DESENTRALISASI URUSAN PEMERINTAHAN
DEDDY S. BRATAKUSUMAH, PhD
2007
2
BANGSA BERNEGARA
SUATU BANGSA BERNEGARA BUKANLAH SUATU TAKDIR, MELAINKAN SUATU PILIHAN BERUPA KEPUTUSAN POLITIK DARI PARA PENDIRINYA
INDONESIAMEMUTUSKAN MEMILIH
NEGARA KESATUAN
3
VISI NEGARA
VISI (CITA-CITA & TUJUAN) NEGARA:
“…NEGARA INDONESIA, YANG MERDEKA, BERSATU, BERDAULAT, ADIL DAN MAKMUR”
(ALINEA 2, PEMBUKAAN UUD 1945)
4
MISI PEMERINTAHAN NEGARA
MISI PEMERINTAH NEGARA INDONESIA:
“…MELINDUNGI SEGENAP BANGSA INDONESIA DAN SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA, DAN UNTUK MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM, MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA, DAN IKUT MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA BERDASARKAN KEMERDEKAAN, PERDAMAIAN YANG ABADI DAN KEADILAN SOSIAL…”
(ALINEA 4, PEMBUKAAN UUD 1945)
BAGAN NEGARA KESATUAN
PEMERINTAH PUSAT
PEMERINTAH DAERAH
KEPADA PERANGKAT PUSAT DI DAERAH
PEMEGANG KEDAULATAN NEGARA
PROSES DESENTRALISASI
PROSES DEKONSENTRASI
6
DUA AZAS YANG KONTINUM
AZAS DESENTRALISASI DAN AZAS SENTRALISASI TIDAK BERSIFAT DIKOTOMIS TETAPI KONTINUM
TIDAK MUNGKIN DESENTRALISASI TANPA SENTRALISASI
DESENTRALISASI TANPA SENTRALISASI AKAN TERJADI DISINTEGRASI
DISTRIBUSI URUSAN PEMERINTAHAN
DEKONSENTRASIPEMERINTAH
ADMINISTRATIF / WILAYAH
• KANWIL• KANDEP
PEMERINTAH PUSAT DELEGASI
• OTORITA
DAERAH OTONOM
• PROPINSI • KABUPATEN/
KOTA
DESENTRALISASI
PRIVATISASI
• SWASTA MURNI
• KEMITRAAN
DAERAH MENURUT UUD 1945PASAL 18
DAERAHPROPINSI
DAERAHKABUPATEN
DAERAHKOTA
MENGATUR DAN MENGURUS SENDIRI URUSAN PEMERINTAHAN SESUAI :- ASAS OTONOMI- PEMBANTUAN
NEGARA KESATUAN
R.I
9
FILOSOFI OTONOMI DAERAH
“BRINGING THE STATE CLOSER TO THE PEOPLE”
(MENDEKATKAN PEMERINTAHAN KEPADA MASYARAKAT)
ARTINYAMENINGKATKAN PELAYANAN DAN
AKUNTABILITAS KEPADA MASYARAKATBUKANMENINGKATKAN KEKUASAAN
10
WUJUD OTONOMI DAERAH
1. DEMOKRATISASI DALAM SEGALA PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN
2. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT3. MENDEKATNYA DAN MENINGKATNYA
PELAYANAN MASYARAKAT4. KETERBUKAAN DALAM PROSES
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
PENGATURAN KEWENANGAN (URUSAN PEMERINTAHAN)
