KONFIDENSIAL
SISTEM PEMBINAAN LOGISTIK TNI AD
BAB I
PENDAHULUAN
1. Umum .
a. Penyelenggaraan pembinaan logistik TNI AD pada dasarnya ditujukan
untuk mewujudkan kesiapsiagaan TNI AD dalam menanggulangi ancaman
dari luar maupun dari dalam negeri dalam rangka pertahanan Negara.
Perkembangan lingkungan strategis yang ditandai dengan semakin
meningkatnya kualitas teknologi ancaman dimasa datang, menuntut postur
TNI AD yang profesional, efektif, efisien dan modern. Tuntutan tersebut
mengharuskan tersedianya dukungan logistik yang memadai sehingga dapat
dicapai tingkat kesiapsiagaan operasional setiap saat.
b. Menyadari bahwa kemampuan negara dalam penyediaan sumber daya
dan dana masih terbatas namun tuntutan perwujudan TNI AD yang mampu
menghadapi berbagai bentuk ancaman tetap harus dapat dipenuhi, diperlukan
upaya pembinaan logistik yang terarah, tertib dan berlanjut.
c. Materi naskah ini menguraikan tentang pembinaan logistik TNI AD
sebagai bagian dari pembinaan TNI AD secara keseluruhan termasuk
pembinaan logistik wilayah yang berorientasi kepada penyelesaian tugas
pokok dengan tetap mengedepankan hukum dan peraturan-peraturan yang
berlaku. Naskah ini bersifat sementara dan hanya berlaku di lingkungan
Seskoad untuk keperluan pendidikan.
KONFIDENSIAL
2
2. Maksud dan Tujuan . Maksud penyusunan naskah ini memberi
pengetahuan dasar tentang sistem pembinaan logistik TNI AD kepada perwira siswa
sebagai kader pimpinan TNI AD dengan tujuan agar perwira siswa dapat
menjabarkannya dalam pelaksanaan tugas-tugas TNI AD di lapangan.
3. Ruang Lingkup dan Tata Urut. Uraian naskah ini membahas tentang
pembinaan logistik TNI AD dan logistik wilayah dengan lingkup bahasan
dititikberatkan pada Pembinaan Logistik pada masa damai dengan tata urut sebagai
berikut :
a. Pendahuluan.
b. Pokok-pokok Logistik Pertahanan Negara.
c. Pembinaan Logistik TNI AD.
d. Pola Dukungan Logistik.
e. Perencanaan, Program dan Anggaran Logistik.
f. Pengorganisasian Logistik TNI AD.
g. Pokok-pokok Logistik Wilayah.
h. Evaluasi Akhir Pelajaran.
i. Penutup.
4. Dasar.
a. Pedoman Pengadaaan Barang dan Jasa Kepres 80 / 2003.
b. Bujukin Log Skep Kasad / 56 / III / 2004 tanggal 9 - 3 – 2004
c. Bujukmin tentang Pengadaan Barang / Mat dan Jasa di Lingkungan
TNI AD Perkasad / 90 / XVII / 2008 tanggal 12 - 12 – 2008
d. Bujuk tentang Sisbinlog Skep Kasad / 62 / I / 1978
e. Bujuk tentang Binlogwil Skep Kasad / 402 / IX / 1998
f. Bujuk Bin tentang Log Perkasad / 144 / X / 2007
g. Bujuk Induk Ter Skep Kasad / 384 / X / 2002
3
5. Pengertian-pengertian.
a. Sistem . Adalah suatu rangkaian proses atau tatanan dari
beberapa bagian atau subsistem yang satu sama lain saling berkaitan
sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh untuk mencapai tujuan tertentu.
b. Pembinaan. Suatu proses kegiatan pencapaian tujuan dalam
menyelenggarakan tanggung jawab dan terdiri dari kegiatan-kegiatan yang
berlanjut berupa perencanaan, penyusunan, pengarahan, pengkoordinasian,
pengendalian, pengawasan serta penelitian dan pengembangan dalam
penggunaan waktu, tenaga, dana, materiil, fasilitas dan jasa dalam rangka
menyelesaikan suatu tugas pokok. Pembinaan tak dapat dipisahkan dari
komando, walaupun wewenang dan tanggung jawabnya tidak seluas
komando.
c. Sistem Pembinaan. Hubungan integratif antara kebijakan,
ketentuan-ketentuan, petunjuk-petunjuk, prosedur-prosedur, cara-cara,
praktek-praktek, kebijaksanaan dan personel yang diperlukan bagi seorang
pemimpin dalam perencanaan, penyusunan, pengarahan, pengkoordinasian
dan pengendalian suatu organisasi.
d. Logistik.
1) Dalam arti yang luas logistik dapat diartikan sebagai suatu
“proses” perencanaan dan penyediaan sumber-sumber nasional
berupa alokasi materiil, fasilitas dan pelayanan jasa untuk mencapai
tujuan Pertahanan Negara. Dengan demikian logistik berkedudukan
sebagai jembatan antara ekonomi dengan Pertahanan Negara.
4
2) Logistik dapat pula diartikan sebagai “ilmu” yang mempelajari
perencanaan dan pelaksanaan pembekalan, pemindahan dan
pemeliharaan kekuatan.
3) Disamping itu, logistik dapat pula diartikan sebagai “seni” yang
mengandung kemampuan mengembangkan kondisi dalam
perencanaan dan penyediaan logistik.
Dalam pengertian lebih terperinci, maka logistik meliputi kegiatan-
kegiatan baik dalam rangka pembinaan maupun operasi-operasi militer
yang berhubungan dengan :
1) Perencanaan kebutuhan, penciptaan dan pengembangan,
pengadaan atau pengusahaan, pengurusan perbendaharaan,
standarisasi, katalogisasi, mobilisasi, demobilisasi, penyimpanan atau
penggeseran, distribusi, pemeliharaan, penyingkiran, serta
penghapusan materiil.
2) Pemindahan, penyingkiran (evakuasi) dan perawatan kesehatan
(hospitalisasi) personel.
3) Pengadaan/pembangunan, pemeliharaan, pemanfaatan/peng-
hapusan fasilitas.
4) Pengadaan pelayanan jasa.
e. Sistem Pembinaan Logistik (Sisbinlog). Hubungan integratif,
serasi dan berdaya guna serta berhasil guna antara unsur-unsur pembinaan
logistik yang disusun guna menjamin kontinuitas fungsional yang diperlukan
untuk menyelenggarakan pembinaan logistik.
5
f. Pembinaan Logistik (Binlog). Segala usaha, pekerjaan dan
kegiatan yang berhubungan dengan proses perencanaan, penyusunan,
pengarahan, pengendalian, pengkordinasian, pengawasan, penelitian dan
pengembangan terhadap penyelenggaraan fungsi-fungsi Pembinaan Logistik
dimana fungsi-fungsi ini dapat dikelompokkan dalam :
1) Pembinaan Materiil (Binmat).
2) Pembinaan Fasilitas (Binfas).
3) Pembinaan Jasa (Binjas).
g. Pelayanan Jasa Angkutan. Segala usaha, pekerjaan dan
kegiatan mengenai pemindahan personel/materiil dari suatu tempat ke tempat
lain.
h. Pengendalian Jasa Angkutan. Segala usaha, pekerjaan dan
kegiatan mengenai perencanaan, pengaturan rute, penjadwalan dan
pengendalian dari pelayanan jasa angkutan dengan berbagai model angkutan.
i. Logistik Pertahanan Negara. Adalah semua logistik yang sudah
dimiliki dan digunakan oleh TNI serta logistik lain yang secara langsung belum
digunakan namun dalam keadaan darurat dengan atau tanpa modifikasi dapat
dikerahkan melalui mobilisasi dalam rangka Pertahanan Negara.
j. Logistik Pasukan. Adalah logistik yang dimiliki dan digunakan oleh
TNI untuk mendukung operasi militer.
k. Logistik Wilayah. Adalah logistik secara langsung belum digunakan
oleh TNI namun dalam keadaan darurat dengan atau tanpa modifikasi dapat
digunakan melalui atau tanpa mobilisasi dalam rangka Pertahanan Negara.
6
l. Pelayanan. Adalah usaha, pekerjaan dan kegiatan yang meliputi :
1) Perawatan dari penyingkiran alat peralatan militer.
2) Angkutan.
3) Pemeliharaan.
4) Perbaikan kerusakan terhadap barang yang digunakan.
m. Pembinaan Kesehatan. Segala usaha dan kegiatan yang mencakup
pencegahan penyakit dan derita, peningkatan derajat kesehatan dan
memperpanjang masa hidup dengan cara pemeliharaan, pemulihan
(rehabilisasi) dan peningkatan secara umum dengan maksud untuk mencapai
daya guna yang setinggi-tingginya (optimal) dari personel (dan keluarganya
yang berhak) agar terbina daya pelaksanaan tugas yang sebaik-baiknya setiap
waktu. Dalam pengertian ini termasuk pembinaan kesehatan hewan yang
digunakan TNI AD.
n. Bantuan Kesehatan. Segala usaha dan kegiatan kesehatan,
mencakup dukungan kesehatan dan pelayanan kesehatan.
o. Dukungan Kesehatan. Segala usaha dan kegiatan kesehatan yang
ditujukan kepada satuan operasional TNI AD dalam rangka mendukung tugas-
tugas satuan operasional.
p. Pelayanan Kesehatan. Segala usaha dan kegiatan kesehatan yang
ditujukan kepada semua personel TNI AD dan keluarganya yang berhak agar
tercapai derajat kesehatan yang optimal.
7
q. Penyelenggaraan Kelaikan Materiil. Penyelenggaraan kalaikan
materiil adalah suatu rangkaian kegiatan penilaian keadaan (status) laik suatu
materiil yang akan dioperasikan/digunakan.
r. Pembantu Ordonatur Materiil. Pembantu ordonatur materiil adalah
pejabat yang bekerja untuk kepentingan ordonatur.
s. Kepala Gudang Bukan Bendaharawan. Kepala gudang bukan
bendaharawan adalah seseorang yang karena jabatannya diangkat dan diberi
tanggung jawab oleh Ordonatur Materiil Pembantu untuk mengurus materiil
dalam ruangan khusus yang dipakai untuk tempat penyimpanan materiil.
p. Kepala Gudang Sebagai Bendaharawan. Kepala gudang sebagai
bendaharawan adalah seorang Kepala Gudang yang diangkat dan
diberhentikan oleh Ordonatur Materiil sebagai Bendaharawan Materiil.
u. Bekal. Bekal adalah setiap jenis materiil yang diperlukan untuk
mengoperasikan, memelihara, melengkapi dan mendukung satuan-satuan TNI
dimana materiil tersebut dapat rusak, aus, hilang, hancur atau habis dalam
pemakaian dan harus disediakan gantinya.
v. Mobilisasi dan Demobilisasi.
1) Mobilisasi. Adalah tindakan pengerahan dan penggunaan
secara serentak sumber daya nasional serta sarana dan prasarana
nasional yang telah dibina dan dipersiapkan sebagai komponen
kekuatan pertahanan keamanan Negara untuk digunakan secara tepat,
terpadu dan terarah bagi penanggulangan setiap ancaman baik dari
luar negeri maupun dari dalam negeri.
8
2) Demobilisasi. Adalah pemulihan kembali hasil-hasil
mobilisasi kedalam tatanan kehidupan sesuai fungsi dan status semula.
w. Anggaran Pembangunan . Yaitu anggaran yang diperlukan untuk
mendukung kegiatan pembangunan kekuatan dalam rangka investasi yang
bertujuan menambah atau meningkatkan kemampuan.
x. Anggaran Rutin. Yaitu anggaran yang diperlukan untuk mendukung
kelangsungan kegiatan pembinaan kekuatan yang ada secara berlanjut dan
kegiatan penggunaan kekuatan dalam rangka kegiatan latihan satuan, latihan
matra, latihan gabungan, latihan bersama, operasi, Bhakti TNI dan kerja sama
internasional.
y. Anggaran Induk. Yaitu anggaran pembangunan dan anggaran rutin
yang disediakan untuk mendukung program Pertahanan Negara pada tahun
anggaran berjalan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam
Undang-undang APBN.
z. Anggaran Belanja Tambahan. Yaitu anggaran belanja yang
disediakan untuk mendukung program pada tahun anggaran berjalan akan
tetapi belum termasuk dalam program dan anggaran Pertahanan Negara yang
telah ditetapkan dalam Undang-undang APBN.
aa. Anggaran Program Suplisi. Yaitu sisa anggaran rutin tahun
anggaran yang lalu karena satu dan lain hal pelaksanaan kegiatannya dapat
dilanjutkan atas dasar keputusan Menteri Pertahanan.
ab. Anggaran Program Lanjutan. Yaitu sisa anggaran pembangunan
tahun anggaran yang lalu, karena satu dan lain hal pelaksanaan proyeknya
dapat dilanjutkan atas keputusan Menteri Pertahanan.
9
BAB II
POKOK-POKOK LOGISTIK PERTAHANAN NEGARA
6. Umum. Pembinaan logistik Pertahanan Negara ditujukan untuk
mewujudkan kesiapan logistik komponen Pertahanan Negara baik komponen utama
maupun komponen cadangan yang berada dalam lingkup pengelolaan Departemen
Pertahanan Negara. Pembinaan logistik TNI AD merupakan subsistem atau sistem
didalam sistem pembinaan logistik Pertahanan Negara. Kebijakan dasar yang
berlaku dalam pembinaan logistik Pertahanan Negara digunakan sebagai pedoman
dasar dalam pembinaan logistik TNI AD. Kebijakan tersebut tidak terlepas dari
perkembangan TNI / TNI AD sebagai organisasi militer yang dipengaruhi
perkembangan lingkungan strategis.
7. Latar Belakang Pemikiran.
a. Paham Perang. Perang berarti mengundang bencana yang akan
membawa bangsa ke dalam kondisi kesengsaraan yang berkepanjangan.
Karenanya, perang bagi bangsa Indonesia merupakan jalan terakhir apabila
dipaksa oleh keadaan dimana jalan damai tidak mungkin lagi memberikan
kondisi aman dan sejahtera. Bangsa Indonesia sungguh cinta damai, namun
sejarah dunia membuktikan bahwa apabila suatu negara ingin hidup damai
maka ia harus mempersiapkan diri untuk perang. Fenomena dunia ini
memberi pelajaran bahwa upaya membina logistik menjadi mesin perang
dapat mencegah niat musuh untuk berperang. Dengan demikian maka
pembinaan logistik pada hakekatnya bukan ditujukan untuk berperang tetapi
untuk mewujudkan kesejahteraan dan kedamaian yang abadi.
10
b. Wawasan Sejarah. Logistik berasal dari bahasa Yunani yang
berarti Ilmu Menghitung. Logista adalah Pejabat administrasi Tentara
Romawi sedangkan Loger adalah Pemberi gaji tentara. Marshal de logers
adalah perwira Staf penampungan/pemindahan pasukan pada Militer
Perancis. Sehingga timbul kata Logistik dimana Baron Jomini mengartikan
sebagai Seni/Keterampilan menggerakkan, memindahkan pasukan dengan
tujuan mencapai mobilitas taktis, strategis dan surprise. Masalah logistik
semakin populer setelah perang Dunia II. Pada era revolusi, bangsa
Indonesia dapat memenangkan perang mengusir penjajah karena ditunjang
oleh logistik wilayah yang terus mengalir mendukung perang gerilya, begitu
pula keberhasilan Indonesia merebut Irian Barat kembali kepangkuan Ibu
pertiwi ditunjang oleh kemampuan mengkombinasi logistik pasukan dengan
logistik wilayah. Pada era teknologi dewasa ini, Amerika dapat
memenangkan perang melawan Irak karena kemampuannya memindahkan
mesin perang dengan sarana logistiknya yang handal. Memang benar,
logistik tidak pernah memenangkan perang, tetapi perang tanpa logistik tidak
mungkin menang.
c. Strategi Pertahanan Negara. Strategi Pertahanan Negara dalam
menghadapi ancaman militer dari dalam negeri dan dari luar negeri
menempatkan TNI sebagai komponen utama. Menghadapi ancaman militer
yang lebih besar dan tidak dapat diatasi oleh unsur-unsur TNI maka kekuatan
TNI dapat digandakan oleh komponen cadangan yang telah dipersiapkan
bahkan dapat pula dilipatgandakan oleh komponen pendukung yang dapat
membantu baik langsung maupun tidak langsung. Pembinaan komponen
cadangan dan komponen pendukung menjadi kekuatan pertahanan pada
dasarnya merupakan tanggung jawab pemerintah. Dalam pelaksanaannya,
pemerintah mengandalkan TNI AD melalui pembinaan teritorial dengan tetap
11
melibatkan fungsi-fungsi pemerintah lainnya dalam hal ini Sisbinlog TNI AD
harus mampu mengelola sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan
prasarana nasional aspek darat baik sebagai komponen cadangan maupun
sebagai komponen pendukung menjadi dukungan serba guna dan pelayanan
jasa untuk kepentingan Pertahanan Negara yang dilakukan secara lintas
sektoral, lintas bidang baik di pusat maupun di daerah.
d. Pelibatan TNI AD dalam Sishanneg. Pada dasarnya, prinsip dari
Pertahanan Negara adalah adanya kekuatan seimbang antara unsur darat,
laut dan udara. Dalam pola operasi militer untuk perang, kemampuan
pertahanan laut dan udara strategis masih sangat terbatas. Keterbatasan
tersebut berangkat dari kemampuan ekonomi nasional. Kondisi ini
menjadikan TNI AD sebagai pemeran utama dalam sistem Pertahanan
Negara. Dihadapkan pada kondisi geografi Indonesia menimbulkan
konsekuensi yang berhak untuk melaksanakan pertahanan pulau demi pulau.
Karena itu strategi yang ditempuh adalah strategi pertahanan pulau besar.
Dalam pelaksanaan strategi tersebut, wilayah nasional dibagi dalam beberapa
Kodam sebagai kompartemen strategis yang dituntut mampu melaksanakan
pertahanan wilayahnya secara mandiri. Namun demikian prinsip pertahanan
tetap berpegang pada prinsip pertahanan terpadu dimana seluruh wilayah
negara merupakan satu kesatuan pertahanan sehingga ancaman terhadap
suatu wilayah merupakan ancaman seluruh wilayah nasional dengan
menempatkan TNI AD sebagai penjuru. Tantangan Sisbinlog TNI AD adalah
pendistribusian yang unik dalam wilayah yang unik.
e. Pola Operasi . TNI sebagai komponen utama dalam menghadapi
ancaman militer dituntut mampu memprediksi ancaman yang membahayakan
kedaulatan negara, keutuhan NKRI dan kelangsungan hidup bangsa.
