Download - BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

Transcript
Page 1: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

BERITA NEGARAREPUBLIK INDONESIA

No.466, 2016 KEMEN-LHK. BMN. Penghapusan. Pelaksanaan.Tata Cara. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.48/MENLHK-SETJEN/2015

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA

LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan

Pemindahtanganan Barang Milik Negara;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor

P.44/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan

Pemindahtanganan Barang Milik Negara Lingkup

Departemen Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan

Nomor P.7/Menhut-II/2014 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-

II/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan,

Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan

Barang Milik Negara Lingkup Departemen Kehutanan;

c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan

www.peraturan.go.id

Page 2: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466 -2-

Penghapusan Barang Milik Negara;

d. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan

Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada

Pengguna Barang;

e. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan

sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf c, perlu

ditetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan tersendiri yang mengatur mengenai

Penghapusan Barang Milik Negara Lingkup Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik

Negara Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Repubik Indonesia Nomor 4355);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,

Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor

5533);

3. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang

Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri

Kabinet Kerja Tahun 2014-2019, sebagaimana telah

diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun

2015 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor

121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian

dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Tahun 2014-

2019;

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

www.peraturan.go.id

Page 3: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466-3-

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

17);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.06/2011

tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang

Tidak Digunakan untuk Menyelenggarakan Tugas dan

Fungsi Kementerian/ Lembaga (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 939);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014

tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik

Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 341);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014

tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik

Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 1977);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015

tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab

Tertentu Dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);

10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian lingkungan Hidup dan Kehutanan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

713);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN

KEHUTANAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN

PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA LINGKUP

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.

www.peraturan.go.id

Page 4: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466 -4-

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN,

adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas

beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau

berasal dari perolehan lainnya yang sah.

2. Pengelola Barang adalah Menteri Keuangan sebagai

pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab

menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan

pengelolaan BMN.

3. Pengguna Barang adalah Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan sebagai pejabat pemegang kewenangan

penggunaan BMN lingkup Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan.

4. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau

pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk

menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya

dengan sebaik-baiknya.

5. BMN idle, adalah BMN berupa tanah dan/atau bangunan

yang tidak digunakan untuk kepentingan

penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

6. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh

Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan

BMN yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang

bersangkutan.

7. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMN.

8. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari

daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari

pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna

Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau

www.peraturan.go.id

Page 5: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466-5-

Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan

fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

9. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik

dan/atau kegunaan BMN.

10. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang

dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah

yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran

dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak

termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal

pusat di daerah.

11. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang

dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup

semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka

pelaksanaan tugas pembantuan.

12. Daftar Barang adalah daftar yang memuat data BMN.

13. Daftar Barang Pengguna, yang selanjutnya disingkat

DBP, adalah daftar yang memuat data barang yang

digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.

14. Daftar Barang Kuasa Pengguna, yang selanjutnya

disingkat DBKP, adalah daftar yang memuat data barang

yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna

Barang.

15. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan

bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dan

kehutanan.

16. Pejabat Eselon I adalah Sekretaris Jenderal/Inspektur

Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan Lingkup

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

Peraturan Menteri ini meliputi tata cara pelaksanaan

Penghapusan BMN pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna

www.peraturan.go.id

Page 6: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466 -6-

Barang Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan.

Bagian Ketiga

Pejabat Pelaksana Pengelolaan BMN

Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pasal 3

(1) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan

Pengguna Barang yang dalam menjalankan kewenangan

dan tanggung jawabnya secara fungsional dilaksanakan

oleh Sekretaris Jenderal.

(2) Kuasa Pengguna Barang pada Unit Pusat dijabat oleh :

a. Kepala Biro/Kepala Pusat;

b. Sekretaris Inspektorat Jenderal; atau

c. Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris

Badan/Direktur;

(3) Kuasa Pengguna Barang pada unit kerja vertikal di

daerah adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis, atau Kepala

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang

mendapatkan dana Dekonsentrasi/dana Tugas

Pembantuan.

(4) Kuasa Pengguna Barang dapat dijabat oleh Pejabat lain

dalam jabatan struktural yang ditunjuk oleh Pengguna

Barang.

Bagian Keempat

Pelaksana Penghapusan

Pasal 4

(1) Pelaksana Penghapusan BMN adalah Pengguna

Barang/Kuasa Pengguna Barang, untuk BMN yang

status penggunaannya berada pada Pengguna

Barang/Kuasa Pengguna Barang berupa:

a. tanah dan/atau bangunan;

b. sebagian tanah; dan

c. selain tanah dan/atau bangunan.

www.peraturan.go.id

Page 7: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466-7-

(2) BMN selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c termasuk tetapi tidak

terbatas pada BMN berupa perangkat lunak (software)

komputer, lisensi, waralaba (franchise), paten, hak cipta,

dan hasil kajian/pengembangan yang memberikan

manfaat jangka panjang.

Bagian Kelima

Wewenang dan Tanggung Jawab

Paragraf 1

Pengguna Barang

Pasal 5

(1) Pengguna Barang memiliki kewenangan dan tanggung

jawab:

a. mengajukan permohonan persetujuan Penghapusan

kepada Pengelola Barang;

b. memberikan persetujuan/penolakan atas

permohonan Pemusnahan BMN;

c. memberikan persetujuan/penolakan atas

permohonan Penghapusan BMN;

d. menetapkan Keputusan Penghapusan BMN yang

status penggunaannya berada pada Pengguna

Barang/Kuasa Pengguna Barang setelah mendapat

persetujuan Pengelola Barang atau Pengguna Barang;

e. melaksanakan Pemusnahan BMN yang status

penggunaannya berada pada Pengguna Barang

setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang atau

Pengguna Barang; dan

f. melaksanakan Penghapusan BMN yang status

penggunaannya berada pada Pengguna

Barang/Kuasa Pengguna Barang dari DBP/DBKP

setelah mendapat Keputusan Penghapusan BMN dari

Pengguna Barang.

