BAB III
UPAYA HUKUM YANG DITEMPUH OLEH AHLI WARIS KORBAN
KECELAKAAN AIR ASIA QZ8501 UNTUK MENDAPATKAN
GANTI KERUGIAN
3.1 Perjanjian Asuransi dalam Perjanjian Pengangkutan Udara
Definisi asuransi diungkapkan oleh Muhammad Muslehuddin adalah suatu
persediaan yang disiapkan oleh sekelompok orang, yang bisa tertimpa kerugian,
guna menghadapi kejadian yang tidak dapat diramalkan, sehingga bila kerugian
tersebut menimpa salah seorang di antara mereka, maka beban kerugian tersebut
akan disebarkan ke seluruh kelompok.30
Dari definisi asuransi sebagaimana
tersebut di atas terkandung makna bahwa asuransi adalah suatu peralihan risiko
berupa kerugian yang mungkin menimpa akibat suatu peristiwa yang sebelumnya
tidak diduga terjadi. Dalam KUHD mendefinisikan asuransi terdapat dalam Pasal
246 KUHD, yang menentukan sebagai berikut:
Pertanggungan adalah suatu perjanjian (timbal-balik) dengan mana
seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan
menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya, karena
suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan
yang mungkin akan dideritanya, suatu peristiwa tak tentu.
Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun
2014 tentang Perasuransian (selanjutnya disebut UU No. 40 Tahun 2014),
mengartikan asuransi sebagai berikut:
Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu
perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan
premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :
30
Muhammad Muslehuddin, Menggugat Asuransi Modern, Lentera Basritama, Jakarta,
2009, hal. 3.
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT UDARA TERHADAP JATUHNYA PESAWAT AIR ASIA DENGAN NOMOR PENERBANGAN QZ8501
EVITA KARINA PUTRI
a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena
kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau
tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita
tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang
tidak pasti; atau
b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung
atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan
manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil
pengelolaan dana.
Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 2014 jo
Pasal 246 KUHD, bahwa asuransi adalah suatu perjanjian, namun kedua peraturan
perundang-undangan tersebut tidak mengatur lebih lanjut tentang definisi
perjanjian. Oleh karena itu sebagaimana Pasal 1 KUHD, yang menentukan bahwa
”Selama dalam Kitab Undang-undang ini terhadap Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata tidak diadakan penyimpangan khusus, maka Kitab Undang-undang
Hukum Perdata berlaku juga terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam Kitab
Undang-undang ini”. Hal ini berarti bahwa perjanjian yang dimaksud adalah
sebagaimana diatur dalam Buku III BW tentang Perikatan.
Asuransi sebagai suatu perjanjian, maka agar mengikat pihak-pihak harus
dibuat memenuhi syarat sahnya perjanjian. Mengenai syarat sahnya perjanjian
diatur dalam Pasal 1320 BW, namun dalam perjanjian asuransi selain syarat
umum sebagaimana Pasal 1320 BW juga ada syarat khusus, sehingga syarat-
syarat sahnya asuransi adalah sebagai berikut :31
1. Adanya persetujuan kehendak. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
mengandung makna para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau
ada kesesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing,
yang dilahirkan oleh para pihak dengan tidak ada paksaan, kekeliruan dan
penipuan. Perihal sepakat dalam perjanjian, tunduk pada asas konsensual,
maksudnya sepakat kedua belah pihak telah melahirkan perjanjian.
31
Abdulkadir Muhammad 2, Hukum Asuransi Indonesia,Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011
hal. 49-54
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT UDARA TERHADAP JATUHNYA PESAWAT AIR ASIA DENGAN NOMOR PENERBANGAN QZ8501
EVITA KARINA PUTRI
2. Wewenang melakukan perbuatan hukum. Cakap untuk membuat suatu
perikatan. Cakap (bekwaam) merupakan syarat umum untuk dapat
melakukan perbuatan hukum secara sah yaitu harus telah dewasa, sehat akal
pikiran dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk
melakukan suatu perbuatan hukum tertentu. Sebagaimana Pasal 1329 BW,
bahwa tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia
dinyatakan tidak cakap untuk hal itu. Menurut Pasal 1330 BW, bahwa yang
tak cakap untuk membuat persetujuan adalah; anak yang belum dewasa;
orang yang ditaruh di bawah pengampuan.
3. Ada benda yang di pertanggungkan. Suatu hal tertentu. Suatu hal tertentu
dalam perjanjian adalah adanya barang yang dijadikan obyek perjanjian.
Menurut Pasal 1333 BW, barang yang menjadi obyek suatu perjanjian harus
tertentu, setidak-tidaknya harus tertentu, setidak-tidaknya harus ditentukan
jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan asalkan saja
dikemudian hari dapat ditentukan atau diperhitungkan.
4. Ada kausa yang diperbolehkan. Suatu sebab yang diperkenankan. Suatu
sebab yang diperkenankan maksudnya bahwa suatu perjanjian tanpa sebab,
atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah
mempunyai kekuatan. Hal ini berarti bahwa dalam perjanjian yang dibuat
mungkin terjadi yaitu perjanjian tanpa sebab, perjanjian dengan suatu sebab
yang palsu atau terlarang, dan perjanjian dengan suatu sebab yang
diperkenankan.
