2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN i
Puji syukur ke hadirat Allah SWT berkat rahmat Nya Laporan Kinerja
Inspektorat Badan Standardisasi Nasional (BSN) Tahun 2017 dapat diselesaikan
dengan baik. Penyusunan laporan ini dalam rangka mempertanggungjawabkan
atas pelaksanaan tugas sesuai Visi dan Misi yang harus dipenuhi oleh Inspektorat
dalam kurun waktu tahun 2017.
Laporan Kinerja Inspektorat Tahun 2017 ini merupakan laporan akuntabilitas tahun
ketiga dari Rencana Strategis (RENSTRA) BSN Tahun 2015-2019 yang
menggambarkan sejumlah capaian kinerja tahun 2017 dibandingkan dengan
target kinerja yang telah ditetapkan tahun 2017 beserta analisisnya. Berbagai
kebijakan dan upaya diambil sebagai langkah demi mewujudkan visi Inspektorat
yaitu “Menjadi Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang Profesional,
Independen dan mampu menjadi Katalisator Pencapaian Tujuan dan Sasaran
Strategis BSN”.
Diharapkan Laporan Kinerja Inspektorat tahun 2017 ini, yang merupakan
laporan pencapaian sasaran dan tujuan serta hasil yang dapat dicapai pada
tahun 2017, dapat menjadi referensi atau sebagai bahan masukan dalam
perencanaan dan pelaksanaan tugas pengawasan internal, serta peningkatan
kinerja kedepan, khususnya bagi Inspektorat.
Semoga Allah SWT selalu membimbing dan mencurahkan rahmat-Nya kepada
kita semua dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing.
Jakarta, 19 Januari 2018
Kepala Inspektorat
Heru Suseno
KATA PENGANTAR
2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN ii
Laporan Kinerja Inspektorat BSN Tahun 2017 ini disusun sebagai upaya
untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang
telah dilakukan dan dicapai selama tahun 2017. Ikhtisar Laporan Tahunan
Inspektorat merupakan cerminan akuntabilitas pencapaian kinerja dari
pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi
BSN termasuk akuntabilitas keuangan negara.
Inspektorat BSN berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas kinerja
melalui penyajian Laporan Kinerja yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja tersebut
menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan selama kurun waktu 1
(satu) tahun berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan.
Pencapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai organisasi sesuai
dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan
organisasi. Dalam mencapai tujuan untuk mewujudkan visi dan misi Inspektorat
BSN, maka telah ditetapkan sasaran dan target kinerja. Sasaran dan target kinerja
tersebut dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana telah
disampaikan pada Bab II. Pencapaian masing-masing sasaran dan target yang
direncanakan dalam Tahun 2017 berdasarkan Perjanjian Kinerja, dapat dilihat
pada tabel III.1.
Dari keseluruhan capaian kinerja tersebut, rata-rata kinerja Inspektorat
mencapai 98 %. Masih ditemukan berbagai kelemahan yang menyebabkan
belum tercapainya target beberapa indikator kinerja Inspektorat. Adapun hal-hal
yang masih belum memenuhi target antara lain pembangunan Zona Interigtas
RINGKASAN EKSEKUTIF
2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN iii
WBK/WBBM, penyelesaian tindak lanjut hasil audit internal, nilai PMPRB, dan
realisasi anggaran Inspektorat tahun 2017.
2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN iv
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ---------------------------------------------------------------------------------------- i
RINGKASAN EKSEKUTIF ----------------------------------------------------------------------------------- ii
DAFTAR ISI --------------------------------------------------------------------------------------------------- iv
BAB I PENDAHULUAN ------------------------------------------------------------------------ 1
1.1 LATAR BELAKANG -------------------------------------------------------------------- 1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN ------------------------------------------------------------ 3
1.3 KELEMBAGAAN ----------------------------------------------------------------------- 3
1.3.1 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BSN ------------ 4
1.3.2 SUMBER DAYA MANUSIA INSPEKTORAT BSN ------------------------------- 6
1.4 PERAN STRATEGIS INSPEKTORAT BSN ------------------------------------------- 6
BAB II PERENCANAAN KINERJA ------------------------------------------------------- 11
2.1 PERENCANAAN STRATEGIS ------------------------------------------------------ 11
2.1.1 VISI DAN MISI -------------------------------------------------------------------------- 11
2.1.2 TUJUAN DAN SASARAN ----------------------------------------------------------- 12
2.1.3 KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ------------------------------------ 15
2.2 PERJANJIAN KINERJA -------------------------------------------------------------- 16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA --------------------------------------------------------- 19
3.1 CAPAIAN KINERJA ----------------------------------------------------------------- 19
BAB IV PENUTUP ------------------------------------------------------------------------------- 70
Lampiran - 1 PENETAPAN KINERJA INSPEKTORAT TAHUN 2017 ------------------------ L-1.1
2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 1
BAB I PENDAHULUAN
I.1 LATAR BELAKANG
esuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi
pemerintah mempunyai kewajiban menyusun dokumen perjanjian
kinerja, melakukan pengukuran kinerja, serta menyusun Laporan Kinerja atas
prestasi kerja yang dicapai. Sekretariat Utama Badan Standardisasi Nasional
(Settama BSN), sebagai salah satu unit penunjang dalam unsur
penyelenggara negara mempunyai kewajiban dalam menyusun dokumen
perjanjian kinerja, melakukan pengukuran kinerja, serta menyusun Laporan
tersebut.
Selanjutnya dalam Perpres Nomor 29
Tahun 2014 dinyatakan bahwa setiap entitas
akuntabilitas kinerja Kementerian/Lembaga,
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit
Organisasi dan Satuan Kerja di dalamnya
wajib membuat laporan akuntabilitas kinerja
secara berjenjang serta berkala untuk
disampaikan kepada atasannya.
Inspektorat BSN dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala BSN
Keputusan Nomor: 130/KEP/BSN/7/2006 Tanggal 4 Juli 2006 Tentang
Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor :
965/BSN-I/HK.35/05/2001 Tanggal 25 Mei 2001 Tentang Organisasi dan Tata
Kerja Badan Standardisasi Nasional, pada BAB VII A Pasal 142 A ayat (1)
menyatakan bahwa Inspektorat merupakan unsur pengawasan di
lingkungan BSN, dan ayat (2) menyebutkan Inspektorat dipimpin oleh
S
Inspektorat merupakan unsur
pengawasan internal di
lingkungan BSN, yang berada di
bawah dan bertanggungjawab
langsung kepada Kepala Badan
Standardisasi Nasional.
2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 2
seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung
kepada Kepala Badan Standardisasi Nasional Sehubungan dengan hal
tersebut, Inspektorat BSN perlu menyusun Laporan Kinerja Settama BSN
Tahun 2016 yang merupakan perwujudan kewajiban sebagai unit
penunjang di lingkungan BSN dalam mempertanggungjawabkan capaian
tingkat kinerja pelaksanaan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan. Hal ini juga dapat dijadikan sebagai umpan balik untuk
perbaikan kinerja Inspektorat BSN pada tahun mendatang. Laporan Kinerja
juga berperan sebagai alat kendali dan alat penilaian kinerja. Dalam
perspektif yang lebih luas, Laporan Kinerja berfungsi sebagai media
pertanggungjawaban kepada publik.
Dalam penyusunan laporan kinerja
berpedoman pada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat BSN Tahun 2017 dimaksudkan
sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan
misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis
(Renstra) BSN Tahun 2015-2019 serta sebagai umpan balik untuk perbaikan
kinerja Inspektorat BSN pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja juga
dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja
Inspektorat BSN dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan
pemangku kepentingan standardisasi.
Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi
pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabillitas dan efektivitas
Laporan Kinerja Inspektorat
dimaksudkan sebagai bentuk
pertanggungjawaban atas
pelaksanaan mandat, visi dan
misi, tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan di dalam Renstra
BSN Tahun 2015-2019 serta
sebagai umpan balik untuk
perbaikan kinerja Inspektorat
BSN pada tahun mendatang
2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 3
dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik
bagi pihak – pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan
kinerja Inspektorat BSN. Oleh karena itu, substansi penyusunan Laporan
Kinerja ini didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja Inspektorat
BSN.
I.2 MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat BSN adalah sebagai
bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran
dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi
Inspektorat BSN.
Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat BSN adalah untuk
menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran
Inspektorat BSN. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, diharapkan
adanya rekomendasi sebagai masukan untuk menetapkan kebijakan dan
strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja
Inspektorat BSN pada tahun mendatang.
I.3 KELEMBAGAAN
Kelembagaan menjadi faktor penentu dalam mencapai keberhasilan
kinerja Sekretariat Utama BSN. Kelembagaan menyangkut aspek tugas
pokok, fungsi, struktur organisasi, sumber daya manusia serta sarana dan
prasarana.
I.3.1 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat BSN
Dalam hal ini, tugas pokok dan fungsi, serta organisasi Inspektorat BSN
adalah sebagai berikut.
2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 4
a. Tugas Pokok dan Fungsi
Inspektorat BSN mempunyai tugas melaksanakan pengawasan
fungsional terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan BSN.
Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Inspektorat BSN
menyelenggarakan fungsi:
a) Penyusunan program pengawasan yang meliputi anggaran,
kepegawaian, perlengkapan, dan akuntabilitas;
b) Pelaksanaan pengawasan anggaran, kepegawaian,
perlengkapan dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
d) Pelaksanaan urusan ketatausahaan Inspektorat.
b. Struktur Organisasi
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi yang telah
ditetapkan, dilakukan pembagian tugas dan kewenangan yang
digambarkan dalam struktur organisasi sebagaimana Gambar 1.
Berdasarkan Keputusan Kepala BSN Nomor 965/BSN-
1/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BSN
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Kepala BSN No. 4 Tahun 2011 tentang perubahan kedua
atas Keputusan Kepala BSN No. 965/BSN/HL.35/05/2001 tentang
organisasi dan tata kerja BSN, struktur organisasi Inspektorat BSN
digambarkan sebagai berikut :
Inspektorat merupakan unsur pembantu Pimpinan dalam
penyelenggaraan pengawasan di lingkungan BSN yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BSN dan
secara administrasi dikoordinasi oleh Sekretariat Utama BSN.
2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 5
Tugas:
Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan
fungsional terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan BSN.
Fungsi:
1. Penyusunan program pengawasan yang meliputi
anggaran, kepegawaian, perlengkapan, dan akuntabilitas;
2. Pelaksanaan pengawasan anggaran, kepegawaian,
perlengkapan dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
4. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Inspektorat.
Gambar I
Struktur Organisasi Inspektorat BSN
KKeeppaallaa IInnssppeekkttoorraatt HHeerruu SSuusseennoo,, SS..PPii,, MMTT//SS22//GGooll..IIVVcc
KKaa.. SSuubb.. BBaagg.. TTUU IInnssppeekkttoorraatt MMuurriipp ,, SS..SSooss,, MMIIAA//SS22//GGooll..IIIIIIcc
PPeennggeelloollaa SSiisstteemm PPeennggeennddaalliiaann ddaann PPeellaappoorraann
11.. AAnnggggrraaeennii RReessmmii UUnnttaarrii,, SSEE,, MM..AAPP //SS22//GGooll.. IIIIIIbb
22.. MMeettiikk BBeekkttii SSuulliissttiioorriinnii,, SSEE//SS11//GGooll.. IIIIIIaa
PPeennggaaddmmiinniissttrraassii UUmmuumm
KKiikkii RRooppiikkii,, SSLLTTAA//GGooll..IIIIcc
JJaabbaattaann FFuunnggssiioonnaall AAuuddiittoorr 1. DDaaddaanngg PP.. DDjjaattmmiikkoo,, SSEE..,,MM..CCoommmm..//SS22//GGooll..IIIIIIbb 2. AAjjeenngg HHaarriisseettyyoowwaattii,, SSEE//SS22//GGooll..IIIIIIbb 3. NNuurr RRaattrrii SSaarrttiikkaa DDeewwii,, SSEE//SS11//GGooll..IIIIIIbb 4. YYuuddrriikkaa PPuuttrraa,, SSHH//SS11//GGooll..IIIIIIbb 5. GGeemmaa DD.. HHaakkiimm,, SSEE//SS11//GGooll.. IIIIIIaa 6. DDiiaann SSyyllvviiaannii,,AAmmdd//DDIIIIII//GGooll.. IIIIcc 7. AAiissaahh LLaattiiffaahh RR..PP,,AAmmdd//DDIIIIII//GGooll..IIIIcc
KKeeppaallaa BBSSNN PPrrooff..DDrr.. BBaammbbaanngg PPrraasseettyyaa MM..SScc..
2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 6
I.3.2 Sumber Daya Manusia Inspektorat BSN
Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, sampai
dengan 31 Desember 2017 Inspektorat BSN memiliki personel sebanyak
12 orang, dengan rincian sesuai tabel I.1.
Tabel I.1
Pegawai Inspektorat BSN
I.4 PERAN STRATEGIS INSPEKTORAT BSN
Pembangunan birokrasi yang kuat merupakan elemen penting untuk
menjaga agar kelangsungan pembangunan tetap berkelanjutan. Untuk itu,
reformasi birokrasi akan dilaksanakan di seluruh Kementerian/lembaga
(termasuk BSN). Selanjutnya dalam penyusunan perencanaan dan
anggaran, akan diterapkan sistem anggaran berbasis kinerja secara
menyeluruh. Reformasi ini diharapkan dapat membuahkan hasil yang positif
khususnya dalam perbaikan pelayanan publik, efektivitas dan akuntabilitas
serta kegiatan pencegahan korupsi di BSN.