(2) Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap BMN berupa:

www.peraturan.go.id

Page 8: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466 -8-

a. Persediaan;

b. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, ikan dan tanaman;

c. selain tanah dan/atau bangunan, yang tidak

mempunyai dokumen kepemilikan, dengan nilai

perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus

juta rupiah) per unit/satuan; dan

d. bongkaran BMN karena perbaikan (renovasi,

rehabilitasi, atau restorasi).

(3) Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap BMN berupa:

a. Persediaan;

b. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, ikan dan tanaman;

dan

c. selain tanah dan/atau bangunan, yang tidak

mempunyai dokumen kepemilikan, dengan nilai

perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus

juta rupiah) per unit/satuan.

(4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

c dan ayat (3) dilakukan sebagai akibat dari sebab-sebab

lain yang merupakan sebab-sebab secara normal dapat

diperkirakan wajar menjadi penyebab Penghapusan,

seperti rusak berat yang tidak bernilai ekonomis, hilang,

susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati/cacat

berat/tidak produktif untuk tanaman/hewan, dan

sebagai akibat dari keadaan kahar (force majeure).

Paragraf 2

Pejabat Eselon I Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan

Pasal 6

Pejabat Eselon I memiliki kewenangan dan tanggung

memberikan rekomendasi atas permohonan Penghapusan

BMN dari Kuasa Pengguna Barang lingkup Eselon I terkait.

www.peraturan.go.id

Page 9: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466-9-

Paragraf 3

Kuasa Pengguna Barang

Pasal 7

(1) Kuasa Pengguna Barang memiliki kewenangan dan

tanggung jawab:

a. mengajukan permohonan rekomendasi Penghapusan

BMN kepada Pejabat Eselon I terkait;

b. mengajukan permohonan persetujuan Penghapusan

BMN kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang

sesuai dengan batas kewenangannya;

c. mengajukan permohonan Keputusan Penghapusan

BMN yang status penggunaannya berada pada Kuasa

Pengguna Barang kepada Pengguna Barang setelah

mendapat persetujuan Pengelola Barang atau

Pengguna Barang;

d. melaksanakan Pemusnahan BMN yang status

penggunaannya berada pada Kuasa Pengguna Barang

setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang atau

Pengguna Barang; dan

e. melaksanakan Penghapusan BMN yang status

penggunaannya berada pada Kuasa Pengguna Barang

dari DBKP setelah mendapat Keputusan

Penghapusan BMN dari Pengguna Barang.

(2) Permohonan persetujuan penghapusan BMN kepada

Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b sesuai dengan batas kewenangan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini..

www.peraturan.go.id

Page 10: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466 -10-

BAB II

PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BMN

PADA PENGGUNA BARANG/KUASA PENGGUNA BARANG

Bagian Kesatu

Prinsip Umum

Pasal 8

Penghapusan BMN pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna

Barang dilakukan dalam hal BMN sudah tidak berada dalam

penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna

Barang.

Pasal 9

(1) Penghapusan BMN pada Pengguna Barang/Kuasa

Pengguna Barang dilakukan dengan cara menghapus

BMN dari DBP dan DBKP.

(2) Penghapusan BMN dari DBP dan DBKP dilakukan

sebagai akibat dari :

a. penyerahan kepada Pengelola Barang;

b. pengalihan status penggunaan BMN kepada

Pengguna Barang lain;

c. Pemindahtanganan meliputi penjualan, hibah, tukar

menukar, dan penyertaan modal pemerintah pusat;

d. adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya

hukum lainnya;

e. ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. Pemusnahan; atau

g. sebab-sebab lain.

(3) Sebab-sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf g merupakan sebab-sebab yang secara normal

dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab

penghapusan, seperti rusak berat yang tidak bernilai

ekonomis, hilang, susut, menguap, mencair,

kadaluwarsa, mati/cacat berat/tidak produktif untuk

tanaman/hewan, dan sebagai akibat dari keadaan

kahar (force majeure).

www.peraturan.go.id

Page 11: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466-11-

(4) Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna

Barang berdasarkan Keputusan Penghapusan yang

diterbitkan Pengguna Barang setelah mendapat

persetujuan Pengelola Barang atau Pengguna Barang.

Bagian Kedua

Penghapusan Karena Penyerahan BMN

Kepada Pengelola Barang

Paragraf 1

Prinsip Umum

Pasal 10

(1) Pengguna Barang wajib menyerahkan BMN idle kepada

Pengelola Barang.

(2) Kriteria BMN idle meliputi:

a. BMN yang sedang tidak digunakan dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan; atau

b. BMN yang digunakan tetapi tidak sesuai dengan

tugas dan fungsi Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan.

(3) Sumber informasi mengenai BMN yang terindikasi

sebagai BMN idle meliputi tetapi tidak terbatas pada:

a. hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian oleh

Pengelola Barang;

b. laporan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna

Barang;

c. hasil penertiban Barang Milik Negara;

d. Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna

Semesteran dan Tahunan;

e. Laporan Rekapitulasi Hasil Inventarisasi dari

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

f. laporan hasil audit Aparat Pengawasan Intern

Pemerintah;

www.peraturan.go.id

Page 12: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466 -12-

g. informasi dari media massa, baik cetak maupun

elektronik; dan/atau

h. laporan masyarakat.

Paragraf 2

Pelaksanaan Penghapusan

Pasal 11

(1) Penghapusan BMN dari DBP dan/atau DBKP oleh

Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang

dilakukan berdasarkan Berita Acara Serah Terima yang

diterbitkan oleh Pengguna Barang.

(2) Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan menerbitkan Keputusan Penghapusan

BMN.