12
Pada dasarnya ancaman militer bermula dari adanya persaingan, kemudian
menimbulkan perbedaan kepentingan sehingga memicu konflik yang tidak
dapat diselesaikan secara damai. Strategi Pertahanan Negara yang bersifat
defensif strategis dan opensif strategis mengutamakan tindakan pencegahan
sebelum ancaman berkembang menjadi suatu kekuatan yang besar.
Kalaupun harus dilakukan aksi penindakan, dilakukan di luar wilayah nasional.
Untuk meniadakan ancaman tersebut dengan berbagai bentuk dan
manifestasinya dikembangkan konsep pelibatan TNI dalam bentuk pola
operasi baik pada masa damai maupun pada masa perang yaitu pola operasi
militer untuk perang dan pola operasi militer selain perang. Dalam
mendukung kedua pola operasi tersebut dengan berbagai jenis operasi yang
dilaksanakan, Sisbinlog TNI AD harus mengejawantah disamping sebagai
proses, sebagai ilmu, juga sebagai “seni” yang dituntut mampu
mengembangkan kondisi baik pada masa damai maupun pada masa perang.
f. Faktor Manusia (Etika Pembinaan). Unsur Sisbinlog yang
terpenting adalah unsur manusia. Seperti apa kata pepatah “the man behind
the gun” ; bagaimanapun baiknya perangkat pembinaan, faktor manusia juga
yang menentukan karena manusia berfungsi disamping sebagai objek juga
sebagai subjek dalam sistem pembinaan logistik, manusia yang
mengendalikan baik ia berperan sebagai pembina logistik maupun sebagai
pengguna logistik. Terpenuhinya kebutuhan logistik TNI AD sesuai tuntutan
tugas yang dihadapi bukan satu-satunya ukuran profesionalisme dalam
penyelenggaraan pembinaan logistik. Profesionalisme penyelenggaraan
pembinaan logistik juga diukur dari bagaimana manusia menjabarkan azas-
azas dan prinsif-prinsif pembinaan logistik ke dalam suatu sikap mental yang
didasari oleh jiwa kejuangan yang tinggi untuk kepentingan organisasi.
13
Disadari atau tidak pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa kelemahan-
kelemahan Sisbinlog tertelak pada faktor manusia yang pada umumnya
belum berhasil menerapkan sepenuhnya apa yang sebenarnya diketahui
tentang pembinaan logistik.
g. Pengaruh Lingkungan.
1) Geografi dan demografi. Konstelasi geografi Indonesia dengan
posisi silangnya merupakan daerah pertemuan dari bermacam-macam
potensi serta kekuatan dan sepanjang sejarahnya selalu merupakan
perhatian Internasional. Dengan kekayaan alamnya yang melimpah,
Indonesia senantiasa merupakan daya tarik bagi negara-negara besar
baik dalam arti positif maupun negatif. Dalam arti negatif mengandung
ancaman multi dimensi apalagi Indonesai mengharuskan membuka 3
Alki alur lalu lintas laut Internasional. Melihat luasnya wilayah
Indonesia yang terdiri dari 2/3 lautan dan 1/3 daratan sedangkan
wilayah daratan sendiri terdiri dari pulau-pulau besar dan ribuan pulau-
pulau kecil menjadi sulit untuk dipertahankan. Luasnya wilayah lautan
dan selat yang menghubungkan garis-garis pantai yang panjang
menyulitkan distribusi logistik. Keadaan medan dan cuaca dibeberapa
daerah yang berpariasi menyulitkan penentuan modus angkutan serta
menyulitkan standarisasi fungsi-fungsi logistik. Disamping itu
penyebaran penduduk yang tidak merata mempengaruhi kemampuan
dukungan logistik.
2) Kondisi Ekonomi Nasional. Kondisi suatu negara sangat
menentukan tingkat kemampuan pertahanan negaranya. Suatu negara
yang ekonominya maju akan lebih menjamin kesejahteraan warganya.
14
Apabila suatu negara memiliki warga negara dengan tingkat
kesejahteraan yang tinggi maka negara tersebut memiliki ketahanan
nasional yang tinggi. Indonesia sebagai negara berkembang dengan
potensi ekonomi nasional yang terbatas berdampak terhadap
terbatasnya anggaran pembangunan sektor Pertahanan Negara
sementara disisi lain kondisi lingkungan semakin berkembang menjadi
ancaman nyata yang kehadirannya tidak dapat ditawar-tawar. Kondisi
tersebut menuntut kesiapsiagaan TNI AD setiap saat dengan dukungan
logistik yang memadai.
3) Kemajuan Iptek. Pesatnya perkembangan Iptek terutama
teknologi pertahanan berdampak semakin pesat pula peningkatan
kualitas ancaman dalam arti luas. Presepsi ancaman yang diprediksi
baik dari dalam maupun dari luar negeri mencakup pula tingkat
penguasaan teknologi yang digunakan calon lawan. Hal tersebut
berdampak terhadap kesiapan Alut Sista TNI AD yang berorientasi
teknologi canggih agar seimbang, sepadan teknologi ancaman.
4) Supremasi Hukum. Dengan semakin mengedepannya
supremasi hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maka
pola sikap dan pola tindak seluruh komponen bangsa yang secara
langsung maupun tidak langsung berdampak terhadap kehidupan
masyarakat dalam arti luas, harus dapat dipertanggungjawabkan secara
hukum. TNI AD sebagai penegak kedaulatan negara di wilayah
daratan, dalam melaksanakan pembinaan logistik senantiasa
bersinggungan dengan kepentingan masyarakat. Penyelenggaraan
Sisbinlog harus sesuai dengan peraturan hukum perundang-undangan
yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat baik dalam lingkup nasional maupun internasional.
15
h. Masalah Perbendaharaan Materiil dalam Pembinaan Log istik.
Undang-undang Pembendaharaan Indonesia (UUPI) hingga kini masih
berlaku. Pada awalnya TNI menggunakan “Reglement Voor Materieel
Beheer” sebagai perincian dari UUPI. Pada tahun 1958 Kasad
mengeluarkan Pntp 0-5 yang memuat dasar-dasar pembinaan materiil TNI
AD. Kemudian pada tahun 1964 UUPI disempurnakan dalam bentuk
Peraturan Menteri Koordinator Kompartemen Hankam No M/A/21a/ 1964
tantang Pembinaan Materiil ABRI Pemab PM.1. Selanjutnya Kasad
memandang perlu untuk meninjau kembali penyusunan sistem dan prosedur
logistik TNI AD dengan dihasilkannya rumusan Sisbinlog dan Sisbinmat.
Dalam rangka Litbang dengan dasar pemikiran bahwa Sisbinmat adalah
bagian integral dari Sisbinlog maka tidak dikeluarkan lagi naskah Sisbinmat
yang terpisah sesuai Keputusan Kasad No Skep/ 62 / I / 1978 tanggal 25
Januari 1978. Mengingatkan hukum pembendaharaan materiil dalam rangka
pembinaan materiil dalam mendukung Pertahanan Keamanan Negara perlu
perhatian khusus maka atas dasar saran Panglima TNI, Menhankam
mengeluarkan keputusan No Kep/ 09 / M / XII / 1984 tentang pokok-pokok
pembinaan materiil dalam mendukung pertahanan keamanan negara dimana
masalah pembendaharaan materiil menjadi salah satu fungsi dalam
penyelenggaraan pembinaan materiil serta merupakan bagian dari pembinaan
logistik. Sisbinlog TNI AD harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang termuat
didalamnya.
8. Azas-azas dan Prinsip-prinsip.
a. Azas-azas dan Prinsip-prinsip Pembinaan Logistik. Latar be-
lakang pemikiran seperti diuraikan di atas sejalan dengan azas-azas dan
prinsip-prinsip dalam pembinaan logistik. Azas-azas dan prinsip-prinsip yang
dianut sebagai berikut :
16
1) Azas-azas Pembinaan Logistik .
a) Terarah pada tugas pokok. Pembinaan logistik harus
diarahkan pada tercapainya tugas pokok dan harus menjamin
pengintegrasian fungsi-fungsi dari unsur-unsur logistik. Dalam
hubungannya dengan pembinaan, pertimbangan dasar dari
pembinaan logistik dalam rangka efektifitas pelaksanaan tugas
didasarkan pada efisiensi dan penghematan. Dengan demikian
pembinaan logistik harus sinkron dengan pembinaan terutama
dengan pembinaan keuangan.
b) Kelancaran dan kontuinitas. Pembinaan logistik harus
dapat menjamin kelancaran pembinaan dan kemampuan
pembinaan secara berlanjut sehingga unsur-unsur logistik yang
telah tersusun dapat melaksanakan kegiatannya sesuai dengan
ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.
c) Kesederhanaan. Pembinaan logistik harus sederhana,
dengan menggunakan hasil efektifitas pembinaan itu sendiri dan
penghematan dalam penggunaan sumber dan sarana.
d) Ketepatan. Pembinaan logistik harus dapat menjamin
pengamanan dan ketetapan data / informasi dalam perencanaan
dan pelaksanaan logistik, agar dalam proses pembinaan logistik
dapat digunakan data/informasi yang dapat diper-
tanggungjawabkan.
17
e) Kekenyalan. Pembinaan logistik harus menjamin agar
pelaksanaan fungsi logistik selalu dapat menyesuaikan diri pada
kebutuhan dan perubahan keadaan operasi serta kegiatan fungsi
utama lainnya.
2) Prinsip-prinsip Pembinaan Logistik.
a) Pemanfaatan sumber yang terbatas. Kebutuhan dan
permintaan akan sumber-sumber logistik selalu lebih dari yang
dapat disediakan, yang berarti bahwa penggunaan sumber-
sumber yang dapat disediakan hendaklah didasarkan pada
pencapaian tugas pokok secara menyeluruh dan optimal.
b) Penentuan kualitas dan kuantitas yang tepat.
Keanekaragaman dukungan logistik adalah akibat dari berbagai
macam tugas dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh
masing-masing unsur, sehingga dukungan logistik diatur dengan
memilih dan menentukan kualitas dan atau kuantitas yang tepat.
c) Hubungan integrasi bidang strategi / taktik dan logistik.
Harus disadari bahwa ada hubungan antara kemampuan taktis
dan kemampuan dukungan logistik, yang berarti bahwa disatu
pihak keputusan taktis harus menentukan keputusan yang
diambil di bidang logistik; dilain pihak, kemampuan logistik dapat
mempengaruhi keputusan taktis.
d) Integrasi tanggung jawab dan kewenangan.
Kewenangan di bidang taktis dalam pembinaan kekuatan harus
tetap berada ditangan pimpinan yang bertanggung jawab atas
pembinaan kekuatan secara keseluruhan.
18
Ini berarti bahwa aspek teknis merupakan unsur yang terintegrasi
dengan aspek-aspek pembinaan kekuatan lainnya.
e) Pengembangan sistem. Penyusunan Sisbinlog harus
berdasarkan pada pemanfaatan maksimal sumber logistik yang
tersedia, serta menggunakan cara-cara penentuan standardisasi
dan keseragaman, dengan mempertimbangkan “cost effectifity”
tanpa mengurangi kemampuan pelaksanaan tugas.
b. Azas-azas dan Perinsip-prinsip Pembinaan Materiil. Norma
pembinaan materiil adalah penilaian baik buruknya pembinaan materiil beserta
argumentasinya. Dalam pembinaan materiil norma tersebut bersumber pada
hakekat pengadaan materiil yang diperoleh dari jerih payah rakyat. Materiil
yang dimiliki dan digunakan TNI / TNI AD dimaksudkan untuk melindungi
rakyat sesuai dengan peran dan tugas pokok TNI dalam sistem Pertahanan
Negara. Kepercayaan yang diberikan rakyat melalui negara untuk
menggunakan materiil tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan dan
dibina sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan yang berhasil guna sesuai
ketentuan dan peraturan yang berlaku.
1) Azas-azas Pembinaan Materiil. Pembinaan materiil adalah
salah satu unsur pembinaan logistik sehingga azas-azas dalam
pembinaan logistik adalah juga azas-azas dalam pembinaan materiil.
2) Prinsip-prinsip pembinaan Materiil.
a) Pembinaan materiil harus dapat mendukung pembinaan
logistik dalam rangka pelaksanaan tugas walaupun dalam
pelaksanaannya pembinaan logistik tetap harus memperhatikan
ketentuan-ketentuan pembinaan materiil.
19
b) Setiap materiil harus ada pembinaannya.
c) Kesadaran menjaga dan memelihara materiil milik negara
harus dipupuk.
d) Pemisahan antara fungsi-fungsi Pre – audit (ordonatur),
Current audit (comptable), dan Post – audit (pengawasan
materiil) harus jelas.
e) Pelaksanaan pembinaan materiil harus bermanfaat untuk
kepentingan Negara.
f) Pembinaan materiil tidak berdiri sendiri tetapi harus
sinkron dengan kebutuhan operasional, pembinaan personel dan
pembinaan keuangan.
g) Materiil yang kritis dan vital harus mendapat perhatian
yang khusus.
h) Standarisasi dan normalisasi merupakan salah satu usaha
menuju kesederhanaan dan efisiensi.
9. Bantuan Logistik Antar Angkatan dan Pembinaan Tungg al.
a. Bantuan Logistik Antar Angkatan.
1) Bantuan Logistik (Banlog) antar Angkatan adalah suatu kegiatan
yang dilakukan oleh salah satu komponen Angkatan atau unsur dari TNI
untuk menyediakan bantuan materiil atau pelayanan jasa bagi
20
terselenggaranya tugas Pertahanan Negara oleh komponen / unsur
Angkatan lainnya.
2) Banlog Antar Angkatan dapat terjadi sekali saja atau secara
berulang disertai dengan ataupun tanpa perhitungan kembali biaya,
diselenggarakan baik pada instalasi / fasilitas daerah dalam batas
wilayah tertentu atau pada tingkat pusat baik dalam lingkup wilayah
tertentu ataupun dalam lingkup wilayah nasional.
3) Tujuan utama dari program Banlog antar Angkatan adalah untuk
memanfaatkan pelayanan silang antar Angkatan dalam bantuan materiil
dan jasa logistik agar dapat dicapai penghematan dan efektifitas yang
sebesar-besarnya dalam penyelenggaraan tugas Pertahanan Negara.
4) Setiap komponen Dephan bertanggung jawab atas
penyelenggaraan Banlog bagi masing-masing kekuatan / pasukannya
sendiri sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditentukan.
5) Pengaturan penyediaan Banlog untuk komponen Angkatan lain
didasarkan atas kemampuan-kemampuan khusus dan sumber yang
tersedia pada komponen / Angkatan yang bersangkutan.
6) Banlog antar Angkatan hendaknya dapat diselenggarakan
sampai pada tingkat Komando utama yang diberi wewenang otorisasi
dan mempunyai kemampuan sumber-sumber yang dibutuhkan.
21
b. Pembinaan Tunggal .
1) Banlog antar Angkatan dilakukan melalui pembinaan tunggal
yang memusatkan tugas dan tanggung jawab atas barang sama pakai
atau fungsi pelayanan bagi seluruh Angkatan.
2) Penugasan pembinaan tunggal ini diberikan kepada salah satu
badan atau Angkatan untuk kebutuhan semua Angkatan. Pembinaan
tunggal dijabat oleh Kepala Badan Pelaksana Tingkat Pusat (TNI) atau
Kepala Staf salah satu Angkatan yang ditunjuk oleh Panglima TNI
berdasarkan kriteria konsepsi pemakai utama diantara Angkatan yang
memiliki pengetahuan, skill, fasilitas serta pengalaman / sejarah yang
paling luas dan mendalam.
3) Untuk pelaksanaan tugas pembinaan tunggal ini, maka Kepala
Staf yang bersangkutan menunjuk pelaksana pembina tunggal yang
akan melaksanakannya secara khusus. Karena sifat tugas ini teknis,
maka pembinaan tunggal menunjuk dan menetapkan salah satu badan
teknis dalam lingkungan Angkatannya sebagai badan pelaksana
pembinaan tunggal.
4) Pembinaan ini memusatkan pengendalian atas perhitungan dan
persediaan, menghapuskan duplikasi dalam pergudangan barang yang
sama pada gudang-gudang yang berdekatan milik beberapa Angkatan,
menghemat waktu dan memperpendek jarak dalam melayani tempat-
tempat perbekalan dan satuan-satuan pemakai, memudahkan
pelayanan antar Angkatan, menjamin koordinasi dari kegiatan-kegiatan
perencanaan pengadaan, jadwal pengadaan dan pelaksanaan kontrak-
kontrak, memungkinkan peningkatan pemanfaatan fasilitas masing-
masing Angkatan secara luas untuk kepentingan semua Angkatan.
22
5) Masing-masing Angkatan mengajukan kebutuhan sesuai
program kepada pembinaan tunggal, yang selanjutnya mengerjakan
penghitungan kebutuhan-kebutuhannya untuk rencana pengadaan
lokasi dari kebutuhan-kebutuhan tersebut serta penyelesaian
administrasi pengadaan. Pembinaan tunggal mengatur penyimpanan /
penimbunan, menentukan gudang-gudang distribusi wilayah dan
mengatur distribusi / penyaluran langsung kepada unsur-unsur satuan
pemakaian semua Angkatan di dalam wilayah distribusi tersebut.
Pembinaan tunggal juga menyelenggarakan pengendalian inventaris.
Instalasi distribusi wilayah diberi tugas untuk melayani semua unsur
Angkatan yang berkedudukan di dalam wilayah tanggung jawab
pelayanannya. Instalasi distribusi wilayah ini termasuk dalam
rangkaian saluran pembekalan dari pembinaan tunggal, dapat juga
milik dari Angkatan lain dan penyelenggaraannya tetap dilaksanakan
oleh pemilik tersebut.
6) Pembina materiil TNI bina tunggal Angkatan dapat mencakup
seluruh atau sebagian kegiatan fungsional mulai kegiatan Litbang dan
uji coba materiil, pengadaan, pengendalian inventaris, distribusi,
pemeliharaan, pembinaan materiil lebih dan penghapusan.
7) Dibidang angkutan, pembinaan tunggal, dapat dilaksanakan
melalui sistem pembinaan angkutan militer khususnya subsistem
angkutan darat militer dan subsistem pengaturan dan pengendalian
angkutan militer termasuk penentuan pola, sarana / prasarana dan
prosedur yang meliputi :
a) Pembinaan tunggal fungsi teknis dan penyelenggaraan
angkutan darat.
