Disajikan oleh : Siti Hamidah, S.H., MM dan Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H., M.Kn
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
PENGANTAR HUKUM INDONESIA
www.themegallery.com
2Disajikan oleh : Siti Hamidah, S.H., MM dan Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H., M.Kn
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
PRINSIP GOOD GOVERNANCE
PENDAHULUAN
PERBUATAN PEMERINTAH
ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK
www.themegallery.com
3Disajikan oleh : Siti Hamidah, S.H., MM dan Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H., M.Kn
PENDAHULUAN
www.themegallery.com
4Disajikan oleh : Siti Hamidah, S.H., MM dan Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H., M.Kn
ISTILAH HUKUM ADMINISTRASI
Civil Law berasal dr kata “Administratief Recht” atau “Bestuurs Recht”
Common Law berasal dr kata “Administrative Law”
Administratief = Bestuurs artinya : lingkungan kekuasaan/kegiatan atau tindakan pemerintahan di luar kegiatan/kekuasaan atau tindakan yg bersifat legislatif dan yudisiil.
www.themegallery.com
5Disajikan oleh : Siti Hamidah, S.H., MM dan Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H., M.Kn
PENGERTIAN HAN
Menurut VAN WIJK KONIJNENBELT, Hukum Administrasi adalah :“Hukum administrasi mrpk instrumen yuridis yg memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam pengendalian tsb dgn tujuan terdapatnya suatu perlindungan hukum”
Dr pengertian tsb, diambil unsur2 Hukum Administrasi sbb :
1. Instrumen yuridis sbg sarana2. Pengendalian o/ pemerintah3. Partisipasi masyarakat4. Perlindungan hukum
www.themegallery.com
6Disajikan oleh : Siti Hamidah, S.H., MM dan Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H., M.Kn
RUANG LINGKUP HAN
Ruang lingkup HAN bergantung pd perkembangan sistem pemerintahan sejak zaman terdahulu sampai saat ini, atau dr pendapat para sarjana dlm bidang hk. Administrasi.
Setiap negara berbeda dlm mengatur ruang lingkup HAN, disebabkan o/ ide negara yg dianutnya yg akan mewujudkan bentuk negara & sistem pemerintahan
www.themegallery.com
7Disajikan oleh : Siti Hamidah, S.H., MM dan Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H., M.Kn
TEORI EKAPRAJA (EKATANTRA)
Dianut di negara2 di Eropa antara abad ke 14 & ke 15 melalui sistem pemerintahan Monarkhi Absolut, dimana seluruh kekuasaan negara berada dlm 1 tangan, yakni raja.
Raja mjd pembuat peraturan (legislatif), menjalankan (eksekutif), serta mempertahankan dlm arti engawasi (yudikatif).
www.themegallery.com
8Disajikan oleh : Siti Hamidah, S.H., MM dan Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H., M.Kn
TEORI DWIPRAJA (DICKOTOMI/DWITANTRA)
HANS KELSEN, membagi kekuasaan negara mjd 2 bagian yaitu :1. Legis Latio mrpk “law creating function”; dan2. Legis Executio mrpk fungsi melaksanakan the constitution beserta seluruh UU yg ditetapkan o/ legislatifHANS KELSEN membagi kekuasaan administratif tsb mjd 2 bidang :1. Political function (Goverment)2. Administrative function (Bestuur)
HANS NAWIASKY, membagi seluruh kegiatan negara mjd 2 bag. Yaitu :1. Normgebung pembentuk norma2 hukum termasuk pengundangannya2. Noemvolisichung atau fungsi eksekutif
www.themegallery.com
9Disajikan oleh : Siti Hamidah, S.H., MM dan Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H., M.Kn
TEORI TRI PRAJA
Abad 17, JOHN LOCKE, mengenalkan ttg pembagian kekuasaan (Distribution of power) :1. Kekuasaan legislatif, kekuasaan u/ membuat perat. Per-UU-an2. Kekuasaan eksekutif, kekuasaan u/ melaksanakan perat. Per- UU-an termasuk kekuasaan pengadilan (yudikatif)3. kekuasaan federatif, kekuasaan diluar kekuasaan legislatif & eksekutif, misal kekuasaan mengadakan hub. Antara alat2 negara baik scr intern maupun ekstern
Abad 17, MONTESQUIEU, menyempurnakan teori JOHN LOCKE, melalui teori pemisahan kekuasaan (yg o/ IMMANUEL KANT diberi nama “Teori Trias Politika”) :1. La puissance legislative (Kekuasaan legislatif), yg dijalankan o/ parlemen2. La puissance executive (Kekuasaan eksekutif), yg dijalankan o/ raja3. La puissance de juger (Kekuasaan yudikatif), yg dijalankan o/ pengadilan
www.themegallery.com
10Disajikan oleh : Siti Hamidah, S.H., MM dan Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H., M.Kn
TEORI CATUR PRAJA
Tahun 1926, VAN VOLLEN HOVEN, mengenalkan ttg Teori Sisa, yg membagi kekuasaan/fungsi pemerintah mjd 4 :
1. Fungsi bestuur / fungsi pemerintah memp. Tgs yg luas yaitu tdk hanya melaksanakan UU, tp jg mencampuri urusan kehidupan masyarakat dlm bid. Poleksosbud.
