Download - DAMPAK PERTAMBAHAN PENDUDUK

Daftar Isi | ii

LAPORAN AKHIR Kajian Dampak Pertambahan Penduduk Terhadap Pengentasan Kemiskinan/Akses dan Ketersediaan Pangan Di Sumatera Utara

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ___________________________________________ ii

BAB I PENDAHULUAN _________________________________ I.1

I.1 Latar Belakang .................................................................................. I.1

I.2 Tujuan Kajian .................................................................................. I.11

I.3 Manfaat Kajian ................................................................................ I.12

BAB II TINJAUAN AKADEMIK KAJIAN ___________________ II.1

II.1 Faktor-Faktor Pertambahan Penduduk ............................................... II.2

II.1.1 Kematian ..................................................................................... II.3

II.1.2 Kelahiran (Natalitas) .................................................................... II.4

II.1.3 Migrasi ........................................................................................ II.5

II.2 Akses Pangan .................................................................................. II.5

II.3 Kemiskinan ...................................................................................... II.9

II.3.1 Klasifikasi Kemiskinan ................................................................. II.11

II.3.2 Ciri Kehidupan Masyarakat di Bawah Garis Kemiskinan ................. II.14

II.3.3 Faktor yang menyebabkan timbulnya kemiskinan ......................... II.16

II.4 Usaha Pengentasan Kemiskinan ...................................................... II.21

BAB III METODE PENELITIAN __________________________ III.1

III.1 Metode Analisis Data ....................................................................... III.1

III.1.1 Uji Asumsi Klasik Regresi Linier Berganda ................................. III.5

III.1.2 Uji Heteroskedasitisitas ........................................................... III.5

III.1.3 Uji Multikolinieritas .................................................................. III.6

III.1.4 Uji Autokorelasi ....................................................................... III.6

Daftar Isi | iii


BAB IV GAMBARAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA ____ IV.1

IV.1 Demografi ....................................................................................... IV.1

IV.2 Ketersediaan Pangan di Sumatera Utara ........................................... IV.7

IV.2.1 Ketersediaan Beras Perkapita Perhari ........................................... IV.7

IV.3 Program Beras untuk keluarga miskin (Raskin) .................................. IV.9

IV.4 Produk Domestik Regional Bruto Perkapita Sumatera Utara ............ IV.12

IV.5 Persentase Penduduk yang Tidak Tamat SD .................................... IV.14

BAB V HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN __________________ V.1

V.1 Pertumbuhan Penduduk di Sumatera Utara ........................................ V.1

V.2 Akses Pangan di Sumatera Utara ....................................................... V.5

V.2.1 Akses Fisik ................................................................................... V.6

V.2.2 Akses Ekonomi ............................................................................ V.8

V.2.3 Akses Sosial ................................................................................ V.11

V.3 Analisa Dampak Pertambahan Penduduk, Akses pangan dan Usaha

Pengentasan Kemiskinan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Sumatera

Utara. ............................................................................................. V.14

V.3.1 Uji Kenormalan Data ................................................................... V.14

V.3.2 Analisa Regresi ........................................................................... V.15

V.3.3 Uji Hipotesis ............................................................................... V.21

V.3.4 Uji Parsial (uji t) .......................................................................... V.22

V.3.5 Uji Asumsi Klasik ......................................................................... V.25

V.4 Implementasi Kebijakan ................................................................... V.26

V.4.1 Kebijakan Kependudukan dan Kesejahteraan ................................ V.26

V.4.2 Kebijakan Pangan ....................................................................... V.28

V.4.3 Kebijakan Raskin ......................................................................... V.31

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN _______________________ VI.1

VI.1 Kesimpulan ..................................................................................... VI.1

Daftar Isi | iv


VI.2 Saran ............................................................................................. VI.2

DAFTAR PUSTAKA _____________________________________ 1

Pendahuluan | I.1


BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Jumlah penduduk Sumatera Utara dari tahun ke tahun terus

mengalami peningkatan meskipun laju pertumbuhannya tidak terus

meningkat dari laju pertumbuhan tahun sebelumnya. Pertambahan

jumlah penduduk identik dengan pertambahan jumlah penduduk

miskin,dan kesulitan memperoleh pangan.

Variabel-variabel dalam problema kependudukan sangatlah

kompleks, meliputi penduduk itu sendiri, kemiskinan, kesempatan

kerja, permukiman, kesehatan, gizi pendidikan, kejahatan,

pencemaran lingkungan, krisis ekonomi, kelaparan, sandang, air

bersih, kebodohan, keterbelakangan, fasilitas umum, dan fasilitas

sosial. Nyaris faktor kepadatan penduduk menjadi pangkal segala

problematika kehidupan manusia itu sendiri.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik Sumatera Utara tahun

2000-2010 diperoleh laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,22 %

pertahun. Angka ini lebih kecil jika dibandingkan dengan laju

pertumbuhan penduduk tahun 1990-2000 yang sebesar 1,32 %,

Jauh dibawah dari pertumbuhan penduduk nasional yaitu 1,43

persen. Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Langkat, adalah

Pendahuluan | I.2


termasuk tiga kabupaten/kota dengan urutan teratas yang

memiliki jumlah penduduk terbanyak. Pertumbuhan penduduk

tersebut bisa berdampak luas pada sektor pembangunan dan

berbagai aspek kehidupan masyarakat termasuk pertumbuhan

ekonomi (Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, 2010).

Banyak ahli ekonomi yang telah mengemukakan pendapat

mereka mengenai masalah kesejahteraan masyarakat dan

menjadi perdebatan diantara mereka sendiri. Beberapa di antara

mereka ada yang mendukung teori korelasi antara penduduk dan

pembangunan, namun ada juga diantara mereka yang

mengasumsikan ini adalah sebuah pembalikan fakta terhadap

kegagalan ekonomi yang ada.

Silalahi (2011) penduduk apabila tidak ada pembatasan,

akan berkembang biak dengan cepat dan memenuhi dengan cepat

beberapa bagian dari permukaan bumi ini. Isu kependudukan telah

lama menjadi permasalahan global,Malthus berpendapat bahwa

pertambahan jumlah penduduk yang tidak terkendali merupakan

ancaman besar bagi negara. Dalam karyanya Essay on the

principle of population (esai tentang prinsip-prinsip populasi),

Malthus mengatakan bahwa jumlah penduduk meningkat tidak

terkendali mengikuti barisan ukur (1, 2, 4, 8, dan seterusnya)

sedangkan produksi pangan bertambah menurut barisan hitung (1,

2, 3, 4, dan seterusnya) sehingga diprediksi manusia akan

Pendahuluan | I.3


mengalami kekurangan pangan tidak mampu mencukupi ledakan

penduduk.

Prediksi akan terjadinya krisis pangan tidak hanya di

Indonesia tetapi di seantero dunia, harus dapat disikapi

tidak hanya oleh pemerintah pusat saja, akan tetapi lebih

kepada pemerintah tingkat provinsi dan kabupaten/kota di

seluruh Indonesia. Dalam hal ini justru sebenarnya

pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota

seharusnya dari sejak dini sudah mengambil langkah-

langkah kebijakan untuk mengantisipasi krisis pangan

tersebut. Berdasarkan berita waspada 14 Agustus 2010,

Sumatera Utara merupakan salah satu daerah yang masuk dalam

kategori kerawanan pangan. Sebab masih banyak masyarakat

Sumut yang mengkonsumsi beras cukup tinggi.

Ketidakseimbangan pertambahan penduduk dengan

pertambahan produksi pangan ini sangat mempengaruhi keadaan

lingkungan hidup, dimana lingkungan hidup diperas dan dikuras

untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pertumbuhan penduduk yang

cepat dan jumlah yang makin besar akan menggerus sumber yang

tersedia. Jumlah penduduk yang terus meningkat menuntut

ketersediaan sumber daya secara memadai dan berkelanjutan. Bila

sumber daya tak mencukupi untuk dikonsumsi, hal itu akan

Pendahuluan | I.4


melahirkan kelangkaan yang mengarah pada perebutan sumber

daya di antara penduduk yang dapat memicu konflik.

Ancaman paling nyata adalah meningkatnya kemiskinan,

terutama bila laju pertumbuhan penduduk tidak dibarengi

kemampuan menyediakan kebutuhan dasar: pangan, sandang,

papan. Logika pemikiran ini sangat dipengaruhi mazhab Malthusian

yang berhipotesis bahwa pertumbuhan penduduk bergerak secara

eksponensial (cepat), sementara sumber daya pendukung,

terutama pasokan kebutuhan dasar,bergerak secara aritmetikal

(lambat).

Hipotesis lanjutan Malthus dapat diringkas dalam rumusan

berikut: pertumbuhan penduduk berkorelasi positif dengan

pendapatan per kapita. Namun, pertumbuhan penduduk pada

akhirnya akan menurunkan pendapatan sehingga tidak semua

orang memperoleh bagian kekayaan secara merata.Selain itu,

penduduk yang berjumlah besar niscaya mengonsumsi sumber

daya yang besar pula,padahal daya dukung sumber daya terbatas

sehingga penduduk akan terjebak pada perangkap kemiskinan.

Pertumbuhan penduduk yang tak terkendali merupakan pangkal

utama kemiskinan.

Prediksi Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO)

menyebutkan, pada tahun 2015 dunia akan semakin berkecukupan

dalam memenuhi kebutuhan pangannya. Diramalkan, pertumbuhan

Pendahuluan | I.5


penduduk mencapai 1,3 persen, sementara pertumbuhan produksi

pangan 3,5 persen. Namun, ironisnya prediksi FAO juga

menyatakan pada tahun 2015 kelaparan akan menimpa sekitar

500 juta penduduk dunia karena produksi dikuasai oleh negara-

negara maju, sementara negara-negara berkembang termasuk

Indonesia, menjadi konsumennya. Permasalahan ketahanan

pangan dan kemiskinan yang masih melilit adalah dua masalah

krusial yang dihadapi bangsa ini dan jika dikaji lebih jauh, kedua

masalah tersebut memiliki keterkaitan yang secara simultan harus

diatasi (Lesmana, 2007)

Kemiskinan sering dipahami sebagai keadaan kekurangan

uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Kemiskinan

dapat diartikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi

berbagai kebutuhan seperti pangan, perumahan, pakaian,

pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Kemiskinan adalah suatu

kondisi yang dialami seseorang atau kelompok orang yang tidak

mampu menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang

dianggap manusiawi (Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, 2002).

