Download - HUBUNGAN PENGAWASAN

HUBUNGAN PENGAWASAN

Oleh :KELOMPOK 6

Ella Alfianita 115030101111096Silvilia Agies V.P 115030107111085Ferina Safitri 115030107111103

Intan Nanda S. 115030101111084

Hendri Adji P. 115030100111051

George Zinsky P. 115030100111149Frisky Prakarsa K. 115030107111068

KELAS HJurusan Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Administrasi

Universitas Brawijaya Malang

DEFINISI PENGAWASAN

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses :Memonitor berbagai kegiatan untuk menjamin agar kegiatan tersebut dapat dicapai sesuai dengan rencanaMelakukan koreksi terhadap penyeimbangan yang signifikan

Unsur Fungsi Pengawasan

1. Adanya kegiatan mempengaruhi yang dilakukan oleh satu pihak kepada pihak yang lainnya sehingga pihak mempengaruhi dapat mempengaruhi perilaku pihak yang di pengaruhi.

2. Adanya tujuan dalam pengertian bahwa kegiatan mempengaruhi pihak lain itu dilakukan dengan maksud untuk mengarahkannya pada sasaran yang dikehendaki oleh pihak yang mempengaruhi

PROSES PENGAWASAN

1. Menentukan Standart Kinerja

2. pengukuran kinerja nyata dan membandingkannyadengan standar kinerja.

3. melakukan tindakan-tindakan untuk mengoreksi penyimpangan ataupun kekurangan yang dijumpai

untuk disesuaikan dengan standar yang telah ditetapkan.

Macam Pengawasan

1. PENGAWASANPREVENTIF

1. PENGAWASANPREVENTIF

2. PENGAWASANREPRESIF

2. PENGAWASANREPRESIF

Pengawasan ini dilakukan sebagai tindakan pencegahanagar supaya penyimpangan

atau kekurangan yang mungkin terjadi dapat dihindari. Untuk dapat

melakukan pengawasan semacam ini diperlukan

“ Early Warning System” (Pengawasan sebelum terjadi penyimpangan)

Pengawasan ini dilakukan terhadap kegiatan yang dilakukan setelah

terjadi penyimpangan atau kekurangan dari strandart yang telahditetapkan. Cara pengawasan inipuntetap bermanfaat untuk dilakukan

karena tanpa adanya kegiatan pengawasan akan sukar diketahui

adanya penyimpangan atau kekurangan atas standar yang

Ditetapkan.(Pengawasan setelah terjadi

penyimpangan)

Pengawasan Birokratik

Menunjukkan perilaku yang diharapkan dan memenuhi standart kinerja yang diterapkan, dan berpijak pada mekanisme administratif dan hierarkhi seperti Undang-undang, Peraturan, Prosedur, kebijakan, standarisasi kegiatan, deskripsi pekerjaan yang jelas, anggaran dan Lain sebagainya

Hubungan Kewenangan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan

Kewenangan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan NasionalNational

GovernmentNational

Government

Presiden Mempunyai Wewenang Penuh Untuk

Mengawasi Penyelenggaraan Pemerintahan Nasional

Namun tidak mungkin seluruh pengawasan dilakukan sendiri oleh

presiden Dibantu oleh Organ Pemerintahan lainnya seperti para menteri ,

Gubernur, Bupati/Walikota

Dibantu oleh Organ Pemerintahan lainnya seperti para menteri ,

Gubernur, Bupati/Walikota Dan sebagai upaya checks and

balances, ada juga lembaga negara yang mengontrol/mengawasi kinerja penyelenggara pemerintahan yaitu

DPR, BPK, dan KPK


Pemerintahan Regional ( Provinsi )Regional

Government

Gubernur Mempunyai Wewenang Penuh Untuk Mengawasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Regional ( Provinsi )

Dalam hal ini, Gubernur juga tidak mungkin

melakukan pengawasan secara sendirinya

Dalam hal ini, Gubernur juga tidak mungkin

melakukan pengawasan secara sendirinya

Dibantu oleh Organ Pemerintahan

dibawahnya seperti Bupati/Walikota

Dibantu oleh Organ Pemerintahan

dibawahnya seperti Bupati/Walikota Dan sebagai upaya checks and

balances, ada juga lembaga negara yang mengontrol /mengawasi kinerja

penyelenggara pemerintahan Provinsi yaitu DPRD

Dan sebagai upaya checks and balances, ada juga lembaga negara yang mengontrol /mengawasi kinerja

penyelenggara pemerintahan Provinsi yaitu DPRD


Pemerintahan Lokal ( Kab/Kota )Local

Government

Bupati/Walikota Mempunyai Wewenang Penuh Untuk

Mengawasi Penyelenggaraan Pemerintahan Lokal ( Kab/Kota )

Dalam hal ini, Bupati/Walikota juga

tidak mungkin melakukan pengawasan

secara sendirinya Dibantu oleh Organ Pemerintahan

dibawahnya seperti Lurah atau Camat Dan sebagai upaya checks and

balances, ada juga lembaga negara yang mengontrol /mengawasi kinerja

penyelenggara pemerintahan Kab/Kota yaitu DPRD

KESIMPULAN

Secara keseluruhan menjelaskan tentang Pengawasan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Pusat maupun daerah. Dalam hal ini ada dua sifat pengawasan yaitu Pengawasan Preventif dan Pengawasan Represif. Pengawasan Preventif dilakukan sebagai tindakan pencegahan agar supaya penyimpangan atau kekurangan yang mungkin terjadi dapat dihindari. Sedangkan Pengawasan Represif dilakukan dilakukan terhadap kegiatan yang dilakukan setelah terjadinya penyimpangan atau kekurangan dari standar yang telah ditetapkan.

Dalam hal pengawasan terhadap penyelenggaran pemerintah pusat maupun daerah menggunakan pengawasan yang lebih berfokus kepada mekanisme administratif dan hirarki seperti berbagai undang-undang, peraturan, prosedur, kebijakan, standarisasi kegiatan, deskripsi pekerjaan yang jelas, dan anggaran untuk menjamin agar pekerja ( pejabat ) yang diawasi sejauh mungkin selalu menunjukkan perilaku yang diharapkan dan memenuhi standar kinerja yang ditetapkan.