2. Fungsi Politie fungsi u/ melaksanakan pengawasan scr preventif u/ memaksa penduduk suatu wil. u/ mentaati ketertiban hukum serta mengadakan penjagaan agar tata tertib dalam masyarakat terpelihara.
3. Fungsi Justitie fungsi pengawasan yg represif agar perselisihan dpt diselesaikan mell. lembaga peradilan.
4. Fungsi Regelaar memastikan semua peraturan yg dibuat memp. Daya ikat thd masyarakat.
www.themegallery.com
11Disajikan oleh : Siti Hamidah, S.H., MM dan Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H., M.Kn
TEORI PANCA PRAJA
Th. 1951, DR. JR. STELLINGA, menyempurnakan teori VVH dgn membagi fungsi pemerintahan mjd 5 :
1. Fungsi Wetgeving (per-UU-an)2. Fungsi Bestuur (pemerintahan)3. Fungsi Politie (kepolisian)4. Fungsi Rechtspraak (peradilan)5. Fungsi Burgers (kewarganegaraan)
LEMAIRE, jg menyempurnakan teori VVH dgn membagi fungsi pemerintahan mjd 5 :
1. Fungsi Bestuursaorg (penyelenggaraan kesejahteraan umum)
2. Fungsi Bestuur (pemerintahan dlm arti sempit)3. Fungsi Politie (kepolisian)4. Fungsi Justitie (kekuasaan mengadili)5. Fungsi Regelaar (kekuasaan mengatur)
www.themegallery.com
12Disajikan oleh : Siti Hamidah, S.H., MM dan Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H., M.Kn
TEORI SAD PRAJA
WIRJONO PROJODIKORO, dgn berdasar pd UUD 1945, mengemukakan bahwa kekuasaan pemerintahan tdr dr 6 fungsi :
1. Fungsi/kekuasaan Pemerintah2. Fungsi/kekuasaan Perudangan3. Fungsi/kekuasaan Pengadilan4. Fungsi/kekuasaan keuangan5. Fungsi/kekuasaan Hub. LN6. Fungsi/kekuasaan Hankam Umum
www.themegallery.com
13Disajikan oleh : Siti Hamidah, S.H., MM dan Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H., M.Kn
RUANG LINGKUP HAN MENURUT UUD 1945
Dasar :1. Pembukaan UUD 1945 alinea IV
Indonesia menganut prinsip Negara Hukum yg dinamis atau “Welfare State” (Negara kesejahteraan), dgn kewajiban menjamin kesejahteraan sosial masyarakat; Prinsip keadilan sosial bg seluruh rakyat Indonesia.
2. Ps. 33 & 34 UUD 1945 Pemerintah menjamin setinggi-tingginya kemakmuran rakyat serta memelihara fakir miskin & anak terlantar juga BARA-K yg terkandung didalamnya serta yg mjd hajat hidup orang banyak dikuasai o/ negara dlm menjalankan tugas membangun kesejahteraan sosial.