23
b) Pembinaan tunggal fungsi pengaturan dan pengendalian
angkutan serta sarana / fasilitasnya.
8) Masing-masing Angkatan lainnya membantu dengan pemberian
nasehat teknis kepada pembina tunggal lewat suatu kelompok
penasehat serta memberikan bantuan “skill” dan fasilitas yang ada dan
yang diperlukan oleh pembina tunggal.
10. Stratifikasi Pembinaan Logistik.
a. Dipandang dari segi keseluruhan ruang lingkup pembinaan logistik,
stratifikasi pembinaan logistik sebagai berikut :
1) Pembinaan Logistik Strategis, ialah pembinaan logistik pada
tingkat Mabes TNI dengan titik berat pada perencanaan strategis
beserta pemograman dan penganggarannya.
2) Pembinaan Logistik Pendukung, ialah pembinaan logistik yang
diselenggarakan oleh Badan Pelaksana Pusat (Angkatan) melalui
sistem instalasi logistik yang terbesar diseluruh wilayah nasional untuk
melayani Satuan pemakai dan lebih berorientasi teknis.
3) Pembinan Logistik Operasi, ialah pembinaan logistik yang
diselenggarakan pada tingkat daerah / lapangan oleh unsur-unsur
logistik satuan-satuan pemakai dan yang lebih berorientasi taktis.
b. Ditinjau dari sifat kegiatan sebagai berikut :
1) Logistik penghasil, yang berhubungan dengan soal-soal ekonomi
negara dan yang menyangkut produksi kebutuhan-kebutuhan militer.
24
2) Logistik pemakai, yang berhubungan dengan pemanfaatan hasil
logistik penghasil untuk pelaksanaan tugas pokok.
11. Fungsi-fungsi Logistik. Untuk melaksanakan tugas pokok Sisbinlog maka
tugas pokok tersebut diurai kedalam fungsi-fungsi sebagai berikut :
a. Pembekalan; meliputi kegiatan penentuan kebutuhan, pengadaan /
pengusahaan, penimbunan / penyimpangan dan distribusi, pemeliharaan
dalam penyimpanan serta pemungutan dan penghapusan.
b. Pemeliharaan; Meliputi kegiatan pemeliharaan pencegahan,
perbaikan, modifikasi, pembangunan kembali (rebuild dan overhaul) serta
penentuan kondisi dan klasifikasi.
c. Pengangkutan; Meliputi kegiatan angkutan dengan modus angkutan
darat, angkutan laut, angkutan udara dan saluran pipa.
d. Perawatan Kesehatan; Meliputi kegiatan pemeliharaan, pengobatan,
hospitalisasi, evakuasi, penyembuhan, pemulihan dan peningkatan kesehatan
umum. Peningkatan kesehatan umum dimaksudkan untuk mencapai daya
guna yang setinggi-tingginya dari unsur tenaga personel TNI AD beserta
keluarganya yang berhak, agar terbina daya pelaksanaan tugas yang sebaik-
baiknya setiap waktu.
e. Konstruksi . Adalah pekerjaan pembangunan atau perbaikan fasilitas
untuk keperluan personel dan materiil meliputi kegiatan pembangunan,
pemeliharaan, rehabilitas dan penghapusan.
f. Pelayanan Jasa-jasa Logistik Lainnya .
25
12. Pokok-pokok Perbendaharaan Materiil. Penyelenggaraan perbendaharaan
materiil dalam Sisbinlog adalah wujud pertanggungjawaban pengunaan kekayaan
Negara yang dijabarkan dalam pembinaan fungsi-fungsi logistik. Dilingkungan
Dephan dan TNI perbendaharaan materiil meliputi kegiatan-kegiatan utama yang
dimulai sejak pengadaan sampai dengan penghapusannya. Sedangkan kegiatan-
kegiatan pendukungnya dimulai sejak pemeriksaan sampai dengan kodifikasi dan
standardisasi materiil. Fungsi-fungsi perbendaharaan terdapat dalam keordonaturan
dengan lingkup perencanaan, pengendalian, penatabukuan, pengawasan,
pengkomisian dan kebendaharaan.
a. Pejabat Dalam Penyelenggaraan Perbendaharaan . Pejabat dalam
penyelenggaraan perbendaharaan materiil disusun dalam tataran kewenangan
masing-masing dipegang oleh Ordonatur Materiil, Bendaharawan Materiil,
Komisi Pemeriksa Materiil serta Pengawas dan pemeriksa materiil.
Kewenangannya diberikan sesuai jalur struktur organisasi TNI.
1) Ordonatur Materiil. Ordonatur materiil dijabat oleh Menteri
Pertahanan ditingkat Departemen Pertahanan, Panglima TNI ditingkat
Mabes TNI dan Kepala Staf Angkatan ditingkat Angkatan. Pejabat
tersebut dapat memindahkan atau menyerahkan keordonaturannya
kepada pejabat yang ditunjuk dengan cara pemberian wewenang atau
penyerahan wewenang. Sebagai pemegang kekuasaan atas
perbendaharaan materiil dijajarannya, menetapkan kebijakan, aturan-
aturan serta ketentuan-ketentuan yang diperlukan dengan tetap
berpedoman kepada undang-undang perbendaharaan materiil.
2) Bendaharawan Materiil. Bendaharawan Materiil dijabat oleh
Kepala Gudang persediaan Pusat dan Kepala Gudang persediaan
daerah. Pengangkatan dan pemberhentian Bendaharawan Materiil
dilaksanakan oleh Ordonatur Materiil dengan surat keputusan yang
26
tembusannya dikirim sesuai jejang hirarkhis sampai kepada BPK.
Pengangkatan dan pemberhentian dilaksananakan oleh Ordonatur
Materiil. Jabatan Bendaharawan tidak dirangkap oleh pejabat yang
melaksanakan fungsi pengawasan. Sebagai bendaharawan yang
bertugas menerima, menyimpan, dan mengeluarkan materiil serta
mempertanggungjawabkannya kepada ordonatur materiil.
3) Komisi Pemeriksa Materiil. Adalah Tim / panitia yang dibentuk
oleh Ordonatur untuk mengadakan pemeriksaan materiil. Dipimpin
oleh seorang Perwira dan dibantu oleh seorang ahli dalam bidang yang
diperiksa. Bendaharawan Materiil tidak dibenarkan duduk dalam
kepanitiaan.
4) Pengawas dan pemeriksa materiil. Pengawasan dan
pemeriksaan materiil dilakukan oleh badan yang berada dilingkungan
Dephan dan TNI serta Badan Pemeriksa Keuangan Negara (BPK).
Dilingkungan Dephan dan TNI dilaksanakan dengan cara pengawasan
melekat dan pengawasan fungsional. Pengawasan fungsional
dilakukan ditingkat Inspektorat sedangkan pengawasan melekat
dilaksanakan sebagai berikut :
a) Ditingkat pimpinan oleh Menteri Pertahanan, Panglima
TNI, Kepala Staf Angkatan dan Panglima Kotama dengan tugas
menentukan kebijaksanaan umum sesuai lingkup
kewenangannya.
b) Ditingkat Staf oleh Staf sebagai unsur pembantu
pimpinan sesuai kewenangan masing-masing.
27
c) Ditingkat Direktorat oleh Direktur pembina materiil selaku
staf khusus pimpinan melaksanakan pengendalian dan
pengawasan teknis sesuai Lapangan Kekuasaan Teknisnya
(LKT).
b. Pengelompokan Materiil . Penyelenggaraan perbendaharaan materiil
didasarkan atas pengelompokan materiil sebagai berikut :
1) Menurut tatanan penyelenggaraan :
a) Materiil Comptable. Yaitu materiil persediaan yang ada di
gudang persediaan dan dikelola oleh bendaharawan materiil.
b) Materiil Non-Comptable. Yaitu materiil yang berada diluar
gudang persediaan dan digunakan untuk operasional, terdiri
dari :
(1) Materiil inventaris.
(2) Materiil dipakai habis.
2) Menurut sifat materiil. Pengelompokan menurut sifat karena
didasarkan atas perbedaan dalam perlakuan pembinaannya; terdiri dari
materiil bergerak, materiil tidak bergerak dan hewan.
a) Materiil tidak bergerak, meliputi tanah, gedung,
perumahan, jalan, jembatan, dermaga, Air Port termasuk kapal
laut dan pesawat udara.
28
b) Materiil yang bergerak, terdiri dari :
(1) Materiil bekal umum, meliputi kelompok materiil dari
jenis barang pembekalan yang sama-sama digunakan
oleh semua Angkatan.
(2) Materiil bekal kesehatan, meliputi jenis barang
perlengkapan dan bekal yang bersifat materiil.
(3) Materiil alat perlengkapan, meliputi komoditi
perlengkapan, perkakas dan bekal.
c) Hewan.
3) Menurut Katagori.
a) Materiil Utama, adalah jenis barang jadi lengkap dan
barang pengganti (assembly) yang sedemikian pentingnya,
sehingga dalam teknik pembinaannya perlu dipusatkan
pengendaliannya, baik selama dalam persediaan tingkat pusat
dan daerah maupun selama berada dalam penggunaan
kesatuan pemakai.
b) Materiil pembantu, adalah jenis barang jadi, barang
pengganti, suku cadang (spare dan repair part) dan jenis barang
habis pakai yang tidak termasuk barang utama.
29
4) Pengelompokan menurut kmoditi, dimana jenis barang tertentu
beserta kelengkapannya yang homogin dikelompokkan sebagai satu
komoditi materiil, untuk lebih memudahkan pembinaannya karena
kesamaan sifat, penggunaan, dan keahlian tehnis yang dibutuhkan.
5) Pengelompokan menurut harga. Jenis barang pada umumnya
dapat dipisahkan dalam kelompok jenis barang yang mempunyai nilai
harga tinggi, sedang dan rendah. Dalam pengelompokkan ini juga
sering dipertimbangkan faktor hubungannya dengan kepentingan tugas
TNI AD, jenis barang yang kritis dan bernilai harga tinggi, yang
biasanya dalam pembinaannya merupakan jenis barang yang diawasi
atau diatur. Tetapi jenis barang yang mempunyai nilai harga sedang
dan rendah pun, menurut derajat hubungannya dengan kepentingan
tugas, dapat dipilih sebagai jenis barang yang diawasi atau diatur.
6) Pengelompokan lainnya.
a) Pengelompokan menurut barang yang bersifat khusus
militer (Almil) dan barang bersifat sipil (Alsip).
b) Pengelompokan dalam kelas bekal yang disesuaikan
dengan kebutuhan untuk menyelenggarakan fungsi pembekalan,
meliputi :
(1) Bekal kelas I : Semua bekal yang habis dipakai
dengan jumlah yang relatif tetap dalam segala keadaan
seperti bahan pangan (Beras, lauk pauk).
(2) Bekal kelas II : Semua bekal yang diberikan
sebagai permulaan pembekalan kepada perorangan/
30
satuan sesuai TOP/DSPP atau daftar alokasi lain seperti
pakaian, senjata, kendaraan, alat satuan lain.
(3) Bekal kelas III : Semua bekal perminyakan kecuali
untuk pesawat terbang, bekal perminyakan tersebut
seperti bahan bakar, minyak dan pelumas. Sedangkan
untuk pesawat terbang digunakan klasifikasi kelas II.A,
III.A, IV.A dan V.A.
(4) Bekal kelas IV : Semua bekal yang tidak termasuk
dalam kelas lain yang dikeluarkan dengan cara khusus
seperti alat perkuatan medan, alat konstruksi dan lain-lain.
(5) Bekal kelas V : Semua jenis munisi, kecuali jenis
bom.
c) Pengelompokan menurut nilai setelah penghapusan terdiri
dari materiil rahasia, berbahaya dan tidak berbahaya/tidak laku
dijual.
d) Pengelompokan menurut klasifikasi/kondisi/kelaikan
setelah komisi pemeriksaan materiil sebagai berikut :
(1) Baik. Adalah materiil yang masih memenuhi
syarat pemakaian sebagaimana ditentukan dalam
peraturan.
31
(2) Rusak Ringan. Adalah materiil yang tidak
memenuhi syarat pemakaian tetapi masih dapat
diperbaiki sehingga laik untuk dipergunakan lagi.
(3) Rusak Berat. Adalah materiil yang tidak
memenuhi syarat pemakaian dan tidak dapat diperbaiki.
13. Lapangan Kekuasaan Teknis (LKT). Lapangan Kekuasaan Teknis adalah
wewenang dan tanggung jawab teknis yang dimiliki oleh pembina komoditi dalam
melaksanakan pembinaan fungsi teknis terhadap materiil, fasilitas dan jasa.
Keberhasilan Sisbinlog dipengaruhi oleh dalam dan luasnya LKT para Pembina
fungsi teknis tersebut. LKT dikembangkan berdasarkan ketentuan teknis untuk
mendukung tugas pokok Komando dari segi opersional dan taktis yang diterapkan
dari mulai tingkat pimpinan atas sampai kepada satuan, untuk menerapkan disiplin
berdasarkan norma teknis managemen. Menjadi kewajiban para pejabat ditiap
eselon baik pejabat pemegang fungsi Kodal maupun pejabat fungsional dibidang
logistik untuk dapat menyerasikan antara LKT dengan wewenang Kodal sehingga
menjamin kelancaraan dukungan logistik. Dengan demikian penerapan LKT oleh
para Pembina fungsi logistik harus mewujudkan keserasian antara kekuasaan dan
kewajiban yang dapat menunjang kebijaksanaan operasional dalam arti ;
a. Memperlancar dukungan logistik sampai kepada satuan pemakai.
b. Meningkatkan efektifitas dan efesiensi teknis dukungan logistik.
c. Menertibkan administrasi pembinaan (kebenaran hukum
perbendaharaan).
d. Mengurangi beban administrasi satuan pemakai.
e. Tidak menimbulkan perbedaan prioritas dukungan antara satuan
organik dan non organik.
32
14. Evaluasi .
a. Apa yang melatar belakangi perlunya Pasis mempelajari Sisbinlog
TNI AD ?
b. Sebutkan dan jelaskan salah satu azas pembinaan logistik yang Pasis
ketahui !
c. Sebutkan dan jelaskan salah satu prinsip pembinaan logistik yang Pasis
ketahui !
d. Sebutkan stratifikasi logistik baik ditinjau dari keseluruhan ruang lingkup
pembinaan maupun ditinjau dari sifat kegiatannya !
e. Sebutkan dan jelaskan fungsi-fungsi logistik !
f. Apa yang Pasis ketahui tentang Pembinaan tunggal !
g. Apa yang Pasis ketahui tentang Bantuan Logistik Antar Angkatan !
h. Mengapa dalam Sisbinlog aturan perbendaharaan materiil ? Jelaskan !
i. Apa yang Pasis ketahui tentang LKT dan mengapa LKT itu diperlukan
dalam Sisbinlog ?
33
BAB III
PEMBINAAN LOGISTIK TNI AD
15. Umum .
a. Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa Sisbinlog TNI AD
merupakan bagian dari Sisbinlog TNI, segala aturan-aturan/pedoman dasar
yang berlaku dalam Sisbinlog TNI berlaku pula dalam Sisbinlog TNI AD.
Disamping itu Sisbinlog TNI AD juga merupakan bagian dari Sisbin TNI AD.
Agar Sisbin TNI AD dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan maka
unsur/subsistem-subsistem dalam Sisbin TNI AD harus saling mendukung.
Sisbinlog TNI AD harus memberi kontribusi kepada Sisbin-sisbin lain dalam
Sisbin TNI AD.
b. Penyelenggaraan pembinaan logistik TNI AD, tidak sekedar ditujukan
untuk mewujudkan dukungan logistik tetapi juga harus dapat menjamin
tegaknya prosedur dengan memperhatikan hukum dan aturan-aturan lain
yang berlaku sehingga penyelenggaraannya dapat dipertanggungjawabkan.
Untuk memudahkan pembinaannya, fungsi-fungsi logistik dikelompokkan
dalam wujud materiil, fasilitas dan jasa. Pengelompokan tersebut didasari
adanya perbedaan perlakuan dalam pembinaannya.
c. Dalam pembinaan logistik TNI AD, tidak dapat dihindari adanya
pengerahan atau penggunaan sumber-sumber logistik yang tersedia diwilayah
secara serentak, cepat, tepat, terpadu dan terarah guna menghadapi keadaan
darurat. Sumber-sumber logistik tersebut harus dibina agar dapat didaya
gunakan untuk kepentingan TNI AD. Pembinaan dan penggunaan
sumber-sumber logistik tersebut akan dibahas secara lebih rinci dalam bab
tersendiri tentang Logistik Wilayah.
34
16. Hubungan Sisbinlog Dalam Sisbion TNI AD. Hubungan Sisbinlog TNI AD
dengan Sisbin-sisbin lain dalam Sisbin TNI AD perlu dipahami dalam rangka
memperoleh suatu pemahaman yang holistik tetang Sisbinlog TNI AD.
a. Hubungan Sisbinlog dengan Sisbinpers. Hubungan Sisbinlog
dengan Sisbinpers adalah dalam hal pemenuhan kebutuhan personel.
Kebutuhan personel tersusun secara hirarkhis dari kebutuhan yang paling
mendasar yaitu kebutuhan fisiologis, kemudian meningkat kepada kebutuhan
keamanan dan ekonomi, kebutuhan sosial, kebutuhan psikologis sampai
kepada kepuasan/aktualisasi diri. Sisbinlog dengan Sisbinpers bekerja sama
untuk memenuhi kebutuhan personel dengan melihat personel dalam 2 (dua)
dimensi yaitu personel sebagai pembina dan pengguna logistik serta personel
sebagai individu-individu dan organisasi. Sisbinlog memberi dukungan
logistik untuk memenuhi kebutuhan personel sebagai pengguna dalam kaitan
sebagai organisasi dengan memberi dukungan logistik untuk memenuhi
kebutuhan personel yang paling mendasar seperti kebutuhan makan, pakaian,
perumahan dan kesehatan. Karena kebutuhan tersebut sifatnya mendasar
maka orientasi Sisbinlog adalah kepada siklus pembinaan personel yaitu mulai
pengadaan, pemeliharaan/peningkatan, kekuatan/kemampuan, perawatan
sampai kepada pemisahan. Siklus pembinaan tersebut bersifat konstan/
tetap dan berlanjut sehingga wujud dukungan logistikpun bersifat tetap dan
berlanjut.
b. Hubungan Sisbinlog dengan Sisbinstru . Salah satu unsur
/subsistem dari Sisbinlog adalah pengorganisasian logistik. Wujud organisasi
logistik adalah instalasi/depo/lumbung-lumbung/produksi dan badan/institusi
logistik. Organisasi Sisbinlog disusun sedemikian rupa dari mulai tingkat
pusat sampai ketingkat daerah. Tujuan pengorganisasian yaitu untuk
menggerakan Sisbinlog itu sendiri.