Program pengawasan merupakan bagian penting dari agenda
pembangunan bidang penyelenggaraan negara dalam upaya untuk
No Unit Kerja Tingkat Pendidikan
Jumlah S3 S2 S1 S0 <SLTA
1. Kepala Inspektorat - 1 - - - 1
2. Kepala Subbagian Tata Usaha - 1 - - - 1
3. Auditor - 2 3 2 - 7
4. Calon Auditor - - - - - -
5. Pengelola Sistem
Pengendalian Pelaporan - 1 1 - - 2
6. Pengadministrasi - - - - 1 1
Jumlah - 5 4 2 1 12
2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 7
mempercepat proses reformasi birokrasi, dan penciptaan tata
pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab dan berwibawa, untuk
mewujudkan Indonesia yang demokratis dan adil.
Badan Standardisasi Nasional (BSN), dengan visi "Terwujudnya
infrastruktur mutu nasional yang handal untuk meningkatkan daya saing dan
kualitas hidup bangsa”, berupaya memberikan kontribusi nyata dalam
melaksanakan kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian untuk
mendukung pembangunan ekonomi.
Inspektorat dibentuk berdasarkan keperluan manajemen dalam
melaksanakan fungsi pengawasan untuk memberikan informasi, masukan,
koreksi dan rekomendasi/solusi, agar pelaksanaan program dan kegiatan di
BSN tercapai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, secara efektif, efisien dan ekonomis. Peran pengawasan
dilaksanakan untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja yang diinginkan.
Sebagaimana dinyatakan pada tugas Inspektorat, melaksanakan
pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan BSN,
maka Inspektorat mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan
atas pelaksanaan tugas di lingkungan BSN yang dipertegas dengan fungsi
pelaksanaan pengawasan terhadap anggaran, kepegawaian,
perlengkapan dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan yang berlaku.
Untuk memenuhi itu semua, Inspektorat melaksanakan program
“Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN.”
dengan kegiatan “Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal
BSN.”
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi inspektorat yang dilakukan
melalui kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal BSN,
dilaksanakan melalui :
2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 8
- Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
- Pelaksanaan Audit Internal;
- Reviu atas Laporan Keuangan;
- Evaluasi atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
BSN;
- Pengelolaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
- Pengendalian Internal;
- Pengawasan Lainnya (PMPRB, PPK, LHKASN, LHKPN, WBS, Gratifikasi,
Benturan Kepentingan);
- Pemantauan dan
- Penanganan Pengaduan Masyarakat.
Apabila yang telah diuraikan di atas merupakan lingkungan stratejik
internal, maka yang teridentifikasi sebagai lingkungan stratejik eksternal dan
mempengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat BSN adalah
dengan :
a. Tumbuh dan meningkatnya respon positif terhadap aktifitas
Inspektorat dalam rangka meningkatkan hubungan koordinatif dan
konsultatif yang bersifat kemitraan dan keterkaitan dengan unit kerja di
BSN;
b. Semakin meningkatnya iklim keterbukaan mendukung peningkatan
dan optimalisasi fungsi Inspektorat;
c. Komitmen yang tinggi pimpinan BSN terhadap penyelenggaraan
pengawasan;
d. Telah terjalinnya kerjasama dengan pihak BPK dan BPKP dalam
pengawasan dan sistem pengendalian intern dan
e. Dimungkinkannya kerjasama dalam pengawasan dengan KPK.
khususnya mengenai KKN.
2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 9
Potret Kinerja Inspektorat
Tabel 1. Nilai Kepatuhan Layanan Publik tahun 2014-2016
NO. NILAI 2014 2015 2016 2017
1. Reformasi
Birokrasi 840/1000 64,25/110 104/110 ......
Potret Kinerja BSN
Tabel 2. Nilai Reformasi Birokrasi BSN tahun 2014-2017
NO. NILAI 2014 2015 2016 2017
1. Reformasi Birokrasi 54,22 68,29 71,79 ......
Potret Kinerja BSN
Tabel 3. Nilai LAKIP BSN tahun 2013-2017
NO. KRITERIA 2013 2014 2015 2016 2017
1. Perencanaan Kinerja 23.04 24.18 19.92 21,37 .....
2. Pengukuran Kinerja 11.35 11.25 15.80 16,13 .....
3. Pelaporan Kinerja 9.63 9.78 10.28 10,36 .....
4. Evaluasi Inernal 6.14 6.26 5.85 5,89 .....
5. Capaian Kinerja 12.79 13.34 12.35 11,12 .....
Nilai Hasil Evaluasi 62.95 63.81 64.20 64,87 ....
Tingkat Akuntabilitas Kinerja CC CC B B .....
Potret Kinerja Inspektorat
Tabel 4. Anggaran Inspektorat tahun 2013-2017
NO. TAHUN ANGGARAN REALISASI %
1 2013 Rp. 1.115.313.000,- Rp. 848.275.000,- 76.06%
2 2014 Rp. 867.866.000,- Rp. 766.560.200,- 88.33%
2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 10
3 2015 Rp. 1.071.874.000,- Rp.1.052.634.415,- 98.21%
4 2016 Rp. 669.431.000,- Rp. 663.798.300,- 99,11%
5 2017 Rp. 1.442.200.000,- Rp. 978.869.863,- 85,70%
Potret Kinerja BSN
Tabel 5. Opini BPK
Tahun 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Opini WDP WDP WTP WTP WTP WTP
Tahun 2012 2013 2014 2015 2016
Opini WTP WTP WTP WDP WTP
Tabel I.2 menyajikan identifikasi rincian mengenai potensi,
permasalahan yang dihadapi, dan tindak lanjut yang akan dilakukan
Inspektorat BSN dalam mendukung Peningkatan Penyelenggaraan
Pengawasan Internal BSN.
2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 11
BAB II PERENCANAAN KINERJA
II.1 PERENCANAAN STRATEGIS
II.1.1 Visi dan Misi
alam rangka mewujudkan visi Badan Standardisasi Nasional,
Inspektorat sesuai dengan tugasnya melaksanakan pengawasan
fungsional terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Badan
Standardisasi Nasional yang diarahkan untuk mendukung dan
mengoptimalkan segenap potensi yang ada untuk mewujudkan visi BSN
tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan yakni “Terwujudnya infrastruktur mutu
nasional yang handal untuk meningkatkan daya saing dan kualitas hidup
bangsa”, pada tahun 2015-2019 Inspektorat menetapkan visi dan misi yang
selaras sebagai berikut :
VISI
“Menjadi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang profesional,
Independen dan mampu menjadi Katalisator Pencapaian Tujuan
Sasaran Strategis BSN”
MISI
1. Memastikan tercapainya Tujuan dan Sasaran Strategis BSN
2. Memastikan terwujudnya iklim yang mampu mencegah KKN di
lingkungan BSN
D
2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 12
II.1.2 Tujuan dan Sasaran
Tujuan merupakan sesuatu apa yang akan dicapai atau dihasilkan
dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan. Tujuan ditetapkan
dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada
isu-isu dan analisis strategis, serta mengarahkan perumusan sasaran,
kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasi misi. Tujuan
yang dirumuskan berfungsi juga untuk mengukur sejauh mana visi dan
misi Inspektorat telah dicapai mengingat tujuan dirumuskan berdasarkan
visi dan misi organisasi.
TUJUAN
1. Terlaksananya Progran dan Kegiatan sesuai dengan kebijakan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan BSN;
3. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahaan yang baik di Lingkungan BSN.
Inspektorat dituntut agar dapat mengikuti perkembangan dan
dinamika di lingkungan BSN untuk meningkatkan kualitas, produktivitas dan
kinerja pelaksanaan fungsi BSN. Untuk itu, pencapaian kinerja Inspektorat
harus dapat dinilai dari aspek ketepatan penentuan sasaran strategis,
indikator kinerja, ketepatan target dan keselarasan antara kinerja output
dan kinerja outcome.
Pada tahun 2016, sasaran strategis dan IKU Inspektorat mengalami
perbaikan sesuai dengan perubahan yang dilakukan pada Renstra BSN
berdasarkan Peraturan Kepala BSN No. 45A/KEP/BSN/03/2016. Penetapan
Sasasan dan IKU tersebut berbasis pada BSC (balance score card) yang
kemudian menjadi dasar dalam menetapkan Perjanjian Kinerja tahun 2017
yang ditandatangani oleh Kepala Inspektorat. Perjanjian Kinerja Kepala
Inspektorat tahun 2017, terlampir. Adapun sasaran yang ditetapkan untuk
2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 13
mencapai tujuan Inspektorat berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2017
adalah sebagai berikut:
Customer Perspectives
Terwujudnya layanan informasi publik yang berkualitas melalui nilai
kepatuhan layanan publik
Terwujudnya good governance dan clean government melalui zona
integritas WBK/WBBM
Internal Process Perspectives
Terselenggaranya pengawasan dan pengendalian internal BSN melalui
Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit;
Terselenggaranya pengawasan dan pengendalian internal BSN melalui
2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 14
Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
Terselenggaranya pengawasan dan pengendalian internal BSN melalui
Pelaksanaan pengawasan internal atas pengelolaan keuangan BSN;
Terselenggaranya pengawasan dan pengendalian internal BSN melalui
Pelaksanan Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB;
Terselenggaranya pengawasan dan pengendalian internal BSN melalui
Pelaksanaan pengawasan tingkat capaian kinerja BSN;
Terselenggaranya pengawasan dan pengendalian internal BSN melalui
Pelaksanaan pemantauan kepatuhan layanan publik BSN;
Terselenggaranya pengawasan dan pengendalian internal BSN melalui
Jumlah dokumen penyusunan rencana pelaksanaan Sistem Pengendalian
Internal unit kerja di BSN;
Terselenggaranya pengawasan dan pengendalian internal BSN melalui
Penyelesaian Tindak Lanjut Rencana Tindak Pengendalian di unit kerja;
Terselenggaranya pengawasan dan pengendalian internal BSN melalui
Tindak Lanjut penyelesaian rencana aksi Reformasi Birokrasi;
Terselenggaranya pengawasan dan pengendalian internal BSN melalui
Penyelesaian tindak Lanjut aduan masyarakat;
Terselenggaranya pengawasan dan pengendalian internal BSN melalui
Penyelesaian tindak Lanjut aduan melalui WBS;
Terselenggaranya pengawasan dan pengendalian internal BSN melalui
Penyelesaian tindak Lanjut pengelolaan gratifikasi;
Terselenggaranya pengawasan dan pengendalian internal BSN melalui
Penyelesaian tindak Lanjut penanganan benturan kepetingan;
Learning and Growth Perspectives
Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya
manusia, tata kelola dan organisasi Inspektorat yang profesional melalui
peningkatan kompetensi ASN Inspektorat;
2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 15
Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya
manusia, tata kelola dan organisasi Inspektorat yang profesional melalui
Realisasi anggaran Inspektorat;
Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya
manusia, tata kelola dan organisasi Inspektorat yang profesional melalui
Pencapaian kinerja Inspektorat;
Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya
manusia, tata kelola dan organisasi Inspektorat yang profesional melalui
Tindak lanjut atas hasil pengawasan eksternal;
Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya
manusia, tata kelola dan organisasi Inspektorat yang profesional melalui
Tindak lanjut atas hasil pengawasan internal;
Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya
manusia, tata kelola dan organisasi Inspektorat yang profesional melalui
Implementas RB BSN sesuai dengan tuas dan fungsi Inspektorat;
II.1.3 Kebijakan, Program dan Kegiatan
Untuk mencapai sasaran strategis di atas, disusunlah kebijakan
strategis Inspektorat sebagai berikut :
KEBIJAKAN
1. Meningkatkan Pengawsan dan Pengendalian Internal di Lingkungan
BSN;
2. Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Badan Standardisasi
Nasional;
3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan BSN.
Selanjutnya untuk mendukung kebijakan strategis tersebut akan
dilaksanakan melalui 1 (satu) program dengan 1 (satu) kegiatan:
2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 16
PROGRAM DAN KEGIATAN
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
BSN,
melalui kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal
II.2 PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan kinerja antara atasan dan
bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada
sumber daya yang dimiliki instansi/satuan organisasi/satuan kerja dalam
rentang waktu satu tahun. Dengan adanya komitmen pimpinan satuan
kerja yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja
yang jelas dan terukur dari dengan atasannya, maka akan mendorong
penerima amanah untuk terus meningkatkan kinerja satuan kerja yang
dipimpinnya. Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh pimpinannya untuk
menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran
organisasi pada akhir tahun.
Tabel berikut menyajikan perjanjian kinerja Inspektorat BSN tahun
2016 berdasarkan sasaran dan indikator kinerja yang telah disempurnakan :
Tabel II.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target
Inspektorat BSN Tahun 2017
No Sasaran Indikator Kinerja Target
2017
Customer Perspectives
1. Terwujudnya layanan
informasi publik yang
berkualitas
1. Nilai kepatuhan layanan publik 105 (nilai)
2. Terwujudnya good
governance dan
clean government
2. Zona integritas WBK/WBBM 2 (predikat
WBK)
2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 17
No Sasaran Indikator Kinerja Target
2017
Internal Process Perspectives
3.
