AKUNTANSI
BERBASIS AKRUAL:
ISU DAN PRAKTIK
INTERNASIONAL
Mata Kuliah
Seminar Akuntansi Pemerintahan
Kelas VII-A
Program Diploma 4 Star
Sekolah Tinggi Akuntansi Negara
2014
KELOMPOK 3
Ahmad Saifullah Kamaludin (3)
Dody Mardiansyah (9)
Juli Sarwanto (15)
Muh. Arhadi Yunior La Tenriganka (21)
Ri Ulfa Aisyi (27)
Triadika Nugraha (33)
Abstrak
Tujuan pembuatan papper ini adalah untuk mengetahui isu terkini dan penerapan
akuntansi akrual di negara lain. Untuk itu Penulis menggunakan metode studi kepustakaan
yang didapat dari berbagai media elektronik ataupun buku-buku litelatur yang terkait.
Sehingga hasil dari papper ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan komparasi
penerapan basis akuntansi di negara lain sehingga kita bisa menerapkan strategi
pengimplementasian akuntansi akrual yang paling realistis pada Pemerintah Indonesia.
Kata kunci: akuntansi akrual di indonesia
I. PENDAHULUAN
Tahun 2015 merupakan tahun bersejarah bagi negara Indonesia karena pemerintah
Indonesia akan menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual sesuai
dengan PP 71 Tahun 2010. Pemerintah Indonesia sudah sejak lama merencanakan
penggunaan SAP berbasis akrual tersebut. Dimulai pada tahun 2003 dengan dikeluarkannya
UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara yang mengharuskan reformasi dari proses perencanaan,
pelaksanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. Hal tersebut menjadi awal mula
pelaksanaan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.
Dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 dinyatakan bahwa basis akrual digunakan untuk
pengakuan pendapatan laporan operasional, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas dana.
Tetapi, untuk penganggaran, basis yang dipergunakan tetap basis kas, sehingga laporan
realisasi anggaran disusun berdasarkan basis kas. Dengan adanya penerapan basis akrual ini,
perubahan mendasar dari perubahan basis akuntansi adalah dihasilkannya Laporan
Operasional. Laporan ini merupakan laporan yang memuat besarnya pendapatan yang
dihasilkan Pemerintah dari sumber daya yang tersedia dan disandingkan (matching) dengan
besarnya beban yang ditanggung Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan.
Penerapan akuntansi akrual di negara lain dapat dijadikan acuan bagi Pemerintah
Indonesia dalam menerapkan akuntansi akrual. Pemerintah indonesia dapat mencari solusi
yang tepat atas hambatan-hambatan yang bisanya timbul dalam penerapan akuntansi
2 III. PEMBAHASAN |
berbasis akrual di negara lain. Sehingga resiko kegagalan dalam penerapan akuntansi akrual
di Indonesia dapat diminimalkan
A. Maksud dan Tujuan
Tujuan dari penyusunan tulisan ini secara ringkas dijabarkan sebagai berikut:
1. Mengetahui isu akuntansi akrual di negara-negara lain.
2. Membandingkan penerapan basis akuntansi di negara-negara anggota OECD
3. Mengetahui alasan terjadinya trend ke penerapan akuntansi akrual.
4. Mengetahui strategi penerapan akuntansi akrual secara best practice.
5. Mengetahui strategi penerapan yang paling realistis untuk Pemerintah Indonesia
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas, dapat kami sampaikan rumusan masalah yang akan di bahas
antara lain:
1. Mengapa banyak negara lain yang menggunakan basis akrual?
2. Hambatan yang akan dihadapi pemerintah Indonesia dalam penerapan akuntansi
berbasis akrual.
II. LANDASAN TEORI
a. Akuntansi Akrual
Akuntansi Akrual mengacu pada sistem akuntansi yang menggunakan basis
pengakuan transaksi akrual. Secara umum dalam Akuntansi, kita mengenal 2 basis
pengakuan yaitu: yaitu basis akrual dan basis kas.
Menurut Kerangka Konseptual SAK dengan penggunaan basis atau dasar Akrual,
maka pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (dan bukan pada saat
kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan dicatat dalam catatan akuntansi serta
dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan keuangan
yang-disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi
masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas tetapi juga kewajiban
pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang merepresentasikan kas yang akan
diterima di masa depan. Oleh karena itu laporan keuangan menyediakan jenis informasi
3 III. PEMBAHASAN |
transaksi masa lalu dan peristiwa lainnya yang paling berguna bagi pemakai dalam
pengambilan keputusan ekonomi.
b. Akuntansi Sektor Publik
Akuntansi sektor publik atau dapat juga disebut akuntansi pemerintah adalah
akuntansi yang digunakan oleh pemerintah dalam pencatatan dan pelaporan keuangannya.
Secara umum perbedaan mendasar antara akuntansi sektor publik dengan akuntansi sektor
privat atau swasta adalah adanya proses penganggaran yang pasti muncul dalam sektor
publik yang harus dilaporkan. Pada sektor privat proses penganggaran ini tidaklah menjadi
suatu wajib di laporkan kepada pihak eksternal. Proses penganggaran hanya menjadi ranah
manajer dan pemegang saham, pihak eksternal dalam hal ini debitor dan investor hanya
ingin mengetahui kemampuan dan perkembangan finansial perusahaan privat.
Hal ini berbeda dengan sektor publik. Dalam sektor publik salah satu hal penting dari
laporan keuangan pemerintah adalah adanya laporan penganggaran. Laporan penganggaran
sangat penting karena penganggaran merupakan salah satu alat check and balances antara
legislatif dan eksekutif. Di Indonesia sendiri saja, terdapat Laporan Relisasi Anggaran,
dimana laporan tersebut merupakan laporan atas realiasi anggaran yang disepakati antara
pemerintah dengan DPR. Laporan tersebut bersifat kas basis dan tidak dapat tidak tetap
harus tersedia dan dibuat oleh pemerintah dalam rangka akuntabilitas pelaksanaan
anggaran yang disetujui bersama pada awal tahun anggaran.
c. Akuntansi Akrual dalam Akuntansi Pemerintahan
Tidak seperti sektor privat yang seluruhnya sepakat menggunakan akuntansi akrual,
sektor pemerintah tidak, atau mungkin belum, keseluruhannya menggunakan Akuntansi
Akrual. Alasan perbedaan ini pun berbagai macam, mulai dari kebijakan tiap negara yang
berbeda, hingga perbedaan sistem pemerintahan dan ketiadaan kebutuhan untuk
memperbandingkan laporan antar negara menjadi alasan.
