DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang.................................................................... 1
1.2 Landasan Hukum................................................................ 7
1.3 Maksud dan Tujuan............................................................. 8
1.4 Sistematika Penulisan.........................................................10
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RANCANGAN RENJA TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rancangan RENJA SKPD Tahun
Lalu dan Capaian Renstra SKPD..................................... 11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD....................................... 19
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
........................................................................................... 21
2.4 Review terhadap Rancangan Awal……………………….. 25
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
........................................................................................... 26
BAB III TUJUAN, SASARAN, DAN PROGRAM KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional…………………... 27
3.2 Tujuan dan Sasaran Rancangan RENJA OPD…………. 28
3.3 Program dan Kegiatan……………………………………..... 28
BAB IV PENUTUP
1
BAB I
P E N D A H U L U A N
1.1. Latar Belakang
Penetapan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), maka setiap
daerah otonom diamanatkan untuk menyusun rencana
pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu,
menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Perencanaan
pembangunan dilaksanakan secara berjenjang yaitu dimulai dengan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah
merupakan perencanaan pembangunan yang periodenya 20
tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
Daerah merupakan perencanaan pembangunan periode 5 tahunan,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai
merupakan rencana pembangunan tahunan.
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep
disusun berdasarkan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana Kabupaten Sumenep tahun- tahun sebelumnya, selain itu
dalam penyusunan berdasarkan Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
dan Isu- Isu penting Penyelenggaraan Tugas Fungsi pada Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana Kabupaten Sumenep.
2
Tabel 1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten
Sumenep 2016-2021
MISI TUJUAN SASARAN
Misi 1: 1. Meningkatkan pemerataan pendidikan dan perluasan akses pendidikan (WAJAR DIKDAS) 9 tahun tercapai
1. Meningkatnya pendidikan sekolah yang ditamatkan
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan
2. Meningkatnya mutu dan kecukupan tenaga pendidikan
3. Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan
4. Meningkatnya minat kunjungan masyarakat utamanya pelajar
2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
1. Meningkatnya status/ derajat kesehatan masyarakat bagi masyarakat Sumenep
2. Meningkatnya upaya pemerataan dan peningkatan mutu layanan kesehatan
3. Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan, termasuk tenaga medis dan non medis
4. Optimalisasi Layanan kesehatan pada RSUD
5. Meningkatnya akseptor Keluarga Berencana dan pelayanan kesehatan reproduksi
3. Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja, sebagai bentuk upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan
1. Meningkatkan perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha
2. Menurunnya jumlah penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
3. Terwujudnya pemberdayaan dan pembangunan yang responsif terhadap gender
Misi 2: 1. Meningkatkan
penyediaan infrastruktur dan jaringan transportasi di daratan dan wilayah kepulauansebagaibentukupayamenurunkan disparitas ketersediaan infrastruktur antar wilayah
1. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan infrastruktur jalan/jembatan dan Infrastruktur Irigasi
Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah kepulauan dan daratan yang didukung pengelolaan Sumber Daya Alam serta lingkungan yang berkelanjutan
2. Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi
3. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman/ perumahan secara memadai
3
MISI TUJUAN SASARAN
2. Meningkatkan efektifitas pengelolaan SDA dan lingkungan hidup berkelanjutan
1. Meningkatnya pengetahuan, kesadaran dan peran serta semua pihak di dalam pengelolaan SDA dan Lingkungan
2. Meningkatnya kualitas SDA dan lingkungan hidup serta Pengembangan Sistem Mitigasi SDA dan Lingkungan
Misi 3: 1. Meningkatkan kegiatan
ekonomi dan kualitas kelembagaan UMKM dan Koperasi dan pengembangan wisata daerahserta meningkatkan kinerja penanaman modal/ investasi daerah, Industri Perdagangan
1. Meningkatnya daya saing sektor Koperasi dan UMKM
Meningkatkan kemandirian perekonomian pedesaaan dan perkotaan dengan memberdayakan potensi ekonomi lokal yang unggul berdaya saing tinggi
2.
3.
4.