Terselenggaranya
pengawasan dan
pengendalian internal
BSN
3. Persentase penyelesaian tindak lanjut
hasil audit
100 %
4. Persentase penyelesaian tindak lanjut
hasil pemeriksaan
100 %
5. Persentase Pelaksanaan pengawasan
internal atas pengelolaan keuangan
BSN
100 %
6. Pelaksanan Penilaian Mandiri
Pelaksanaan RB
95 %
7. Persentase pelaksanaan pengawasan
tingkat capaian kinerja BSN
100 %
8. Persentasi pelaksanaan pemantauan
kepatuhan layanan publik BSN
100 %
9. Jumlah dokumen Rencana
Pelaksanaan Sistem Pengendalian
Intern (SPI) Unit Kerja di BSN
11 dokumen
10. Persentase penyelesaian tindak lanjut
Rencana Tindak Pengendalian
70 %
11. Persentase penyelesaian tindak lanjut
Rencana Aksi Reformasi Birokrasi
80 %
12. Persentase penyelesaian tindak lanjut
Aduan Masyarakat
80 %
13. Persentase penyelesaian tindak lanjut
Aduan melalui WBS
70 %
14. Persentase penyelesaian tindak lanjut
Pengelolaan Gratifikasi
90 %
15. Persentase penyelesaian tindak lanjut
Penanganan Benturan Kepentingan
75 %
Learning and Growth Perspectives
4. Meningkatnya kinerja
sistem pengelolaan
anggaran, sumber
daya manusia, tata
kelola dan organisasi
Inspektorat yang
16. Persentase Aparatur Sipil Negara
(ASN) Settama yang meningkat
kompetensinya
100%
17. Realisasi anggaran Inspektorat >95 %
18. Persentase pencapaian kinerja 90 %
2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 18
No Sasaran Indikator Kinerja Target
2017 profesional Inspektorat
19. Persentase tindak lanjut atas hasil
pengawasan eksternal
100 %
20. Persentase tindak lanjut atas hasil
pengawasan internal
100 %
21. Persentase implementasi RB BSN
sesuai dengan tugas dan fungsi
Inspektorat
75 %
2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
kuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban kinerja instansi
dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi dan
digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi lembaga.
Inspektorat BSN berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas kinerja
melalui penyajian Laporan Kinerja yang disusun berdasarkan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja
tersebut menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan selama
kurun waktu 1 (satu) tahun berdasarkan sasaran, program dan kegiatan
yang telah ditetapkan.
III.1 CAPAIAN KINERJA
Pencapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai organisasi sesuai
dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai
tujuan organisasi. Dalam mencapai tujuan untuk mewujudkan visi dan misi
Inspektorat BSN, maka telah ditetapkan sasaran dan target kinerja. Sasaran
dan target kinerja tersebut dicapai melalui pelaksanaan program dan
kegiatan sebagaimana telah disampaikan pada Bab II. Pencapaian
masing-masing sasaran dan target yang direncanakan dalam Tahun 2017
berdasarkan Perjanjian Kinerja, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
A
2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 20
Tabel III.1
Pencapaian Kinerja Inspektorat BSN Tahun 2017
No Sasaran Indikator Kinerja Target
2017
Realisasi
2017
Capaian
%
Customer Perspectives
1. Terwujudnya
layanan informasi
publik yang
berkualitas
1. Nilai kepatuhan layanan
publik 105(nilai) * *
2. Terwujudnya good
governance dan
clean government
2. Zona integritas
WBK/WBBM 2 (predikat
WBK) *) *)
Internal Process Perspectives
3.
Terselenggaranya
pengawasan dan
pengendalian
internal BSN
3. Persentase penyelesaian
tindak lanjut hasil audit 100 % 96,88 % 97 %
4. Persentase penyelesaian
tindak lanjut hasil
pemeriksaan
100 % 100 % 100 %
5. Persentase Pelaksanaan
pengawasan internal
atas pengelolaan
keuangan BSN
100 % 100 % 100 %
6. Pelaksanan Penilaian
Mandiri Pelaksanaan RB 95 % 82,54 % 87 %
7. Persentase pelaksanaan
pengawasan tingkat
capaian kinerja BSN
100 % 100 % 100%
8. Persentasi pelaksanaan
pemantauan kepatuhan
layanan publik BSN
100 % 100 % 100 %
9. Jumlah dokumen
Rencana Pelaksanaan
Sistem Pengendalian
Intern (SPI) Unit Kerja di
BSN
11
dokumen
11
dokumen 100 %
10. Persentase penyelesaian
tindak lanjut Rencana
Tindak Pengendalian 70 % 37 % 53 %
2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 21
No Sasaran Indikator Kinerja Target
2017
Realisasi
2017
Capaian
%
11. Persentase penyelesaian
tindak lanjut Rencana
Aksi Reformasi Birokrasi
80 % 0 0
12. Persentase penyelesaian
tindak lanjut Aduan
Masyarakat
80 % 100 % 125 %
13. Persentase penyelesaian
tindak lanjut Aduan
melalui WBS
70 % 100 % 167 %
14. Persentase penyelesaian
tindak lanjut
Pengelolaan Gratifikasi
90 % 100 % 118 %
15. Persentase penyelesaian
tindak lanjut
Penanganan Benturan
Kepentingan
75 % 100 % 154 %
Learning and Growth Perspectives
4. Meningkatnya
kinerja sistem
pengelolaan
anggaran, sumber
daya manusia, tata
kelola dan
organisasi Settama
yang profesional
16. Persentase Aparatur Sipil
Negara (ASN) Settama
yang meningkat
kompetensinya
100 % 200 % 64 %
17. Realisasi anggaran
Inspektorat >95 % 86 % 91 %
18. Persentase pencapaian
kinerja Inspektorat 90 % 95,40 106
19. Persentase tindak lanjut
atas hasil pengawasan
eksternal
100 % NA NA
20. Persentase tindak lanjut
atas hasil pengawasan
internal
100 % NA NA
21. Persentase implementasi
RB BSN sesuai dengan
tugas dan fungsi
Inspektorat
75 % 100 % 133 %
Catatan : * Ombusman tidak melakukan penilaian kepatuhan layanan publik
pada K/L yang berada di zona hijau/baik karena BSN termasuk
zonahijau
2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 22
*) Keterlambatan menyampaikan dokumen ke Menapan RB karena
menunggu opini BPK yang menjadi salah satu syarat pengajuan
WBK/WBBM
Berdasarkan tabel di atas, berikut diuraikan capaian kinerja untuk
masing-masing sasaran dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Pencapaian sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut:
SASARAN
1 Terwujudnya layanan informasi publik yang berkualitas
Tabel III.2
Capaian Kinerja Sasaran 1
Indikator Kinerja Capaian
2016
Capaian 2016 Target
Akhir
RPJM
2019
Capaian
s/d 2016
terhadap
2019 (%) Target Realisasi %
Realisasi
1. Nilai kepatuhan
layanan publik 104
105
(nilai) * * 90 115,55
2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 23
1. Nilai Kepatuhan Layanan Publik
Ombusman pada tahun 2017 tidak melakukan penilaian kepatuhan
layanan publik pada K/L yang berada di zona hijau/baik berdasarkan
hasil penilaian nilai kepatuhan layanan publik pada tahun sebelumnya.
Sebagaimana hasil penilaian nilai kepatuhan layanan publik pada tahun
2016, BSN memperoleh nilai 104 BSN dinilai telah mematuhi ketentuan
Ombudsman RI sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Kepala
Ombudsman RI No 22 Tahun 2016 Tentang Penilaian Kepatuhan terhadap
Standar Pelayanan Publik.
Sesuai dengan surat Ombudsman RI No.1540/ORI-SRT/XI/2016 perihal Hasil
Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik dan Kompetnsi
Penyelenggaraan sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik. Ombudsman RI merekomendasikan agar BSN melakukan
:
1) Memberikan apresiasi (award) kepada pimpinan unit pelayanan
publik yang produk layananannya mendapatkan Zona Hijau dengan
predikat Kepatuhan Tinggi.
Nilai Tingkat
kepatuhan Zona
0 - 55 rendah Merah
56 - 88 sedang Kuning
88-110 tinggi Hijau
Nilai Kepatuhan
Layanan Publik
Target : 105
Realisasi : *
Capaian : *
2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 24
2) Menyelenggarakan program secara sistematis dan mandiri untuk
mempercepat implementasi standar pelayanan publik sesuai UU No.
25 Tahun 2009.
3) Memantau konsistensi dan peningkatan kepatuhan dalam
pemenuhan standar pelayanan publik. Setiap unit pelayanan wajib
menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan publik
sesuai UU No. 25 Tahun 2009.
4) Memerintahkan unit pelayanan publik terkait untuk meningkatkan
pemenuhan dan pelaksanaan standar pelayanan publik sesuai UU
No. 25 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Publik.
Dalam upaya meningkatkan nilai kepatuhan sesuai rekomendasi tersebut,
Inspektorat BSN tahun 2017 telah melakukan langkah-langkah sebagai
berikut :
Koordinasi antar layanan untuk bersama-sama membuat informasi
yang dituangkan dalam sebuah banner dan mencantum
persyaratan layanan pada setiap layanan dan dipasang di LITE.
Memberikan apresiasi (award) kepada pimpinan unit pelayanan
publik yang produk layananannya mendapatkan Zona Hijau dengan
predikat Kepatuhan Tinggi.
Untuk meningkatkan/mempertahankan nilai kepatuhan layanan publik di
BSN, ke depan akan dilakukan pemantauan Berdasarkan kebijakan
Ombudsman RI terhadap K/L yang telah memenuhi kriteria nilai kepatuhan
tinggi (hijau), Inspektorat akan mengevaluasi IKU ini apakah akan tetap
dipertahankan atau direvisi.
2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 25
Gambar Banner Unit Layanan Publik dan dan Penghargaan Unit Layanan Publik
dengan Kepatuhan Tinggi
SASARAN
2 Terwujudnya good governance dan clean government
Tabel III.3
Capaian Kinerja Sasaran 2
Catatan : 0*) Karena Laporan Keuangan BSN dari BPK mendapat penilaian opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP) maka Tim Evaluator Kemenpan
RB tidak dapat memberikan predikat penilaian WBK/WBBM
terhadap unit kerja BSN
Indikator
Kinerja
Capaian
2016
Capaian 2017 Target
Akhir RPJM
2019
Capaian
s/d 2016
terhadap
2019 (%) Target Realisasi %
Realisasi
1. Zona
integritas
WBK/WBBM
*) 2
(predikat
WBK) 0 *) 0 11 0
2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 26
Zona Integritas
WBK/WBBM
Target : 2Unit Kerja
(WBK)
Realisasi : 0
Capaian : 0%
Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur
sasaran terwujudnya zona integritas WBK/WBBM.
Capaian kinerja untuk zona integritas WBK/WBBM
capaiannya sebesar 0 % hal ini disebakan zona
integritas WBK/WBBM belum dapat diukur karena
karena keterlambatan menyampaikan dokumen ke
Menpan RB karena menunggu opini BPK yang
menjadi salah satu syarat pengajuan ZI WBK/WBBM
maka Tim Evaluator Kemenpan RB tidak dapat
memberikan predikat penilaian WBK/WBBM terhadap
unit kerja.
Sesuai dengan Permen PAN RB No.52 Tahun 2014 Salah satu persyaratan K/L
mengajukan ZI WBK/WBBM adalah K/L tersebut memperoleh opini WTP dari
BPK. Sedangkan berdasarkan opini dari BPK Laporan Keuangan BSN
memperoleh opini WDP terhadap laporan keuangan BSN tahun 2015.
Namun demikian opini BPK terhadap laporan keuangan BSN tahun 2016
mengalami peningkatan menjadi WTP, dimana pemberitahuan opini
tersebut berhimpitan dengan batas akhir penyampaian usulan ZI
WBK/WBBM ke Kementerian PANRB.
Dalam upaya pencapaian ZI WBK/WBBM ini, Inspektorat BSN tahun 2017
telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
1) Pencanangan kembali Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas
dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan
BSN.
2) Penandatangan Pakta Integritas
3) Sosialisasi ZI/WBK dengan Narasumber dari KemenPANRB
4) Melakukan penilaian WBK terhadap 10 unit kerja di lingkungan BSN.
