i
DAFTAR ISI
HALAMAN SAMPUL DALAM i
HALAMAN PERSYARATAN GELAR SARJANA HUKUM ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI iii
HALAMAN KATA PENGANTAR iv
HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN vii
ABSTRAK viii
ABSTRACT xi
HALAMAN DAFTAR ISI xii
BAB I PENDAHULUAN
Latar Belakang ............................................................................. 1
Rumusan Masalah........................................................................ 4
Ruang Lingkup Masalah............................................................... 5
Orisinalitas Penelitian................................................................... 5
Tujuan Penelitian.......................................................................... 7
Tujuan Umum..................................................................... 7
Tujuan Khusus.................................................................... 7
Manfaat Penelitian........................................................................ 7
Manfaat Teoritis.................................................................. 7
Manfaat Praktis................................................................... 8
Landasan Teoritis......................................................................... 8
Metode Penelitian......................................................................... 24
ii
Jenis Penelitian.................................................................... 25
Jenis Pendekatan................................................................. 25
Sumber Data....................................................................... 27
Teknik Pengumpulan Data.................................................. 30
Teknik Analisis Data........................................................... 31
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Tinjauan Umum Tentang Desa dan Kedudukanya…………........ 33
Tinjauan Tentang Pemerintahan Desa………………….............. 39
Tinjauan Tentang Keuangan Desa……………………………… 46
BAB III PENGATURAN TAHAPAN DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA
PengaturanTahapan Dalam Pengolaan Keuangan desa................ 48
Kekuasaan dan Organisasi Pengelolaan Keuangan Desa............. 53
BAB IV PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
YANG MELIPUTI PERENCANAAN, PELAPORAN, DAN
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA, DI DESA SANUR
KAUH
Perencanaan Keuangan Desa,,,................................................... 58
Pelaksanaan APB Desa di Desa Sanur Kauh………………… 61
Penataan Keuangan Desa di Desa Sanur Kauh………………. 62
Laporan Keuangan Desa di Desa Sanur Kauh……………….. 63
Pertanggungjawaban Keuangan Desa di Desa Sanur Kauh…. 64
BAB V PENUTUP
iii
Kesimpulan................................................................................... 70
Saran............................................................................................. 71
DAFTAR PUSTAKA…………………………………………………………….
72
RINGKASAN SKRIPSI
4
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah
Desa sebagai komunitas kecil yang terkait pada lokalitas tertentu baik
sebagai tempat tinggal dan juga dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat desa.1
Pengertian dari masyarakat itu sendiri adalah sekumpulan manusia yang saling
berhubungan atau dengan istilah ilmiah yaitu saling berinteraksi sehingga dalam
masyarakat tersebut akan terdapat kesepakatan yang telah ditentukan untuk bias
ditaati dan dilaksanakan oleh setiap anggota masyarakat tersebut. Kesepakatan-
kesepakatan yang sudah ada dalam masyarakat kemudian mendarah daging pada
setiap warga negaranya sehingga membedakan antara masyarakat yang satu dengan
yang lain.2
Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya
disingkat UU Desa) menyatakan bahwa:
“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama
lain,selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakara
masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia”
Desa diatur oleh aparat desa/sering disebut pemerintah desa dan pemerintah
desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat
setempat dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Lahirnya
1 Adisasmita, Rahardjo, 2010, Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan, Graha Ilmu,
Yogyakarta. h. 28.
2 Soerjono Soekanto, 2006, Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali Pers, h. 22.
1
5
Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Negara selaku induk
pemegang kekuasaan di Negara Republik Indonesia memfasilitasi desa dengan
sumber keuangan yang mengacu pada sistem keuangan negara yang dilihat dari
beberapa sisi keuangan Negara.
Keuangan Negara dilihat sisi objek meliputi semua hak dan kewajiban
Negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam
bidang fisikal, moneter dan pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan, serta
segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik
Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. ( lihat undang
– undang nomor 17 tahun 2003 pasal 2 huruf g)
Keuangan negara dilihat dari sisi objek meliputi seluruh objek sebagaimana
tersebut diatas yang dimiliki Negara, dan atau dikuasai oleh pemerintah pusat,
pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah dan badan lain yang ada kaitannya
dengan keuangan negara dan dari segi proses keuangan negara mencakup seluruh
rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut
diatas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan
pertanggung jawaban. Sedangkan dari sisi tujuan, keuangan Negara meliputi
seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan
dan/atau penguasaan objek sebagaimana tersebut diatas dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan negara.
Pembangunan daerah dan desa menjadi salah satu agenda utama
pemerintahan Indonesia untuk membangun dari pinggiran dengan memperkuat
daerah-daerah dan desa dalam kerangka kesatuan. Hal tersebut sekiranya selaras
6
dengan kebijakan yang sudah dijalankan pemerintah terkait pola hubungan antara
pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dimana sejak 1 Januari 2001 Indonesia
resmi mengimplementasikan pola otonomi daerah dari sisi kewenangan serta
desentralisasi fisikal dari sisi keuangannya. Kebijakan tersebut didasarkan kepada
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah
direvisi menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah serta Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
Desa dalam prakteknya, membutuhkan sumber keuangan yang diatur dalam
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 sebagaimana disebutkan bahwa
“Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan
uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban desa dan aset desa adalah barang milik desa yang
berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran
pendapatan dan belanja desa atau perolehan hal lainnya yang sah”.
Keuangan desa tersebut nantinya akan digunakan untuk tujuan-tujuan
mensejahterakan masyarakat desa sehingga dibutuhkan pengelolaan yang baik oleh
para aparatur desa. Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Permendagri tentang
Pengelolaan Keuangan Desa) mengatur bahwa pengelolaan keuangan desa
merupakan “Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
penatusahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa.”. Proses-proses
7
tersebut harus dijadikan acuan setiap desa dalam mengelola keuangan desa agar
bisa dipertanggung jawabkan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.