Meningkatnya kunjungan wisata, yang didukung peningkatan jumlah sarana dan prasarana wisata Meningkatnyajumlah investor berskala regional dannasional (PMDN/PMA) MeningkatnyakinerjasectorIndustridanPerdagangandanpengebangan/revitalisasipasar
2. Meningkatkan produktivitas sektor pertanian untuk mendukung ketahanan pangan daerah
1. Meningkatnya nilai tambah, hasil dan daya saing produk pertanian (tanaman pangan, peternakan, kehutanan dan perkebunan, perikanan)
2. Meningkatnya manfaat ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan
3. Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah
Misi 4: 1. Meningkatkan kualitas
pelayanan publik 1. Meningkatkan kualitas pelayanan
publik menuju kepada pelayanan prima
Meningkatkan kultur dan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel
2. Meningkatnya Tertib administrasi kependudukan dan kualitas layanan kependudukan
2. Mewujudka kultur dan tata pemerintahan yang tertib dan akuntabel
1. Peningkatan disiplin tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel
2. Tersedianya aparatur pemerintahan daerah yang memadai dan kompeten dan didukung OPD sesuai kebutuhan
4
MISI TUJUAN SASARAN
3. Terwujudnya tatakelola pemerintahan desa yang baik
4. Optimalisasi kapasistas dan kemandirian fiskal daerah yang transparan, akuntabel dan auditabel
5. Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, pengendalian program dan kegiatan pembangunan
6. Meningkatnya sistem komunikasi, informasi dan media massa
Misi 5: 1. Meningkatkan peran
serta masyarakat dan stakeholder dalam perencanaan pembangunan
1. Perencanaan daerah berbasis kepentingan masyarakat
Meningkatkan tata kelola kehidupan masyarakat aman dan kondusif melalui partisipasi masyarakat serta stakeholder dalam proses pembangunan
2. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam rangka menjaga stabilitas sosial dan perlindungan masyarakat
1. Meningkatnya stabilitas sosial dan perlindungan masyarakat (terwujudnya kondisi masyarakat yang kondusif)
Misi 6: 1. Meningkatkan kualitas
nilai-nilai kehidupan beragama, dan kerukunan antar umat beragama yang dilandasi dengan semangat nasionalisme
1. Meningkatnya toleransi dan komunikasi antar umat beragama sebagai pengejawantahan dari Kesadaran Nilai-nilai Nasionalisme dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
Meningkatkan nilai-nilai keagamaan dan budaya serta nasionalisme yang didukung kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat
2. Meningkatnya fasilitas layanan keagamaan
2. Meningkatkan penguatan kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat melalui pemberdayaan seni, budaya, pemuda dan olahraga
1. Menguatnya/ terpeliharanya seni dan budaya lokal dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Sumenep
2. Meningkatnya kualitas peranan pemuda dan prestasi olahraga di Kabupaten Sumenep
5
Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Sumenep, Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana Kabupaten Sumenep berada pada Misi ke 1 dan Tujuan
ke 2 dengan 5 sasaran yaitu:
MISI TUJUAN SASARAN
Misi 1: 2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
5. Meningkatnya akseptor Keluarga Berencana dan pelayanan kesehatan reproduksi
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan
3. Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja, sebagai bentuk upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan
3. Terwujudnya pemberdayaan dan pembangunan yang responsif terhadap gender
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten
Sumenep didasarkan pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Dokumen tersebut selanjutnya disempurnakan berdasarkan
hasil masukan pada Forum Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD)
dan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RKPD
Kabupaten Sumenep Tahun 2017 dan menjadi Rancangan Akhir
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep Tahun 2020. Hal ini
menunjukkan dalam pendekatan perencanaan menggunakan system
perencanaan bawah-atas (Bottom Up Planning) berdasarkan asas
demokrasi dan desentralisasi.
6
Untuk memastikan adanya penyelarasan dengan dokumen
perencanaan lain, maka pembahasan terhadap dokumen tersebut
dilakukan oleh tim dari Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep.
Pembahasannya mencakup :
Penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan
fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep berdasarkan usulan
program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan;
Penyelarasan program dan kegiatan antar SKPD terkait di
Kabupaten Sumenep dalam rangka sinergi pelaksanaan dan
optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep.
Penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas
berdasarkan pagu indikatif untuk Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Kabupaten Sumenep.
Program dan kegiatan prioritas yang disertai pagu indikatif
dalam renja tersebut, menjadi salah satu bahan dasar bagi Tim
Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Sumenep untuk
menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(RAPBD), Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) dan
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (RPPAS).
7
1. 2. Landasan Hukum
Dasar Hukum penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana Kabupaten Sumenep Tahun 2018 adalah :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pusat dan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
9. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial;
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota;
8
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem
Kesehatan Nasional;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur;
20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor Tahun 2011 tentang
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa
Timur Tahun 2016;
21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep
Tahun 2016-2021;
22. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep
1.3. Maksud dan Tujuan
Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep Tahun
2018 dimaksudkan untuk :
a. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana Kabupaten Sumenep dalam melaksanakan tugasnya
serta sebagai dasar untuk mempermudah upaya pembinaan dan
pemberdayaan, sehingga sasaran dan target capaian yang
9
dilaksanakan didalam program dan kegiatan yang telah
ditetapkan dalam kurun waktu Tahun 2018 dapat berjalan sesuai
dengan kebijakan dan petunjuk teknis yang ditetapkan dalam
pelaksanaan APBD tahun 2018
b. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan
koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu
Tahun 2018.
c. Memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep.
d. Menjabarkan visi, misi dan program Kepala Daerah di bidang
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep dan Rencana
Strategis (Renstra).
e. Menyerasikan dan menyelaraskan kebijakan dan program
pembangunan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
dan Keluarga Berencana baik di tingkat pusat, daerah serta
aspirasi masyarakat
Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten
Sumenep tahun 2018 adalah :
a. Menyediakan acuan resmi bagi penyusunan Rencana
Pelaksanaan Kerja dan Anggaran Tahun 2018 pada Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana Kabupaten Sumenep.
b. Terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi pembangunan
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana baik antara pusat dan daerah, antar daerah, antar
waktu maupun antar fungsi .
c. Terjadinya keterkaitan dan konsistensi antar perencana,
penyelenggara, pelaksana dan pengawasan.
10
d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
e. Memudahkan jajaran aparatur pemerintah yang terkait di daerah
untuk memahami dalam menentukan program-program
pembangunan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
dan Keluarga Berencana yang ditindaklanjuti dengan kegiatan-
kegiatan yang dapat diukur dengan indikator kinerja.
f. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif,
berkualitas dan berkelanjutan.
