HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

DasarHukum :

a. Undang UndangNomor 20 Tahun 2003 TentangSistemPendidikanNasional;

b. Undang-UndangNomor 14 Tahun 2005 tentang Guru danDosen;

c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 tentang kedudukan, tugas, dan fungsi kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja kementerian negara RI sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;

f. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor;

h. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilingkungan Departemen Agama;

i. Peraturan Dirjen Pendis Nomor Dj.I/01/2010 tentang Petunjuk Teknis Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Dirjen Pendis Kementerian Agama RI Tahun 2010;

j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2010 Tahun 2010 tentang cara pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;

k. Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2011 Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;

l. SK DirjenPendis No. DJ.I/DT.I.I/166/2012 tengan Pedoman Teknis Penghitungan Beban Kerja Guru RA/Madrasah

m. Permendikbud No. 68 Tahun 2014 tentang Guru TIK pada K-13.

Sertifikat pendidik yang diakuiuntuk MI adalah, Sertifikat pendidik Mapel Guru Kelas MI, Mapel Penjaskes, Mapel Agama (Fikih, Aqidah Akhlaq, Quran Hadits, SKI, Bahasa Arab)

Jika di MI ada guru bersertifikat pendidik Mapel IPA, Matematika, Bhs. Indonesia, IPS,PKn, maka pendma tidak akan mencairkan tunjangan profesinya.

Guru Kelas MI minimal mengajar lebihdari 1 Mapel

Penentuan jumlah jam minimal 24 JTM harus sesuai dengan struktur kurikulum atau domnis Tahun 2015.

Untuk Guru yang memiliki sertifikat pendidik TIK bisa dicairkan tunjangan profesinya jika memenuhi aturan Permendikbud No. 68 Tahun 2014 tentang Guru TIK pada K-13.

Untuk penentuan penghitungan beban kerja agar berpedoman kepada SK DirjenPendis No. DJ.I/DT.I.I/166/2012 tengan Pedoman Teknis Penghitungan Beban Kerja Guru RA/Madrasah

Peraturan Menteri Agama RI No.43 Tahun 2014 Tentang Tata cara Pembayaran

Tunjangan Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Kementeria Agama.

Keputusan Menteri Agama RI No 103 Tahun 2015 tentang pedoman pemenuhan beban kerja bagi guru madrasah yang bersertifikat pendidik