Sanur Kauh merupakan salah satu Desa di Denpasar Bali yang saat ini
sedang melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan. Sumber-sumber anggaran
pendapatan dan belanja di Desa Sanur Kauh telah ditetapkan dalam Peraturan Desa
Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2016, anggaran pendapatan yang diterima serta pengeluaran yang
dilakukan harus ditunjang oleh pengelolaan keuangan yang baik melalui tahapan-
tahapan yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga
dengan pengelolaan yang baik terhadap keuangan desa akan bisa meningkatkan
kesejahteraan masyarakat Sanur Kauh.
Berdasarkan hal di atas menimbulkan dorongan terhadap penulis untuk
mengkaji lebih dalam terkait pengelolaan keuangan desa di Sanur Kauh apakah
sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-
undangan. Penulis tertarik untuk meneliti skripsi dengan judul “Aspek Yuridis
Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Sanur Kauh.”
1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah tentang tinjauan pengelolaan
keuangan desa di Desa Sanur kauh, permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi
ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimanakah pengaturan terkait dengan tahapan pengelolaan keuangan
Desa?
8
2. Bagaimanakah pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban keuangan desa, di Desa Sanur Kauh?
1.3. Ruang Lingkup Masalah
Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan dan untuk mendapatkan
pembahasan yang sistematis dan tidak menyimpang dari permasalahan yang ada,
maka berikut ini disampaikan batasan ruang lingkup permasalahannya.
Pembahasan mengenai permasalahan tersebut di atas hanya dibatasi pada hal-hal
yang berkaitan dengan permasalahan pokok saja, yaitu: pertama, mengenai
peraturan perundang-undangan yang mengatur tahapan-tahapan dalam pengelolaan
keuangan desa. Kemudian, penelitian ini membatasi pembahasan hanya pada
tahapan-tahapan dalam pengelolaan keuangan desa di desa Sanur Kauh.
1.4. Orisinalitas penelitian
Berdasarkan informasi serta penelusuran kepustakawanan, sepanjang yang
diketahui dari hasil-hasil penelitian yang sudah ada maka belum ada penelitian yang
menyangkut masalah “Aspek Yuridis Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Di
Desa Sanur Kauh. Adapun penulisan penelitian yang berkaitan dengan penulisan
penelitian ini antara lain:
9
No Identitas Rumusan Masalah
1 Nama : Persada Alief Panugroho
Ilhami
Tempat : Universitas Negeri
Semarang
NIM :8111410114
Judul : Peran Pemerintah Desa
Kedungkelor Kecamatan Warureja
Kabupaten Tegal Dalam
Pengelolaan Keuangan Desa
1. Bagaimana peran Pemerintah
Desa Kedungkelor Kecamatan
Warureja Kabupaten Tegal
dalam pengelolaan keuangan
desa?
2. Bagaimana langkah percepatan
Pemerintah Desa Kedungkelor
Kecamatan Warureja
Kabupaten Tegal mampu
mewujudkan kesejahteraan
masyarakat dalam pengelolaan
keuangan desa?
2. Nama : Harnadi
Tempat : Universitas Islam Negeri
Alauddin Makassar
NIM :10800112073
Judul : Analisis Transparansi Dan
Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan Desa Dalam
Pengembanga Ekonomi Desa
1. Bagaimana pengelolaan
keuangan desa yang
mewujudkan transparan dan
akuntabel?
2. Bagaimana transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan
keuangan desa yang
meningkatkan perkembangan
ekonomi?
10
1.5. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penulisan sebuah
skripsi, sehingga nantinya hal yang akan dihasilkan merupakan suatu karya yang
dapat dipertanggungjawabkan. Adapun tujuan penulisan dapat digolongkan
kedalam 2 aspek, antara lain:
a. Tujuan Umum
Tujuan umum penulisan skripsi ini adalah untuk mengamalkan Tri Dharma
perguruan Tinggi khususnya penelitian.
b. Tujuan Khusus
Selain tujuan umum, penulisan skripsi ini mempunya tujuan khusus, yaitu:
1. Untuk mengetahui dan memahami lebih dalam mengenai pengelolaan
Keuangan Desa di desa Sanur Kauh.
2. Untuk mengetahui dan memamahi lebih mendalam apakah tahapan-
tahapan pengelolaan dana desa di Desa Sanur Kauh telah mengacu pada
peraturan perundang undangan.
1.6. Manfaat Penulisan
Setiap penulisan selalu diharapkan dapat memberikan manfaat untuk
berbagai pihak adapun manfaat dari penulisan ini adalah :
1. Manfaat teoritis
Dari penulisan skripsi ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran bagi perkembangan ilmu Hukum Administrasi Negara, khususnya
mengenai tahapan - tahapan dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Sanur Kauh.
11
Selain itu penulisan skripsi ini diharapkan juga dapat menambah pemahaman
dan dapat menjadi masukan bagi mahasiswa untuk menerapkan teori-teori yang
diperoleh dalam perkuliahan pada kondisi yang sebenarnya dilapangan terutama
dalam tinjauan pengelolaan keuangan desa. Diharapkan agar hasil penulisan ini
dapat menjadi referensi sebagai acuan penulisan lain pada masa yang akan datang.
2. Manfaat Praktis
Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan karya ilmiah
dari penulis kepada masyarakat, pemerintah serta para penegak hukum dalam
perkembangan Hukum Administasi Negara dan bermanfaat sebagai bahan acuan
peneliti yang lain pada masa yang akan datang.