2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 27
Untuk meningkatkan kinerja ZI WBK/WBBK di BSN, tahun 2018 Inspektorat
akan melakukan :
Melakukan self assessment untuk perbaikan unit kerja yang diusulkan
Mengajukan usulan ZI WBK ke Menpan Rb sesuai jadwal (bulan
Agustus 2018)
Gambar Pencanangan kembali Zona Integritas
Gambar Penandatanganan Pakta Integritas
2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 28
SASARAN 3
Terselenggaranya pengawasan dan pengendalian internal BSN
Tabel III.4
Capaian Kinerja Sasaran 3
Indikator Kinerja Capaian
2016
Capaian 2017 Target
Akhir
RPJM
2019
Capaian
s/d 2017
terhadap
2019 (%) Target Realisasi %
Realisasi
1. Persentase
penyelesaian
tindak lanjut
hasil audit
95 % 100 % 96,88 % 97 % 100 % 97
2. Persentase
penyelesaian
tindak lanjut
hasil
pemeriksaan
80 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100
3. Persentase
pelaksanaan
pengawasan
internal atas
pengelolaan
keuangan BSN
0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100
4. Pelaksanaan
Penilaian
Mandiri
Pelaksanaan RB
0 % 95 % 82,54 % 87 % 95 % 87
5. Persentase
pelaksanaan
pengawasan
tingkat capaian
kinerja BSN
0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100
6. Persentasi
pelaksanaan
pemantauan
kepatuhan
layanan publik
BSN
0 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100
2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 29
7. Jumlah
dokumen
Rencana
Pelaksanaan
Sistem
Pengendalian
Intern (SPI) Unit
Kerja di BSN
10
dokumen
11
dokumen
11
dokumen 100 %
11
dokumen 100
8. Persentase
penyelesaian
tindak lanjut
Rencana Tindak
Pengendalian
40 % 70 % 37 % 53 % 90 % 41
9. Persentase
penyelesaian
tindak lanjut
Rencana Aksi
Reformasi
Birokrasi
75,38 % 80 % 100 % 125 % 90 % 111
10. Persentase
penyelesaian
tindak lanjut
Aduan
Masyarakat
100 % 80 % 100 % 125 % 90 % 111,10
11. Persentase
penyelesaian
tindak lanjut
Aduan melalui
WBS
100 % 70 % 100 % 143 % 90 % 111,10
12. Persentase
penyelesaian
tindak lanjut
Pengelolaan
Gratifikasi
100 % 90 % 100 % 111 % 100 % 100
13. Persentase
penyelesaian
tindak lanjut
Penanganan
Benturan
Kepentingan
100 % 75 % 100 % 133 % 90 % 111,10
2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 30
Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran
terselenggaranya pengawasan dan pengendalian internal BSN terdiri dari
13 (tiga belas) indikator kinerja yaitu Persentase penyelesaian tindak lanjut
hasil audit, Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan,
Persentase pelaksanaan pengawasan internal atas pengelolaan keuangan
BSN, Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB, Persentase
pelaksanaan pengawasan tingkat capaian kinerja BSN, Persentasi
pelaksanaan pemantauan kepatuhan layanan publik BSN, Jumlah dokumen
Rencana Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Unit Kerja di BSN,
Persentase penyelesaian tindak lanjut Rencana Tindak Pengendalian,
Persentase penyelesaian tindak lanjut Rencana Aksi Reformasi Birokrasi,
Persentase penyelesaian tindak lanjut Aduan Masyarakat, Persentase
penyelesaian tindak lanjut Aduan melalui WBS, Persentase penyelesaian
tindak lanjut Pengelolaan Gratifikasi, Persentase penyelesaian tindak lanjut
Penanganan Benturan Kepentingan. Capaian kinerja untuk kesembilan
indikator kinerja tersebut rata-rata capaiannya sebesar 100%. Berikut
disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 3.
1. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil audit
Audit merupakan salah satu fungsi utama dari tugas Inspektorat dalam
pelaksanaan pengawasan internal. Pelaksanaan audit ini dilakukan oleh Tim
Auditor yang ditugaskan oleh Kepala Inspektorat/Inspektur sesuai dengan
PKPT Tahun 2017 melalui Tim Audit Internal BSN untuk Tahun Anggaran 2017
terhadap :
(1) PPK Biro PKT, Biro HOH dan Inspektorat, mengelola program dan
kegiatan:
a) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya BSN, dengan kegiatan :
2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 31
Peningkatan Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha BSN,
Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal BSN.
Peningkatan Pelayanan Hukum, Organisasi dan Humas BSN.
b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BSN, dengan
kegiatan :
Peningkatan Sarana dan Prasarana Fisik BSN.
c) Program Pengembangan Standardisasi Nasional, dengan kegiatan :
Pengembangan Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
(2) PPK PUSLITBANG, PERUMUSAN dan PKS, mengelola program dan
kegiatan :
a) Program Pengembangan Standardisasi Nasional, dengan kegiatan :
Penelitian dan Pengembangan Standar.
Kerjasama Standardisasi
(3) PPK PERUMUSAN mengelola program dan kegiatan :
Perumusan Standardisasi.
(4) PPK PSPS, PALLI dan PALS mengelola program dan kegiatan :
a) Program Pengembangan Standardisasi Nasional, dengan kegiatan :
Peningkatan Penerapan Standar.
Peningkatan Akreditasi Laboratorium Penguji dan Lembaga
Inspeksi, kecuali kegiatan dengan sumber dana PNBP.
Peningkatan Akreditasi Lembaga Sertifikasi, kecuali kegiatan
dengan sumber dana PNBP
(5) PPK PUSIDO dan PUSDIKMAS, mengelola program dengan kegiatan :
a) Program Pengembangan Standardisasi Nasional, dengan kegiatan :
Informasi dan Dokumentasi Standardisasi, kecuali kegiatan dengan
sumber dana PNBP.
Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi, kecuali kegiatan
dengan sumber dana PNBP.
2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 32
(6) ALBP mengelola penerimaan – PNBP.
Pada Tahun Anggaran 2017 ini terjadi peningkatan kinerja audit yaitu
dengan adanya peningkatan atas respon dari semua Auditi terhadap
rekomendasi Laporan Hasil Audit (LHA) Internal. Kondisi ini ditunjukkan dari
kerjasama yang baik dan tanggapan serta tindaklanjut atas LHA yang
disampaikan Auditan kepada Tim Auditor.
Hasil dari keempat periode audit tersebut secara keseluruhan telah
menghasilkan 39 rekomendasi, dengan rincian berikut ini :
Tabel III.5
Capaian Kinerja Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit Tahun 2017
Tgl Audit Jenis Audit Jumlah
rekomendasi
Jumlah
rekomendasi yang
ditandaklanjuti
10/7/17 Audit PNBP Semester I 14 14
22/8/17 Audit Kinerja Keuangan
Semester I 16 13
23/10/17 Audit Kinerja Keuangan
Triwulan III 5 0
4/12/16 Audit PBJ 2016 4 4
Terhadap 39 rekomendasi dari audit internal
pada tahun 2017 tersebut, 31 rekomendasi
diantaranya telah selesai ditindaklanjuti, dengan
demikian Prosentase rekomendasi audit internal yang
ditindak lanjuti mencapai 97%. Rekomendasi yang
belum selesai ditindaklanjuti antara lain meliputi :
1. 3 rekomendasi audit kinerja keuangan semester I
2. 5 rekomendasi audit kinerja keuangan triwulan III
Penyelesaian
Tindak Lanjut
Hasi Audit
Target : 100%
Realisasi : 96,88%
Capaian : 97%
2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 33
Dari gambaran yang diuraikan di atas, tercermin bahwa tindak lanjut
hasil audit internal tersebut dapat terealisasi dengan baik dan laporannya
dituangkan dalam 4 (empat) dokumen laporan dan disampaikan kepada
Kepala BSN.
Kegiatan inspektorat yang mendukung pencapaian persentase
penyelesaian tindak lanjut hasil audit internal pada tahun 2017 antara lain :
1. Pembahasan rekomendasi hasil audit bersama dengan auditi
2. Memastikan auditi dapat menindaklanjuti rekomendasi
3. Pemantauan tindak lanjut secara periodic
Target tahun 2017 : 100 % rekomendasi audit internal yang ditindak lanjuti
Realisasi tahun 2017 : 97 % rekomendasi audit internal dapat diselesaikan.
Realisasi target kinerja tidak dapat dicapai 100% disebabkan karena
masih belum selesainya monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil audit.
Untuk meningkatkan kinerja persentase penyelesaian tindak lanjut hasil audit
internal pada tahun 2018, upaya yang akan dilakukan adalah sebagai
berikut :
Monitoring Tindak lanjut hasil audit akan menggunakan aplikasi Sistem
informasi pemantauan tindak lanjut hasil audit (Sipatlha)
Meningkatkan partisipasi auditi secara lebih aktif dalam proses
pemantauan tindak lanjut hasil audit
2. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan
BPK RI telah melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan
BSN tahun 2016, pada tanggal 17 April 2017 Berdasarkan pemeriksaan
tersebut BPK memberikan Laporan Hasil Pemeriksaan dengan 1 temuan dan
2 rekomendasi dan Management Letter 3 temuan dan 4 rekomendasi.
2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 34
Atas temuan dan rekomendasi tersebut, BSN telah menindaklanjuti
seluruh rekomendasi tersebut. BPK menilai tindak lanjut atas hasil
pemeriksaan yang dilakukan oleh BSN telah memenuhi. BPK memberikan
opini terhadap laporan keuangan BSN tahun 2016 predikat Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP).
Gambar Penyerahan Opini WTP dari Ketua BPK kepada Kepala BSN
2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 35
Tabel III.6
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI SM II 2017
Sistem Pengendalian
No LK Tahun
Jumlah
Temuan
Jumlah
Rekomendasi
Hasil Pemantauan Tindak Lanjut
Selesai Dalam Proses
1 2016 1 2 2 0
2 2015 1 1 1 0
3 2014 4 10 10 0
4 2013 2 2 2 0
5 2012 4 6 6 0
Jumlah 12 21 21 0
Management Letter
No LK Tahun
Jumlah
Temuan
Jumlah
Rekomendasi
Hasil Pemantauan Tindak Lanjut
Selesai Dalam Proses
1 2016 3 4 4 0
Jumlah 3 4 4 0
Dari 6 rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang dilakukan oleh
BPK-RI pada tahun 2017 itu, semuanya telah ditindak lanjuti. Dengan
demikian dapat dicapai target realisasi sebesar 100%. Dari gambaran yang
diuraikan di atas, tercermin bahwa tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal
tersebut dapat ditindak lanjuti dengan baik.
Keberhasilan capaian kinerja ini karena didukung dengan kegiatan
inspektorat antara lain melakukan rapat koordinasi antara auditor dan auditi
serta monitoring terkait penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.
Target tahun 2017 : 100 % rekomendasi pemeriksaan eksternal yang
ditindaklanjuti
Realisasi tahun 2017 : 100 % rekomendasi pemeriksaan eksternal dapat
diselesaikan.
2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 36
Agar kinerja persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan pada
tahun 2018 dapat dipertahankan/ditingkatkan, upaya yang akan dilakukan
adalah sebagai berikut :
Melakukan rapat koordinasi dan monitoring setiap bulan dengan
auditi terkait dengan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan
BPK.
Melakukan monitoring dengan SIPTL (Sistem Informasi Pemantauan
Tindak Lanjut) BPK
3. Persentase pelaksanaan pengawasan internal atas pengelolaan
keuangan BSN
Indikator kinerja ini adalah indikator yang ditetapkan untuk
mendukung terselenggaranya pengawasan dan pengendalian internal di
lingkungan BSN. Sesuai dengan Peraturan Pemeritah No. 60 Tahun 2008 (PP
60/2008) pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan
keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,
menetri/pimpinan lembaga termasuk Kepala Badan Standardisasi Nasional,
wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan.
Tabel III.7
Capaian Kinerja Pelaksanaan Pengawasan Internal atas Pengelolaan
Keuangan BSN Tahun 2016 - 2017
NO. NILAI 2016 2017
1. Pelaksanaan Pengawasan
Internal - 100 %
2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 37
Sesuai dengan Program Kerja Pengawasan
Tahunan (PKPT), tahun 2017 Inspektorat
menyusun rencana pengawasan internal atas
pengelolaan keuangan BSN sebanyak 9 kali,
dengan rincian sebagai berikut :
Jenis pengawasan internal Rencana
Pelaksanaan
Tanggal
Pelaksanaan
Status
(selesai/tidak
selesai)
Reviu Laporan Keuangan
Unaudited tahun 2016 Februari 7/2/2017 Selesai
Reviu Laporan Keuangan
Audited tahun 2016 April 21/4/2017 Selesai
Reviu Laporan Keuangan
Semester I tahun 2017 Juli 24/7/2017 Selesai
Reviu RKAKL Juli 19/7/2017 Selesai
Reviu RKBMN Oktober 6/11/2017 Selesai
Audit PNBP Semester I Juni 10/7/2017 Selesai
Audit Kinerja Keuangan SM I Agustus 22/8/2017 Selesai
Audit kinerja keuangan
Triwulan III September 23/10/2017 Selesai
Audit PBJ Desember 6/12/2017 Dalam Proses
Dari 9 kali rencana pelaksanaan pengawasan internal atas
pengelolaan keuangan BSN tahun 2017 telah dapat dilaksanakan
sebanyak 8 kegiatan pengawasan, dengan demikian indikator ini
capainnya adalah 100 %.
Target tahun 2017 : - 100 % Pelaksanaan pengawasan internal atas
pengelolaan keuangan BSN
Persentase
pelaksanaan
pengawasan
internal atas
pengelolaan
keuangan BSN
Target : 100% Realisasi 100.%
Capaian : 100%
2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 38
Realisasi tahun 2017 : - 100 % Pelaksanaan pengawasan internal atas
pengelolaan keuangan BSN
Keberhasilan capaian kinerja ini karena didukung dengan kegiatan
inspektorat antara lain :
Melakukan rapat koordinasi dengan pihak yang direviu dan pihak
yang diaudit.
Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan tepat waktu sehingga dapat
tercapai sesuai jadwal yang telah ditentukan.
Agar kinerja persentase Pelaksanaan pengawasan internal atas
pengelolaan keuangan BSN pada tahun 2018 dapat
dipertahankan/ditingkatkan, upaya yang akan dilakukan adalah sebagai
berikut :
Dilakukan monitoring pelaksanaan pengawasan internal.
