KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat,
karunia dan hidayah-Nya sehingga tugas yang diemban Inspektorat Utama Badan POM
dalam melakukan pengawasan intern, dalam hal ini monitoring dan evaluasi terhadap
penanganan benturan kepentingan dapat diselesaikan dan dituangkan dalam bentuk
Laporan Monitoring Benturan Kepentingan Triwulan IV Tahun 2018.
Dalam pelaksanaan tugas pokok Badan POM diperlukan suatu kondisi yang terbebas
dari adanya benturan kepentingan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
bebas dari korupsi. Badan POM menyadari pentingnya pelaksanaan sikap yang tegas
terhadap penanganan benturan kepentingan yang melibatkan Pejabat atau Pegawai di
Badan POM. Oleh sebab itu Badan POM telah memiliki kebijakan terkait benturan
kepentingan yang dituangkan dalam Peraturan Kepala Badan POM nomor 13 Tahun
2017 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Badan POM.
Inspektorat Utama Badan POM senantiasa melakukan pemantauan dan evaluasi atas
penanganan benturan kepentingan yang telah dilaksanakan. Perbaikan secara terus-
menerus (continuous improvement) dalam melaksanakan penanganan benturan
kepentingan telah menjadi komitmen Badan POM untuk mendukung terciptanya Badan
POM yang lebih baik.
Akhir kata semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang
berkepentingan dan menjadi bahan perbaikan untuk pelaksanaan ke depannya.
Wassalamu’alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh
Jakarta, Januari 2019
Badan Pengawas Obat dan Makanan
Inspektur II,
Dra. Zulaimah, Apt., M.Si
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Badan POM merupakan unsur pelaksana pemerintah yang bertanggung jawab
kepada Presiden, yang bertugas melakukan pengawasan obat dan makanan. Dalam
menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Pengawas Obat dan Makanan tidak lepas
dari interaksi dengan banyak pihak, baik pihak eksternal maupun pihak internal.
Terkait dengan interaksi tersebut di atas seringkali terjadi benturan kepentingan dalam
diri seorang pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dimana pertimbangan
pribadi mempengaruhi profesionalitas seorang pegawai dalam mengemban tugasnya.
Untuk itu, guna menjaga sikap profesionalitas, maka dipandang perlu adanya aturan
baku yang mengatur penanganan Benturan Kepentingan dalam pelaksanaan tugas
dan fungsi serta interaksi antara pegawai atau pejabat Badan POM dengan para
pemangku kepentingan.
Kurangnya pemahaman terhadap Benturan Kepentingan dapat menimbulkan
penafsiran yang beragam bahkan negatif terhadap penyelenggara pemerintahan.
Oleh karena itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan menyadari pentingnya
menerapkan strategi penanganan adanya Benturan Kepentingan pada unit organisasi
maupun Pegawai di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan
adanya aturan yang tegas mengatur penanganan Benturan Kepentingan akan tercipta
tata kelola pemerintahan yang baik dengan didasari etika hubungan interaksi yang
baik di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan maupun dalam berinteraksi
dengan para pemangku kepentingan lainnya.
Berdasarkan pada pertimbangan di atas, Badan POM telah menetapkan Peraturan
Kepala Badan POM nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penanganan Benturan
Kepentingan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang dipadukan
dengan nilai-nilai organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan.
Kesungguhan dan konsistensi penanganan benturan kepentingan akan memperkuat
tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik dengan selalu berusaha menerapkan
prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta
keadilan.