1.4. Sistematika Penulisan
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang.
1.2 Landasan Hukum.
1.3 Maksud dan Tujuan.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RANCANGAN RENJA
TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rancangan RENJA SKPD Tahun Lalu
dan Capaian Renstra SKPD.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.
2.4 Review terhadap Rancangan Awal.
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
BAB III TUJUAN, SASARAN, DAN PROGRAM KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional.
3.2 Tujuan dan Sasaran Rancangan RENJA SKPD.
3.3 Program dan Kegiatan.
BAB IV PENUTUP
11
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SUMENEP
TAHUN 2016
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep Tahun 2016 dan Capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep pada tahun 2017 meliputi
beberapa program yakni
a. Program peningkatan peran perempuan di perdesaan
1. Pemberdayaan dan Pelatihan Bagi Perempuan
2. Pengembangan Ketrampilan dan Usaha bagi Perempuan di Perdesaan
b. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1. Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan
perempuan (P2TP2)
2. Sosialisasi Penanganan dan Pelayanan Perlindungan Perempuan dan
Anak
3. Kreatifitas dan Inovasi Pengembangan Mental Anak
4. Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan
5. Pengembangan Kelembagaan Forum Anak
6. Evaluasi Percepatan Pelaksanaan Pengarus Utamaan Gender (PUG ) dan
Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)
7. Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak
8. Fasilitasi Pembinaan Kemitraan kelembagaan perempuan dan anak
c. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
1. Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga
sejahtera
12
d. Program Keluarga Berencana
1. Pengadaan Sarana KB
2. Rakerda dan Orientasi Program KB
3. Orientasi Pemantapan Penundaaan Usia Perkawinan
4. Peningkatan Kinerja PPKBD
5. Biaya Operasional Balai Penyuluhan KB
6. Pergerakan Pelayanan Akseptor KB Aktif dan Baru
7. Updating Data Akseptor KB By Name By Addres
8. Pengolahan Data Keluarga
e. Program Keluarga Sejahtera
1. Peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS)
2. Promosi Program Kependudukan dan Keluarga Berencana
3. Fasilitasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
4. Pengembangan Program Generasi Berencana
5. Pengembangan Saka Kencana
6. Pengembangan dan Pembinaan Pembangunan Keluarga
7. Pengembangan dan Pembinaan Kelompok UPPKS
8. Pengembangan Kemitraan Pembangunan Keluarga
9. Pendataan, Pengolahan data dan Informasi Kelompok Kegiatan Bina
Keluarga , PIK-R/M, Saka Kencana dan Kelompok UPPKS
10. Trainer Of Trainer (TOT) Pengelola Insan GenRe Dan PIK-R/M
11. Pembinaan dan Fasilitasi Kelompok BKB dan BKL Tingkat Kecamatan
13
Adapun evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dengan mengacu pada SKPD lama
BPMPKB Kab. Sumenep untuk tahun 2016 sebagai berikut :
REKAPITULASI REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016
No. Program / Kegiatan Uraian Indikator
Anggaran Realisasi Sisa Anggaran %
(Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7
1 Proram Pelayanan Administrasi Perkantoran
661.395.900
505.107.503
156.288.397 76,37
%
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Peningkatan administrasi surat keluar masuk secara tertib
4.140.000
4.131.100
8.900
99,79%
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik
70.200.000
44.928.088
25.271.912
64,00%
3.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Tercapainya jasa pemeliharaan / perijinan kendaraan dinas
42.449.850
26.838.900
15.610.950
63,22%
4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Terlaksananya administrasi keuangan secara tepat waktu
7.776.000
7.512.000
264.000
96,60%
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tercapainya kebersihan lingkungan kantor
32.174.000
32.105.500
68.500
99,79%
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Terlaksananya administrasi perkantoran
37.633.650
34.883.149
2.750.501
92,69%
7. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
Terlaksananya administrasi perkantoran
12.975.000
11.520.000
1.455.000
88,79%
8.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
Terciptanya penyelenggaraan pelaksanaan tugas
4.360.000
3.800.000
560.000
87,16%
9. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
Peningkatan wawasan dan pengetahuan aparatur
21.180.000
18.860.000
2.320.000
89,05%
10 Penyediaan Makanan Dan Minuman
Terjaminnya kelancaran pelaksanaan rapat
32.400.000
31.860.000
540.000
98,33%
11 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Peningkatan konsultasi/koordinasi dalam pelaksanaan tugas
205.474.800
159.916.874
45.557.926
77,83%
12 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Peningkatan koordinasi/monitoring dalam pelaksanaan tugas
16.290.000
7.500.000
8.790.000
46,04%
13 Operasional UPT KB Tercapainya pelaksanaan tugas UPTKB
123.229.100
93.096.892
30.132.208
75,55%
14 Pameran Pembangunan
Meningkatnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
51.113.500
28.155.000
22.958.500
55,08%
14
No. Program / Kegiatan Uraian Indikator
Anggaran Realisasi Sisa Anggaran %
(Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
321.526.950
306.395.725
15.131.225 95,29
%
1. Pengadaan Komputer Tercapainya pelaksanaan tugas kantor
190.366.000
189.548.300
817.700
99,57%
2. Pengadaan Alat-Alat Studio dan Komunikasi
Tercapainya pelaksanaan tugas kantor
17.579.950
15.510.000
2.069.950
88,23%
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terjaminnya pemeliharaan Gedung Kantor
41.836.500
38.460.633
3.375.867
91,93%
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terjaminnya pemeliharaan kendaraan dinas operasional
58.586.000
52.879.292
5.706.708
90,26%
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Terjaminnya pemeliharaan peralatan Kantor
10.725.000
7.570.000
3.155.000
70,58%
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
Terjaminnya pemeliharaan barang meubeler
2.433.500
2.427.500
6.000
99,75%
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
49.780.100
42.619.390
7.160.710
85,62%
1.