5. Kewajiban pemberitahuan. Kewajiban pemberitahuan, sebagai syarat
khusus dalam perjanjian asuransi diatur dalam Pasal 251 KUHD, yang
menentukan:
Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak
memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh tertanggung, betapapun
itikad baik ada padanya yang demikian sifatnya, sehingga, seandainya si
penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu
tidak ditutup atau tidak akan ditutup dengan syarat-syarat yang sama,
mengakibatkan batalnya pertanggungan.
Kewajiban pemberitahuan pada Pasal 251 KUHD jo Pasal 31 UU No. 40
Tahun 2014 baik tertanggung maupun penanggung mempunyai kewajiban untuk
memberikan informasi yang benar, tidak palsu atau tidak menyesatkan. Polis
dalam perjanjian asuransi adalah ”dokumen yang memuat kontrak antara pihak
yang ditanggung dengan perusahaan asuransi. ia dapat berupa secarik kertas kecil,
suatu perjanjian singkat tidak rumit”.32
Polis berupa dokumen yang memuat
kontrak yang berarti bahwa dalam polis terdapat suatu klausula-klausula yang
32
Muhammad Muslehuddin, Op. Cit., hal. 110.
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT UDARA TERHADAP JATUHNYA PESAWAT AIR ASIA DENGAN NOMOR PENERBANGAN QZ8501
EVITA KARINA PUTRI
berhubungan dengan hak dan kewajiban serta risiko yang dijamin maupun risiko
yang tidak dijamin dan penyelesaian sengketa jika terjadi. Mengenai keberadaan
polis dalam asuransi, Purwosutjipto mengemukakan sebagai berikut:33
Perjanjian pertanggungan itu bersifat konsensual, tetapi Pasal 255
KUHD mengharuskan pembuatan perjanjian pertanggungan itu dalam suatu
akta yang disebut polis.jadi polis merupakan tanda bukti adanya perjanjian
pertanggungan, tetapi bukan merupakan unsur dari perjanjian
pertanggungan. Dengan tidak adanya polis perjanjian pertanggungan tidak
menjadi batal, kecuali beberapa jenis pertanggungan misalnya: Pasal 272,
280, 603, 606 dan 615 KUHD.
Jadi selama tidak dikecualikan oleh Pasal 272, 280, 603, 606 dan 615 KUHD,
maka perjanjian asuransi meskipun belum ada polisnya adalah mengikat kedua
belah pihak. Polis itu hanya merupakan bukti tertulis, tanpa adanya polis-pun
selama tertanggung dapat membuktikan bahwa telah terikat dalam suatu
perjanjian asuransi, misalnya bukti pembayaran premi asuransi, maka asuransi
tersebut mengikat kedua belah pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang.
Dengan demikian fungsi polis adalah sebagai bukti telah terjadi suatu perjanjian
asuransi. Hal ini sesuai pula dengan Pasal 257 KUHD yang menentukan sebagai
berikut:
Perjanjian pertanggungan ada seketika setelah hal itu diadakan; hak mulai saat
itu, malahan sebelum Polis ditandatangani. dan kewajiban kedua belah pihak
dari penanggung dan dari tertanggung berjalan.
Pengadaan perjanjian itu membawa kewajiban penanggung untuk
menandatangani polis itu dalam waktu yang ditentukan dan menyerahkannya
kepada tertanggung.
Sebagai suatu perjanjian, maka tidak bedanya dengan perjanjian pada umumnya
yaitu terjadi pada saat kedua belah pihak mencapai kata sepakat, bahkan dalam
33
Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (Hukum Pertanggungan),
Djambatan, Jakarta, 2001, hal. 62.
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT UDARA TERHADAP JATUHNYA PESAWAT AIR ASIA DENGAN NOMOR PENERBANGAN QZ8501
EVITA KARINA PUTRI
asuransi, bahwa asuransi telah terjadi dan mengikat pada saat ditutup, meskipun
polis belum ditandatangani dan diserahkan oleh penanggung kepada tertanggung.
Memperhatikan definisi asuransi yang terdapat pada uraian Pasal 246
KUHD dan Pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 2014 sebagaimana diatas dapat
dijelaskan bahwa terkandung empat unsur yang terlibat dalam asuransi, yaitu34
:
1. ada pihak-pihak;
2. peralihan resiko dari tertanggung kepada penanggung;
3. peristiwa yang tidak tentu (evenement);
4. ganti kerugian.
Dalam asuransi terdapat pihak-pihak, pihak penanggung yaitu perusahaan
asuransi dan pihak tertanggung. Adanya dua pihak tersebut, berarti perjanjian
asuransi termasuk perjanjian timbal balik. Perusahaan asuransi adalah perusahaan
yang bertindak sebagai penanggung risiko yang dalam menjalankan usahanya
berhubungan langsung dengan tertanggung atau melalui pialang asuransi.