Ruang lingkup HAN berdasar UUD 1945 : pemerintah melakukan pengaturan dlm kegiatan2 masyarakat mell. Pemberian ijin, lisensi, dispensasi, dll, termasuk pencabutan HAT u/ kepentingan umum, serta melakukan “Freies Ermessen” (tindakan spontanitas dlm rangka melaksanakan asa kebijakan) lembaga Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), sbg lembaga yg mengadili apabila tjd perbenturan kepentingan antara pemerintah dgn masyarakat.
www.themegallery.com
14Disajikan oleh : Siti Hamidah, S.H., MM dan Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H., M.Kn
SUMBER HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
1. Sumber Hukum Dalam Arti Materiildipengaruhi beberapa faktor:a. Faktor Sosiologisb. Faktor Filosofisc. Faktor Historis
2. Sumber Hukum Dalam Arti Formila. Peraturan Per-UU-anb. Yurisprodensic. Konvensid. Hukum Kebiasaan/Hukum Adate. Hukum Internasionalf. Doktring. Keputusan TUN
www.themegallery.com
15Disajikan oleh : Siti Hamidah, S.H., MM dan Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H., M.Kn
Peraturan Per-UU-an TAP MPRS No.XX/MPRS/19661. UUD 19452. Tap MPR3. UU/Perpu4. PP5. Kepres6. Peraturan Pelaksana Lainnya TAP MPR No. III/MPR/20001. UUD 19452. Tap MPR3. UU4. Perpu5. PP6. Kepres7. Perda UU No.10 Tahun 20041. UUD 19452. UU/Perpu3. PP4. Peraturan Presiden5. Perda
www.themegallery.com
16Disajikan oleh : Siti Hamidah, S.H., MM dan Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H., M.Kn
Yurisprudensi Keputusan-keputusan Hakim terdahulu yang selalu diikuti hakim kemudian dalam perkara yang sama.
Dalam hal iniKeputusan Hakim TUN/HAN Konvensi
Kebiasaan-kebiasaan yang timbul dalam praktek ketatanegaraan
Hukum Kebiasaan/Hukum Adat Hukum Kebiasaan, dalam hal ini yang sering digunakan dalam praktek oleh pejabat administrasi negara (tidak tertulis) Hukum Adat (tertulis dan tidak tertulis) dalam bidang admnistrasi negara
www.themegallery.com
17Disajikan oleh : Siti Hamidah, S.H., MM dan Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H., M.Kn
Hukum Internasional Berupa Traktat :
Bilateral Multilateral :
- terbuka- tertutup
Doktrin :Pendapat pakar di bidang HAN.
Doktrin berlaku jika diterima masyarakat dan tidak berlaku jika sudah tidak diterima masyarakat. Jadi tidak perlu diundangkan dan dicabut keberlakuannya.
www.themegallery.com
18Disajikan oleh : Siti Hamidah, S.H., MM dan Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H., M.Kn
Keputusan TUN
Unsur-unsurnya:1. Penetapan tertulis2. Dikeluarkan oleh Pejabat TUN3. Berisi tindakan TUN4. Berdasarkan Per-UU-an yang berlaku5. Bersifat Kongkrit,Individual dan final6. Menimbulkan akibat Hukum7. Bagi orang/Badan Hukum Perdata
www.themegallery.com
19Disajikan oleh : Siti Hamidah, S.H., MM dan Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H., M.Kn
Hubungan HAN dengan HTN VVH badan2 kenegaraan memperoleh wewenang
dr HTN & menggunakan wewenangnya harus berdasar pd HAN
ROMEYN HTN menyinggung dasar2 dr negara HAN mengenai pelaksanaan tehnisnya
HAN & HTN sama2 mempelajari negara, akan tetapi HAN scr khusus mempelajari negara dlm kedaan bergerak, sedangkan HTN mempelajari negara dlm keadaan diam.
Dr segi historis, bahwa sebelum abad ke 19, HAN menyatu dgn HTN, akan tetapi setelah abad ke 19, HAN berdiri sendiri.
www.themegallery.com
20Disajikan oleh : Siti Hamidah, S.H., MM dan Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H., M.Kn
HUB. HAN DGN HUKUM PERDATA
Paul Scholten Hukum administrasi Negara dan Hukum Perdata bersinggungan :
1. Pada waktu terjadi adopsi kaidah hukum perdata menjadi kaidah HAN
2. Apabila badan AN melakukan perbuatan-perbuatan yang dikuasai oleh hukum perdata
3. Apabila suatu kasus dikuasai oleh hukum perdata dan HAN, maka diselesaikan dengan HAN
www.themegallery.com
21Disajikan oleh : Siti Hamidah, S.H., MM dan Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H., M.Kn
HUB. HAN DGN HUKUM PIDANA
UTRECHT :Hukum pidana memberi sanksi istimewa baik atas pelanggaran kaidah privat maupun atas pelanggaran kaidah hukum publik yang telah ada.
