Download - DISERTASI SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM RANGKA ...

DISERTASI

SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM RANGKA

MENANGGULANGI PENYALAH GUNA NARKOTIKA

OLEH

MOHAMAD DOFIR

031217017339

PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2015

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

DISERTASI SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM... MOHAMAD DOFIR

LEMBARPENGESAIIAN

SISTEM PERAI}ILAII PIDAI\IA DALAM RANGKA MENATIGGULA}IGI

PEI\TYALAII GT]NA NARKOTIKA

MOHAMAD DOf,'IR

hrIM. 031217017339

PROMOTOR

Prof. Dn Muc.hammad Zaidun. SJI..lVlSi.

Prof. Dr. DidikEndro Purwoleksono. SJL.MiL

FrrP. 1962032s198601 1001

Mengetahui

Ketua Program Studi Doktor llmu llukum

Fakultas Hukum Univenitas Airlangga

Prof, Dr. DidikEndro Purwoleksono" S"IL, l}{.IL

NrP. 1962032519E6011001

ItrP. 1 9520529t97 4t2t00l

KO PROMOTOR



UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur patut penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas

berkah, rahmat dan hidayahNya, penulis dapat menyusun dan menyelesaikan

disertasi berjudul “SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM RANGKA

MENANGGULANGI PENYALAH GUNA NARKOTIKA” sebagai syarat untuk

memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya ini.

Penyalahgunaan narkotika saat ini telah menempatkan Indonesia dalam keadaaan

bahaya yang mengancam generasi muda dan stabilitas ekonomi, politik dan

keamanan negara Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencegah dan

memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkotika akan tetapi belum mampu

untuk menekan atau mengurangi penyalahgunaan narkotika. Adanya kebijakan

hukum dalam menempatkan penyalah guna narkotika sebagai pelaku tindak

pidana tidak disertai dengan upaya untuk memulihkan penyalah guna narkotika

yang sekaligus menjadi korban dalam tindak pidananya. Penulisan disertasi ini

bertujuan untuk mencari landasan filosofi pengaturan rehabilitasi bagi penyalah

guna narkotika dengan pendekatan viktimologi yang tetap mendukung adanya

kriminalisasi serta menemukan sistem peradilan pidana yang tepat bagi penyalah

guna narkotika.

Penulis sepenuhnya menyadari disertasi ini hanya dapat diselesaikan

berkat Tuhan Yang Maha Kuasa serta bimbingan dan arahan dari Tim Promotor

dan Tim Penguji, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam

kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada



semua pihak yang telah membantu. Ucapan terima kasih pertama-tama saya

haturkan kepada Tim Promotor yang sangat terpelajar dan saya hormati:

1. Prof. Dr. Muhammad Zaidun, S.H., M..Si., sebagai Promotor, yang dengan

sikap arif dan bijaksana, sabar dan santun namun tegas telah banyak

memberika arahan, bimbingan, dukungan literatur dan dorongan kepada saya

untuk menyelesaikan disertasi ini.

2. Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H., sebagai Ko Promotor,

dengan sikap arif dan bijaksana, sabar dan santun namun tegas telah banyak

memberika arahan, bimbingan, dukungan literatur dan dorongan kepada saya

untuk menyelesaikan disertasi ini

3. Tim Penguji dalam ujian kelayakan yang sangat terpelajar dan saya hormati,

yang telah memberikan koreksi, saran dan evaluasi yang tajam dan sangat

berharga untuk penyempurnaan disertasi ini, yaitu Prof. Dr. Eman Ramelan,

S.H., M.S., Prof. Dr. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Nur

Basuki Minarno, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.

dan Dr. Sarwirini, S.H., M.S.

4. Rektor Universitas Airlangga Prof. Dr. Moh. Nasih, S.E., M,T., Ak., CMA.,

beserta jajarannya;

5. Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Prof. Dr. Muhammad Zaidun,

S.H., M,Si., beserta jajarannya;



6. Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga Prof. Dr. Didik

Endro Purwoleksono, S.H., M.H. beserta jajarannya;

7. Bapak Drs. H. Muhammad Prasetyo, S.H, M.H, selaku Jaksa Agung

Republik Indonesia.