Indonesia sendiri telah mencanangkan penggunaan Akuntansi Kas yang pada
akhirnya mengarah pada akuntansi akrual sejak terjadinya Reformasi pada tahun 1998
hingga 2004. Harun et al, (2012) menjelaskan mengenai perkembangan pelaporan keuangan
sektor publik bahwa :
4 III. PEMBAHASAN |
In the Indonesian public sector, such reforms have resulted in movements to
decentralize local government management and to “improve” the quality of public
sector reporting. In accordance with statutory law approved after 1998, changes were
made to the role of Central Government in creating greater independence for its
members and in requiring reports that are in accordance with internationally-inspired
accounting standards. Many of the government’s initiatives appeared to draw from
the International Monetary Fund (IMF), the Asian Development Bank (ADB, 2001) and
the World Bank as guidance for policies designed to achieve better governance and
transparency (Nasution, 2008).
These reforms were undertaken by a number of post-Suharto administrations including
those led by Presidents B.J. Habibie (1998-1998), Abdurrahman Wahid (1999-2001),
Megawati Sukarnoputri (2001-2004) and Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2009,
2009-2011). Under the banner of conducting meaningful change, public budgeting and
operational outcomes are now reported, scrutinized and audited in accordance with
the managerial practices similar to those used by the private sector. The adoption of
the accrual accounting system (AAS) in the Indonesian public sector is thus part of an
international trend at the time to ensure that public officials are held to account and
that public money is used efficiently and effectively (Alam, 1997; Guthrie, 1998; Ryan,
1999; Saleh and Pendlebury, 2006).
Atau dengan kata lain, rencana implementasi akuntansi akrual ini didorong oleh
perubahan peran pemerintah pusat pada saat reformasi. Reformasi dari segi pengelolaan
keuangan ini sudah di canangkan mulai dari presiden B.J. Habibie hingga Susilo Bambang
Yudhoyono. Anggaran dan realisasi keuangan pemerintah mulai dilaporkan, dan diaudit
seperti sektor privat.
Terdapat beberapa keuntungan dalam menggunakan akuntansi akrual apabila
dibandingkan akuntansi kas baik dalam sektor public maupun sektor privat. Keuntungan-
keuntungan penggunaan basis akrual seperti dikemukakan oleh International Public Sector
Accounting Standards Board (IPSASB), 2011, dilihat dari laporan keuangan dengan basis
akrual dapat:
- Menilai akuntabilitas untuk semua sumber daya yang dikelola entitas dan penggunaan
sumberdaya tersebut.
- Menilai posisi keuangan , kinerja keuangan, dan arus kas entitas; dan
5 III. PEMBAHASAN |
- Membuat keputusan terkait penyediaan sumber daya untuk dan atau melaksanakan
bisnis bersama entitas.
Secara lebih jauh, pelaporan dalam basis akrual juga:
- Menunjukkan bagaimana entitas mendanai aktivitas dan memenuhi kebutuhan kasnya
- Memberi kemampuan pada pengguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas dalam
mendanai aktivitasnya dan untuk memenuhi hutang dan kewajiban lainnya
- Menunjukkan posisi keuangan dari entitas dan perubahan posisi keuangan
- Memberi entitas kesempatan untuk mempertontonkan kesuksesan manajemen dalam
mengelola sumber daya; dan
- Berguna untuk mengevaluasi kinerja entitas dalam konteks biaya pelayanan, efisiensi,
dan ketercapaian tujuannya.
Terkait dengan sektor publik, salah satu keuntungan terbesar dalam penggunaan
basis akrual apabila dibandingkan dengan kas, muncul dalam konteks pengelolaan aset dan
kewajiban (baca: hutang). Akuntansi berbasis akrual memaksa entitas untuk membuat
catatan yang lengkap mengenai aset dan kewajiban yang dimiliki. Hal ini mendorong
manajemen aset yang lebih baik, termasuk maintenance yang lebih baik, kebijakan
penggantian aset yang lebih tepat, identifikasi dan penghapusan aset berlebih, dan
manajemen risiko yang lebih baik terkait dengan fluktuasi nilai kewajiban akibat perubahan
kurs. Identifikasi aset dan pengakuan atas depresiasi dan amortisasi juga berpengaruh pada
manajemen dalam menggunakan aset tetap dalam menyediakan pelayanannya, menghitung
biaya pelayanan (apabila dimungkinkan), dan mendorong manajemen untuk mencari cara
yang lebih baik dalam mengelola biaya dalam memberikan pelayanan.
Meskipun dengan keuntungan-keuntungan tersebut diatas, masih terdapat keraguan
dari berbagai pihak dalam konvergensi dari akuntansi kas ke arah akuntansi akrual di sektor
pemerintah ini. Beberapa pendapat menyatakan dan malah membuktikan secara empiris
betapa pentingnya informasi kas basis dalam pengelolaan sumberdaya dan konsumsi bagi
sebagian besar pengguna eksternal (Pessina Stecoolini, 2003 dalam Deaconu et al., 2011)
6 III. PEMBAHASAN |
III. PEMBAHASAN
A. Isu Akuntansi Akrual Di Negara-Negara OECD
Akuntansi basis kas dan akrual merupakan dua titik ujung dari sebuah spektrum basis
akuntansi dan anggaran yang mungkin untuk diterapkan. Basis kas pada awalnya telah
diterapkan secara tradisional di berbagai negara untuk aktivitas sektor publik. Namun, pada
awal tahun 1990-an telah muncul laporan keuangan dan anggaran berbasis akrual yang
pertama kalinya di dunia yaitu di New Zealand. Kemudian dalam perkembangan satu
dekade berikutnya, telah terjadi perubahan besar dalam penggunaan basis akuntansi dari
basis kas menuju/menjadi basis akrual di negara-negara anggota OECD (Organisation for
Economic Co-operation and Development) meskipun masih terdapat perbedaan derajat
akrual-nya diantara negara-negara tersebut.