In House Training dan Pemetaan (Mapping) Pegawai Dilingkungan SKPD
Peningkatan Disiplin, Kerapian dan Kinerja PNS
49.780.100
42.619.390
7.160.710
85,62%
4
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
45.380.200
28.148.000
17.232.200
62,03%
1. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
terlaksananya Penyusunan laporan secara tepat waktu
1.665.300
1.620.500
44.800
97,31%
2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
terlaksananya Penyusunan laporan akhir tahun tepat waktu
2.370.300
2.250.500
119.800
94,95%
3. Penyusunan Penetapan Kinerja
terlaksananya Penyusunan tapkin dan lakip tepat waktu
1.431.400
1.323.000
108.400
92,43%
4. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
terlaksananya Penyusunan LPPD & LKPJ secara tepat waktu
2.751.000
2.735.500
15.500
99,44%
5. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD
terlaksananya Penyusunan rencana kerja tepat waktu
5.792.200
5.725.000
67.200
98,84%
6.
Pengelolaan dan Pelayanan Data Informasi dan Dokumentasi Publik
terlaksananya Penyusunan rencana kerja tepat waktu
31.370.000
14.493.500
16.876.500
46,20%
5 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
1.334.555.950
896.528.350
438.027.600
67,18%
1. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Sosialisasi dan Pendataan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat pada 248 Desa Wilayah Daratan
166.261.200
165.161.200
1.100.000
99,34%
15
No. Program / Kegiatan Uraian Indikator
Anggaran Realisasi Sisa Anggaran %
(Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7
2. Pilot Proyek Profil Desa/Kelurahan
Terlaksananya Pendataan Tingkat Perkembangan dan Potensi Desa pada 2 Desa
61.841.000
56.642.000
5.199.000
91,59%
3. Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan
Meningkatnya KetahananSosial Ekonomi Kepala Rumah Tangga Perempuan pada 789 KRTP
19.228.000
11.078.000
8.150.000
57,61%
4. Gelar Teknologi Tepat Guna
Tersedianya Sarana Promosi Produk Unggulan
169.082.500
73.797.100
95.285.400
43,65%
5. Pengadaan Peralatan TTG Bagi Kelompok Usaha Ekonomi Produktif
Tersedianya Peralatan TTG bagi Kelompok Masyarakat Sasaran
54.988.000
1.053.000
53.935.000 1,91%
6. Jalin Matra
Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi kegiatan program Jalin Matra Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 di Kabupaten Sumenep
100.000.000
74.955.000
25.045.000
74,96%
7. Penyusunan RPJMDes dan RKPDes
Terlaksananya kegiatan pendampingan, fasilitasi kegiatan penyusunan RPJM-Desa dan RKP-Desa pada desa-desa se Kab. Sumenep Tahun 2015.
383.777.000
379.791.800
3.985.200
98,96%
8.
Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa
Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pembinaan program Pengendalian Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Sumenep Tahun 2015
181.393.250
36.446.250
144.947.000
20,09%
9.
Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna melalui Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna
Tertibnya Lembaga Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna di Kecamatan
55.490.000
25.548.000
29.942.000
46,04%
10 Evaluasi dan Pembinaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan LPM dan KPM desa pada 44 Desa wilayah Daratan
142.495.000
72.056.000
70.439.000
50,57%
6 Program Pengembangan Ekonomi Perdesaan
614.984.500
220.942.700
394.041.800 35,93
%
1. Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)
Terlaksananya kegiatan pendampingan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi dari tingkat mobilisasi sampai pada pembentukan, regulasi BUM-Desa
106.002.500
22.259.500
83.743.000
21,00%
16
No. Program / Kegiatan Uraian Indikator
Anggaran Realisasi Sisa Anggaran %
(Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7
2. Sosialisasi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)
Terlaksananya kegiatan sosialisasi BUM-Desa bagi 750 orang peserta utusan dari 244 Desa pada 18 Kecamatan Wilayah Daratan.
187.460.250
165.650.250
21.810.000
88,37%
3.
Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Pemasaran Produk Unggulan Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Meningkatnya Kualitas, Nilai Jual Dan Jangkauan Pemasaran Produk Dodol Arjasa Dan Dodol Pisang
71.400.000
674.000
70.726.000 0,94%
4. Pembinaan bagi Pengelola Pengembangan Pasar Desa
Terlaksananya kegiatan program Pembinaan bagi 40 orang peserta utusan dari 6 Desa pada 6 Kecamatan Daratan dan 4 Desa pada 4 Kecamatan Kepulauan
39.566.500
32.358.950
7.207.550
81,78%
5.