8. Kepada seluruh rekan seperjuangan peserta Program Doktor llmu Hukum

angakatan 2012 Universitas Airlangga

Di samping itu, secara khusus penulis sampaikan terima kasih tak

terhingga kepada kedua orang tua saya yang telah mendidik, mengajari dengan

sabar, memberikan kasih sayang, dukungan dan doa yang tulus serta istri tercinta

dan anak-anak saya, yang telah dengan penuh cinta dan pengertian, memberikan

doa dan dukungan tiada henti dalam menyelesaikan studi.

Akhirnya, semoga disertasi ini dapat memberikan manfaat dan kebaikan

bagi banyak pihak demi kemaslahatan bersama. Dan semoga Allah SWT

membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu

menyelesaikan disertasi ini.

Hormat saya,

Penulis



RINGKASAN

SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM RANGKA MENANGGULANGI

PENYALAH GUNA NARKOTIKA

Tindak pidana narkotika khususnya tindak pidana penyalahgunaan

narkotika merupakan salah satu tindak pidana yang mendapatkan perhatian serius

dari pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat Indonesia. Tindak pidana

penyalahgunaan narkotika dalam perkembangannya semakin meningkat dari

tahun ke tahun. Narkotika yang sangat bermanfaat bagi kepentingan kesehatan

dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi disatu sisi juga dapat

menimbulkan kerugian yang sangat besar apabila penggunaanya tidak dilakukan

berdasarkan pengawasan yang ketat.

Perkembangan ilmu pengetahuan dalam prakteknya justru membawa

peredaran dan penyalahgunaan narkotika ke tahap atau tingkat yang lebih tinggi.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mempermudah peredaran gelap

dan penyalahgunaan narkotika akan tetapi mempersulit proses penegakan hukum

untuk mencegah dan memberantas tindak pidana narkotika.

Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika yang semakin sulit untuk

dicegah maupun diberantas dikarenakan adanya kekeliruan maupun kesalahan

dalam kebijakan hukum yang diterapkan untuk mencegah dan memberantas

tindak pidana narkotika khususnya mengenai kebijakan sanksi bagi penyalah guna

narkotika. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dalam

hukum positif maupun prakteknya masih cenderung untuk menempatkan penyalah

guna narkotika hanya sebagai pelaku tindak pidana penyalah guna narkotika.



Pandangan demikian jelas keliru karena penyalah guna merupakan korban atas

perbuatan yang dilakukannya sendiri.

Adanya kekeliruan tersebut memang tidak dapat disalahkan kepada aparat

penegak hukum karena dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika menggunakan 3 (tiga) istilah yang berbeda sehingga menimbulkan

kesalahan penafsiran. Adapun ketiga istilah yang digunakan dalam undang-

undang tersebut adalah pecandu narkotika, penyalah guna narkotika dan korban

penyalahgunaan narkotika. Dalam undang-undang yang berkaitan, yang

diwajibkan untuk menjalani rehabilitasi hanya pecandu dan korban

penyalahgunaan narkotika.

Hal inilah yang menjadi kekeliruan karena pada dasarnya pecandu dan

korban penyalahgunaan narkotika merupakan bagian dari penyalah guna

narkotika. Di samping permasalahan tersebut, terhadap penyalah guna narkotika

masih sering dijumpai adanya penghukuman berupa pidana penjara bagi penyalah

guna narkotika. Pidana penjara bagi penyalah guna narkotika jelas merupakan

sebuah kekeliruan karena pidana penjara tidak akan memperbaiki penyalah guna

narkotika. Penyalah guna mengalami ketergantungan akibat penggunaan narkotika

tersebut sehingga solusi atau jalan keluar yang terbaik sebagai penghukuman bagi

penyalah guna narkotika adalah rehabilitasi.

