ANALISIS TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERTIMBANGAN
JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT)
PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP MUTASI
JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPILDI
SETDAKAB NAGAN RAYA
TAHUN 2011
SKRIPSI
Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan
Memenuhi syarat-syarat guna memperoleh
gelar sarjana
LATIFAH RAHMI
08C20201025
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
MEULABOH - ACEH BARAT
2013
ANALISIS TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERTIMBANGAN
JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT)
PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP MUTASI
JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPILDI
SETDAKAB NAGAN RAYA
TAHUN 2011
SKRIPSI
OLEH
LATIFAH RAHMI
08C20201025
Skripsi/ Tugas akhir sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana SosialPada fakultas Sosial dan Ilmu Pilitik
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
MEULABOH - ACEH BARAT
2013
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah
Salah satu agenda penting pemerintah dalam sepuluh tahun terakhir, yaitu
menyelenggarakan pemerintahan yang baik, sesuai dengan semangat reformasi
yang menyandarkan pada spirit pemerintahan yang baik (good goverment) dan
pemerintahan yang bersih (clean goverment). Salah satu langkahnya, yakni
dengan melakukan reformasi birokrasi, terutama dengan melakukan penempatan
pegawai negeri sipil, sesuai dengan keahlian, pengalaman kerja serta kualifikasi
keilmuannya.
Penempatan pegawai negeri sipil, dilakukan melalui proses mutasi. Proses
pemutasian pegawai negeri sipil, memiliki fungsi untuk mengatur pola kerja serta
pengembangan dan pelayanan publik. Di Indonesia, pemerintah pusat selalu
berusaha agar masyarakat di setiap daerah mendapatkan pelayanan yang baik.
Oleh karena itu, untuk mewujudkan pelayanan yang baik, pemerintah berupaya
secara maksimal untuk melakukan proses mutasi secara profesional, guna
menempatkan pegawai negeri sipil sesuai kebutuhan dan kemampuannya.
R.A. Siagian (2010;3), mendefinisikan mutasi pegawai negeri sipil antar
daerah adalah pemindahan pegawai dari atau ke instansi di lingkungan pemerintah
kabupaten. Pelaksanaan mutasi harus benar-benar berdasarkan penilaian yang
objektif dan didasarkan atas indeks prestasi yang dicapai oleh pegawai mengingat
sistem pelaksanaan mutasi dimaksudkan untuk memberikan peluang bagi para
pegawai negeri sipil untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya.
2
Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, serta didukung
dengan penempatan pegawai negeri sipil, Sesusai kebutuhan dan kemampuanya
melalui proses mutasi. Diharapkan mampu mewujudkan pelayanan yang efisien
serta efektif. Pengertian effisien dan efektiffitas disini adalah penempatan dan
pemanfaatan sumber daya manusia yang maksimal sesuai dengan kebutuhan
untuk mencapai pembangunan nasional serta terlaksananya administrasi
penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dan tepat sasaran.
Upaya-upaya mutasi yang dilakukan dibanyak daerah termasuk di
Kabupaten Nagan Raya, secara spesifik diharapkan bisa sesuai dengan proses
serta aturan yang berlaku. Sehingga proses mutasi yang dilakukan mampu
memberikan perbaikan, baik bagi peningkatan pelayanan publik maupun
peningkatan kinerja para aparatur pegawai negeri sipil.
Pegawai negeri sipil sebagai aparatur negara, bertugas memberikan
pelayanan kepada masyarakat secara proposional, jujur dan adil. Yang berarti
pegawai negeri sipil harus selalu mendahulukan kepentingan negara diatas
segalanya, dan pegawai negeri sipil telah mendapatkan pembinaan terutama
pembinaan manajemen pemerintahan daerah.
Kaitan dengan hal tersebut, maka kebijakan mutasi pegawai negeri sipil
pada dasarnya sangat perlu dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Namun harus
sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, sebagai wujud
dari sebuah usaha dan pengembangan dan pembinaan pegawai negeri sipil.
Maka untuk menyelengarakan tugas pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural pada pegawai negeri s ipil telah
diatur oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), yang
3
salah satu tugasnya yaitu memberikan pertimbangan kepada pejabat pembina
kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan
dari jabatan struktural eselon II ke bawah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam
Jabatan Struktural.Pasal 14 ayat (1) menyatakan. Untuk menjamin kualitas dan
objektifitas dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil dalam dan dari jabatan Struktural,Eselon II kebawah disetiap instansi
dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, selanjutnya disebut
Baperjakat.
Pelaksanaan mutasi yang dilakukan oleh pemerintahan yang dijalankan
oleh baperjakat belum sepenuhnya diketahui kebenarannya, bagaimana telah
dilakukannya pemutasian tersebut dan apakah sudah sesuai dengan kebutuhan
tugas kedinasan yaitu kesesuaian dalam strata pendidikan. Kabupaten Nagan Raya
menurut observasi dilapangan telah terjadi mutasi jabatan dan mutasi wilayah
kerja yang dilakukan eleh pemerintah daerah setempat serta adanya kesenjangan
dalam mutasi wilayah kerja.
Hasil observasi dilapangan, penulis juga mendapatkan informasi bahwa
Bupati sangat berperan penting dalam proses pemutasian dan baperjakat hanya
menjadi simbol saja. Hal ini belum penulis ketahui kebenarannya sehingga sangat
menarik untuk penulis kaji.
Analisa sementara dapat penulis simpulkan bahwa Tugas dan Fungsi
Baperjakat Pemerintah Daerah Di Kabupaten Nagan Raya, terkesan tidak
4
dilibatkan dalam proses pemutasian. Pengaruh eksekutif masih sangat kuat dalam
hal mutasi jabatan di Kabupaten Nagan Raya. Hal ini yang membuat
ketidakadilan, kurangnya kesejahteraan, pola karir dan manajemen yang kurang
baik bagi PNS di Kabupaten Nagan Raya.
Berangkat dari kenyataan diatas, maka penulis mengangkat tema “Analisis
Tugas Dan Fungsi Baperjakat Pemerintahan Daerah Terhadap Mutasi Jabatan
Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Nagan Raya Pada Tahun 2011” untuk
dilakukan penelitian sebagai skripsi.
1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan penulis
kaji yaitu : Bagaimana tugas dan fungsi Baperjakat pemerintah daerah terhadap
proses mutasi pegawai negeri sipil, di lingkungan sekretariat daerah Kabupaten
Nagan Raya?
1.3. Fokus Penelitian
Penentuan fokus suatu penelitian memiliki tujuan .penepatan fokus dapat
membatasi studi, jadi dalam hal ini fokus akan membatasi masalah mutasi di
Nagan Raya. Penempatan fokus itu berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-
eksklusi atau memasukan mengeluarkan suatu informasi yang baru diperoleh
dilapangan, fokus penelitian ini adalah pada pemindahan Pegawai Negeri Sipil
dengan menganalisis Tugas dan fungsi Baperjakat terhadap mutasi pegawai
Negeri Sipil Apakah sesuai dengan Peraturan Pemerintah.
5
1.4. Tujuan Penelitian
Penulisan skripsi ini memiliki tujuan sebagai berikut yaitu: Untuk
menjelaskan tugas dan fungsi Baperjakat terhadap mutasi jabatan pegawai negeri
sipil, dilingkungan sekretariat daerah Kabupaten Nagan Raya tahun 2011.
1.5. Manfaat Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas, manfaat yang ingin dicapai dengan
diadakannya penelitian ini dijabarkan dalam manfaat teoritis dan manfaat praktis.
1. Manfaat Teoritis
Manfaat teoritis yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut :
1) Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah pengetahuan penulis dibidang
undang- undang pemerintahan tentang mutasi khususnya dan dapat
mengetahui fungsi mutasi.
2) Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan agar dapat dijadikan
bahan rujukan dan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya yang
berkaitan dengan mutasi wilayah kerja dan mutasi jabatan dalam instansi
pemerintahan.
2. Manfaat peraktis
1) Bagi pihak pemerintah, penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan
dalam memutasi pegawai negeri sipil agar pegawai yang dimutasi sesuai
dengan kebutuhanya, Sehinga mencapai pelayanan publik yang baik.
2) Bagi pegawai negeri sipil yang dimutasi dapat lebih mengetahui fungsinya
mutasi dan kenapa dimutasi dan agar supaya selalu menjaga komitmen dan
selalu memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat.
6
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu berfungsi sebagai pendukung untuk melakukan
penelitian yang penulis lakukan. Penelitian sebelumnya telah mengkaji. Kebijakan
mutasi pegawai negeri sipil di pemerintahan Aceh Barat dan masih memiliki
kaitan dengan variabel dalam penelitian ini. Sebagai bahan perbandingan dalam
penelitian ini akan penulis cantumkan salah satu hasil penelitian terdahulu.
Berikut ini ada beberapa hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh
peneliti yang pernah dilakukan terkait masalah yang sama, yaitu :
a. Penelitian yang dilakukan oleh Aduwina (2011), yang berjudul Kebijakan
Mutasi pegawai negeri sipil di Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Tahun
2010-2011. Penelitian ini mengkaji tentang kebijakan mutasi pegawai Negeri
Sipil di Pemerintahan Aceh Barat.Dengan permasalahan bagaimana proses
pengambilan kebijakan mutasi di Aceh Barat dan bagaimana dampak yang
ditimbulkan akibat mutasi, Disini menjelaskan bahwa dalam melakukan
kebijakan pemutasian setiap pimpinan SKPD mengusulkan nama-nama PNS
ke baperjakat untuk dilakukan evaluasi,dan baru diterukan kebupati dan dan
dampat.
b. Penelitian yang dilakukan oleh Sumarwoto,S.H (2008) (Deputi Mentreri
Sekretaris Negara Bidang Dukungan Kebijakan) yang berjudul: Rotasi dan
Mutasi Pejabat Sebagai sarana Pembinaan dan Pengembangan Karir Pegawai.