Pengertian risiko dalam asuransi adalah “ketidakpastian akan terjadinya suatu
peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian ekonomis”.35
Dengan demikian tujuan asuransi adalah untuk mengalihkan risiko adanya
ancaman bahaya terhadap harta kekayaan atau terhadap obyek pertanggungan
sesuai dengan yang dikemukakan oleh Abdulkadir Muhammad sebagai berikut:36
Menurut teori pengalihan risiko (risk transfer theory), tertanggung
menyadari bahwa ada ancaman bahaya terhadap harta kekayaan miliknya
atau jiwanya. Jika bahaya tersebut menimpa harta kekayaan atau jiwanya,
dia akan menderita kerugian atau korban jiwa atau cacat raganya. Secara
ekonomis kerugian material atau korban jiwa atau cacat raga akan
34
Abdulkadir Muhammad 3, Pokok-pokok Hukum Pertanggungan, Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2004, hal. 28-29. 35
http://www.panfic.com/id/insurance-knowledge/pengertian-asuransi-dan-risiko/ diakses
tanggal 31 Mei 2015. 36 Abdulkadir Muhammad 1, Op. cit., hal. 12.
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT UDARA TERHADAP JATUHNYA PESAWAT AIR ASIA DENGAN NOMOR PENERBANGAN QZ8501
EVITA KARINA PUTRI
mempengaruhi perjalanan hidup seseorang atau ahli warisnya. Tertanggung
merasa berat memikul beban risiko yang sewaktu-waktu dapat terjadi.
Untuk mengurangi atau menghilangkan risiko tersebut, pihak tertanggung
berupaya mencari jalan kalau ada pihak lain yang bersedia mengambil alih
beban risiko ancaman bahaya dan dia sanggup membayar kontra prestasi
yang disebut premi.
Dalam hal ini sesuai dengan Pasal 179 UU No. 1 Tahun 2009 dimana pengangkut
wajib mengasuransikan tanggung jawabnya terhadap penumpang dan kargo yang
diangkut, maka pihak pengangkut mengalihkan sebagian resiko tanggung
jawabnya kepada perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi yang telah bekerja
sama dengan maskapai AirAsia dan akan menanggung kompensasi pengganti
kerugian atas jiwa penumpang adalah PT Jasa Asuransi Indonesia (Jasindo) yang
melakukan kerja sama dengan PT Asuransi Sinar Mas dan PT. Asuransi Dayin
Mitra. Selain tiga perusahaan asuransi lokal itu, ada juga Allianz Global
Assistance sebagai perusahaan reasuransi.37
Berdasarkan catatan Otoritas Jasa
Keuangan (OJK), pesawat AirAsia QZ8501 mendapatkan perlindungan asuransi
untuk kerugian atas badan dan mesin pesawat, jiwa penumpang, serta pihak ketiga
(baik barang maupun jiwa) dari PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) yang
melakukan koasuransi dengan PT Asuransi Sinar Mas. AirAsia bekerja sama
dengan PT Asuransi Dayin Mitra Tbk dengan memberikan perlindungan melalui
asuransi perjalanan bagi penumpang yang sudah membeli asuransi perjalanan
melalui AirAsia.38
Terdapat juga beberapa penumpang yang memiliki asuransi
pribadi, ada beberapa yang tertanggung di SequisLife, Panin Dai-ichi, Generali,
Jiwasraya, AXA, AIA, di Allianz, di Prudential, di Sinar Mas dan perusahaan
asuransi di tanah air lainnya.
37 http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54d336136cda4/ojk-harap-dokumen-ahli-
waris-korban-airasia-segera-lengkap diakses tanggal 12 Juni 2015 38
http://www.koran-sindo.com/read/947117/149/seluruh-korban-dapat-klaim-asuransi-
1420600983 diakses tanggal 12 Juni 2015
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT UDARA TERHADAP JATUHNYA PESAWAT AIR ASIA DENGAN NOMOR PENERBANGAN QZ8501
EVITA KARINA PUTRI
Berdasarkan penjelasan diatas juga diketahui prinsip-prinsip di dalam
asuransi yaitu:39
1. Prinsip Indemnitas (Indemnity) : Adanya keseimbangan antara risiko
yang dialihkan kepada penanggung dengan kerugian yang diderita oleh
tertanggung sebagai akibat dari terjadinya peristiwa yang tidak
diharapkan terjadinya. Tertanggung tidak diperkenankan untuk
memperoleh keuntungan dari ganti rugi yang diberikan penanggung.
Arah tujuan dan perjanjian Asuransi (khususnya Asuransi Kerugian) :
- Perjanjian Asuransi mempunyai tujuan utama dan spesifik ialah
memberikan suatu ganti kerugian kepada pihak tertanggung oleh
pihak penanggung.
- Pengertian kerugian itu tidak boleh menyebabkan posisi keruangan
pihak tertanggung menjadi lebih diuntungkan dari posisi sebelum
menderita kerugian.