Bahwa memang dalam beberapa putusan hakim maupun aturan kebijakan

sudah mengedepankan rehabilitasi akan tetapi tidak memberikan jaminan

penyalah guna narkotika akan direhabilitasi. Selain itu, proses penjatuhan sanksi

rehabilitasi terhadap penyalah guna narkotika juga masih berlarut-larut sehingga



dibutuhkan suatu terobosan baru dalam sistem peradilan pidana di Indonesia

dengan menggunakan gabungan pendekatan keadilan restoratif dan plea

bargaining. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka ada 2 (dua) isu hukum

yang akan dibahas dalam penelitian ini yakni :

1. Landasan filosofi pengaturan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika.

2. Penerapan rehabilitasi dalam sistem peradilan pidana pada penyalah guna

narkotika.

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah Untuk menemukan dan

menganalisis ratio legis pengaturan rehabilitasi bagi penyalah guna narkotika serta

Untuk menemukan dan menganalisasis asas-asas hukum baru dalam sistem

peradilan pidana khususnya pada penyalah guna narkotika. Sedangkan manfaat

penelitian ini adalah untuk pengembangan ilmu hukum khususnya berkaitan

dengan konsep rehabilitasi dan sistem peradilan pidana dalam tindak pidana

narkotika, memberikan pemahaman baru mengenai urgensi penerapan rehabilitasi

terhadap pengguna narkotika dalam praktik penegakan hukum guna mencegah

dan memberantas penyalahgunaan narkotika dan memberikan masukan dalam

penegakan hukum pidana terhadap penyelah guna narkotika melalui sistem

peradilan pidana dengan pendekatan keadilan restoratif dan plea bargaining.

Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan disertasi ini

adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan masalah yang akan digunakan

dalam penelitian ini adalah Pendekatan undang-undang (statute approach),



Pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual

approach).

Berdasarkan metode penilitian tersebut dan setelah dilakukan penelitian

maka ditemukan kesimpulan sebagai berikut :

1) Filosofi pengaturan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika didasarkan

pada 2 (dua) hal yaitu penyalah guna narkotika merupakan pelaku

sekaligus korban penyalahgunaan narkotika dan penyalahguna narkotika

mengalami ketergantungan sehingga harus menjalani rehabilitasi medis

dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi juga sejalan dengan pembentukan UU

Narkotika yakni mencegah penyalahgunaan narkotika dan memberantas

peredaran gelap narkotika. Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial akan

membebaskan atau menyembuhkan penyalah guna dari

ketergantungannya sehingga mengurangi permintaan narkotika yang

akan berdampak langsung kepada penurunan peredaran gelap narkotika.

2) Penerapan rehabilitasi dalam sistem peradilan pidana harus dilakukan

pembaharuan hukumnya. Pemberian sanksi rehabilitasi tidak lagi

ditentukan melalui proses persidangan yang sangat lama sehingga dapat

menghambat proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial penyalah

guna narkotika. Penerapan rehabilitasi terhadap penyalah guna narkotika

sebagai bentuk pemidanaan dilakukan dengan gabungan pendekatan

keadilan restoratif dan plea bargaining. Adapun karakteristik

penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan gabungan



pendekatan keadilan restoratif dan plea bargaining adalah Penyelesaian

perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika dilakukan melalui

negosiasi antara Penuntut Umum dengan Penyalah guna maupun

Penasihat Hukumnya, Proses penanganan perkara tindak pidana

penyalahgunaan narkotika dilakukan dengan cepat, Hakim merupakan

wasit atau penengah diantara kedua belah pihak yang harus berperan

aktif selama negosiasi, Hakim mengeluarkan penetapan mengenai jangka

waktu pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, Dalam hal

tidak ada kata sepakat mengenai jangka waktu pelaksanaan rehabilitasi

medis dan rehabilitasi sosial maka Hakim dapat menetapkan jangka

waktu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial secara sepihak. Penetapan

secara sepihak ini semata-mata untuk kepentingan penyembuhan dan

perawatan dari penyalah guna narkotika.