Sosialisasi peraturan perundangan terkait pengawasan kepada auditi
dan pengelola anggaran.
4. Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Berdasarkan hasil Penilaian Asesor PMPRB BSN yang disampaikan ke
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,
nilai PMPRB BSN sebesar 82,54.
Tabel III.8
Capaian Kinerja Penilaian Mandiri Pelaksanaan Rformasi Birokrasi Tahun
2016 - 2017
NO. NILAI 2016 2017
1. Pelaksanaan Penilaian Mandiri
Pelaksanaan RB 85,35 82,54
2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 39
Realisasi indikator kinerja utama dalam mencapai
sasaran strategis 3, yang diupayakan melalui
Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi
Birokras tahun 2017, dengan demikian indikator ini
capainnya adalah 87 %.
Target tahun 2017 : - 95% Pelaksanaan Penilaian
Mandiri Pelaksanaan RB
Realisasi tahun 2017 : - 82,54 % Pelaksanaan Penilaian
Mandiri Pelaksanaan RB
Keberhasilan capaian kinerja ini karena didukung dengan kegiatan
inspektorat antara lain :
Rapat pembekalan asesor dan asisten asesor dengan narasumber
dari Kemenpan RB.
Melakukan rapat koordinasi dengan asesor dan asisten asesor.
Melakukan penilaian PMPRB bersama asesor dan asisten asesor.
Agar kinerja Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB pada tahun
2018 dapat dipertahankan/ditingkatkan, upaya yang akan dilakukan
adalah sebagai berikut :
Melakukan monitoring PMPRB setiap triwulan.
Melakuka Sosialisasi Pembekalan Asesor dan Asisten Asesor dengan
narasumber dari Kemenpan RB.
Akan dilakukan revisi SK Asesor dan Asisten Asesor PMPR
Pelaksanaan
Penilaian Mandiri
Pelaksanaan RB
Target : 95%
Realisasi : 82,54%
Capaian : 87%
2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 40
Gambar Rapat Pembekalan Asesor dan asisten asesor dengan narasumber
dari Kemanpan RB
5. Persentase pelaksanaan pengawasan tingkat capaian kinerja BSN
Indikator kinerja ini adalah indikator yang ditetapkan untuk
mendukung terselenggaranya pengawasan dan pengendalian internal di
lingkungan BSN.
Tabel III.9
Capaian Kinerja Pelaksanaan Pengawasan tingkat capaian kinerja BSN
Tahun 2016 - 2017
NO. NILAI 2016 2017
1. Pelaksanaan Pengawasan
tingkat capaian kinerja BSN - 100 %
Sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), tahun
2017 Inspektorat menyusun rencana pengawasan tingkat capaian
kinerja sebanyak 2 kali, dengan rincian sebagai berikut :
2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 41
Jenis pengawasan tingkat
capaian kinerja BSN
Rencana
Pelaksanaan
Tanggal
Pelaksanaan Status
Evaluasi SAKIP Instansi tahun
2016 April
1 Agustus
2017 Selesai
Evaluasi SAKIP Esselon I dan
II tahun 2016 Mei
1 Agustus
2017 Selesai
Dari 2 kali rencana pelaksanaan pengawasan
internal atas Evaluasi SAKIP BSN tahun 2017 telah
dapat dilaksanakan sebanyak 2 kegiatan.
Realisasi indikator kinerja utama dalam mencapai
sasaran strategis 3, yang diupayakan melalui
Pelaksanaan pengawasan tingkat capaian kinerja
BSN tahun 2017, dengan demikian indikator ini
capainnya adalah 100 %.
Target tahun 2017 : 100 % Pelaksanaan pengawasan tingkat capaian
kinerja BSN
Realisasi tahun 2017 : 100 % Pelaksanaan pengawasan tingkat capaian
kinerja BSN
Keberhasilan capaian kinerja ini karena didukung dengan kegiatan
Peningkatan koordinasi antara auditor dengan auditi terkait dengan
kegiatan pengawasan. Agar kinerja persentase Pelaksanaan pengawasan
tingkat capaian kinerja BSN pada tahun 2018 dapat
dipertahankan/ditingkatkan, upaya yang akan dilakukan adalah
mengevaluasi semua LAKIP Lembaga, Eselon I dan II.
Persentase
pelaksanaan
pengawasan
tingkat capaian
kinerja BSN
Target : 100% Realisasi 100.%
Capaian : 100%
2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 42
6. Persentase pelaksanaan pengawasan pemantauan kepatuhan layanan
publik BSN
Indikator kinerja ini adalah indikator yang ditetapkan untuk
mendukung terselenggaranya pengawasan dan pengendalian internal di
lingkungan BSN.
Tabel III.10
Capaian Kinerja Pelaksanaan Pengawasan pemantauan kepatuhan
layanan publik BSN Tahun 2016 - 2017
NO. NILAI 2016 2017
1.
Pelaksanaan Pengawasan
pemantauan kepatuhan
layanan publik BSN
- 100 %
Realisasi indikator kinerja utama dalam mencapai
sasaran strategis 3, yang diupayakan melalui
Pelaksanaan pengawasan tingkat capaian kinerja BSN
tahun 2017, dengan demikian indikator ini capainnya
adalah 100 %.
Target tahun 2017 : -100 % Pelaksanaan pengawasan
pemantauan kepatuhan layana publik BSN
Realisasi tahun 2017 : -100 % Pelaksanaan pengawasan
pemantauan kepatuhan layanan publik BSN
Keberhasilan capaian kinerja ini karena didukung dengan kegiatan
inspektorat antara lain :
Koordinasi antar layanan untuk bersama-sama membuat informasi
yang dituangkan dalam sebuah banner dan mencantum persyaratan
layanan pada setiap layanan dan dipasang di LITE.
Persentase
pelaksanaan
pengawasan
pemantauan
kepatuhan
layanan publik
BSN
Target : 100% Realisasi 100.%
Capaian : 100%
2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 43
Memantau konsistensi dan peningkatan kepatuhan dalam
pemenuhan standar pelayanan publik.
Agar kinerja persentase Pelaksanaan pemantauan kepatuhan layanan
publik BSN pada tahun 2018 dapat dipertahankan/ditingkatkan, upaya
yang akan dilakukan adalah melaksanakan evaluasi terhadap IKU.
Berdasarkan kebijakan Ombudsman RI terhadap K/L yang telah memenuhi
kriteria nilai kepatuhan tinggi (hijau), Inspektorat akan mengevaluasi IKU ini
apakah akan tetap dipertahankan atau direvisi.
7. Jumlah dokumen Rencana Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI)
Unit Kerja di BSN
Indikator kinerja ini adalah indikator yang ditetapkan untuk
mendukung pencapaian pelaksanaan sistem pengendalian intern di
lingkungan BSN. Sesuai dengan Peraturan Pemeritah No. 60 Tahun 2008 (PP
60/2008) pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan
keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,
menteri/pimpinan lembaga termasuk Kepala Badan Standardisasi Nasional,
wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan. Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan SPIP, maka
unit kerja di lingkungan BSN diharapkan menyusun dokumen Rencana
Tindak Pengendalian SPIP yang berisi rencana perbaikan lingkungan
pengendalian maupun rencana perbaikan pengendalian dalam rangka
melaksanakan penyelenggaraan SPIP yang efektif dan efisien.
2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 44
Tabel III.11
Capaian Kinerja Dokumen Rencana Pelaksanaan SPI Unit Kerja di BSN
Realisasi indikator kinerja utama dalam mencapai sasaran
strategis 3, yang diupayakan melalui jumlah dokumen
Rencana Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern tahun
2017 pada unit kerja di lingkungan BSN adalah 11 dokumen,
dengan demikian indikator ini capainnya adalah 100 %.
Target tahun 2017 : - 11 Dokumen Rencana Pelaksanaan
SPI Unit Kerja di BSN
Realisasi tahun 2017 : - 11Dokumen Rencana Pelaksanaan
SPI Unit Kerja di BSN
Keberhasilan capaian kinerja ini karena didukung dengan kegiatan
inspektorat antara lain :
Telah dibentuk Satgas SPIP
Melakukan Bimtek Penyusunan RTP SPIP
No. Uraian Target
2017
Realisasi
2017
1. Pusat Kerjasama Standardisasi 1 1
2. Pusat Perumusan Standar 1 1
3. Pusat Penelitian dan Pengembangan Standardisasi 1 1
4. Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi 1 1
5. Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi 1 1
6. Pusat Sistem Penerapan Standar 1 1
7. Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan Standardisasi 1 1
8. Pusat Sistem Informasi dan Dokumentasi
Standardisasi
1 1
9. Biro Perencanaan Keuangan dan Tata Usaha 1 1
10. Biro Hukum, Organisasi dan Humas 1 1
11. Inspektorat 1 1
Jumlah 11 11
Dokumen
Rencana
Pelaksanaan SPI
Unit Kerja
Target : 11 dok
Realisasi : 11 dok
Capaian : 100 %
2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 45
Agar kinerja Dokumen rencana pelaksanaan SPI unit kerja BSN pada tahun
2018 dapat dipertahankan/ditingkatkan, upaya yang akan dilakukan
adalah meningkatkan koordinasi dengan Satgas SPIP sehingga penyusunan
dokumen RTP SPIP dapat selesai sebelum dilaksanakan Pemantauan tindak
lanjut RTP.
Gambar Rapat Bimtek SPIP
8. Persentase penyelesaian tindak lanjut Rencana Tindak Pengendalian Unit
Kerja di BSN
Pemantauan tindak lanjut Rencana Tindak Pengendalian adalah
pemantauan rancangan pengendalian yang dilakukan melalui proses
pengintegrasian antar unsur SPIP dan pengaturan langkah-langkah yang
dilaksanakan dalam mengembangkan setiap unsur sebagai bentuk konkret
penyelenggaran SPIP. Pemantauan tindak lanjut Rencana Tindak
Pengendalian diharapakan dapat memberikan arah penyelenggaraan SPIP
Unit Kerja di lingkungan BSN, dan menjadi komitmen terutama bagi
pimpinan dalam rangka perbaikan kegiatan untuk mencapai tujuan yang
telah ditetapkan.
2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 46
Tabel III.12
Capaian Kinerja Penyelesaian Tindak Lanjut Rencana Tindak
Pengendalian Unit Kerja di BSN
Realisasi indikator kinerja utama dalam mencapai sasaran
strategis 3, yang diupayakan melalui Penyelesaian tindak lanjut
Rencana Tindak Pengendalian unit kerja di BSN pada tahun
2017 dari 11 Unit kerja di BSN hanya 5 Unit kerja yang telah
menyerahkan Tindak Lanjut Rencana Tindak Pengendalian,
dengan demikian indikator ini capainnya adalah 53 %.
Target tahun 2017 : - 70 % Penyelesaian tindak lanjut RTP
Realisasi tahun 2017 : - 37 % Penyelesaian tindak lanjut RTP
No. Uraian 2016 Capaian
% 2017
Capaian
%
1. Pusat Kerjasama Standardisasi 0 0% 0/4 0 %
2. Pusat Perumusan Standar 1 100 % 0 0 %
3. Pusat Penelitian dan Pengembangan
Standardisasi 0 0% 3/12 25 %
4. Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga
Inspeksi 1 100 % 0/5 0 %
5. Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi 0 0% 0/9 0 %
6. Pusat Sistem Penerapan Standar 1 100 % 12/15 80 %
7. Pusat Pendidikan dan Pemasyarakatan
Standardisasi 1 100 % 0/49 0 %
8. Pusat Sistem Informasi dan Dokumentasi
Standardisasi 0 0% 5/10 50 %
9. Biro Perencanaan Keuangan dan Tata
Usaha 0 0 % 9/9 100 %
10. Biro Hukum, Organisasi dan Humas 0 0% 0 0%
11. Inspektorat 1 100 % 15/15 100 %
Penyelesaian
Tindak Lanjut
Rencana Tindak
Pengendalian
Target : 70%
Realisasi : 37%
Capaian : 53%
2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 47
Pada pemantauan tindak lanjut RTP tidak bisa tercapai karena sebagian
unit kerja baru menyelesaikan dokumen RTP SPIP pada akhir semester II
sehingga pemantauan tindak lanjut RTP menjadi terhambat. Meskipun
demikian, Inspektorat sudah mengupayakan :
Melakukan pemantauan tindak lanjut RTP semester I dan II.
Mengingatkan unit kerja untuk menindaklanjuti RTP melalui nota dinas.
Agar kinerja presentase penyelesaian tindak lanjut rencana tindak
pengendalian pada tahun 2018 dapat dipertahankan/ditingkatkan, upaya
yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :
Meningkatkan koordinasi dan monitoring dan pemantauan tindak
lanjut RTP SPIP
Sosialisasi SPIP ke Satgas SPIP
9. Persentase penyelesaian tindak lanjut Rencana Aksi Reformasi Birokrasi
Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PAN RB tahun 2016 dan hasil
penilaian mandiri pelaksanaan RB tahun 2017, Inspektorat mengidentifikasi
rekomendasi-rekomendasi yang menjadi dasar untuk perbaikan yang dapat
ditindaklanjuti.