2. Prinsip Kepentingan yang dapat diasuransikan (Insurable Interest).
Prinsip ini dijabarkan dalam Pasal 250 KUHD, yaitu : setiap pihak yang
bermaksud mengadakan perjanjian asuransi, harus mempunyai
kepentingan yang dapat diasuransikan artinya bahwa tertanggung
mempunyai keterlibatan sedemikian rupa dengan akibat dari suatu
peristiwa yang belum pasti terjadinya dan yang bersangkutan menderita
kerugian.
3. Prinsip Itikad Baik (Utmost Goodfaith)
Prinsip itikad baik dalam perjanjian asuransi diatur dalam Pasal 251
KUHD (Kewajiban memberikan keterangan), kewajiban sepihak, hanya
pada tertanggung). Memberikan keterangan/ informasi yang benar/tidak
keliru dan tidak memberikan keterangan/informasi mengenai keadaan-
keadaan yang diketahui menyebabkan batalnya pertanggungan.
Dalam Perjanjian Asuransi unsur saling percaya sangat penting
a. Penanggung percaya bahwa tertanggung akan memberikan segala
keterangan dengan benar, dilain pihak,
b. Tertanggung juga percaya bahwa apabila terjadi peristiwa
(evenemen), penanggung akan membayar ganti rugi.
4. Prinsip Subrogasi pada penanggung
Subrogasi bagi penanggung – Pasal 284 KUHD Suatu asas yang
merupakan Konsekuensi logis dari asas indemnitas. Mengingat tujuan
perjanjian asuransi adalah untuk memberikan ganti kerugian, maka tidak
adil apabila tertanggung disamping sudah mendapat ganti kerugian dari
penanggung masih memperoleh pembayaran lagi dari pihak ketiga.
39
A. Junaedy Ganie, Hukum Asuransi Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 93-
104.
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT UDARA TERHADAP JATUHNYA PESAWAT AIR ASIA DENGAN NOMOR PENERBANGAN QZ8501
EVITA KARINA PUTRI
Terkait dengan prinsip asuransi diatas, dalam kasus Air Asia QZ8501
pihak perusahaan asuransi sudah beritikad baik untuk memberikan santunan
terhadap ahli waris dari korban-korban Air Asia yang merupakan nasabahnya.
Asuransi digolongkan menjadi 3, yaitu Asuransi Sejumlah Uang, Asuransi
Kerugian, dan Asuransi Wajib/Sosial. Berikut adalah definisi dan penjelasan dari :
1. Asuransi Sejumlah Uang
Suatu perjanjian, dimana penanggung mengikatkan diri dengan menerima
premi, untuk membayar sejumlah uang tertentu, manakala terjadi peristiwa
yang belum pasti yang berhubungan dengan hidup atau kesehatan seseorang.40
2. Asuransi Kerugian
Suatu perjanjian, dimana penanggung dengan menerima pembayaran premi,
mengikatkan diri untuk membayar ganti rugi kepada pengambil asuransi atau
tertunjuk, menakala terjadi peristiwa yang menyebabkan timbulnya
kerugian.41
3. Asuransi Wajib/Sosial
Merupakan program asuransi pemerintah yang diselenggarakan oleh
pemerintah atau badan yang ditunjuk oleh pemerintah. Ada unsur keharusan
dari partisipasi asuransi sehingga asuransi jenis ini disebut dengan asuransi
wajib. Tujuan asuransi sosial adalah menyediakan program-program untuk
menjamin kesejahteraan sosial, baik bagi masyarakat umum, maupun bagi
masyarakat yang tidak diuntungkan.42
Sesuai dengan Pasal 1 angka 32 UU
No. 40 Th. 2014 yaitu :
40
Sentosa Sembiring, Hukum Asuransi, Nuansa Mulia, Bandung, 2014, hal. 35 41
Ibid, hal. 35 42
Ibid, hal. 101
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT UDARA TERHADAP JATUHNYA PESAWAT AIR ASIA DENGAN NOMOR PENERBANGAN QZ8501
EVITA KARINA PUTRI
“Program asuransi wajib adalah program yang diwajibkan peraturan
perundang-undangan bagi seluruh atau kelompok tertentu dalam
masyarakat guna mendapatkan perlindungan dan risiko tertentu, tidak
termasuk program yang diwajibkan undang-undang untuk memberikan
perlindungan dasar bagi masyarakat dengan mekanisme subsidi silang
dalam penetapan manfaat dan Premi atau Kontribusi.”
Perihal besarnya tanggung jawab penyelenggara angkutan dalam hal ini
Air Asia untuk memberikan ganti kerugian kepada penumpang. Besarnya
pertanggungan asuransi sekurang-kurangnya harus sama dengan jumlah ganti
kerugian yang ditentukan dalam Pasal 165, Pasal 168, dan Pasal 170 UU No. 1
Tahun 2009. Sekurang-kurangnya dalam ketentuan ini yang dimaksud adalah
tanggung jawab ganti kerugian yang harus diberikan oleh pengangkut tidak boleh
kurang dari yang ditetapkan oleh Menteri, tetapi penumpang dapat menuntut ganti
kerugian lebih tinggi apabila dapat membuktikan kecelakaan yang terjadi yang
disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pengangkut sebagaimana Pasal 180 UU
No. 1 Tahun 2009.
