(KEMENTERIAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT{REPUBLIK INDONESIA

I.APORAN SINGKAT KOMISI I DPR RI

PERTAHANANO KEMENTERIAN LUAR NEGERI,KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, TENTARA NASIONALINDONESIA, BADAN INTELIJEN NEGARA, DEWAN KETAHANAN NASIONAL,LEMBAGA SANDI NEGARA, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, LPP TVRI,LPP RRI, PERUM LKBN ANTARA, DEWAN PERS, KOMISI PENYIARANINDONESIA, DAN KOMISI INFORMASI PUSAT)

Tahun SidangMasa PersidanganJenis Rapat

Sifat RapatHari, TanggalPukulPimpinan RapatSekretaris RapatTempatAcara

Hadir AnggotaPemerintah

:2011-2A12:lV: Rapat Dengar Pendapat Komisi

Kementerian Pertahanan Rl: Terbuka untuk umurn: Selasfl, 10 Jufi 2A12: 19.00 WIB: TB Hasanuddin, SE, MM

I DPR Rl dengan Sekjen

: Suprihartini, S.lP., Kabag Set, Komisi I DPR Rl

: Ruang Rapat Komisi I DPR Rl, Gedung Nusantara ll Lt. 1

: Pembahasan Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBNKementerian Pertahanan Rl/TNl TA, 2011

: orang Anggota dari 47 Anggota Komisi I DPR Rl

: Sekjen Kemenhan Rl, Marsdya TNI Erys Herryanto besertajajarannya

Sekretaris JenderalSelasa, tanggal 10atas, dipimpin olehdinyatakan terbuka

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPB Rl denganKementerian Pertahanan Rl beserta jajarannya pada hari

Juli 2012 dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut diWakil Ketua Komisi I DPR Rl, TB Hasanuddin, SE, MM, danuntuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Komisi I DPR Rl dapat menerima penjelasan Sekretaris JenderalKementerian Pertahanan terkait laporan keuangan KementerianPertahanan/TNl TA. 2011 yang menurut hasil pemeriksaan BPK memperolehopini "Wajar Dengan Pengecualian". Sehubungan dengan hal tersebut,

Komisi I DPR Rl mendesak Kemenhan/TNl agar melakukan perbaikan kinerja

dan tata kelola keuangan sehingga laporan keuangan Kemenhan/TNl TA.

2012 dan seterusnya memperoleh opini "wajar Tanpa pengecualian" dariBPK.

2. Berkaitan dengan laporan penggunaan anggaran Kemenhan/TNl TA. 2011,Komisi I DPR Rl memberikan catatan agar Kemenhan/TNl:

Mempertahankan tingkat penyerapan anggaran Kemenhan/TNl untuktahun anggaran berikutnya dengan tetap mengacu pada peraturanperundangan-undangan yang berlaku.

Memperhatikan rekomendasi dan catatan-catatan BpK untuk pelaksanaananggaran tahun berikutnya terutama agar mencapai predikat opini "wajarTanpa Pengecualian".

a.

b.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 19,30 WIB

SE MMA-350

Jakarta, 10 Juli 201 1

KETUA RAPAT,

DRS. TUBAGUS HASANU