Dalam melaksanakan RB, Inspektorat bertanggung jawab
melaksanakan koordinasi penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi
(PMPRB) bersama asesor dan asisten asesor serta melalui aplikasi PMPRB. Dari
hasil penilaian PMPRB terdapat 13 poin yang berkaitan dengan tugas dan
tanggung jawab Inspektorat, antara lain pembangunan zona integritas
secara intensif, monitoring peraturan Kepala BSN tentang Gratifikasi, Dumas,
WBS dan Benturan Kepentingan secara berkala, fungus pengawasan
berfokus kepada client dan audit berbasis risiko. Dari 13 poin tersebut,
Inspektorat sudah melakukan tindak lanjut pencanangan kembali Zona
Integritas dan Penandatangan Pakta Integritas, pembentukan tim
2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 48
pembangunan ZI WBK, melalukan self assessment ZI WBK unit kerja,
melalukan monitoring peraturan Kepala BSN tentang Gratifikasi, Dumas, WBS
dan Benturan Kepentingan secara per bulan, serta mengajukan
permohonan pendampingan dan supervise kepada BPKP terkait dengan
kegiatan pengawasan.
Tabel III.13
Capaian Kinerja Penyelesaian Tindak Lanjut Rencana Aksi Reformasi
Birokrasi Tahun 2016 - 2017
NO. NILAI 2016 2017
1. Reformasi Birokrasi 100 100
Realisasi indikator kinerja utama dalam mencapai sasaran
strategis 3, yang diupayakan melalui Penyelesaian tindak
lanjut Rencana Aksi Reformasi Birokras tahun 2017, dengan
demikian indikator ini capainnya adalah 125%.
Target tahun 2017 : - 80 % Penyelesaian tindak lanjut
Rencana Aksi RB
Realisasi tahun 2017 : - 100 % Penyelesaian tindak lanjut
Rencana Aksi RB
Keberhasilan capaian kinerja ini karena didukung dengan kegiatan
inspektorat antara lain :
Melakukan rapat koordinasi dengan unit kerja terkait pembahasan
rencana aksi RB.
Memonitoring dan mengumpulkan bukti-bukit pendukung rencana
aksi RB
Penyelesaian
Tindak Lanjut
Rencana Aksi RB
Target : 80%
Realisasi : 100%
Capaian : 125%
2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 49
Agar kinerja presentase penyelesaian tindak lanjut rencana aksi RB pada
tahun 2018 dapat dipertahankan/ditingkatkan, upaya yang akan dilakukan
adalah sebagai berikut :
Melakukan rapat koordinasi dengan melibatkan Pokja RB.
Melakukan monitoring pengumpulan bukti-bukti rencana aksi RB
secara triwulanan
10. Persentase penyelesaian tindak lanjut Aduan Masyarakat
Indikator kinerja ini adalah indikator yang ditetapkan untuk
mendukung mewujudkan penyelenggaraan pemerintahaan yang baik,
yang memerlukan peran serta masyarakat dalam pengawasan
penyelenggaraan pemerintahaan yang diwujudkan dalam bentuk
pengaduan masyarakat.
Pengaduan dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi SIPMAS
dan LAPOR. Aplikasi SIPMAS merupakan aplikasi Pengaduan Masyarakat
yang dikelola oleh Inspektorat. Sedangkan, aplikasi LAPOR merupakan
aplikasi yang dikelola oleh Kantor Staf Presiden untuk menampung aspirasi
atau pengaduan terkait layanan publik. Pengaduan terkait BSN yang masuk
pada aplikasi LAPOR diteruskan pada BSN melalui Bagian Humas dan
diteruskan ke Inspektorat.
Aplikasi SIPMAS (www.sipmas.bsn.go.id)
2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 50
Aplikasi LAPOR (lapor.go.id)
Tabel III.14
Capaian Kinerja Penyelesaian Tindak Lanjut Aduan Masyarakat
NO. Uraian 2016 2017 Tindak Lanjut %
1 Aduan Masyarakat 13 9 100%
Tahun 2017, Inspektorat telah menerima laporan pengaduan masyarakat
sebanyak 9 dan yang telah ditindaklanjuti sebanyak 8 laporan 1 dalam
proses. 1 laporan belum dapat diselesaikan disebabkan laporan
pengaduan baru diterima pada bulan Desember 2017 sehingga sampai
saat ini proses tindak lanjut masih dilaksanakan. Rekapitulasi laporan
pengaduan masyarakat tersebut antara lain sebagai berikut :
No. Perihal Pengaduan Unit Kerja Cara Penyampaian Penyelesaian Tindak Lanjut
1. Informasi Administrasi Dokumen SNI
Pusido Aplikasi LAPOR 3 Mei 2017
2. Permohonan Pengecekan SNI PSPS Aplikasi LAPOR 10 Mei 2017
3. Permintaan Informasi SNI untuk usaha toko bayi
PSPS Aplikasi LAPOR 12 Mei 2017
4. Kewajiban mengurus SNI untuk produk yang telah memiliki SNI (repacking)
PSPS Customer Mail 14 Juli 2017
5. Keluhan lamanya pelayanan pengurusan dokumen SNI
Pusido Aplikasi LAPOR 19 September
2017
2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 51
6. Belum adanya respon balasan mengenai harga e-file SNI Sediaan Masker
Pusido Aplikasi SIPMAS 27 September
2017
7. Perbaikan lead time layanan Pusido
Pusido Customer Mail 30 Oktober 2017
8. Dampak Penerapan wajib SNI bagi mainan anak pada tingginya harga mainan tersebut
PSPS Aplikasi LAPOR Dalam proses
9.
Pembuatan SE dan sanksi untuk pertaminan agar menarik tabung gas LPG SNI 1452:2007 dengan SNI 1452:2011
PSPS Customer Mail 22 Desember
2017
Keberhasilan capaian kinerja ini karena didukung dengan kegiatan
inspektorat antara lain adanya dukungan aplikasi SIPMAS dan LAPOR dan
pemantauan penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat yang dilakukan
setiap bulan.
Dengan target kinerja penyelesaian 80 % dari pengaduan
masyarakat yang dapat ditindaklanjuti, realisasi indikator
kinerja dapat dicapai 88.8%. Dengan demikian indikator
ini capainnya adalah 111%.
Target tahun 2017 : - 80 % Penyelesaian tindak lanjut
aduan masyarakat
Realisasi tahun 2017 : - 88.8 % Penyelesaian tindak
lanjut aduan masyarakat
Agar kinerja presentase penyelesaian tindak lanjut aduan masyrakat pada
tahun 2018 dapat dipertahankan/ditingkatkan, upaya yang akan dilakukan
adalah dengan melakukan sosialisasi tentang tata cara aduan mayarakat
dalam bentuk pemasangan standing banner di setiap lantai.
Penyelesaian
Tindak Lanjut
Aduan
Masyarakat
Target : 80%
Realisasi : 88.8 %
Capaian : 111%
2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 52
11. Persentase penyelesaian tindak lanjut Aduan melalui WBS
Indikator kinerja ini adalah indikator yang ditetapkan dalam rangka
pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan BSN dan untuk
melaksanakan sistem pelaporan pelanggaran dengan baik dan benar.
Pengaturan pengaduan melalui WBS dengan Peraturan Kepala BSN
No. 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pelaporan
Pelanggaran di Lingkungan BSN. Pedoman ini berisi tata cara pelaporan
pelanggaran yang meliputi korupsi, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan
wewenang atau jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan
serta gratifikasi. Pelapor yang melihat sendiri dan mengetahui adanya atau
dugaan Pelanggaran oleh Pegawai BSN dapat menyampaikan laporan
kepada Tim Penerima Pelaporan Pelanggaran.
Tabel III.15
Capaian Kinerja Penyelesaian Tindak Lanjut Aduan melalui WBS
NO. Uraian 2015 2016 Tindak Lanjut
%
1 Aduan Wistle Blowing System
(WBS)
0 0 NA
Selama tahun tahun 2017, Inspektorat tidak
menerima laporan aduan melalui WBS. Dengan
demikian Inspektorat tidak melakukan penanganan
laporan aduan melalui WBS.
Namun demikian, secara rutin setiap bulan
Inspektorat telah melakukan monitoring dan membuat
laporan penyelesaian tindak lanjut penanganan aduan
melalui WBS baik ada maupun tidak ada laporan
aduan.
Penyelesaian
Tindak Lanjut WBS
Target : 70%
Realisasi : Na
Capaian : Na%
2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 53
Beberapa hal yang mungkin menjadi penyebab tidak adanya
pelaporan aduan melalui WBS ini, antara lain pegawai BSN atau stakeholder
BSN yang belum memahami aturan pelaporan aduan melalui WBS, atau
juga tidak ada keinginan atau keengganan melaporkan. Untuk hal ini, ke
depan Inspektorat perlu melakukan sosialisasi tentang tata cara
penanganan benturan kepentingan, antara lain dalam bentuk
pemasangan standing banner di setiap lantai atau metode lain sehingga
dapat meningkatkan kesadaran dan keinginan melaporkan bila
menemukan kejadian atau keadaan yang berindikasi terjadinya
pelanggaran.
Realisasi indikator kinerja utama dalam mencapai sasaran strategis 3,
yang diupayakan melalui Penyelesaian tindak lanjut WBS tahun 2017 tidak
terdapat aduan terkait WBS, dengan demikian indikator ini capainnya tidak
dapat dinilai.
Target tahun 2017 : - 70 % Penyelesaian tindak lanjut aduan
Melalui WBS
Realisasi tahun 2017 : - Tidak dapat dinilai
12. Persentase penyelesaian tindak lanjut Pengelolaan Gratifikasi.
Indikator kinerja ini adalah indikator yang ditetapkan untuk
mendukung mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas
dari korupsi, kolusi dan nepotisme di BSN.
Pengaturan Pengendalian Gratifkasi di lingkungan BSN diatur sesuai
dengan Peraturan Kepala BSN No. 6 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan BSN, yang merupakan hasil revisi dari
Peraturan Kepala BSN No.4 Tahun 2015 dengan mempertimbangkan Surat
Edaran Edasar KPK Nomor B.1341/01-13/03/2017 perihal Pedoman dan
2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 54
Batasan Gratifikasi dan mencabut Peraturan Kepala BSN No. 4 Tahun 2015
tentang Sistem Pengendalian Gratifikasi.
Perka hasil revisi tersebut telah dilakukan disosialisasikan kepada
pejabat BSN, dengan narasumber dari KPK.
Tabel III.16
Capaian Kinerja Penyelesaian Tindak Lanjut Pengelolaan Gratifkasi
NO. Uraian 2016 2017 Tindak Lanjut %
1 Pengelolaan Gratifikasi 3 6 100%
Tahun 2017, Inspektorat telah menerima laporan
gratifikasi sebanyak 6 laporan dan yang telah
ditindaklanjuti sebanyak 6 laporan. Gratifikasi yang
diterima ASN BSN antara lain berupa :
Penyelesaian
Tindak Lanjut
Pengelolaan
Gratifikasi
Target : 90%
Realisasi : 100%
Capaian : 111%
GambarSosialisasi Perka Pedoman Gratifikasi
2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 55
Salah satu barang gratifikasi
NO. Bentuk Gratifikasi
1. 2 Slop Shuttle Cock
2. 1 dus kerupuk palembang
3. Uang
4. Kain dan Makanan
5. Plakat
6. Parcel Kue Kering
Dengan capaian kinerja tersebut, indikator ini dapat melapaui target
yaitu 111 %.
Target tahun 2017 : - 90 % Penyelesaian tindak lanjut Pengelolaan
Gratifkasi
Realisasi tahun 2017 : - 100 % Penyelesaian tindak lanjut Pengelolaan
Gratifkasi
Keberhasilan capaian kinerja ini karena didukung
dengan kegiatan inspektorat antara lain :
Melakukan Revisi Perka Pengelolaan
Gratifikasi.
Melakukan sosialisasi Perka Pengelaolaan
Gratifikasi
Mencetak buku saku dan mendistribusikan
kepada semua pegawai BSN
Membuat laporan penyelesaian tindak
lanjut pengelolaan gratifikasi setiap bulan.
Agar kinerja presentase penyelesaian tindak
lanjut pengelolaan gratifikasi pada tahun 2018 dapat
dipertahankan/ditingkatkan, upaya yang akan dilakukan antara lain
dengan melakukan sosialisasi tentang tata cara pelaporan Gratifikasi dalam
bentuk pemasangan standing banner di setiap lantai.
2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 56
13. Persentase penyelesaian tindak lanjut Penanganan Benturan
Kepentingan.
Indikator kinerja ini adalah indikator yang ditetapkan untuk
mendukung mewujudkan Tata kelola pemerintahaan yang bebas dari
korupsi, kolusi dan nepotisme.
Pengaturan benturan kepentingan di BSN diatur dengan Peraturan
Kepala BSN No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan
Kepentingan di Lingkungan BSN.
Bentuk benturan kepentingan meliputi :
(1) Situasi yang menyebabkan Pegawai BSN menerima gratifikasi atau
pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatannya;
(2) Situasi yang menyebabkan Pegawai BSN menggunakan aset jabatan
untuk kepentingan pribadi/golongan;
(3) Situasi yang menyebabkan Pegawai BSN menggunakan informasi
rahasia jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan;
(4) Situasi yang menyebabkan Pegawai BSN memberikan akses khusus
kepada pihak tertentu tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya;
(5) Situasi yang menyebabkan Pegawai BSN dalam proses pengawasan
tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari
pihak yang diawasi;
(6) Situasi yang menyebabkan Pegawai BSN menyalahgunakan jabatan;
2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 57
Tabel III.17
Capaian Kinerja Penyelesaian Tindak Lanjut Penanganan Benturan
Kepentingan
NO. Uraian 2016 2017 Tindak Lanjut
%
1 Penanganan Benturan Kepentingan 0 0 NA
Selama tahun tahun 2017, Inspektorat tidak
menerima laporan benturan kepentingan. Dengan
demikian Inspektorat tidak melakukan penanganan
laporan benturan kepentingan.