35
Begitu pula halnya dengan Sisbinstru, salah satu unsur/subsistem dari
Sisbinstru adalah pengorganisasian. Sisbinstru merumuskan organisasi
satuan-satuan TNI AD melalui gelar satuan dari tingkat pusat sampai ketingkat
daerah termasuk proses pengembangan kekuatan dan kemampuannya.
Sisbinlog merumuskan/menyusun badan/instalasi logistik tingkat pusat
maupun tingkat daerah baik badan/instalasi logistik pada organisasi satuan
intelejen, satuan tempur, satuan teritorial maupun satuan pendukung untuk
menjamin agar Sisbinlog dapat bergerak mengalir memberi dukungan logistik
dari daerah belakang/pangkalan /sumber-sumber logistik ke daerah/satuan
terdepan sehingga menjamin terwujudnya kemampuan dan kekuatan TNI AD
yang tersusun dalam gelar satuan yang dikelola oleh Sisbinstru.
c. Hubungan Sisbinlog dengan Sisbinrengar. Wujud dukungan
logistik berupa benda dan kegiatan. Baik berupa benda atau kegiatan,
sumbernya diperoleh dari dukungan satuan atas yang berasal dari
kemampuan sendiri. Untuk keperluan pembinaan, sumber logistik tersebut
dapat berupa biaya (untuk mewujudkan suatu benda), benda/materiil/bekal
(hasil pengadaan atau rekayasa) dan kegiatan (dalam bentuk jasa). Sumber
logistik berupa biaya tersusun dalam suatu rencana anggaran baik jangka
pendek, jangka sedang maupun jangka panjang yang dikelola oleh
Sisbinrengar mencakup rencana anggaran seluruh TNI AD yang dikemas
dalam Sisbin TNI AD. Pada dasarnya titik berat keberhasilan pembinaan TNI
AD tergantung dari kemampuan logistiknya. Sisbinlog TNI AD berperan
memberi masukan dalam bentuk rencana kebutuhan anggaran baik kebutuhan
rutin maupun kebutuhan pembangunan, baik jangka pendek, jangka sedang
maupun jangka panjang secara tepat dan akurat termasuk kebutuhan
cadangan dalam mengantisipasi ketidak pastian kondisi lingkungan.
36
d. Hubungan Sisbinlog dengan Sisbinpinak. Konsep Sisbinlog TNI
AD adalah sebuah piranti lunak yang bersifat sementara, berlaku untuk kurun
waktu tertentu selama konsep tersebut masih dianggap relevan sesuai kondisi
lingkungan yang berkembang. Karena sifatnya sangat rentang dengan
kondisi lingkungan yang selalu berubah maka konsep Sisbinlog TNI AD harus
kenyal dan luwes sehingga pengertian “sementara” dapat berlaku untuk jangka
panjang demi memelihara kesinambungan pembinaannya. Konsep Sisbinlog
pada dasarnya menjelaskan tentang mekanisme pembinaan logistik secara
garis besar, berpedoman pada konsep strata yang lebih tinggi dan masih
harus dijabarkan lebih lanjut sampai kepada yang bersifat teknis. Konsep
Sisbinlog harus mengikuti disiplin dalam Sisbinpinak karena pembinaan
konsep-konsep tersebut merupakan bagian dari Sisbinpinak. Sisbinpinak
merumuskan buku petunjuk mulai dari level strategis sampai kepada level
operasional, taktis dan teknis yang bersusun secara hirarkhis, saling menjiwai
dan dijiwai. Hal tersebut dimaksud agar pelaksanaan pada level teknis tidak
menyimpang dari kebijakan pada level strategis. Konsep Sisbinlog adalah
petunjuk pembinaan yang berada pada level operasional yang masih perlu
penjabaran dalam bentuk Buku Petunjuk Administrasi pada level taktis serta
Buku Petunjuk Teknis pada level teknis. Keberadaan maupun relevansi buku-
buku petunjuk tersebut menjadi keharusan dalam Sisbinlog agar
kesinambungan pembinaan logistik tidak terganggu oleh proses alih generasi.
e. Hubungan Sisbinlog dengan Sistem Informasi Pembinaa n TNI AD.
Keberhasilan Sisbinlog dalam memberi dukungan logistik kepada satuan
pemakai sangat ditentukan oleh tingkat perencanaan kebutuhan.
Perencanaan kebutuhan dalam Sisbinlog bersifat kombinasi antara Top-Down
dengan Buttom-up. Top Down karena sangat tergantung kepada sumber
dana, kebijakan pimpinan serta persediaan yang ada, sedangkan bottom up
karena harus sesuai dengan skala prioritas kebutuhan satuan pemakai.
37
Prinsip dukungan logistik yang diberikan kepada satuan pemakai adalah tepat
waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran. Kekeliruan / keterlambatan satuan
pemakai memberi masukan tentang kebutuhan logistiknya atau kekeliruan /
keterlambatan badan-badan logistik mengolah data berdampak terhadap keliru
/ terlambatnya keputusan yang diambil oleh pimpinan. Dalam kondisi
lingkungan yang dinamis dan penuh perubahan disamping besar dan
tersebarnya organisasi TNI AD yang syarat dengan data logistik diperlukan
suatu proses pengambilan keputusan secara cepat dan tepat. Sistem
Informasi Pembinaan TNI AD berperan dalam pembinaan informasi yang
dilengkapi dengan peralatan elektronik canggih. Sistem Informasi Pembinaan
TNI AD bertugas mengolah data menjadi informasi dengan jaringan yang
cukup luas dari tingkat pusat ke tingkat daerah. Sisbinlog melalui badan-
badan logistik baik di daerah maupun di pusat berkewajiban mendayagunakan
simpul-simpul Sistem Informasi Pembinaan TNI AD yang ada di
lingkungannya. Masukan data kepada Sistem Informasi Pembinaan TNI AD
selanjutnya diolah menjadi informasi untuk disampaikan kepada pimpinan
dalam rangka pengambilan keputusan sehingga dukungan logistik memenuhi
prinsip-prinsip yang dikehendaki.
17. Pembinaan Materiil. Pembinaan materiil mempunyai tugas pokok
menjamin dan mempertahankan kesiapan materiil yang dimiliki dan digunakan oleh
TNI AD sehingga memiliki kehandalan yang tinggi, berdaya dan berhasil guna,
dengan menggunakan sumber daya optimal yang dapat dipertanggungjawabkan
secara teknis dan administratif untuk mendukung tugas-tugas TNI AD. Tugas pokok
ini harus dilaksanakan disemua eselon TNI AD yang dalam implementasinya
diselenggarakan melalui fungsi-fungsi pembinaan materiil secara langsung meliputi
Penentuan Kebutuhan, Penelitian dan Pengembangan, Pengadaan, Distribusi,
Pembinaan materiil lebih, persediaan mati dan penghapusan serta fungsi-fungsi
38
pendukung meliputi pengendalian Inventory, Standardisasi, Katalogisasi, Sistem
Informasi Pembinaan Materiil, Administrasi perbendaharaan Materiil, mobilisasi dan
demobilisasi. Sedangkan pembinaan materiil secara tidak langsung terhadap
penguasaan sarana pembinaan yang meliputi personel, pendidikan dan latihan,
fasilitas dan doktrin, teknik serta petunjuk-petunjuk tidak dibahas dalam uraian ini.
a. Penentuan Kebutuhan .
1) Penentuan kebutuhan meliputi segala usaha, pekerjaan dan
kegiatan yang berhubungan dengan penentuan jenis, jumlah dan
persyaratan teknis materiil yang diperlukan untuk melengkapi dan
mendukung operasi dalam rangka pelaksanaan tugas dalam kurun
waktu tertentu.
2) Dalam pelaksanaan pembinaan materiil, penentuan kebutuhan
merupakan kegiatan yang berperan memberikan pembatasan terhadap
penentuan jenis, jumlah dan persyaratan teknis materiil.
3) Tujuan penentuan kebutuhan ialah untuk menjamin agar
kemampuan dukungan materiil selalu berada dalam kondisi siap
operasional pada setiap perkembangan keadaan sehingga akan dapat
mendukung upaya penanggulangan terhadap berbagai bentuk
ancaman yang terjadi dalam kurun waktu tertentu.
4) Penentuan kebutuhan diperhitungkan berdasarkan kebutuhan
operasional yang mencakup kebutuhan untuk investasi maupun
kebutuhan rutin pembinaan dengan memperhatikan persediaan materiil
yang telah ada dan yang akan masuk.
39
Kebutuhan-kebutuhan materiil tersebut harus jelas dan cepat
perwujudannya serta memenuhi persyaratan baik secara kualitatif
maupun kuantitatif sesuai dengan tuntunan perkembangan keadaan
yang terjadi dalam kurun waktu tersebut. Agar selalu dapat dilakukan
penyesuaian maka penentuan kebutuhan harus selalu ditinjau kembali
dengan sistem umpan balik. Dalam realisasinya kebutuhan materiil
dibatasi oleh sumber yang tersedia dan penentuan urutan prioritas.
b. Penelitian, Pengembangan dan Uji Coba .
1) Penelitian dan Pengembangan (Litbang) adalah segala usaha,
pekerjaan dan kegiatan ilmiah dan teknik yang dilakukan secara terus
menerus dibidang materiil, dan meliputi fungsi pencarian, penelaahan,
percobaan, penciptaan dan penyempurnaan materiil sesuai dengan
kebutuhan TNI AD.
2) Uji Coba (Ucob) adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan
ilmiah dan teknis dibidang materiil, yang meliputi fungsi pemeriksaan,
percobaan dan perbandingan, guna menilai dan menentukan kualifikasi
materiil sesuai dengan persyaratan dan standar yang telah ditetapkan.
3) Pembinaan Litbang dan Ucob materiil didasarkan pada siklus
hidup materiil. Pembinaan Litbang dan Ucob materiil diselenggarakan
dengan membagi jangka waktu suatu sistem peralatan yang dibina
kedalam tahap-tahap pembinaannya seperti :
a) Tahap perumusan konsepsi materiil, meliputi :
(1) Pengembangan penelitian konsepsi / ide materiil.
(2) Pengembangan lanjutan konsepsi / ide materiil.
40
b) Tahap penentuan type standard materiil, meliputi :
(1) Pemilihan type materiil yang telah dikembangkan.
(2) Penelahaan, pengkajian kemungkinan dan
penciptaan model percobaan dan prototype.
(3) Penilaian dan penentuan type standard melalui
ujian taktis prototype yang telah diciptakan.
c) Tahap pembinaan materiil meliputi :
(1) Penentuan persyaratan kualitatif dan standard
engineering materiil untuk pengadaan, produksi dan
pengujian materiil pada penerimaan.
(2) Penentuan data kuantitatif dan kualitatif guna
pembinaan inventaris.
(3) Penentuan data pemakaian, kerusakan dan
modifikasi materiil guna pembinaan distribusi dan
pemeliharaan.
(4) Penentuan norma efisiensi penggunaan jangka
waktu materiil guna modifikasi, penghapusan dan
pengalihan type.
(5) Mengintroduksikan sistem peralatan baru yang
memiliki dampak luas dan komplek serta memakan biaya
dengan menempatkan fungsi Litbang dan Ucob materiil
41
sebagai suatu bagian yang penting dalam sistem
pembinaan materiil. Sebelum sistem peralatan baru yang
diajukan dapat memasuki tahap pengembangan
engineering dan produksi (pengadaan) haruslah dipenuhi
enam syarat pokok oleh Litbang dan Ucob, yaitu :
(a) Harus ditonjolkan bahwa sistem peralatan
membutuhkan pengembangan teknologi.
(b) Sistem peralatan baru harus tanggap
terhadap suatu ancaman yang nyata atau
diperkirakan, dan merupakan sistem peralatan
yang lebih baik dari pada yang telah ada, dan
karenanya maksud dan tujuan penggunaannya
harus ditentukan dengan jelas.
© Efektif dalam penggunaan dan merupakan
pendekatan teknis yang paling baik untuk
memperolehnya.
(d) Harus menjamin keseimbangan optimal
antara efektifitas operasinal, biaya dan jadwal
waktu.
(e) Pembiayannya harus relatif menguntungkan
dibanding pembiayaan sistem peralatan yang
sejenis, sehingga terjamin bahwa tidak akan
menjadi duplikasi dari sistem peralatan yang telah
42
ada, baik dalam pemakaian maupun dalam
pesediaan.
(f) Biaya siklus hidup dan jadwal
pengembangan yang diperkirakan harus memadai
dapat diterima.
c. Pengadaan.
1) Pengadaan adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan untuk
mendapatkan sarana logistik dengan cara pembelian baik dari luar
maupun dalam negeri, pembangunan, penerima bantuan, sewa,
pengerahan, produksi, perbaikan dan pembangunan kembali,
permintaan kepada atasan, pengerahan (mobilisasi) yang dilaksanakan
dalam keadaan darurat sesuai dengan perundang-undangan yang
berlaku serta pemanfaatan sumber-sumber lawan.
2) Pengadaan ditujukan untuk mmenuhi kebutuhan Satuan
Pemakai atau untuk mengisi gudang persediaan sebagai cadangan
dalam mengatasi keadaan yang tidak terduga. Pengadaan selalu
mempedomani persyaratan operasional, persyaratan teknis, mutu,
harga, waktu serta tempat yang ditentukan. Untuk penyederhanaan
proses pengadaan dilakukan dengan stradarisasi materiil.
3) Tindakan pengadaan mempunyai pengaruh yang luas, baik pada
perkembangan ekonomi nasional maupun pada Hanneg sehingga
menimbulkan konsekuensi jangka panjang. Program pengadaan akan
mempengaruhi keputusan dalam penggunaan dan perluasan dari
kapasitas produksi yang tersedia dalam hal pengembangan fasilitas
baru, modernisasi sarana produksi, pengembangan cadangan sumber
43
tenaga manusia, sumber alam dan berbagai untuk yang terdapat dalam
sistem produksi nasional.
4) Kegiatan perencanaan dapat dimulai secepat mungkin setelah
diterimanya program-program yang diajukan. Rencana pengadaan
mencakup pertimbangan-pertimbangan pokok, antara lain dana yang
tersedia dan cara seleksi rekanan, penyerahan barang, kebutuhan yang
datang, dan proses administrasi dalam kontrak. Bila program
mencakup pula kegiatan Litbang, maka rencana pengadaan dibuat
mulai dari tahap permulaan penelitian sampai pada tingkat
pengembangan terakhir.
5) Dana untuk tindakan pengadaan dinyatakan dalam anggaran
dari APBN yang telah disyahkan untuk Dephan cq TNI AD, dan
merupakan pembatasan yang harus mendapatkan perhatian penuh dari
pembina logistik dalam rangka penentuan otorisasi sebagai dukungan
terhadap masing-masing program materiil. Hal ini tidaklah berarti
secara mutlak bahwa tindakan pengadaan lain (diluar mata anggaran)
yang mendesak tidak dilakukan. Bila perlu, program pengadaan yang
telah tersedia mata anggarannya dapat ditunda atau dibatalkan demi
kepentingan pengadaan yang lebih mendesak.
6) Pengadaan materiil pada dasarnya dilakukan secara kerja sama
dengan pihak ketiga (rekanan) melalui kontrak.
7) Pemerintah dalam hal ini Dephan cq Angkatan Darat dapat
memiliki fasilitas produksi sendiri sebagai sumber pengadaan untuk
menghasilkan barang / materiil guna memenuhi kebutuhan pertahanan,
seperti senjata, munisi, alat-alat perlengkapan khusus, suku cadang
peta dan barang lainnya yang bersifat khas dan terbatas
penggunaannya untuk umum.
44
8) Pengadaan dapat dilakukan di pusat, di daerah atau secara lokal
dengan pertimbangan sebagai berikut :
a) Pengadaan Tk. Pusat :
(1) Perlu keseragaman dalam type dan mutu.
(2) Diperlukan pengendalian terpusat.
(3) Adanya penekanan terhadap waktu dan harga.
b) Pengadaan Tk. Daerah :
(1) Pengembangan potensi daerah.
(2) Penyederhanaan distribusi.
(3) Penyebaran materiil.
(4) Mudah diperoleh di daerah.
(5) Lebih ekonomis.
c) Pengadaan Tk. Satuan / Lokal. Untuk memenuhi
kebutuhan satuan dalam jumlah relatif sedikit / kecil dilakukan
oleh satuan sendiri berdasarkan pertimbangan :
(1) Tidak dialokasikan secara fisik dari satuan atas.
(2) Kondisi setempat lebih menguntungkan untuk
pengadaan lokal.
(3) Tidak mutlak diperlukan keseragaman type dan
mutu.
45
9) Penyelenggaraan pengadaan harus bebas dari perbuatan KKN .
Personel yang melakukan perbuatan KKN dikenakan sanksi sesuai
dengan UU RI No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana
korupsi.
d. Pengendalian Inventaris.
1) Tujuan utama yang ingin dicapai dalam pengendalian inventaris
adalah pelayanan yang lebih efektif dan efisien karena dapat
mempersingkat waktu dalam memberikan dukungan yang dibutuhkan.
Keanekaragaman kebutuhan Satuan diperlukan adanya persediaan
yang harus dipelihara untuk memberikan jaminan pembekalan bagi
setiap kesatuan, sesuai dengan kebutuhannya masing-masing dengan
proses pembekalan yang sesingkat-singkatnya.
2) Pengendalian imventaris merupakan titik pusat dari seluruh
kegiatan pembinaan logistik TNI AD, karena lancar atau tidaknya arus
barang sangat tergantung pada efektifitas kegiatan yang dilakukan jauh
sebelum barang perbekalan didistribusikan kepada pemakai. Fokus
kegiatan pengendalian inventaris terletak pada tugas dan tanggung
jawab dari Pusat Pengendalian Inventaris terhadap komoditi kelompok
ditingkat pusat.
3) Kegiatan yang dilaksanakan dalam pengendalian inventaris
mencakup penyusunan katalog, perhitungan kebutuhan, pengarahan
pengadaan, pengarahan distribusi, pengarahan pemeliharaan dan
pengarahan penghapusan.