Pendataan Aset dan Dana Perguliran Simpan Pinjam Perempuan Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan
Terlaksananya kegiatan pendampingan, monitoring dan evaluasi program Pendataan Aset dan Dana Perguliran Simpan Pinjam Perempuan Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan
210.555.250
-
210.555.250 0,00%
7. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
211.554.300
204.294.300
7.260.000
96,57%
1. Peringatan Gerakan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
Terlaksananya kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong pada 5 Kecamatan
211.554.300
204.294.300
7.260.000
96,57%
8. Program Peran Perempuan di Perdesaan
60.000.000
20.306.000
39.694.000 33,84
%
1. Pelatihan Ketrampilan bagi Perempuan di Perdesaan
Terlaksananya kegiatan pelatihan keterampilan bagi perempuan korban KDRT di perdesaan
60.000.000
20.306.000
39.694.000
33,84%
9.
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
403.091.500
373.991.500
29.100.000
92,78%
1.
Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A)
Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
181.701.500
164.316.000
17.385.500
90,43%
2. Forum Anak Terlaksananya kegiatan forum anak menuju kabupaten sumenep layak anak
116.688.000
111.925.500
4.762.500
95,92%
3. Sosialisasi Penanganan dan Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak
Terlaksananya sosialisasi penanganan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak
58.427.000
58.117.000
310.000
99,47%
4. Sosialisasi Pengarusutamaan Gender dan Anak
Terlaksananya sosialisasi pengarusutamaan gender dan anak
46.275.000
39.633.000
6.642.000
85,65%
17
No. Program / Kegiatan Uraian Indikator
Anggaran Realisasi Sisa Anggaran %
(Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7
10. Program Keluarga Berencana
2.543.573.050
2.150.237.42
8
393.335.622 84,54
%
1. Sharing Pengadaan Sarana KB
Terealisasinya Pengadaan Barang dan Jasa
28.990.500
15.761.876
13.228.624
54,37%
2. Pengadaan Sarana KB (DAK)
Meningkatkan kinerja petugas lapangan KB dan mengembangkan KIE Program KB dan KS
2.061.617.000
1.831.306.77
5
230.310.225 88,83
%
3. Tim KB Keliling Kabupaten
Meningkatkatkan pencapaian Peserta KB baru implant
44.714.000
26.148.200
18.565.800
58,48%
4. Pelatihan Kader Pendataan Keluarga Tingkat Kabupaten
Tidak terlaksana 1.061.000
1.041.000
20.000
98,11%
5. Orientasi Pemantapan Penundaaan Usia Perkawinan
Penurunan angka perkawinan perempuan dibawah usia 20 tahun
59.011.000
41.983.500
17.027.500
71,15%
6. Peningkatan Kinerja PPKBD
Terwujudnya kinerja PPKBD dalam rangka pencapaian pembinaan, kesertaan dan kemandirian ber-KB
230.422.050
216.296.077
14.125.973
93,87%
7. Operasional Pendataan Keluarga Tidak terlaksana
117.757.500
17.700.000
100.057.500 15,03
%
11. Program Keluarga Sejahtera
260.566.000
230.936.000
29.630.000 88,63
%
1. Fasilitasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Keluarga Sejahtera
117.737.500
103.987.500
13.750.000
88,32%
2. Pembinaan dan Fasilitasi Kelompok Tribina, PIK-R Dan UPPKS
Terlaksananya Pembinaan Kelompok BKR, BKL, PIK-R dan UPPKS Tingkat Kecamatan
107.828.500
92.523.500
15.305.000
85,81%
3.
Pembinaan dan Fasilitasi Kelompok Bina Keluarga Balita ( BKB ) Holistik Integratif Tingkat Kecamatan
Terlaksananya Pembinaan kelompok BKB Holistik Integratif Tingkat Kecamatan
35.000.000
34.425.000
575.000
98,36%
Jumlah Realisasi Anggaran Urusan Wajib
6.506.408.450
4.979.506.896
1.526.901.55
4 76,53
%
18
REKAPITULASI REALISASI PELAKSANAAN BANTUAN HIBAH DAN SOSIAL PROGRAM KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016
No. Program / Kegiatan Uraian Indikator
Anggaran Realisasi Sisa Anggaran %
(Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7
Belanja Tidak Langsung 1.290.000.000 520.000.000 770.000.000 40%
A. Belanja Hibah 1.270.000.000 500.000.000 770.000.000 39%
Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan
70.000.000 - 70.000.000 0,00%
Belanja Hibah Kepada Badan / Lembaga / Organisasi
70.000.000 - 70.000.000 0,00%
Belanja Hibah Kepada Badan / Lembaga / Organisasi Swasta untuk Pemberdayaan Perempuan
70.000.000 - 70.000.000 0,00%
1
Belanja Hibah Keuangan bagi Perlindungan Perempuan dan Anak (Sektap P2TP2A Kab.Sumenep)
Tidak dilaksanakan sehubungan Undang Undang nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 298 ayat 5 yang menyatakan : badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
70.000.000 - 70.000.000 0,00%
Belanja Hibah Kepada Organisasi Semi Pemerintah
500.000.000 500.000.000 - 100,00%
1 PKK Kabupaten Terlaksananya kegiatan TP-PKK Kabupaten Sumenep
400.000.000 400.000.000 - 100,00%
2 Dharma Wanita / GOW
Terlaksananya kegiatan Dharma Wanita Kabupaten Sumenep
100.000.000 100.000.000 - 100,00%
Belanja Hibah pada Lembaga Organisasi Kemasyarakatan
700.000.000 - 700.000.000 0,00%
1
Hibah Bantuan Keuangan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
Bantuan Hibah Keuangan BUM-Desa tidak terealisasi berhubung dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang Penajaman Pasal 298 ayat 5 UU Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan : badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
700.000.000 - 700.000.000 0,00%
19
No. Program / Kegiatan Uraian Indikator
Anggaran Realisasi Sisa Anggaran %
(Rp.) (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7
B. Belanja Sosial 20.000.000 20.000.000 - 100,00%
Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat
20.000.000 20.000.000 - 100,00%
Belanja Bantuan Sosial Untuk Korban KDRT 20.000.000 20.000.000
- 100,00%
1 Bantuan Sosial Untuk Korban Anak @ 10 Orang x Rp. 2.000.000
Terlaksananya bantuan sosial bagi anak korban kasus kekerasan
20.000.000 20.000.000 - 100,00%
Jumlah Realisasi Anggaran Bantuan Hibah Keuangan 1.290.000.000 520.000.000 840.000.000 40,31%
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD Dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai target kinerja
serta realisasi anggaran terdapat kendala-kendala atau tantangan dilapangan
yang menjadi motivasi untuk mencari jawaban atau solusi pemecahannya, hal
apa saja yang harus terencanakan dan terprogramkan dengan baik dan
sistematis guna pencapaian hasil yang jauh lebih baik dari sebelumnya.