1.7. Landasan Teoritis
Landasan teoritis adalah upaya mengtidentifikasi teori hukum umum/teori
khusus, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, aturan hukum, norma-norma dan
lain-lain yang akan di pakai sebagai landasan untuk membahas permasalahan
penelitian. Dalam setiap penulisan harus disertai dengan pemikiran-pemikiran
teoritis, oleh karena ada hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan
kegiatan pengumpulan data dan penglohan data, analisis, serta konstruksi data.3 Ini
penting, untuk memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa kajian yang
dilakukakan ilmiah atau paling tidak memberikan gambaran bahwa kajian tersebut
sudah memenuhi standar teoritis sesuai bidang ilmu yang menjadi objek kajian,
3Fakultas Hukum, 2009, Buku Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Udayana,
Denpasar, h. 64.
12
terutama terkait dengan permasalahan pada tahapan pengelolaan keuangan Desa di
Desa Sanur Kauh. Sebelum mengemukakan asumsi terhadap permasalahan, maka
terlebih dahulu dikemukakan pendapat para ahli yang relevan dengan masalah yang
diteliti. Penelitian ini menggunakan 2 landasan teoritis sebagai “pisau” analisis
yaitu teori negara hukum dan teori kewenangan
a. Konsep Negara Hukum
Negara Indonesia merupakan Negara Hukum. Konsep negara hukum yang
dianut oleh Indonesia banyak dipengaruhi paham Eropa Kontinental. Hal ini dapat
dipahami karena Indonesia adalah bekas jajahan Belanda yang membawa pengaruh
konsep negara hukum Eropa Kontinental.4
Sebelum membahas konsep negara hukum lebih konprehensif, ada baiknya
mengetahui pengertian negara terlebih dahulu. Pengertian negara menurut beberapa
ahli:5
- Menurut Plato, Negara adalah suatu tubuh yang senantiasa tampak
maju, berkembang sebagaimna layaknya orang-orang(manusia).
- Menurut Aristoteles, Negara adalah persekutuan dari keluarga dan desa
guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya.
- Menurut Logeman, Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang
penuh kewibawaan.
- Menurut Bellefroid, Negara adalah suatu masyarakat persekutuan
hukum yang menempati suatu wilayah tertentu yang dilengkapi dengan
kekuasaan tertinggi untuk urusan kepentingan umum.
- Menurut Immannuel Kant, Negara adalah organisasi yang dijamin
terlaksananya kepentingan umum, warga negara di lingkungan hukum
dalam batas norma yang telah ditetapkan undang-undang sebagai
kemauan bersama.
4H. Iriyanto A. Baso Ence, 2008, Negara Hukum & Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah
Konstitusi, PT. Alumni, Bandung , h. 31
5 H. Inu Kencana Syafiie, 2013, Ilmu Pemerintahan, PT. Bumi Aksara, Jakarta, h. 60-61
13
Menurut Dipolo, Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat
yang dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atau suatu umat di suatu
daerah tertentu. Bagaimana bentuk dan coraknya, negara selalumerupakan
organisasi kekuasaan. Organisasi kekuasaan ini selalu mempunyai tata
pemerintahan dan tata pemerintahan ini selalu melaksanakan tata tertib atas suatu
umat di daerah tertentu.6
Negara Hukum secara etimologi berasal dari bahasa asing yaitu
Rechstaat(Bahasa Belanda)yang dikenal oleh negara-negara yang menganut sistem
hukum Eropa Kontinental, dan Rule of Law (Bahasa Inggris) yang dikenal oleh
negara-negara yang menganut sistem Anglo Saxon. Istilah rechtstaat yang
diterjemahkan sebagai negara hukum menurut Philipus M. Hadjon mulai populer
di Eropa sejak abad ke-19, meski pemikiran tentang hal itu telah lama ada.7
Utrecht membedakan antara Negara Hukum Formil atau Negara Hukum
Klasik, dan Negara Hukum Materiel atau Negara Hukum Modern.8 Negara Hukum
Formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam
arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu Negara
Hukum Materiil yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di
dalamnya. Negara hukum ialah negara yang seluruh aksinya didasarkan dan diatur
oleh Undang-Undang yang telah ditetapkan semula dengan bantuan dari badan
pemberi suara rakyat.9 Jadi Negara Hukum merupakan negara yang berdasarkan
6Max Boli Sabon, dkk, 1992, Ilmu Negara Buku Panduan Mahasiswa, PT.Gramedia
Pustaka Utama, Jakarta, h. 25.
7 Philipus M. Hadjon, 1996, Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Hak-Hak Asasi
Manusia, Media Pratama, Jakarta, h. 72. (selanjutnya disingkat Philipus M. Hadjon I)
8Utrecht, 1962, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Ichtiar, Jakarta, h. 9.
9Sudargo Gautama, 1973, Pengertian Tentang Negara Hukum, Alumni,Bandung, h. 13.
14
hukum yang sedang berlaku atau hukum positif yaitu undang-undang yang berisi
tentang norma-norma, guna mengatur warganya dalam bertingkah laku dan
berperilaku agar menjamin kesejahteraan dan ketertibanbagi seluruh warganya.
Menurut Sri Soemantri, tidak ada suatu negara pun di dunia ini yang tidak
mempunyai konstitusi atau undang-undang dasar. Negara dan konstitusi merupakan
dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain.10
Bilamana Sri Soemantri Martosoewignjo, memberikan ciri negara hukum
yang berdasarkan Pancasila, maka Philipus M Hadjon lebih tegas lagi dengan
memberikan ciri negara hukum Pancasila, bukan lagi negara hukum yang
berdasarkan atas Pancasila. Ciri negara hukum Pancasila menurut Philipus M
Hadjon adalah sebagai berikut:
a. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas
kerukunan;
b. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaankekuasaan negara;
c. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan
sarana terakhir;
d. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.11
Indonesia merupakan Negara Hukum, dapat dilihat melalui Pasal 1 ayat (3)
Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
(selanjutnya disingkat menjadi UUD NRI 1945) menyebutkan bahwa “Negara
Indonesia adalah negara hukum.” Dengan penegasan itu,maka mekanisme
kehidupan perorangan, masyarakat, dan negara diatur oleh hukum (tertulis maupun
tidak tertulis). Artinya baik anggota masyarakat maupun pemerintah wajib
10Sri Soemantri, 1987, Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, Alumni, Bandung, h.