46
4) Pengendalian inventaris mencakup materiil comptable maupun
non comptable kecuali materiil yang dipakai habis. Pengendalian
inventaris mengatur pula tentang pemakaian materiil karena sebagian
besar dari materiil berada dalam pemakaian baik di satuan maupun
perorangan. Para pemakai materiil bertanggung jawab atas
penggunaan materiil yang dalam penguasaannya dan wajib melaporkan
secara periodik. Terhadap perubahan keadaan materiil karena
kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian atau cara penggunaan yang
tidak semestinya dikenakan tuntutan ganti rugi. Materiil tersebut tidak
boleh dihipotikkan / digadaikan.
5) Pengendalian inventaris dilakukan dengan mendayagunakan
sistem informasi dan sistem komunikasi yang tersedia sehingga dapat
memperoleh informasi materiil dengan cepat, benar dan lengkap.
e. Sistem Informasi Pembinaan Materiil.
1) Sistem informasi pembinaan materiil merupakan bagian dari
supra system informasi pembinaan yang diperlukan untuk
mendayagunakan mekanisme fuingsi-fungsi pembinaan materiil,
sehingga dapat menghasilkan keluaran yang diperlukan untuk
mendukung kegiatan-kegiatan pembinaan rutin maupun pembinaan
kemampuan pertahanan Negara. Adapun data yang diperlukan adalah
data yang bersangkutan dengan kegiatan penentuan kebutuhan,
pengadaan, distribusi, pemeliharaan dan penghapusan.
2) Penyelenggaraan sistem informasi pembinaan materiil dilakukan
melalui penyampaian laporan atau data secara rutin dan hirarkhis dari
satuan pelapor kepada instalasi pengumpul dan pengolah data.
47
3) Untuk itu, dalam sistem informasi pembinaan materiil perlu
dikembangkan adanya prosedur sistem informasi pembinaan materiil
dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
a) Penyampaian data menggunakan bentuk / formulir yang
telah ditetapkan.
b) Penyampaian data menggunakan sarana komunikasi
yang tepat.
c) Pelayanan merupakan bagian integral dari pembinaan
materiil.
f. Katalogisasi.
1) Katalogisasi dimaksudkan untuk :
a) Memberikan kemudahan dalam daur pembinaan materiil
dalam merencanakan dan melaksanakan pengadaan, penyiapan
dan penyaluran serta pemeliharaan dan pengendalian materiil.
b) Adanya satu bahasa dan keseragaman dalam
mengidentifikasi, modifikasi, pengelompokkan dan klasifikasi
materiil.
2) Sasaran katalogisasi adalah untuk menghemat anggaran, tenaga
dan waktu dengan cara mempercepat dan memperlancar pelaksanaan
administrasi pengurusan materiil dengan memperhatikan faktor
ketepatan dan keamanan.
48
g. Standarisasi.
1) Standardisasi dimaksudkan untuk menekan sekecil mungkin
jumlah, jenis, ukuran, bahan, spesifikasi, merk dan type materiil
sehingga dapat dicapai daya dan hasil guna pemakaian serta distribusi
ke Satuan pemakai.
2) Penyelenggaraan Standarisasi materiil dilaksanakan
berdasarkan persyaratan taktis dan teknis serta secara bertahap dan
berlanjut sesuai dengan kemampuan Negara.
h. Pengurusan Perbendaharaan. Pengurusan perbendaharaan
diselenggarakan guna menjamin ketertiban dan kelancaran administrasi,
pengawasan dan pertanggungjawaban perbendaharaan materiil dan uang
yang digunakan dalam pembinaan materiil. Pengurusan perbendaharaan
menyangkut fungsi-fungsi Otorisator, Ordonatur, Bendaharawan dan
Pengawasan.
i. Pendistribusian.
1) Pendistribusian adalah proses pembekalan mulai penerimaan
sampai pengirimannya kepada Satuan pemakai terakhir yang langsung
menggunakan bekal tersebut . kegiatannya mencakup :
a) Penerimaan. Penerimaan dari manapun datangnya
merupakan asset yang harus tercatat sebagai kekayaan Negara.
Sumber-sumber penerimaan didapat dari hasil pengadaan, hasil
materiil lebih, hasil perakitan, hasil penghapusan, dari gudang
lain, hasil hibah dan hasil sitaan / temuan.
49
b) Penimbunan, ialah proses penyimpanan dan
pemeliharaan barang sebelum dibagikan kepada konsumen /
pemakai. Penyimpanan / penimbunan materiil dilakukan
digudang-gudang penyimpanan sebagai berikut :
(1) Gudang Persediaan Pusat. Dipimpin oleh
Bendaharawan Materiil. Gudang ini menyimpan materiil
yang berasal dari hasil pengadaan tingkat pusat, lembaga-
lembaga pemerintah serta dari sumber penerimaan
lainnya untuk pengisan Gudang Persediaan Daerah /
Kotama. Pada hakekatnya gudang ini tidak melayani
perorangan atau kesatuan kecuali ada ketentuan lain.
(2) Gudang persediaan daerah. Dipimpin oleh
bendaharawan Materiil. Gudang ini menyimpan materiil
yang berasal dari Gudang Persediaan Pusat, hasil
pengadaan daerah / Kotama atau hasil pengadaan lokal.
Gudang ini untuk melayani kebutuhan Gudang
Pemakaian. Pada hakekatnya gudang ini tidak melayani
perorangan atau kesatuan kecuali ada ketentuan lain.
(3) Gudang Pemakaian. Dipimpin oleh kepala gudang
bukan Bendaharawan. Gudang ini menyimpan materiil
yang berasal dari gudang persediaan daerah / Kotama
serta materiil hasil pengadaan lokal. Gudang ini untuk
melayani kebutuhan satuan pemakai serta perorangan.
50
c) Pengeluaran Materiil. Pengeluaran materiil dilaksanakan
oleh Kepala Gudang sebagai bendaharawan materiil atau oleh
kepala gudang bukan Bendaharawan materiil atas perintah
Ordonatur Materiil / Dan / Ka Satker.
d) Pengangkutan, adalah proses untuk pengiriman atau
pemindahan barang dengan menggunakan modus angkutan
yang tersedia.
e) Pembagian, adalah proses pengeluaran barang kepada
pemakai. Biasanya barang itu akan tetap berada ditangan para
pemakai sampai habis terpakai, menjadi rusak atau usang.
2) Tujuan pendistribusian adalah menyalurkan barang dari sumber
pengadaan kepada pemakai yang sedapat mungkin diusahakan secara
langsung dengan tetap memperhatikan aturan adminstrasi
perbendaharaan materiil. Pendistribusian harus tanggap terhadap
kebutuhan pemakai, cukup kenyal terhadap perubahan kondisi,
ekonomis dalam penggunaan modus angkutan, penghematan tenaga
manusia serta mampu bertahan terhadap gangguan yang ditimbulkan
baik oleh cuaca, medan maupun tindakan lawan.
3) Mobilitas pendistribusian tergantung organisasi pembekalan,
jalur pendistribusian dan pola pelayanan. Mobilitas pendistribusian
harus dapat menjamin terselenggaranya kontinuitas bantuan bagi
pasukan yang bergerak cepat sesuai dengan kepentingan intensitas
pertempuran. Pemindahan pasukan secara cepat guna memperoleh
pendadakan atau konsentrasi kekuatan hanya dicapai dengan efektif,
apabila cukup tersedia bekal yang sesuai dengan kebutuhannya.
51
Hal ini sebagian besar tergantung pada kemampuan dari
pendistribusian bekal. Untuk pembekalan ulang dan pelayanan jasa
dibutuhkan perencanaan yang teliti dan disiplin yang baik. Ada
kesesuaian antara kecepatan gerak dan kemampuan pembekalan.
Untuk ini keputusan-keputusan taktis harus mempertimbangkan
pembatasan pembekalan.
4) Pendistribusian harus mampu menyesuaikan diri pada situasi
yang selalu berubah, disamping memenuhi persyaratan sederhana,
terpercaya dan tanggap. Setiap Komandan yang mempunyai fungsi
bantuan logistik (Banlog) hendaknya diserahi tanggung jawab
pengendalian atas materiil yang benar-benar dibutuhkan untuk
pelaksanaan tugas pokok dengan persediaan yang ditentukan atas
dasar frekuensi permintaan barang. Dengan demikian maka kepada
setiap eselon pembekalan dilapangan memerlukan bekal cadangan.
j. Pembinaan Materiil Lebih, Persediaan Mati dan Pengh apusan .
1) Dalam pembinaan materiil tidak dapat dihindari terjadinya materiil
lebih dan persediaan mati yang perlu tindakan penghapusan dengan
alasan.
a) Karena pertimbangan teknis dan ekonomis tidak ada
manfaat atau tidak dapat dimanfaatkan lagi sebagai akibat dari :
(1) Keadaan rusak tidak dapat diperbaiki lagi atau
terlalu mahal biaya perbaikannya bila dibandingkan
dengan kepentingan penggunaan materiil tersebut.
52
(2) Materiil yang secara teknis tidak dapat digunakan
lagi akibat modernisasi dan sudah ada penggantiannya.
(3) Materiil yang telah melampaui batas kegunaannya
menurut ketentuan (kadaluarsa) dan tidak diperlukan lagi
oleh TNI AD.
(4) Materill yang karena penggunaannya sudah
mengalami perubahan dalam spesipikasi, seperti terkikis
dan lain-lain.
(5) Secara teknis materiil tidak dapat digunakan lagi
karena busuk.
(6) Selisih kurang dalam timbangan / ukuran yang
ditimbulkan akibat penguapan / susut dalam penyimpanan
atau pengangkutan.
(7) Karena berbahaya bila disimpan lebih lama, seperti
munisi, bahan peledak, zat kimia.
b) Karena lebih baik dalam arti ekses maupun surplus dan
secara umum tidak diperlukan lagi oleh TNI AD.
c) Karena hilang / kekurangan perbendaharaan atau
kerugian yang disebabkan oleh :
(1) Kecelakaan atau alasan tak terduga (force
majuere) bukan karena kesalahan / kelalaian.
53
(2) Kesalahan / kelalaian.
(3) Mati bagi hewan.
d) Perubahan rencana dari pemerintah, Dephan atau TNI.
e) Terjadi penukaran.
2) Penghapusan bertujuan untuk membebaskan Bendaharawan
Materiil atau pemakai materiiil dari pertanggungjawaban materiil yang
bersangkutan, memanfaatkan materiil tersebut dalam bentuk lain dan
mencegah timbulkan pengaruh negatif, bahaya, kerugian terhadap
lingkungan serta menjadi sumber penerimaan keuangan Negara.
Kerugian-kerugian yang dapat ditimbulkan antara lain :
a) Biaya pembinaan semakin besar.
b) Nilai materiil akan terus berkurang, sedangkan jasa /
manfaat yang diberikan materiil tersebut tidak seimbang dengan
biaya pengurusan / pemeliharaannya.
c) Memerlukan sarana penyimpanan.
d) Memerlukan tenaga penjaga untuk pengawasan maupun
pengamanannya.
3) Untuk dapat mencapai tujuan tersebut perlu penyelenggaraan
kelaikan materiil untuk mewujudkan tingkat keselamatan materiil yang
dapat diandalkan dalam pengoperasian / penggunaannya disesuaikan
dengan perkembangan Iptek. Penyelenggaraan kelaikan materiil
mempunyai sasaran memberikan status laik bagi materiil yang dalam
pengoperasian / penggunaannya untuk mendukung tugas TNI AD
mempunyai dampak langsung kepada aspek keamanan dalam arti luas.
54
18. Pembinaan Fasilitas.
a. Hampir semua keputusan militer dalam bidang apapun akan membawa
akibat pada kebutuhan fasilitas, sebaliknya untuk penyediaan fasilitas
dibutuhkan waktu yang cukup lama guna melakukan kegiatan-kegiatan mulai
dari survei daerah, pembuatan design / prototype sampai konstruksinya
sendiri. Untuk mewujudkan fasilitas, dilakukan melalui pembinaan materiil
(alat yang digunakan untuk pekerjaan fasilitas) dan pembinaan jasa (kegiatan
dalam mewujudkan fasilitas).
b. Kebutuhan fasilitas mempunyai lebih penting lagi, karena pengaruhnya
yang sangat besar pada semua kegiatan fungsi-fungsi logistik, disamping
merupakan landasan dan sarana utama untuk membina kekuatan.
c. Fasilitas dimaksud adalah tanah dan bangunan beserta alat
perlengkapannya guna melaksanakan pelayanan suatu fungsi tertentu.
Dalam pengertian ini fasilitas digolongkan menjadi dua golongan :
1) Fasilitas pelayanan jasa.
2) Fasilitas bangunan.
d. Fasilitas Pelayanan Jasa. Merupakan fasilitas yang dilengkapi
dengan alat peralatan dan personel yang mampu menyelenggarakan suatu
pelayanan jasa. Termasuk dalam penggolongan ini adalah fasilitas
pemeliharaan (bengkel), perawatan kesehatan (Rumkit), pengangkutan
(terminal), perhubungan (radio transmitter), produksi (pabrik), dan lain-lain.
55
e. Fasilitas Bangunan. Fasilitas bangunan adalah fasilitas yang hanya
berbentuk gedung atau konstruksi dengan sarana dan prasarananya.
Termasuk dalam penggolongan ini adalah gudang perbekalan materiil,
kesatrian, perumahan, jembatan, jalan, prasarana latihan dan lain-lain.
f. Pembangunan fasilitas yang bersifat permanent / semi permanent harus
berpedoman kepada rencana induk yang berorientasi kepada pelaksanaan
tugas pokok yang meliputi pula kebutuhan mobilitas.
g. Penghapusan . Seperti halnya dalam pembinaan materiil, dalam
pembinaan fasilitas berlaku pula aturan perbendaharaan materiil tentang
penghapusan dengan alasan sebagai berikut :
1) Bangunan sudah tua atau rusak berat sehingga tidak memenuhi
fungsinya dan tidak ekonomis untuk diparbaiki.
2) Tanah dan Bangunan yang masih baik tetapi tidak sesuai lagi
fungsinya bagi kepentingan tugas TNI AD.
3) Lokasi tidak sesuai lagi dengan rencana tata ruang atau tata
kota.
4) Lokasi terkena rencana proyek pembangunan nasional, sektoral
atau daerah.
5) Perlu mendapat penanganan khusus karena akan ditukar
(ruilslag), akan dihibahkan atau perubahan golongan bagi rumah dinas
TNI AD menjadi rumah negeri Gol III dalam rangka proses untuk dimiliki
penghuni.
56
19. Pembinaan Jasa.
a. Pengelompokkan dan Kebutuhan Pelayanan Jasa Logisti k.
1) Pembinaan jasa adalah suatu kegiatan yang menghasilkan jasa
dalam sistem logistik TNI AD. Pembinaan jasa meliputi pembinaan
jasa pemeliharaan, angkutan, perawatan kesehatan dan jasa
konstruksi.
2) Kebutuhan pelayanan jasa logistik dapat diperoleh, baik dari
badan-badan dalam TNI AD sendiri, badan-badan dan lembaga-
lembaga pemerintah maupun pihak ketiga. Pelayanan jasa bidang
angkutan dan pemeliharaan merupakan kebutuhan yang vital dalam
sistem logistik TNI AD.
3) Para pembina jasa bertanggung jawab atas perencanaan dan
persiapan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan jasa dimasa depan.
Hal tersebut menghendaki rencana pengembangan kemampuan dan
usaha peningkatan keterampilan teknis personel pelayanan jasa secara
berlanjut.
4) Termasuk dalam pelayanan jasa adalah usaha untuk memenuhi
kebutuhan perorangan maupun satuan berupa antara lain penyediaan
pencucian pakaian, perawatan listrik, air, telpon dan gas dilingkungan
kesatrian.
57
b. Jasa Pemeliharaan.
1) Pemeliharaan adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan
mengenai penyelenggaraan pengadaan / penyediaan dan pembekalan
suku cadang, penilaian dan penentuan kesiapsiagaan materiil,
perumusan norma-norma dan tehnik, pemeriksaan materiil, serta
perencanaan dan pengendalian pelaksanaan, reparasi / perbaikan,
rebuild” dan Overhaul”.
2) Seluruh kebijaksanaan pemeliharaan diarahkan pada
tercapainya tiga sasaran utama :
a) Kesiapsiagaan materiil yang maksimal.
b) Memperoleh norma keterampilan kerja yang tinggi.
c) Mencegah pengeluaran biaya yang tidak perlu. Sasaran-
sasaran utama itu hanya dapat dicapai dengan teknik dan cara-
cara pemeliharaan yang konsisten pada dua konsepsi dasar
ialah pemeliharaan yang terjadwal dan perbaikan secukupnya
atas dasar pemeriksaan sebelumnya.
3) Tujuan utama dari organisasi pemeliharaan TNI AD adalah untuk
membantu alat perlengkapan TNI AD yang dipergunakan oleh satuan
pemakai. Oleh karena itu, bantuan pelayanan tersebut harus cukup
kenyal untuk menghadapi permintaan yang selalu berubah, serta dapat
diselenggarakan pengendalian dan koordinasi. Hal ini dapat dicapai
melalui pelayanan pemeliharaan yang didasarkan pada kemampuan
tenaga personel dan alat peralatan yang tersedia, dimana menurut sifat
pelayanannya dapat dikatagorikan sebagai berikut :
58
a) Pemeliharaan satuan, yang dilakukan didalam lingkungan
satuan pemakai alat perlengkapan itu sendiri. Biasanya
kegiatan pemeliharaan terbatas pada pemeliharaan pencegahan
(harcegah) yang dilakukan oleh pemakai / awak yang
bersangkutan, dan perbaikan ringan oleh tenaga kejuruan teknik
yang organik ada pada satuan.
b) Pemeliharaan bantuan langsung, yang dilakukan oleh
satuan pemeliharaan bantuan langsung yang membantu satuan
pemakai secara langsung, dengan kegiatan perbaikan yang
berada diluar kemampuan tenaga kejuruan teknik kesatuan
kegiatan terbatas pada perbaikan materiil utama beserta
komponen-komponennya atas dasar pengembalian kembali ke
Satuan pemakai.
c) Pemeliharaan Bantuan Umum, yang biasanya dilakukan
oleh fasilitas pemeliharaan bantuan umum yang membantu
sesuatu komponen TNI AD di daerah atas dasar pelayanan
daerah (area service). Kegiatan pemeliharaan bantuan umum
yang berupa perbaikan berat / overhaul dilakukan sebagai usaha
utama untuk memelihara materi ; yang berada disuatu daerah.