Dalam penelitianya beliau menyimpulkan bahwa mutasi perlu dilakukan
7
untuk kepentingan organisasi, pejabat yang bersangkutan maupun
masyarakat. Oleh karena itu, mutasi harus dijadikan kebijakan yang wajib
diterapkan dalam setiap organisasi pemerintah termasuk di Sekretariat Negara
dan perlu kearifan semua pihak untuk menerima konsep kebijakan mutasi
sebagai hal yang positif.
Dari kedua judul diatas telihat jelas bahwa memiliki keterkaitan dengan
judul penelitian yang penulis lakukan yaitu tentang pemutasian yang dilakukan
oleh Pemerintah Daerah.dan terdapat jelas perbedaan dengan penelitian yang
penulis lakukan. Peneliti menitik beratkan pada Pemindahan pegawai negeri sipil
dengan menganalisis Tugas dan Fungsi Baperjakat terhadap pemutasian pegawai
negeri sipil di Kabupaten Nagan Raya.
2.2 Pengertian Analisis
Analisis bisa di artikan sebagai kajian yang dilaksanakan terhadap sebuah
bahasa guna meneliti struktur bahasa tersebut secara mendalam. Sedangkan pada
kegiatan laboratorium, kata analisa atau analisis dapat juga berarti kegiatan yang
dilakukan di laboratorium untuk memeriksa kandungan suatu zat dalam cuplikan.
Sedangkan dalam kamus besar Ekonomi Pengertian Analisis yaitu melakukan
evaluasi terhadap kondisi dari pos-pos atau ayat-ayat yang berkaitan dengan
akuntansi dan alasan-alasan yang memungkinkan tentang perbedaan yang muncul.
Menurut Wirardi Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan
seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan
dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya
8
Menurut Komarudin Analisis adalah kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu
keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen,
hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan
yang terpadu.
Menuru Anne Gregrori Analisis adalah langkah pertama dari proses perencanaan
dan Menurut Syahrul & Mohammad Afdi Nizar Pengertian Analisis berarti
melakukan evaluasi terhadap kondisi dari pos-pos atau ayat-ayat yang berkaitan
dengan akuntansi dan alasan-alasan yang memungkinkan tentang perbedaan yang
muncul
Analis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai,
membedakan, menilai suatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali
menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditaksir maknanya
(Wirardi, Cara Pedia 20 : 2010).
2.3 Pengertian Tugas dan fungsi
Tugas adalah tugas yang paling pokok dari sebuah jabatan atau organisasi.
Tugas pokok memberi gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan
atau organisasi tersebut.
Tugas dan Fungsi (Tupoksi) adalah sasaran utama atau pekerjaan yang
dibebankan kepada organisasi untuk dicapai dan dilakukan. Sebagian pihak
menyebutnya sebagai tugas dan fungsi saja dan menyingkatnya menjadi tusi.
Dalam peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja
suatu kementerian negara/lembaga sering disebutkan bahwa suatu organisasi
menyelenggarakan fungsi- fungsi dalam rangka melaksanakan sebuah tugas.
(PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja).
9
2.4 BAPERJAKAT
2.4.1 Pengertian Baperjakat
Dalam peraturan pemerintah No 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan
pegawai negeri sipil dalam jabatan stuktural yang dalam pasal 14 ayat 1
menyatakan untuk menjamin kualitas dan obyektifitas dalam pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil dalam dan dari jabatan
strktural Eselon II ke bawah di setiap instansi dibentuk Badan Pertimbangan
Jabatan dan Kepangkatan, selanjutnya disebut Baperjakat.
1. Baperjakat terdiri dari:
a. Baperjakat Instansi Pusat;
b. Baperjakat Instansi Daerah Propinsi;
c. Baperjakat Instansi Daerah Kabupaten/Kota.
2. Pembentukan Baperjakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan
oleh:
a. pejabat pembina kepegawaian pusat untuk instansi pusat;
b. pejabat pembina kepegawaian daerah Propinsi untuk instansi daerah
Propinsi;
c. pejabat pembina kepegawaian daerah Kabupaten/Kota untuk instansi
daerah Kabupaten/Kota.
2.4.2 Tugas pokok baperjakat
a. Pembentukan Baperjakat ditetapkan oleh:
- Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat untuk Baperjakat Instansi Pusat;
- Pejabat Pembina Kepegawaian Propinsi untuk Baperjakat Instansi
Daerah Propinsi;
10
- Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota untuk
Baperjakat Instansi Daerah Kabupaten/Kota.
b. Tugas Baperjakat adalah memberikan pertimbangan kepada Pejabat
Pembina Kepegawaian dalam:
1. pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan
struktural eselon II ke bawah;
2. pemberian kenaikan pangkat bagi yang menduduki jabatan struktural,
menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya, atau menemukan
penemuan baru yang bermanfaat bagi negara;
3. perpanjangan batas usia pensiun bagi pegawai negeri sipil yang
menduduki jabatan struktural eselon I dan eselon II;
4. pengangkatan Sekretaris Daerah Propinsi/ Kabupaten/ Kota.
c. Susunan keanggotaan Baperjakat terdiri dari:
1. seorang Ketua merangkap Anggota;
2. paling banyak 6 (enam) orang Anggota;
3. seorang Sekretaris.
d. Untuk menjamin obyektifitas dan kepastian dalam pengambilan keputusan,
anggota Baperjakat ditetapkan dalam jumlah ganjil;
e. Ketua dan Sekretaris Baperjakat Instansi Pusat adalah pejabat eselon I dan
pejabat eselon II yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang
kepegawaian dengan anggota pejabat eselon I lainnya;
Bagi Instansi Pusat yang hanya terdapat 1 (satu) pejabat eselon I, Ketua
dan Sekretaris Baperjakat adalah pejabat eselon II dan pejabat eselon III
11
yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian dengan
anggota pejabat eselon II;
f. Ketua Baperjakat Instansi Daerah Propinsi adalah Sekretaris Daerah
Propinsi dengan anggota para pejabat eselon II, dan Sekretaris dijabat oleh
pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian;
g. Ketua Baperjakat Instansi Daerah Kabupaten/Kota adalah Sekretaris
Daerah Kabupaten/Kota dengan anggota para pejabat eselon II, dan
Sekretaris dijabat oleh pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian;
h. Masa keanggotaan Baperjakat adalah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat
diangkat kembali untuk masa keanggotaan berikutnya;
i. Baperjakat bersidang sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan atau
sewaktu-waktu sesuai keperluan;
j. Sidang Baperjakat sah apabila dihadiri oleh Ketua, sekurang-kurangnya 2
(dua) anggota dan sekretaris.
2.5 Pemerintahan Daerah
Pemerintahan dalam arti luas adalah pemerintah/ lembaga- lembaga negara
yang menjalankan segala tugas pemerintah baik sebagai lembaga eksekutif,
legislatif maupun yudikatif.
Indonesia adalah sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-
daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah
Kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai
pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan daerah
adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD
12
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia.
Daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Gubernur,
Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi,
Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.
Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur
dengan undang-undang, dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman
daerah. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfatan sumber daya alam
dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur
dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.
Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah
yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat
serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang
diatur dalam undang-undang.
2.6 Mutasi
2.6.1 Pengertian Mutasi
Mutasi atau transfer menurut Wahyudi (1995 ) adalah perpindahan
pekerjaan seseorang dalam suatu organisasi yang memiliki tingkat level yang
sama dari posisi perkerjaan sebelum mengalami pindah kerja. Kompensasi gaji,
tugas dan tanggung jawab yang baru umumnya adalah sama seperti sedia kala.
13
Mutasi atau rotasi kerja dilakukan untuk menghindari kejenuhan karyawan atau
pegawai pada rutinitas pekerjaan yang terkadang membosankan serta memiliki
fungsi tujuan lain supaya seseorang dapat menguasai dan mendalami pekerjaan
lain di bidang yang berbeda pada suatu perusahaan. Transfer terkadang dapat
dijadikan sebagai tahapan awal atau batu loncatan untuk mendapatkan promosi di
waktu mendatang. Hakekatnya mutasi adalah bentuk perhatian pimpinan terhadap
bawahan. Disamping perhatian internal, upaya peningkatan pelayanan kepada
masyarakat adalah bagian terpenting dalam seluruh pergerakan yang terjadi dalam
lingkup kerja pemerintahan.
Menurut Simamora ( 2000.h.74 ), Mutasi adalah menyangkut penugasan
kembali seseorang karyawan pada perusahaan dengan gaji, status kewajiban dan
tanggung jawab yang serupa. Selanjutnya menurut Siswanto (2002.h.211) Mutasi
adalah kegiatan ketenagakerjaan yang berhubungan dengan proses pemindahan
fungsi, tanggung jawab dan status ketenagakerjaan ke situasi tertentu dengan
tujuan agar tenaga kerja yang bersangkutan memperoleh kepuasan kerja yang
dapat meningkatkan produktifitas dan dapat memberi prestasi yang semaksimal
mungkin kepada perusahaan.
Menurut Alex S Nistisemito ( 1982.h.132) Pengertian Mutasi adalah
kegiatan dari pimpinan perusahaan untuk memindahkan karyawan dari suatu
pekerjaan ke pekerjaan lain yang dianggap setingkat atau sejajar, dan H.Malayu
S.P. Hasibuan (2008.h.102 ) menyatakan bahwa mutasi adalah suatu perubahan
posisi/jabatan/tempat/pekerjan yang dilakukan baik secara horizontal maupun
vertikal di dalam suatu organisasi. Pada dasarnya mutasi termasuk dalam fungsi
pengembangan pegawai, karena tujuanya untuk meningkatkan efisiensi dan
14
efektifitas kerja dalam pemerintahan tersebut. Berdasarkan pengertian diatas dapat
disimpulkan bahwa mutasi adalah merupakan suatu kegiatan dari suatu instansi
dalam melaksanakan prinsip The Right Man On the right Place, agar pegawai
yang bersangkutan mendapatkan kepuasan atas karirnya.