Dalam hal setiap penumpang pengangkutan memperoleh asuransi wajib,
Pasal 2 Undang – Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan
Wajib Kecelakaan Penumpang menentukan bahwa hubungan hukum
pertanggungan wajib kecelakaan penumpang diciptakan antara pembayar iuran
dan penguasa dana. Penguasa dana sebagai penanggung memikul risiko
kecelakaan yang mungkin dialami oleh pembayar iuran sebagai tertanggung.
Penguasa dana sebagai penanggung ditentukan dalam pasal 1 huruf (e) dan huruf
(f) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 yang menentukan bahwa
pertanggungan adalah hubungan hukum antara penanggung, yaitu perusahaan
Negara yang dimaksud dalam pasal 8 dan penumpang alat angkutan penumpang
umum yang sah. Perusahaan Negara yang dimaksud dalam pasal 8 PP nomor 17
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT UDARA TERHADAP JATUHNYA PESAWAT AIR ASIA DENGAN NOMOR PENERBANGAN QZ8501
EVITA KARINA PUTRI
tahun 1965 adalah perusahaan Negara menurut Undang-Undang Nomor 19 Prp
Tahun 1960 yang khusus ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk itu. Perusahaan
Negara yang ditunjuk itu adalah Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa
Raharja yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1965.
Perusahaan Negara ini berubah menjadi badan usaha milik Negara yang berbentuk
perusahaan Perseroan, yaitu PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero).43
Dalam kasus Air Asia QZ8501 seluruh penumpang korban kecelakaan
tidak berhak medapatkan santunan ganti rugi dari PT. Jasa Raharja, menurut
Kepala Eksekutif Pengawas Industri Non-Bank Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Firdaus Djaelani menyatakan bahwa PT Jasa Raharja tidak memiliki kewajiban
untuk mengganti rugi dan membayar asuransi kepada para korban kecelakaan. PT.
Jasa Raharja tidak mengutip premi di Air Asia, berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan No.37/PMK.010/2008 tentang Iuran Wajib Santunan terhadap
Kecelakaan Penumpang, dan rute penerbangan pesawat Air Asia QZ8501
termasuk untuk rute penerbangan Internasional.44
Hal ini sesuai yang diatur dalam
Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan No.37/PMK.010/2008 tentang Iuran Wajib
Santunan terhadap Kecelakaan Penumpang.
Disamping itu, dari 155 penumpang Air Asia QZ8501 terdapat beberapa
penumpang yang membeli Asuransi Opsional yang ditawarkan oleh AirAsia.
Perusahaan Asuransi tersebut adalah PT. Dayin Mitra Tbk, yang memberikan
produk asuransi perjalanan (travel insurance). Penumpang yang membeli asuransi
tersebut berjumlah 25 orang. 10 diantaranya membeli asuransi sekali jalan (one
way) yang memiliki nilai pertanggungan sebesar Rp. 750.000.000,- per-orang,
43
Abdulkadir Muhammad 2, Op. Cit., hal. 206 44
http://bisnis.tempo.co/read/news/2015/01/06/090633158/Jasa-Raharja-Tak-Wajib-
Bayar-Asuransi-Air-Asia, diakses pada tanggal 1 Juni 2015.
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT UDARA TERHADAP JATUHNYA PESAWAT AIR ASIA DENGAN NOMOR PENERBANGAN QZ8501
EVITA KARINA PUTRI
dan 15 orang lainnya membeli asuransi pulang-pergi (return) yang memiliki nilai
pertanggungan sebesar Rp. 315.000.000,- per-orang.45
Selain asuransi opsional tersebut, terdapat pula beberapa penumpang yang
memiliki asuransi pribadi. Dalam asuransi ini terjadi perikatan secara langsung
antara tertanggung dengan penanggung yaitu korban dengan perusahaan asuransi
yaitu seperti pada Perusahaan Asuransi Sequislife yang mengidentifikasi 16 dari
155 penumpang yang menjadi korban merupakan pemegang polis di perusahaan
asuransi jiwa tersebut. Presiden Direktur Sequislife Tatang Widjaja menyatakan
bahwa perusahaannya siap membayar klaim senilai Rp10,45 miliar kepada ahli
waris.46
PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Life akan membayar klaim asuransi
senilai Rp4,8 miliar untuk 7 ahli waris nasabah yang diidentifikasi sebagai
penumpang pesawat tersebut. PT. Panin Dai-ichi Life akan membayar klaim
kepada ahli waris senilai Rp. 1,2 miliar untuk empat nama penumpang Airasia
QZ8501 yang merupakan nasabahnya.47
Asuransi Jiwasraya menemukan bahwa 2
dari 155 korban kecelakaan pesawat Airasia QZ8501 merupakan nasabahnya. PT
Asuransi Jiwa Generali Indonesia menyalurkan santunan bagi enam korban yang
merupakan nasabah perusahan mereka, nilai klaim yang dibayar mencapai Rp.