Saat ini, negara-negara yang tergabung dalam OECD terdiri dari 34 anggota terdiri
dari:
1 Australia 10 France 19 Korea 28 Slovenia2 Austria 11 Germany 20 Luxembourg 29 Spain3 Belgium 12 Greece 21 Mexico 30 Sweden4 Canada 13 Hungary 22 Netherlands 31 Switzerland5 Chile 14 Iceland 23 New Zealand 32 Turkey6 Czech Republic 15 Ireland 24 Norway 33 United Kingdom7 Denmark 16 Israël 25 Poland 34 United States8 Estonia 17 Italy 26 Portugal9 Finland 18 Japan 27 Slovak Republic
Pada prakteknya, pelaksanaan sistem akuntansi berbasis akrual di sektor publik tidak
selalu berjalan mudah, dikarenakan salah satu alasannya adalah berbedanya karakteristik
lingkungan sektor publik dibandingkan dengan sektor bisnis yang dalam prakteknya
senantiasa sangat familiar dengan sistem tersebut.
Perkembangan Penerapan Akuntansi dan Penganggaran berbasis akrual di negara-negara
anggota OECD hingga tahun 2014 digambarkan sebagai berikut:
7 III. PEMBAHASAN |
a. Penerapan basis akrual dalam laporan keuangan
No. Nama Negara Full Accrual
Transisi
menuju
akrual
Basis Kas Keterangan
1 Australia V
2 Kanada V
3 Chile V
4 Estonia V
5 Finlandia V
6 Hungaria V
7 Korea V
8 Latvia V
9 New Zealand V
10 Polandia V
11 Swedia V
12 Turki V
13 Inggris V
14 Amerika Serikat V
15 Austria V kecuali dana pensiun
16 Belgia V kecuali dana pensiun
17 Ceko V kecuali dana pensiun
18 Denmark V kecuali dana pensiun
19 Perancis V kecuali dana pensiun
20 Lituania V kecuali dana pensiun
21 Slovakia V kecuali dana pensiun
22 Swiss V kecuali dana pensiun
23 Islandia V kecuali depresiasi aset
24 Brazil V
25 China V
26 Jerman V
27 Yunani V ESA95
8 III. PEMBAHASAN |
28 Irlandia V Didukung informasi akrual
29 Israel V
30 Itali V Didukung informasi akrual
31 Jepang V Accrual basis statement also
32 Luxemburg V ESA95
33 Meksiko V
34 Belanda V Agency reporting on accruals
35 Norwegia V Didukung informasi akrual
36 Portugal V Agency reporting on accruals
37 Slovenia V
38 Spanyol V
b. Penerapan Anggaran berbasis Akrual
No. NegaraFull
Accrual
Transisi
menuju akrual
Full
CashKeterangan
1 Australia V
2 New zealand V
3 Inggris V
4 Austria V Kecuali dana pensiun
5 Belgia V Kecuali dana pensiun
6 Denmark V Kecuali dana pensiun
7 Swiss V Kecuali dana pensiun
8 Chile Kecuali depresiasi aset
9 Denmark V
10 Islandia V
11 Brazil V
12 Kanada V
13 China V
14 Ceko V
15 Perancis V
16 Jerman V
17 Yunani V
18 Hungaria V
9 III. PEMBAHASAN |
No. NegaraFull
Accrual
Transisi
menuju akrual
Full
CashKeterangan
19 Irlandia V
20 Israel V
21 Jepang V
22 Korea V
23 Latvia V
24 Lituania V
25 Luksemburg V
26 Meksiko V
27 Belanda V
28 Polandia V
29 Portugal V
30 Slovakia V
31 Slovenia V
32 Spanyol V
33 Turki V
34 Estonia V Transisi ke akrual
35 Finlandia V Beberapa telah akrual
36 Itali V Didukung informasi akrual
37 Norwegia V Didukung informasi akrual
38 Swedia V Sedang berjalan menuju akrual
39 Amerika V Utang dan garansi akrual
Sumber: presentasi Jon R. Blondal dalam “14th Annual OECD Accruals Symposium, Paris 3 Maret 2014”
B. Komparasi Penerapan Basis Akuntansi di Negara-Negara Anggota OECD
10 III. PEMBAHASAN |
1. Rumania
Proses Transisi Akuntansi
Hingga tahun 2000, sistem akuntansi sektor publik di Rumania masih menggunakan
basis kas, di mana di tingkat institusi lokal ditandai oleh adanya kesalahpahaman
penggunaan istilah beban dan biaya, pendapatan dan arus masuk kas, skill aparatur
yang rendah dan aktivitas yang terlalu terstandarisasi. Proses transisi sistem akuntansi
di Rumania melibatkan beberapa penyesuaian yang meliputi:
a. Penggunaan dasar akrual untuk persediaan, piutang (pajak, kontribusi sosial dan
bunga) dan hutang. Hal ini diperlukan untuk mengetahui besarnya beban pada
periode tertentu di luar biaya yang benar-benar dikeluarkan.
b. Penggunaan metode Full Depreciation pada aktiva tetap. Hal ini diperlukan untuk
melakukan pembebanan biaya terhadap aktivitas yang melibatkan penggunaan,
konsumsi dan keusangan aktiva tetap, yang kadang merupakan komponen biaya
yang signifikan bagi aktivitas sektor publik yang bersifat capital intensive.
c. Pengukuran normal profit yang melibatkan biaya modal (cost of capital). Hal ini
diperlukan untuk mengetahui besarnya return on investment dalam penggunaan
dana fixed dan working capital.
d. Revaluasi aset yang memperhitungkan inflasi. Hal ini diperlukan untuk
mengetahui besarnya nilai sekarang dari aset dan besarnya nilai sekarang dari
penyusutan aktiva tetap. Hal ini juga mempengaruhi proses penghitungan nilai
return on investment jika diungkap sebagai prosentase atas biaya riil (atau juga
opportunity cost) dari modal.
Dalam hal peraturan perundangan, proses transisi dilakukan dengan mengadopsi
European Directives no. 4 dan no. 7, European Accounting System (ESA 95) dan
International Accounting Standards for the Public Sector (IPSAS). Hal ini dilakukan
secara bertahap dengan dikeluarkannya peraturan-peraturan selama 5 tahun terakhir
sebagai berikut:
- OMFP 1792/2002 tentang Pengesahan, Pencairan, Permintaan dan Pembayaran
Belanja Institusi Publik (empat tahap realisasi anggaran).