Kemiskinan sering menjadi topik yang dibahas dan

diperdebatkan dalam berbagai forum baik nasional maupun

internasional, walaupun kemiskinan itu sendiri telah muncul

ratusan tahun yang lalu. Kemiskinan merupakan suatu keadaan

yang sering dihubungkan dengan kebutuhan, kesulitan dan

Pendahuluan | I.6


kekurangan dalam berbagai keadaan hidup. Perkembangan kondisi

kemiskinan di suatu negara secara ekonomis merupakan salah satu

indikator untuk melihat perkembangan tingkat kesejahteraan

masyarakat. Oleh karenanya, dengan semakin menurunnya tingkat

kemiskinan yang ada maka dapat disimpulkan meningkatnya

kesejahteraan masyarakat di suatu negara (Hudayana, 2009).

Permasalahan kemiskinan merupakan salah satu persoalan

mendasar yang terus dihadapi di sejumlah daerah di Indonesia,

tidak terkecuali Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan berita resmi

statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara

jumlah dan persentase penduduk miskin di Sumatera Utara pada

periode 1999-2011 berfluktuasi dari tahun ke tahun.Untuk lebih

jelas mengenai jumlah dan presentase penduduk di Sumatera

Utara tahun 1999-2011, dapat dilihat dalam Tabel 1 di bawah ini

Pendahuluan | I.7


Tabel 1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Sumatera Utara

Tahun 1999 2011

BULAN Tahun Jumlah Persentase (Ribu jiwa) %

Februari 1999 1972,7 16,78 Februari 2002 1883,9 15,84 Februari 2003 1889,4 15.89 Maret 2004 1800,1 14,93 Juli 2005 1840,2 14,68 Mei 2006 1979,7 15,66 Maret 2007 1768,4 13,90 Maret 2008 1613,8 12,55 Maret 2009 1499,7 11,51 Maret 2010 1490,9 11,31 Maret 2011 1481,3 11,33 September 2011 1421,4 10.38

Sumber : Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Dari tabel di atas dapat kita lihat jumlah dan presentase

penduduk miskin di Sumatera Utara terus mengalami penurunan

hingga tahun 2005, akan tetapi pada bulan Mei 2006 jumlah dan

persentase penduduk miskin kembali naik dan mencapai 1979,7

ribu jiwa (15,66%). Jumlah ini kembali turun pada bulan Maret

2007, dan terus menurun dari tahun ke tahun hingga pada

September 2011 persentase penduduk miskin menjadi 10,38 %.

Angka ini sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk Sumatera

Utara yang juga menurun dan berbanding terbalik dengan jumlah

Pendahuluan | I.8


penduduk Sumatera Utara yang terus bertambah dan sulitnya

masyarakat memperoleh bahan makan.

Menurut Anderson and Roumasset (1996) dalam Lesmana

(2007),Karena kemiskinan, sebagian besar pendapatan yang

diperoleh oleh penduduk miskin di negara-negara berkembang

dialokasikan untuk makanan. Konsumen di negara-negara miskin

selalu dalam resiko akan kelaparan dan kerapuhan terhadap

guncanan-guncangan harga yang berujung terhadap kelangkaan

pangan. Untuk mengantisipasi masalah tersebut, sejumlah negara

miskin mengambil langkah aksi publik (public action) untuk

meningkatkan ketahanan pangannya. Umumnya tipikal pendekatan

yang diambil bertujuan mengurangi jumlah populasi yang

mengalami kelaparan dengan meningkatkan pendapatan kaum

miskin dan secara simultan mengelola ekonomi pangan dalam

rangka meminimalkan guncangan-guncangan yang akan memicu

kelangkaan pangan.

Terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk

mengukur kesejahteraan, diantaranya adalah menggunakan

indikator kebutuhan dasar, yaitu pemenuhan pangan dan

perumahan. Istilah yang biasa digunakan untuk menggambarkan

pemenuhan kebutuhan pangan adalah ketahanan pangan

Pada dasarnya, kemiskinan adalah masalah yang berdimensi

ganda (multi dimensional). Hal ini berarti bahwa kemiskinan

Pendahuluan | I.9


semestinya dikonseptualisasikan untuk mengindikasikan lebih dari

sekedar taraf hidup yang rendah seperti yang sering diukur dengan

tingkat pendapatan atau pengeluaran yang tidak memadai secara

normatif. Konsep kemiskinan juga harus merujuk pada rendahnya

kualitas dari komponen-komponen sumber daya pembangunan

manusia (human developmentresources), seperti kekurangan gizi,

status kesehatan yang buruk dan tingkat pendidikan yang kurang

memadai. Selain itu. dimensi penting lainnya dari kemiskinan juga

sering dikaitkan dengan insiden kerawanan pangan

(food insecurity). Walaupun mempunyai beberapa pengertian,

istilah "ketahanan pangan" atau food security di sini didefinisikan

sebagai akses dari semua penduduk di suatu negara atau wilayah

untuk memenuhi konsumsi kebutuhan dasar makanan yang cukup,

yang dibutuhkan untuk bisa hidup secara layak (aktif dan sehat).

Akses pangan didefinisikan sebagai kemampuan rumah

tangga untuk secara periodik memenuhi sejumlah pangan yang

cukup melalui kombinasi cadangan pangan mereka sendiri dan

hasil dari rumah/pekarangan sendiri, pembelian, barter,

pemberian, pinjaman dan bantuan pangan

(Badan Ketahanan Pangan Sumatera Utara, 2010).

Rasio konsumsi normatif terhadap ketersediaan bersih

pangan pokok , daya beli pangan (ukuran kemampuan masyarakat

rata-rata penduduk dalam membeli pangan), persentase penduduk

Pendahuluan | I.10


yang tidak tamat sekolah dasar (SD) merupakan indikator yang

dipakai dalam mengukur akses pangan (BKP Sumatera Utara,

2010).

Kondisi kemiskinan di Sumatera Utara terus mengalami trend

penururnan yang cukup besar. Meskipun demikian, tantangan ke

depan untuk mencapau target yang ditentukan juga masih cukup

besar. Upaya penanggulangan kemiskinan merupakan agenda

nasional. Kebijakan itu meliputi penyediaan lapangan kerja untuk

penduduk yang menghendakinya, memberikan kesempatan

pendidikan, meningkatkan kesehatan serta usaha-usaha

menambah kesejahteraan penduduk lainnya. Berbagai ikhtiar

penanggulangan kemiskinan di wilayah kabupaten/kota memiliki

tekanan dan tingkatan masalah yang beragam.

Upaya penanggulangan kemiskinan tidak dapat dilakukan

hanya dengan menggunakan pendekatan sektoral semata, akan

tetapi harus menggunakan pendekatan yang lebih terpadu,

sistemik, dan menyentuh pada akar permasalahan kemiskinan.

Belajar dari pengalaman penanggulangan kemiskinan yang

dilakukan selama ini, permasalahan utama dalam penanggulangan

kemiskinan adalah belum optimalnya koordinasi antar sektor dan

pemangku kepentingan lainnya dalam implementasi kebijakan dan

program penanggulangan kemiskinan.

Pendahuluan | I.11


Koordinasi kebijakan dan program penanggulangan

kemiskinan merupakan hal penting yang harus dilakukan dalam

upaya penanggulangan kemiskinan. Koordinasi kebijakan adalah

langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah dan pemangku

kepentingan untuk menyelaraskan setiap keputusan yang berkaitan

dengan penanggulangan kemiskinan, sehingga dalam pelaksanaan

program, tidak mengalami benturan atau inkonsitensi antara satu

kebijakan dengan kebijakan lainnya. Diperlukan suatu disain

kebijakan pangan yang koheren yang akan menggandeng strategi

ketahanan pangan dengan strategi pertumbuhan yang pada

gilirannya akan menjangkau kaum miskin. Pertambabahan

penduduk, akses pangan dan kemiskinan, ketiga indikator

tersebut berkaitan erat dengan kemiskinan hal tersebut yang

menjadi dasar ketertarikan penulis mengadakan penelitian dengan

objek pertmbabahan penduduk,akses pangan dan kemiskinan

serta kebijakan dalam menangani masalah kemiskinan.

I.2 Tujuan Kajian

1. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan penduduk di

Sumatera Utara

2. Untuk mengetahui dampak pertambahan penduduk, akses

pangan, pengentasan kemiskinan terhadap jumlah penduduk

miskin di Sumatera Utara

Pendahuluan | I.12


I.3 Manfaat Kajian

1. Tersedianya Data Dan Informasi Tentang tingkat

pertumbuhan penduduk di Sumatera Utara

2. Teranalisisnya dampak pertambahan penduduk, akses

pangan, pengentasan kemiskinan terhadap jumlah penduduk

miskin di Sumatera Utara

Tinjauan Akademik Kajian | II.1


BAB II

TINJAUAN AKADEMIK KAJIAN

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah

geografis Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau

mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan

menetap. Pertumbuhan penduduk diakibatkan oleh tiga komponen

yaitu: fertilitas, mortalitas dan migrasi (Chairany, 2010)

Pertambahan penduduk merupakan perubahan populasi

sewaktu-waktu, dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam

jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan "per waktu

unit" untuk pengukuran. Sebutan pertumbuhan penduduk merujuk

pada semua spesies, tapi selalu mengarah pada manusia, dan

sering digunakan secara informal untuk sebutan demografi nilai

pertumbuhan penduduk, dan digunakan untuk merujuk pada

pertumbuhan penduduk dunia (Fadhli, 2010).

Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor yang

penting dalam masalah sosial ekonomi umumnya dan masalah

penduduk pada khususnya. Karena di samping berpengaruh

terhadap jumlah dan komposisi penduduk juga akan berpengaruh

terhadap kondisi sosial ekonomi suatu daerah atau negara maupun

dunia (Sasya, 2012).



Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia (2012) tingkat

pertumbuhan penduduk sangat berguna untuk memprediksi jumlah

penduduk di suatu wilayah atau negara dimasa yang akan datang.

Dengan diketahuinya jumlah penduduk yang akan datang,

diketahui pula kebutuhan dasar penduduk ini, tidak hanya di

bidang sosial dan ekonomi tetapi juga di bidang politik misalnya

mengenai jumlah pemilih untuk pemilu yang akan datang. Tetapi

prediksi jumlah penduduk dengan cara seperti ini belum dapat

menunjukkan karakteristik penduduk dimasa yang akan datang.

Untuk itu diperlukan proyeksi penduduk menurut umur dan jenis

kelamin yang membutuhkan data yang lebih rinci yakni mengenai

tren fertilitas, mortalitas dan migrasi.

II.1 Faktor-Faktor Pertambahan Penduduk

Pertambahan penduduk pada dasarnya dipengaruhi oleh

faktor faktor demografi sebagai berikut :

1. Kematian (Mortalitas)

2. Kelahiran (Natalitas)

3. Migrasi (Mobilitas)

Kelahiran dan kematian dinamakan faktor alami, sedangkan

perpindahan penduduk dinamakan faktor non alami.



II.1.1 Kematian

Kematian adalah hilangnya tanda-tanda kehidupan manusia

secara permanen. Kematian bersifat mengurangi jumlah penduduk

dan untuk menghitung besarnya angka kematian caranya hampir

sama dengan perhitungan angka kelahiran. Banyaknya kematian

sangat dipengaruhi oleh faktor pendukung kematian (pro

mortalitas) dan faktor penghambat kematian (anti mortalitas).

a.) Faktor pendukung kematian (pro mortalitas)

Faktor ini mengakibatkan jumlah kematian semakin besar. Yang

termasuk faktor ini adalah:

- Sarana kesehatan yang kurang memadai.

- Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan

- Terjadinya berbagai bencana alam

- Terjadinya peperangan

- Terjadinya kecelakaan lalu lintas dan industri

- Tindakan bunuh diri dan pembunuhan.

b.) Faktor penghambat kematian (anti mortalitas)

Faktor ini dapat mengakibatkan tingkat kematian rendah. Yang

termasuk faktor ini adalah:

- Lingkungan hidup sehat.

- Fasilitas kesehatan tersedia dengan lengkap.

- Ajaran agama melarang bunuh diri dan membunuh orang lain.



- Tingkat kesehatan masyarakat tinggi.

- Semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk.

II.1.2 Kelahiran (Natalitas)

Kelahiran bersifat menambah jumlah penduduk. Ada

beberapa faktor yang menghambat kelahiran (anti natalitas) dan

yang mendukung kelahiran (pro natalitas). Faktor-faktor

penunjang kelahiran (pro natalitas) antara lain: Kawin pada usia

muda, karena ada anggapan bila terlambat kawin keluarga akan

malu, anak dianggap sebagai sumber tenaga keluarga untuk

membantu orang tua, anggapan bahwa banyak anak banyak

rejeki,anak menjadi kebanggaan bagi orang tua,anggapan bahwa

penerus keturunan adalah anak laki-laki, sehingga bila belum ada

anak laki-laki, orang akan ingin mempunyai anak lagi.

Faktor pro natalitas mengakibatkan pertambahan jumlah

penduduk menjadi besar. Faktor-faktor penghambat kelahiran (anti

natalitas), antara lain: adanya program keluarga berencana yang

mengupayakan pembatasan jumlah anak, adanya ketentuan batas

usia menikah, untuk wanita minimal berusia 16 tahun dan bagi

laki-laki minimal berusia 19 tahun, anggapan anak menjadi beban

keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, adanya

pembatasan tunjangan anak untuk pegawai negeri yaitu tunjangan



anak diberikan hanya sampai anak kedua, penundaaan kawin

sampai selesai pendidikan akan memperoleh pekerjaan.

II.1.3 Migrasi

Migrasi penduduk adalah perpindahan penduduk dari tempat

yang satu ke tempat lain. Dalam mobilitas penduduk terdapat

migrasi internasional yang merupakan perpindahan penduduk yang

melewati batas suatu negara ke negara lain dan juga migrasi

internal yang merupakan perpindahan penduduk yang berkutat

pada sekitar wilayah satu negara saja.

Faktor-faktor terjadinya migrasi, yaitu :

1. Persediaan sumber daya alam

2. Lingkungan social budaya

3. Potensi ekonomi

4. Alat masa depan (Sasya,2012)

II.2 Akses Pangan

Akses pangan tingkat rumahtangga adalah kemampuan

suatu rumahtangga untuk memperoleh pangan yang cukup secara

terus-menerus melalui berbagai cara, seperti produksi pangan

rumahtangga, persediaan pangan rumahtangga, jual-beli, tukar-

menukar/barter, pinjam-meminjam, dan pemberian atau bantuan

pangan. Keluarga dapat mengakses pangan melalui beberapa cara



seperti produksi rumahtangga (hasil panen, hasil beternak atau

hasil budidaya perikanan); berburu, mencari ikan atau

mengumpulkan pangan yang hidup liar; mendapatkan

bantuan/pemberian pangan melalui jaringan sosial; bantuan dari

pemerintah, distribusi-distribusi NGO atau food for work projects

(pangan hasil/imbalan pekerjaan); serta barter/tukar-menukar

atau membeli dari pasar (World Food

Programme 2005).

Akses pangan merupakan salah satu aspek dari empat aspek

ketahanan pangan,selain Kecukupan (sufficiency), keterjaminan

(security), dan waktu (time) (Baliwati, 2004).

Berdasarkan World Food Programme (2005), Akses pangan

rumah tangga dibagi menjadi tiga dimensi,yaitu dimensi akses

fisik, akses ekonomi, dan akses sosial.

Akses fisik dapat diamati berdasarkan jarak pasar terdekat

dalam suatu wilayah dan ketersediaan pangan di warung

sekitar pemukiman penduduk wilayah tersebut. Pasar

merupakan salah satu sarana dan prasarana yang tersedia di

suatu wilayah untuk menunjang kebutuhan akan pangan

setiap individu dalam wilayah tersebut. Salah satu tujuan

pasar adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat

dengan memungkinkan akses masyarakat terhadap pangan

untuk pemenuhan kebutuhan pangannya meningkat.



Akses ekonomi dapat dilihat dari tingkat kemiskinan

berdasarkan data pengeluaran total (pengaluaran pangan

dan non pangan) keluarga per kapita perbulan dengan

menggunakan acuan dari data garis kemiskinan Badan Pusat

Statistik ( BPS ).

Akses sosial dapat diamati dari tingkat pendidikan,

perhatian,dorongan/dukungan maupun bantuan sosial baik

berupa pinjaman ataupun pemberian pangan/uang dari

sanak keluarga, tetangga, maupun teman.

Salah satu parameter atau indikator untuk mengukur/melihat

daya beli masyarakat adalah pendapatan penduduk. Karena data

pendapatan tidak tersedia maka sebagai alternatif, maka

digunakan data Product Domestic Regional Bruto (PDRB) per tahun

atas dasar harga berlaku. Dalam penentuan batasan ranges untuk

PDRB diasumsikan pendapatan minimum penduduk adalah 1 $ per

hari. Penetapan nilai minimum tersebut didasarkan pada standar

pendapatan minimum yang ditetapkan FAO sebesar 2 $ per hari,

namun karena nilai tersebut relatif tinggi jika diterapkan untuk

tingkat pendapatan rata-rata penduduk Indonesia maka diturunkan

menjadi 1 $ per hari. Karena mengacu pada standar FAO maka

nilai rupiah PDRB dikonversi ke dalam bentuk dollar ($), dalam hal

ini diasumsikan nilai 1 dollar saat ini adalah Rp 9500,-. Semakin

tinggi tingkat pendapatan penduduknya, maka semakin baik



kondisi akses pangannya. Jika tingkat pendapatan penduduk lebih

kecil dari 1095 $ per tahun, maka akses pangannya termasuk

dalam kategori rendah (Badan Ketahanan Pangan Sumatera Utara,

2011).

Indikator aksesibilitas (keterjangkauan) dalam pengukuran

kecukupan pangan di tingkat rumah tangga dilihat dari kemudahan

rumahtangga memperoleh pangan, yang diukur dari indikator

pemilikan lahan pertanian, dan cara rumah tangga untuk

memperoleh pangan. Akses yang diukur berdasarkan pemilikan

lahan dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) kategori:

Akses langsung (direct access), jika rumah tangga memiliki

lahan usaha pertanian

Akses tidak langsung (indirect access) jika rumah tangga

tidak memiliki lahan usaha pertanian.

Hasil pengukuran indikator aksesibilitas ini digabungkan

dengan indikator stabilitas ketersedian pangan, untuk menduga

indikator kontinuitas ketersediaan pangan. Indikator kontinuitas

ketersediaan pangan ini menunjukkan suatu rumah tangga

apakah:

Mempunyai persediaan pangan kontinu

Mempunyai persediaan pangan kurang kontinu

Mempunyai persediaan pangan tidak kontinu.



Tabel 2.1 Indikator Kontinuitas Ketersediaan Pangan Di Tingkat

Rumah Tangga

Akses Terhadap

Pangan Stabilitas Ketersediaan Pangan Rumah Tangga

Stabil Kurang Stabil Tidak Stabil

Akses Langsung Kontinu Kurang Kontinu Tidakkontinu

Akses Tidak

Langsung Kurang Kontinu Tidak Kontinu Tidak Kontinu

Sumber: Puslit Kependudukan LIPI, 2012.