1,25 miliar.48
AXA Mandiri mengidentifikasi 6 korban yang merupakan
nasabahnya. Total klaim yang telah dipenuhi AXA Mandiri kepada 4 nasabahnya
adalah Rp. 1,49 miliar.49
Para ahli waris dari korban-korban yang mempunyai
45
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54d336136cda4/ojk-harap-dokumen-ahli-
waris-korban-airasia-segera-lengkap diakses pada tanggal 12 Juni 2015 46
http://rmjmarket.com/kecelakaan-airasia-qz8501-5-perusahaan-ini-siap-bayar-klaim-
penumpang/ diakses tanggal 17 juni 2015 47
Ibid. 48
http://finansial.bisnis.com/read/20150126/215/395193/kecelakaan-air-asia-qz8501-5-
perusahaan-ini-siap-bayar-klaim-penumpang- diakses tanggal 17 juni 2015 49
http://bisnis.tempo.co/read/news/2015/03/10/087648517/axa-mandiri-cairkan-asuransi-
korban-air-asia-rp-1-38-miliar diakses tanggal 7 juni 2015 dalam Zahry Vandawati, Op.Cit., hal 13
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT UDARA TERHADAP JATUHNYA PESAWAT AIR ASIA DENGAN NOMOR PENERBANGAN QZ8501
EVITA KARINA PUTRI
asuransi pribadi tersebut dapat melakukan pengurusan klaim sesuai prosedur yang
tercantum dalam polis.
Diantara penumpang yang menjadi korban Air Asia QZ8501 terdapat 2
orang yang merupakan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yaitu Yuni Indah TKI asal
Ponorogo dan Yuni Astuti, TKI asal Blitar Jawa Timur. Menteri Ketenagakerjaan
M. Hanif Dhakiri menyerahkan santunan dan asuransi sebesar Rp. 80 juta kepada
ahli waris almarhumah Yuni Indah. Santunan tersebut terdiri dari santunan biaya
pemakaman Rp. 5 juta dari Kementrian Ketenagakerjaan dan asuransi TKI sebesar
Rp. 75 juta dari konsorsium asuransi Mitra TKI.50
Selain itu PT Jasaraharja Putera Cabang Mataram, Nusa Tenggara Barat,
telah menyelesaikan pembayaran santunan kepada ahli waris Thirza Aurelia, siswi
Sekolah Dasar Kristen Aletheia Mataram yang menjadi korban kecelakaan
pesawat AirAsia. Santunan yang diberikan bukan sebagai pembayaran atas klaim
asuransi penerbangan, melainkan santunan sebagai kepesertaan asuransi anak
didik. Nilai uang santunan yang diberikan terhadap ahli waris korban sebesar Rp
2,5 juta sesuai dengan kesepakatan kerja sama dengan pihak sekolah yang
mengasuransikan seluruh siswanya di PT JP. Kepesertaan tersebut sebagai wujud
kerja sama PT. JP dengan SDK Aletheia Mataram, di mana seluruh anak didik
terdaftar dalam kepesertaan asuransi kecelakaan diri. Dalam program kerja sama
tersebut, peserta asuransi selama 24 jam terus menerus dalam masa
pertanggungan. Jika terjadi kecelakaan pada setiap anak didik akan mendapat
santunan. 51
Asuransi anak didik tersebut termasuk asuransi tidak langsung karena
50
http://www.tribunnews.com/regional/2015/03/25/tki-korban-airasia-qz8501-terima-
asuransi-rp-75-juta diakses tanggal 7 juni 2015 dalam Zahry Vandawati, Op.Cit., hal.14 51
http://wartaekonomi.co.id/read/2015/01/07/41454/jasaraharja-putra-mataram-bayar-
santunan-korban-airasia-qz8501.html diakses tanggal 17 juni 2015
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT UDARA TERHADAP JATUHNYA PESAWAT AIR ASIA DENGAN NOMOR PENERBANGAN QZ8501
EVITA KARINA PUTRI
perikatan yang terjadi adalah antara pihak sekolah dengan perusahaan asuransi
yang dalam hal ini adalah SDK Aletheia Mataram dengan PT. Jasaraharja Putera.
Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) melansir, sebanyak 79 dari total 155
korban kecelakaan Air Asia tercatat sebagai pemegang polis individu dari 21
perusahaan asuransi jiwa di Tanah Air. Baru 20 dari total 79 ahli waris pemegang
polis asuransi jiwa individu yang mencairkan klaim dari peristiwa jatuhnya Air
Asia QZ850. Nilai 20 polis yang diklaim mencapai Rp 6,657 miliar dari total
klaimnya sebesar Rp 78,7 miliar.52
Untuk badan pesawat, perusahaan yang menanggung asuransinya adalah
Jasindo dan Asuransi Sinar Mas. Air Asia akan mendapatkan klaim armadanya
dari pihak Jasindo sebagai penanggung aviation hull insurance atau asuransi
untuk rangka pesawat. Sahata L Tobing, Direktur Jasindo belum bisa
memperkirakan berapa besar nilai klaim badan pesawat itu. Tetapi, jika merujuk
harga pesawat saat ini, nilainya antara 36 juta hingga 50 juta dollar AS. Namun,
khusus untuk pesawat, Sahata mengatakan bahwa pihaknya mereasuransikan
pesawat tersebut kepada Allianz Global.53
3.2 Upaya Hukum yang Ditempuh Oleh Ahli Waris Korban Kecelakaan
Pesawat Air Asia QZ8501 Untuk Mendapatkan Ganti Kerugian
Ahli waris atau para ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal
dunia. Pengertian ahli waris menurut BW adalah setiap orang yang berhak atas
harta peninggalan pewaris dan berkewajiban menyelesaikan hutang-hutangnya.