- OG no 81/2003 tentang Revaluasi dan Penyusutan Aktiva Tetap.
- OMFP no 520/2003 tentang Pengorganisasian dan Pencatatan Akuntansi dari
Anggaran Penerimaan.
11 III. PEMBAHASAN |
- OMFP no 1025/2005 tentang Klasifikasi Anggaran.
Dalam Sistem Akuntansi Sektor Publik yang baru, yang menggunakan basis akrual,
ketentuan dalam IPSAS no 1 tentang Pelaporan Keuangan diadopsi secara penuh.
Permasalahan terkait transisi
Permasalahan penerapan basis akrual sebagai berikut:
a) Sebanyak 73% dari para aparatur pelaksana tidak berpengalaman dalam
pengaplikasian sistem akuntasi dengan menggunakan dasar akrual.
b) Sebanyak 81% dari para aparatur pelaksana tidak mengetahui dan berpengalaman
mengenai sistem akuntansi double entry.
c) Sebanyak 80% dari para aparatur pelaksana menyatakan lebih menyukai sistem
akuntasi dengan dasar kas, dengan argument lebih murah dan sederhana.
d) Hampir semua aparatur pelaksana sependapat bahwa sistem akuntasi yang baru
(dasar akrual) dan laporan keuangan yang dihasilkan lebih komplek dibanding
sistem akuntasi dengan dasar kas.
e) Mengenai kesiapan sistem Informasi dan Teknologi (IT), hampir semua aparatur
pelaksana berpendapat bahwa sistem IT yang sekarang masih belum mencukupi
untuk memenuhi kebutuhan sistem akuntansi yang baru.
f) Mengenai penilaian aset, sebanyak 65% dari responden mengalami kesulitan
dalam memisahkan antara aset publik dan aset swasta, demikian juga dalam hal
pemberlakukan penyusutan aktiva tetap
g) Mengenai keuntungan dari sistem akuntansi yang baru, sebanyak 37% dari
aparatur menganggap bahwa mereka melakukannya hanya karena mereka
diharuskan tanpa peduli apa kelebihannya.
h) Mengenai biaya/resiko dari perpindahan ke sistem akuntansi akrual, sebagian
besar yang disebutkan antara lain: pelatihan untuk para aparatur, pelatihan
mengenai sistem IT yang digunakan, penyesuaian pada sistem IT, penyesuaian
pada kerangka hukum, modifikasi pada arus informasi yang dihasilkan.
2. Perancis
Proses Transisi Akuntansi
Perancis adalah salah satu negara yang telah mengadopsi basis akrual dalam laporan
keuangannya. Proses perubahan basis akuntansi pada laporan keuangan pemerintah
12 III. PEMBAHASAN |
Perancis telah dirintis sejak awal tahun 1980an. Diawali dengan Local Government Act
tahun 1982 dimana pemerintah lokal di Perancis diberikan otonomi dan kewenangan
yang lebih luas dibanding sebelumnya. Untuk itu dirasa perlu dibuat sebuah kerangka
pelaporan yang baru untuk mengakomodasi hal tersebut.
Di tahun yang sama, otoritas badan akuntansi Perancis mempublikasikan
Chart of Account di Perancis yang menjadi kerangka acuan akuntansi sektor swasta.
Sejak tahun itu juga, Direktorat Jenderal Akuntansi Perancis melaksanakan proses
reorganisasi terhadap kerangka akuntansi semua sektor publik. Selain itu, sistem
manajemen publik kemudian juga direformasi untuk menyatukan metode pencatatan
transaksi untuk menyediakan informasi penganggaran dan akuntansi. Di Perancis,
sistem ini dikenal dengan istilah monist system. Sistem tersebut didasarkan pada
kepatuhan atas prinsip dan aturan chart of account yang digunakan oleh perusahaan
sektor swasta di Perancis yang didasarkan pada prinsip-prinsip seperti faithful
representation, comparability, going concern, true and fair presentation, prudence dan
concitency.
Pada tahun 1988, chart of accounts akuntansi pemerintah menjadi subjek
reviu dan revisi. Hal tersebut dilakukan agar sejalan dengan prinsip dan aturan chart of
accounts tahun 1982 yang telah digunakan pada sektor swasta. Reformasi kemudian
diintensifikasi pada tahun 1999 ketika Gugus Tugas Akuntansi Akrual (accrual
accounting taskforce) menyerahkan laporan kepada Kementerian Keuangan Perancis.
Strategi Penerapan Basis Akrual
Dalam usaha mengimplementasikan basis akrual dalam akuntansi, pemerintah
Perancis telah melaksanakan beberapa strategi.
a) Penguatan Peraturan Perundangan
Salah satu tonggak penting implementasi basis akrual pada akuntansi pemerintah
Perancis adalah disahkannya Anggaran Rumah Tangga Konstitusional pada Undang-
Undang Penganggaran (LOLF) pada 1 Agustus 2001. LOLF ini adalah perbaikan atas
aturan pengganggaran dan akuntansi yang sudah ada sejak tahun 1959. Setelah
lebih dari empat tahun, LOLF benar-benar dapat diadopsi pada tahun 2006. LOLF
secara luas telah mereformasi penganggaran menjadi lebih jelas dan transparan.
13 III. PEMBAHASAN |
Salah satu poin yang dibahas dalam LOFL adalah pengembangan akuntansi berbasis
akrual pada akuntansi pemerintah.
Secara umum basis akrual yang diadopsi pada akuntansi pemerintahan sama
dengan basis akrual pada akuntansi sektor swasta. Namun pada beberapa aktivitas
yang memiliki karakter spesifik, terdapat perbedaan. Kegiatan yang memiliki
karakter spesifik antara lain infrastruktur, ketetapan penerimaan pajak, dll.
International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) juga mengakui kebutuhan
adaptasi prinsip pada kasus tertentu yang memiliki sifat khusus aktivitas public.
b) Pendirian Komite yang Independen
Pada tahun 2002, didirikan sebuah komite yang bernama The Committee for Public
Accounting Standards (CPAS). Komite tersebut berisikan berbagai professional dan
ahli, termasuk para direktur perusahaan swasta, akuntan sektor swasta, professor
dan praktisi serta orang-orang lain yang memiliki pengalaman di bidang akuntansi
akrual.