REMEYN :Hk. Pidana sbg hk pembantu bg HAN, krn penetapan sanksi pidana mrpk salah 1 sarana u/ menegakkan HAN.
www.themegallery.com
22Disajikan oleh : Siti Hamidah, S.H., MM dan Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H., M.Kn
Admnistrasi Negara harus hanya menjalankan politik negara UUD, UU, Keputusan-keputusan pemerintah
Ilmu Politik Administrasi sebagai tempat pemusatan kekuasaan negara. Oleh karena itu Administrasi Negara secara politis tidak boleh dipecah-pecah
HUB. HAN DGN ILMU POLITIK
www.themegallery.com
23Disajikan oleh : Siti Hamidah, S.H., MM dan Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H., M.Kn
PERBUATAN PEMERINTAH
www.themegallery.com
24Disajikan oleh : Siti Hamidah, S.H., MM dan Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H., M.Kn
MACAM-MACAM PERBUATAN PEMERINTAH
1. Golongan yg bukan perbuatan hukum (Feitelijke Handelingen)
2. Golongan perbuatan hukum (Rechts Handelingen)
www.themegallery.com
25Disajikan oleh : Siti Hamidah, S.H., MM dan Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H., M.Kn
Golongan yg bukan perbuatan hukum (Feitelijke Handelingen)
Adalah suatu tindakan penguasa (pemerintah) thd masyarakat yg tdk mempunyai akibat hukum.
Misal :1. Walikota mengundang masyarakat
menghadiri HUT kotanya;2. Presiden mengunjungi panti asuhan
www.themegallery.com
26Disajikan oleh : Siti Hamidah, S.H., MM dan Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H., M.Kn
Golongan perbuatan hukum (Rechts Handelingen)
Suatu tindakan/perbuatan administrasi yg dilakukan o/ pemerintah dgn maksud menimbulkan akibat hukum.
Terdiri dr 2 golongan :
1. Perbuatan hukum bersifat privatada 2 pendapat :I. PAUL SCHOLTEN badan/pejabat TUN tdk bs menggunakan hk privat dlm menjalankan tgs pemerintahan, krn sifat hk. Privat mengatur hub. Hk antara 2 pihak yg bersifat perorangan & seimbang kedudukannya, misal : JB, TM, SM, dllII. KRANENBURG, KRABBE, VEGTING, DONNER, HUART badan/pejabat TUN dapat menggunakan hk privat dlm menjalankan tgs pemerintahan ttt.
2. Perbuatan hukum bersifat publik berupa perbuatan atau tindakan hukum administrasi atau tata usaha negara yg dilakukan oleh badan/pejabat TUN, & bukan perbuatan/tindakan hukum publik laiinya, misal tindakan dlm hk. Pidana.
www.themegallery.com
27Disajikan oleh : Siti Hamidah, S.H., MM dan Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H., M.Kn
ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK
www.themegallery.com
28Disajikan oleh : Siti Hamidah, S.H., MM dan Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H., M.Kn
HAKEKAT ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK
Merupakan pedoman2 yg bersifat umum yg mempunyai nilai hukum atau minimal mempunyai nilai penentu (ikut menentukan) dalam suatu perbuatan pemerintahan.
Bersifat tidak tertulis dalam suatu bentuk perat. Per-UU-an.