Sedangkan saran yang dikemukan dalam penelitian ini adalah :

1. Perlu dilakukan perubahan terhadap pengaturan sanksi bagi penyalah

guna narkotika dengan pendekatan rehabilitasi. Pengaturan sanksi dalam

UU Narkotika yang berlaku saat ini belum mampu untuk memberikan

rasa keadilan bagi penyalah guna narkotika karena hanya memposisikan

diri sebagai pelaku tindak pidana sedangkan penyalah guna narkotika

sebagai korban penyalahgunaan narkotika tidak dipertimbangkan.

Pengaturan sanksi dalam UU Narkotika yang demikian dilatarbelakangi

adanya pembedaan pecandu narkotika, penyalah guna narkotika dan



korban penyalahgunaan narkotika. Perumusan pasal beberapa istilah

dalam UU Narkotika tersebut justru menimbulkan ketidakpastian hukum

sehingga harus dirubah dengan menggunakan istilah penyalah guna dan

korban peyalahgunaan narkotika. Korban penyalahgunaan narkotika

adalah setiap orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau

melawan hukum.

2. Para pembentuk peraturan perundang-undangan harus melakukan

pembaharuan hukum dalam tataran hukum positif untuk menjamin

pelaksanaan proses pemidanaan yang memihak kepada penyalah guna

narkotika. Sistem peradilan pidana yang memihak kepada penyalah guna

narkotika adalah sistem peradilan dengan gabungan pendekatan keadilan

restoratif dan plea bargaining. Perubahan peraturan perundang-undangan

tersebut perlu dan harus dilakukan untuk mempositifkan penerapan

sistem peradilan pidana tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut

karena dalam sistem hukum Indonesia mengharuskan tindakan aparat

penegak hukum didasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan.



SUMMARY

CRIMINAL JUSTICE SYSTEM IN THE CONTEXT TACKLING

NARCOTICS ABUSERS

Narcotic crime, especially the crime of narcotics abuse is one crime that

got serious attention from the government, law enforcement officials and

Indonesian people. Criminal act of abuse of narcotics in development is

increasing from year to year. Narcotics are very beneficial to the interests of the

health and development of science and technology, however narcotics can also

cause huge losses and bad impacts when it doesn’t use based on strict

supervision.

The development of science brings the distribution of narcotics to a stage

or a higher level. It gives facilitation for the trafficking and narcotics abuse to get

easier. However, it brings more difficulties for the process of law enforcement to

prevent and exterminate narcotic crime.

Trafficking and abuse of narcotics is becoming increasingly difficult to be

prevented or exterminated due to a mistake or an error in the legal policies that

are applied to prevent and exterminate narcotic crime, especially concerning

punishments policy for abusers of narcotics. In accordance with the legislation in

force both in the positive law and practice still tend to put narcotics abusers as

criminals only abusers of narcotics. That opinion is clearly erroneous because the

abusers were victims of the act of doing on their own.

The existence of such a mistake can not be blamed for law enforcement

officers because of the Law No. 35 Year 2009 on Narcotics use three (3) different

terms, causing misinterpretation. As for the three terms used in the legislation is a



narcotics addict, narcotics abusers and victims of narcotics abuse. According to

the law, those who are required to be rehabilitated just addicts and victims of

narcotics abuse.

The mistake can be occured because basically addicts and victims of

narcotics abuse is part of the abusers of narcotics. In addition to these problems,

to abusers of narcotics is often found in the form of a judgment of imprisonment

for narcotics abusers. Imprisonment for narcotics abusers is clearly a mistake

because it will not improve the imprisonment of narcotics abusers. Abusers are

addicted as a result of narcotics use so that the solution or the best way out as

punishment for abusers of narcotics is rehabilitation.

That opinion is clearly erroneous because addicts and the victims of

narcotics abuse are part of narcotic abuse. In addition, the process of

rehabilitation punishment against abusers of narcotics is still protracted and so

we need a new breakthrough in the criminal justice system in Indonesia by using a

combined approach of restorative justice and plea bargaining. Based on this

background, then there are two (2) legal issues that will be discussed in this study

are:

1) The cornerstone of the philosophy of rehabilitation arrangements for

abusers of narcotics.