Ruang lingkup mutasi menyangkut semua perubahan posisi/pekerjaan/
tempat karyawan, baik secara horizontal maupun vertikal (Promosi atau demosi).
Mutasi ini merupakan penempatan kembali (replacement) karyawan keposisi
tempat yang baru agar terwujud perubahan ke yang lebih baik.
Promosi adalah penghargaan dengan kenaikan jabatan dalam suatu
organisasi ataupun instansi baik dalam pemerintahan maupun non pemerintah
(swasta). Menurut Husein (2003) seseorang yang menerima promosi harus
memiliki kualifikasi yang baik dibanding kandidat-kandidat yang lainnya.
Terkadang jender pria wanita serta senioritas tua muda mempengaruhi keputusan
tersebut. Hal inilah yang banyak diusahakan oleh kalangan pekerja agar bias
menjadi lebih baik dari jabatan yang sebelumnya ia jabat. Dan juga demi
peningkatan dalam status social. Promosi merupakan kesempatan untuk
berkembang dan maju yang dapat mendorong karyawan untuk lebih baik atau
lebih bersemangat dalam melakukan suatu pekerjaan dalam lingkungan organisasi
atau perusahaan.
Dengan adanya target promosi, pasti karyawan akan merasa dihargai,
diperhatikan, dibutuhkan dan diakui kemampuan kerjanya oleh manajemen
perusahaan sehingga mereka akan menghasilkan keluaran (output) yang tinggi
serta akan mempertinggi loyalitas (kesetiaan) pada perusahaan. Oleh karena itu,
pimpinan harus menyadari pentingnya promosi dalam peningkatan produktivitas
15
yang harus dipertimbangkan secara objektif. Jika pimpinan telah menyadari dan
mempertimbangkan, maka perusahaan akan terhindar dari masalah-masalah yang
menghambat peningkatan keluaran dan dapat merugikan perusahaan seperti:
ketidakpuasan karyawan, adanya keluhan, tidak adanya semangat kerja,
menurunnya disiplin kerja, tingkat absensi yang tinggi atau bahkan masalah-
masalah pemogokan kerja. Untuk dapat memutuskan imbalan yang sepenuhnya
diberikan kepada seorang karyawan atas hasil kerjanya, maka perusahaan harus
memiliki sesuatu sistem balas jasa yang tepat. Mekanisme untuk dapat
menentukan balas jasa yang pantas bagi suatu prestasi kerja adalah dengan
penilaian prestasi kerja.
Melalui penilaian prestasi kerja akan diketahui seberapa baik Ia telah
melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya, sehingga perusahaan
dapat menetapkan balas jasa yang sepantasnya atas prestasi kerja tersebut.
Penilaian prestasi kerja juga dapat digunakan perusahaan untuk mengetahui
kekurangan dan potensi seorang karyawan. Dari hasil tersebut, perusahaan dapat
mengembangkan suatu perencanaan sumber daya manusia secara menyeluruh
dalam menghadapi masa depan perusahaan. Perencanaan sumber daya manusia
secara menyeluruh tersebut berupa jalur-jalur karir atau promosi-promosi jabatan
para karyawannya. Lain halnya dengan demosi, demosi adalah penurunan jabatan
dalam suatu instansi yang biasa dikarenakan oleh berbagai hal, contohnya adalah
keteledoran dalam bekerja. Demosi adalah suatu hal yang sangat dihindari oleh
setiap pekerja karena dapat menurunkan status, jabatan, dan gaji.
Pedoman yang dijadikan dasar untuk mempromosikan karywan atau pegawai
menurut Handoko (1999) adalah:
16
a. Pengalaman (lamanya pengalaman kerja karyawan).
b. Kecakapan (keahlian atau kecakapan).
c. Kombinasi kecakapan dan pengalaman (lamanya pengalaman dan kecakapan).
Persyaratan promosi untuk setiap perusahaan tidak selalu sama tergantung kepada
perusahaan/lembaga masing-masing. Menurut Handoko (1999) syarat-syarat
promosi pada umunya sebagai berikut.
1. Kejujuran
2. Disiplin
3. Prestasi kerja
4. Kerjasama
5. Kecakapan
6. Loyalitas
7. Kepemimpinan
8. Komunikatif
9. Pendidikan
Periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil ditetapkan tanggal 1 April dan 1
Oktober setiap tahun, kecuali kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat
pengabdian. Masa kerja untuk kenaikan pangkat pertama Pegawai Negeri Sipil
dihitung sejak pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil. Menurut
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 jenis-jenis promosi pegawai adalah
sebagai berikut :
a. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah
Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dapat diberikan kepada Pegawai setelah
yang bersangkutan mengikuti ujian penyesuaian pangkat yang diselenggarakan
17
oleh dinas dan dinyatakan lulus serta memenuhi persyaratan lainnya yang
ditentukan.
Syarat Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah :
- Memiliki STTB/Ijazah dari lembaga pendidikan yang telah diakreditasi oleh
Depdiknas atau instansi yang berwenang;
- Lulus ujian penyesuaian ijazah, yaitu : TPA untuk kenaikan pangkat ke
golongan III/a dan TPIU untuk kenaikan pangkat ke golongan II/a;
- Pegawai yang bersangkutan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam
pangkat terakhir yang dimiliki;
b. Kenaikan Pangkat Pilihan
Syarat Kenaikan Pangkat Pilihan :
- Berada satu tingkat di bawah jenjang pangkat terendah yang ditentukan
untuk jabatan yang didudukinya;
- Menunjukkkan prestasi kerja luar biasa baiknya;
- Menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara;
- Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
- Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan struktural yang
didudukinya (dihitung kumulatif dalam tingkat jabatan struktural yang sama);
- Setiap unsur DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun
terakhir.
1) Kenaikan Pangkat Reguler
Syarat Kenaikan Pangkat Reguler :
- Tidak menduduki jabatan struktural/fungsional tertentu; Diangkat dalam
jabatan struktural dengan pangkat masih dibawah jenjang pangkat yang ditentukan
18
tetapi telah 4 tahun dalam pangkat terakhir yang dimiliki; Menduduki jabatan
struktural dan pangkatnya telah mencapai jenjang pangkat terendah yang
ditentukan untuk jabatan itu; atau sedang tugas belajar dan sebelumnya
menduduki jabatan struktural/fungsional tertentu;
- Sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir;
- Setiap unsur DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun
terakhir; dan
- Tidak melampaui pangkat atasan langsungnya.
2)Kenaikan Pangkat Anumerta
- Kenaikan pangkat anumerta diberikan setingkat lebih tinggi tmt. PNS yang
bersangkutan meninggal;
- CPNS yang meninggal, diangkat menjadi PNS terhitung mulai awal bulan yang
bersangkutan meninggal dan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
point a;
- Keputusan kenaikan pangkat anumerta diberikan sebelum Pegawai Negeri Sipil
yang meninggal tersebut dimakamkan.
3) Kenaikan Pangkat Pengabdian
- Kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi diberikan tmt. PNS yang
bersangkutan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam
semua jabatan negeri;
- CPNS yang cacat karena dinas dan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam
semua jabatan negeri, diangkat menjadi PNS dan berlaku ketentuan.
Demosi Menurut Suratman (1998) demosi adalah penurunan jabatan dalam suatu
instansi yang biasa dikarenakan oleh berbagai hal, contohnya adalah keteledoran
19
dalam bekerja. Turun jabatan biasanya diberikan pada karyawan yang memiliki
kinerja yang kurang baik atau buruk serta bisa juga diberikan ada karyawan yang
bermasalah sebagai sanksi hukuman Demosi merupakan suatu hal yang sangat
dihindari oleh setiap pekerja karena dapat menurunkan status, jabatan, dan gaji.
Namun, demosi atau turun jabatan ini biasa dilakukan oleh beberapa instansi
ataupun perusahaan demi peningkatan kualitas kerja, dan juga sebagai motivasi
bagi karyawannya agar mau berusaha untuk memperoleh yang diinginkan.
Mendapatkan promosi dan menghindari demosi.
Jadi, memang benar jika perusahaan-perusahaan ingin maju, maka harus
menciptakan kompetisi bagi para karyawannya agar mereka tekun dalam bekerja
dan tidak selalu berpangku tangan pada karyawan lainnya. Apabila karyawan
memiliki produktivitas dan motivasi kerja yang tinggi, maka laju roda pun akan
berjalan kencang, yang akhirnya akan menghasilkan kinerja dan pencapaian yang
baik bagi perusahaan. Di sisi lain, bagaimana mungkin roda perusahaan berjalan
baik, kalau karyawannya bekerja tidak produktif, artinya karyawan tidak memiliki
semangat kerja yang tinggi, tidak ulet dalam bekerja dan memiliki moriil yang
rendah.
2.6.2 Manfaat dan Tujuan Mutasi
Pelaksanaan mutasi pegawai mempunyai banyak manfaat dan tujuan
yang sangat berpengaruh kepada kemampuan dan kemauan kerja pegawai yang
mengakibatkan suatu keuntungan bagi perusahaan itu sendiri.
Mutasi pegawai ini merupakan salah satu metode dalam program
pengembangan manajemen yang berfungsi untuk meningkatkan efekt ivitas
manajer secara keseluruhan dalam pekerjaan dan jabatannya dengan memperluas
20
pengalaman dan membiasakan dengan berbagai aspek dari operasi perusahaan.
Menurut Simamora (2000:66) manfaat pelaksanaan mutasi adalah:
1. Memenuhi kebutuhan tenaga kerja di bagian atau unit yang kekurangan tenaga
kerja tanpa merekrut dari luar.
2. Memenuhi keinginan pegawai sesuai dengan pekerjaan.
3. Memberikan jaminan bagi pegawai bahwa dia tidak akan diberhentikan.
4. Tidak terjadi kejenuhan.
5. Motivasi dan kepuasan kerja yang lebih t inggi, berkat tantangan dan situasi
baru yang dihadapi.