2-3. 11Philipus M Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia, PT.Bina
Ilmu,Surabaya, hlm.90
15
mematuhi hukum tersebut.12 Negara Hukum Eropa Kontinental yang dianut oleh
Indonesia dipelopori oleh Immanuel Kant yang memiliki tujuan menjamin
kedudukan hukum dari individu-individu di dalam masyarakat. Unsur-unsur
Negara Hukum menurut Freidrich Julius Stahl yang diilhami oleh Immanuel Kant
adalah:
1. Berdasarkan dan menegakkan hak-hak asasi manusia;
2. Untuk dapat melindungi hak asasi dengan baik maka penyelenggaraan
negara berdasarkan trias politica;
3. Pemerintahan berdassarkan Undang-Undang;
4. Apabila pemerintahan yang berdasarkan Undang-Undang masih dirasa
melanggar hak asasi manusia maka harus diadili dengan peradilan
administrasi.13
Plato dan Aristoteles merupakan penggagas dari pemikiran Negara hukum.
Menurut Aristoteles, yang memerintah dalam suatu Negara bukanlah manusia,
melainkan pikiran yang adil dan kesusilaanlah yang menentukan baik atau
buruknya suatu hukum. Menurut Aristoteles, suatu Negara yang baik ialah Negara
yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Dapat dikatakan
bahwa Negara Hukum atau rechtstaat memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
1. Adanya Undang-undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan
tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat;
2. Adanya pembagian kekuasaan Negara ;
3. Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat.
Selain ciri-ciri tersebut, Bagir Manan juga mengemukakan unsur-unsur dari
negara hukum yaitu terdiri dari :
12Baharudin Lopa, 1987, Permasalahan Pembinaan Dan Penegakan Hukum DiIndonesia,
Bulan Bintang, Jakarta, h.101
13 Astim Riyanto, 2006, Teori Konstitusi, Penerbit Yapemdo, Bandung, h. 274
16
1. Ada UUD 1945 sebagai peraturan tertulis yang mengatur hubungan
antara pemerintah dan warganya.
2. Ada pembagian kekuasaan (machtenscheiding) yang secara khusus
menjamin suatu kekuasaan kehakiman yang merdeka.
3. Ada pemencaran kekuasaan negara atau pemerintah (spreading van de
staatsmacht).
4. Ada jaminan terhadap hak asasi manusia.
5. Ada jaminan persamaan dimuka hukum dan jaminan perlindungan
hukum.
6. Ada asas legalitas, pelaksanaan kekuasaan pemerintah harus didasarkan
atas hukum (undang-undang).14
Unsur-unsur negara hukum di atas menyatakan adanya asas legalitas. Asas
legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam
setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum
terutama bagi negara-negara hukum dalam sistem Kontinental15. Asas Legalitas itu
sendiri juga dipakai dalam ilmu Hukum Administrasi Negara, “Dat he bestuur aan
de wet is onderwopen”16 yang memiliki arti “bahwa pemerintahh tunduk kepada
undang-undang” atau “Het legaliteits beginsel houdt in dat alle (algemene) de
burgers bindende bepalingen op de wet moeten berusten”17yang berarti “asas
legalitas menentukan bahwa semua ketentuan yang mengikat warga negara harus
didasarkan pada undang-undang.”
b. Teori kewenangan
14Bagir Manan; 1994, Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut UUD 1945,Pustaka
Sinar Harapan, Jakarta, h.35
15Ridwan HR, Op.cit, h. 90
16H.D. Stout, 1994, De Betekenissen van de Wet, W.EJ. Tjeenk, Zwolle, h.28
17Ibid, h.23
17
Teori kewenangan mengemukakan bahwa aparat pemerintahan Indonesia
mendapatkan wewenang dalam melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan
perundang-undangan, hal ini dikarenakan Indonesia merupakan Negara Hukum.
Menurut Indroharto, tanpa adanya dasar wewenang yang diberikan oleh peraturan
perundang-undangan yang berlaku, segala macam aparat pemerintah tidak akan
memiliki wewenang yang dapat mempengaruhi atau mengubah keadaan atau posisi
hukum warga masyarakatnya18. Philipus M. Hadjon mengemukakan wewenang
(bevoegdheid) dideskripsikan sebagai kekuasaam hukum (rechtsmacht). Jadi dalam
konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan.19 Kewenangan itu
sendiri menimbulkan hak dan kewajiban, dimana aparat pemerintah dapat
melakukan tindakan hukum tertentu yang menimbulkan akibat hukum. Menurut
Philipus M. Hadjon bahwa keabsahan tindakan Pemerintahan diukur melalui aspek
wewenang, prosedur, dan substansi. Aspek wewenang itu sendiri memiliki 3 (tiga)
komponen, yaitu20:
1. Komponen pengaruh, ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan
untuk mengendalikan perilaku subyek hukum.
2. Komponen dasar hukum, menyatakan bahwa wewenang itu selalu harus
dapat ditunjuk dasar hukumnya.
3. Komponen konformitas hukum, mengandung makna adanya standar
wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar
khusus (untuk jenis wewenang tertentu).
