peraturan.bpk.go.id · yang lerulang Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat dengan STRD...

14

Transcript of peraturan.bpk.go.id · yang lerulang Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat dengan STRD...

Page 1: peraturan.bpk.go.id · yang lerulang Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat dengan STRD adalah surat untuk (agihan Relribusi dan a(all sanksi administrasi Sctoran Retribusl
Page 2: peraturan.bpk.go.id · yang lerulang Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat dengan STRD adalah surat untuk (agihan Relribusi dan a(all sanksi administrasi Sctoran Retribusl
Page 3: peraturan.bpk.go.id · yang lerulang Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat dengan STRD adalah surat untuk (agihan Relribusi dan a(all sanksi administrasi Sctoran Retribusl
Page 4: peraturan.bpk.go.id · yang lerulang Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat dengan STRD adalah surat untuk (agihan Relribusi dan a(all sanksi administrasi Sctoran Retribusl
Page 5: peraturan.bpk.go.id · yang lerulang Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat dengan STRD adalah surat untuk (agihan Relribusi dan a(all sanksi administrasi Sctoran Retribusl
Page 6: peraturan.bpk.go.id · yang lerulang Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat dengan STRD adalah surat untuk (agihan Relribusi dan a(all sanksi administrasi Sctoran Retribusl
Page 7: peraturan.bpk.go.id · yang lerulang Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat dengan STRD adalah surat untuk (agihan Relribusi dan a(all sanksi administrasi Sctoran Retribusl
Page 8: peraturan.bpk.go.id · yang lerulang Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat dengan STRD adalah surat untuk (agihan Relribusi dan a(all sanksi administrasi Sctoran Retribusl
Page 9: peraturan.bpk.go.id · yang lerulang Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat dengan STRD adalah surat untuk (agihan Relribusi dan a(all sanksi administrasi Sctoran Retribusl
Page 10: peraturan.bpk.go.id · yang lerulang Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat dengan STRD adalah surat untuk (agihan Relribusi dan a(all sanksi administrasi Sctoran Retribusl
Page 11: peraturan.bpk.go.id · yang lerulang Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat dengan STRD adalah surat untuk (agihan Relribusi dan a(all sanksi administrasi Sctoran Retribusl
Page 12: peraturan.bpk.go.id · yang lerulang Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat dengan STRD adalah surat untuk (agihan Relribusi dan a(all sanksi administrasi Sctoran Retribusl
Page 13: peraturan.bpk.go.id · yang lerulang Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat dengan STRD adalah surat untuk (agihan Relribusi dan a(all sanksi administrasi Sctoran Retribusl
Page 14: peraturan.bpk.go.id · yang lerulang Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat dengan STRD adalah surat untuk (agihan Relribusi dan a(all sanksi administrasi Sctoran Retribusl

...Tatacara tatatertib Hak untuk diwakili BAHAGIAN V SANKSI Jenis sanksi VI Penyampaian notis, dokumen, dsb. Tandatangan pada surat dan surat-menyurat lain Pembatalan 1763 PERLEMBAGAAN

...Tatacara tatatertib Hak untuk diwakili BAHAGIAN V SANKSI Jenis sanksi VI Penyampaian notis, dokumen, dsb. Tandatangan pada surat dan surat-menyurat lain Pembatalan 1763 PERLEMBAGAAN

peraturan.bpk.go.id...Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, Melakukan penyitaan benda atau surat, Mengambil sidik jari atau memotret seseorang yang

peraturan.bpk.go.id...Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, Melakukan penyitaan benda atau surat, Mengambil sidik jari atau memotret seseorang yang

 · Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang ... Pemakaian/ penggunaan alat- alat berat adalah: 360.000 ... didahului dengan MOU antara Pihak Pemerintah ...

 · Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang ... Pemakaian/ penggunaan alat- alat berat adalah: 360.000 ... didahului dengan MOU antara Pihak Pemerintah ...

peraturan.bpk.go.id · Menyusun rencana dan program kerja, mengkoordinasikan, mengolah administrasi dan menyimpan laporan pelaksanaan LHKPN dan LHKASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

peraturan.bpk.go.id · Menyusun rencana dan program kerja, mengkoordinasikan, mengolah administrasi dan menyimpan laporan pelaksanaan LHKPN dan LHKASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

 · perluasan atau pengurangan; dan ... permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling

 · perluasan atau pengurangan; dan ... permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling

SOP - ummi.ac.id · Penentuan Profil Lulusan 2. Pembinaan Mahasiswa 3. Sistem Penghargaan dan Sanksi Bagi Mahasiswa ... Dokumen prosedur penghargaan dan sanksi kepada mahasiswa mengatur