Menurut Siagian (2001:172) melalui mutasi para karyawan sesungguhnya
mempero leh manfaat yang tidak sedikit, antara lain dalam bentuk:
1. Penga laman baru.
2. Cakrawala pandangan yang lebih luas.
3. Tidak terjadinya kejenuhan atau kebosanan.
4. Perolehan pengetahuan dari keterampilan baru.
5. Perolehan prospektif baru mengenai kehidupan organisasional.
6. Persiapan untuk menghadapi tugas baru, misalnya karena promosi.
7. Motivasi dan keputusan kerja yang lebih t inggi berkat tantangan dan situasi
baru yang dihadapi.
Mutasi juga dapat menurunkan kegairahan kerja karena dianggap sebagai
hukuman dan memperburuk produktivitas kerja karena adanya ket idaksesuaian
dan ketidakmampuan kerja karyawan. Bila terjadi keadaan yang demikian maka
mutasi tidak mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu bertambahnya efektivitas
dan efesiensi dalam perkerjaan. Menurut Nit isemo (2002:119), hal ini terjadi
21
karena:
1. Karyawan tersebut telah terlanjur mencintai perkerjaanya.
2. Hubungan kerjasama yang baik dengan sesama rekan.
3. Perasaan dari karyawan bahwa pekerjaan-pekerjaan lain yang sederajat, dan
lain- lain.
Sedangkan tujuan pelaksanaan mutasi menurut H. Malayu S.P Hasibuan
(2008: 102) antara lain, adalah:
a. Untuk meningkatkan produktivitas kerja pegawai.
b. Untuk menciptakan keseimbangan antara tenaga kerja dengan
ko mposisi pekerjaan atau jabatan.
c. Untuk memperluas atau menambah pengetahuan pegawai.
d. Untuk menghilangkan rasa bosan/ jemu terhadap pekerjaannya.
e. Untuk memberikan perangsang agar karyawan mau berupaya
meningkatkan karier yang lebih t inggi.
f. Untuk menyesuaikan pekerjaan dengan kondisi fisik pegawai
g. Untuk mengatasi perselisihan antara sesama pegawai.
h. Untuk mengusahakan pelaksanaan prinsip orang tepat pada tempat yang
tepat.
Selain itu tujuan mutasi yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 1999, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian adalah sebaga i
berikut :
a. Peningkatan produktivitas kerja.
b. Pendayagunaan pegawai.
c. Pengembangan karier.
22
d. Penambahan tenaga-tenaga ahli pada unit-unit yang membutuhkan.
e. Pengisian jabatan-jabatan lowongan yang belum terisi.
f. Sebaga i hukuman.
2.6.3 Dasar Pelaksanaan Mutasi
Ada 3 sistem yang menjadi dasar pelaksanaan mutasi pegawai
menurut H. Malayu S.P. Hasibuan (2008 : 103) yaitu :
a. Seniority System
Adalah mutasi yang didasarkan atau landasan masa kerja, usia,
dan pengalaman kerja dari pegawai yang bersangkutan. Sistem mutasi ini t idak
objekt if karena kecakapan orang yang dimutasikan berdasarkan senioritas belum
tentu mampu menduduki jabatan yang baru.
b. Spo il System
Adalah mutasi yang didasarkan atas landasan kekeluargaan. Sistem
mutasi ini kurang baik karena didasarkan atas pertimbangan suka atau tidak suka.
c. Merit System
Adalah mutasi pegawai yang didasarkan atas landasan yang bersifat
ilmiah, objekt if dan hasil prestasi kerja. Merit system ini merupakan dasar
mutasi yang baik karena :
1. Output dan produktivitas kerja meningkat.
2. Semangat kerja meningkat.
3. Jumlah kesalahan yang diperbuat menurun.
4. Absensi karyawan semakin ba ik.
5. Disiplin karyawan semakin baik.
6. Jumlah kecelakaan akan menurun.
23
2.6.4 Sebab Mutasi
PNS adalah dunia yang mempunyai segudang permasalahan kompleks,
terutama di negeri kita tercinta ini. Dari hingar bingar pendaftaran cpns dengan
memanfaatkan uang, hingga sekedar untuk naik pangkat bahkan sampai urusan
mutasi sekalipun selalu dikaitkan dengan yang namanya uang. Namun demikian,
terlepas permalahan itu, adkei blog hanya ingin membahas khusus mengenai
beberapa alasan-alasan umum mutasi PNS yang sering ditemukan dilapangan.
Lebih tepatnya mutasi yang dilakukan atas dasar usulan atau keinginan sendiri,
bukan karena alasan sebuah kasus sehingga dimutasikan oleh pimpinan tempat ia
bekerja. Apa saja alasan-alasan tersebut? Berikut pemaparan singkatnya:
Pertama alasan umum mutasi seorang pns adalah karena mengikuti seorang suami
atau istri. Namun, yang sering dilakukan adalah ikut suami. Walau tidak menutup
kemungkinan ikut seorang istri pun bisa dilakukan, akan tetapi kalau ini dilakukan
biasanya beralasan agar dekat dengan keluarga tempat tinggal seperti anak dan
istri.
Kedua, seorang pns yang ingin melakukan atau mengajukan mutasi biasanya
karena orang tua yang sudah tua sehingga perlu pantauan dari salah satu anaknya
atau memang karena memang sakit-sakitan yang diharuskan anak tersebut tinggal
berama. Nah, dalam kondisi demikian ini bisa dilakukan.
Ketiga, karena sakit. Biasanya seseorang pns yang mengajukan mutasi keluar
daerah bisa juga beralasan karena sakit sedangkan daerah tempat kerja dengan
tempat tinggalnya memiliki jarak yang jauh.
24
Keempat, ada juga seseorang yang mengajukan mutasi dikarenakan ingin
meningkatkan jenjang karirnya yang lebih baik hal ini dikarenakan dimana tempat
ia bekerja dianggap kurang memberikan prospek yang lebih baik.
Itulah beberapa alasan umum mutasi PNS yang biasa terjadi dilapangan.
Sebenarnya tentu saja masih banyak dari keempat alasan tersebut, yang jelas jika
teman-teman mempunyai pengalaman berbeda mengenai alasan umum mutasi
pns, boleh dong berbagi pengalamannya di kolom komentar artikel ini.
Mutasi atau pemindahan pegawai menurut H. Malayu S.P. Hasibuan
(2008 :104) dapat terjadi karena 2 hal, yaitu :
a. Mutasi atas keinginan pegawai
Mutasi atas permintaan sendiri adalah mutasi yang dilakukan atas
keinginan sendiri dari pegawai yang bersangkutan dengan mendapat persetujuan
pimpinan organisasi. Misalnya, karena alasan keluarga untuk merawat orang tua
yang sudah lanjut usia. Kemudian alasan kerja sama, dimana t idak dapat bekerja
sama dengan pegawai lainnya karena terjadi pertengkaran atau perselisihan, iklim
kerja kurang cocok dengan pegawai dan alasan-alasan sejenisnya.
b. Alih Tugas Produktif (ATP)
Alih tugas produktif adalah mutasi karena kehendak pimpinan
perusahaan untuk meningkatkan produksi dengan menempatkan pegawai
bersangkutan ke jabatan atau pekerjaan yang sesuai dengan kecakapannya.
Alasan lain tugas produktif didasarkan pada kecakapan, kemampuan pegawai,
sikap dan disiplin pegawai. Kegiatan ini menuntut keharusan pegawai untuk
menjalankannya.
25
2.7 Pegawai Negeri Sipil
2.7.1 Pengertian Pegawai Negeri Sipil
Nur Budianto, (2002) Pegawai Negeri S ipil merupakan salah satu organ
penting bagi eksistensi suatu negara, keberadaan pegawai negeri sipil selain
sebagai bagian dari eksekutif juga terdapat pada organ – organ kenegaraan lainnya
seperti lembaga yudikatif maupun lembaga legislatif.
Secara etimologi Pegawai Negeri Sipil terdiri dari tiga suku kata, yaitu
pegawai negeri dan sipil. oleh karena itu, dalam kamus istilah tata negara
membedakan pegawai kepada tiga golongan dengan masing- masing
pengertiannya sebagai berikut:
Berdasarkan pengertian tersebut diatas yang didasarkan pada ketentuan
UU Kepegawaian yang lama, terdapat suatu kesebandingan pengertian Pegawai
Negeri, sesuai dengan peraturan masing-masing, antara lain sebagai berikut:
a. Pegawai ialah Warga Negara yang memegang jabatan negeri yang tidak
bersifat sementara dan gajinya dibayar dari anggaran negara, ( pasal 1 huruf a
PP No.59//1951 tentang pengangkatan pegawai negeri tetap).
b. Pegawai Negeri ialah mereka yang bekerja sebagai pegawai pada suatu badan
Pemerintahan, baik tetap maupun sementara (pasal 1 PP No. 8/952 tentang
pemberhentian sementara waktu).
c. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri tetap dan tidak tetap (PP tahun 1952
tentang daftar susunan pangkat pegawai negeri).
Dalam berbagai peraturan pemerintahan terdapat suatu pengertian yang
dimaksud dengan pegawai negeri, orang-orang yang bekerja pada jabatan
26
pemerintah pusat, yang berlaku adalah peraturan-peraturan pegawai yang
ditetapkan oleh pemerintahan.
Secara lebih konkrit Kedudukan pegawai negeri sipil dirumuskan dalam
pasal 3 Undang-undang no.43 tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian
yang dinyatakan bahwa ‘’Pegawai Negeri adalah unsur aparatur negara, abdi
negara, abdi masyarakat yang dengan penuh kesetian dan ketaatan pada pancasila,
undang-undang 1945, negara dan pemerintah menyelenggarakan tugas
pemerintahan dan pembangunan.
2.7.2 Tugas dan Fungsi Pegawai Negeri Sipil
Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi
masyarakat yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada pancasila, UUD
1945, negara dan pemerintah menyelenggarakan tugas pemerintahan dan
pembangunan. Sehubungan dengan kedudukan pegawai negeri sipil maka baginya
dibebankan kewajiban-kewwajiban yang harus dilaksanakan dan sudah tentu
disamping kewajiban baginya juga diberikan apa-apa saja yang menjadi hak yang
didapat oleh seorang pegawai negeri sipil.