Tugas utama komite ini adalah untuk mereviu dan mengesahkan standar akuntansi
public baru yang diusulkan oleh Kementrian Keuangan. Setelah reviu dan penilaian
pertama, standar yang telah dimodidikasi bersama dengan komentar dari CPAS
akan diserahkan pada National Accounting Council (NAC), yang adalah pembuat
standar akuntansi untuk sektor swasta. NAC akan memastikan apakah standar
akuntansi publik telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum atau
tidak. Setelah disetujui oleh NAC, standar baru akan diaplikasikan pada akuntansi
pemerintah pusat.
Standar yang diadopsi diimplementasikan oleh gugus tugas lainnya. Gugus tugas ini
akan mengusulkan modifikasi yang diperlukan pada praktek dan proses yang ada
pada semua bidang yang relevan. Gugus tugas akan bekerja dengan kementrian
untuk mengimplementasikan perubahan. Gugus tugas ini juga berada di bawah
kewenangan Direktorat Penganggaran dan Akuntansi Publik.
Aktivitas dua gugus tugas tersebut (persiapan standard dan implementasi standar)
akan diarahkan, dan dikoordinasikan oleh steering committee yang berisi terutama
oleh kepala Direktorat Penganggaran dan Akuntansi Publik.
14 III. PEMBAHASAN |
c)Identifikasi Area kunci
Dalam implementasi akuntansi akrual, area kerja berikut telah diidentifikasikan:
- Identifikasi isu prioritas di mana standar akuntansi seharusnya dikembangkan
- Merevisi isi dan penyajian laporan keuangan (keterkaitan antara informasi
akuntansi dan penganggaran)
- Merevisi organisasi Struktur Perbendaharaan Publik
- Mereviu dan, jika perlu, merevisi prosedur akuntansi:
Investasi jangka panjang dan asset tetap non-finansial
Persediaan pemerintah dan WIP
Transaksi terkait supplier dan pembayar pajak
Penetapan risiko dan kewajiban
Transaksi penyesuaian
Integrasi transaksi jasa yang tidak biasa dan penganggaran spesifik
3. Kanada
Pada tahun 1980-an, pemerintah Kanada secara signifikan mengubah praktek
pelaporan keuangan mereka, bergerak dari akuntansi berbasis kas menuju akrual dan
dari pelaporan akun terpisah menuju laporan keuangan terkonsolidasi.
Pada tahun 1995, pemerintah Kanada mendirikan Financial Information Strategy (FIS)
dengan tujuan membawa sistem FIS secara online pada 1 April 2001 (yang telah
terpenuhi). Langkah ini menyebabkan departemen pemerintah dan lembaga
mengubah kebiasaan untuk terus memelihara buku-buku mereka untuk lebih dari 100
tahun.
Untuk pelaporan keuangan konsolidasi pemerintah di tingkat federal, laporan
keuangan bulanan akan terus secara modifikasi akrual basis sampai publikasi tahunan
yang telah diaudit.
Pada 2001-2002 laporan keuangan menggunakan akrual penuh. Parlemen Kanada saat
ini sedang mempertimbangkan bagaimana mungkin memperkenalkan penganggaran
berbasis akrual. Financial Information Strategy (FIS) didirikan untuk meningkatkan
kinerja pemerintah dalam pengambilan keputusan dan akuntabilitas, dan untuk
meningkatkan kinerja organisasi melalui penggunaan strategis dari informasi
15 III. PEMBAHASAN |
keuangan. Akrual basis dilaksanakan secara penuh pada tahun 2001, dalam rangka
mewujudkan hal tersebut FIS melakukan hal berikut:
Memperbaiki dukungan terhadap program review, perencanaan bisnis, anggaran,
pengeluaran manajemen dan proses pengambilan keputusan, dan
Memfasilitasi akuntabilitas bagi hasil program dan keuangan dengan
memungkinkan perkiraan peningkatan kinerja dan pelaporan ke Parlemen.
Sebagai bagian dari inisiatif FIS, pemerintah Kanada bermaksud untuk mengubah dasar
akuntansinya dari basis modifikasi akrual saat ini menuju akuntansi akrual penuh,
termasuk kapitalisasi aktiva tetap.
Strategi Penerapan Basis Akrual
Berdasarkan isu-isu yang terjadi dan best practise dari pemerintah Kanada dalam
usahanya mengubah dasar akuntansi ke akrual penuh dapat digolongkan ke dalam 4
(empat) kategori sebagai berikut :
a. Policies
Sebuah pelajaran penting dipelajari oleh Kanada yang telah diubah dengan akuntansi
akrual penuh adalah bahwa banyak persiapan yang harus dilakukan sebelum memulai
konversi, diantaranya adalah :
- mengumpulkan informasi mengenai aset modal, dan dengan akurat
mengidentifikasi aset modal tersebut sedini mungkin;
- memastikan bahwa mereka yang menggunakan sistem, terutama staf
akuntansi, memiliki pengetahuan tentang prinsip-prinsip akuntansi akrual,
baik melalui rekrutmen atau pelatihan ekstensif;
- melakukan perubahan organisasi yang mungkin diperlukan untuk
memastikan, sedapat mungkin, bahwa pembelian, manajemen aset dan
fungsi akuntansi yang terintegrasi di bawah sistem baru, dan
- memastikan bahwa ada beberapa derajat kesamaan di sistem komputer
interface.
b. Sumber Daya Manusia
Pelaksanaan akrual berbasis akuntansi perlu menerima high profil dan dukungan
terus menerus dari manajemen senior. Perubahan tidak hanya melibatkan
penerapan sistem baru tetapi juga perubahan budaya yang signifikan dalam cara
16 III. PEMBAHASAN |
para manajer memahami dan menggunakan informasi keuangan dan bagaimana
transaksi keuangan ditangani.
Hal ini sangat penting untuk memastikan organisasi memiliki sumber daya yang
dengan keahlian yang sesuai untuk mengimplementasikan dan mengoperasikan
sistem akuntansi akrual. Ini berarti bahwa staf keuangan dan akuntansi, baik melalui
pelatihan yang ekstensif atau melalui perekrutan, harus memiliki pengetahuan yang
kuat dan keakraban dengan akuntansi akrual.
