Inkuiri Nasional Komnas HAMtentang

Hak-hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya

di Kawasan Hutan

Paska Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2102

Sandra Moniaga13 Mei 2014

Isi keputusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 (dibacakan pada 16 Mei 2013)

Kedudukan masyarakat adat dan hak-haknya dalam hukum negara

Implikasi Keputusan MK pada hak-hak masyarakat adat atas wilayah adatnya termasuk “hutan”nya

Komnas HAM: mandat dan fungsi Inkuiri Nasional: ruang lingkup dan alasan Inkuiri Nasional ttg Hak-hak Masyarakat

Adat di Kawasan Hutan: latar belakang dan rencana kegiatan

Keputusan MK No. 35/PUU-X/2012

Menyatakan:1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;

1.1. Kata ―negara‖ dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1.2. Kata ―negara‖ dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dimaksud menjadi “Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”;

dstnya

(2) Menolak permohonan perubahan/pembatalan Pasal 67:

1. Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak: melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan

hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan; melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat

yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan

kesejahteraannya.

2. Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

3. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Kedudukan hak-hak masyarakat adat dalam hukum negara

Periode Pemerintah Kolonial Hindia Belanda 1870 - 1942◦ Domein verklaring dalam Agrarisch Wet: awal “land grabbing”◦ Penetapan kawasan hutan

Periode Pemerintah Kolonial Militer Jepang 1942-1945◦ Dorongan untuk “reclaiming” (tanam padi, kapas dan

jarak/jathropa) tanpa didukung legalisasi – di Jawa Periode Pemerintah Orde Baru 1965-1998

◦ Melanjutkan kebijakan Pemerintah Kolonial Belanda, mengabaikan kebijakan tak tertulis Pemerintah Kolonial Jepang

◦ Menyatakan secara sepihak 143 juta ha wilayah daratan RI sebagai kawasan hutan (negara).

◦ Peraturan perUUan yang tumpang tindih: UU No. 5/1960 ttg Pokok-pokok Agraria, UU No. 5/1967 ttg Pokok-pokok Kehutanan, UU No. 11/1967 ttg Pokok-pokok Pertambangan

Periode 1998 – sekarang◦ Penggantian UU Kehutanan: tidak mengoreksi kebijakan

masa lalu yang menimbulkan konflik dan melanggar hak-hak asasi manusia

◦ Pembaruan UU sudah mengakui hak-hak masyarakat adat: UU No. 39/1999 ttg Hak-hak Asasi Manusia UU No. 7/2004 ttg Sumber Daya Air UU No. 18/2004 ttg Perkebunan UU No. 27/2007 ttg Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil UU No. 32/2009 ttg Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup Keputusan MK ttg UU No. 41/1999 ttg Kehutanan

◦ Disisi lain: kesadaran akan hak dari masyarakat meningkat sehingga banyak upaya ‘reclaiming’ dilakukan baik secara damai maupun dengan kekerasan, dan banyak juga “free riders” atau penunggang bebas dari kalangan spekulan tanah, calo dll yang memanfaatkan kondisi saat ini sehingga menambah kerumitan konflik.

Implikasi Hukum Keputusan MK pada hak-hak masyarakat adat atas wilayah adatnya termasuk “hutan”nya

UU 41/99 sebelum keputusan MK: “Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat” Keputusan MK: “Hutan adat adalah hutan

yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”

Negara ‘akhirnya’ mengakui bahwa hutan adat adalah bagian dari wilayah masyarakat hukum adat dan BUKAN bagian dari hutan negara

Artinya sekarang:◦ Kawasan hutan terdiri dari:

hutan negara hutan hak (hutan-hutan milik pribadi dan hutan adat)

◦ Keputusan MK ini menjadi dasar untuk pengembalian/restitusi hak-hak masyarakat adat atas hutan adatnya (atau keseluruhan wilayah adatnya?)

