disiplin kerja dan sebagainya, (c) Me-ningkatkan dan melanjutkan usaha penertiban operasional pelaksa- naan tugas sehingga dapat dicegah terjadinya pemborosan-pemborosan atau penyimpangan-penyimpangan, (d) Menyempurnakan administrasi yang mencakup administrasi keuangan termasuk pemasukan peng- hasilan Negara, administrasi perlengkapan, administrasi perkantoran,

294

Page 43:  · Web viewd. Pembinaan Administrasi Urusan Hukum Tujuan pokok pembinaan administrasi urusan hukum ialah untuk meningkatkan administrasi pelayanan berbagai urusan hukum secara layak

ketata-usahaan serta pengumpulan data dan penyusunan laporan pelaksanaan anggaran realisasi keuangan, (e) Menyempurnakan orga- nisasi dan tatalaksana pembangunan hukum secara terus-menerus yang meliputi kelembagaan, prosedur dan tata kerja termasuk pem- bakuan dan sistem pelaporan, (f) Menyempurnakan sistem informasi tentang pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan hukum.

Selanjutnya, agar pelaksanaan kebijaksanaan serta kegiatan berjalan menurut rencana dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka

Page 44:  · Web viewd. Pembinaan Administrasi Urusan Hukum Tujuan pokok pembinaan administrasi urusan hukum ialah untuk meningkatkan administrasi pelayanan berbagai urusan hukum secara layak

fungsi pengawasan akan terns ditingkatkan yang mencakup pengen- dalian, penilaian pelaksanaan pembangunan dan pengambilan tindakan penertiban yang sifatnya represif dan preventif. Peningkatan fungsi pengawasan ini dimaksudkan agar pelaksanaan semua kebijaksanaan dan program di bidang hukum dapat diikuti, dan dapat diambil tin- dakan perbaikan yang diperlukan bila terjadi hambatan, penyim- pangan dan penyelewengan lainnya. Fungsi pengawasan tidak semata- mata diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal dan aparatur pengawasan fungsional lainnya tetapi juga merupakan kegiatan dan tanggung-jawab yang melekat pada fungsi Pimpinan setiap satuan organisasi Departemen/Instansi. Usaha pengawasan yang bertujuan meningkatkan ketertiban demi terwujudnya aparatur Pemerintah yang bersih dan bertanggung-jawab akan ditingkatkan berdasarkan program yang berencana, terarah dan terpadu.

Pengawasan akan dilakukan terhadap pelaksanaan program-program fisik maupun terhadap mutu pelayanan dan mutu jasa yang diberikan aparatur negara kepada masyarakat. Untuk itu akan diambil langkahlangkah untuk : menyusun/menyempurnakan pedoman pengawasan dan pemeriksaan; mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan pengawasan dan pemeriksaan; meningkatkan mutu aparat pengawasan fungsional; meningkatkan pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan program; meningkatkan kegiatan analisa dan evaluasi hasil pemeriksaan; dan meningkatkan pengawasan opera- sional oleh unsur pimpinan dari setiap satuan organisasi terhadap pelaksanaan tugas oleh pejabat bawahannya.

Dalam rangka kegiatan pengawasan ini akan dikembangkan parti- sipasi kalangan profesi

295

Page 45:  · Web viewd. Pembinaan Administrasi Urusan Hukum Tujuan pokok pembinaan administrasi urusan hukum ialah untuk meningkatkan administrasi pelayanan berbagai urusan hukum secara layak

hukum, mass media dan masyarakat luas pada umumnya.

6. Program Penyempurnaan Prasarana Fisik Pemerintah

Di samping adanya pembangunan prasarana fisik yang fungsional, terintegrasi dalam berbagai program pembangunan hukum maka program Penyempurnaan Prasarana Fisik Pemerintah ini dimaksud- kan untuk melengkapi aparatur Pemerintah di Pusat dan Daerah dengan prasarana fisik yang diperlukan dalam rangka menunjang

Page 46:  · Web viewd. Pembinaan Administrasi Urusan Hukum Tujuan pokok pembinaan administrasi urusan hukum ialah untuk meningkatkan administrasi pelayanan berbagai urusan hukum secara layak

kegiatan program-program pembangunan hukum tersebut di atas. Dalam hal ini akan dilanjutkan pembangunan kantor-kantor di pusat secara bertahap dan kantor-kantor di daerah, seperti balai harta peninggalan di beberapa ibu kota Propinsi.

TABEL 23 — 1

PEMBIAYAAN RENCANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KETIGA,1979/80 — 1983/84

(dalam jutaan rupiah)

HUKUM

No. Kode SEKTOR/SUB SEKTOR/PROGRAM

1979/80(Anggaran Pam-

bangunan)

1979/80 — 1983/84(Anggaran Pem-

bangunan)

12 SEKTOR HUKUM 30.635,0 193.0000,0

12.1. Sub Sektor Hukum 30.635,0 193.0000,0

12.1.01 Program Pembinaan Per-adilan dan Pene-gakan Hukum 29.400,0 185.000,0

12.1.02 Program Pembinaan Hu-kum Nasional 1.235,0 8.000,0

296

Page 47:  · Web viewd. Pembinaan Administrasi Urusan Hukum Tujuan pokok pembinaan administrasi urusan hukum ialah untuk meningkatkan administrasi pelayanan berbagai urusan hukum secara layak