Sebuah komponen penting dari proses ini baik untuk melatih staf akuntansi dan
untuk para manajer dan pengguna lainnya. Hampir tidak mungkin untuk secara
besar-besaran melakukan pelatihan yang diperlukan selama pelaksanaan. Lebih
banyak penekanan ditempatkan pada memiliki akuntansi staf dan manajemen
memahami akuntansi akrual. Konsep "train the trainer" terbukti sangat efektif.
c. Sistem
Pentingnya identifikasi yang jelas terhadap kebutuhan sistem sejak awal. Sejauh
mungkin, bagaimanapun, pilih sistem off-the-shelf, karena modifikasi sistem bisa
mahal dan memakan waktu. Meskipun laporan keuangan dapat disusun atas dasar
akrual akuntansi tanpa memiliki sistem akuntansi secara akuntansi akrual, pesan
jelas bahwa sistem harus di tempatkan sebelum menerapkan konsep akuntansi
akrual penuh.
Organisasi yang disurvei umumnya ditemukan bahwa mereka telah meremehkan
sumber daya yang diperlukan untuk perencanaan dan pelaksanaan kebijakan akrual
penuh dan sistem.
d. Biaya dan Manfaat
Total biaya yang dibutuhkan untuk menerapkan basis akrual diperkirakan $ 50 juta,
tetapi Komite Akuntan Publik memperkirakan bahwa itu adalah lebih dekat ke $ 100
juta.
Ada manfaat yang signifikan, baik secara langsung dan tidak langsung melalui
prosedur perbaikan dan informasi manajemen ditingkatkan. Informasi akuntansi
yang berbasis akrual dan secara otomatis meningkat dari sistem akuntansi yang
mengakibatkan:
penggunaan staf yang lebih efisien;
17 III. PEMBAHASAN |
transaksi yang cepat dan lebih banyak peluang untuk mengambil keuntungan
dari diskon pembayaran awal;
kontrol yang lebih baik, dan
manajemen informasi yang lebih baik untuk meningkatkan efektivitas biaya
operasi, termasuk identifikasi dari setiap biaya overhead yang berlebihan.
C. Alasan Terjadinya Trend Ke Penerapan Akuntansi Akrual
Sistem akuntansi berbasis kas yang telah dijalankan sebelumnya telah terbukti
memiliki kelemahan sehingga dapat mengganggu terwujudnya pemerintahan yang
transparan dan akuntabel. Berikut beberapa kelemahan akuntansi berbasis kas menurut
Hoesada (2010) adalah:
1. Tidak mampu menyajikan jumlah sumberdaya yang digunakan
2. Tidak marnpu memperhitungkan atau mempertimbangkan kewajiban keuangan,
hutang, komitmen masa depan, penjaminan oleh pemerintah, atau kewajiban kontinjen
3. Terfokus secara sempit pada pembayaran kas, tidak peduli akan kondisi dan daya layan
aset tetap
4. Terfokus pada pengendalian input, pembelian, perolehan, dan mengabaikan produksi
sendiri
5. Mendorong distorsi, mendorong para manajer untuk menilai terlampau rendah biaya
program, proyek, kegiatan, mendorong penggunaan sampai habis apropriasi/jatah
anggaran
6. Tak ada kewajiban matching pendapatan vs beban
7. Terbatasnya informasi aset dan kewajiban dalam neraca
8. Akuntansi berbasis kas merupakan landasan berpijak yang buruk untuk membangun
kebijakan fiskal yang solid.
International Monetary Fund (IMF) sebagai lembaga kreditur menyusun Government
Finance Statistics (GFS) yang di dalamnya menyarankan kepada negara-negara debiturnya
untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual dalam pembuatan laporan keuangan. Alasan
penerapan basis akrual ini karena saat pencatatan sesuai dengan saat terjadinya arus
sumber daya. Sehingga, basis akrual ini menyediakan estimasi yang lebih tepat atas
pengaruh kebijakan pemerintah terhadap perekonomian secara makro. Selain itu basis
18 III. PEMBAHASAN |
akrual menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya
dicatat, termasuk transaksi internal, in-kind transaction, dan arus ekonomi lainnya.
Mengapa sejumlah negara beralih menggunakan akuntansi akrual? Untuk menjawab
pertanyaan ini, beberapa alasan dapat dikemukakan.
1. Akuntansi akrual menyediakan informasi untuk menjalankan organisasi dengan cara
lebih efektif dan efisien.
2. Sistem akuntansi akrual menciptakan kemungkinan untuk memberikan informasi baru
yang merefleksikan realitas ekonomi dari organisasi. Hal ini akan semakin nyata dengan
adanya dukungan dari sistem manajemen akuntansi. Pada keadaan ini, akuntansi basis
akrual mungkin merupakan instrumen penting untuk meningkatkan akuntabilitas.
3. Reformasi akuntansi akrual mungkin juga dilandasi oleh pengalaman terdahulu dengan
organisasi lain.
4. Akuntansi berbasis kas tidak menghasilkan informasi yang cukup – misal transaksi non
kas - untuk pengambilan keputusan ekonomi misalnya informasi tentang hutang dan
piutang, sehingga penggunaan basis akrual sangat disarankan.
5. Akuntansi berbasis akrual menyediakan informasi yang tepat untuk menggambarkan
biaya operasi yang sebenarnya (full costs of operation), misalnya keputusan apakah
suatu pekerjaan harus dikontrakkan atau dilakukan secara swa kelola.
6. Akuntansi berbasis akrual dapat menghasilkan informasi yang dapat diandalkan dalam
informasi aset dan kewajiban.
7. Akuntansi berbasis akrual menghasilkan informasi keuangan yang komprehensif
tentang pemerintah, misalnya penghapusan hutang yang tidak ada pengaruhnya di
laporan berbasis kas.
Manfaat-manfaat penerapan basis akrual, menurut H Thompson, akan mencakup
hal-hal dibawah ini:
1. Menyediakan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah
2. Menunjukkan bagaimana aktivitas pemerintah dibiayai dan bagaimana pemerintah
dapat memenuhi kebutuhan kasnya.