II.3 Kemiskinan

Menurut Suparlan (1984) kemiskinan merupakan sebagai

suatu standar tingkat hidup yang rendah yaitu adanya tingkat

kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang

dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku

dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang

rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya terhadap tingkat

keadaan kesehatan kehidupan moral, dan rasa harga diri dari

mereka yang terolong sebagai orang miskin.

Menurut Saldanha (1998) persoalan kemiskinan mengandung

enam masalah pokok, yaitu :

1. Masalah kemiskinan adalah kerentanan. Pembangunan

infrastruktur ekonomi dan pertanian dapat saja meningkatkan



pendapatan petani dalam jumlah besar yang memadai, akan

tetapi kekeringan musim dua tahun berturut- turut akan dapat

menurunkan tingkat hidupnya sampai titik yang terendah.

2. Kemiskinan berarti tertutupnya akses kepada berbagai peluang

kerja karena hubungan produksi di dalam masyarakat tidak

memberi peluang bagi mereka untuk berpartisipasi dalam

proses produksi, atau mereka terperangkap dalam hubungan

produksi yang eksploitatif yang menuntut kerja keras dalam jam

kerja panjang dengan imbalan rendah. Hal ini disebabkan oleh

posisi tawar menawar mereka dalam struktur hubungan

produksi amat lemah. Kemiskinan dengan demikian juga berarti

hubungan dependensi kepada pemilik tanah, pimpinan proyek,

elit desa dan sebagainya.

3. Kemiskinan adalah masalah ketidakpercayaan, perasaan

impotensi emosional dan sosial menghadapi elit desa dan para

birokrat yang menentukan keputusan menyangkut dirinya tanpa

memberi ksempatan untuk mengaktualisasikan diri,

ketidakberdayaan menghadapi penyakit dan kematian,

kekumuhan dan kekotoran.

4. Kemiskinan juga berarti menghabiskan semua atau sebagian

terbesar penghasilannya untuk konsumsi, gizi mereka amat

rendah yang mengakibatkan produktivitas mereka rendah.



5. Kemiskinan juga ditandai oleh tingginya rasio ketergantungan,

karena besarnya keluarga dan beberapa diantaranya masih

balita. Hal ini akan berpengaruh peda rendahnya konsumsi yang

akan mengganggu tingkat kecerdasan mereka sehingga di

dalam kompetisi merebut peluang dan sumber dalam

masyarakat, anak-anak kaum miskin akan berada pada pihak

yang lemah.

6. Kemiskinan juga terefleksikan dalam budaya kemiskinan yang

diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya.

II.3.1 Klasifikasi Kemiskinan

Menurut Sumodiningrat (1999) klasifikasi kemiskinan ada

lima kelas, yaitu :

1. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut selain dilihat dari pemenuhan kebutuhan

dasar minimum yang memungkinkan seseorang dapat hidup layak,

juga ditentukan oleh tingkat pendapatan untuk memenuhi

kebutuhan. Dengan demikian, tingkat pendapatan minimum

merupakan pembatas antara keadaan yang disebut miskin atau

sering disebut dengan istilah garis kemiskinan. Seseorang

termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya

berada dibawah garis kemiskinan,tidak cukup untuk memenuhi



kebutuhan hidup minimum, seperti pangan,sandang, kesehatan,

papan dan pendidikan.

Kemiskinan absolut merupakan kemiskinan yang tidak

mengacu atau tidak didasarkan pada garis kemiskinan. Kemiskinan

absolut adalah derajat dari kemiskinan dibawah, dimana

kebutuhan-kebutuhan minimum untuk bertahan hidup tidak dapat

terpenuhi (Tambunan, 2006).

2. Kemiskinan Relatif

Sekelompok orang dalam masyarakat dikatakan mengalami

kemiskinan relatif apabila pendapatannya lebih rendah

dibandingkan kelompok lain tanpa memperhatikan apakah mereka

masuk dalam kategori miskin absolut atau tidak.

Penekanan dalam kemiskinan relatif adalah adanya

ketimpangan pendapatan dalam masyarakat antara yang kaya dan

yang miskin atau dikenal dengan istilah ketimpangan distribusi

pendapatan. Kemiskinan relatif untuk menunjukkan ketimpangan

pendapatan berguna untuk mengukur ketimpangan pada suatu

wilayah. Kemiskinan relatif juga dapat digunakan untuk mengukur

ketimpangan antar wilayah yang dilakukan pada suatu wilayah

tertentu. Pengukuran relatif diukur berdasarkan tingkat

pendapatan, ketimpangan sumberdaya alam serta sumberdaya

manusia berupa kualitas pendidikan, kesehatan, dan perumahan.



3. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural mengacu pada sikap seseorang atau

masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya yang tidak mau

berusaha untuk memperbaiki tingkat kehidupan meskipun ada

usaha dari pihak luar untuk membantunya.Alfian (1980)

mendefinisikan kemiskinan struktural sebagai kemiskinan yang

diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial

masyarakat tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber

pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Kemiskinan

struktural meliputi kekurangan fasilitas pemukiman sehat,

kekurangan pendidikan, kekurangan komunikasi dengan dunia

sekitarnya. Kemiskinan struktural juga dapat diukur dari kurangnya

perlindungan dari hokum dan pemerintah sebagai birokrasi atau

peraturan resmi yang mencegah seseorang memanfaatkan

kesempatan yang ada.

4. Kemiskinan Kronis

a.Kemiskinan kronis disebabkan oleh beberapa hal, yaitu kondisi

sosial budaya yang mendorong sikap dan kebiasaan hidup

masyarakat yang tidak produktif.

b.Keterbatasan sumberdaya dan keterisolasian (daerah-daerah

yang kritis akan sumberdaya alam dan daerah terpencil).



c.Rendahnya derajat pendidikan dan perawatan kesehatan,

terbatasnya lapangan kerja dan ketidakberdayaan masyarakat

dalam mengikuti ekonomi pasar.

5. Kemiskinan Sementara

Kemiskinan sementara terjadi akibat adanya: 1) perubahan

siklus ekonomi dari kondisi normal menjadi krisis ekonomi, 2)

perubahan yang bersifat musiman, dan 3) bencana alam atau

dampak dari suatu yang menyebabkan menurunnya tingkat

kesejahteraan suatu masyarakat.

II.3.2 Ciri Kehidupan Masyarakat di Bawah Garis Kemiskinan

Menurut Hartomo dan Aziz (1997) mereka yang hidup

dibawah garis kemiskinan memiliki beberapa ciri, yaitu :

1. Mereka umumnya tidak memiliki faktor produksi sendiri, seperti

tanah yang cukup, modal maupun keterampilan. Faktor

produksi yang dimiliki sendiri sedikit sekali sehingga

kemampuan memperoleh pendapatan menjadi sangat terbatas.

2. Mereka tidak memiliki kemungkinan untuk memperoleh aset

produksi dengan kekuatan sendiri. Pendapatan tidak cukup

untuk memperoleh tanah garapan maupun modal usaha,

sedangkan syarat tidak terpenuhi untuk memperoleh kredit

perbankan seperti adanya jaminan kredit dan lain-lain,



sehingga mereka yang perlu kredit terpaksa berpaling kepada

lintah darat yang biasanya meminta syarat yang berat dan

memungut biaya yang tinggi.

3. Tingkat pendidikan mereka yang rendah, tidak sampai tamat

sekolah dasar. Waktu mereka habis tersisa untuk mencari

nafkah sehingga tidak tersisa lagi untuk belajar. Anak-anak

mereka tidak dapat menyelesaikan sekolah, karena harus

membantu orang tua mencari tambahan penghasilan atau

menjaga adik-adik di rumah, sehingga secara turun-temurun

mereka terjerat dalam keterbelakangan garis kemiskinan.

4. Kebanyakan mereka tinggal di perdesaan. Banyak diantara

mereka tidak memiliki tanah, walaupun ada kecil sekali.

Umumnya mereka menjadi buruh tani atau pekerja kasar di

luar petani, karena pertanian bekerja dengan musiman maka

kesinambungan kerja kurang terjamin. Banyak diantara mereka

kemudian bekerja sebagai pekerja bebas, berusaha apa saja.

Dalam keadaan penawaran tenaga kerja yang besar maka

tingkat upah menjadi rendah sehingga mengurung mereka

dibawah garis kemiskinan, di dorong dengan kesulitan hidup di

desa maka banyak diantara mereka mencoba berusaha di kota.

5. Kebanyakan diantara mereka yang hidup di kota masih berusia

muda dan tidak mempunyai keterampilan atau pendidikan,

sedangkan kota dibanyak negara sedang berkembang tidak



siap menampung gerak urbanisasi penduduk desa. Apabila di

negara-negara maju pertumbuhan industri menyertai

urbanisasi dan pertumbuhan kota sebagai penarik bagi

masyarakat desa untuk bekerja di kota, maka urbanisasi di

negara berkembang tidak disertai proses penyerapan tenaga

dalam perkembangan industri. Bahkan, sebaliknya

perkembangan teknologi di kota justru menarik pekerjaan lebih

banyak tenaga kerja, sehingga penduduk miskin yang pindah

ke kota dalam kantong-kantong kemelaratan.

Menurut Sumedi dan Supadi (2004) masyarakat miskin

mempunyai beberapa ciri sebagai berikut 1) tidak memiliki akses

ke proses pengambilan keputusan yang menyangkut hidup

mereka, 2) tersingkir dari institusi utama masyarakat yang ada, 3)

rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia termasuk kesehatan,

pendidikan, keterampilan yang berdampak pada rendahnya

penghasilan, 4) terperangkap dalam rendahnya budaya kualitas

Sumber Daya Manusia seperti rendahnya etos kerja, berpikir

pendek dan fatalisme, 5) rendahnya pemilikan aset fisik termasuk

aset lingkungan hidup seperti air bersih dan penerangan.

II.3.3 Faktor yang menyebabkan timbulnya kemiskinan

Beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya kemiskinan

menurut Hartomo dan Aziz (1997) yaitu :



1). Pendidikan yang Terlampau Rendah

Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang

kurang mempunyai keterampilan tertentu yang diperlukan dalam

kehidupannya. Keterbatasan pendidikan atau keterampilan yang

dimiliki seseorang menyebabkan keterbatasan kemampuan

seseorang untuk masuk dalam dunia kerja.