SOP - ummi.ac.id · Penentuan Profil Lulusan 2. Pembinaan Mahasiswa 3. Sistem Penghargaan dan Sanksi Bagi Mahasiswa ... Dokumen prosedur penghargaan dan sanksi kepada mahasiswa mengatur

peraturan.bpk.go.id · n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang disinakat dengan SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi

peraturan.bpk.go.id · n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang disinakat dengan SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi

PENEGAKAN SANKSI DISIPLIN TERHADAP POLISI YANG …

PENEGAKAN SANKSI DISIPLIN TERHADAP POLISI YANG …

peraturan.bpk.go.id Pohuwat… · Beban kerja guru dan pemenuhannya ditentukan berdasarkan kurikulum yang berlaku dirombongan belajarnya. g. Beban kerja guru adalah sekurang-kurangnya

peraturan.bpk.go.id Pohuwat… · Beban kerja guru dan pemenuhannya ditentukan berdasarkan kurikulum yang berlaku dirombongan belajarnya. g. Beban kerja guru adalah sekurang-kurangnya

peraturan.bpk.go.id · Jumlah Kampung adalah jumlah kampung yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung selanjutnya disingkat APBK adalah rencana

peraturan.bpk.go.id · Jumlah Kampung adalah jumlah kampung yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung selanjutnya disingkat APBK adalah rencana

repository.maranatha.edu Kegiatan...sanksi administratif dan sanksi pidana. Adapun terkait sanksi pidana, hal ini tidak dapat Adapun terkait sanksi pidana, hal ini tidak dapat dilepaskan

repository.maranatha.edu Kegiatan...sanksi administratif dan sanksi pidana. Adapun terkait sanksi pidana, hal ini tidak dapat Adapun terkait sanksi pidana, hal ini tidak dapat dilepaskan

SANKSI PIDANA TERHADAP PENGEDAR NARKOBA DI DALAM …

SANKSI PIDANA TERHADAP PENGEDAR NARKOBA DI DALAM …

BAB III PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG SANKSI …digilib.uinsby.ac.id/13614/6/Bab 3.pdf · 2016-08-29 · PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG SANKSI TINDAK PIDANA ... selaku Hakim Konstitusi

BAB III PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG SANKSI …digilib.uinsby.ac.id/13614/6/Bab 3.pdf · 2016-08-29 · PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG SANKSI TINDAK PIDANA ... selaku Hakim Konstitusi

SANKSI TINDAK PIDANA PEMALSUAN IJAZAH TINGKAT …

SANKSI TINDAK PIDANA PEMALSUAN IJAZAH TINGKAT …

DIREKTORAT PENGADUAN, PENGAWASAN DAN SANKSI …gakkum.menlhk.go.id/assets/filepublikasi/SOP_PENGAWASAN... · 2020. 4. 6. · DIREKTORAT PENGADUAN, PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRASI

DIREKTORAT PENGADUAN, PENGAWASAN DAN SANKSI …gakkum.menlhk.go.id/assets/filepublikasi/SOP_PENGAWASAN... · 2020. 4. 6. · DIREKTORAT PENGADUAN, PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRASI

SANKSI KEJAHATAN KORUPSI MENURUT (AKTA) UNDANG- …eprints.radenfatah.ac.id/1462/1/SYARIPAH AAISYAH... · Skripsi yang berjudul sanksi kejahatan korupsi menurut undang-undang ...

SANKSI KEJAHATAN KORUPSI MENURUT (AKTA) UNDANG- …eprints.radenfatah.ac.id/1462/1/SYARIPAH AAISYAH... · Skripsi yang berjudul sanksi kejahatan korupsi menurut undang-undang ...

peraturan.bpk.go.id · 10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat dengan BPD adalah yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya BÀGII. 14. an wakil dari penduduk

peraturan.bpk.go.id · 10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat dengan BPD adalah yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya BÀGII. 14. an wakil dari penduduk

 · No Maten Raperda Subjek Golongan Retribusi Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Prinsip Penetapan Struktur dan Rumusan Raperda Pasal 55G Obyek Retribusi Pelayanan Tera[Tera Ulang

 · No Maten Raperda Subjek Golongan Retribusi Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Prinsip Penetapan Struktur dan Rumusan Raperda Pasal 55G Obyek Retribusi Pelayanan Tera[Tera Ulang

peraturan.bpk.go.id No... · a. benih/bibit tanaman; b. bibit/ induk ikan. (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh

peraturan.bpk.go.id No... · a. benih/bibit tanaman; b. bibit/ induk ikan. (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh

peraturan.bpk.go.id · Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, ... Untuk pertandingan atau pertunjukan yang dikomersilkan sebesar RI). 750.000,- (tujuh ratus

peraturan.bpk.go.id · Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, ... Untuk pertandingan atau pertunjukan yang dikomersilkan sebesar RI). 750.000,- (tujuh ratus