3. Menyediakan informasi yang berguna tentang tingkat yang sebenarnya kewajiban
pemerintah
4. Meningkatkan daya pengelolaan asset dan kewajiban pemerintah.
19 III. PEMBAHASAN |
5. Basis akrual sangat familiar pada lebih banyak orang dan lebih komprehensif dalam
penyajian informasinya.
6. Prinsip dan standar yang dapat diterima umum membentuk basis transaksi pelaporan.
7. Menyediakan data yang lebih meningkat ketika pemerintah melakukan kegiatan
perencanaan dan pengambilan keputusan ekonomi.
8. Secara signifikan memperkuat pengelolaan dan pengembangan anggaran, khususnya
melalui pengakuan dan pengendalian asset dan kewajiban pemerintah.
9. Statistik Keuangan Pemerintah (GFS) yang dipraktekkan secara internasional berbasis
akrual.
Mengingat manfaat nyata penggunaan basis akrual seperti diatas, seperti yang
disampaikan oleh IMF bahwa akuntansi berbasis akrual menyediakan pengukuran yang lebih
luas atas batasan komitmen-komitmen keuangan pemerintah dibanding basis akuntansi kas,
makalah ini tidak akan memfokuskan pada masalah pro dan kontra basis akrual, tetapi akan
memfokuskan pada strategi penerapan basis akrual. Hal ini juga sesuai dengan apa yang
disampaikan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah bahwa penerapan basis akrual
harus diterapkan mulai tahun anggaran 2010.
D. Strategi Pen-Transisi-An Penerapan Akuntansi Akrual (Best Practice)
Asian Development Bank dalam makalah berjudul “Accrual Budgeting and Accounting in
Government and its Relevance for Developing Member Countries” memberikan tujuh
rekomendasi bagi negara berkembang dalam menerapkan akrual basis, salah satunya
mengenai model penerapan basis akrual. Terdapat dua model utama dalam menerapkan
akrual basis yakni:
Pendekatan model big bang
Seperti yang telah dicontohkan oleh negara Selandia Baru untuk seluruh unit
pemerintahan dilakukan dalam jangka waktu yang sangat singkat. Keuntungan pendekatan
ini adalah mendukung terjadinya perubahan budaya organisasi, cepat mencapai tujuan, dan
dapat menghindari risiko kepentingan, meskipun mengandung kelemahan, seperti beban
kerja menjadi tinggi, tidak ada waktu untuk menyelesaikan masalah yang mungkin timbul,
dan komitmen politik yang mungkin bisa berubah. Kesuksesan penerapan di Selandia Baru
20 III. PEMBAHASAN |
karena tiga faktor yang mendukung yakni adanya krisis fiskal, dukungan dari para politisi dan
adanya reformasi birokrasi yang memberikan fleksibiltas kepada SDM.
Pendekatan bertahap
Seperti yang dicontohkan oleh pemerintah federal Amerika Serikat. Keuntungan
pendekatan ini adalah dapat diketahuinya permasalahan yang mungkin timbul dan cara
penyelesaiannya selama masa transisi, basis kas masih dapat dilakukan secara paralel untuk
mengurangi resiko kegagalan. Sedangkan kelemahannya adalah akan membutuhkan banyak
sumberdaya manusia – karena menerapkan dua basis secara paralel, perubahan budaya
organisasi tidak terjadi, dan hilangnya momentum penerapan akrual basis.
Kehati-hatian dalam memilih strategi pentransisian yang paling tepat haruslah
disesuaikan dengan kondisi negara. Bambang Widjojarso menyarankan agar Indonesia
menggunakan pendekatan model big bang seperti dalam tulisannya
“Namun demikian, untuk menghindari hilangnya momentum perubahan menuju basis
akrual, langkah total juga disarankan jika kendala-kendala penerapan basis akrual dapat
diatasi. Dari segi biaya, pendekatan big bang ini dirasa paling murah karena basis kas –
meskipun perlu adanya pengungkapan secara khusus dalam laporan keuangan berbasis
akrual, termasuk pengaruhpengaruhnya – segera dieliminasi dari sistem berbasis akrual,
kecuali pada aspek-aspek khusus, misalnya anggaran. Permasalahannya adalah mana
yang paling tepat untuk kondisi di pemerintah Indonesia.
Menurut penulis, pendekatan segera seperti ini paling pas untuk kondisi di Indonesia.
Mengapa? Sekali lagi, momentum penerapan basis akuntansi akrual tidak boleh hilang
tertelan waktu. Saat ini, KSAP secara proaktif telah dan sedang melakukan penyusunan
konsep-konsep secara intensif untuk menghasilkan standar akuntansi berbasis akrual
dan juga diikuti dengan berbagai hearing dan diskusi basis akrual, termasuk berinteraksi
dengan Departemen Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan Perwakilan
Rakyat. Dukungan politik dari semua lini tersebut tentunya harus merupakan dorongan
tersendiri agar standar akuntansi berbasis akrual segera diimplementasikan. Ditambah
dengan kondisi keanggotaan di KSAP yang sebagian – mungkin seluruhnya – merupakan
profesional paruh waktu, penundaan penerapan basis akrual untuk akuntansi akan
sangat memakan biaya yang tidak sedikit.”
21 III. PEMBAHASAN |
Sedangkan menurut Budi Mulyana, pendekatan model bertahap paling tepat untuk
digunakan di Indonesia, seperti dalam tulisannya
“Perlu dikaji secara matang dan bijaksana mengenai strategi penerapan akuntansi
akrual, apakah akan dilaksanakan secara bertahap dengan pilot project atau tanpa pilot
project? dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk masa transisi?. Penerapan
akuntansi akrual dalam time frame pendek (katakanlah, 1-3 tahun) akan beresiko
timbulnya ’reform fatigue’ yang mengakibatkan hilangnya sense of urgent dan
antusiasme dari para penyelenggara akuntansi khususnya karena merasa lelah dengan
perubahan-perubahan yang terus menerus tanpa merasakan manfaatnya secara
langsung. Untuk mengatasi resiko itu disarankan agar penerapan basis akrual dilakukan
secara bertahap dalam time frame medium (katakanlah, 4-6 tahun) atau rentang waktu
yang cukup panjang (lebih dari 6 tahun), dengan cara:
- terapkan dulu kepada beberapa entitas akuntansi tertentu di Pemerintah Pusat
yang sudah dianggap mapan dalam proses akuntansinya, sebagai pilot project;
- apabila pilot project sudah berhasil, maka pengalaman2 praktek akuntansi akrual
ini dapat ditransfer dan digunakan untuk bahan sosialisasi ke instansiinstansi
pemerintah lainnya.”