18Indroharto, 1993, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha
Negara, Pusat Sinar Harapan, Jakarta, h. 83
19Philipus M. Hadjon, 1997, Tentang Wewenang, Majalah Yuridika Fakultas Hukum
UNAIR No.5&6 Tahun XII Edisi September – Desember, Surabaya , h.1 (selanjutnya disingkat
Philipus M. Hadjon II)
20Philipus M. Hadjon, 2010, Hukum Administrasi dan Good Governance,
UniversitasTrisakti, Jakarta, h. 22
18
Kewenangan pejabat pemerintah dapat diperoleh dengan 3 (tiga) cara yaitu
atribusi, delegasi, dan mandat. Mengenai sumber kewenangan atau cara
memperoleh wewenang itu sendiri dalam kepustakaan Hukum Administrasi,
menurut Philipus M. Hadjon dikemukakan melalui 2 (dua) cara utama yakni
diperoleh secara atribusi dan delegasi, sedangkan mandat dikemukakan sebagai
cara tersendiri untuk memperoleh wewenang.21 Tidak ada kekuasaan tanpa
kewenangan, dan tidak ada kewenangan tanpa undang-undang yang mengaturnya.
Pilar utama negara hukum yaitu asas legalitas (legaliteits beginselen atau
wetmatigheid van bestuur). Atas dasar prinsip tersebut, maka wewenang
pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan.22 Perolehan wewenang
pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan
tiga cara yaitu atribus, delegasi, dan mandat.
a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh perundang-
undangan sebagai pencipta wewenang kepada organ pemerintahan.
Organ pemerintahan tersebut memiliki tanggung jawab sepenuhnya atas
wewenang yang diberikan berdasarkan undang-undang.
b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari organ
pemerintahan yang satu kepada organ pemerintahan lainnya atau dengan
kata lain penyerahan wewenang dari delegans (pemberi delegasi)
kepada delegataris (penerima delegasi). Terjadinya pelimpahan
wewenang menyebabkan tanggungjawab penuh berada pada delegataris
atau penerima delegasi.
c. Mandat; mandat terjadi ketika suatu organ pemerintahan memberikan
izin untuk menjalankan kewenangannya oleh organ lain atas namanya.
Perolehan wewenang berdasarkan mandat tidak memberikan tanggung
jawab terhadap penerima mandat karena mandat hanya perwakilan
wewenang tanpa ada perpindahan wewenang, jadi tanggung jawab tetap
melekat pada organ pemerintahan pemberi mandat.
21 Philipus M. Hadjon II, Op.cit, h. 2
22H. Muh. Jufri Dewa, Op.cit, h. 78
19
Mengenai atribusi dan delegasi disebutkan “Bij attributie gaat het om
het toekennen van een nieuwe bevoegdheid; bij delegatie gaat het om het
overdragen van een reeds bestaande bevogdheid”23 artinya atribusi
berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi
menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada. Penerima wewenang
memperoleh wewenang melalui organ yang berwenang berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui atribusi penerima
wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang
yang sudah ada, dengan syarat adanya tanggung jawab dari atributaris
(penerima atribusi). Menurut Indroharto, legislator yang berkompeten untuk
membeikan atribusi wewenang itu dibedakan antara:24
1. Pertama, Yang berkedudukan sebagai original legislator; di negara
Indonesia pada tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi
(konstituante) dan DPR bersama-sama Pemerintah sebagai yang
melahirkan suatu undang-undang, dan di tingkat daerah adalah DPRD
dan Pemerintah Daerah yang melahirkan Peraturan Daerah.
2. Kedua, Yang bertindak sebagai delegated legislator: seperti Presiden
yang berdasarkan pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan
Peraturan Pemerintah di mana diciptakan wewenang-wewenang
pemerintahan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.
Dalam kajian Hukum Administrasi Negara, mengetahui sumber dan
cara memperoleh wewenang organ pemerintahan ini penting karena
berkenaan dengan pertanggungjawaban hukum dalam penggunaan
wewenang tersebut, seiring dengan salah satu prinsip dalam negara hukum;
“geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid atau there is no authority
23F.A.M. Stroink en J.G. Steenbeek, 1985, Inleiding in het Staats-en Administratief Recht.
Samson H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn, h. 40
24H. Muh. Jufri Dewa, Op.cit, h.79
20
without responsibbility” (tidak adda kewenangan tanpa
pertanggungjawaban). Setiap pemberi kewenangan kepada pejabat
pemerintahan tertentu, tersirat di dalamnya pertanggungjawaban dari
pejabat yang bersangkutan.25Sehingga muncul asas tidak ada kewenangan
tanpa pertanggungjawaban yang menyebabkan seluruh pejabat
pemerintahan harus bisa mempertanggungjawabkan setiap tugas dan
kewenangan yang diemban.
c Prinsip-Prinsip Good Governance dan Good Financial Governance
Sebelum mengkaji lebih jauh pengertian good governance, ada baiknya
ditelusuri terlebih dahulu pengertian governance, karena pengertian governance
sendiri sangat luas dan terkadang dikaburkan dengan pengertian government.
Pengertian governance dalam kaitannya dengan kegiatan pemerintah
dipaparkan oleh IMF dan World Bank. Governance diartikan sebagai berikut:
governance as an compassing the state institutional arrangement; the
processes for formulating policy, decision making, and implementation;
information flows within government; and the overall relationship between
citizen and government.26
Dapat dipahami dalam konteks kegiatan pemerintah (Negara) maka governance
mencakup seluruh lembaga negara yang bertugas untuk merancang kebijaksanaan,
25Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 89/PUU-XIII/2015, h. 123, lihat juga pada
Ridwan HR, op.cit, h. 105 26 Ngaire Wood, The Challenge of Good Governance for the IMF and World Bank
Themselves, paper diterbitkan International Monetary and Financial Issues for the 1990, UNDP
1998., Hlm. 824.