Pada pasal 4 undang-undang no.43 tahun 1999 tentang perubahan atas UU
no 8 tahun 1997 tentang pokok kepegawaian setiap pegawai negeri sipil wajib
setia dan taat pada pancasila, UUD 1945, negara dan pemerintahan .Pada
pokoknya pemberian tugas kedinasan itu adalah merupakan kepercayaan dari
atasan yang berwenang dengan harapan bahwa tugas itu nantinya akan
dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Maka pegawai negeri sipil dituntut penuh
pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas kedinasan.
27
Disamping kewajiban – kewajiban seperti tersebut diatas ,dalam UU No.
43 tahun 1999 juga disebutkan hak-hak pegawai negeri sipil yaitu : menurut pasal
7 undang-undang No.43 tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian, Setiap
Pegawai Negeri Sipil berhak memperoleh gaji yang layak sesuai dengan beban
pekerjaan dan tanggung jawab.
28
BAB III
METODELOGI PENELITIAN
3.1 Lokasi Penelitian
Lokasi Penelitian ini adalah dilakukan di sekretariat daerah Kabupaten
Nagan Raya. Penelitian ini dilakukan bulan Oktober 2012 dalam kurun waktu
selama 3 bulan mulai dari tahap awal dilakukan penelitian sampai Desember
2012.
3.2 Pendekatan Penelitian
Pendekatan Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu melakukan
penelitian melalui wawancara mendalam di kantor Setdakab Nagan Raya kepada
para anggota Baperjakat. hal ini dimaksud lebih memahami permasalahan
penelitian yang diteliti sehingga dapat memberikan gambaran yang diharapkan
dan memperoleh data sesuai yang diperlukan.
Menurut Azwar (2005 : 5-6) penelitian melalui pendekatan kualitatif
menekankan analisinya pada proses penyimpulan deduktif- induktif serta pada
analisis terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dengan
menggunakan logika ilmiah.
3.3 Teknik Pengumpulan Data.
Memperoleh Data untuk penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan
data sebagai berikut :
1. Observasi (pengamatan)
29
Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara
mengamati dan mencatat gejala-gejala yang diselidiki (Kholid
Narbuko,1996.h.70). Pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ini belum
mengamati secara langsung dan hanya pengamat independen saja. Selama ini
mengamati melalui media masa.
2. Indept Interview ( Wawancara mendalam)
Teknik wawancara mendalam ini digunakan untuk memahami
penjelasan- penjelasan informan tentang analisis tugas dan fungsi Pemerintah
Daerah terhadap pemutasian Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Nagan Raya,
melalui wawancara mendalam ini diharapkan dapat mengungkap lebih rinci dan
mendalam tentang permasalahan yang diteliti.
Wawancara yang dilakukan penulis mengkaji informasi dengan ukuran
waktu selama 3 bulan mulai dari tahap awal dilakukan penelitian, yaitu bulan
Oktober–Desember 2012 penulis menggunakan snowball sampling,. Yaitu apabila
wawancara tahap pertama dirasa kurang jelas, maka peneliti menuju responden
lainnya yang ditunjuk inormasi kunci. Apabila informasi bukan lagi data yang
baru dan bersifat berulang apa yang telah disampaikan oleh informan sebelumnya,
Maka wawancara dianggap selesai. (Irawan Soehartono,2008 : 67-68).
3.4 Populasi dan Sampel
Populasi adalah jumlah keseluruhan unit analisis, yaitu ob jek yang akan
diteliti, secara ideal, kita sebaiknya meneliti seluruh anggota populasi. Apabila
melakukan penelitian pada seluruh populasi berarti kita melakukan sensus.
Sedangkan sampel adalah suatu bagian dari populasi yang akan diteliti dan yang
30
dianggab dapat menggambarkan populasinya.penelitian pada sampel hanya
merupakan pendekatan pada populasinya.
Teknik pengambilan sampel yang dilakukan menggunakan purposive
sampling, yaitu dengan cara mengambil subjek yang didasarkan pada tujuan
tertentu, dan dianggab mewakili populasi yang ada. Dari sejumlah populasi di
atas, dipilih beberapa orang untuk dijadikan sampel penelitian yang diperkirakan
mewakili populasi dan bertidak sebagai responden dan informan penelitian.
(Irawan Soehartono,2004 : 57).
Dalam teknik pengambilan sampel diatas, peneliti melakukan wawancara
dengan beberapa informan yang memungkinkan untuk diminta keterangan data,
peneliti menentukan informannya yang terdiri dari informan kunci ( key informan)
dan selanjutnya diteruskan dengan informan-informan pendukung. Adapun
informan kunci adalah Wakil Bupati Nagan Raya (Penanggung Jawab dalam
Baperjakat), Sekda Nagan Raya (Ketua Baperjakat), sebagai Asisten Administrasi
Setdakab Nagan Raya (Anggota Baperjakat), Kepala Kepegawaian Setdakab
Nagan Raya (Sekretaris), serta dua pegawai negeri sipil yang dimutasi sebagai
informan pendukung.
3.5 Teknik Analisis Data
Penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang berkesinambungan
sehingga tahap pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data dilakukan
secara bersamaan selama proses penelitian (Suyanto dan Sutinah, 2006 : 172).
Penelitian kualitatif pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul,
atau analisis data tidak mutlak dilakukan setelah pengolahan data selesai. Dalam
31
hal ini sementara data dikumpulkan ,peneliti dapat mengelola dan melakukan
analisis data secara bersamaan.
Peneliti dapat kembali lagi ke lapangan untuk memperoleh tambahan data
yang dianggap perlu dan mengololanya kembali setelah mengumpulkan data
dilapangan langsung mengelolanya tanpa menunggu aktu yang lama. Adapun
teknik dalam menganalisa data yang penulis lakukan dengan cara memilih dan
memilah data yang sesuai dengan judul yang diangkat, menjelaskan hasil
observasi lapangan dan wawancara dengan masyarakat, dan baru diuraikan sesuai
data yang ada.
1. Reduksi Data : Sebagai proses pemilihan pemusatan perhatian pada
penyederhanaan abstraksi data dari catatan lapangan. Data ini dikelompokan
sesuai dengan masalah yang dikaji. proses reduksi data berlangsung selama
penelitian itu berlangsung.
2. Penyajian Data : Membandingkan dan menghubungkan semua data primer
yang ditemukan dilapangan dengan data sekunder, yaitu data yang diperoleh
dipustakaan. Selanjutnya melakukan interpretasi terhadap data tersebut, guna
membagi konsep bermakna.
3. Penarikan Kesimpulan : Kesimpulan ini dilakukan berdasarkan hasil
interpretasi data yang diperoleh dari data primer (wawncara ddan observasi)
Dan data sekunder (buku-buku, internet, jurnal). Untuk menghindari
kesalahan interpretasi terhadap data dan pematangan hasil yang diperooleh,
maka dilakukan penapsiran ulang terhadap kesimpulan.
32
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1Gambaran Umum Lokasi Peenelitian
4.1.1 Letak Geografis
Kabupaten Nagan Raya merupakan salah satu kabupaten yang berada di
Provinsi Aceh dengan Ibukotanya Suka Makmue, Kabupaten ini berdiri
berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh
Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan
Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang, di PropinsiAceh.tanggal 2 Juli 2002 sebagai
hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat.
Kata Nagan merupakan kependekan dari Seunagan yang menunjukkan
lima kecamatan hasil pemekaran, sedang Raya berarti besar. Dari sini mungkin
diharapkan kelima kecamatan ini akan jadi besar kelak di kemudian hari.
Sesudah pemekaran letak geografis Kabupaten Nagan Raya secara
agronomi terletak pada20 - 50 Lintang Utara dan 950 - 970 Bujur timur
Sebelah Utara berbatasan dengan kabupaten Aceh Tengah dan Aceh Barat
Sebelah Selatan dengan kabupaten Aceh Barat Daya dan Samudra Hindia
Sebelah Timur dengan kabupaten Gayo Lues dan Aceh Barat Daya
Sebelah Barat dengan kabupaten Aceh Barat
33
Tabel 4.1 :Pemerintahan kabupaten Nagan Raya
Nama Bupati : Drs. T. Zulkarnaini
Nama Wakil Bupati : M.Kasem Ibrahim B.Sc.
Nama Ibu Kota : Suka Makmue
Luas Wilayah : 3.928 km²
Jumlah Penduduk : 237.513 jiwa
Jumlah Desa : 222 Desa
Jumlah Kelurahan : 213 Kelurahan
Jumlah Kecamatan : 8 Kecamatan
Jumlah Kemukiman : 27 Mukim
(Sumber : Setdakab Nagan Raya : Data 2011)
4.1.2Keadaan Pemerintahan Kabupaten NaganRaya
Kantor Sekretariat Kabupaten ( Setdakab ) Nagan Raya berfungsi sebagai
pusat administrasi pemerintahan yang melayani penduduk Kabupaten Nagan Raya
sebanyak 237.513 jiwa, dilayani oleh 4.151 orang Pegawai Negeri Sipil ( PNS )
ditambah dengan tenaga kontrak 842 orang dan tenaga bakti 299 ditambah 8
tenaga honorer. Saat ini kantor Setdakab Nagan Raya terdapat 137 orang pegawai
yang siap melayani seluruh keperluan masyarakat Kabupaten Nagan Raya yang
terdiri dari seorang Bupati dan Wakil Bupati, 196 orang Pegawai Negeri Sipil
(PNS), 93 orang pegawai Kontrak, 36 orang Pegawai Bakti dan 8 orang tenaga
honorer.(Sumber : Setdakab Nagan Raya : Nagan Raya dalam angka 2011).