E. Strategi Pen-Transisi-An yang Paling Realistis Untuk Pemerintah Indonesia
Kutipan dari tulisan Budi Mulyana:
“Penerapan akuntansi akrual dalam time frame pendek (katakanlah, 1-3 tahun)
akan beresiko timbulnya ’reform fatigue’ yaitu hilangnya sense of urgent dan
atusiasme dari para penyelenggara akuntansi khususnya karena merasa lelah
dengan perubahan-perubahan yang terus menerus tanpa merasakan manfaatnya
secara langsung”
Kutipan dari tulisan Bambang Widjojarso
“Salah satu titik kritis utama dari sebuah penerapan akuntansi berbasis akrual
adalah mencakup pendekatan perancangan apakah dapat dilakukan secara
bertahap atau langsung secara frontal atau sering disebut big bang. Para ahli
hampir sepakat bahwa pendekatan bertahap sangat disarankan, terutama bagi
pemerintah di negara yang sedang berkembang mengingat keterbatasan sumber
daya manusia dan komitmen politik dari pimpinan negara yang masih diragukan.
22 III. PEMBAHASAN |
Pendekatan ini dirasa paling masuk akal, mengingat konsep akuntansi berbasis
akrual harus dipandang sebagai bagian dari sebuah reformasi sistem keuangan
negara secara keseluruhan yang harus mencakup reformasi di bidang lain selain
hanya masalah akuntansi. Pendekatan ini juga diharapkan dapat menghasilkan
hasil optimal karena pelaporan akuntansi dan keuangan berbasis akrual dirancang
secara bersamaan dengan pelaporan berbasis kas, kondisi yang saat ini berlaku.”
Dari dua kutipan tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan secara bertahap
adalah yang paling realistis dengan kondisi Pemerintah Indonesia saat ini. Dalam
perkembangannya beberapa langkah yang telah dan akan dilakukan dalam rangka
penerapan akuntansi berbasis akrual di Indonesia sebagaimana diamanatkan di dalam UU
No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah sebagai berikut
Tahun 2010:
• Mengumpulkan berbagai informasi yang berkaitan dengan akuntansi berbasis akrual,
• Menyiapkan dan menetapkan SAP berbasis akrual,
• Menyiapkan Rencana Implementasi SAP berbasis akrual.
Tahun 2011:
• Menyiapkan peraturan dan kebijakan untuk penerapan akuntansi berbasis akrual,
• Menyusun proses bisnis dan sistem akuntansi untuk penerapan akuntansi berbasis
akrual
Tahun 2012:
• Mengembangkan Sistem Akuntansi dan pedoman yang akan digunakan dalam
penerapan akuntansi berbasis akrual,
• Melaksanakan capacity building berupa training dan sosialisasi SAP berbasis akrual
kepada seluruh stakeholders yang terlibat,
• Mengembangkan teknologi informasi termasuk sistem aplikasi yang akan digunakan.
Tahun 2013:
• Melakukan uji coba implementasi Konsolidasi LK, penyempurnaan sistem dan capacity
building,
• Penyusunan peraturan yang berkaitan
23 III. PEMBAHASAN |
Tahun 2014:
• Implementasi secara paralel penerapan basis CTA dan akrual dalam Laporan Keuangan,
tetapi Laporan Keuangan yang diberi opini oleh BPK adalah yang berbasis CTA.
• Konsolidasi Laporan K/L dan BUN dengan basis akrual,
• Evaluasi dan finalisasi sistem yang akan digunakan
Tahun 2015:
• Penerapan implementasi penuh akuntansi berbasis akrual di Indonesia. Laporan
Keuangan yang diberi opini adalah yang berbasis akrual.
IV. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil studi kepustakaan dapat diketahui bahwa akuntansi pemerintah berbasis
akrual memiliki manfaat yang besar untuk pemerintah Indonesia. Selain itu banyaknya
negara lain yang telah menerapkan akuntansi berbasis akrual merupakan bukti kelebihan
dari akuntansi pemerintah berbasis akrual dibandingkan dengan akuntansi pemerintah
berbasis kas. Tetapi dalam penerapannya di Indonesia, SAP berbasis akrual memiliki
hambatan-hambatan. Untuk mengurangi resiko kegagalan dalam penerapannya, kami dapat
menyimpulkan bahwa penerapan secara bertahap adalah yang paling realistis dengan
kondisi Pemerintah Indonesia saat ini.
V. DAFTAR REFERENSI
[1] H. Harun, K.V. Peursem, I. Eggleton, “Institutionalization of accrual accounting in the
Indonesian public sector”, Emerald Journal of Accounting & Organizational Change, Vol 8, no
3, 2012, p. 258.
[2] Ikatan Akuntan Indonesia, “ED PSAK: Kerangka Konseptual “, 2009.
[3] Deaconu, Adela and Cristina Silvia, Nistor and Crina, Filip, The Impact of Accrual
Accounting on Public Sector Management: An Exploratory Study for Romania (August 17,
2011). Transilvanian Review of Administrative Sciences, No. 32E, February 2011.
[4] Mulyana, Budi. Penggunaan Akuntansi Akrual Di Negara-Negara Lain: Tren Di Negara-
Negara Anggota OECD.Web: http://sutaryofe.staff.uns.ac.id/files/2011/10/Akuntansi-
berbasis-akrual.pdf (diakses pada tanggal 11 Desember 2014)
24 III. PEMBAHASAN |
[5] Widjajarso, Bambang. Penerapan Basis Akrual Pada Akuntansi Pemerintah Indonesia:
Sebuah Kajian Pendahuluan. Web: http://sutaryofe.staff.uns.ac.id/files/2011/10/Akuntansi-
berbasis-akrual.pdf (diakses pada tanggal 11 Desember 2014)
[6] Amriani, Tenry Nur. Menyongsong Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.
Web: http://www.bppk.kemenkeu.go.id/berita-makassar/19410-menyongsong-penerapan-
akuntansi-pemerintahan-berbasis-akrual (diakses pada tanggal 11 Desember 2014)
25 III. PEMBAHASAN |
Top Related