(3) Keputusan Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) diterbitkan Pengguna Barang paling lama 2

(dua) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima.

(4) Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang

menyampaikan laporan Penghapusan kepada Pengelola

Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak Keputusan

Penghapusan BMN ditandatangani dengan melampirkan

Keputusan Penghapusan BMN dan Berita Acara Serah

Terima penyerahan BMN kepada Pengelola Barang.

Pasal 12

Perubahan DBP dan/atau DBKP sebagai akibat dari

penyerahan BMN kepada Pengelola Barang dilaporkan dalam

Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan Pengguna Barang

dan/atau Kuasa Pengguna Barang.

Pasal 13

Tata cara pelaksanaan penyerahan BMN kepada Pengelola

Barang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

www.peraturan.go.id

Page 13: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466-13-

Pasal 14

(1) Keputusan Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 11 ayat (2) disusun sesuai format

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

(2) Dalam hal diperlukan perubahan atas format Keputusan

Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

perubahan itu ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris

Jenderal.

Bagian Ketiga

Penghapusan Karena Pengalihan Status Penggunaan BMN

Kepada Pengguna Barang Lain

Pasal 15

(1) Penghapusan BMN dari DBP dan/atau DBKP oleh

Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang

dilakukan berdasarkan Berita Acara Serah Terima yang

diterbitkan oleh Pengguna Barang.

(2) Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan menerbitkan Keputusan Penghapusan

BMN.

(3) Keputusan Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) diterbitkan Pengguna Barang paling lama 2

(dua) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima.

(4) Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang

menyampaikan laporan Penghapusan kepada Pengelola

Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak Keputusan

Penghapusan BMN ditandatangani dengan melampirkan

Keputusan Penghapusan BMN dan Berita Acara Serah

Terima pengalihan status penggunaan BMN.

Pasal 16

Perubahan DBP dan/atau DBKP sebagai akibat dari

Penghapusan karena pengalihan status penggunaan BMN

dilaporkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan

Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.

www.peraturan.go.id

Page 14: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466 -14-

Pasal 17

Tata cara pengalihan status penggunaan BMN kepada

Pengguna Barang lain dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Keputusan Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 15 ayat (2) disusun sesuai format

sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

(2) Dalam hal diperlukan perubahan atas format Keputusan

Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

perubahan tersebut ditetapkan dengan Peraturan

Sekretaris Jenderal.

Bagian Keempat

Penghapusan Karena Pemindahtanganan

Pasal 19

(1) Penghapusan BMN dari DBP dan/atau DBKP oleh

Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang

dilakukan berdasarkan Berita Acara Serah Terima yang

diterbitkan oleh Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna

Barang.

(2) Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan menerbitkan Keputusan Penghapusan

BMN.

(3) Keputusan Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) diterbitkan Pengguna Barang paling lama 2

(dua) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima.

(4) Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang

menyampaikan laporan Penghapusan BMN kepada

Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak

Keputusan Penghapusan BMN ditandatangani dengan

melampirkan:

www.peraturan.go.id

Page 15: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466-15-

a. Keputusan Penghapusan BMN;

b. Risalah lelang dan Berita Acara Serah Terima, dalam

hal Pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk

penjualan secara lelang;

c. Berita Acara Serah Terima, dalam hal

Pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk

penjualan tanpa lelang, tukar menukar, dan

Penyertaan Modal Pemerintah Pusat; dan

d. Berita Acara Serah Terima dan naskah hibah, dalam

hal Pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk

hibah.

Pasal 20

Perubahan DBP dan DBKP sebagai akibat dari Penghapusan

karena Pemindahtanganan BMN harus dilaporkan dalam

Laporan Barang Pengguna dan Laporan Barang Kuasa

Pengguna Semesteran dan Tahunan Pengguna Barang dan

Kuasa Pengguna Barang.

Pasal 21

Tata cara pelaksanaan pemindahtanganan BMN dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

(1) Keputusan Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 19 ayat (2) dengan bentuk penjualan secara

lelang, penjualan tanpa lelang, tukar menukar, dan

Penyertaan Modal Pemerintah Pusat disusun sesuai

format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV huruf

A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

(2) Keputusan Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 19 ayat (2) dengan bentuk hibah disusun

sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran

IV huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.

www.peraturan.go.id

Page 16: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466 -16-

(3) Dalam hal diperlukan perubahan atas format keputusan

Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2), perubahannya ditetapkan dengan Peraturan

Sekretaris Jenderal.

Bagian Kelima

Penghapusan Karena Adanya Putusan Pengadilan yang Telah

Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Sudah Tidak Ada

Upaya Hukum Lainnya

Paragraf 1

Permohonan Penghapusan

Pasal 23

(1) Kuasa Pengguna Barang mengajukan permohonan

rekomendasi Penghapusan BMN kepada Pejabat Eselon I

terkait yang sekurang-kurangnya memuat :

a. pertimbangan dan alasan Penghapusan; dan

b. data BMN yang dimohonkan untuk dihapuskan,

paling sedikit meliputi tahun perolehan, nomor

aset/nomor urut pendaftaran, jenis, identitas,

kondisi, lokasi, nilai buku dan/atau nilai perolehan.

(2) Permohonan Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) sekurang-kurangnya dilengkapi dengan:

a. salinan/fotokopi putusan pengadilan yang telah

dilegalisasi/disahkan oleh pejabat berwenang;

b. fotokopi dokumen kepemilikan atau dokumen setara.

c. fotokopi keputusan penetapan status penggunaan,

untuk BMN yang harus ditetapkan status

penggunaannya;

d. softcopy; dan

e. foto BMN berwarna.

(3) Pejabat Eselon I terkait melakukan penelitian terhadap

permohonan Penghapusan BMN dari Kuasa Pengguna

Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2).

(4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

www.peraturan.go.id

Page 17: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466-17-

dilakukan terhadap kelengkapan dan kesesuaian

dokumen yang dipersyaratkan.