2) Application of the process of rehabilitation in criminal justice system on

narcotics abusers

The benefits of this research is developing the law system specifically,

relating to the concept of rehabilitation and the criminal justice system in



narcotic crime, providing a new understanding of the urgency of implementing

rehabilitation of drug users in the practice of law enforcement to prevent and

exterminate drug abuse and giving some suggestions in criminal law enforcement

against narcotic abusers through the criminal justice system with restorative

justice approach and plea bargaining.

Type of legal research that is used in this dissertation is a normative legal

research. Case approach that is used in this research is the approach to the law

(statute approach), case approach and conceptual approach.

Based on the research method, we found the following conclusions:

1) The philosophy of rehabilitation arrangements for abusers of narcotics is

based on two (2) things that abusers of narcotics is the perpetrator and

victim of narcotics abuse and narcotics abusers are addicted and should

have medical rehabilitation and social rehabilitation. Rehabilitation is

also in line with the establishment of the Narcotics Act to prevent

narcotics abuse and exterminate illegal trafficking. Medical rehabilitation

and social rehabilitation will liberate abusers of dependency, thereby

reducing the demand for narcotics that will have a direct impact to the

decrease in illegal trafficking.

2) Implementation of rehabilitation in the criminal justice system should be

reformed. Sanctions rehabilitation is no longer determined through a very

long court process so as to hinder the process of medical rehabilitation

and social rehabilitation of narcotics abusers. Implementation of

rehabilitation of narcotics abusers as a form of punishment is done by a



combined approach of restorative justice and plea bargaining. As for the

characteristics of the crime of abuse of narcotic settlement with the

combined approach of restorative justice and plea bargaining is the

completion of criminal cases narcotics abuse carried out through

negotiations between the Public Prosecutor with the abusers and their

Legal Counsel, process handling criminal cases of abuse of narcotic done

quickly, Judge is the referee or mediator between the two sides which must

play an active role during the negotiations, the judge issued a

determination regarding the exercise period medical rehabilitation and

social rehabilitation, in case no agreement on the exercise period medical

rehabilitation and social rehabilitation, the judge may set a time period

medical rehabilitation and rehabilitation Social unilaterally.

Determination unilaterally solely in the interests of healing and the

treatment of narcotics abusers.

While suggestions that have been given in this study are:

1) It is necessary to amend the setting penalties for abusers of narcotics with

the approach of rehabilitation. The setting of sanctions in the current

Narcotics Law has not been able to provide a sense of justice for narcotics

abusers because only positioning themselves as criminals while victims of

abusers of narcotics as narcotics abuse are not considered. The setting of

sanctions in such a Narcotics Act backdrop distinction narcotics addicts,

narcotics abusers and victims of narcotics abuse. Formulation chapter

some terms in the Narcotics Act would lead to legal uncertainty and



should be changed by using the term abusers and victims of narcotics

abuse. Victims of narcotics abuse is any person who uses narcotics

without rights or against the law.

2) The forming of legislation should have law reform at the level of positive

law to ensure the implementation of the process of criminal prosecution in

favor of the abusers of narcotics. The criminal justice system in favor of

the narcotics abusers are the justice system with the combined approach

of restorative justice and plea bargaining. Reformation of legislation are

necessary and should be done to give positive impacts of the

implementation of the criminal justice system for criminal acts such as

narcotics abuse within the Indonesian legal system requires law

enforcement action based on the rule of law.