Hak dan kewajiban tersebut timbul setelah pewaris meninggal dunia. Seseorang
52 http://keuangan.kontan.co.id/news/baru-20-ahli-waris-korban-air-asia-klaim-asuransi
diakses tanggal 17 juni 2015 53
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/01/07/120200526/Ini.4.Asuransi.yang.Me
nanggung.Klaim.AirAsia. diakses pada tanggal 12 Juni 2015
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT UDARA TERHADAP JATUHNYA PESAWAT AIR ASIA DENGAN NOMOR PENERBANGAN QZ8501
EVITA KARINA PUTRI
yang akan menerima sejumlah harta peninggalan terlebih dahulu harus memenuhi
syarat-syarat sebagai berikut :54
a. Harus ada orang yang meninggal dunia (Pasal 830 BW);
b. Ahli waris atau para ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal
dunia. Ketentuan ini tidak berarti mengurangi makna Pasal 2 B.W.,
yaitu: “anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap
sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak
menghendakinya“. Apabila ia meninggal saat dilahirkan, ia dianggap
tidak pernah ada. Dengan demikian berarti bayi dalam kandungan
juga sudah diatur haknya oleh hukum sebagai ahli waris dan telah
dianggap cakap untuk mewaris;
c. Seseorang ahli waris harus cakap serta berhak mewaris, dalam arti ia
tidak dinyatakan oleh undang-undang sebagai seorang yang tidak
patut mewaris karena kematian, atau tidak dianggap sebagai tidak
cakap untuk menjadi ahli waris.
Di dalam ketentuan pasal 874 B.W., dijelaskan bahwa segala harta
peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli
warisnya menurut undang-undang, sejauh mengenai hal itu dia belum
mengadakan ketetapan yang sah. Uraian pasal 874 B.W., sebagaimana tersebut di
atas bahwa terjadi peralihan hak keperdataan dalam arti harta kekayaan orang
yang meninggal dunia atau pewaris kepada ahli warisnya terjadi dengan
sendirinya. Segala harta peninggalan tersebut yang beralih adalah termasuk hak-
54
Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW,
Refika Aditama, Bandung, 2013, hal.31
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT UDARA TERHADAP JATUHNYA PESAWAT AIR ASIA DENGAN NOMOR PENERBANGAN QZ8501
EVITA KARINA PUTRI
hak korban yang diperoleh akibat dari kecelakaan, dalam hal ini termasuk
kecelakaan pesawat udara Air Asia QZ8501. Sebagaimana disebutkan dalam pasal
1370 B.W., bahwa dalam hal kematian seseorang karena kurang hati-hatinya
orang lain, suami atau isteri yang ditinggalkan, anak atau orangtua korban yang
lazimnya mendapat nafkah dan pekerjaan korban, berhak menuntut ganti rugi
yang harus dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak, serta
menurut keadaan. Perihal ahli waris yang berhak untuk mendapatkan bagian
warisan berupa klaim asuransi atau hak-hak lain yang timbul akibat jatuhnya
pesawat Air Asia, di dalam pasal 831 B.W., menentukan bahwa apabila beberapa
orang, yang antara seorang dengan yang lainnya ada hubungan pewarisan,
meninggal karena suatu kecelakaan yang sama, atau meninggal pada hari yang
sama, tanpa diketahui siapa yang meninggal lebih dahulu, maka mereka dianggap
meninggal pada saat yang sama, dan terjadi peralihan warisan dan yang seorang
kepada yang lainnya. Pada kecelakaan pesawat Air Asia terdapat penumpang yang
meninggal dunia satu keluarga, namun belum secara keseluruhan ditemukan
korbannya, pada kondisi yang demikian dianggap meninggal pada saat yang sama,
dan terjadi peralihan warisan dari yang seorang kepada yang lainnya.
Ahli Waris menurut Undang - Undang berdasarkan hubungan darah
terdapat 4 (empat) golongan, yaitu :
a. Golongan pertama, keluarga dalam garis lurus kebawah, meliputi anak-
anak beserta keturunan mereka beserta suami atau istri yang ditinggalkan
atau yang hidup paling lama.
b. Golongan kedua, keluarga dalam garis lurus keatas, meliputi orangtua dan
saudara, baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunan mereka.
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT UDARA TERHADAP JATUHNYA PESAWAT AIR ASIA DENGAN NOMOR PENERBANGAN QZ8501
EVITA KARINA PUTRI
c. Golongan ketiga, meliputi kakek nenek dan leluhur-leluhur selanjutnya
keatas dari pewaris.
d. Golongan keempat, meliputi anggota keluarga dalam garis kesamping dan
sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam.