◦ Namun, karena pasal 67 ttg Masyarakat Hukum Adat termasuk ttg “pengukuhan keberadan Masy Hukum Adat” dan pasal-pasal lainnya tetap berlaku, maka pengukuhan keberadaan masyarakat hukum adat dan hutan adat harus sesuai dengan peraturan perUUan yang berlaku:

Pengakuan “hutan adat “: Peluang atau Ancaman?

Setelah berjuang sejak jaman penjajahan Hindia Belanda, akhirnya Negara mengakui hutan adat sebagai bagian dari Wilayah Masyarakat Hukum Adat

Masalahnya: sebagian wilayah adat (dan hutan adat) sudah ‘terlanjur’ diakui

oleh Negara sebagai kawasan hutan negara. Sebagian sudah diberikan kepada perusahaan-perusahaan (HPH, HTI, pertambangan dll), taman nasional dll…

Sebagian masyarakat adat belum terorganisir (belum kuat)Ada pihak-pihak yang sering memanfaatkan segala peluang

untuk mengeksploitasi sumber daya alamSikap pemerintah thd masyarakat adat beragam dan tidak ada

upaya serius untuk mengembankan kebijakan pemerintah yang komprehensif:Berdampak pada lambannya proses penyusunan peraturan

pemerintah, sk menteri dll

KOMNAS HAMLembaga Mandiri, yang

kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya, yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia

Komnas HAM bertujuan (Pasal 75 UU 39/1999):

mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; dan

meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Kewajiban Negara dalam Konstitusi dan Hukum HAM Internasional

Konstitusi mengatur mengenai kewajiban negara dalam Hak Asasi Manusia, yaitu :

1. Perlindungan;2. Pemajuan;3. Penegakan; dan4. Pemenuhan

Dalam hukum internasional Hak Asasi Manusia, negara memiliki tiga jenis kewajiban dalam pelaksanaan Hak Asasi Manusia:5. Penghormatan (kewajiban untuk menghormati Hak Asasi

Manusia/to respect);6. Perlindungan (kewajiban untuk melindungi Hak Asasi

Manusia/to protect);7. Pemenuhan (kewajiban untuk memenuhi Hak Asasi

Manusia/to fulfill).

Inkuiri nasioal(National Inquiry)

Suatu investigasi terhadap masalah Hak Asasi Manusia yang sistematis (bukan kasus per kasus) di mana masyarakat umum diundang untuk turut serta;

Dilakukan sebagai bagian dari kegiatan untuk memenuhi mandat dengan cara transparan dan melibatkan publik;

Mencakup bukti publik dari para saksi dan ahli dan diarahkan menuju investigasi pola sistemik pelanggaran HAM serta identifikasi rekomendasi penyelesaian masalah tsb.

Apa yang dimaksud dengan Inkuiri Nasional

Sejumlah besar pengaduan individu/masyarakat dapat diatas dengan cara yang proaktif dan hemat biaya

Proses penyusunan kerangka acuan dilaksanakan melalui seri konsultasi dengan ornop dll

Penyelenggaran Dengar Kesaksian secara terbuka – pendidikan publik

Dapat mengatasi secara efektif pelanggaran HAM yang sistematis

Proses Inkuiri secara nasional memungkinkan Komnas dalam memberikan saran-saran pembaruan kebijakan yang responsif

Mengapa memilih Inkuiri Publik?

Memberikan kesempatan kepada para pengambil kebijakan (politisi, birokrat dll) untuk menyampaikan pandangan2 mereka secara terbuka

Proses public hearing (dengar kesaksian) dapat menjadi sarana pendidikan publik yang efektif ttg beberapa prinsip HAM (ketidakterpisahan dll)

Proses inkuiri nasional dapat langsung menerapkan prinsip2 perjanjian HAM dan instrumen HAM internasional sebagai tolak ukur dalam mengkaji hukum dan kebijakan nasional

Kesadaran masyarakat dan tekanan publik yang dihasilkan oleh proses Inkuiri Nasional yang dipublikasikan dengan baik memungkinkan rekomendasi utk perubahan hukum dan kebijakan dapat diterima para legislator dan pembuat kebijakan publik lainnya