Bilamana diperlukan, fasilitas pemeliharaan bantuan umum
dapat memberikan bantuan kepada satuan pemeliharaan
bantuan langsung untuk memperbaiki kerusakan materiil yang
berada diluar kemampuan pemeliharaan bantuan langsung, yang
hasilnya dikembalikan ke Satuan pemakai.
d) Pemeliharaan Depo, yang biasanya diserahkan kepada
dan dilakukan oleh fasilitas pemeliharaan tingkat pusat atau
pihak ketiga. Kegiatan pemeliharaan pada tingkat ini, berada
59
diluar kemampuan fasilitas pemeliharaan bantuan umum, dan
hasilnya dikembalikan kepada status persediaan dan siap untuk
redistribusi.
4) Pengkatagorian pemeliharaan tersebut di atas akan
memungkinkan pimpinan TNI AD untuk mengendalikan kegiatan /
operasi pemeliharaan. Kepada tiap kategori diberi tanggung jawab
pekerjaan tertentu sesuai dengan kemampuan masing-masing, disertai
dengan pemberian alokasi tenaga personel dan alat peralatan, maupun
suku cadang dan bahan yang diperlukan. Meskipun pemeliharaan
Depo membutuhkan sebagian besar dari sumber biaya dan keahlian
personel yang lebih tinggi, hal ini tidaklah berarti bahwa pemeliharaan
bantuan umum dan bantuan langsung yang diselenggarakan didaerah /
lapangan mempunyai peranan yang penting. Bahkan terdapat
pengaruh yang timbal balik antara ketiga kategori pemeliharaan yang
saling menguntungkan atau merugikan.
5) Dalam usaha mencapai tujuan utama pemeliharaan, untuk
semua kategori pemeliharaan dan situasi, pada umumnya dikenal
beberapa ketentuan pokok sebagai berikut :
a) Salah satu azas yang bersifat mendasar adalah, bahwa
kegiatan perbaikan selalu ada walaupun pada kategori
pemeliharaan terendah karena memiliki sarana-sarana berupa
tenaga personel, alat peralatan / perlengkapan, dan suku cadang
serta waktu yang dibutuhkannya.
b) Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan praktis, maka
setiap kategori harus dapat menyelenggarakan tugas-tugas
pemeliharaan dari kategori bawahannya.
60
c) Konsepsi pemeliharaan berlandaskan pada pembinaan
spesialisasi yang diselenggarakan oleh ahli dengan fasilitas yang
tersedia pada setiap kategori pemeliharaan.
d) Pengendalian dan disiplin yang ketat dalam
menyelenggarakan pemeliharaan sesuai dengan kategori
pemeliharaan.
e) Pemeliharaan diselenggarakan atas dasar pertimbangan
terpenuhinya azas penghematan dalam pemakaian sumber.
f) Penyingkiran kebelakang bagi materiil yang rusak
dilakukan secepat mungkin agar perbaikan dilaksanakan tepat
pada waktunya.
6) Harcegah mempunyai peranan yang vital, kegiatannya harus
dilakukan dalam seluruh sistem pemeliharaan dan merupakan
pekerjaan utama pada tingkat pemeliharaan organik. Harcegah
bertujuan untuk :
a) Menjaga kondisi kesiap-siagaan materiil secara penuh
selama periode pemakaian untuk memenuhi kebutuhan taktis.
b) Memperpanjang jangka hidup materiil, sesuai dengan
azas kehematan. Kegiatan Harcegah biasanya diselenggarakan
atas dasar jadwal pemeliharaan harian yang dilakukan baik oleh
pemakai / awak tanpa atau dengan bantuan kelompok tenaga
61
kejuruan khusus, maupun oleh unsur-unsur pemeliharaan
organik kesatuan yang dilakukan secara periodik (mingguan /
bulanan). Tanggung jawab dari setiap komandan kesatuan
didalam Harcegah tidak hanya meliputi perjadwalan dan
pengawasan prosedur saja, akan tetapi berkewajiban pula untuk
mengadakan penilaian / evaluasi atas hasil yang dicapai dengan
cara tindakan inspeksi / pemeriksaan ataupun pengamatan
langsung.
7) Pemeliharaan bantuan langsung dan bantuan umum dipengaruhi
dan ditentukan oleh pertimbangan–pertimbangan :
a) Kebutuhan tugas pokok dari satuan yang dibantu.
b) Kondisi medan dan cuaca.
c) Jenis alat perlengkapan.
d) Lokasi dari satuan pemeliharaan bantuan langsung dan
bantuan umum itu sendiri.
e) Tingkat keadaan bahaya yang berlaku.
8) Oleh karena satuan pemeliharaan bantuan langsung mempunyai
hubungan tugas yang sangat erat dengan satuan operasional, maka
diperbantukan kemampuan yang segera dapat memenuhi kebutuhan-
kebutuhan :
a) Penyediaan tenaga bantuan tehnis bagi kesatuan yang
dibantu guna mengurangi kerusakan materiil dan mempertinggi
kegiatan pemeliharaan.
b) Perbaikan ditempat atau penggantian materiil dengan
penukaran secara langsung.
62
c) Penyingkiran dan pengambilan materiil.
d) Kanibalisasi yang diizinkan dan dilaksanakan secara
teratur.
e) Pembekalan suku cadang (spare dan repair parts). Tugas
satuan pemeliharaan bantuan umum lebih diutamakan pada
pemberian bantuan kepada satuan pemeliharaan bantuan
langsung dengan melakukan kegiatan / operasi pemeliharaan
yang berada diluar kemampuan satuan pemeliharaan bantuan
langsung. Kebutuhan suku cadang dan bahan lainnya bagi
satuan pemeliharaan bantuan umum diperoleh dari instalasi
pembekalan atas dasar permintaan yang diajukan.
9) Pemeliharaan Depo biasanya mencakup kegiatan untuk
perbaikan berat berupa “overhul” dan rebuild”, yang membutuhkan
fasilitas, tehnik dan prosedur perencanaan serta metoda pengendalian
Depo dapat diselenggarakan dengan memenuhi persyaratan sebagai
berikut :
a) Materiil / alat perlengkapan dalam kondisi tidak bisa
dipergunakan, tetapi masih bisa diperbaiki.
b) Tersedianya suku cadang (spare & repair parts) yang
diperlukan.
c) Kemampuan perbaikan, meliputi fasilitas bengkel beserta
alat peralatan / perlengkapan dan personel ahli.
d) Dukungan dana dan perintah pekerjaan.
63
c. Jasa Angkutan .
1) Tujuan pokok pelayanan jasa angkutan adalah personel dan
materiil dari suatu tempat ketempat lain, dalam jangka waktu yang
sesingkat-singkatnya, dengan biaya serendah-rendahnya dan
didasarkan atas kemampuan sarana dan prasarana yang ada.
2) Personel dan materiil dapat diangkut / dipindahkan dengan
modus angkutan darat, angkutan laut, angkutan udara dan saluran pipa.
3) Dalam melaksanakan pelayanan angkutan dengan berbagai
metoda tersebut di atas diperlukan adanya fasilitas angkutan yang
berbentuk terminal. Kegiatan utama terminal adalah pemuatan,
pembongkaran, dan sebagai tempat transit dalam rangka pengurusan
pengiriman barang dan orang. Terminal militer yang penting adalah
pelabuhan, terminal udara, daerah singgah, daerah transito untuk
pergudangan dan titik-titik transfer.
4) Pelaksanaan pelayanan angkutan dengan berbagai modus
angkutan tidak mungkin dipisah-pisahkan dan merupakan suatu
kebulatan. Dengan demikian pengendalian angkutan harus
diselenggarakan terpusat.
5) Dalam penyelenggaraan angkutan dikenal pembagian Garis
Angkutan yang bertujuan untuk memantapkan batas wewenang dan
tanggung jawab Komando dalam penyelenggaraan, sesuai dengan
tingkat eselonnya. Pembagian garis angkutan ini terdiri atas :
64
a) Garis Angkutan I adalah kegiatan angkutan yang
diselenggarakan dengan menggunakan alat angkutan organik
dan menjadi tanggung jawab Komando Satuan yang
berkepentingan.
b) Garis Angkutan II adalah kegiatan dalam wilayah Kodam
termasuk instalasi-instalasinya sampai ketitik perbekalan yang
diselenggarakan dengan alat satuan angkutan yang menjadi
tanggung jawab Panglima Daerah Militer yang bersangkutan.
c) Garis Angkutan III adalah kegiatan angkutan tingkat pusat.
Tanggung jawab pelaksana angkutan tingkat pusat meliputi :
(1) Dari instalasi tingkat pusat ke instalasi tingkat
Kotama operasional atau komponen-komponennya.
(2) Dalam melayani Kotama operasional ke instalasi
tingkat lapangan atau komponen-komponennya.
(3) Antar Kotama operasional.
d) Garis Angkutan IV adalah kegiatan angkutan keluar
wilayah Indonesia yang diselenggarakan oleh satuan angkutan
pelaksana tingkat pusat dan menjadi tanggung jawab Pimpinan
TNI.
65
d. Jasa Konstruksi .
1) Jasa konstruksi adalah pekerjaan pembangunan fasilitas meliputi
pembuatan, pemeliharaan dan rehabilitas dari bangunan, jalan, saluran
pipa, jalan kereta api, jalan perairan, landasan terbang, rintangan dan
perkuatan medan serta fasilitas lainnya.
2) Pelayanan jasa konstruksi dilakukan oleh badan komando
pelaksana konstruksi di tingkat pusat maupun di daerah baik dengan
mengerahkan satuan (swakelola) maupun dengan cara diborongkan
kepada pihak ketiga dengan tetap berorientasi pada pemberdayaan
pengusaha lemah dan koperasi.
3) Jasa konstruksi dilakukan dengan kecepatan yang maksimum,
bahan materiil yang minimum, alat peralatan / perlengkapan dan tenaga
kerja yang cakap. Biasanya jasa konstruksi dimedan pertempuran
bersifat darurat.
4) Kegiatan yang menonjol dalam jasa konstruksi adalah
pengadaan instalasi logistik, khususnya fasilitas perbekalan mengingat
instalasi-instalasi tersebut merupakan sarana yang vital dan sangat
kritis bagi pembinaan logistik, dan mempengaruhi komponen logistik
lainnya. Instalasi tersebut harus dikembangkan sedemikian rupa
sehingga memungkinkan pelaksanaan tugas TNI AD dengan baik.
Usaha pengembangan semacam itu akan memerlukan apresiasi yang
cermat dari seluruh eselon komando yang bersangkutan terhadap
beberapa faktor yang mempengaruhi.
66
5) Dalam masa damai, salah satu aspek penting dalam kegiatan
pengadaan instalasi, adalah pemilihan tempat yang biasanya dilakukan
oleh sebuah panitia tertentu yang dibentuk oleh Komando Utama
Jawatan Pembinaan TNI AD. Ada beberapa faktor penting yang harus
dipertimbangkan dalam pemilihan tempat untuk pembangunan instalasi
baru, yaitu :
a) Keamanan instalasi terhadap lawan dan bencana lainnya.
b) Keadaan dan kondisi tanah.
c) Keadaan lingkungan, khususnya yang bersangkutan
dengan sumber air, saluran pembangunan kotoran dan sumber
tenaga.
d) Prasarana komunikasi dan perhubungan.
e) Rencana pengembangan daerah / kota.
6) Sebagai kelanjutan dari pembuatan rencana induk (master plan)
disusun program konstruksi yang terdiri atas :
a) Program jangka sedang mencakup seluruh kebutuhan
konstruksi yang diajukan untuk memenuhi tugas pokok beserta
sarana pengembangan kekuatan dari setiap Komando / Jawatan
pembinaan.
b) Program jangka sedang yang mempunyai prioritas
tertinggi dan merupakan program konstruksi dengan jangkauan 5
tahun.
c) Program jangka pendek yang terdiri dari kebutuhan-
kebutuhan konstruksi jangka sedang yang mempunyai prioritas
tertinggi dan merupakan program konstruksi tahunan.
67
7) Disamping itu, dalam jasa konstruksi terdapat pula kegiatan
tehnik pemetaan guna menghasilkan peta. Kegiatan-kegiatan ini
dilakukan melalui pemotretan udara, geodesi, fotogrameti, terretris,
kartografi / intel medan dan reproduksi / pencetakan.
e. Jasa Perawatan Kesehatan .
1) Fungsi utama perawatan kesehatan terdiri atas :
a) Pencegahan penyakit.
b) Pengobatan penderita.
c) Pemulihan.
2) Untuk melaksanakan fungsi-fungsi utama ini, diselenggarakan
fungsi-fungsi sebagai berikut :
a) Fungsi tehnik. Melakukan semua kegiatan dalam bidang :
(1) Logistik kesehatan.
(2) Evakuasi.
(3) Administrasi kesehatan.
b) Fungsi Organik. Melakukan semua kegiatan dalam
bidang :
(1) Pengamanan.
(2) Pengorganisasian pendidikan dan latihan,
penelitian dan pengembangan.
(3) Personalia dan administrasi.
(4) Pembekalan.
68
3) Lingkup perawatan kesehatan termasuk pula kegiatan dibidang :
a) Kesehatan pencegahan.
b) Perawatan gigi.
c) Veteriner, maupun pembekalan dan pemeliharaan alat
kesehatan dan bekal medis.
4) Salah tugas dibidang veteriner adalah pengawasan dan
pemberian saran dibidang perawatan makanan, yang
penyelenggaraannya dilakukan oleh unsur-unsur diluar satuan
perawatan kesehatan.
20. Evaluasi.
a. Jelaskan hubungan Sisbinlog TNI AD dengan Sisbin-Sisbin lain dalam
Sisbin TNI AD !
b. Sebutkan lingkup kegiatan dalam pembinaan materiil TNI AD !
c. Sebutkan pertimbangan-pertimbangan pengadaan dilakukan di Pusat,
Daerah dan di Satuan tersebut !
d. Mengapa “Penghapusan” itu diperlukan dalam Sisbinlog TNI AD ?
e. Pembinaan fasilitas harus sinkron dengan RUTR daerah. Mengapa ?!
f. Pembinaan fasilitas harus mempertimbangkan faktor mobilisasi.
Jelaskan !
g. Apa yang dimaksud dengan “Pembinaan Jasa” dalam Sisbinlog TNI
AD ?
h. Apa yang dimaksud Garis Angkutan I, II, III dan IV ?
i. Apa perbedaan dan persamaan Dukkes dan Yankes ?
69
BAB IV
POLA DUKUNGAN LOGISTIK
21. Umum. Melihat konstelasi geografi dan luasnya wilayah nasional serta
pertimbangan kemungkinan ancaman maka masalah utama yang menjadi tantangan
dalam pembinaan logistik TNI AD adalah kemampuan dukungan logistik yang
memiliki mobilitas tinggi. Untuk mewujudkan kemampuan dukungan logistik yang
memiliki mobilitas tinggi perlu penataan instalasi logistik yang tersebar sehingga
mendekatkan dukungan logistik kepada semua satuan. Penataan tersebut
diwujudkan dalam penataan jalur dukungan dan pola pelayanan.
22. Jalur Dukungan Logistik. Penataan jalur dukungan logistik pada
dasarnya berangkat dari kondisi geografi dihadapkan kepada kemungkinan ancaman.
Mempertimbangkan hal tersebut, wilayah Indonesia dibagi menjadi dua wilayah
operasi yaitu wilayah operasi bagian barat dan wilayah operasi bagian timur dengan
pulau Jawa sebagai titik sentral. Penyelenggaraan pembinaan logistik harus
berorientasi kepada wawasan tersebut. Penempatan instalasi logistik pusat
diarahkan untuk mendukung kedua wilayah operasi begitu pula instalasi – instalasi
logistik daerah harus dapat menjangkau instalasi logistik pusat sehingga dapat
menjamin terselenggaranya dukungan logistik dengan mobilitas tinggi dalam arti
dapat mengalir dari pusat ke daerah-daerah sampai kepada satuan pemakai sesuai
dengan keanekaragaman modus angkutan.
23. Pola Pelayanan. Sisbinlog TNI AD menganut dua macam pola pelayanan
logistik sebagai berikut :
a. Pola Pelayanan Daerah. Penyelenggaraan dukungan logistik dengan
pola pelayanan daerah adalah pelayanan logistik yang diselenggarakan oleh
badan logistik organik Kotama kewilayahan kepada semua satuan pemakai
non organik yang berada di daerahnya.
70
Kotama kewilayahan sebagai kompartemen strategis dibagi menjadi beberapa
daerah pelayanan berdasarkan pertimbangan :
1) Dislokasi satuan.
2) Tersedianya instalasi logistik.
3) Tersedianya prasarana transportasi.
4) Kemampuan pengendalian dan pengawasan.
Pelayanan daerah oleh instalasi logistik daerah yang sifatnya relatif statis
harus bisa dikembangkan secara kenyal menyesuaikan tingkat kebutuhan
satuan. Penyelenggaraannya disesuaikan dengan kondisi daerah setempat
dengan mewujudkan kerja sama antar Kotama kewilayahan maupun dengan
instalasi pemerintah setempat.
b. Pola Pelayanan Satuan . Pelayanan dukungan logistik dengan pola
pelayanan satuan adalah pelayanan logistik yang diselenggarakan oleh badan
logistik organik, BP atau BKO dari suatu komando satuan kepada semua
satuan pemakai organik maupun non organik dari Komando Satuan tersebut.
Tujuan pokok penentuan pola pelayanan satuan adalah untuk mewujudkan
efektifitas dan efisiensi dukungan logistik sesuai tuntutan kebutuhan satuan
dalam pelaksanaan tugasnya. Beberapa pertimbangan dalam penentuan pola
pelayanan satuan adalah :
1) Besarnya akumulasi personel dan materiil pada suatu satuan.
2) Kekhususan tugas satuan sehingga memerlukan perlakuan
tersendiri.
3) Kecepatan yang dibutuhkan sesuai tuntutan tugas satuan.
71
Baik pelayanan daerah maupun pelayanan satuan dapat diberikan secara simultan
(kombinasi) kepada satuan pemakai bila keadaan menghendaki demikian. Kedua
pola pelayanan tersebut menganut cara pendistribusian sebagai berikut :
a. Distribusi Titik Bekal . Penyelenggaraan distribusi logistik dengan
sistem distribusi titik bekal adalah sistem distribusi dimana satuan pemakai
mengambil sendiri dukungan logistik yang dialokasikan kepadanya ke titik
distribusi / instalasi logistik Satuan Pembekal.
b. Distribusi Satuan . Penyelenggaraan distribusi logistik dengan sistem
distribusi satuan adalah sistem distribusi dimana dukungan logistik diantar oleh
badan logistik Satuan Pembekal ke Satuan Pemakai.