(5) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) belum mencukupi, Pejabat Eselon I terkait dapat:

a. meminta keterangan atau data tambahan kepada

Kuasa Pengguna Barang yang mengajukan

permohonan Penghapusan BMN;

b. meminta konfirmasi dan klarifikasi; dan

c. melakukan pengecekan lapangan.

(6) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), Pejabat Eselon I terkait menerbitkan surat

rekomendasi Penghapusan BMN.

(7) Berdasarkan rekomendasi dari Pejabat Eselon I, Kuasa

Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan

Penghapusan BMN kepada Pengelola Barang sesuai batas

kewenangannya disertai kelengkapan dokumen

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Paragraf 2

Penghapusan

Pasal 24

(1) Berdasarkan persetujuan dari Pengelola Barang, Kuasa

Pengguna Barang mengajukan permohonan penerbitan

Keputusan Penghapusan kepada Pengguna Barang

sesuai batas kewenangan dengan melampirkan

kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 23 ayat (1), dan ayat (2), rekomendasi Pejabat

Eselon I dan persetujuan Pengelola Barang.

(2) Pengguna Barang menerbitkan Keputusan Penghapusan

BMN paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal persetujuan

Penghapusan BMN dari Pengelola Barang.

(3) Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang

menyampaikan laporan Penghapusan kepada Pengelola

Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak Keputusan

Penghapusan BMN ditandatangani dengan melampirkan

Keputusan Penghapusan BMN.

www.peraturan.go.id

Page 18: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466 -18-

Pasal 25

Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan

Pasal 24 hanya dilakukan karena adanya putusan pengadilan

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah

tidak ada upaya hukum lainnya, baik yang dilakukan oleh

Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang maupun

oleh Pengelola Barang.

Pasal 26

Perubahan DBP dan/atau DBKP sebagai akibat dari

Penghapusan BMN dilaporkan dalam Laporan Semesteran

dan Laporan Tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa

Pengguna Barang.

Pasal 27

(1) Rekomendasi Penghapusan dari Pejabat Eselon I

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) disusun

sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V

huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

(2) Keputusan Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 24 ayat (2) disusun sesuai format

sebagaimana tercantum dalam Lampiran V huruf B yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

(3) Dalam hal diperlukan perubahan atas format

rekomendasi Penghapusan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan keputusan Penghapusan BMN sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), perubahannya ditetapkan

dengan Peraturan Sekretaris Jenderal.

www.peraturan.go.id

Page 19: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466-19-

Bagian Keenam

Penghapusan BMN Karena Melaksanakan Ketentuan

Peraturan Perundang-undangan

Paragraf 1

Permohonan Penghapusan

Pasal 28

(1) Kuasa Pengguna Barang mengajukan permohonan

rekomendasi Penghapusan BMN kepada Pejabat Eselon I

terkait yang paling sedikit memuat :

a. pertimbangan dan alasan Penghapusan;

b. data BMN yang dimohonkan untuk dihapuskan, yang

sekurang-kurangnya meliputi tahun perolehan,

nomor aset/nomor urut pendaftaran, jenis, identitas,

kondisi, lokasi, nilai buku dan/atau nilai perolehan;

c. fotokopi keputusan penetapan status penggunaan

BMN, untuk BMN yang harus ditetapkan status

penggunaannya;

d. kartu identitas barang (KIB), untuk BMN yang harus

dilengkapi dengan KIB;

e. softcopy; dan

f. foto BMN berwarna.

(2) Eselon I terkait melakukan penelitian terhadap

permohonan Penghapusan BMN dari Kuasa Pengguna

Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan terhadap kelengkapan dan kesesuaian

dokumen yang dipersyaratkan.

(4) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) belum mencukupi, Pejabat Eselon I terkait dapat:

a. meminta keterangan atau data tambahan kepada

Kuasa Pengguna Barang yang mengajukan

permohonan Penghapusan BMN;

b. meminta konfirmasi dan klarifikasi; dan

c. melakukan pengecekan lapangan.

www.peraturan.go.id

Page 20: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466 -20-

(5) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud

pada ayat (4), Pejabat Eselon I terkait menerbitkan surat

rekomendasi Penghapusan BMN.

(6) Berdasarkan rekomendasi dari Pejabat Eselon I, Kuasa

Pengguna Barang mengajukan permohonan Penghapusan

BMN kepada Pengelola Barang sesuai batas

kewenangannya disertai kelengkapan dokumen

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 2

Penghapusan

Pasal 29

(1) Berdasarkan persetujuan dari Pengelola Barang, Kuasa

Pengguna Barang mengajukan permohonan penerbitan

Keputusan Penghapusan BMN kepada Pengguna Barang

dengan melampirkan kelengkapan dokumen

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat

(5), dan persetujuan dari Pengelola Barang.

(2) Pengguna Barang menerbitkan Keputusan Penghapusan

BMN paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal persetujuan

Penghapusan BMN dari Pengelola Barang.

(3) Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang

menyampaikan laporan Penghapusan kepada Pengelola

Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak Keputusan

Penghapusan BMN ditandatangani dengan melampirkan

Keputusan Penghapusan BMN.

Pasal 30

Perubahan DBP dan/atau DBKP sebagai akibat dari

Penghapusan BMN dilaporkan dalam Laporan Semesteran dan

Laporan Tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa

Pengguna Barang.

www.peraturan.go.id

Page 21: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466-21-

Pasal 31

(1) Rekomendasi penghapusan dari Pejabat Eselon I

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5) disusun

sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran

VI huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.

(2) Keputusan Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 29 ayat (2) disusun sesuai format

sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI huruf B yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

(3) Dalam hal diperlukan perubahan atas format

rekomendasi penghapusan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan Keputusan Penghapusan BMN sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), perubahannya

ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Jenderal.