Kendala yang dihadapi dalam mencapai target indikator sasaran tersebut
antara lain:
1. Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) di Desa (aparatur pemerintah
desa) yang terbatas;
2. Masih kurang optimalnya perencanaan kegiatan yang disusun sehingga masih
kuran sistematis dan belum terkoordinir dengan baik;
3. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait.
20
Guna mengatasi keterbatasan/kendala tersebut diatas, diperlukan upaya-
upaya penanggulangan sebagai berikut :
1. Perlu peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu aparatur
pemerintah, misalnya melalui Pendidikan dan Pelatihan, Seminar dan lain-
lain;
2. Sangat diperlukan suatu perencanaan program dan kegiatan yang sistematis
dan terkoordinir;
3. Pengusulan anggaran/dana untuk setiap program dan kegiatan harus sesuai
dengan kebutuhan dan didukung oleh dasar hukum serta argumentasi yang
representative;
4. Perlu membina dan menjaga hubungan yang harmonis dengan instansi lain
dengan harapan pelaksanaan koordinasi dengan instansi tersebut dapat
terlaksana dengan baik.
21
2.3 ISU ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD
Berdasarkan kondisi saat ini dapat dirumuskan Isu-isu strategis yang
dikelompokkan menurut aspek manajemen meliputi :
1) perencanaan dan evaluasi kinerja;
2) pelaksanaan dan pengendalian;
3) sumber daya manusia;
4) kebijakan pemerintah atau regulasi;
5) fenomena aktual pemberdayaan perempuan dan KB; 1). Perencanaan dan evaluasi kinerja
a. Perencanaan Umum (Sekretariat)
Pemenuhan kebutuhan SDM aparatur yang mempunyai kapasitas memadai di bidang pelayanan administrasi
perkantoran dan pengelolaan keuangan
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai untuk mendukung kelancaran dan efektifitas kegiatan
operasional internal organisasi
Penyediaan pedoman operasional (standar operasional
prosedur) yang mengatur mekanisme kerja antar bidang internal
organisasi
Penyediaan software system informasi manajemen asset,
kepegawaian, dan keuangan, untuk mendukung kelancaran
tugas2 internal organisasi
b. Perencanaan Kinerja
Pemenuhan SDM aparatur perencana dan teknis pelaksana
bidang yang professional mutlak diperlukan, guna penerapan
‘gender budgeting’ di seluruh bidang pembangunan, serta
terwujudnya sinkronisasi perencanaan pembangunan lingkup
pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana secara
komprehensif.
22
Ketersediaan statistic data terpilah dan data base kasus setiap
sector terkait untuk masukan perencanaan di seluruh bidang
pembangunan, melalui analisis situasi, guna mendorong
implementasi strategi PUG, pemberdayaan perempuan,
peningkatan kualitas hidup perempuan, serta kesejahteraan dan
perlindungan anak di Kabupaten Sumenep.
c. Evaluasi Kinerja
Penyusunan dokumen perencanaan dan pengukuran kinerja
kegiatan yang memuat indikator, standar, dan rencana capaian;
sehingga dapat diketahui hubungan antara perencanan dengan
evaluasi kinerja dengan indicator (out come) seperti : penurunan
laju pertumbuhan penduduk, penurunan angka kelahiran (TFR),
peningkatan jumlah pasangan usia subur peserta KB aktif,
penurunan angka kematian ibu, bayi, dan balita, serta angka
vertilitas penduduk Kabupaten Sumenep. Dampak (impact) arah
kebijakan yang diharapkan yaitu terwujudnya ketahanan
keluarga dan kesejahteraan keluarga, terbangunnya nilai
perlindungan perempuan dan anak, dan kaitan dengan program
lain.
Perencanaan harus tidak bias gender, bersifat antisipatif, perlu pemantauan dan evaluasi respon (pemahanan, sikap dan
perilaku) masyarakat terhadap kebijakan dan realisasi program,
untuk masukan kegiatan sosialisasi dan diseminasi pada
keluarga dan masyarakat. 2). Pelaksanaan dan Pengendalian
Kejelasan rumusan program dan kegiatan lingkup pemberdayaan
perempuan, keluarga berencana, serta kesejahteraan dan
perlindungan anak yang berperspektif gender di masing-masing
sector terkait yang sinkron dan sinergi.