24. Evaluasi.
a. Masalah utama yang menjadi tantangan dalam pembinaan logistik TNI
AD adalah kemampuan dukungan logistik yang memiliki mobilitas tinggi.
Bagaimana Sisbinlog TNI AD mengatasi hal tersebut ?
b. Apa yang Pasis ketahui tentang Pola dukungan logistik TNI AD ?
c Jelaskan apa yang dimaksud “Pelayanan daerah” dan “Pelayanan
satuan” !
d. Dapatkah Pola Pelayanan Daerah dikombinasikan dengan Pola
pelayanan satuan ? Beri contoh aplikatif !
f. Apa perbedaan “Distribusi Satuan” dan “Distribusi titik bekal” ?
72
BAB V
PERENCANAAN, PROGRAM DAN ANGGARAN LOGISTIK
25. Umum . Untuk mewujudkan tujuan pembinaan logistik TNI AD diperlukan
adanya perangkat pembinaan berupa perencanaan, program dan anggaran logistik
agar keterbatasan sumber daya yang tersedia dapat didayagunakan secara optimal.
Sebagaimana diuraikan di atas bahwa Sisbinlog TNI AD merupakan bagian integral
dari Sisbinlog TNI sehingga penyusunan perencanaan, program dan anggaran
logistik TNI AD terkait dengan strategi pembinaan kekuatan Pertahanan Negara
secara menyeluruh.
26. Perencanaan Logistik.
a. Perencanaan logistik bertujuan untuk menjamin arah pembinaan logistik
yang konsisten dan berlanjut menuju pencapaian tugas pokok dalam
lingkungan yang selalu berubah. Perencanaan disusun sesuai dengan tataran
kewenangan dalam penyelenggaraan tugas pokok TNI melalui tiga tingkatan
yang berurutan yaitu :
1) Tingkat Perumus Startegis. Merupakan tingkatan yang
mendasari penyelenggaraan tugas pokok TNI berfungsi merumuskan
kebijaksanaan strategis atas dasar politik dan strategi nasional serta
politik dan strategi Pertahanan Negara.
2) Tingkat Penyiapan Kekuatan. Tingkatan ini berfungsi
merumuskan rencana penyiapan kekuatan TNI untuk masa lima tahun
mendatang.
73
3) Tingkat Penggunaan Kekuatan. Tingkatan ini berfungsi
menyiagakan dan mengendalikan penggunaan kekuatan yang dapat
disiapkan, memelihara dan meningkatkan kemampuannya agar setiap
saat dapat menanggulangi ancaman dan permasalahan yang dihadapi.
b. Kegiatannya dilaksanakan secara berurutan dimulai dari perencanaan
jangka panjang, jangka sedang dan jangka pendek dengan pokus
perencanaan pada setiap lima tahun sesuai dengan GBHN dan Propenas.
c. Masalah pokok dalam perencanaan logistik adalah bagaimana
menghubungkan kebutuhan dengan pemanfaatan dari sumber-sumber logistik
yang dialokasikan. Metoda yang dianggap paling dapat mendekati kebenaran
dan tertuju langsung pada persoalan adalah perencanaan menurut jenis
masing-masing komoditi logistik. Metoda seperti itu memerlukan banyak
waktu dan perincian sehingga sangat sulit dilaksanakan dan menjadi
tantangan bagi para pembina logistik.
d. Perencanaan logistik didasarkan atas faktor-faktor perencanaan
tertentu yang penggunaannya tergantung pada situasi dan tingkat pembinaan.
Faktor-faktor perencanaan logistik disiapkan untuk menyederhanakan dan
mempercepat perhitungan kebutuhan. Faktor-faktor tersebut adalah :
1) Pencatatan dan pelaporan yang baik serta mampu menjamin :
a) Penyajian data yang tepat dan mutakhir.
b) Pengumpulan data yang sistematis dan kontinyu.
c) Penyimpanan data dengan metoda yang memudahkan
penggunaannya.
74
2) Sistem pengolahan data dengan penyelenggaraannya menuju
sistem pengolahan data elektronis yang mampu menunjang
pelaksanaan analisa, sistem pencatatan dan pelaporan. Untuk itu
perlu adanya pemisahan yang tegas dan jelas antara :
a) Sistem informasi pembinaan, yang mengutamakan
pencatatan dan pelaporan data pembinaan antara lain data
kesiapsiagaan materiil, data kesiapsiagaan jasa logistik dan data
pelaksanaan program.
b) Sistem pencatatan dan laporan data pertanggungjawaban
perbendaharaan.
27. Program Logistik.
a. Program logistik merupakan penjabaran dari sasaran yang tertuang
dalam perencanaan logistik ke dalam berbagai bentuk upaya operasional
tehnis serta hubungannya dengan para Pembina logistik baik pada tingkat
perumus strategis, tingkat penyiapan kekuatan maupun pada tingkat
pengguna kekuatan.
b. Program logistik disusun untuk memberi arah pelaksanaan, administrasi
keuangan, evaluasi dan fungsi pula sebagai bahasa dalam pengambilan
keputusan yang secara keseluruhan harus mencerminkan faham, sikap, cara
dan upaya dalam menyelenggarakan pembinaan logistik.
c. Program logistik pada dasarnya menginduk pada program sektor
komponen Pertahanan Negara yang terdiri dari :
75
1) Untuk komponen TNI mencakup program kekuatan kewilayahan,
program kekuatan terpusat dan program dukungan umum (termasuk
survei dan pemetaan). Program ini ditujukan untuk pembinaan logistik
Pertahanan Negara dan logistik pasukan.
2) Untuk komponen cadangan dan komponen pendukung
mencakup program sumber daya alam, sumber daya buatan serta
sarana dan prasarana nasional. Program ini ditujukan dalam rangka
mewujudkan logistik wilayah melalui upaya identifikasi, inventarisasi,
konservasi, diversifikasi, penentuan cadangan materiil strategis,
pendayagunaan Iptek, pembinaan dan pengamanan prasarana industri
strategis, pembinaa hukum / peraturan perundang-undangan, kerja
sama internasional dan managemen Pertahanan Negara.
d. Untuk melaksanakan program seperti tersebut di atas diperlukan
kegiatan-kegiatan dimana setiap program terdiri dari beberapa kegiatan.
Kegiatan terdiri dari rangkaian tindakan secara terencana dan terpadu dalam
memanfaatkan sumber daya yang tersedia dalam kurun waktu tertentu.
Kegiatan tersebut terdiri dari kegiatan pembangunan kekuatan, pembinaan
kekuatan dan penggunaan kekuatan.
28. Anggaran Logistik.
a. Anggaran logistik merupakan perangkat Sisbinlog yang diarahkan untuk
mampu mendukung proses perencanaan, evaluasi dan pengendalian serta
pertanggungjawaban keuangan. Anggaran logistik diperlukan dan disusun
untuk memberi informasi kegiatan dalam program ditinjau dari berbagai
kepentingan dan dimensi Sisbinlog yang diwujudkan dalam bentuk rencana
penggunaan dana untuk mencapai sasaran pembinaan yang telah ditetapkan.
76
Fungsi lain dari anggaran adalah sebagai satuan hitung yang seragam untuk
menyamakan ukuran dari berbagai komponen yang berbeda yaitu komponen
kemampuan, komponen kekuatan, Unit organisasi dan program. Dengan
demikian besarnya lokasi anggaran dapat dijadikan jembatan untuk
menyamakan ukuran yang berbeda antara kemampuan, kekuatan, unit
organisasi dan program. Secara rinci, dapat diuraikan bahwa besarnya
alokasi anggaran akan mencerminkan :
1) Besarnya anggaran yang dapat digunakan untuk masing-masing
kemampuan.
2) Intensitas upaya yang akan dilakukan untuk mencapai suatu
kemampuan.
3) Sasaran serta prioritas yang ditetapkan dalam mencapai
kemampuan yang diinginkan.
4) Besar kecilnya peranan masing-masing Unit organisasi, Kotama
dan Satker dalam mencapai masing-masing sasaran kemampuan.
5) Besarnya inventasi yang diperlukan untuk membangun kekuatan.
6) Besarnya biaya-biaya tetap dan biaya operasional yang
diperlukan untuk membina dan menggunakan kekuatan.
b. Dalam penyelenggaraannya, anggaran dibedakan anatara anggaran
pembangunan dan anggaran rutin, begitu pula halnya dengan sumber
anggaran meliputi Anggaran Induk (AI), Anggaran Belanja Tambagan (ABT),
Anggaran Program Suplisi (APS) dan Anggaran Program Lanjutan (APL).
Untuk membiayainya dilakukan pendanaan yang disalurkan melalui badan-
badan keuangan. Penggeseran anggaran yang telah terprogram pada
dasarnya tidak dibenarkan karena akan mengganggu sistem anggaran secara
keseluruhan yang telah ditetapkan sesuai rencana, namun dalam beberapa
hal penggeseran tidak dapat dihindari. Penggeseran dilakukan atas
persetujuan Menhan ditingkat Dephan Pang TNI dijajaran TNI.
77
c. Pengelolaan anggaran tidak semata-mata berorientasi pada program
saja, akan tetapi akan berorientasi juga kepada anggaran. Pengecualian
untuk keadaan yang sangat mempengaruhi stabilitas nasional sehingga harus
melibatkan kekuatan tertentu yang bersifat operasional maka dapat
menggunakan program darurat (crash program). Ketentuan lain yang perlu
dipedomani adalah azas “Satu pintu (one gate policy)” dimana pada setiap
penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian
dalam suatu organisasi dilaksanakan oleh satu bagian saja dari organisasi itu
sendiri.
29. Evaluasi.
a. Apa tujuan perencanaan logistik ?
b. Sebutkan faktor-faktor dalam perencanaan logistik !
c. Sebutkan program-program logistik Pertahanan Negara !
d. Apa yang Pasis ketahui tentang anggaran logistik ? Sebutkan jenis dan
sumber anggaran tersebut !
e. Apa yang dimaksud dengan azas “satu pintu (one gate policy)” ?
78
BAB VI
PENGORGANISASIAN LOGISTIK TNI AD
30. Umum. Pengorganisasian logistik TNI AD merupakan subsistem dalam
Sisbinlog TNI AD. Dengan pengorganisasian akan terwujud suatu batasan
wewenang, tugas dan tanggung jawab pembinaan sehingga secara tegas dapat
memberi pedoman pada setiap tingkatan dalam melakukan penyelenggaraan
pembinaan.
31. Aspek-aspek Pengorganisasian.
a. Dalam pengorganisasian terdapat pengelompokan kegiatan secara
sistematis dengan pembagian tugas dan tanggung jawab secara tegas dan
jelas sehingga memungkinkan orang melakukan tugas kewajibannya secara
efektif sesuai rencana dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang telah
ditetapkan.
b. Proses pembinaan organisasi tidak hanya mencakup prinsip-prinsip
umum dan hubungan fungsional dari suatu struktur organisasi garis dan staf
saja, akan tetapi meliputi pula hubungan dinamis antara orang-orang yang
melakukan kegiatan yang didalamnya, baik secara formal maupun informal.
Suatu organisasi yang baik tidak hanya sekedar mencerminkan struktur yang
memenuhi prinsip-prinsipnya melainkan harus tanggap pula terhadap
kebutuhan perorangan dan keinginan pimpinan ataupun kebutuhan dan
pembatasan tugas pokok. Dengan demikian, maka organisasi tidak bersifat
statis melainkan harus mengadakan penyesuaian.
79
c. Setiap perubahan organisasi yang diinginkan perlu dilakukan atas dasar
pertimbangan dan berpedoman pada prinsip sebagai berikut :
1) Struktur organisasi harus sesederhana mungkin sesuai dengan
kebutuhan pelaksanaan tugas yang ditentukan.
2) Pertanggungjawaban untuk setiap fungsi dari tugas pokok
hendaknya diberikan kepada unsur tertentu dari organisasi.
3) Pertanggungjawaban yang diberikan harus terperinci, tepat dan
mudah dimengerti.
4) Pertanggungjawaban untuk setiap fungsi hendaknya hanya
diberikan kepada suatu unsur tertentu yang berdiri sendiri didalam
organisasi dan disertai wewenang yang sepadan untuk
menyelenggarakan fungsi tersebut.
5) Peristilahan dan fungsi-fungsi yang ditetapkan dalam struktur
organisasi harus tetap berlaku dengan pengertian yang sama pada
setiap tingkatan.
6) Setiap anggota dari suatu organisasi harus bertanggung jawab
kepada satu atasan, dan mengetahui kepada siapa ia harus
memberikan laporan dan dari siapa harus menerima laporan.
7) Jumlah perorangan atau unsur yang harus melaporkan langsung
kepada seorang atasan atau instansi di atasnya harus disesuaikan
dengan kemampuannya untuk melakukan hal tersebut.
8) Garis Komando tidak boleh dilanggar.
9) Wewenang dan tanggung jawab dapat didelegasikan sesuai
kebutuhan tugas.
80
32. Pengorganisasian Logistik TNI AD Tingkat Pusat.
a. Kepala Staf TNI AD
1) Kasad adalah pembantu dan pelaksana utama Pang TNI dalam
melaksanakan / menyelenggarakan kebijaksanaan Pertahanan Negara
serta melaksanakan pimpinan dan atau pembinaan TNI AD.
2) Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Kasad mempunyai
wewenang, tugas dan tanggung jawab :
a) Mengajukan pertimbangan / saran kepada Pang TNI
khususnya mengenai pembinaan TNI AD serta pembinaan tehnis
teritorial sebagai bahan untuk penyusunan rencana strategis TNI.
b) Atas dasar Strategis TNI, menyusun rencana strategi TNI
AD yang meliputi :
(1) Pembinaan TNI AD.
(2) Pembinaan tehnis teritorial.
(3) Tugas lain yang dibebankan oleh Pang TNI.
(4) Tugas yang dibebankan oleh Menhan sebagai
penyelenggara tugas dan fungsi Dephan di daerah.
c) Membina disiplin, tata tertib dan penegakkan hukum
dilingkungan TNI AD.
d) Menyiapkan komponen-komponen TNI AD, termasuk
pemberian bantuan logistik dan administrasi dalam rangka
operasi militer.
81
e) Atas dasar kebijaksanaan Menhan dan Pang TNI
menentukan kebijaksanaan dan melaksanakan pembinaan
administrasi yang meliputi pembinaan personel, pembinaan
materiil, pembinaan keuangan dan perbendaharaan serta
pembinaan organisasi, sistem dan metoda.
3) Kasad menerima pelimpahan wewenang administrasi untuk
personel, materiil dan pelayanan yang bercirikan khas matra darat,
yang tidak dibina langsung oleh Menhan dan Pang TNI, menetapkan
kebijaksanaan dasar dan program untuk komando-komando utamanya
melaksanakan pengarahan dan pengendalian semua kegiatan logistik
TNI AD, serta mengkoordinasikan dan mengawasi semua penyusunan
perkiraan anggaran belanja jajarannya.
b. Asisten Logistik Kasad.
1) Aslog mempunyai tanggung jawab staf utama untuk
perencanaan logistik TNI AD.
2) Sebagai pembantu utama Kasad dalam bidang logistik,
berkewajiban merumuskan dan mengembangkan kebijaksanaan
pembinaan logistik, kalkulasi kebutuhan maeriil, fasilitas dan jasa serta
menyusun rencana, program dan anggaran yang diperlukan untuk
memenuhi kebutuhan logistik TNI AD.
c. Badan – badan Pelaksana Pusat Pembinaan Logistik TN I AD.
Adalah badan-badan pelaksana pusat TNI AD yang mempunyai tugas dan
tanggung jawab untuk :
82
1) Menyelenggarakan / melaksanakan fungsi pembinaan logistik
yang ditugaskan kepada TNI AD, meliputi kegiatan-kegiatan :
a) Penelitian dan pengembangan serta pengujian dan
percobaan.
b) Pengendalian inventaris.
c) Pembinaan jasa-jasa logistik.
d) Pembinaan materiil lebih, persediaan mati dan
penghapusan.
e) Intelejen teknik.
f) Pembekalan jumlah besar beserta pemeliharaan untuk
menjamin terselenggaranya sistem logistik TNI AD dalam
rangka :
(1) Pembinaan TNI AD.
(2) Pembinaan tunggal angkatan.
(3) Bantuan logistik pada operasi – operasi militer.
2) Menyusun rencana, program dan anggaran untuk kebutuhan
sumber-sumber logistik serta mengawasi penggunaannya bagi
kepentingan pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya.
3) Menyediakan fasilitas pembekalan, pemeliharaan, angkutan,
konstruksi termasuk teknik pembuatan peta dan kesehatan yang
tersebar diseluruh wilayah yang dibutuhkan untuk mewujudkan
terselenggaranya sistem logistik. Fasilitas-fasilitas tersebut menjamin
dalam satu sistem yang tersebar diseluruh wilayah dalam rangka
penyediaan pelayanan di daerah dan lapangan.
83
33. Pengorganisasian Logistik TNI AD Tingkat Daerah dan Lapangan.
a. Pengorganisasian logistik (di daerah dan lapangan) pada hakekatnya
disusun atas dasar “sistem pelayanan daerah” yang mampu memberikan
dukungan dan bantuan logistik pada masa damai maupun darurat / perang,
khususnya pada unsur-unsur yang berada di wilayah Kodam. Karena Kodam
berperan sebagai :
1) Komando utama TNI AD yang menyelenggarakan pembinaan
teritorial.
2) Komponen TNI AD pada komando utama operasional TNI yang
bersifat kewilayahan yang menyelenggarakan pembinaan kesiapan
operasional dari seluruh kekuatan TNI AD yang berada di daerahnya.
b. Pengorganisasian logistik di Kodam dikembangkan untuk dapat
memenuhi kebutuhan terselenggaranya logistik pasukan (Logpas) maupun
logistik wilayah (Logwil) dengan dua sektor kegiatan berupa :
1) Sektor penyalur yang kegiatannya diselenggarakan sampai pada
tingkat depot daerah yang tersebar diseluruh daerah pangkal
perlawanan rakyat.
2) Sektor pemakai yang mencakup kegiatan pada tingkat instalasi
pembekalan dan pemeliharaan yang tersebar diseluruh daerah Korem /
Kodim dan Satminkal.
84
c. Struktur organisasi pembinaan logistik di Kodam harus mampu
mengembangkan serta menyelenggarakan sistem pelayanan daerah secara
efektif, ekonomis dan efisien meliputi bidang kegiatan pembekalan termasuk
pengendalian inventaris, pemeliharaan, angkutan dan konstruksi, perawatan
kesehatan dan jasa lainnya.