ABSTRACT

CRIMINAL JUSTICE SYSTEM IN THE CONTEXT TACKLING NARCOTICS ABUSERS

This research is titled " Criminal Justice System in the Context Tackling Narcotics Abusers". The purpose of this research is to find and analyze the ratio legis of rehabilitation arrangements for narcotics abusers as well as to find and analyze new legal principles of criminal justice system, especially for narcotics abusers. While the advantages of this research is for developing the law system specifically, relating to the concept of rehabilitation and the criminal justice system in narcotic crime, providing a new understanding of the urgency of implementing rehabilitation of drug users in the practice of law enforcement to prevent and exterminate drug abuse and give some suggestions in criminal law enforcement against narcotic abusers through the criminal justice system with restorative justice approach and plea bargaining. Type of legal research that is used in this dissertation is a normative legal research. Case approach that is used in this research is the approach to the law (statute approach), case approach and conceptual approach. The conclusions of this research is the philosophy of rehabilitation arrangements for the narcotics abusers are based on two (2) things that narcotics abuser is the perpetrator and victim of drug abuse and drug abusers are addicted and should have been rehabilitated and having social rehabilitation and the application of rehabilitation of drug abusers as forms of punishment carried out by a combined approach of restorative justice and plea bargaining. The suggestions that can be given by writing this research are the urgency to reform the punishments for narcotics abusers using rehabilitation approach and legal drafter should reform some regulations at the level of positive law to ensure the implementation of the process of criminal prosecution in favor of the narcotics abusers.

Keywords : abusers, narcotics, rehabilitation, restorative justice, plea bargaining



DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana; Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 127);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran

Negara RI Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara

RI Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5062);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

(Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5332);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun1983 Tentang

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang

Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5211);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415/MENKES/PER/XII/2011 tentang

Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 825);

Peraturan Menteri Sosial Nomor 03 Tahun 2012 tentang Standar Lembaga

Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;

Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi

Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;



Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Tata

Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;

Peraturan Bersama Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Menteri

Sosial, Menteri Kesehatan, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Kepala BNN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 465)



DAFTAR PUTUSAN

Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 35/Pid/2012/PT. TK

Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 92/Pid.Sus/2013/PN.Spt.

Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 28/Pid.Sus /2015/PN.Krg



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN………………………………………………………i

UCAPAN TERIMA KASIH……………………………………………….……ii

RINGKASAN…………………………………………………………………….v

SUMMARY……………………………………………………………………...xi

ABSTRACT ……………………………………………………………………xvi

DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN……………………………………..xvii

DAFTAR PUTUSAN………………………………………………………......xix

DAFTAR ISI…………………………………………………………………….xx

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah ......................................................................1

2. Rumusan Masalah ................................................................................17

3. Orisinalitas ..........................................................................................17

4. Tujuan Penelitian ………....................................................................21

5. Manfaat Penelitian ……......................................................................21

6. Kerangka Pemikiran ……....................................................................21

7. Metode Penelitian ................................................................................49

8. Sistematika Penulisan …......................................................................57

BAB II FILOSOFI PENGATURAN REHABILITASI DALAM UNDANG-

UNDANG NARKOTIKA BAGI PENYALAH GUNA NARKOTIKA

1. Pengaturan Narkotika ……………………………………………….59



2. Akibat Hukum Berlakunya UU Narkotika Terhadap UU

Psikotropika………………………………………………………...103

3. Tindak Pidana Narkotika Yang Berkaitan Dengan Penyalahgunaan

Narkotika……………………………………………………...……111

4. Filosofi Pengaturan Rehabilitasi Bagi Penyalah Guna Narkotika…121

BAB III PENERAPAN REHABILITASI DALAM SISTEM PERADILAN

PIDANA PADA PENYALAH GUNA NARKOTIKA

1. Pertanggungjawaban Pidana dalam UU Narkotika………………...141

2. Proses Pemidanaan Pada Penyalah Guna Narkotika dalam KUHAP

dan UU Narkotika …………………………………………….…...153

3. Karakteristik Sistem Peradilan Yang Menggunakan plea

bargaining………………………………………………………….166

4. Penerapan Rehabilitasi dalam Sistem Peradilan Pidana (Khusus

Penyalah Guna Narkotika) Prespektif Keadilan Restoratif…...…....173

5. Ratio Decidendi Dalam Beberapa Putusan Pemidanaan dan

Rehabilitasi Penyalah Guna Narkotika…………………………….198

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan ……………………………..……………………………...218

2. Saran ……………………………………………………………………220

DAFTAR BACAAN