Bagian Ketujuh

Penghapusan BMN Karena Pemusnahan

Paragraf 1

Prinsip Umum

Pasal 32

(1) Pemusnahan BMN pada Pengguna Barang/Kuasa

Pengguna Barang dapat dilakukan dalam hal:

a. BMN tidak dapat digunakan, tidak dapat

dimanfaatkan, dan tidak dapat dipindahtangankan;

atau

b. alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(2) Pemusnahan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a. dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna

Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola

Barang atau Pengguna Barang;

b. dilakukan dengan cara:

1. dibakar;

www.peraturan.go.id

Page 22: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466 -22-

2. dihancurkan;

3. ditimbun/dikubur;

4. ditenggelamkan; atau

5. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

c. dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan dan

dilaporkan kepada Pengelola Barang, Pengguna

Barang dan Pejabat Eselon I terkait.

Paragraf 2

Permohonan Penghapusan

Pasal 33

(1) Kuasa Pengguna Barang mengajukan permohonan

rekomendasi Penghapusan BMN karena Pemusnahan

kepada Pejabat Eselon I terkait yang paling sedikit

memuat :

a. pertimbangan dan alasan Penghapusan;

b. data BMN yang dimohonkan untuk dihapuskan, yang

paling sedikit meliputi tahun perolehan, nomor

aset/nomor urut pendaftaran, jenis, identitas,

kondisi, lokasi, nilai buku dan/atau nilai perolehan;

c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)

bermeterai cukup yang ditandatangani oleh Kuasa

Pengguna Barang yang paling sedikit memuat:

1. identitas Kuasa Pengguna Barang;

2. pernyataan mengenai tanggung jawab penuh atas

kebenaran permohonan yang diajukan, baik

materiil maupun formil; dan

3. pernyataan bahwa BMN tidak lagi dapat

digunakan, dimanfaatkan, dan

dipindahtangankan atau bahwa BMN harus

dilakukan Pemusnahan berdasarkan amanat

ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. fotokopi bukti kepemilikan, untuk BMN yang harus

dilengkapi dengan bukti kepemilikan;

e. fotokopi Keputusan penetapan status penggunaan,

www.peraturan.go.id

Page 23: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466-23-

untuk BMN yang harus ditetapkan status

penggunaannya;

f. surat keputusan atau keterangan penghentian

penggunaan BMN dari Kuasa Pengguna Barang;

g. KIB, untuk BMN yang harus dilengkapi dengan KIB;

h. softcopy; dan

i. foto BMN berwarna.

(2) Eselon I terkait melakukan penelitian terhadap

permohonan Penghapusan BMN dari Kuasa Pengguna

Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud

pada ayat (2):

a. dalam hal permohonan Penghapusan BMN tidak

direkomendasi, Pejabat Eselon I terkait

memberitahukan kepada Kuasa Pengguna Barang

yang mengajukan permohonan disertai dengan

alasannya; atau

b. dalam hal permohonan Penghapusan BMN

direkomendasi, Pejabat Eselon I terkait menerbitkan

surat rekomendasi Penghapusan BMN.

(4) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) huruf b, Kuasa Pengguna Barang mengajukan

permohonan Penghapusan BMN karena Pemusnahan

kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai

dengan batas kewenangannya disertai kelengkapan

dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat

(3) huruf b.

(5) Dalam hal bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf d tidak ada maka dapat digantikan

dengan bukti lainnya seperti dokumen kontrak, akte jual

beli, perjanjian jual beli, dan dokumen setara lainnya

yang dapat dipersamakan dengan itu.

www.peraturan.go.id

Page 24: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466 -24-

Paragraf 3

Persetujuan Penghapusan

Pasal 34

(1) Pengelola Barang atau Pengguna Barang melakukan

penelitian terhadap permohonan Penghapusan BMN

karena Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

33 ayat (4).

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan

permohonan Penghapusan BMN karena Pemusnahan;

b. penelitian data administratif paling sedikit mengenai

tahun perolehan, nomor aset/nomor urut

pendaftaran, spesifikasi/identitas BMN, kondisi,

lokasi, penetapan status penggunaan, bukti

kepemilikan untuk BMN yang harus dilengkapi

dengan bukti kepemilikan, nilai buku dan/atau nilai

perolehan; dan

c. penelitian fisik atas BMN yang dimohonkan untuk

dilakukan Penghapusan karena Pemusnahan, jika

diperlukan.

(3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Pengelola Barang atau Pengguna Barang

menentukan disetujui atau tidaknya permohonan

Penghapusan BMN karena Pemusnahan.

(4) Dalam hal permohonan Penghapusan BMN karena

Pemusnahan tidak disetujui, Pengelola Barang atau

Pengguna Barang memberitahukan kepada Kuasa

Pengguna Barang yang mengajukan permohonan disertai

dengan alasannya.

(5) Dalam hal permohonan Penghapusan BMN karena

Pemusnahan disetujui, Pengelola Barang atau Pengguna

Barang menerbitkan surat persetujuan Penghapusan

BMN karena Pemusnahan.

(6) Surat persetujuan Penghapusan BMN karena

Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling

sedikit memuat:

www.peraturan.go.id

Page 25: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466-25-

a. data BMN yang disetujui untuk dihapuskan, yang

paling sedikit meliputi tahun perolehan, nomor

aset/nomor urut pendaftaran, spesifikasi/identitas

teknis, jenis, kondisi, jumlah, nilai buku dan/atau

nilai perolehan; dan

b. kewajiban Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang

untuk melaporkan pelaksanaan Penghapusan kepada

Pengelola Barang.

Paragraf 4

Pelaksanaan Pemusnahan

Pasal 35

(1) Berdasarkan persetujuan Penghapusan BMN dari

Pengelola Barang atau Pengguna Barang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5), Kuasa Pengguna

Barang melakukan Pemusnahan BMN.