www.themegallery.com
29Disajikan oleh : Siti Hamidah, S.H., MM dan Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H., M.Kn
Di Indonesia pertama kali diperkenalkan o/ Prof. Kuntjoro Purbopranoto, yg tdr dr 13 asas :
1. Asas kepastian2. Asas keseimbangan3. Asas kesamaan4. Asas bertindak cermat5. Asas motivasi 6. Azas jangan mencampuadukkan kewenangan7. Asas fair play8. Asas keadilan dan kewajaran9. Azas menangapi pengharapan yang wajar10. Azas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang
batal11. Azas perlindungan atas pandangan hidup12. Azas kebijaksanaan13. Azas penyelenggaraan kepentingan umum
www.themegallery.com
30Disajikan oleh : Siti Hamidah, S.H., MM dan Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H., M.Kn
PRINSIP GOOD GOVERNANCE
www.themegallery.com
31Disajikan oleh : Siti Hamidah, S.H., MM dan Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H., M.Kn
Arti Good dalam Good Governance mengandung 2 (dua) pengertian:
Pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan ataukehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial
Kedua, aspek-aspek fungsional dan pemerintahan yang efektif dan eficien dalam pelaksanaan tugas-tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu tersebut
www.themegallery.com
32Disajikan oleh : Siti Hamidah, S.H., MM dan Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H., M.Kn
Prasyarat ImplementasiGood Governance
Pertama, perubahan internal organisasi, yang meliputi: Poster organisasi yang ramping dan efektif Peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur Dan teknologi
Kedua, keterlibatan institusi-institusi kemasyarakatan baik secara langsung
www.themegallery.com
33Disajikan oleh : Siti Hamidah, S.H., MM dan Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H., M.Kn
MENURUT UNDP : ada 10 (sepuluh)PRINSIP GOOD GOVERNANCE
1. Participation2. Law enforcement3. Transparancy4. Equality5. Responsiveness6. Accontability7. Eficiency and Efectiveness8. Professionalism9. Vision10.Supervision
www.themegallery.com
34Disajikan oleh : Siti Hamidah, S.H., MM dan Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H., M.Kn
Dari unsur tersebut, jika disederhanakan, pada prinsipnya karakteristik Good Governance meliputi :
1. Demokrasi2. Transparansi3. Responsif4. Akuntabilitas
www.themegallery.com
35Disajikan oleh : Siti Hamidah, S.H., MM dan Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H., M.Kn
Saat ini terjadi pergeseran konsep dari Good Governance (GG) menjadi Democratic Governance (DG)
Diperlukan karakter pemimpin yang Good and Democratic Governance
Meningkatnya kesadaran masyarakat atas hak-hak demokrasinya dan menuntut terwujudnya pemerintahan yang demokratis
www.themegallery.com
36Disajikan oleh : Siti Hamidah, S.H., MM dan Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H., M.Kn
Good Governance (GG) memiliki 3 tiga pilar utama:
1. Pemerintah2. Civil society3. Swasta
Implikasi GG mekanisme “pasar” menyebabkan kekuatan swasta (kapital-global) mendominasi dan menghegemoni semua aspek kehidupan sehingga demokratisasi masyarakat sipil terhambat
www.themegallery.com
37Disajikan oleh : Siti Hamidah, S.H., MM dan Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H., M.Kn
Demoktaric Governance (DG) Pilar Utama :GG Plus
1. Good Governance 2. Demokratisasi3. HAM
www.themegallery.com
38Disajikan oleh : Siti Hamidah, S.H., MM dan Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H., M.Kn
ASAS-ASAS UMUM PENYELENGGARA NEGARA : Psl. 3 UU 28/1999 tentang PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME
1. Asas Kepastian Hukum; 2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; 3. Asas Kepentingan Umum; 4. Asas Keterbukaan; 5. Asas Proporsionalitas; 6. Asas Profesionalitas; dan 7. Asas Akuntabilitas.
www.themegallery.com
39Disajikan oleh : Siti Hamidah, S.H., MM dan Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H., M.Kn
Keterangan :
1. Asas Kepastian Hukum asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.
2. Asas Tertib Penyelenggara Negara asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.
3. Asas Kepentingan Umum asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
4. Asas Keterbukaan asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
5. Asas Proporsionalitas asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.
6. Asas Profesionalitas asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Asas Akuntabilitas asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
www.themegallery.com
40Disajikan oleh : Siti Hamidah, S.H., MM dan Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H., M.Kn
ASAS-ASAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH : Psl 20 UU 32/2004 tentang PEMERINTAHAN DAERAH
1. asas kepastian hukum;2. asas tertib penyelenggara negara;3. asas kepentingan umum;4. asas keterbukaan;5. asas proporsionalitas;6. asas profesionalitas;7. asas akuntabilitas;8. asas efisiensi; dan9. asas efektivitas.
Asas Umum Penyelenggaraan Negara dalam ketentuan ini sesuai dengan UU 28/1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme, ditambah asas efisiensi dan asas efektivitas.
Disajikan oleh : Siti Hamidah, S.H., MM dan Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H., M.Kn
www.themegallery.com
Top Related