Kejelasan struktur yang menangani teknis layanan KB di tingkat provinsi dan kab/kota, yang akan menjadi acuan kejelasan
wewenang dan alokasi anggaran program KB di provinsi dan
kab/kota.
23
Perluasan advokasi, sosialisasi, serta publikasi informasi dan
edukasi tentang tentang PUG, PKHP, KPA, KB, dan KS bagi lintas
stakeholders tingkat provinsi dan kab/kota.
Upaya mewujudkan kesetaraan gender memerlukan perumusan
kebijakan strategis di 3 kelompok bidang, yakni bidang politik, sosial
dan budaya (polsosbud); bidang ekonomi, ketenagakerjaan dan
lingkungan hidup; serta bidang pendidikan dan kesehatan.
Pengukuran kinerja kegiatan yang memuat indikator, standar, dan rencana capaian; sehingga dapat diketahui hubungan antara
perencanan dengan evaluasi kinerja dengan indicator (out come)
seperti : penurunan laju pertumbuhan penduduk, penurunan angka
kelahiran (TFR), peningkatan jumlah pasangan usia subur peserta
KB aktif, penurunan angka kematian ibu, bayi, dan balita, serta
angka vertilitas penduduk Kabupaten Sumenep.
Penelitian khusus berkembangnya kasus-kasus dalam masyarakat yang berimplikasi terhadap kesehatan reproduksi dan munculnya
permasalahan baru, dan penelitian dan perencanaan kebijakan
pemberdayaan perempuan dan kesetaran gender dikaitkan dengan
aspek politik, sosial, dan budaya (polsosbud); ekonomi; dan
perlindungan perempuan dan anak.
Mekanisme terpadu pencegahan dan penanganan perlindungan
perempuan dan anak
Sinkronisasi pembinaan, monitoring, dan evaluasi provinsi ke
kab/kota 3). Sumber Daya Manusia
Ada 3 (tiga) karakteritik sumber daya manusia yang menjadi kunci
atau focal point bagi peningkatan kinerja.
Diperlukan tenaga pengelola administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan serta tenaga perencana yang mampu menyusun rencana
kegiatan berbasis kinerja dengan optimalisasi anggaran yang
tersedia, dan mampu melaksanakan secara profesional.
24
Untuk penyebarluasan program KKBPK di masyarakat diperlukan
tenaga fasilitator dan tenaga penyuluh.
Efektifnya implementasi program Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan KB sangat ditentukan oleh peran semua
stake holder secara terpadu khususnya dalam advokasi dan
sosialisasi program PUG, Perlindungan Perempuan, serta
Kesejahteraan dan Perlindungan Anak.
4) Kebijakan Pemerintah atau Regulasi
Kebijakan nasional tentang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan KB memerlukan kebijakan pemerintah daerah tentang
aturan pelaksanaan sesuai karakteristik kondisi daerah.
Penetapan kebijakan pemerintah daerah untuk menjamin sinergitas fungsional program nasional dengan program pemerintah daerah,
untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi pelaksanaannya
dan kinerja yang diharapkan, dukungan anggaran dan keberlanjutan
program pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan
anak, serta pelembagaan pengarusutamaan gender di tingkat
provinsi dan kab/kota. 5) Fenomena Aktual Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
dan KB
Fenomena berbagai kasus perempuan, keluarga, remaja dan anak,
dapat muncul sebagai dampak kebijakan pemerintah dan atau
implikasi dari dinamika perubahan sosial budaya politik dan ekonomi
masyarakat.
Dampak implementasi kebijakan pemerintah yang tidak antisipatif adalah : kepesertaan KB Laki-laki yang tidak diikuti dengan
ketersediaan pilihan jenis alat kontrasepsi dengan harga terjangkau;
kurang intensifnya penanganan masalah kasus kekerasan
perempuan dan anak; penanganan perlindungan anak dan
perempuan masih bersifat parsial-belum terpadu- dan belum ada
kerjasama lintas wilayah.
25
Adanya dinamika perubahan lingkungan sosial budaya ekonomi
politik, berimplikasi langsung atau tidak langsung terhadap
rendahnya proporsi perempuan yang menduduki jabatan eksekutif,
kurang sinerginya kegiatan sesama lembaga perempuan, dan
rendahnya aksesibilitas perempuan di bidang pendidikan, kesehatan,
ketenagakerjaan, sosial budaya, ekonomi, dan hukum, tingginya
angka fertilitas penduduk Kabupaten Sumenep, dan tingginya angka
kematian ibu, bayi, dan balita.
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD Berdasarkan Matrik Evaluasi Renja SKPD Tahun sebelumnya dapat
dilihat bahwa terdapat kenaikan peresentasi kinerja dari realisasi capaian
kinerja renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana sampai dengan tahun lalu (2016) terhadap rencana
capaian kinerja anggaran renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tahun 2017 dan Tingkat capaian
Kinerja dan realisasi anggaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tahun 2017.
Namun terdapat beberapa program yang mengalami penurunan
kinerja. Adapun faktor penyebab penurunan rencana capaian kinerja dan
tingkat capaian kinerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak dan Keluarga Berencana adalah dikarenakan terdapat penurunan
anggaran kegiatan.