Pengembangan Pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Nagan Rayatelah dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas ,
pendidikan dan pelatihan, pangkat, mutasi jabatan, mutasi antar daerah, dan
34
kompetensi.Dalam pengembangan karir tersebut Pemerintah Kabupaten Nagan
Raya juga telah menerapkanperpaduan antara seleksi oleh Baperjakat dengan
sistem Fit and Propper test. Adapun pejabat Struktural yang telah diangkat dalam
jabatan berdasarkan eselonering periode 2007 – 2011.
Tabel 4.2: Jumlah Pejabat Struktural Yang Diangkat Dalam Jabatan Berdasarkan
Eselonering
TAHUN
JUMLAH PEJABAT STUTURAL YANG DIANGKAT DALAM
JABATAN BERDASARKAN ESELONERING
I II III IV
1 2 3 4 5
2007 0 2 34 46
2008 0 24 112 188
2009 0 6 31 36
2010 0 20 87 150
2011 0 11 77 128
Jumlah 0 63 341 568
(Sumber :Setdakab Nagan Raya: Nagan Raya dalam Angka 2011)
Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten nagan Raya menurut Eselon
berjumlah 981 Eselon diantaranya yaitu jumlah Pegawai Negeri sipil Eselon 2
yang diangkat pada tahun 2011 sebanyak 11 orang total Pegawai Negeri sipil
Eselon 2 saat ini di Kabupaten Nagan Raya sebanyak 63 orang dari jumlah
keseluruhan 2007 – 2011, jumlah Pegawai Negeri sipil Eselon 3 yang diangkat
pada tahun 2011 sebanyak 77 orang total Pegawai Negeri sipil Eselon 3 saat ini di
35
Kabupaten Nagan Raya sebanyak 63 orang dari jumlah keseluruhan 2007 – 2011,
jumlah Pegawai Negeri sipil Eselon 4 yang diangkat pada tahun 2011 sebanyak
128 orang total Pegawai Negeri sipil Eselon 4 saat ini di Kabupaten Nagan Raya
sebanyak 128 orang dari jumlah keseluruhan 2007 – 2011.
Tabel 4.3: Data Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan, Ruang dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2011
Pangkat / Gol. Ruang Jumlah
1
Juru Muda (I/a)
Juru Muda tk.I (II/b) Juru (I/d) Sub Jumlah
33
2
Pengatur Muda (II/a) Pengatur Muda.I(II/b) Pengatur tk. I (II/b)
Sub Jumlah
450
3
Penata Muda (III/a)
Penata Muda tk.I (III/b) Penata ( III/c) Penata tk.I (II/d)
Sub Jumlah
508
4
Pembina (IV/a) Pembina tk.I (IV/b)
Pembina Utama (IV/c) Pembina Utama Muda (IV/d) Sub Jumlah
94
5 Honorer Kontrak Bakti / Sukarela
2409
Jumlah Tahun 2011 3494
(Sumber :Setdakab Nagan Raya : Nagan Raya dalam Angka 2011)
Berdasarkan Tabel diatas jumlah Pegawai Negeri Sipil dan tenaga Kontrak
sebanyak 3.494 orang. Golongan yang jumlah Pegawai Negeri Sipilnya paling
banyak yaitu Golongan III dengan jumlah 508 orang,selanjutnya Golongan II
yaitu 450 orang dan Golongan IV dengan jumlah 94 orang dan yang paling sedikit
36
yaitu Golongan I berjumlah 33 orang, sedangkan jumlah tenaga Kontrak
berjumlah 2409 orang.
Pemutasian juga bisa terjadi secara Demosi yaitu penurunan tingkat posisi
keja, kedudukan jabatan serta penurunan nilai gaji karyawan diwilayah kerja
menurut ketentuan pemerintahan daerah setempat.Di Kbupaten Nagan Raya
jutelah terjadi pemutasian secara Demosi pada tahun 2011 yaitu berjumlah
433Pegawai Negeri Sipil.
Tabel 4.4:Data Pegawai Negeri Sipil yang dimutasi, Ruang dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2011
TAHUN
JUMLAH PEJABAT STUTURAL YANG DIANGKAT DALAM
JABATAN BERDASARKAN ESELONERING
Juru Muda Pengatur Muda Penata Muda Pembina
1 2 3 4 5
2007 33 40 34 46
2008 12 24 46 34
2009 32 26 31 36
2010 22 20 87 42
2011 12 11 77 44
Jumlah 111 121 275 202
(Sumber :Setdakab Nagan Raya : Nagan Raya dalam Angka 2011)
37
4.2 Hasil Penelitian
4.2.1AnalisisTugas dan Fungsi Baperjakat Terhadap Mutasi Jabatan
Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya
Tahun 2011.
Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan para pihak yang
terlibat tugas dan fungsi baperjakat terhadap mutasi Pegawai Negeri Sipil sebagai
berikut : Responden 1 (Pejabat yang berkompeten di Setdakab Nagan Raya)
Menyatakan :
“Tugas dan fungsi Baperjakat adalah sebagai bahan
pertimbangan dalam proses segala sesuatu mengenai perpindahan, pengangkatan, pemberhentian, pelantikan,pensiun semua itu dirapatkan di tim Badan Pertimbangan Jabatan Dan
Kepangkatan.Bahwa mutasi yang dilakukan oleh tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) yaitu
melalui evaluasi dan mekanisme yang ada dan direkap oleh baperjakat, Hasil evaluasi berbentuk pertimbangan Baperjakat dilaporkan ke Bupati Nagan Raya untuk mendapatkan
persetujuan.(wawancara, 10 Oktober 2012).
Dari pernyataan yang disampaikan oleh informan diatas sesuai dengan
Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2000, Tentang Pengangkatan Pegawai
Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, maka Baperjakat melakukan evaluasi dan
rapat atas PNS yang akan dimutasi apakah sesuai dengan aturan dan apakah PNS
yang dimutasi memiliki poin yang terdapat dalam aturan tersebut. Maka baru hal
pemutasian tersebut diputuskan oleh Baperjakat.
Hal yang serupa juga disamaipaikan oleh responden ke 2 ( Pejabat yang
berkompeten di setdakab Nagan Raya)
“Tugas dan fungsi Baperjakat sudah sesuai dengan peraturan yang
ada. Dan ada sistem penilaian terhadap PNS yang akan dimutas i atau diberhentikan sesuai ketentuan,hal tersebut terdapat da l PP.N0.100 Tahun 2000 Tentang pengangkatan Pegawai Neger i
38
Sipil, Pasal 5 dan Pasal 10 yaitu ada persyaratan dalam
pemberhentian dan pengangkatan, pemindahan. Anggota Baperjakat beranggotakan 6 orang daftar personilnya yaitu Ketua Baperjakat dipimpin oleh sekda,Wakil Ketua merangkap anggota
yaitu Asisten III,Sekretaris merangkap anggota Yaitu Kabag Kepegawaian,Asisten II, Asisten I,Inspektorat. Hal tersebut sesua i
dengan Pemerintah No. 100 Tahun 2000 Pasal 15 ayat 2.Akan tetapi dalam hal pemeutasian masih ada hak prerogatif bupati selaku pemimpin daerah Kabupaten Nagan Raya.(Wawancara. 11
Oktober 2012)
Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan kepangkatan (Baperjakat) bertugas
menilai baik buruknya kinerja para pegawai, layak atau tidaknya Pegawai Negeri
Sipil yang dimutasi Di Kabupaten Nagan Raya dengan sistem pengukuran kinerja
yang baik. Hal tersebut sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun
2000 Tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural dalam pasal 5 yaitu
(Persyaratan untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural) dan Pasal 10
(Pegawai PNS yang diberhentikan dari jabatan Struktural), Pasal 15 ayat 2 dari PP
N0. 100 Tahun 2000 yaitudan ada hak prerogatif Bupati Nagan Raya dalam
pemutasian pegawai negeri sipil.
Lain halnya yang disampaikan oleh responden 3 yaitu sebagai berikut :
“Peran Kami dalam Baperjakat terhadap mutasi yaitu memproses evaluasi kinerja Pegawai Negeri Sipil, menilai kinerja PNS, layak
atau tidak PNS dimutasi, dan Rekomendasi dari pimpinan. Pertimbangan Baperjakat sebagai hasil dari evaluasi itu diteruskan
kepada Bupati selaku pengambil keputusan tertinggi daerah untuk memberikan keputusan. Selanjutnya keputusan itu dikembalikan kepada kami untuk diproses pembuatan Surat Keputusan Bupati.
Proses terakhirnya adalah Pelantikan, terkadang disini kami selaku baperjakat hanya memberikan pertimbangan kepada bupati
selanjutnya keputusan ditangan Bupati Nagan Raya. ” (Wawancara, 15 Oktober 2012).
Hal tersebut senada dengan yang sampaikan oleh responden 4 (Anggota
Baperjakat Nagan Raya) yaitu :
39
“Baperjakat sebagai bahan pertimbangan dari usulan daftar
pegawai negeri sipil yang akan dimutasi yang diberkan oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).Semua data yang masuk direkap dan dibahas melalui sidang Baperjakat dan hasilnya
dilaporkan ke bupati untuk mendapatkan Surat Keputusan (SK), dalam pemutasian ada hak prerogatif pimpinan, Hal ini terkadang
terdapat perbedaan terhadap beberapa PNS yang dimutasi, bahwa pns yang dimutasi terkadang sepenuhnya atas dasar pimpinan daerah dan tidak memperhatikan lagi pertimbangan Baperjakat,
sehingga dalam pemetasian terliat tidak sesuainya penempatan kerja dan disiplin ilmu.” (Wawancara, 16 Oktober 2012).
Tugas pokok Baperjakat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Pemerintah No. 100 tahun 2000 Pasal 14 ayat 1 untuk menjamin kualitas dan
objektifitas dalam penegangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dari
jabatan strukturak eselon II ke bawah disetiap instansi dibentuk Badan
Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, hal tersebut agar setiap nama yang
diusulkan untuk dimutasi dapat dinilai oleh tim Baperjakat, tetapi ada hak
prerogatif bupati di Kabupaten Nagan Raya sehingga PNS yang dimutasi diproses
tetapi tidak sepenuhnya dilihat poin-poin pasal 5 dalam Peraturan Pemerintah No.