21
pembuatan keputusan dan penerapannya, arus informasi di dalam pemerintahan dan
juga mencakup seluruh hubungan antara pemerintah dan warga Negara. Bila
dicermati pengertian tersebut menekankan pada aktivitas pemerintah (government)
dalam penyelenggaraan urusan Negara. Bila dikaitkan dengan unsur pemerintah,
maka governance bermakna sebagai pemerintahan. Dari uraian tersebut di atas
secara singkat menyiratkan bahwa pengertian government dan governance
memiliki perbedaan yang mendasar. Adapun perbedaan kata government dan
governance dapat diamati dalam uraian yang diberikan oleh Sadu Wasistiono dalam
bentuk tabel dengan 6 (enam) unsur pembanding, sebagai berikut:
Tabel 10: Perbandingan Istilah Government dan Governance:27
No Unsur
Perbandingan
Kata Government Kata Governance
1 Pengertian Dapat berarti
badan/lembaga atau
fungsi yang dijalankan
oleh suatu organ tertinggi
dalam suatu negara
Dapat berarti cara,
penggunaan atau
pelaksanaan.
2 Sifat Hubungan Hierarki, dalam arti yang
memerintah berada di
atas, sedangkan warga
negara yang diperintah
ada di bawah
Heterarkis, dalam arti
ada kesetaraan
kedudukan dan hanya
berbeda dalam fungsi.
3 Komponen yang
terlibat
Sebagai subyek hanya
ada satu yaitu institusi
pemerintahan
Ada tiga komponen
yang terlibat yaitu:
1. Sektor Publik
2. Sektor Swasta
3. Masyarakat
4 Pemegang Peran
Dominan
Sektor pemerintah Semua memegang
peran sesuai dengan
fungsinya masing-
masing.
5 Efek yang
diharapkan
Kepatuhan warga negara Partisipasi warga
negara
27 Sadu Wasistiono, 2003, Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, ed. II,
Penerbit Fakus Media Bandung., Hlm. 32.
22
6 Hasil akhir yang
diharapkan
Pencapaian tujuan negara
melalui kepatuhan warga
negara
Pencapaian tujuan
negara dan tujuan
masyarakat melalui
partisipasi sebagai
warga negara maupun
sebagai warga
masyarakat.
Sumber: Sadu Wisistiono, 2003.
Mencermati pembedaan tersebut dapat dipahami bahwa kata governance
mengandung pengertian aktif (action)28 sesuai dengan pengertian pemerintahan
dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (lihat juga Undang-Undang No. 23 Tahun 2014). Pengertian pemerintahan
lebih luas maknanya dengan pemerintah, karena penyelenggaraan pemerintahan
daerah tidak hanya dilakukan oleh unsur pemerintah (eksekutif), tetapi juga oleh
DPRD (legislatif).
Dari berbagai pengertian good governance, dapat disimpulkan bahwa,
wujud good governance adalah penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan
bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergisan interaksi
yang konstruktif di antara domain negara (publik), sektor swasta dan masyarakat.29
Seperti halnya governance, good governance juga bervariasi pengertiannya.
Wairocana dalam disertasinya mengelompokkan pengertian good governance
menjadi 3 (tiga) yang dilihat dari sudut masalah. Di antaranya kelompok yang
menekankan pada supremasi hukum atau rule of law, kelompok yang menekankan
28 I Gusti Ngurah Wairocana, Op. cit., Hlm. 7. 29 Sedamaryanti, 2007, Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dan Good
Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan yang Baik), Penerbit CV. Bandar Maju, Bandung,
Hlm. 36.
23
pada aspek ekonomi khususnya manajemen pembangunan dan kelompok yang
menekankan pada sinergi tiga pilar good governance.30
Prinsip-prinsip good governance di sini adalah prinsip-prinsip hukum (legal
principles) dalam hukum administrasi yang merupakan genus dari prinsip-prinsip
yang lain, seperti genus dari Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik/General
principles of proper administration, Asas-asas Pemerintahan berdasarkan
HAM/Principles of Human Right Administration, Asas-asas Partisipasi Publik
dalam Pemerintahan/Principles of Public Participation Administration.
Peranannya dalam hukum administrasi negara adalah prinsip-prinsip good
governance aplikabel dalam different legal contexts by different institutions and
instrument.31
Beberapa Peraturan Perundang-undangan serta lembaga-lembaga dan
asosiasi-asosiasi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan telah
mengatur prinsip-prinsip good governance, sebagaimana diuraikan berikut ini:
Tabel 2: Asas-asas Good Governance Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun
1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 3851).
No Asas-asas Penjelasan
1 Kepastian Hukum Mengutamakan landasan peraturan
perundang-undangan, kepatutan, dan
keadilan dalam setiap kebijakan
penyelenggaraan negara.
2 Tertib Penyelenggaraan
Negara
Mengutamakan keteraturan, keserasian,
dan keseimbangan dalam pengendalian
dan penyelenggaraan negara.
30 I Gusti NgurahWairocana, Op.cit., Hlm. 8-9. 31 Khrisna D. Darumurti, 2012, Kekuasaan Diskresi Pemerintah, Penerbit PT. Citra Aditya
Bakti, Bandung, Hlm. 66.
24
3 Kepentingan Umum Mendahulukan kesejahteraan umum
dengan cara yang aspiratif, akomodatif,
dan selektif.
4 Keterbukaan Membuka diri terhadap hak masyarakat
untuk memperoleh informasi yang benar,
jujur dan tidak diskriminatif tentang
penyelenggaraan negara dengan tetap
memperhatikan perlindungan atas hak
asasi pribadi, golongan dan rahasia
negara.
5 Proporsionalitas Mengutamakan keseimbangan antara
hak dan kewajiban penyelenggaraan
negara.
6 Profesional Mengutamakan keahlian yang
berlandaskan kode etik dan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
7 Akuntabilitas Setiap kegiatan dan hasil akhir dari
kegiatan penyelenggaraan negara harus
dapat dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat atau rakyat sebagai
pemegang kedaulatan tertinggi negara
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Tabel 3: Asas Good Governance Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2002
Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4250).