URUSAN PEMERINTAHAN
ABSOLUT PUSAT
1. PERTAHANAN;2. KEAMANAN;3. YUSTISI;4. POLITIK LUAR NEGERI;5. MONETER; DAN6. AGAMA.
CONCURRENT(BERSAMA)
KRITERIA PEMBAGIAN URUSAN
1. EXTERNALITAS (DAMPAK)2. AKUNTABILITAS (KEDEKATAN)3. EFISIENSI (UNTUNG-RUGI)
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH URUSAN PEMERINTAH PUSAT
URUSAN WAJIB(PELAYANAN DASAR)
URUSAN PILIHAN(POTENSI UNGGULAN)
MENGACU PADA STANDAR PELAYANAN
MINIMUM
UUD 1945
SWASTA
PEMERINTAHAN
MASYARAKAT
RENCANA PERUSAHAAN
ASPEK PRODUKSI DAN DISTRIBUSI
STRATEGI DAN PERILAKU
KEBIJAKAN PUBLIK
PENGATURAN
PELAYANAN
PENYEDIAAN“PUBLIC GOODS”
AKUNTABILITAS
CITA CITABANGSA
BERNEGARA
KEUNTUNGAN
HUKUM
KESEJAHTERAAN DAN PERANSERTA
EKSEKUTIF
LEGISLATIF
YUDIKATIF
(SUMBER: IRMALINA, ADAPTASI DARI SANKRI – LAN)
KERANGKA KEPEMERINTAHAN
PENYELENGARA PEMERINTAHAN DAERAH
PEMERINTAHAN DAERAH
PEMERINTAH DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KEPALA DAERAH
PERANGKAT DAERAH
PIMPINAN
KOMISI
PAN - MUS
PAN - GAR
BADAN KEHORMATAN
SET DPRD
SEKDA
DINAS
LEMBAGA TEKNIS
14
PERAN DAERAH DALAM PEMBANGUNAN
1. BERSIFAT FASILITATIF DAN KATALISTIK (TO STEER NOT TO
ROW)2. BERTINDAK EFISIEN
- MENINGKATKAN PELAYANAN- MENINGKATKAN AKUNTABILITAS- MENGURANGI HAMBATAN
BIROKRASI3. BERSIKAP TERBUKA
15
PERSOALAN PENGELOLAAN DAERAH
1. PEMBIAYAAN (LOCAL FINANCE)2. PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN
PRASARANA3. KETERTIBAN DAN KEAMANAN4. PENGATURAN DAN PERIZINAN5. TATA RUANG, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN
HIDUP6. PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN7. PENGANGKUTAN DAN JARINGAN TRANSPORTASI8. PENGENTASAN SI MISKIN DAN JAMINAN SOSIAL
16
KONDISI UNTUK SWASTA
1. KEMUDAHAN PERIZINAN2. SISTEM RETRIBUSI DAN PERPAJAKAN3. PERTANAHAN4. INFORMASI TATA RUANG DAN ZONING5. TERSEDIANYA SARANA, PRASARANA DAN
UTILITAS PERKOTAAN6. SUMBER ENERJI7. FASILITAS INFORMATIKA DAN TELEKOMUNIKASI8. INFORMASI SUMBER DAYA (ALAM, MANUSIA,
BUATAN)
17
LANGKAH STRATEGIS
1. IDENTIFIKASI KEKUATAN DAN KELEMAHAN MANAJEMEN DAN KELEMBAGAAN DAERAH
2. PENCERAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
3. MENINGKATKAN PARTISIPASI PARA PIHAK4. KETERBUKAAN DAN AKUNTABILITAS5. PROFESIONALISME MANAJEMEN DAERAH6. PENINGKATAN PELAYANAN7. PENEGAKAN HUKUM DAN KETERTIBAN
18
PENUTUP
1. NEGARA KESATUAN MERUPAKAN KERANGKA UTAMA DALAM MENJALANKAN OTONOMI DAERAH
2. URUSAN MUTLAK HANYA ADA PADA PEMERINTAH PUSAT, SEMENTARA URUSAN LAINNYA BERSIFAT “CONCURRENT” ANTARA PUSAT DAN DAERAH
3. PERGESERAN PARADIGMA DAN TREND GLOBAL PERLU SEGERA DIANTISIPASI OLEH PARA PENGELOLA DAERAH
Top Related