100 tahun 2000.
Hal yang senada juga disampaikan oleh responden 5 (Mantan Pegawai
Dinas Pertanian Nagan Raya) yaitu:
“Saya sebelumnya bertugas di dinas pertanian Nagan Raya dan dimutasi kesetdakab Nagan Raya sebagai Kasubbag Perencanaan
dan Kesejahteraan pegawai negeri sipil alasanya dimutasi yaitu promosi jabatan berarti kinerja saya bagus selama di dinas
pertanian hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 13 tahun 2002 atas perubahan Peraturan Pemerintah No 100 tahun 2002 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri sipil Dalam Jabatan
Struktural. Mutasi ada secara Fungsional ke Struktural dan sebaliknya,baik secara Diagonal, secara horizontal, maupun
vertikal, serta perpindahan wilayah kerja. (Wawancara, 5 November 2012).”
40
Dapat dilihat tugas Baperjakat dalam pemutasi adanya perpindahan dari
fungsional ke struktural tetapi pemutasian ini jika penulis lihat tidak sesuai
dengan disiplin ilmu, SarjanaPertanian yang bertugas difungsional diposisikan
langsung kestruktural dengan posisi sebagai KasubbagPerencanaan dan
Kesejahteraan pegawai negeri sipil. Hal tersebut terlihat bertentangan dengan
kebutuhan organisasi, dan persyaratan-persyatan dalam pasal 5 poin c di Peraturan
Pemerintah No.100 tahun 2000, tentang Pengangkatan pegawai negeri sipil.
Lain halnya yang disampaikan oleh responden 6(Mantan Kabid
Perkebunan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab.Nagan Raya) yang
menyatakan:
“Saya rasa baperjakat belum sepenuhnya menilai dan
mengevaluasi Pegawai Negeri Sipil yang dimutasi karena banyak PNS yang ditempatkan tidak sesuai dengan keahlian. Pada
kenyataannya orang yang dimutasi di tempatkan pada posisi yang bukan keahliannya. Baperjakat memutasi PNS atas perintah atasan dan semata-mata telah diproses atau disidangkan, sepert i
saya sudah sesuai dengan keahlian saya bertugas di dinas Kehutanan dan Perkebunan sesuai dengan pendidikan saya d i
Ilmu Pertanian lalu tiba-tiba saya dipindahkan menjadi DPB. pada Dinas Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Nagan Raya.Saya rasa Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan
tidak menempatkan Pegawai pada posisi yang tepat (The right man in the right place).(Wawancara, 14 November 2012)”
Hal tersebut diatas kalaw dilihat tejadi pemutasian dari Fungsional ke
Struktural, akan tetapi hal tersebut terlihat berbeda dengan Peraturan Pemerintah
No. 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan
Struktural pasal 5 poin c yaitu :(memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang
ditentukan, bahwa seharusnya pemutasian harus sesuai dengan disiplin ilmu.
41
Dari tanggapan responden bahwa Tugas dan Fungsi baperjakat sudah
sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.100 tahun 2000 tentang pengankatan
pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural akan tetapi ada hak prerogatif Bupati
Nagan Raya yang membuat hasil pemutasian terhadap beberapa PNS berbeda,dan
tidak sepenuhnya dari hasil pertimbanangan Baperjakat, sehingga poin-poin dalam
pasal 5 bisa terabaikan dalam pemutasian di Kabupaten Nagan Raya..
4.3 Pembahasan
4.3.1Analisis Tugas dan Fungsi Baperjakat Terhadap Mutasi Jabatan
Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya
Tahun 2011.
Hasil observasi dan wawancara penulis dengan beberapa responden bahwa
terdapat pandangan yang berbeda tentang tugas dan fungsi baperjakat terhadap
pemutasian pegawai negeri sipil. Sebagian responden di pemerintahan
mengatakan tugas dan fungsi baperjakat selama ini sudah sesuai dengan tugas dan
fungsinya dan dalam prosesnya sudah sesuai prosedur yang ada,tetapi bagi
sebagian responden menilai baperjakat dalam memutasi pegawai negeri sipil tidak
sepenuhnya melakukan evaluasi dan penilaian sehingga pemutasian pegawai tidak
The right man in the right place.
Alasan yang dikemukakan oleh responden tugas dan fungsi baperjakat
sudah sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu : Dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 100 Tahun 2000 sebagaimana yang diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri dalam Jabatan
Struktural. Setiap pemutasian yang dilakukan di Kabupaten Nagan Raya terjadi
42
setelah adanya pertimbangan matang dari Baperjakat.Pemutasian yang dilakukan
sesuai dengan fungsinya melihat kinerja pegawai serta melakukan perpindahan
sesuai dengan kinerja pegawai dari fungsional ke struktural atau sebaliknya ada
juga secara vertikal dan horizontal jika pegawai berprestasi maka dipromosi
jabatan (diberikan jabatan yang lebih tinggi) dan penempatan pegawai sesuai
dengan kebutuhan organisasi yang diangkat berdasarkan pertimbangan
kepangkatan dan pengalaman.
Sedangkan yang menilai tugas dan fungsi baperjakat dalam memutasi
tidak sepenuhnya dilakukan evaluasi dan penilaian, mereka menilai peran
baperjakat dalam proses evaluasi tidak sepenuhnya dijalankan, dan hasil kerja
yang tidak maksimal karena penempatan Pegawai Negeri Sipil dari hasil mutasi
tidak sesuai dengan aturan,hal ini terlihat dari adanya pemutasian pegawai
kejabatan atau posisi kerja tidak sesuai dengan disiplin ilmu.
Berdasarkan dari hasil observasi dan wawancara penulis dengan
responden, penulis setuju dengan pandangan yang ke dua yaitu tugas dan fungsi
baperjakat tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 2002 Pasal 5
poin c yaitu :(memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan) akan
tetapi pegawai yang dimutasi oleh Baperjakat tidak sesuai dengan penempatan,
hal tersebut dilihat dari beberapa pegawai yang dimutasi baik secara
horizontal,vertikal maupun dari jabatan fungsional ke struktural tidak adanya
kesesuaian.Padahal dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok
Kepegawwaian pasal 17 ayat (2) jelas dissebutkan :
“Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan
dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan
43
kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan
untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama,ras atau golongan”.
Hal tersebut adalah mengenai kualifikasi disiplin ilmu,penempatan
pegawai harus profesional yaitu sesuai dengan disiplin ilmu yang diharapkan pada
suatu jabatan.Meskipun pegawai yang dimutasi ke jabatan tinggi yang bukan
ahlinya karena berkinerja baik, maka hal tersebut melanggar Undang-Undang
karena penempatan tidak profesionalisme Hal tersebut ditegaskan kembali dalam
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 2002 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 100 Tahun 2000 tentang
pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural. Dalam pasal 5
berbunyi :
Persyaratan untuk diangkat dalam jabatan struktural adalah : a. Berstatus Pegawai Negeri Sipil b. Serendah-rendahnya menduduki pangkat 1 (satu) tingkat
dibawah jenjangpangkat yang ditentukan. c. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang telah
ditentukan. d. Semua unsur penilaian prestasikerja sekurang-kurangnya
bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
e. Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan dan f. Sehat jasmani dan rohani.
Sangat jelas bunyi pasal 5 pada poin c, salah satu syarat agar seorang
pejabat dapat diangkat dalam jabatan struktural adalah memiliki kualifikasi Dan
tingkat pendidikan yang telah ditentukan.
Dengan demikian bahwa pemutasian yang ditugaskan sebagai bahan
pertimbangan oleh tim Baperjakat sudah sesuai dengan tugas dan fungsinya,
Baperjakat dalam menjalankan tugas sudah sesuai dengan prosedur.Akan tetapi
44
ada hak preogatif (hak yang dimiliki oleh setiap pemimpin tertingi) sehingga
baperjakat hanya sebagai perpanjangan tangan Bupati.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokokKepegawaian yang merupakan manajemen Pegawai Negeri Sipil yang
ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Republik Indones ia Nomor 100
Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil
dalam Jabatan Struktural.Pasal 14 ayat (1) menyatakan.Untuk menjamin kualitas
dan objektifitas dalam pengangkatan,pemindahan dan pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil dalam dan dari jabatan Struktural,Eselon II kebawah disetiap instansi
dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, selanjutnya disebut
Baperjakat. Susunan Keanggotaan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan
Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) tersebut
bertugas memberi pertimbangan kepada bupati Nagan Raya dalam hal :
1. Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian pegawai Negeri Sipil dalam
dan dari jabatan Struktural Eselon II kebawah dilingkungan Pemerintahan
Nagan Raya.
2. Pemberian kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil :
a. Yang menduduki jabatan struktural.
b. Yang menduduki jabatan fungsional.
c. Yang menunjukakn prestasi luar biasa baiknya.
d. Yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara.
45
3. Penunjukan Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti Pendidikan dan
Pelatihan kepemimpinan (DIKLATPIM) fungsional maupun teknis.
4. Perpanjangan batas usia pensiun pegawai negeri sipil yang menduduki
jabatan struktural eselon II dan telah berusia lebih dari 56 tahun dilingkungan
Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya.
5. Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian pegawai negeri Sipil dalam
dan dari jabatan fungsional dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
Menurut Akhyar Efendi (2005.h.20) mengatakan proses mutasi khususnya
dalam pengertian perpindahan PNS antar unit kerja dilingkungan pemerintah
daerah yang sama, juga memperlihatkan kondisi yang belum terpola dengan
mekanisme yang jelas, adil dan transparan,dan kurang terencana.Hampir seluruh
daerah propinsi /kabupaten/kota yang diteliti belum memiliki pola (pattern)
mutasi yang sistematis sesuai dengan kapasitasindividual PNSdan
karakteristik,beban dan volume pekerjaan. Hasilnya, dapat dikatakan bahwa
prinsip ‘the right man in the right place on the right time’ masih sebatas slogan
karena adanya muatan kepentingan dari pejabat tertentu yang mempunyai
kewenangan dibidang kepegawaian ataupun ada interestpribadi yang sangat kuat
terhadap jabatan atau orang yang dipromosikan.Oleh sebab itu pola mutasi atau
aturan main dalam mutasi tidak dapat terujud dibanyak daerah.