No Asas-asas
1 Kepastian Hukum
2 Keterbukaan
3 Akuntabilitas
4 Kepentingan Umum
5 Proporsionalitas
Tabel 4: Asas-asas Good Governance Pasal 58 Tentang Asas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
No Asas-asas
1 Kepastian Hukum
2 Tertib Penyelenggaraan Negara
25
3 Kepentingan Umum
4 Keterbukaan
5 Proporsionalitas
6 Profesionalitas
7 Akuntabilitas
8 Efisiensi
9 Efektivitas
10 Keadilan
Tabel 15: Asas-asas Good Governance Pasal 4, Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik.
Penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan:
a. kepentingan umum;
b. kepastian hukum;
c. kesamaan hak;
d. keseimbangan hak dan kewajiban;
e. keprofesionalan;
f. partisipatif;
g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
h. keterbukaan;
i. akuntabilitas;
j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
k. ketepatan waktu; dan
l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.
Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan,
badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang harus
mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan, maka diundangkan Undang–Undang Republik
Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Pada Pasal
10 mengatur bahwa:
(1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:
a. kepastian hukum;
b. kemanfaatan;
c. ketidakberpihakan;
d. kecermatan; e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
f. keterbukaan;
g. kepentingan umum; dan
26
h. pelayanan yang baik.
(2) Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim
yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Pengaturan Administrasi Pemerintahan dalam Undang-Undang No. 30
Tahun 2014 menjamin bahwa Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau
Pejabat Pemerintahan terhadap Warga Masyarakat tidak dapat dilakukan dengan
semena-mena. Dengan Undang-Undang ini, Warga Masyarakat tidak akan mudah
menjadi objek kekuasaan negara. Selain itu, Undang-Undang ini merupakan
transformasi AUPB yang telah dipraktikkan selama berpuluh-puluh tahun dalam
penyelenggaraan Pemerintahan, dan dikonkretkan ke dalam norma hukum yang
mengikat.
Diperkenalkannya prinsip-prinsip good governance juga mempengaruhi
pengaturan mengenai penerapan kaidah-kaidah terbaik (best practices) dalam
pengelolaan keuangan negara,32 yang sering diistilahkan dengan good financial
governance.
Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Pasal Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa:
“Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan
perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan,
dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan
dan kepatutan.”
Pasal tersebut menegaskan bahwa penyelenggara Negara wajib mengelola
keuangan Negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien,
32 Riawan Tjandra, 2009, Hukum Keuangan Negara, Penerbit PT Gramedia Widiasarana
Indonesia, Jakarta, Hlm. 26.
27
ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa
keadilan dan kepatutan. Pengelolaan yang dimaksud pada Pasal 3 Ayat (1) tersebut
mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan,
pengawasan, dan pertanggung jawaban.
1.8. Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan uraian teknis yang digunakan dalam penelitian.
Menurut Peter R. Senn, metode merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui
sesuatu dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis.33 Metode juga
dapat diartikan sebagai teknik dan prosedur pengamatan dan percobaan yang
menyelidiki alam yang digunakan oleh ilmuwan untuk mengolah fakta-fakta, data,
dan penafsirannya sesuai dengan asas-asas dan aturan-aturan tertentu. Penelitian
merupakan pencerminan secara konkrit kegiatan ilmu dalam memproses ilmu
pengetahuan. Penelitian memegang peranan yang sangat penting dalam
memberikan fondasi terhadap setiap tindakan dan pengambilan keputusan dalam
segala aspek. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk
mendapatkan data dengan tujuan tertentu.34
Metode penelitian ini meliputi, jenis penelitian, sifat penelitian, data dan
sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengumpulan sampel penelitian,
serta pengolahan dan analisis data. Berikut uraiannya:
33Bahder Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, hlm.
3.
34Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantatif Kualitatif & RND. Bandung : Alfabeta h. 2.
28
a. Jenis penelitian
Mengingat penelitian hukum yang dilakukan dapat dikualifikasikan sebagai
peneliti yuridis empiris maka penelitian ini beranjak dari adanya kesenjangan antara
das solen dengan das sein. Kesenjangan yang dijumpai anatar teori dengan dunia
realita, kesenjangan anatara keadaan teoritis dengan fakta hukum, dan atau adanya
situasi ketidaktahuan yang dikaji untuk pemenuhan kepuasan akedemik.
Hal ini berarti bahwa penelitian ilmu hukum dengan menggunakan
pendekatan dari aspek empiris bertumpu pada sifat hukum yang nyata atau sesuai
dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.35
Penelitian yuridis empiris adalah penelitian dengan melakukan pengamatan
di lapangan dimana penelitian tersebut kemudian dibandingkan dengan konsep-
konsep yang terdapat di dalam bahan-bahan pustaka yang digunakan dan peraturan
perundang-undangan sebagai dasar hukum dalam memecahkan masalah. Penelitian
yuridis empiris ini tidak hanya sebatas mempelajari pasal-pasal perundang-
undangan dan pendapat para ahli untuk kemudian diuraikan, tetapi juga
menggunakan bahan yang sifatnya normatif dalam rangka mengolah dan
menganalisa data-data dari lapangan yang disajikan sebagai pembahasan.
b. Jenis pendekatan
Pada penelitian ini menggunakan 2 jenis pendekatan yaitu:
35 Hilman Hadikusuma H, 1995, Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum, CV.
Mandar Maju, Bandung, hlm.61.
29
1) Pendekatan Perundang-undangan (The Statue Approach).