(2) Pelaksanaan Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan dan

dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal

persetujuan Penghapusan BMN dari Pengelola Barang

atau Pengguna Barang.

(3) Pelaksanaan Pemusnahan BMN sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disaksikan oleh perwakilan dari Kuasa

Pengguna Barang dan Instansi yang terkait.

Paragraf 5

Penghapusan

Pasal 36

(1) Kuasa Pengguna Barang mengajukan permohonan

penerbitan Keputusan Penghapusan BMN kepada

Pengguna Barang dengan melampirkan kelengkapan

dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1)

dan ayat (3) huruf b, persetujuan dari Pengelola Barang

atau Pengguna Barang dan Berita Acara Pemusnahan.

www.peraturan.go.id

Page 26: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466 -26-

(2) Pengguna Barang menerbitkan Keputusan Penghapusan

BMN paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal persetujuan

Penghapusan BMN dari Pengelola Barang atau Pengguna

Barang.

(3) Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang

menyampaikan laporan Penghapusan karena

Pemusnahan kepada Pengelola Barang paling lama 1

(satu) bulan sejak keputusan Penghapusan BMN

ditandatangani dengan melampirkan Keputusan

Penghapusan dan Berita Acara Pemusnahan BMN.

Pasal 37

Perubahan DBP dan/atau DBKP sebagai akibat dari

Penghapusan karena Pemusnahan dilaporkan dalam Laporan

Semesteran dan Laporan Tahunan Pengguna Barang atau

Kuasa Pengguna Barang.

Pasal 38

(1) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c

disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam

Lampiran VII huruf A yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2) Rekomendasi Penghapusan dari Pejabat Eselon I

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf b

disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam

Lampiran VII huruf B yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3) Persetujuan Penghapusan dari Pengguna Barang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) disusun

sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran

VII huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.

(4) Berita Acara Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 35 ayat (2) disusun sesuai format sebagaimana

tercantum dalam Lampiran VII huruf D yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

www.peraturan.go.id

Page 27: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466-27-

(5) Keputusan Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 36 ayat (2) disusun sesuai format

sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII huruf E

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

(6) Dalam hal diperlukan perubahan atas format SPTJM

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rekomendasi

penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan

ayat (3), Berita Acara Pemusnahan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) dan Keputusan Penghapusan

BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (5), perubahan

tersebut ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris

Jenderal.

Bagian Kedelapan

Penghapusan Karena Sebab-Sebab Lain

Paragraf 1

Permohonan Penghapusan

Pasal 39

(1) Kuasa Pengguna Barang mengajukan permohonan

rekomendasi Penghapusan BMN kepada Pejabat Eselon I

terkait yang paling sedikit memuat:

a. pertimbangan dan alasan Penghapusan;

b. data BMN yang dimohonkan untuk dihapuskan, yang

paling sedikit meliputi tahun perolehan, nomor

aset/nomor urut pendaftaran, jenis, identitas,

kondisi, lokasi, nilai buku dan/atau nilai perolehan;

dan

c. fotokopi keputusan penetapan status penggunaan,

untuk BMN yang harus ditetapkan status

penggunaannya.

(2) Dalam hal permohonan Penghapusan BMN sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diajukan karena alasan:

a. hilang, permohonan dilengkapi dengan:

1. surat keterangan dari kepolisian;

www.peraturan.go.id

Page 28: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466 -28-

2. Berita Acara Hasil Pemeriksaan;

3. Surat Keputusan Tim Penyelesaian Kerugian

Negara (TPKN)/Tim Ad Hoc;

4. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);

5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

(SPTJM) bermeterai cukup yang ditandatangani

oleh Kuasa Pengguna Barang yang sekurang-

kurangnya memuat:

a) identitas Kuasa Pengguna Barang;

b) pernyataan mengenai tanggung jawab penuh

atas kebenaran permohonan yang diajukan,

baik materiil maupun formil; dan

c) pernyataan bahwa BMN hilang dan tidak lagi

dapat ditemukan.

6. Khusus kendaraan bermotor, dilengkapi fotokopi

Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti

Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atau

dokumen lain yang setara dengan bukti

kepemilikan;

7. KIB, untuk BMN yang harus dilengkapi dengan

KIB;

8. surat keputusan atau keterangan penghentian

penggunaan BMN dari Kuasa Pengguna Barang;

dan

9. softcopy.

b. rusak berat, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa,

mati/cacat berat/tidak produktif untuk

hewan/ikan/tanaman, permohonan dilengkapi

dengan :

1. Surat Keputusan Tim Penghapusan BMN yang

dibentuk oleh Kuasa Pengguna Barang;

2. Surat Perintah Tugas dari Kuasa Pengguna

Barang;

3. Berita Acara Pemeriksaan BMN;

4. Surat Keterangan kematian/cacat berat/tidak

produktif dari Instansi teknis yang kompeten

(khusus hewan/ikan/tanaman);

www.peraturan.go.id

Page 29: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466-29-

5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

(SPTJM) bermeterai cukup yang ditandatangani

oleh Kuasa Pengguna Barang yang paling sedikit

memuat:

a) identitas Kuasa Pengguna Barang;

b) pernyataan mengenai tanggung jawab penuh

atas kebenaran permohonan yang diajukan,

baik materiil maupun formil; dan

c) pernyataan bahwa BMN telah rusak berat,

susut, menguap, mencair, kadaluwarsa,

mati/cacat berat/tidak produktif untuk

hewan/ikan/tanaman.