2). Malas Bekerja

Adanya sikap malas (bersikap pasif atau bersandar pada

nasib) menyebabkan seseorang bersikap acuh tak acuh dan tidak

bergairah untuk bekerja.

3). Keterbatasan Sumber Alam

Suatu masyarakat akan dilanda kemiskinan apabila sumber

alamnya tidak lagi memberikan keuntungan bagi kehidupan

mereka. Hal ini sering dikatakan masyarakat itu miskin karena

sumberdaya alamnya miskin.

4). Terbatasnya Lapangan Kerja

Keterbatasan lapangan kerja akan membawa konsekuensi

kemiskinan bagi masyarakat. Secara ideal seseorang harus mampu

menciptakan lapangan kerja baru sedangkan secara faktual hal



tersebut sangat kecil kemungkinanya bagi masyarakat miskin

karena keterbatasan modal dan keterampilan.

5). Keterbatasan Modal

Seseorang miskin sebab mereka tidak mempunyai modal

untuk melengkapi alat maupun bahan dalam rangka menerapkan

keterampilan yang mereka miliki dengan suatu tujuan untuk

memperoleh penghasilan.

6). Beban Keluarga

Seseorang yang mempunyai anggota keluarga banyak

apabila tidak diimbangi dengan usaha peningakatan pendapatan

akan menimbulkan kemiskinan karena semakin banyak anggota

keluarga akan semakin meningkat tuntutan atau beban untuk

hidup yang harus dipenuhi.

Menurut Kartasasmita dalam Rahmawati (2006), kondisi

kemiskinan dapat disebabkan oleh sekurang-kurangnya empat

penyebab, yaitu :

1. Rendahnya Taraf Pendidikan

Taraf pendidikan yang rendah mengakibatkan kemampuan

pengembangan diri terbatas dan meyebabkan sempitnya lapangan

kerja yang dapat dimasuki. Taraf pendidikan yang rendah juga



membatasi kemampuan seseorang untuk mencari dan

memanfaatkan peluang.

2. Rendahnya Derajat Kesehatan

Taraf kesehatan dan gizi yang rendah menyebabkan

rendahnya daya tahan fisik, daya pikir dan prakarsa.

3. Terbatasnya Lapangan Kerja

Selain kondisi kemiskinan dan kesehatan yang rendah,

kemiskinan juga diperberat oleh terbatasnya lapangan pekerjaan.

Selama ada lapangan kerja atau kegiatan usaha, selama itu pula

ada harapan untuk memutuskan lingkaran kemiskinan.

4. Kondisi Keterisolasian

Banyak penduduk miskin secara ekonomi tidak berdaya

karena terpencil dan terisolasi. Mereka hidup terpencil sehingga

sulit atau tidak dapat terjangkau oleh pelayanan pendidikan,

kesehatan dan gerak kemajuan yang dinikmati masyarakat lainnya.

Nasikun dalam Suryawati (2005) menyoroti beberapa sumber

dan proses penyebab terjadinya kemiskinan, yaitu :

1) Pelestarian Proses Kemiskinan

Proses pemiskinan yang dilestarikan, direproduksi melalui

pelaksanaan suatu kebijakan diantaranya adalah kebijakan anti

kemiskinan, tetapi realitanya justru melestarikan.



2) Pola Produksi Kolonial

Negara ekskoloni mengalami kemiskinan karena pola

produksi kolonial, yaitu petani menjadi marjinal karena tanah yang

paling subur dikuasai petani skala besar dan berorientasi ekspor.

3) Manajemen Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Adanya unsur manajemen sumber daya alam dan

lingkungan, seperti manajemen pertanian yang asal tebang akan

menurunkan produktivitas.

4) Kemiskinan Terjadi Karena Siklus Alam.

Misalnya tinggal di lahan kritis, dimana lahan ini jika turun

hujan akan terjadi banjir tetapi jika musim kemarau akan

kekurangan air, sehingga tidak memungkinkan produktivitas yang

maksimal dan terus-menerus.

5) Peminggiran Kaum Perempuan

Dalam hal ini perempuan masih dianggap sebagai golongan

kelas kedua,sehingga akses dan penghargaan hasil kerja yang

diberikan lebih rendah dari laki-laki.

6) Faktor Budaya dan Etnik

Bekerjanya faktor budaya dan etnik yang memelihara

kemiskinan seperti, pola hidup konsumtif pada petani dan nelayan

ketika panen raya, serta adat istiadat yang konsumtif saat upacara

adat atau keagamaan.



Menurut Lincolin Arsyad (2004), indikator kemiskinan ada

bermacam-macam yaitu konsumsi beras perkapita per tahun,

meingkat pendapatan dan tingkat kesejahteraan yang terdiri dari 9

komponen yaitu kesehatan, konsumsi makanan dan gizi,

pendidikan, kesempatan kerja, perumahan, jaminan sosial,

sandang, rekreasi dan kebebasan.

II.4 Usaha Pengentasan Kemiskinan

Untuk mengatasi masalah kemiskinan, pemerintah memiliki

peran yang besar. Namun dalam kenyataannya, program yang

dijalankan oleh pemerintah belum mampu menyentuh pokok yang

menimbulkan masalah kemiskinan ini. Beberapa program yang

tengah digalakkan oleh pemerintah dalam menanggulangi

kemiskinan salah satunya adalah Program Beras untuk keluarga

miskin (Raskin).

Indonesia masih menghadapi masalah kemiskinan dan

kerawanan pangan yang harus ditanggulangi bersama oleh

pemerintah dan masyarakat. Masalah ini menjadi perhatian

nasional dan penanganannya perlu dilakukan secara terpadu

melibatkan berbagai sektor baik di tingkat pusat maupun daerah.

Program Raskin (Program Penyaluran Beras Untuk Keluarga Miskin)

adalah sebuah program dari pemerintah. Program ini dilaksanakan

di bawah tanggung jawab Departemen Dalam Negeri dan Perum



Bulog sesuai dengan SKB (Surat Keputusan Bersama) Menteri

Dalam Negeri dengan Direktur Utama Perum Bulog Nomor : 25

Tahun 2003 dan Nomor : PKK-12/07/2003, yang melibatkan

instansi terkait, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Sasaran dari

Program Raskin ini adalah meningkatkan akses pangan kepada

keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam rangka

menguatkan ketahanan pangan rumah tangga dan mencegah

penurunan konsumsi energi dan protein. Dalam memenuhi

kebutuhan pangan tersebut, Program Raskin perlu dilaksanakan

agar masyarakat miskin benar-benar bisa merasakan manfaatnya,

yakni dapat membeli beras berkualitas baik dengan harga

terjangkau ( Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2008 ).

Tujuan Program RASKIN adalah mengurangi beban

pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian

kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Peraturan

perundangan yang menjadi landasan pelaksanaan program RASKIN

adalah:

1. Undang-Undang No. 7 Tahun 1996, tentang Pangan.

2. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003, tentang Badan Usaha Milik

Negara (BUMN).

3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan

Daerah.



4. Undang-Undang No. 41 Tahun 2008, tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009.

5. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2002, tentang Ketahanan

Pangan.

6. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2003, tentang Pendirian

Perusahaan Umum BULOG.

7. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah.

8. Peraturan Presiden RI No. 7 Tahun 2005, tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004 - 2009.

9. Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2005, tentang Tim

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

10. Peraturan Presiden RI No. 38 Tahun 2008, tentang Rencana

Kerja Pemerintah Tahun 2009.

11. Inpres Nomor 1 tahun 2008 tentang Kebijakan Perberasan

Nasional.

12. Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

13. Kepmenko Kesra No. 35 Tahun 2008 tentang Tim Koordinasi

RASKIN Pusat.

Hingga pelaksanaan tahun 2007, Rumah Tangga Rasasaran

Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin hanya mencakup 47% - 83%



dari RTM terdata, dan baru sejak 2008 mencakup seluruh RTM

terdata. Melalui program Raskin, setiap RTS-PM dapat membeli

sejumlah beras di titik distribusi dengan harga yang lebih murah

dari harga di pasaran (bersubsidi). Selama pelaksanaan program,

jumlah beras yang dialokasikan untuk setiap RTS-PM mengalami

beberapa kali perubahan, namun tetap pada kisaran 10 20 kg

per distribusi. Harga beras bersubsidi yang harus dibayar RTS-PM

pada awal pelaksanaan program adalah Rp.1.000 per Kg di titik

distribusi. Sejak 2008 harganya dinaikkan menjadi Rp.1.600 per

Kg. Frekuensi distribusi juga mengalami perubahan antara 10 - 13

kali per tahun atau rata- rata satu kali per bulan (Hastuti dkk,

2012)

Metode Penelitian | III.1


BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di propinsi Sumatera Utara. Data

yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang

di peroleh dari instansi yang terkait dengan penelitian,antara lain :

Kantor BPS Sumatera Utara,Kantor Badan Ketahanan Pangan

Sumatera Utara,Dinas Sosial Sumatera Utara.

III.1 Metode Analisis Data

1. Untuk melihat tingkatan dari setiap indikator (secara individu)

maka dibuat ranges. Nilai ranges berkisar antara 0 100%.

Kecuali untuk ketersediaan pangan nilainya 1.5.

(Ranges dan tingkatan kondisi akses pangan secara individu

dapat dilihat pada Tabel 2.)

2. Berdasarkan ranges yang telah ditetapkan dilakukan

pengkategorian mulai dari sangat rendah sampai dengan sangat

tinggi (kategori menggunakan istilah kondisi akses pangan).