26
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT
Sesuai dengan peraturan yang ada, saat ini Organisasi Perangkat
Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk
perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang
telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan
proses bottom-up dan top down, yang disebut dengan istilah dari shopping list
ke working plant.
Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak
dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya
sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Perencanaan yang
bersifat bottom up telah dilaksanakan mulai dari tingkat RT,
Kelurahan, dan Kecamatan melalui Musrenbang Kecamatan.
Secara umum semua usulan masyarakat yang telah diusulkan
pada Musrenbang tingkat Kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang telah
diakomodir dalam program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
Sementara dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, kita harus memenuhi
prosedur yang telah ditetapkan.
Selain itu, program dan kegiatan yang dilaksananakan di lingkup Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
diarahkan pada peningkatan mutu pelayanan dan akses pelayanan dengan
mengedepankan pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak.
27
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI
Dalam mewujudkan kinerja, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep masih menjumpai
beberapa permasalahan atau hambatan-hambatan, yaitu :
1. Sebagai aparat pelaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus
mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam hal ini seringkali banyak perubahan pada peraturan perundang-
undangan dan banyak terjadi tumpang tindih sehingga mengalami
kesulitan dalam penerapan admistrasi.
2. Keterlambatan informasi tentang aliran dana baik yang bersumber dari
APBN maupun APBD Provinsi Jawa Timur terhadap suatu program dan
kegiatan yang memerlukan dana pendamping (cost sharing) dari APBD
Kabupaten, sehingga mengalami kesulitan untuk dialokasikan pada APBD
Tahun Anggaran berjalan, yang pada akhirnya program/kegiatan tersebut
baru dapat dialokasikan pada Perubahan APBD. Hal ini tentu saja bukan
hanya akan merugikan masyarakat namun juga akan berakibat pada
tahapan penyerapan anggaran yang akan terkonsentrasi di akhir tahun
anggaran, sehingga berakibat pada aspek penyelesaian administrasi
keuangan maupun realisasi penyelesaian fisik program/kegiatan.
Guna mengatasi kendala/hambatan tersebut diatas diperlukan upaya
penanggulangan sebagai berikut :
1. Dipandang perlu agar Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota untuk memantapkan antar lembaga terkait sehingga
penerapan peraturan perundang-undangan dapat dijalankan dengan baik
dan benar.
2. Diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah
Pusat untuk menyampaikan informasi tentang adanya program/kegiatan
yang memerlukan dana pendamping (cost sharing) dari APBD Kabupaten.
Sehingga hal itu dapat diadopsi dalam Kebijakan Umum Anggaran
28
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA Maksud dan Tujuan dari penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Kabupaten Sumenep adalah untuk mencapai visi Pemerintah Kabupaten
Sumenep yaitu “Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintahan yang Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional”. Dalam
mencapai visi maka Dinas Masyarakat dan Desa memiliki misi
“Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan, Kesehatan dan Pengentasan Kemiskinan”dengan tujuan “Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, sebagai bentuk upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan”, adapunsasaran dari tujuan tersebut yaitu : (1). “Terwujudnya pemberdayaan dan pembangunan yang responsif terhadap gender”(2).“Meningkatnya akseptor Keluarga Berencana dan pelayanan kesehatan reproduksi”dengan strategi (1). “Penguatan Kelembagaan jaringan kerja perempuan terhadap PUG dan PUHA.” (2). “Meningkatnya kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak”. (3) “Pemberdayaan ketahanan keluarga dalam rangka mewujudkan pembangunan keluarga.”
3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN
Adapun penjelasan rancangan awal Renja tahun 2018 beserta usulan
Program, Kegiatan, Indikator, dan Indikatif Anggaran Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana berikut ini:
29
BAB IV P E N U T U P
Penyusunan Rancangan Renja 2018 Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten
Sumenep tidak terlepas Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep yang
telah disusun untuk periode 2016-2021, serta dari Visi dan Misi Kabupaten
Sumenep. Renja ini disusun dengan tujuan untuk mengoperasionalkan
kegiatan pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana tahun 2018
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai Visi dan
Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana dan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sumenep.
Renja ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam perencanaan kegiatan operasional Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep untuk tahun 2018. Renja ini
disusun berdasarkan pagu indikatif sesuai dengan yang telah
dicantumkan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2016 - 2021 dalam rangka pencapaian
Kinerja sesuai dengan indikator SPM dan indiktor kunci lainnya untuk lima
tahun kedepan. Kesesuaian anggaran yang diusulkan dalam renja ini dengan
Plafond Anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah diharapkan dapat
mengoptimalkan pembangunan kesehatan sesuai dengan target pencapaian
indikator yang telah ditetapkan, namun tidak menutup kemungkinan
anggaran yang diusulkan tidak sesuai dengan yang diharapkan, karena
adanya keterbatasan pemerintah dalam membiayai pembangunan Daerah
Kabupaten Sumenep.
30
Pada akhirnya semua yang terlibat dalam penyusunan Renja ini dapat
disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kerjasama demi
tercapainya Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep dan Visi dan Misi
Pemerintah Daerah serta dalam meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat yang setinggi-tingginya di kabupaten Sumenep.
Sumenep, Februari 2017
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SUMENEP
Ir. R. MOH. HERMAN POERNOMO H, MM Pembina Utama Muda
NIP. 19640326 199202 1 001
Top Related