6. surat keputusan atau keterangan penghentian

penggunaan BMN dari Kuasa Pengguna Barang;

7. softcopy, dan

8. Foto BMN berwarna.

c. keadaan kahar (force majeure), permohonan

dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Tim Penghapusan BMN yang

dibentuk oleh Kuasa Pengguna Barang;

2. Surat Perintah Tugas dari Kuasa Pengguna

Barang;

3. Berita Acara Pemeriksaan BMN;

4. Surat keterangan dari instansi yang berwenang:

a) mengenai terjadinya keadaan kahar (force

majeure); atau

b) mengenai kondisi barang terkini karena

keadaan kahar (force majeure).

5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

(SPTJM) bermeterai cukup yang ditandatangani

olehKuasa Pengguna Barangyang paling sedikit

memuat:

a) identitas Kuasa Pengguna Barang;

b) pernyataan mengenai tanggung jawab penuh

atas kebenaran permohonan yang diajukan,

baik materiil maupun formil; dan

c) pernyataan bahwa BMN telah terkena keadaan

www.peraturan.go.id

Page 30: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466 -30-

kahar (force majeure).

6. surat keputusan atau keterangan penghentian

penggunaan BMN dari Kuasa Pengguna Barang;

7. KIB, untuk BMN yang harus dilengkapi dengan

KIB;

8. softcopy, dan

9. Foto BMN berwarna.

(3) Eselon I terkait melakukan penelitian terhadap

permohonan Penghapusan BMN karena sebab-sebab lain

dari Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1).

(4) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud

pada ayat (3):

a. dalam hal permohonan Penghapusan BMN tidak

direkomendasi, Pejabat Eselon I terkait

memberitahukan kepada Kuasa Pengguna Barang

yang mengajukan permohonan disertai dengan

alasannya; atau

b. dalam hal permohonan Penghapusan BMN

direkomendasi, Pejabat Eselon I terkait menerbitkan

surat rekomendasi Penghapusan BMN.

(5) Berdasarkan rekomendasi dari Pejabat Eselon I, Kuasa

Pengguna Barang mengajukan permohonan Penghapusan

BMN kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang

sesuai batas kewenangannya disertai kelengkapan

dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2)

dan ayat (4) huruf b.

Paragraf 2

Persetujuan Penghapusan

Pasal 40

(1) Pengelola Barang atau Pengguna Barang melakukan

penelitian terhadap permohonan Penghapusan BMN

karena sebab-sebab lain sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 39 ayat (5).

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

www.peraturan.go.id

Page 31: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466-31-

a. penelitian kelayakan pertimbangan dan alasan

permohonan Penghapusan;

b. penelitian data administratif paling sedikit mengenai

tahun perolehan, spesifikasi/identitas BMN,

penetapan status penggunaan, bukti kepemilikan

untuk BMN yang harus dilengkapi dengan bukti

kepemilikan, nilai buku dan/atau nilai perolehan;

dan

c. penelitian fisik untuk permohonan Penghapusan

karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39

ayat (2) huruf b dan huruf c, dalam hal diperlukan.

(3) Dalam hal permohonan Penghapusan BMN tidak

disetujui, Pengelola Barang atau Pengguna Barang

memberitahukan kepada Kuasa Pengguna Barang yang

mengajukan permohonan disertai dengan alasannya.

(4) Dalam hal permohonan Penghapusan BMN disetujui,

Pengelola Barang atau Pengguna Barang menerbitkan

surat persetujuan Penghapusan BMN.

(5) Surat persetujuan Penghapusan BMN sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:

a. data BMN yang disetujui untuk dihapuskan, yang

paling sedikit meliputi tahun perolehan, nomor

aset/nomor urut pendaftaran, spesifikasi/identitas

teknis, jenis, kondisi, jumlah, nilai buku dan/atau

nilai perolehan; dan

b. kewajiban Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang

untuk melaporkan pelaksanaan Penghapusan kepada

Pengelola Barang.

Paragraf 3

Penghapusan

Pasal 41

(1) Berdasarkan persetujuan dari Pengelola Barang atau

Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang mengajukan

permohonan penerbitan Keputusan Penghapusan kepada

Pengguna Barang dengan melampirkan kelengkapan

www.peraturan.go.id

Page 32: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466 -32-

dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1),

ayat (2) dan ayat (4) huruf b, serta persetujuan Pengelola

Barang atau Pengguna Barang.

(2) Pengguna Barang menerbitkan Keputusan Penghapusan

BMN paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal persetujuan

Penghapusan BMN dari Pengelola Barang atau Pengguna

Barang.

(3) Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang

menyampaikan laporan Penghapusan kepada Pengelola

Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan

Penghapusan BMN ditandatangani dengan melampirkan

Keputusan Penghapusan BMN.

Pasal 42

Perubahan DBP dan/atau DBKP sebagai akibat dari

Penghapusan BMN dilaporkan dalam Laporan Semesteran dan

Laporan Tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa

Pengguna Barang.

Pasal 43

(1) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) disusun

sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran

VIII huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.

(2) Rekomendasi Penghapusan dari Pejabat Eselon I

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) huruf b

disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam

Lampiran VIII huruf B yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3) Persetujuan Penghapusan dari Pengguna Barang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) disusun

sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran

VIII huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.