Maka pada kasus kecelakaan pesawat Air Asia QZ8501 korban kecelakaan
yang meninggal dunia satu keluarga, yang menjadi Ahli waris adalah orangtua
korban dan saudara baik laki-laki maupun perempuan, yang dikategorikan sebagai
Golongan kedua. Dalam hal ini untuk mendapatkan ganti kerugian seperti yang
sudah diuraikan sebelumnya, Perusahaan Air Asia mengeluarkan persyaratan
yang wajib dipenuhi oleh ahli waris korban meninggal dunia. Korban-korban ini
merupakan penduduk dari beberapa macam golongan keturunan yang berbeda-
beda. Persyaratan tersebut juga tercantum dalam PermenHub Nomor 77 Tahun
2011 pada pasal 22 yaitu pihak keluarga korban perlu menyerahkan bukti
dokumen terkait yang membuktikan sebagai ahli waris sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, tiket, bukti bagasi tercatat atau surat
muatan udara atau bukti lain yang mendukung dan dapat dipertanggungjawabkan.
Perlu dilengkapi juga dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang
mengeluarkan bukti telah terjadinya kerugian jiwa dan raga dalam bentuk akta
kematian. Akta kematian ini diterbitkan oleh catatan sipil, hal ini sesuai yang
diatur dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU No. 23
Tahun 2006) jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013
tentang Peubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (selanjutnya disebut UU No. 24 Tahun 2013). Kemudian setelah
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT UDARA TERHADAP JATUHNYA PESAWAT AIR ASIA DENGAN NOMOR PENERBANGAN QZ8501
EVITA KARINA PUTRI
diperolehnya akta kematian, pihak keluarga korban perlu menyerahkan dokumen
yang membuktikan sebagai ahli waris berupa Surat Keterangan Waris. Tidak
hanya golongan pribumi saja, melainkan terdapat golongan Tionghoa yang turut
menjadi korban. Atas hal tersebut terdapat perbedaan upaya untuk memperoleh
Surat Keterangan Waris, sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 111 huruf
c angka 4 yang dijelaskan sebagai berikut :
1. Untuk golongan pribumi, Surat Keterangan Waris dibuat dibawah tangan,
ditandatangani oleh semua ahli waris, dengan disaksikan atau turut
ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui dan dikuatkan oleh
Lurah dan Camat.
2. Untuk golongan Tionghoa pembuatan Surat Keterangan Warisnya
dilakukan oleh notaris dengan didahului pengecekan wasiat ke Pusat
Daftar Wasiat di Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Hal
tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah pewaris memiliki wasiat atau
tidak.
3. Untuk golongan Timur Asing bukan Tionghoa dibuat oleh Balai Harta
Peninggalan. Tetapi dalam kecelakaan ini tidak ditemukan adanya korban
yang berasal dari golongan Timur Asing bukan Tionghoa.
Untuk korban yang sudah ditemukan dan sudah teridentifikasi dapat dengan
mudah memperoleh akta kematian dan surat keterangan waris. Sedangkan untuk
korban yang hilang atau belum berhasil ditemukan, mengacu pada Pasal 44 ayat
(4) UU No. 23 Tahun 2006 jo UU No. 24 Tahun 2013 yang menyebutkan bahwa
dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT UDARA TERHADAP JATUHNYA PESAWAT AIR ASIA DENGAN NOMOR PENERBANGAN QZ8501
EVITA KARINA PUTRI
tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh pejabat pencatatan sipil baru
dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan, sehingga akta kematian baru bisa
didapatkan oleh ahli waris setelah adanya penetapan pengadilan. Untuk korban
yang meninggal satu keluarga, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyatakan
bahwa untuk menetapkan ahli waris korban yang meninggal satu keluarga adalah
dengan melalui jalur hukum di pengadilan.55
Hingga saat ini, baru 8 ahli waris
korban AirAsia QZ8501 sudah menerima asuransi penuh dari pihak maskapai
sesuai dengan PermenHub No. 77 Tahun 2011 sebesar Rp 1,25 miliar. Sementara
asuransi awal baru diberikan kepada 80 pihak keluarga korban sebesar Rp 300
juta, angka ini menjadi bagian dari asuransi penuh senilai Rp 1,25 miliar.
Asuransi awal tersebut diberikan kepada pihak keluarga korban yang belum
memenuhi persyaratan berupa dokumen-dokumen seperti akta kematian dan surat
keterangan waris yang masih harus menunggu penetapan pengadilan.56
55
http://news.metrotvnews.com/read/2015/01/10/343240/risma-sepakat-penetapan-ahli-
waris-korban-airasia-melalui-pengadilan diakses tanggal 15 Juni 2015 56
http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/03/24/nlprgp-baru-8-ahli-
waris-korban-air-asia-dapat-penggantian-penuh-ini-alasannya diakses tanggal 17 juni 2015
ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga
Skripsi TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT UDARA TERHADAP JATUHNYA PESAWAT AIR ASIA DENGAN NOMOR PENERBANGAN QZ8501
EVITA KARINA PUTRI
Top Related