34. Evaluasi.
a. Apa pentingnya penggorganisasian dalam Sisbinlog ?
b. Perubahan organisasi dilakukan atas dasar pertimbangan. Sebutkan
pertimbangan tersebut !
c. Siapa pembina logistik baik di tingkat pusat maupun di daerah ? Apa
lingkup tugas dan kewajibannya ?
85
BAB VII
POKOK – POKOK LOGISTIK WILAYAH
35. Umum.
a. Sebagaimana telah diuraikan bahwa pokok Sisbinlog TNI AD adalah
memberikan dukungan logistik kepada personel dan materiil agar TNI AD
dapat melaksanakan tugas pokoknya dalam pembelaan negara. Upaya
pembelaan negara itu sendiri bukan semata-mata tugas TNI / TNI AD tetapi
merupakan tugas dan kewajiban seluruh komponen bangsa. Pengerahan
logistik wilayah baik sebagai komponen cadangan maupun sebagai komponen
pendukung dalam upaya Pertahanan Negara merupakan wujud kesadaran
akan hak dan kewajiban warga negara dalam upaya bela negara. Logistik
wilayah tersebut harus dipersiapkan secara dini agar dapat memberi manfaat
yang sebesar-besarnya bagi kepentingan Pertahanan Negara.
b. Pembinaan logistik wilayah pada dasarnya merupakan fungsi
Pemerintah yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemerintah baik dipusat
maupun di daerah. Untuk menghadapi ancaman militer, Pemerintah
menempatkan Departemen Pertahanan sebagai pembina logistik wilayah
melalui unsur-unsur yang ada dalam jajarannya. Kondisi riil sistem
Pertahanan Negara sampai dengan kurun waktu tertentu masih menempatkan
TNI AD sebagai penjuru dengan tetap berpegang pada prinsip pertahanan
terpadu yang menyeimbangkan kekuatan Darat, Laut dan Udara. Melihat
lingkup tugas tersebut maka peran TNI AD dalam pembinaan logistik wilayah
menjadi sangat dominan baik sebagai matra darat dalam pembinaan logistik
wilayah aspek darat juga dapat sebagai pembina tunggal logistik wilayah
dalam rangka memberi dukungan silang kepada matra lain.
86
c. Pembinaan logistik wilayah oleh TNI AD dilakukan melalui pembinaan
teritorial yang dilaksanakan secara lintas sektoral / lintas bidang baik ditingkat
pusat dalam perumusan kebijakan strategis maupun didaerah dalam wujud
penjabaran kebijakan strategis ke dalam tindakan integratif di lapangan.
Penyelenggaraannya berpedoman kepada hukum perundang-undangan yang
berlaku dengan tetap mengedepankan hakekat Pertahanan Negara.
36. Logistik Wilayah dalam Sistem Pertahanan Negara.
a. Sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan serta
sarana dan prasarana nasional yang berada didalam dan atau diluar
pengelolaan Departemen Pertahanan dimanfaatkan semaksimal mungkin baik
sebagai komponen cadangan maupun komponen pendukung dalam sistem
Pertahanan Negara. Pembinaan komponen cadangan dan komponen
pendukung yang berada dalam pengelolaan Departemen Pertahanan
ditujukan dalam rangka mewujudkan logistik wilayah melalui upaya identifikasi,
iventarisasi, konservasi, diversifikasi, penentuan cadangan materiil strategis,
pendayagunaan Iptek, pembinaan dan pengamanan prasarana industri
strategis, pembinaan hukum / peraturan perundang-undangan, kerja sama
internasional dan manajemen Pertahanan Negara. Pembinaannya
diwujudkan melalui program dimana setiap program terdiri dari beberapa
kegiatan dan rangkaian tindakan secara terencana dan terpadu dalam
memanfaatkan sumber daya yang tersedia dalam kurun waktu tertentu.
Kegiatan tersebut terdiri dari kegiatan pembangunan kekuatan, pembinaan
kekuatan, dan penggunaan kekuatan. Sedangkan komponen cadangan dan
komponen pendukung yang berada diluar pengelolaan Departemen
Pertahanan, pengelolaannya berada pada instansi pemerintah (Departemen
/Non Departemen). Disamping itu ada pula komponen cadangan dan
komponen pendukung yang berada dalam pengelolaan Instansi Swasta
maupun pada Warga Negara secara orang perorangan.
87
b. Logistik wilayah tersebut harus dibina, disiapkan secara dini,
didayagunakan agar dapat memberi manfaat sebesar-besarnya untuk
mendukung operasi militer dalam rangka Pertahanan Negara. Pada masa
damai, penyelenggaraan pembinaan dan pengerahan logistik wilayah tersebut
dituangkan secara konseptual. Untuk pembinaan logistik wilayah dituangkan
melalui konsep pembinaan teritorial pada dasarnya adalah bagaimana Binter
mewujudkan potensi wilayah sebagai sumber logistik penghasil menjadi wujud
serba benda dan jasa logistik. Sedangkan konsep pengerahan logistik
wilayah tertuang dalam wujud perangkat hukum / perundang – undangan yang
berlaku saat ini. Pada masa perang sering terjadi sesuatu yang sulit diduga
sebelumnya, namun prinsip penyelenggaraan pembinaan dan pengerahan
logistik wilayah dalam mendukung operasi militer tetap harus berjalan
sebagaimana hakekat Pertahanan Negara yang diwujudkan dalam
keikutsertaan seluruh kekuatan bangsa dalam upaya bela negara.
37. Logistik Wilayah dalam Operasi Militer.
a. Pelibatan TNI AD dalam berbagai operasi militer dilaksanakan
berdasarkan keputusan politik negara yang dilandasi Pancasila dan UUD 1945
serta berorientasi pada kepentingan nasional. Batasan wewenang, tugas dan
tanggung jawab diatur sesuai dengan tingkat keadaan bahaya. Untuk
menghadapi ancaman dari dalam maupun dari luar negeri dikembangkan pola
operasi dengan titik berat pola operasi militer untuk perang. Dalam menyikapi
perkembangan lingkungan strategis dikembangkan suatu pola operasi militer
selain perang. Pola operasi militer untuk perang ditujukan untuk menghadapi
ancaman dari luar negeri dalam bentuk agresi langsung maupun agresi tak
langsung dan ancaman dari dalam negeri dalam bentuk pemberontakan
bersenjata anarkhis intensitas tinggi.
88
Untuk menghadapi ancaman dari luar negeri dalam bentuk agresi langsung
maupun tak langsung dilaksanakan operasi militer secara bertahap mulai
operasi pencegahan, penindakan, perlawanan wilayah, serangan balas
sampai kepada operasi pemulihan keamanan. Pentahapan operasi tersebut
pada dasarnya dilaksanakan pula dalam menghadapi ancaman dari dalam
negeri dalam bentuk pemberontakan bersenjata dan anarkhis intensitas tinggi,
kecuali untuk operasi perlawanan wilayah dan serangan balas,
kemungkinannya sangat kecil untuk dilaksanakan.
b. Logistik wilayah sangat relevan terhadap type operasi Perlawanan
Wilayah sedangkan untuk type-type operasi lainnya, logistik pasukan sangat
relevan. Istilah logistik pasukan dalam penggunaannya sering diartikan pula
sebagai logistik reguler / konpensional untuk mendukung operasi yang
dianggap bersifat reguler dan konpensional, yaitu operasi-operasi yang bukan
perlawanan wilayah.
c. Operasi perlawanan wilayah dapat mempunyai dua macam peranan.
1) Sebagai pendukung terhadap Operasi Penindakan.
2) Sebagai operasi yang berdiri sendiri, jika Operasi Penindakan
tidak berhasil.
Dalam kasus yang pertama, logistik pasukan masih tetap dominan dan tetap
dipertahankan, bahkan dalam kasus keduapun harus tetap diusahakan sejauh
mungkin logistik pasukan sungguhpun dapat dibayangkan bahwa hal ini tidak
mungkin lagi jika sudah tidak ada daerah belakang lagi. Prinsipnya adalah
harus tetap diusahakan sejauh mungkin penggunaan logistik pasukan dan
harus tetap dipertahankan, logistik wilayah hanya bersifat penggandaan atau
pelipatgandaan.
89
d. Pengalihan dari logistik pasukan ke logistik wilayah, baik secara
personel maupun secara menyeluruh, dilihat dalam ruang dan waktu,
dilaksanakan berdasarkan instruksi dari pimpinan yang berwenang dan
disertai dengan petunjuk-petunjuk.
38. Pembinaan Logistik Wilayah.
a. Azas-azas Pembinaan Logistik Wilayah. Untuk terjamin
terpeliharanya azas-azas dalam logistik wilayah maka keseluruhan operasi
perlawanan wilayah dikendalikan secara terpusat. Azas-azas tersebut
sebagai berikut :
1) Operasi pertahanan wilayah bukanlah sekedar satu fase terakhir
dalam rangka penyelenggaraan operasi pertahanan, akan tetapi
sekaligus (dan inilah yang terpenting) merupakan suatu pematangan
dalam persiapan ofensif balas.
2) Lebih dari itu seluruh operasi pertahanan adalah usaha untuk
memenangkan perang dan bukan sekedar memenangkan pertempuran,
sehingga pada akhirnya konsolidasi dan rehabilitasi harus dapat
dilaksanakan dalam periode yang tidak terlalu panjang.
3) Oleh karena itu maka perlu diletakan beberapa azas yang perlu
dipahami, sebagai berikut :
a) Operasi perlawanan wilayah mempunyai jangkauan
sampai dengan tahap konsolidasi dan rehabilitasi nasional.
b) Presenvasi sumber-sumber kehidupan rakyat harus
dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
90
c) Penyelenggaraan logistik wilayah harus berpangkal pada
keseimbangan dan keserasian antara kebutuhan militer dan
kebutuhan masyarakat, karena masyarakat merupakan juga
suatu komponen perlawanan yang membutuhkan dukungan
logistik.
b. Prinsip-prinsip dalam Penyelenggaraan Fungsi-fungsi Logistik .
1) Dalam operasi perlawanan wilayah, fungsi-fungsi logistik harus
tetap dapat diselenggarakan sungguhpun dalam suatu lingkungan yang
berbeda. Lingkungan yang berbeda ini disebabkan oleh hal-hal
sebagaimana telah diuraikan sehingga akan terjadi pergeseran-
pergeseran dalam aktivitas dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi
logistik, yang akan banyak tergantung pada pengetahuan, daya
improvisasi dan daya kreasi.
2) Masalah utama dalam lingkungan logistik yang demikian adalah
masalah substitusi. Melalui pengetahuan, daya improvisasi, daya
kreasi dan keberanian, fungsi-fungsi logistik harus tetap dapat
dijalankan.
3) Berpangkal tolak pada masalah pergeseran substitusi ini maka
dapat dirumuskan beberapa prinsip untuk masing-masing fungsi
logistik :
a) Pembekalan.
(1) Titik berat pengadaan adalah :
91
(a) Pembelian setempat tanpa mengurangi
kebutuhan masyarakat.
- Kemungkinan pembelian barang dari
luar daerah yang bersangkutan
divisualisasikan tidak banyak sehingga
sumber barang diandalkan pada apa yang
dihasilkan oleh daerah lingkungan.
- Tetap harus dijaga agar tindakan
pembelian tidak menimbulkan perbedaan
antara persediaan untuk unsur tempur dan
masyarakat, khusus bekal kelas I.
(b) Produksi dengan bahan-bahan serta alat
yang tersedia.
- Bahan mentah dan alat produksi serta
suku cadang sulit untuk didatangkan dari
luar daerah, bahan baku serta alat yang
masih dapat diselamatkan dan dikuasai
termasuk yang dapat diperoleh dari sumber
daerah hendaknya dimanfaatkan untuk
produksi barang kebutuhan.
- Barang yang akan dihasilkan mungkin
akan bersifat lebih sederhana, akan tetapi
tetap mempunyai nilai pakai yang cukup
tinggi untuk tujuan perlawanan.
92
(2) Peningkatan masyarakat penyimpanan dan
distribusi. Prinsip ini sangat erat hubungannya dengan
penghematan, yang menghendaki pengamanan barang
yang sedang disimpan terhadap kerusakan dan
kehilangan melalui tindakan pemeliharaan dalam
penyimpanan, serta perhitungan yang tepat dalam
pendistribusian yang hanya ditujukan pada unsur-unsur
yang benar-benar memerlukan.
b) Pemeliharaan.
(1) Peningkatan persyaratan pemeliharaan dan
penggunaan materiil. Pemeliharaan dan penggunaan
materiil, terutama alat utama yang tidak / sukar diadakan,
harus didasarkan pada pengetahuan dan keahlian yang
luas serta disiplin serta kesadaran.
(2) Pencarian substitusi sarana pemeliharaan melalui
improvisasi dan daya kreasi dengan memanfaatkan
bahan-bahan yang tersedia. Sungguhpun sarana dan
bahan pemeliharaan (minyak, DSB) tidak dapat / sukar
diperoleh, namun pemeliharaan materiil harus tetap
diselenggarakan. Harus diusahakan agar tetap ada
penggantinya, melalui modifikasi suku cadang,
pengolangan bahan alat setempat, dan sebagainya.
93
c) Angkutan.
(1) Pencarian dan penentuan rute-rute angkutan baru.
Jika jaringan jalan raya, kereta api dan sebagainya telah
dikuasai lawan, maka perlu dicari rute-rute baru untuk
tujuan pertempuran maupun pembekalan.
(2) Pencairan substitusi sarana angkutan dengan
menitikberatkan sarana angkutan yang sederhana.
Rute angkutan baru yang banyak hal akan tidak
memungkinkan penggunaan sarana angkutan bermotor,
oleh karena itu perlu dieksploitasikan sarana angkutan lain
sebagai penggantinya, umpamanya : tenaga manusia,
hewan (kuda beban), perahu, sepeda dan pedati.
d) Perawatan Kesehatan.
(1) Peningkatan kemampuan perawatan kesehatan
perorangan. Harus diusahakan agar setiap anggota
mempunyai pengetahuan dan keahlian minimal untuk
dapat memelihara kesehatannya sendiri, membantu
dirinya sendiri bila dalam keadaan sakit / luka atau
membantu rekannya, pengetahuan dan keterampilan
mengenai PPPK harus dikuasai setiap anggota.
(2) Pengadaan alat medis dan bekal medis dengan
pemanfaatan sumber-sumber yang tersedia. Harus
diketahui dan dipelajari bahan alam apa yang dapat
dipakai untuk pembalut, pelekat dan alat medis lainnya,
94
demikian pula bahan alam sebagai pengganti obat-obatan
jadi.
(3) Pemanfaatan cara-cara pengobatan tradisionil.
Antara lain dapat dimanfaatkan hasil perkembangan dari
jamu.
e) Konstruksi. Pemanfaatan bahan-bahan sumber
kekayaan alam untuk pelaksanaan pekerjaaan konstruksi.
Dalam hal ini divisualisasikan bahwa pekerjaan konstruksi akan
lebih dititikberatkan pada penggunaan bahan seperti bambu,
batang kayu, rotan dan jenis daun-daunan tertentu.
c. Langkah-langkah Persiapan.
1) Untuk dapat melaksanakan logistik wilayah dalam rangka
mendukung operasi perlawanan wilayah, harus diadakan langkah-
langkah persiapan yang meliputi :
a) Persiapan jangka panjang
b) Persiapan jangka pendek
2) Persiapan jangka panjang bertitik berat pada investasi dibidang
manusiawi dan mencakup peningkatan kemampuan yang nantinya
berwujud pengetahuan, daya kreasi dan daya improvisasi. Dalam hal
ini, maka suatu penguasaan (dalam arti pengenalan/familiarisasi)
terhadap sumber-sumber kekayaan alam adalah mutlak. Disamping
itu persiapan jangka panjang meliputi pula tindakan-tindakan seperti
95
Preservasi dari materiil/ bahan yang akan digunakan sebagai logistik
wilayah, serta penentuan tempat-tempat atau titik-titik penyimpanan
dari materiil / bahan tersebut dan rute-rute pembekalan, melalui
kegiatan penelitian dan survei, disertai dengan evaluasi secara terus
menerus.
3) Persiapan jangka pendek lebih bersifat fisik, dan dimulai
menjelang perang.
4) Baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek, peranan
pembinaan teritorial melalui aparatur teritorial sangat menentukan.
39. Evaluasi.
a. Jelaskan apa yang dimaksud dengan logistik wilayah !
b. Jelaskan apa yang dimaksud dengan operasi Perlawanan Wilayah !
c. Bagaimana pengerahan logistik wilayah dalam operasi perlawanan
wilayah . Beri contoh dengan visualisasi !
d. Jelaskan secara singkat tentang pembinaan logistik wilayah !
e. Sebutkan dan jelaskan salah satu azas-azas permbinaan logistik
wilayah dalam rangka penggunaannya untuk kepentingan Operasi Militer !
96
BAB VIII
EVALUASI AKHIR PELAJARAN
(BUKAN NASKAH UJIAN)
40. Umum. Sebagaimana telah diuraikan maksud dan tujuan diberikannya
materi pelajaran Sisbinlog TNI AD. Perwira siswa sebagai kader pimpinan TNI AD
dimasa datang harus mengerti tentang sistem pembinaan logistik TNI AD. Tingkat
penyerapan perwira siswa terhadap seluruh materi pelajaran dapat diukur dengan
kemampuan para perwira siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam evaluasi
akhir pelajaran.
41. Pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan dalam evaluasi akhir
pelajaran sebagai berikut :
a. Mengapa faktor manusia itu penting dalam Sisbinlog TNI AD ?
b. Uraikan tentang penyelenggaraan pembinaan logistik TNI AD ?
c. Jelaskan tentang pola dukungan logistik dalam Sisbinlog TNI AD ?
d. Apa yang Pasis ketahui tentang Perencanaan, Program dan Anggaran
Logistik ?
e. Bagaimana susunan organisasi logistik TNI AD.
f. Jelaskan bagaimana sistem pengerahan logistik wilayah ditinjau dari
segi hukum / perundang-undangan yang berlaku !
97
BAB IX
PENUTUP
42. Demikian Naskah Sekolah Sementara ini disusun sebagai pegangan Perwira
Siswa Dikreg Seskoad dalam memahami MP. Sisbinlog. Demi kesempurnaan
naskah ini, maka masih diperlukan masukan berupa saran dan tanggapan dari
semua pihak. Naskah ini tentunya bersifat dinamis, masih dapat dikembangkan
seiring dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Pembangunan
TNI dimasa datang.
Top Related