(4) Keputusan Penghapusan BMN sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 41 ayat (2) disusun sesuai format

www.peraturan.go.id

Page 33: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466-33-

sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII huruf D

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

(5) Dalam hal diperlukan perubahan atas format SPTJM

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rekomendasi

Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan

ayat (3), dan Keputusan Penghapusan BMN sebagaimana

dimaksud pada ayat (4), perubahannya ditetapkan

dengan Peraturan Sekretaris Jenderal.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

Tata cara pelaksanaan Penghapusan BMN lingkup

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada kantor

perwakilan Pemerintah Republik Indonesia di luar negeri

mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai Penghapusan

BMN di luar negeri.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a. permohonan Penghapusan BMN yang telah mendapat

rekomendasi Pejabat Eselon I, proses selanjutnya

mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini;

b. permohonan Penghapusan BMN yang telah diajukan oleh

Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang kepada

Pengelola Barang dan belum memperoleh persetujuan

Pengelola Barang, proses selanjutnya mengikuti

ketentuan dalam Peraturan Menteri ini;

www.peraturan.go.id

Page 34: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466 -34-

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan

mengenai Penghapusan BMN sebagaimana diatur

dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-

II/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan,

Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang

Milik Negara Lingkup Departemen Kehutanan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 29) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri

Kehutanan Nomor P.7/Menhut-II/2014 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor

P.44/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan

Pemindahtanganan Barang Milik Negara Lingkup Kementerian

Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 71) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

www.peraturan.go.id

Page 35: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466-35-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 September 2015

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN

KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 29 Maret 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

www.peraturan.go.id

Page 36: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466 -36-

www.peraturan.go.id

Page 37: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466-37-

www.peraturan.go.id

Page 38: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466 -38-

www.peraturan.go.id

Page 39: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466-39-

www.peraturan.go.id

Page 40: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466 -40-

www.peraturan.go.id

Page 41: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466-41-

www.peraturan.go.id

Page 42: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466 -42-

www.peraturan.go.id

Page 43: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466-43-

www.peraturan.go.id

Page 44: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466 -44-

www.peraturan.go.id

Page 45: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466-45-

www.peraturan.go.id

Page 46: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466 -46-

www.peraturan.go.id

Page 47: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466-47-

www.peraturan.go.id

Page 48: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466 -48-

www.peraturan.go.id

Page 49: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466-49-

www.peraturan.go.id

Page 50: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466 -50-

www.peraturan.go.id

Page 51: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466-51-

www.peraturan.go.id

Page 52: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466 -52-

www.peraturan.go.id

Page 53: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466-53-

www.peraturan.go.id

Page 54: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466 -54-

www.peraturan.go.id

Page 55: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466-55-

www.peraturan.go.id

Page 56: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466 -56-

www.peraturan.go.id

Page 57: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466-57-

www.peraturan.go.id

Page 58: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466 -58-

www.peraturan.go.id

Page 59: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466-59-

www.peraturan.go.id

Page 60: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466 -60-

www.peraturan.go.id

Page 61: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466-61-

www.peraturan.go.id

Page 62: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466 -62-

www.peraturan.go.id

Page 63: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466-63-

www.peraturan.go.id

Page 64: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466 -64-

www.peraturan.go.id

Page 65: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466-65-

www.peraturan.go.id

Page 66: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466 -66-

www.peraturan.go.id

Page 67: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466-67-

www.peraturan.go.id

Page 68: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466 -68-

www.peraturan.go.id

Page 69: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466-69-

www.peraturan.go.id

Page 70: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466 -70-

www.peraturan.go.id

Page 71: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466-71-

www.peraturan.go.id

Page 72: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466 -72-

www.peraturan.go.id

Page 73: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466-73-

www.peraturan.go.id

Page 74: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466 -74-

www.peraturan.go.id

Page 75: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466-75-

www.peraturan.go.id

Page 76: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466 -76-

www.peraturan.go.id

Page 77: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466-77-

www.peraturan.go.id

Page 78: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466 -78-

www.peraturan.go.id

Page 79: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466-79-

www.peraturan.go.id

Page 80: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466 -80-

www.peraturan.go.id

Page 81: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466-81-

www.peraturan.go.id

Page 82: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466 -82-

www.peraturan.go.id

Page 83: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466-83-

www.peraturan.go.id

Page 84: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466 -84-

www.peraturan.go.id

Page 85: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466-85-

www.peraturan.go.id

Page 86: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466 -86-

www.peraturan.go.id

Page 87: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466-87-

www.peraturan.go.id

Page 88: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466 -88-

www.peraturan.go.id

Page 89: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466-89-

www.peraturan.go.id

Page 90: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466 -90-

www.peraturan.go.id

Page 91: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466-91-

www.peraturan.go.id

Page 92: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466 -92-

www.peraturan.go.id

Page 93: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466-93-

www.peraturan.go.id

Page 94: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466 -94-

www.peraturan.go.id

Page 95: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466-95-

www.peraturan.go.id

Page 96: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466 -96-

www.peraturan.go.id

Page 97: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466-97-

www.peraturan.go.id

Page 98: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466 -98-

www.peraturan.go.id

Page 99: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466-99-

www.peraturan.go.id

Page 100: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466 -100-

www.peraturan.go.id

Page 101: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466-101-

www.peraturan.go.id

Page 102: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466 -102-

www.peraturan.go.id

Page 103: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466-103-

www.peraturan.go.id

Page 104: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466 -104-

www.peraturan.go.id

Page 105: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466-105-

www.peraturan.go.id

Page 106: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466 -106-

www.peraturan.go.id

Page 107: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466-107-

www.peraturan.go.id

Page 108: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466 -108-

www.peraturan.go.id

Page 109: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466-109-

www.peraturan.go.id

Page 110: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466 -110-

www.peraturan.go.id

Page 111: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466-111-

www.peraturan.go.id

Page 112: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466 -112-

www.peraturan.go.id

Page 113: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466-113-

www.peraturan.go.id

Page 114: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466 -114-

www.peraturan.go.id

Page 115: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466-115-

www.peraturan.go.id

Page 116: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466 -116-

www.peraturan.go.id

Page 117: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466-117-

www.peraturan.go.id

Page 118: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466 -118-

www.peraturan.go.id

Page 119: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466-119-

www.peraturan.go.id

Page 120: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466 -120-

www.peraturan.go.id

Page 121: BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIAditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn466-2016.pdf · no.466, 2016 kemen-lhk. bmn. penghapusan. pelaksanaan. tata cara. pencabutan. peraturan

2016, No.466-121-

www.peraturan.go.id