3. Untuk mengetahui kondisi akses pangan maka semua indikator

individu dikompositkan/digabung. Nilai indeks berkisar antara 0

1 dimana semakin mendekati 0 berarti akses pangan semakin



tinggi/baik, sebaliknya jika semakin mendekati 1 maka akses

pangan semakin rendah/buruk

Indeks Komposit Akses Pangan dihitung dengan cara sebagai berikut:

IKomposit = 1/3 (Ik + ITTSD + IPDRB) Dimana : IK = Indeks ketersediaan pangan ITTSD = Indeks penduduk yang tidak tamat SD I PDRB = Indeks pendapatan perkapita

4. Cara mengindeks indikator PDRB dan penduduk tidak tamat

SD ke dalam bentuk indeks untuk menstandarisasi ke dalam

skala 0 sampai 1 adalah sebagai berikut :

Indeks Xij = (P-Q)/R * S + T

dimana :

Xij = Nilai ke j dari faktor/indikator ke i

P = nilai faktor/indikator yang bersangkutan

Q = nilai minimum faktor indikator yang bersangkutan

R = selisih nilai rentangan faktor indikator yang

bersangkutan

S = selisih nilai rentangan indeks komposit ketahanan

pangan

T = nilai minimal rentangan indeks komposit yang

bersangkutan

Untuk indeks ketersediaan pangan cara mengindeksnya

adalah sebagai berikut:

=



Dimana:

IK : Rasio ketersediaan pangan

F : Ketersediaan Pangan biji-bijian perhari (gr)

Cnorm : Konsumsi normatif (300gr)

5. Kondisi akses pangan dibagi dalam 6 tingkatan mulai dari

sangat rendah rendah cukup rendah cukup tinggi tinggi

sangat tinggi berdasarkan nilai indeks komposit

Tabel 2. Range Indikator Analisis Akses Pangan

Katagori Indikator Range Kondisi Akses

pangan Akses Fisik

Rasio Konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan bersih beras

1. > = 1.5 2. 1.25 - < 1.5 3. 1 - < 1.25 4. 0.75 - < 1 5. 0.5 - < 0.75 6. < 0.5

Sangat Rendah Rendah

Cukup Rendah Cukup Tinggi

Tinggi Sangat Tinggi

Akses Sosial

Persentase penduduk yang tidak tamat pendidikan dasar (SD)

1. > = 50 % 2. 40 % - < 50 % 3. 30 % - < 40 % 4. 20 % - < 30 % 5. 10 % - < 20 % 6. < 10 %




Akses Ekonomi

Product Domestic Regional Bruto (PDRB) per kapita

1. < 365 $ 2. 365 $ - < 730 $ 3. 730 $ - < 1095 $ 4. 1095 $ - < 1460 $ 5. 1460 $ - < 2190 $ 6. > = 2190 $




Sumber: Badan Ketahanan Pangan Sumatera Utara 2011

Adapun range indeks akses pangan komposit adalah sebagai

berikut :



>= 0,80 akses pangan sangat rendah = prioritas 10,64 - < 0,8

akses pangan renda= prioritas 2

0,48 - < 0,64 akses pangan cukup rendah = prioritas 3

0,32 - < 0,48 akses pangan cukup tinggi = prioritas 4

0,16 - < 0,32 akses pangan tinggi = prioritas 5



III.1.1 Uji Asumsi Klasik Regresi Linier Berganda

Pengujian asumsi klasik diperlukan untuk mengetahui apakah

hasil estimasi regresi yang dilakukan benar-benar bebas dari

adanya gejala heteroskedastisitas, gejala multikolinearitas, dan

gejala autokorelasi. Model regresi akan dapat dijadikan alat

estimasi yang tidak bias jika telah memenuhi persyaratan BLUE

(best linear unbiased estimator) yakni tidak terdapat

heteroskedastistas, tidak terdapat multikolinearitas, dan tidak

terdapat autokorelasi ( Sudrajat, 1988).

III.1.2 Uji Heteroskedasitisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dan residual

satu pengamatan ke pengamatan yang lain. jika varians dari

residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka

disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang

homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Dasar

analisisnya adalah sebagai berikut:

a. Jika grafik scatterplot ada pola tertentu, seperti titik-titik yang

ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang,

melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah

terjadi heteroskedastisitas.



b. Jika grafik scatterplot ada pola yang jelas, serta titik-titik

menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka

tidak terjadi heteroskedastisitas.(Sumodiningrat, 2001).

III.1.3 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas

(independen). Dalam model regresi yang baik seharusnya tidak

terjadi korelasi di antara variabel bebas. Uji Multikolinearitas

dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan variance inflation

factor (VIF) dari hasil analisis dengan menggunakan SPSS. Apabila

nilai tolerance value lebih tinggi daripada 0,10 atau VIF lebih kecil

daripada 10 maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas

(Santoso, 2003).

III.1.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan pengujian asumsi dalam regresi

dimana variabel dependen tidak berkorelasi dengan dirinya sendiri.

Maksud korelasi dengan diri sendiri adalah bahwa nilai dari variabel

dependen tidak berhubungan dengan nilai variabel itu sendiri, baik

nilai variabel sebelumnya atau nilai periode sesudahnya

(Santosa&Ashari, 2005).



Dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut:

- Angka D-W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif

- Angka D-W diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi

- Angka D-W di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif

Gambaran Umum | IV.1


BAB IV

GAMBARAN UMUM

PROVINSI SUMATERA UTARA

IV.1 Demografi

Jumlah penduduk Sumatera Utara pada tahun 2010 sebanyak

12.982.402 jiwa. Jumlah ini menurun sebesar 226.182 jiwa dari

tahun 2009 yang jumlah penduduk pada tahun ini adalah sebesar

13.248.386 jiwa. Di tahun 2009 ini juga menjadi tahun dengan

jumlah penduduk tertinggi dalam kurun waktu 2005 2010

Dari hasil SP 2010 tersebut terlihat bahwa penyebaran penduduk

Sumatera Utara menurut kabupaten/kota rata-rata dibawah 5 persen,

dan hanya lima kabupaten/kota yang persebarannya diatas 5 persen.

Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Langkat adalah

tiga kabupaten/kota dengan urutan teratas yang memiliki jumlah

penduduk terbanyak yang masing-masing berjumlah 2.097.610 jiwa ,

1.790.431 jiwa, dan 966.133 orang 967.535 jiwa. Sedangkan

Kabupaten Pakpak Bharat merupakan kabupaten dengan jumlah pen-

duduk paling sedikit yang berjumlah 40.505 jiwa

Dengan luas wilayah Provinsi Sumatera Utara sekitar 71.680,68

kilo meter persegi yang didiami oleh 12.982.402 Jiwa maka rata-rata

tingkat kepadatan penduduk Provinsi Sumatera Utara adalah sebanyak

181 orang per kilo meter persegi. Kabupaten/kota yang paling tinggi

tingkat kepadatan penduduknya adalah Kota Medan yakni sebanyak



7.913 jiwa per kilo meter persegi sedangkan yang paling rendah adalah

Kabupaten Pakpak Bharat yakni sebanyak 33 orang per kilo meter

persegi.

Selama enam tahun terakhir,yakni tahun 2005 2010,

Medan, sebagai Ibu Kota Provinsi Sumatera Utara adalah kota

dengan jumlah penduduk tertinggi. Disusul Kabupaten Deli

Serdang dan Langkat. Jumlah Penduduk miskin Sumatera Utara

selama enam tahun terakhir cukup berfluktuasi

Jumlah penduduk miskin dari tahun 2005 - 2010 mengalami

fluktuasi dari tahun ketahun meskipun terlihat ad kecenderungan

menurun. Persentase penduduk miskin tahun 2005 sebesar 14,68

persen. Sedangkan pada tahun 2006 terjadi kenaikan persentase

penduduk miskin sebesar 0,98 persen dari tahun 2005, dimana

persentase penduduk miskin pada tahun 2006 menjadi sebesar

15,66 persen. Kenaikan persentase penduduk miskin tahun 2006

ini dikarenakan karena adanya dampak kenaikan harga BBM pada

tahun 2005. Kenaikan harga BBM tersebut ternyata berpengaruh

signifikan terhadap golongan masyarakat menengah kebawah

sehingga golongan masyarakat yang tadinya tidak masuk dalam

kategori masyarakat miskin (masih berada diatas garis

kemiskinan) menjadi masuk kedalam kategori kelompok miskin

(berada dibawah garis kemiskinan).



Tabel 3. Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Sumatera Utara Tahun 2010 Menurut Kabupaten/Kota

No Kabupaten/Kota Jumlah Penduduk Kepadatan Penduduk (Jiwa) (Jiwa/KM2)

1 Nias 131.377 134 2 Mandailing natal 404.945 61 3 Tapanuli selatan 263.815 16 4 Tapanuli tengah 311.232 144 5 Tapanuli utara 279.257 74 6 Toba samosir 173.129 74 7 Labuhan batu 415.110 162 8 Asahan 668.272 182 9 Simalungun 817.720 187 10 Dairi 270.053 140 11 Karo 350.960 165 12 Deli serdang 1.790.431 720 13 Langkat 967.535 154 14 Nias selatan 289.708 178

15 Humbang hasundutan 171.650 75

16 Pakpak bharat 40.505 33 17 Samosir 119.653 49 18 Serdang bedagai 594.383 311 19 Batu bara 375.885 415 20 Padang lawas utara 223.531 57 21 Padang lawas 225.259 58 22 Labuhan batu selatan 277.673 89 23 Labuhan batu utara 330.701 93 24 Nias utara 127.244 85 25 Nias barat 81.807 150 26 Sibolga 84.481 7.844 27 Tanjung balai 154.445 2.510 28 Pemantang siantar 234.698 2.935 29 Tebing tinggi 145.248 3.779 30 Medan 2.097.610 7.913 31 Binjai 246.154 2.728 32 Padang sidempuan 191.531 1.671 33 Gunung sitoli 126.202 269 Sumatera Utara 12.982.204 181

Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Utara , 2010



Tabel 4. Jumlah Dan Presentase Penduduk Miskin Sumatera Utara Tahun 2005-2010

Tahun Penduduk Miskin Persentase (Jiwa) (%)

2005 1.840.200 14,68 2006 1.979.600 15,66 2007 1.768.300 13,90 2008 1.611.520 12,47 2009 1.474.260 11,27 2010 1.477.100 11,38

Sumber :Badan Pusat Statisti Sumatera Utara, 2005-2010

Jumlah penduduk miskin tesar besar terjadi pada tahun 2006

yaitu sebesar 1.979,7 ribu jiwa Jumlah penduduk miskin di

Sumatera Utara pada tahun 2010 sebanyak 1.477.100 jiwa (11,38

%), angka ini bertambah sebanyak 2.840 jiwa bila dibandingkan

dengan jumlah penduduk miskin tahun 2009 yang berjumlah

1.474.260 jiwa (11,13%), tahun ini juga menjadi tahun dengan

jumlah penduduk miskin terkecil selama periode 2005-2010.