Secara rutin setiap bulan Inspektorat telah
melakukan monitoring dan membuat laporan
penyelesaian tindak lanjut penanganan benturan
kepentingan setiap bulan baik ada maupun tidak
ada laporan.
Beberapa hal yang mungkin menjadi penyebab tidak adanya
pelaporan benturan kepentingan ini, antara lain pegawai BSN atau
stakeholder BSN yang belum memahami aturan pelaporan benturan
kepentingan, atau juga tidak ada keinginan atau keengganan melaporkan.
Untuk hal ini, ke depan Inspektorat perlu melakukan sosialisasi tentang tata
cara penanganan benturan kepentingan, antara lain dalam bentuk
pemasangan standing banner di setiap lantai sehingga dapat
meningkatkan kesadaran dan keinginan melaporkan bila menemukan
kejadian atau keadaan yang berindikasi terjadi benturan kepentingan.
Penyelesaian
Tindak Lanjut
Penanganan
Benturan
Kepentingan
Target : 75%
Realisasi : 0
Capaian : NA
2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 58
SASARAN 4
Meningkatnya Kinerja Sistem Pengelolaan Anggaran,
Sumber Daya Manusia, Tata Kelola dan Organisasi
Inspektorat yang Profesional
Tabel III.18
Capaian Kinerja Sasaran 4
Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran
terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana BSN terdiri dari 6 (enam)
indikator kinerja yaitu Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) Inspektorat
yang meningkat kompetensinya, Realisasi anggaran Inspektorat, Persentase
Indikator Kinerja Capaian
2016
Capaian 2017 Target
Akhir
RPJM
2019
Capaian
s/d 2017
terhadap
2019 (%) Target Realisasi %
Realisasi
1. Persentase
Aparatur Sipil
Negara (ASN)
Inspektorat yang
meningkat
kompetensinya
64 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100
2. Realsiasi Anggaran
Inspektorat
99,11 % >95 86,33% 91 % >95 % 91
3. Persentase
pencapaian
kinerja Inspektorat
- 90 % 95,40 % 106 % 90 % 106
4. Persentase tindak
lanjut hasil
pengawasan
eksternal
- 100 % 100 % 100 % 100 % 100
5. Persentase tindak
lanjut hasil
pengawasan
internal
- 100 % 100 % 100 % 100 % 100
6. Persentase
implemntasi RB BSN
sesuai dengan
tugas dan fungsi
Inspektorat
- 100 % 100 % 100 % 100 % 100
2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 59
pencapaian kinerja Inspektorat, Persentase tindak lanjut hasil pengawasan
eksternal, Persentase tindak lanjut hasil pengawasan internal, dan
Persentase implemntasi RB BSN sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat
yang mendukung tata kelola Inspektorat. Berikut disampaikan rincian
capaian indikator kinerja sasaran 4.
1. Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) Inspektorat yang meningkat
kompetensinya
Pada tahun 2017 Inspektorat menetapkan indikator kinerja persentase
ASN yang meningkat kompetensinya dengan target sebesar 100%. Seluruh
personel di Inspektorat telah mengikuti kegiatan yang dapat meningkatkan
kompetensi baik yang menunjang tusinya.
Kegiatan peningkatan kompetensi tersebut berupa pelatihan,
sosialisasi, workshop, seminar, dan sejenisnya, antara lain sebagai berikut :
Tabel III.19
PENGEMBANGAN KOMPETENSI TAHUN 2017
Unit Kerja : Inspektorat
Jumlah total PNS : 12
NO. JENIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI
JUMLAH
PNS
YANG
MENGIKUTI
KETERANGAN
1. Pendidikan
a. Tugas Belajar
b. Ijin Belajar
S1 1 Dian
2. Pelatihan
a. Manajerial
1 Workshop appreciative coaching 2 Heru & Murip
2 Workshop assessment kompetensi 1 Heru & Murip
3
Peran Top Manajemen dalam
Penerapan SNI ISO 9001 :2015 1 Heru
4 Diklat Pim IV 1 Murip
2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 60
b Fungsional
1 Diklat Penjenjangan Auditor Muda 2 Ajeng & Ratri
c Teknis
1
Audit Berbasis Risiko Audit Berbasis Risiko
(Blended Learning) di Lingkungan APIP 1 Yudrika
2 Audit Forensik di Lingkungan APIP 1 Yudrika
3
Reviu Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian/Lembaga di Lingkungan
APIP
1 Nur Ratri
4
Probity Audit Pengadaan Barang dan
Jasa di Lingkungan APIP 1 Nur Ratri
5
Penilaian Angka Kredit JFA di Lingkungan
APIP 1 Ajeng
6
Penulisan Laporan Hasil Audit Yang Efektif
di Lingkungan APIP 1 Ajeng
7 Audit Investigatif di Lingkungan APIP 1 Dian
8
Audit Pengadaan Barang dan Jasa
(APBJ) Audit Pengadaan Barang dan
Jasa (Blended Learning) di Lingkungan
APIP
1 Dian
9
Audit Kinerja Kementerian/Lembaga di
Lingkungan APIP 1 Gema
10
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) di Lingkungan APIP 1 Gema
11
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah Maturitas di
Lingkungan APIP
1 Anggraeni
12
Pelatihan Auditor Simtem Manajemen
Anti Penyuapan (SMAP) SNI ISO 37001 1 Anggraeni
13
Penyusunan Kertas Kerja Audit di
Lingkungan APIP 1 Aisah
14
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah Maturitas di
Lingkungan APIP
1 Metik
15
Diklat Sistem Pemerintahan Berbasis
Akrual bagi APIP K/L TA 2017 1 Gema
16 Training ISO 37001:2016 Lead Auditor 1 Heru
17 Pelatihan Sertifikasi Pengadaan Barang
dan Jasa
3 Metik, Dian,
Aisah
2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 61
18 Pelatihan Penyusunan TOR 2 Metik & Aisah
19 Pelatihan Asesor SNI ISO 37001 2 Yudirka&Murip
20 Pelatihan Public Speaking 1 Anggraeni
21 Pelatihan SNI ISO 31000 Manajemen
Risiko
1 Dian
22
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah Maturitas di
Lingkungan APIP
1
Heru
3. Seminar
1
Audit and Investigation : Two sides of the
same coin, experiences of cooperation
effort
1 Yudrika
2 Workshop Paradigma SDM 1 Murip
3
Workshop Change Management for
Human Capital Development 1 Heru
4 Workshop Sistem Penerapan SNI ISO 37001 1 Aisah
5
Seminar Nasional “Strategi Implementasi
ICOFR dalam rangka peningkatan kualitas
LK” di BPPK Kemenkeu
1 Ajeng
6
Workshop Standar Akuntansi Pemerintah
Berbasis Akrual Tahun 2017 di Kemenkeu 1 Ajeng
7
Knowledge sharing berbasis buku “The
answer to the global quality challange: a
national quality infrastucture” di BSN
6
Ajeng, Ratri,
Dian, Reni,
Aisah, Metik
8
Workshop akreditasi dan sertifikasi SNI ISO
14001:2015 Sistem Manajemen Lingkungan 1 Ajeng
9
Public Sector International Audit (PSIA)
International Seminar 2017 1 Heru
4. Kursus
1. Kursus Bahasa Inggris (IELTS Preparation) 2 Yudrika
&Gema
5 Penataran
1 Lokakarya Penguatan Kompetensi Reviu
Dokumen Penganggaran dan Dokumen
Perencanaan Kebutuhan BMN bagi
Auditor APIP K/L TA 2017
1 Gema
6. Lainnya
1
Bimbingan Teknis ISO/IEC TS 17021-9:2016
bagi asesor, tenaga ahli dan panitia teknis 1 Anggraeni
2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 62
2
Bimbingan Teknis Pengenalan ISO
9001:2015 SMM - Persyaratan 1 Kiki
Rakernas Akuntasi dan Pelaporan Keuangan Negara
Diklat ISO 37001 ABMS Leat Auditor
Peningkatan kompetensi secara terus-menerus bagi seluruh ASN di
Inspektorat merupakan prioritas penting yang menjadikan personel tersebut
berintegritas dan profesional untuk mendukung tugas dan tanggung
jawabnya.
2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 63
2. Realisasi Anggaran Inspektorat
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, pada
Tahun 2017 ini Inspektorat BSN didukung oleh anggaran yang bersumber dari
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2017. Berdasarkan DIPA
Nomor SP DIPA-084.01.1.613104/2016 tanggal 7 Desember 2016, pagu
anggaran Sekretariat Utama BSN pada awalnya sebesar Rp 1.500.000.000,-
Sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 Tahun 2017 tanggal 22 Juni
2017 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja
Kementerian/Lembaga dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, anggaran Inspektorat dihemat
sebesar Rp 357.800.000,- (Tiga ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus ribu
rupiah).
Tabel III.20
Realisasi Anggaran Inspektorat BSN TA. 2017 Dalam rupiah
No Uraian Pagu Awal
2017
Pagu 2017
setelah
penghematan
Realisasi
setelah
penghematan
1 Melaksanakan Penyusunan
Kebijakan dan SOP
Pengawasan Internal 22.224.000 67.045.000
46.506.165
2 Audit Operasional 265.482.000 221.421.000 200.417.686
3 Pengendalian Intern 67.370.000 32.170.000 22.358.000
3 Melakukan Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan BPK RI 50.654.000 50.654.000 46.219.000
5 Melaksanakan Reviu
Pelrencanaan Anggaran 14.150.000 14.150.000 13.348.000
6 Melakukan Pembinaan
Pengawasan dan Kinerja
Keuangan 103.838.000 100.838.000
81.324.000
2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 64
7 Kegiatan Reviu Laporan 108.160.000 85.560.000 55.391.785
8 Evaluasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah 33.076.000 33.076.000 28.826.000
9 Pemantauan 279.614.000 258.336.000 252.941.158
10 Pengawasan Lainnya 506.058.000 244.876.000 210.240.219
11 Penanganan Pengaduan
Masyarakat 49.374.000 34.074.000
28.451.550
Jumlah 1.500.000.000 1.142.200.000 986.024.863
Persentase realisasi Inspektorat pada tahun 2017 sebesar Rp986.024.863
atau sebesar 86,33 % dari Pagu Anggaran Inspektorat 2017.
Tabel III.21
Realisasi Perbandingan Anggaran Inspektorat
Tahun 2016 dan Tahun 2017 Dalam rupiah
Belanja Komponen
Kegiatan
Pagu Realisasi Persentasi
Realisasi
Tahun 2016 669.431.000 663.798.300 99,11 %
Tahun 2017 1.142.200.000 986.024.863 86,33 %
Tabel III.22
Realisasi Perbandingan Target dan Relasiasi Anggaran Inspektorat
Tahun 2017 Dalam rupiah
Belanja Komponen
Kegiatan
Pagu Target Persentase
Target
Realisasi Persentase
Realisasi
Tahun 2017 1.142.200.000 1.085.09.000 95 % 986.024.863 86,33 %
Permasalahan tidak tercapaimya target realisasi anggaran karena
terbatasnya sumber daya manusia (SDM) Inspektorat karena sebagian SDM
nya 1 orang mengikuti diklatpim, 2 orang mengikuti kursus bahasa inggris
dan 2 orang cuti melahirkan dan ketersediaan jadwal narasumber sehingga
ada beberapa kegiatan yang tidak dapat terealisasi.
2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 65
Upaya yang telah dilakukan Inspektorat pada tahun 2017 :
Melakukan rapat koordinasi terkait dengan penyerapan anggaran
Menginventarisir kegiatan-kegiatan yang berpotensi untuk
dilaksanakan.
Mempercepat proses pertanggungjawaban keuangan.
Agar kinerja realisasi anggaran Inspektorat pada tahun 2018 dapat
dipertahankan/ditingkatkan, upaya yang akan dilakukan adalah sebagai
berikut :
Melakukan rapat koordinasi terkait penyerapan anggaran dan
realisasinya setiap bulan
Mempercepat proses pertanggungjawaban keuangan.
3. Persentase pencapaian kinerja Inspektorat
Pencapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai organisasi sesuai
dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai
tujuan organisasi. Dalam mencapai tujuan untuk mewujudkan visi dan misi
Inspektorat BSN, maka telah ditetapkan sasaran dan target kinerja
Tabel III.22
Capaian Kinerja Inspektorat Tahun 2016 - 2017
NO. NILAI 2016 2017
1. Pencapaian kinerja
Inspektorat - 106 %
Realisasi indikator kinerja utama dalam mencapai sasaran strategis 3,
yang diupayakan melalui Pencapaian kinerja Inspektorat tahun 2017,
dengan demikian indikator ini capainnya adalah 106 %.
2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 66
Target tahun 2017 : 90 % Pencapaian kinerja
Inspektoat
Realisasi tahun 2017 : 95,40 % Pencapaian
kinerja Inspektorat
Dalam upaya pencapaian persentase
pencapaian kinerja Inspektorat, Inspektorat
BSN pada tahun 2017 telah melakukan
langkah-langkah antara lain melakukan rapat
koordinasi terkait dengan penyerapan
anggaran dan kinerja.