Kasimin ( 2008.hlm.60) menyatakan : Promosi memberikan peran penting
bagi setiap pegawai, bahkan menjadi idaman yang selalu dinanti-natikan. Dengan
promosi berarti ada kepercayaan dan pengakuan mengenai kemampuan serta
kecakapan pegawai bersangkutan untuk menduduki suatu jabatan yang lebih
tinggi. Dengan demikian promosi akan memberikan status sosial, weenang
46
(authority), Tanggung jawab (responsibility), setab penghasilan (autcomes), yang
semangkin besar bagi pegawai jika ada kesempatan bagi setiap pegaai
dipromosikan.
Hasil wawancara dan observasi yang dilakukan penulis, maka proses
pemutasian Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Nagan Raya dapat digambarkan
sebagai berikut:
47
Bagan proses pemutasian Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Nagan Raya
(Sumber :diolah dari wawancara dan observasi tahun 2012)
Bupati Bagan Raya
Bupati melakukan koreksi atas data yang dilaporkan oleh baperjakat dan selanjutnya memutuskan kebijakan mutasi atau promosi atas PNS dengan pertimbangan Baperjakat.dan Hak prerogatif Bupati.
Baperjakat
Semua data yang masuk direkab dan dibahas melalui sidang Baperjakat. Hasilnya dilaporkan ke Bupati untuk mendapatkan koreksi dan keputusan.
SKPD Nagan Raya
SKPD mengusulkan nama-nama Pegawai
Negeri Sipil untuk dilakukan evaluasi kenerja
ke Badan Pertimbangan Jabatan dan
Kepangkatan (Baperjakat).
Bagian Kepegawaian
Membantu Baperjakat
dalam melakukan sidang,
menyiapkanSurat
Keputusan (SK) Bupati
tentang pemberhentian
dan pengangkatan
Pegawai Negeri Sipil dalam
Jabatan
Struktural.melaksanakan
acara pelantikan bagi
pegawai yang
dipromosikan
48
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.I. Kesimpulan
Kesimpulan atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yang
berkaitan dengan AnalisisTugas dan Fungsi Baperjakat Pemerintahan Daerah
Terhadap Mutasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Nagan Raya pada
Tahun 2011 yaitu sebagai berikut :
Tugas dan Fungsi baperjakat yang telah terjadi di Kabupaten Nagan Raya
pada tahun 2011 belum berjalan sebagaimana mestinya, dimana Baperjakat belum
sepenuhnya melakukan penilaian terhadap beberapa pegawai yang akan dimutasi
hal tersebut dilihat dari beberapa pegawai yang dimutasi tidak sesuai disiplin
ilmu. Hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun
2000 tentang pengankatan PNS pada pasal 5 poin c (memiliki kualiikasi dan
tingkat pendidikan yang telah ditentukan).
Perihal tersebut dikarenakan Baperjakat hanya menjadi perpanjangan
tangan Bupati Nagan Raya yang mempunyai hak prerogatif, ( selaku pemimpin
tertinggi di daerah). Sehingga pemutasian yang terjadi di Kabupaten Nagan Raya
tidak ‘the right man in the right place on the right time’. Dan perlu pembenahan
dari satuan perangkat kerja daerah.
49
5.2. SARAN
1. Pejabat Pembina Kepegawaian dan Badan Pertimbangan Jabatan dan
Kepangkatan (Baperjakat) Kabupaten Nagan Raya,kiranya dapat
melakukan evaluasi dengan semestinya tanpa memperdulikan adanya
tekanan dari pihak manapun dan memberi pertimbangan kepada PNS
yang dimutasi dengan benar sesuai dengan yang diamanatkan oleh
peraturan Perundang-undangan.
2. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya agar tidak menganut Senioryti
System dan Spoil System karena berakibat kurang baik bagi pelayanan
publik.dan agar dapat melakukan pemutasian sesuai dengan perundang-
undangan sehingga dengan pemutasian yang sehat seperti (Merit System)
yaitu mutasi pegawai yang didasarkan atas landasan yang bersiffat
ilmiah,objektiff dan hasil prestasi kerja dan ditempatkan sesuai disiplin
ilmu maka pelyanan publik akan berjalan dengan semaksimal mungkin.
3. Mahasiswa yang akanmenarikjudul yang sama agar
dapatmelanjutkanpenelitianpenulisini, agar
dapatdijadikansebagaipembelajaranatassegalasesuatukebijakanpemimpin
di suatudaerah, dandapatmengetahuibagaimana proses
badanpertimbanganjabatandankepangkatan yang telahberjalan.
Sehinggadengandilakukannya penelitian terhadap baperjakat, kita dapat
melakukan koreksi atas hasil kebijakannya
sehinggabadanpertimbanganjabatandankepangkatan di kabupatenNagan
Raya menjadilebihbaiklagi.
50
4. MasyarakatNagan Raya diharapkan agar dapatmengetahu serta
memahamii
apatugasdanfungsiBadanpertimbanganJabatandanKepangkatnsehinggabis
amelakukanprotesataukritikankepadapemerintahjikaditemukanadanyaketi
daksesuaianantaratugasdanfungsibaperjakatdengan yang
berjalandipemerintahan agar dapatberjalansebagaimanamestinya.
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku-buku
Akhyar Effendi. 2005. Proses Mutasi, Bumi Aksara. Jakarta.
Azwar.2005. Metodelogi Penelitian, Pustaka Pelajar.2005. Jakarta.
Hasibuan Malayu S.P. 2008a.Manajemen Sumber daya Manusia,Bumi
Aksara. Jakarta.
Hasibuan Malayu S.P. 2008b. Sebab- sebab Mutasi, Bumi askara, Jakarta. Narbuko Kholid. 1996. Metodelogi Penelitian, Jakarta.
Nur Budianto, 2002. Profil Pegawai Negeri Sipil Menuju Indonesia Baru
Universitas Sriwijaya, Palembang. Siagian. 2001. Manfaat Pelaksanaan Mutasi. Bumi askara, Jakarta.
Simamora.2000. Pemutasian, PT. Graha Ilmu, Jakarta.
Simamora. 2006. Manajemen Sumber Daya Manusia,PT. Graha Ilmu.
Jakarta.
Siswanto Sunarno, 2006.Hukum pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar
Graik, Jakarta. Siswanto. 2003. Manajemen Tenaga Kerja, PT. Bumi Askara. Jakarta.
Soehartono Irawan. 2008. Metodelogi Penelitian. Jakarta.
Internet
Akhyar Efendy. 2005, Mutasi disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. http://repositori.usu.ac.id, (Diakses tanggal 25/10/2012).
Alek S Nitisemito. 1982. Pengaruh Mutasi terhadap semangat kerja pegawai negeri sipil. http://repositori.usu.ac.id, (Diakses tanggal 25/10/2012).
Nitisemo. 2002. Profil Pegawai Negeri Sipil Indonesia Baru. Univesitas
Sriwijaya, Palembang, http://repositori.usu.ac.id, (Diakses tanggal
27/10/2012).
R.A.Siagian. 2010. Mutasi pegawai negeri sipil, http://repositori.usu.ac.id,
(Diakses tanggal 25/10/2012).
Supardi H. 2011, kredibilitas dalam penelitian kualitatif. http://repositori.usu.ac.id, (Diakses tanggal 25/10/2012).
Wirardi. 2010. Carapedia. Pengertian Analisis, File///F/info2056.html. (Diakses tanggal 8/12/2012).
B. Undang-undang
Undang-undangNomor 4 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten
Aceh. Undang-undang Nomor 43 pasal 4 Tahun 1999 tentang perubahan atas
Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1997. Tentang pokok-pokok kepegawaian.
Peraturan Pemerintah. Nomor 100 Tahun 2000. Tentang Pengangkatan
Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural.
Peraturan Pemerintah Nomor100 Tahun 2000 Pasal 4 ayat 1 Tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Pasal 1 huruf a, Tahun 1951. Tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Tetap.
Peraturan Pemerintah Nomor 43. Tahun 1999, Pasal 7 Tentang Pokok- pokok Kepegawaian.
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Atas Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2002, Tentang Pengangkatan Pegawai
Negeri Sipil Dalam Jabatan Strktural.
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Pasal 5, Tentang pengangkatan
Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural.
Peraturan Menteri Nomor 184/PMK.01/2010. Tentang Organisasi dan Tata Kerja.
D.Skripsi
Adwina. 2011. Kebijakan Mutasi Pegawai Negeri sipil di pemerintahan Kabupaten Aceh Barat. Skripsi/ tugas akhir. Universitas Teuku Umar,
Meulaboh.
Kasimin, 2008. Tinjauan Hukum Adm Negara terhadap Mekanisme Pengangkatan
PNS dalam Jabatan Struktural dan Manajemen Pengembangan Karir Pegawai dilingkungan Sekretariat Daerah Propinsi Jambi.
Semarang.Skripsi/ Tugas akhir. Universitas diponogoro.http://eprints.undip.ac.id. (Diakseses 3/11/2012).
Sumarwoto. 2006. Rotasi dan Mutasi Pejabat Sebagai Sarana Pembinaan dan pengembangan Karir Pegawai. Jakarta. http://www.setneg.go.id.
(diakses tanggal 25/10/2012). Siagian. 2010. Pengaruh Mutasi Teerhadap Semangat Kerja Pegawai Negeri Sipil
Pada Dinas Tegana Kerja Transmigrasi dan Sosial Daeerah Kabupaten Tapanuli Selatan.Skripsi/ Tugas akhir. Universitas Sumatra Utara.
http:repository.ac.id. (Diakses tanggal 27 oktober 2012).
Top Related