Pada tabel 5 dapat kita lihat perkembangan persentase

penduduk miskin Sumatera Utara pada periode tahun 2005 2010

menurut kabupaten/kota. Daerah di Sumatera Utara yang tingkat

kemiskinannya paling rendah adalah Kabupaten Deli Serdang. Pada

tahun 20 05 persentase penduduk miskin di daerah ini sebesar 6,3

persen kemudian mengalami penurunan sebesar 0,01 persen pada

tahun 2006 sehingga menjadi 6,29 persen dan pada tahun 2007

juga kembali mengalami penurunan sebesar 0,63 persen dari

tahun 2005 dan 2006 dimana pada tahun 2007 penduduk miskin

didaerah ini hanya 5,67 persen. Penurunan persentase terus terjadi



hingga tahun 2009. Pada tahun 2010 persentase penduduk miskin

di Deli Serdang kembali naik menjadi 5,34 persen, akan tetapi

persentase ini masih dibawah persentase penduduk miskin Deli

Serdang pada tahun 2007 dan daerah lain pada tahun 2010.

Penurunan persentase penduduk miskin di Kabupaten Deli Serdang

diduga karena banyak pendapatan rata-rata per kapita penduduk

sudah berada diatas garis kemiskinan yang telah ditetapkan.

Sedangkan daerah di Sumatera Utara yang tingkat

kemiskinannya paling Tinggi adalah Kabupaten Nias Selatan . Pada

tahun 2005 persentase penduduk miskin di daerah ini sebesar

38,84 persen kemudian mengalami penurunan sebesar 1,18 persen

pada tahun 2006 sehingga menjadi 37,66 persen persentase

penduduk miskin terus mengalami penurunan hingga tahun 2010

dan masuk urutan empat besar daerah dengan persesentase

penduduk miskin terbesar.



Tabel 5. Persentase penduduk miskin Sumatera Utara menurut kabupaten/kota tahun 2005 2007

Kabupaten/kota Tahun 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Nias 30,8 36,19 31,75 25,19 22,57 19,98 Mandailing natal 21,5 20,40 18,74 14,46 13,02 12,6 Tapanuli selatan 20,41 24,17 20,33 13,77 12,67 11,96 Tapanuli tengah 30,16 31,26 27,47 19,35 17,83 16,74 Tapanuli utara 21,8 21,73 20,06 14,15 13,10 12,5 Toba samosir 18,99 17,85 15,28 11,62 10,07 10,15 Labuhan batu 12,98 14,20 12,33 10,76 9,85 10,67 Asahan 13,29 13,38 13,17 12,89 12,09 11,42 Simalungun 17,09 19,39 14,84 14,75 12,67 10,73 Dairi 19,54 22,16 15,82 11,07 10,03 9,97 Karo 17,68 20,96 14,47 12,86 11,42 11,02 Deli serdang 6,3 6,29 5,67 5,16 5,17 5,34 Langkat 20,98 19,65 18,23 14,81 12,75 10,85 Nias selatan 38,84 37,66 33,84 24,36 22,19 20,73 Humbang hasundutan 20,42 22,14 18,84 12,99 11,31 10,61 Pakpak bharat 25,18 23,67 22,42 15,02 13,99 13,81 Samosir 23,13 30,59 22,76 18,76 17,55 16,51 Serdang bedagai 10,53 12,34 11,84 10,61 9,51 10,59 Batu bara x x 17,89 13,64 12,87 12,29 Padang lawas utara x x x x 11,83 11,19 Padang lawas x x x x 11,90 11,13 Labuhan batu selatan x x x x x 15,58 Labuhan batu utara x x x x x 12,32 Nias utara x x x x x 31,94 Nias barat x x x x x 30,89

Sibolga 11 10,09 9,73 17,67 15,82 13,91 Tanjung balai 13,92 12,51 11,52 18,35 17,10 16,32 Pemantang siantar 10,96 12,07 9,46 13,36 12,25 11,72 Tebing tinggi 10,85 10,42 9,67 16,5 14,58 13,06 Medan 7,06 7,77 7,17 10,43 9,58 10,05 Binjai 6,93 6,38 5,72 8,12 7,04 7,33 Padang sidempuan 11,35 12,22 10,92 11,61 9,77 10,53 Gunung sitoli x x x x x 33,87 Sumatera utara 14,68 15,66 13,90 12,47 11,27 11,38

Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Utara , 2005-2010 Ket : x) masih bergabung dengan kabupaten induk



IV.2 Ketersediaan Pangan di Sumatera Utara

Pemantauan ketersediaan bahan pangan yang rutin dilakukan

adalah terhadap bahan pangan strategis meliputi beras, jagung,

kedelai, gula putih, daging, kacang tanah, ubi kayu, minyak

goreng, dan telur. Untuk Beras,perkembangan ketersediaan selama

tahun 2005 2010 dapat dilihat pada uraian berikut:

IV.2.1 Ketersediaan Beras Perkapita Perhari

Persoalan persaingan antara pertumbuhan penduduk dan

produksi pangan telah menjadi perhatian sejak dulu. Pertambahan

penduduk menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan pangan.

Ketersediaan bahan pangan pokok di Sumatera Utara dari tahun

2005- 2010 secara umum cukup tersedia. Untuk beras sebagian

besar ketersediaan yang ada di peroleh dari produksi local,

sedangkan impor atau dari provinsi lain hanya untuk memperkuat

ketersediaan yang ada.

Gambaran produksi dan ketersediaan beras perkapita

perhari pada tahun 2005-2010 di Sumatera Utara dapat dilihat

pada tabel di bawah ini .

Tabel 5. Ketersediaan Beras Beras Perkapita Perhari

Tahun Pnetto F Beras(gram) (gram)

2005 1.952.447.327.582,02 433,95 2006 1.703.388.871.109,12 369,11 2007 1.844.522.770.461,89 393,75 2008 1.892.075.612.556,12 397,46 2009 1.998.042.281.378,79 413,19



Tahun Pnetto F Beras(gram) (gram)

2010 2.028.853.677.689,70 428,16 Sumber: Badan Ketahanan Pangan Sumatera Utara, 2010

Dari tabel 5 dapat dilihat produksi beras berish (P netto)

Sumatera Utara tahun 2005 adalah sebesar 1.952.447,3 ton,

dengan ketersediaan beras perkapita perhari adalah sebesar

433,95 gram perhari. Pada tahun 2006 produksi beras berish (P

netto) Sumatera Utara turun menjadi 1.703.388,8 ton hal ini

mengakibatkan ketersediaan beras perkapita perhari juga turun

menjadi 369,11 gram perhari. Pada tahun 2007 produksi beras

berish (P netto) Sumatera Utara mulai kembali mengalami

kenaikan, akan tetapi jumlah produksi bersih tersebut belum

melebihi produksi tahun 2005. Baru pada tahun 2009 produksi

bersih beras Sumatera Utara dapat melebihi produksi tahun 2005,

dan pada tahun 2010 produksi bersi beras Sumatera Utara menjadi

2.028.853,6 ton. Hal tersebut juga diikuti dengan bertambahnya

ketersediaan beras perkapita menjadi 393,75 (tahun

2007) ; 397,46 (tahun 2008) ; 413,19 dan 428,16 untuk tahun

2009 dan 2010. Akan tetapi kenaikan produksi yang dimulai pada

tahun 2007 belum dapat menaikan ketersediaan beras perkapita

perhari, begitu juga pada tahun 2010, meskipun produksi bersi

beras sudah melebihi produksi tahun 2005, ketersediaan beras

perkapita perhari tidak lebih dari ketersediaan beras perkapita



perhari pada tahun 2005. Hal ini disebabkan karena jumlah

penduduk tahun 2010 yang jauh lebih besar dari jika dibandingkan

tahun 2005.

Jiika kita bandingkan dengan persentase jumlah penduduk

miskin pada tabel 4 pada tahun 2006 ketika persentase penduduk

miskin Sumatera Utara naik, ketersediaan beras perkapita perhari

Sumatera Utara justru mengalami penurunan, dan ketika

persentasenya menurun, ketersediaan beras perkapita perharinya

naik. Hal ini menggambarkan Ketersediaan beras perkapita perhari

Sumatera Utara berbanding terbalik dengan persentase penduduk

miskin.

IV.3 Program Beras untuk keluarga miskin (Raskin)

Program raskin merupakan program bantuan pangan yang

sudah dilaksanakan pemerintah sejak Juli 1998 dengan tujuan awal

menanggulangi kerawanan pangan akibat krisis moneter tahun

1997-1998. Program ini berlanjut hingga saat ini dengan tujuan

utama mengurangi beban rumah tangga sasaran melalui

pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalm bentuk

beras.Program yang sbelum tahun 2002 bernama Operasi Pasar

Khusus (OPK) ini awalnya merupakan program darurat bagian dari

jarring pengaman sosial (sosial safety net), namun kemudian

fungsinya diperluas menjadi bagian dari program perlindungan



sosial, khususnya program penanggulangan kemiskinan klaster

pertama.