4. Persentase tindak lanjut atas hasil pengawasan eksternal
Indikator kinerja ini adalah indikator yang ditetapkan untuk
mendukung terselenggaranya pengawasan dan pengendalian internal di
lingkungan BSN.
Tabel III.23
Capaian Kinerja Penyelesaian Tindak Lanjut atas hasil
Pengawasan eksternal
NO. Uraian 2016 2017 Tindak Lanjut
%
1 Penyelesaian tindak lanjut hasil
pengawasan eksternal
0 0 NA
Realisasi indikator kinerja utama dalam mencapai sasaran
strategis 3, yang diupayakan melalui Penyelesaian tindak
lanjut atas hasil pengawasan eksternal tahun 2017 tidak
terdapat temuan terkait pengawasan eksternal, dengan
demikian indikator ini capainnya adalah 100 %.
Persentase
Pencapaian
kinerja Inspektorat
Target : 90% Realisasi 95,40.%
Capaian : 106%
Penyelesaian
Tindak Lanjut atas
hasil pengawasan
eksternal
Target : 100%
Realisasi : 100%
Capaian : NA
2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 67
Target tahun 2017 : - 100 % Penyelesaian tindak lanjut atas hasil
pengawasan eksternal
Realisasi tahun 2017 : - 100 % Penyelesaian tindak lanjut atas hasil
Pengawasan eksternal
Selama tahun tahun 2017, Penyelesaian tindak lanjut atas hasil
pengawasan eksternal tahun 2017 tidak terdapat temuan terkait
pengawasan eksternal. Dengan demikian Inspektorat tidak melakukan
penyelesaian tindak lanjut atas hasil pengawasan eksternal.
Namun dalam upaya pencapaian penyelesaian tindak lanjut atas
hasil pengawasan eksternal, Inspektorat BSN secara rutin telah melakukan
monitoring dan rapat koordinasi terkait pertanggungjawaban anggaran.
5. Persentase tindak lanjut atas hasil pengawasan internal
Indikator kinerja ini adalah indikator yang ditetapkan untuk
mendukung terselenggaranya pengawasan dan pengendalian internal di
lingkungan BSN.
Tabel III.24
Capaian Kinerja Penyelesaian Tindak Lanjut atas hasil
Pengawasan internal
NO. Uraian 2016 2017 Tindak Lanjut
%
1 Penyelesaian tindak lanjut hasil
pengawasan internal
0 0 NA
Realisasi indikator kinerja utama dalam mencapai sasaran strategis 3,
yang diupayakan melalui Penyelesaian tindak lanjut atas hasil pengawasan
internal tahun 2017 tidak terdapat temuan terkait pengawasan internal,
dengan demikian indikator ini capainnya adalah 100 %.
2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 68
Target tahun 2017 : - 100 % Penyelesaian tindak
lanjut atas hasil pengawasan internal
Realisasi tahun 2017 : - 100 % Penyelesaian tindak
lanjut atas hasil pengawasan internal
Selama tahun tahun 2017, Penyelesaian tindak lanjut atas hasil
pengawasan internal tahun 2017 tidak terdapat temuan terkait
pengawasan internal. Dengan demikian Inspektorat tidak melakukan
penyelesaian tindak lanjut atas hasil pengawasan internal.
Namun dalam upaya pencapaian penyelesaian tindak lanjut atas
hasil pengawasan eksternal, Inspektorat BSN secara rutin telah melakukan
monitoring dan rapat koordinasi terkait pertanggungjawaban anggaran.
6. Persentase implementasi RB BSN sesuai dengan tugas dan fungsi
Inspektorat
Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi
Pemerintah, dalam hal ini Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan
koordinasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
bersama asesor dan asisten asesor dan menyampaikan hasilnya melalui
aplikasi PMPRB. Dari hasil PMPRB selanjutnya akan dilakukan evaluasi oleh
evaluator dari KemenPAN RB.
Hasil evaluasi tahun sebelumnya inspektorat harus meningkatkan
pemantauan terkait dengan peraturan Keapala BSN terkait dengan
Penyelesaian
Tindak Lanjut atas
hasil pengawasan
internal
Target : 100%
Realisasi : 100%
Capaian : NA
2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 69
gratifikasi, Dumas, WBS dan Benturan Kepentingan, serta membangun dan
menetapkan Zona Integritas WBK/WBBM.
Dari hasil evaluasi tersebut yang telah dilaksanakan oleh inspektorat
pada tahun 2017 adalah melaksanakan pemantauan terkait dengan
peraturan Kepala BSN terkait dengan Gratifikasi, Dumas, WBS dan Benturan
Kepentingan secara per bulan dan pencanangan kembali Zona Integritas,
penandatangan paklta integritas, pembentukan tim pembangunan ZI WBK
serta melakukan self assessment ZI WBK unit kerja sesuai dengan PermePAN
RB nomor 52 Tahun 2014.
Berikut adalah capaian Kinerja Implementasi RB BSN sesuai dengan
tugas dan fungsi inspektorat :
Tabel III.25
Capaian Kinerja implementasi RB BSN sesuai dengan
tugas dan fungsi Inspektorat
NO. Uraian 2016 2017 %
1 Kinerja implementasi RB BSN sesuai
dengan ugas dan fungsi Inspektorat
0 100 100%
Realisasi indikator kinerja utama dalam mencapai
sasaran strategis 3, yang diupayakan melalui
Implementasi RB BSN sesuai tugas dan fungsi
Inspektorat capaian kinerja tahun 2017, dengan
demikian indikator ini capainnya adalah 100 %.
Target tahun 2017 : -100 % Implementasi RB BSN sesuai
dengan tugas dan fungsi Inspektorat
Realisasi tahun 2017 : -100 % Implementasi RB BSN sesuai
dengan tugas dan fungsi Inspektorat
Persentase
implementasi RB
BSN sesuai tusi
Inspektorat
Target : 100%
Realisasi : 100%
Capaian : 100%
2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 70
BAB IV PENUTUP
aporan Kinerja Inspektorat ini menyajikan pertanggungjawaban dan
pencapaian kinerja Inspektorat Tahun 2017 dalam mendukung
pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta Indikator Kinerja
Utama BSN.
Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Insepktorat
BSN Tahun 2017, sebagian besar kegiatan telah terlaksana sesuai
penetapan kinerja dan indikator kinerja Inspektorat. Terlaksananya seluruh
kegiatan di Inspektorat sangat mendukung pelaksanaan kegiatan teknis
lingkup BSN, sesuai tugas fungsi Inspektorat sebagai pengawasan fungsional
terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan BSN. Adapun secara ringkas
capaian kinerja Inspektorat tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 4.1.
Tabel IV.1 Capaian Kinerja Inspektorat tahun 2017
No Sasaran Indikator Kinerja Target
2017
Realisasi
2017
Capaian
%
Customer Perspectives
1. Terwujudnya
layanan informasi
publik yang
berkualitas
1. Nilai kepatuhan layanan
publik 105 (nilai)
Tidak ada
penilaian dari
Ombudsman NA
2. Terwujudnya good
governance dan
clean government
2. Zona integritas
WBK/WBBM 2 (predikat
WBK)
Dalam
proses 40 %
Internal Process Perspectives
3
Terselenggaranya
pengawasan dan
pengendalian
internal BSN
3. Persentase penyelesaian
tindak lanjut hasil audit 100 % 96,88 % 97 %
4. Persentase penyelesaian
tindak lanjut hasil
pemeriksaan
100 % 100 % 100 %
L
2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 71
No Sasaran Indikator Kinerja Target
2017
Realisasi
2017
Capaian
%
5. Persentase Pelaksanaan
pengawasan internal
atas pengelolaan
keuangan BSN
100 % 100 % 100 %
6. Pelaksanan Penilaian
Mandiri Pelaksanaan RB 95 % 82,54 % 87 %
7. Persentase pelaksanaan
pengawasan tingkat
capaian kinerja BSN
100 % 100 % 100%
8. Persentasi pelaksanaan
pemantauan kepatuhan
layanan publik BSN
100 % 100 % 100 %
9. Jumlah dokumen
Rencana Pelaksanaan
Sistem Pengendalian
Intern (SPI) Unit Kerja di
BSN
11
dokumen
11
dokumen 100 %
10. Persentase penyelesaian
tindak lanjut Rencana
Tindak Pengendalian 70 % 37 % 53 %
11. Persentase penyelesaian
tindak lanjut Rencana
Aksi Reformasi Birokrasi
80 % 0 0
12. Persentase penyelesaian
tindak lanjut Aduan
Masyarakat
80 % 100 % 125 %
13. Persentase penyelesaian
tindak lanjut Aduan
melalui WBS
70 % Tidak ada
aduan NA
14. Persentase penyelesaian
tindak lanjut
Pengelolaan Gratifikasi
90 % 100 % 118 %
15. Persentase penyelesaian
tindak lanjut
Penanganan Benturan
Kepentingan
75 % Tidak ada
aduan NA
2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 72
No Sasaran Indikator Kinerja Target
2017
Realisasi
2017
Capaian
%
Learning and Growth Perspectives
4. Meningkatnya
kinerja sistem
pengelolaan
anggaran, sumber
daya manusia, tata
kelola dan
organisasi
Inspektorat yang
profesional
16. Persentase Aparatur Sipil
Negara (ASN)
Inspektorat yang
meningkat
kompetensinya
100 % 200 % 64 %
17. Realisasi anggaran
Inspektorat >95 % 86 % 91 %
18. Persentase pencapaian
kinerja Inspektorat 90 % 95,4 % 106 %
19. Persentase tindak lanjut
atas hasil pengawasan
eksternal
100 % Tidak ada
temuan NA
20. Persentase tindak lanjut
atas hasil pengawasan
internal
100 % Tidak ada
temuan NA
21. Persentase implementasi
RB BSN sesuai dengan
tugas dan fungsi
Inspektorat
75 % 100 % 133 %
Dari keseluruhan capaian kinerja tersebut, rata-rata capaian kinerja
Inspektorat mencapai 98 %.
Walaupun demikian, masih ditemukan berbagai kelemahan yang
menyebabkan belum tercapainya target beberapa indikator kinerja
Inspektorat. Adapun hal-hal yang masih belum memenuhi target antara lain
pembangunan Zona Interigtas WBK/WBBM, penyelesaian tindak lanjut hasil
audit internal, nilai PMPRB, dan realisasi anggaran Inspektorat tahun 2017.
Terhadap capaian kinerja yang dinilai telah memenuhi target akan
dilakukan upaya pemeliharaan dan pemantauan, paling tidak nilai
kinerjanya dapat dipertahankan. Sedangkan untuk meningkatkan kinerja
yang belum memenuhi target akan dilakukan langkah perbaikan ke depan
sebagai berikut:
2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 73
1. Untuk meningkatkan kinerja ZI WBK/WBBK di BSN, tahun 2018
Inspektorat akan melakukan :
Melakukan self assessment untuk perbaikan unit kerja yang
diusulkan sebagai untuk memperbaiki elemen-elemen yang dinilai
masih lemah.
Memantau penerapan ZI WBK di unit kerja yang diusulkan dan
persiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengusulan
ZI WBK ke Menpan RB
2. Untuk meningkatkan kinerja penyelesaian tindak lanjut hasil audit
internal pada tahun 2018, upaya yang akan dilakukan adalah
sebagai berikut :
Monitoring Tindak lanjut hasil audit akan menggunakan aplikasi
Sistem informasi pemantauan tindak lanjut hasil audit (Sipatlha)
Meningkatkan partisipasi auditi secara lebih aktif dalam proses
pemantauan tindak lanjut hasil audit
3. Agar kinerja Pelaksanaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB pada
tahun 2018 dapat ditingkatkan, upaya yang akan dilakukan adalah
sebagai berikut :
Melakukan monitoring PMPRB setiap triwulan.
Melakukan Sosialisasi/refreshment workshop Pembekalan Asesor
dan Asisten Asesor dengan narasumber dari Kemenpan RB.
4. Peningkatan kinerja penyelesaian tindak lanjut rencana tindak
pengendalian pada tahun 2018, upaya yang akan dilakukan adalah
sebagai berikut :
Meningkatkan koordinasi dan monitoring dan pemantauan tindak
lanjut RTP SPIP
2017| Laporan Kinerja Inspektorat - BSN 74
Sosialisasi SPIP ke Satgas SPIP untuk memberikan
pemahaman/kesadaran pentingnya tindak lanjut RTP untuk
pengendalian internal
5. Untuk meningkatkan kinerja realisasi anggaran Inspektorat pada
tahun 2018 dapat ditingkatkan, upaya yang akan dilakukan adalah
sebagai berikut :
Melakukan koordinasi terkait penyerapan anggaran dan
realisasinya setiap bulan
Mempercepat proses pertanggungjawaban keuangan
Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pengelolaan
anggaran bagi staf Inspektorat
6. Beberapa hal yang menyebabkan tidak adanya aduan WBS dan
pelaporan benturan kepentingan, antara lain pegawai BSN atau
stakeholder BSN yang belum memahami aturan/tatacara
pengaduan WBS dan pelaporan benturan kepentingan, atau juga
tidak ada keinginan atau keengganan melaporkan. Untuk hal ini, ke
depan Inspektorat perlu melakukan sosialisasi tentang tata cara
pengaduan WBS dan penanganan benturan kepentingan, antara
lain dalam bentuk pemasangan standing banner atau metode lain.
_____oOo_____
Top Related