Inkuiri Nasional ttg Hak-hak Masyarakat Adat di

Kawasan Hutan:

latar belakang dan rencana kegiatan

Ketergantungan terhadap sumber daya hutan 31.957 desa berada di dalam dan sekitar kawasan hutan

& 71.06% bergantung kawasan hutan Konflik pengambilalihan lahan atas tanah adat

Sistematik: dilegitimasi kebijakan (sk menteri penunjukan/penetapan kawasan hutan dan perijinan)

Massive: melibatkan banyak korban Aktor yang diduga melakukan pelanggaran HAM:

Pemerintah (Kementerian Kehutanan), korporasi kehutanan, pertambangan, kepolisian dll

Latar Belakang

Klaim-klaim tumpang tindih masy. hukum adat di sektor kehutanan◦ 126, 8 juta hektar kawasan hutan dengan rincian

hutan konservasi (23,2 juta), hutan lindung (32,4 juta), hutan produksi terbatas (21,6 juta), hutan produksi (35,6 juta), hutan produksi konversi (14 juta)

◦ Merugikan masyarakat adat Perampasan wilayah-wilayah adat dengan klaim sepihak

negara yang menetapkan wilayah tersebut sebagai hutan negara

Penerbitan ijin untuk pihak ketiga di “hutan negara’ yang belum diverifikasi

Pasal 50 UU No.41/1999 melarang sejumlah kegiatan pertanian

Latar Belakang

Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat terkait wilayah adatnya (UU 39/1999) Hak untuk hidup (pasal 9) Hak atas kesejahteraan (pasal 36 dan 38) Hak atas rasa aman (pasal 9, 29, 33) Hak atas pekerjaan Hak atas pangan Hak atas lingkungan (pasal 9)

Kewajiban dan tanggung jawab Negara

Latar Belakang

Tujuan: Menyelidiki pelanggaran HAM tentang masyarakat

adat di kawasan hutan Menganalisa penyebab utama terjadinya pola

pelanggaran HAM Memberikan informasi kepada pemerintah dan

melakukan penyadaran kepada publik Memberikan edukasi untuk peningkatan

pemahaman mengenai HAM dan komitmen demi kepatuhan terhadap HAM yang lebih baik

Menyusun rekomendasi bagi tindakan pemulihan/restitusi atas pola pelanggaran HAM & mencegah pelenggaran HAM serupa di masa datang

Inkuiri Nasional : Hak Masyarakat Adat di Kawasan Hutan

Pengumpulan data (melengkapi data kasus dan mengembangkan data base kasus-kasus)

Launching pada 20 Mei 2014 Verifikasi data dalam stakeholders meeting &

pertemuan dengan tim lokal Pelaksanaan publik hearing di tujuh wilayah dan 1

tingkat nasional (Sumatera (Sumut), Jawa (Banten) , Bali Nusa (NTB), Sulawesi (Sulteng), Kalimantan (Kalbar), Maluku (Pulau Buru), Papua) Satu wilayah membahas minimal 6 kasus dengan 12 saksi

korban Melibatkan saksi yang diadukan, saksi ahli dari akademisi,

pemuka masyarakat dan pendamping korban Format terbuka dan tertutup di hadapan komisi inquiry

Inkuiri Nasional : Hak Masyarakat Adat di Kawasan Hutan

Stake holdersM

eeting

Alur Kerja

Pengumpul-an Data

Public Hearin

g

Penyusunan Laporan dan Publikasi

Sosiialisasi & Kampanye

Rekomendasi Kebijakan

Pengumpulan data : April –September 2014 Stakeholders meeting: Mei 2014 Pra-public hearing (pemantauan di 7 wilayah): Mei –

Juni 2014 Public hearing (7 wilayah dan nasional): Juni –

September 2014 Sosialisasi, pendidikan dan kampanye (kick off): Mei

– September 2014 Pelaporan dan rekomendasi: Juni – September 2014 Follow up dan rekomendasi: Oktober

Disaion road map kasus: penyusunan peraturan baru dan pengalokasian anggaran oleh pemerintah

Jadwal kegiatan (tentatif)

25