Pendekatan undang-undang (statute apparoach) dilakukan dengan
menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut
dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk
kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka
kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan
kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang yang
lainnya dan undang-undang Dasar dengan undang-undang Hasil dari
telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu
yang dihadapi. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis peneliti
perlu mencari ratio legis dan ontologis lahirnya undang-undang
tersebut. Dengan mempelajari ratio legis dan dasar ontologis
terhadap suatu undang-undang, peneliti sebenarnya mampu
menangkap kandungan filosofi yang ada dibelakang undang-undang
itu, memahami kandungan filosofi yang ada dibelakang undang-
undang tersebut maka akan dapat menyimpulkan mengenai ada
tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang
dihadapi. Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti
perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-
undangan.36
2) Pendekatan Fakta (The Fact Approach).
36 Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, hlm. 94.
30
Pendekatan berdasarkan pada fakta atau peristiwa yang terjadi pada
kenyataan. Menurut pendekatan ini pendekatan fakta merupakan pada
kenyataan yang benar-benar terjadi menurut fakta sejarah. Fakta ini
dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan
perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi terkait
pengelolaan keuangan desa di Desa Sanur Kauh.. Fakta-fakta tersebut
berupa orang, tempat, waktu dan segala yang menyertainya asalkan
tidak terbukti sebaliknya.37
Berdasarkan keterangan di atas, maka sifat penelitian hukum empiris yang
digunakan adalah penelitian yang sifatnya deskriptif, yaitu penelitian yang
berupaya untuk menggambarkan secara lengkap mengenai hal-hal yang
berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini melihat fakta-fakta yang
terjadi dilapangan khususnya terkait pengelolaan keuangan desa. Penelitian
deskriptif pada penelitian secara umum, termasuk pula didalamnya penelitian
ilmu hukum, bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu
individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan
penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan
antara suatu gejala dengan gejala lain dalam siklus pengelolaan keuangan
desa.
c. sumber data
Data yang di teliti dalam penelitian hukum empiris yaitu data primer dan data
sekunder.
37 Ibid.
31
1. Data primer
Sumber Data Primer, yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari
sumbernya, baik melalui wawancara, maupun laporan dalam bentuk
dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Di samping itu
pula, data primer ini juga berarti data yang diperoleh di lapangan.38 Data
penelitian ini merupakan sumber yang diperoleh dari lapangan dengan
metode wawancara dengan aparat di Desa Sanur Kauh, yaitu:
a) I Made Ada, S.Sos (Kepala Desa Sanur Kauh)
b) I Made Dana (Sekretaris Desa Sanur Kauh)
c) Ida Ayu Purnamawati (Kaur Keuangan)
d) Ida Ayu Ariyati (Kaur Pembangunan)
2. Data sekunder
Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh atau bersumber dari dari
penelitian kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-
buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.39
Data sekunder dapat dibagi lagi menjadi:
a) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas
(autoritatif). Bahan hukum tersebut terdiri atas peraturan
perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam suatu
peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.40 Dalam
38Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti,
Bandung, Hlm. 202.
39Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT RajaGrafindo
Persada, Jakarta, hlm. 30.
40Zainudin Ali, 2010, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 47.
32
penelitian ini bahan hukum primer yang dipergunakan meliputi
peraturan perundang-undangan, yang berlaku di Indonesia yaitu:
(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
(2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587).
(3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495).
(4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093).
(5) Peraturan Desa Sanur Kauh No. 03 Tahun 2016 Tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016
b) Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum penunjang, yang
terdiri atas buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau
beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi
hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-
komentar atas putusan hakim.41
41Ibid, hlm. 54.
33
c) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan
hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan artikel-artikel
yang terdapat di internet,42 yang memuat tentang hal-hal yang
berhubungan dengan hukum pengelolaan keuangan desa.
d. Teknik Pengumpulan Data
Buku Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Udayana disebutkan
bahwa dalam penelitian hukum empiris, dikenal teknik-teknik untuk
mengumpulkan data, yaitu studi dokumen, wawancara, observasi dan
penyebaran quitionaire/angket. Penyusunan tulisan ini menggunakan teknik
pengumpulan data antara lain:
1. Teknik Studi Dokumen
Studi dokumen merupakan teknik awal yang digunakan dalam penelitian
ini, yakni dilakukan atas bahan-bahan hukum yang relevan dengan
permasalahan penelitian, yakni berupa literatur-literatur hukum terkait
dengan pengelolaan keuanga desa.
2. Teknik Wawancara (Interview)
Wawancara merupakan salah satu teknik yang sering dan paling lazim
digunakan dalam penelitian hukum empiris. Dalam kegiatan ilmiah,
wawancara dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang
untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah
penelitian kepada responden maupun informan agar hasil wawancara
42Amiruddin dan Zainal Asikin, op.cit., hlm. 32.
34
memiliki nilai validitas dan reabilitas. Metode wawancara yang dilakukan
dalam rangka mendapatkan data tersebut menggunakan metode wawancara
bebas terpimpin yang bersifat komprehensif (mendalam) dengan
menggunakan alat tulis yang dilengkapi dengan pedoman wawancara atau
interview guide43.
Penulis merancang pertanyaan-pertanyaan untuk memperoleh jawaban yang
relevan dengan masalah penelitian kepada responden atau informan yang dalam hal
ini berasal dari Aparat Desa Sanur Kauh.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah teknik
studi dokumen dan teknik komunikasi. Teknik studi dokumen yaitu studi yang
dilakukan atas bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.
Sedangkan teknik komunikasi yaitu digunakan untuk mendapatkan data primer dan
data sekunder. Peneliti mengadakan hubungan/ komunikasi dengan subyek
penelitian.
e. Teknik Analisis Data
Pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu
dimana keseluruhan data yang terkumpul baik dari data primer maupun data
sekunder, akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis,
digolongkan dalam pola dan tema, dikategorisasikan dan diklasifikasikan,
dihubungkan anatara satu data dengan data lainnya, dilakukan interpretasi untuk
memahami makna data dalam situasi sosial dan dilakukan penafsiran dari perspektif
peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas data. Pada akhirnya untuk
43Burhan Ashshofa, 2004, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 153.
Top Related