Sebagai program bantuan beras, raskin merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari program ketahanan pangan, utamanya

bagi rumah tangga sasaran. Rumah tangga sasaran penerima

manfaat (RTS-PM) raskin adalah rumah tangga miskin (RTM) pada

kurun waktu 1998-2005 didefinisikan sebagai rumah tangga pra

sejahtera dan rumah tangga sejahtera 1 alasan ekonomi

berdasarkan hasil pendataan Badan Koordinasi Keluarga Berencana

Nasional (BKKBN), sejak tahun 2006, RTS-PM raskin didefinisikan

sebagai rumah tangga sangat miskin, miskin dan hampir miskin

berdasarkan pendataan Badan Pusat Statistik (BPS) melalui

Pendataan Sosial Ekonomi (PSE) 2005 danhasil verifikasinya

kemudian dipebaharui melalui Pendataan Program Perlindungan

Sosial 2008. Pelaksanaan program raskin di Sumatera Utara pada

tahun 2005-2010 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 6. Rumah Tangga Sasaran, Pagu dan Realisasi Program Raskin Sumatera Utara tahun 2005-2010

No Tahun Rumah Tangga

Sasaran Pagu Realisasi

(KK) (Ton) (Ton) 1 2005 469.571 65.739.940 65.740.390 2 2006 978.925 65.740.000 65.734.670 3 2007 944.972 66.546.000 66.546.000 4 2008 944.972 165.362.225 155.380.381 5 2009 937.722 168.789.960 166.931.048 6 2010 835.785 155.097.155 146.889.285

Sumber :Perum BULOG subdivre Sumatera Utara



Dari tabel 6 dapat dilihat pada tahun 2005 Sumatera Utara

menyalurkan Raskin sebanyak 65.740 ton untuk 469.571 Rumah

Tangga Miskin (RTM) dan terealiisasi sebanyak 65.740.390 ton .

Pada tahun 2006 terjadi kenaikan jumlah penerima Raskin, dan

melonjak jauh jika dibandingkan dengan tahun 2005. Jumlah

Rumah Rumah Tangga Miskin (RTM) tahun 2006 adalah sebesar

978.925 RTM, akan tetapi meskipun jumlah RTM bertambah,

jumlah raskin yang disalurkan tidak berbeda dengan tahun 2005

yaitu sebesar 65.740.000 ton dan yang terealisasi adalah sebesar

65.734.670 ton. Tidak berubahnya jumlah Raskin yang disalurkan

dikarenakan adanya kebijakan mengurangi bagian per KK dari 20

kg tahun 2005 menjadi hanya 10 kg dan penyaluran Raskin

tersebut juga dikurangi dari tujuh kali (tujuh bulan) menjadi hanya

untuk enam bulan alokasi. Ditahun 2007 jumlah pagu raskin

Sumatera Utara naik, jumlah raskin yang disalurkan sebesar

66.546 Ton ke 944.972 RTM. Untuk tahun 2008 dengan pagu

165.362.225 ton, direalisasikan 155.380.381 ton (93,96 persen)

ke 944.972 Rumah Tangga Miskin (selanjutnya di 2009 diubah

menjadi Rumah Tangga Sasaran) di 28 kabupaten /kota (belum

termasuk daerah pemekaran baru). Alokasi Raskin terbesar di

Sumut diterima oleh Langkat menyusul Deli Serdang dan Kota

Medan. Di tahun 2009 pagu ini bertambah menjadi 168.789.960

ton dengan sasaran RTS 937.722. Pada tahun 2010 jumlah



penerima raskin tinggal 838.363 rumah tangga sasaran (RTS) dari

944.972 RTS pada tahun lalu. Dengan berkurangnya jumlah RTS,

maka alokasi beras raskin tahun ini juga menurun menjadi hanya

1505.097,1 ton dari sebelumnya 168.789.960 ton. Meski jumlah

penerima raskin berkurang, besaran yang diterima masing-masing

RTS masih tetap 15 kilogram per bulan selama 12 bulan dengan

harga beli Rp1.600 per kg sama seperti harga pada tahu 2009.

IV.4 Produk Domestik Regional Bruto Perkapita Sumatera

Utara

Meskipun persentase kemiskinan SumateraUtara terus

menurun dari tahun 2007, hal ini tidak berarti Sumatera Utara

sudah sejahtera . Untuk melihat kesejahteraan suatu daerah dapat

dilihat dari produk domestik regional bruto dan produk domestik

regional bruto perkapita. Jumlah Produk Domestik Regional Bruto

Sumatera Utara yang dihasilkan seluruh unit usaha pada tahun

2005-2010 dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 7. Produk Domestik Regional Bruto Sektoral Sumatera Utara

Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2005-2010 Tahun PDRB (Juta Rp) 2005 139.618,31 2006 160.376,80 2007 181.819,74 2008 213.931,70

2009* 236.353,62 2010** 275.700,21

Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Utara 2005-2010



Keterangan : *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

Pada tabel dapat kita lihat perkembangan produk domestik

regional bruto Sumatera Utara yang terus meningkat dari tahun

ketahun. Secara sektoral seluruh unit kegiatan ekonomi tersebut

adalah : pertanian, Pertambangan dan Penggalian, Industri, listrik,

gas & air minum, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran,

pengangkutan & komunikasi, keuangan, persewaan, jasa perusa-

haan, jasa-jasa.

Pendapatan perkapita juga digunakan sebagai indikator

kemiskinan oleh bank dunia. Berikut ini adalah perkembangan

pendapatan perkapita Sumatera Utara dari taun 2005-2010.

Tabel 8. Produk Domestik Regional Bruto Perkapita Sumatera

Utara

No Tahun PDRB/Kapita (Rp) 1 2005 11.326.516 2 2006 12.684.532 3 2007 14.166.626 4 2008 16.813.290 5 2009 18.381.010 6 2010 21.236.780

Sumber:BPS Sumatera Utara 2005-2010

Produk Domestik Regional Bruto Perkapita Sumatera Utara

atas dasar Harga berlaku tahun 2005 adalah sebesar

Rp.11.326.516 pertahun. Nilai ini terus meningkat dari tahun

ketahun. Data BPS menunjukkan Produk Domestik Regional Bruto

Perkapita Sumatera Utara atas dasar Harga berlaku untuk tahun



2006 adalah sebesar Rp.12.684.532 pertahun, tahun 2007 sebesar

Rp. 14,166,626 pertahun dan Rp.16.813.290 pertahun untuk tahun

2008. Untuk kurun waktu 2005 2010, Tahun 2010 adalah tahun

dengan jumlah Produk Domestik Regional Bruto Perkapita tertinggi,

yakni sebesar Rp.21.236.780 pertahun. Jumlah ini meningkat

sebesar Rp. 2.855.770 dari tahun 2009 yang Produk Domestik

Regional Bruto Perkapita hanya sebesar Rp.18.381.010 per

tahun.

IV.5 Persentase Penduduk yang Tidak Tamat SD

Indikator pendidikan dapat digunakan sebagai ukuran untuk

menggambarkan standar hidup penduduk dalam suatu daerah.

Pendidikan diharapkan akan dapat menambah produktivitas

penduduk. Salah satu indikator pendidikan yang dapat dijadikan

ukuran kesejahteraan masyarakat yang merata adalah dengan

melihat tinggi rendahnya persentase penduduk yang tidak tamat

sekolah dasar, ketidak mampuan menamatkan pendidikan dasar

adalah cerminan kemampuan ekomomi masyarakat yang masih

rendah. Rendahnya taraf pendidikan. juga mengakibatkan

kemampuan pengembangan diri terbatas dan menyebabkan

sempitnya lapangan kerja yang dapat dimasuki dan menjadi faktor

penyebab kemiskinan, Kemiskinan dan pendidikan memiliki

hubungan timbal balik yang saling terkait satu sama lain.



Perkembangan persentase penduduk yang tidak tamat Sekolah

dasar (SD) dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 9. Persentase Penduduk Sumatera Utara yang Tidak Tamat SD

No. Tahun Persentase Penduduk Yang Tidak Tamat SD (%)

1 2005 10.44 2 2006 11.86 3 2007 9.04 4 2008 10.81 5 2009 14.52 6 2010 13.50

Sumber:BPS Sumatera Utara 2005-2010

Berdasarkan data persentase penduduk Sumatera Utara

tahun 2005 yang tidak tamat SD adalah sebesar 10,44 %,

persentase ini terus mengalami naik turun. Persentase tertinggi

terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 14,52 % Persentase ini naik

3,71 % dari tahun 2008 dan menurun pada tahun 2010 menjadi

13,5 %. Persentase terendah terjadi pada tahun 2007 yaitu

sebesar 9,04 %, jumlah ini menurun dari tahun 2006 yang

persentasenya sebesar 11,86 %. Dan pada tahun 2008

persentasenya kembali meningkat menjadi 10,81 %.

Hasil Kajian Dan Pembahasan | V.1


BAB V

HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN

V.1 Pertumbuhan Penduduk di Sumatera Utara

Saat ini dunia dilanda ketakutan berlebihan terkait

pertumbuhan jumlah penduduk. Memang sejak lama secara global

telah dibangun mitos seputar masalah ledakan jumlah penduduk.

Dimitoskan bahwa angka pertumbuhan penduduk yang tinggi dan

besarnya jumlah penduduk telah menjadi bencana yang

mengancam peradaban umat manusia, memicu masalah ekonomi,

menyebabkan kemiskinan global, kelaparan, kehancuran

lingkungan, ketimpangan sosial, dan ketidakstabilan politik.

Kemiskinan global dipandang sebagai ancaman serius yang amat

mencemaskan.

Pertumbuhan penduduk yang pesat dapat berimplikasi

negatif pada pertumbuhan ekonomi dan upah serta kemiskinan jika

tidak dibarengi oleh program pelayanan kesehatan dan pendidikan

dasar bagi publik. dan dari telaahan terhadap beberapa penelitian

menjelang tahun 2000, diperoleh kesimpulan bahwa (1)

pertumbuhan penduduk mempunyai hubungan kuat-negatif dan

signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi, (2) penurunan

pesat dari fertilitas memberikan kontribusi relevan terhadap

Hasil Kajian Dan Pembahasan | V.2

LAPORAN AKHIR Kajian Dampak Pertambahan Penduduk Terhadap Pengentasan Ke