B. Dasar Hukum
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi
3. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia
Nomor HK. 04.1.6.01.13.653 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penanganan
Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Badan POM No. 13 Tahun 2017
Tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan POM
4. Surat Instruksi Kepala Badan POM Nomor HK.05.01.1.6.09.16.3436 tanggal 9
September 2016 tentang Larangan Bagi Seluruh PNS Badan POM Bekerja di
Sarana Produksi, Sarana Distribusi, dan/atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang
Menjadi Obyek Pengawasan Badan POM
5. Surat Perintah Kepala Badan POM Nomor HK.05.1.6.10.16.3695 tanggal 31
Januari 2017 tentang Tindak Lanjut Larangan Bagi Seluruh PNS Badan POM
Bekerja di Sarana Produksi, Sarana Distribusi dan/atau Fasilitas Pelayanan
Kesehatan yang Menjadi Obyek Pengawasan Badan POM.
C. Tujuan dan Sasaran
Tujuan dari Laporan Penanganan Benturan Kepentingan ini adalah:
a. Menyediakan laporan tentang pelaksanaan dan pemantauan penanganan
benturan kepentingan di Badan POM;
b. Mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian negara;
c. Menegakkan integritas; dan
d. Menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
BAB II
ROADMAP DAN KEBIJAKAN
BENTURAN KEPENTINGAN
A. Roadmap 2015-2019
Badan POM telah memiliki roadmap Reformasi Birokrasi 2015-2019 yang berfungsi
untuk memantau sejauh mana perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi di
lingkungan Badan POM. Secara umum, road map Reformasi Birokrasi Badan POM
dikelompokkan menjadi 9 program, salah satunya adalah penguatan kebijakan sistem
pengawasan intern Pemerintah. Salah satu ukuran keberhasilan dari program tersebut
adalah pengaturan konflik kepentingan. Berikut road map lengkap untuk program
tersebut:
Area
Perubahan
Program Hasil yang
Diharapkan
Ukuran
Keberhasilan
Kegiatan
2015 2016 2017 2018 2019
Pengawasan Penguatan
kebijakan
sistem
pengawasan
intern
Pemerintah
Implementasi
program anti
KKN
Pengaturan
konflik
kepentingan
Sosialisasi Benturan Kepentingan
Roadmap Reformasi Birokrasi untuk penanganan benturan kepentingan tahun 2018
adalah sosialisasi benturan kepentingan. Oleh sebab itu, pada tahun 2018 telah
dilakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi penanganan benturan kepentingan di
lingkungan Badan POM.
B. Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan Badan POM
1. Kebijakan Benturan Kepentingan
Dalam rangka meningkatkan penerapan penyelenggaraan pemerintahan yang
bersih dan bebas KKN, Inspektorat II Badan POM telah melakukan kegiatan salah
satunya adalah penanganan benturan kepentingan. Badan POM telah memiliki
peraturan tentang penanganan benturan, yaitu:
a. Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.04.1.6.01.13.653 Tahun 2013
tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Badan
POM sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan POM No.
13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di
Lingkungan Badan POM
b. Surat Instruksi Kepala Badan POM Nomor HK.05.01.1.6.09.16.3436 tanggal
9 September 2016 tentang Larangan Bagi Seluruh PNS Badan POM Bekerja
di Sarana Produksi, Sarana Distribusi, dan/atau Fasilitas Pelayanan
Kesehatan yang Menjadi Obyek Pengawasan Badan POM
c. Surat Edaran Kepala Badan POM tanggal 10 Oktober 2016 Tentang Tidak
Lanjut Bagi Seluruh PNS Badan POM Bekerja di Sarana Produksi, Sarana
Distribusi, dan/atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Menjadi Obyek
Pengawasan Badan POM
d. Surat Perintah Kepala Badan POM Nomor HK.06.02.1.6.01.17.0264 tanggal
31 Januari 2017 tentang Tindak Lanjut Larangan Bagi Seluruh PNS Badan
POM Bekerja di Sarana Produksi, Sarana Distribusi dan/atau Fasilitas
Pelayanan Kesehatan yang Menjadi Obyek Pengawasan Badan POM.
2. Sosialisasi Kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan
Kebijakan tentang penanganan benturan kepentingan telah disosialisasikan
kepada seluruh unit kerja di Badan POM melalui:
a. Buku saku tentang Benturan Kepentingan tahun 2017 yang telah dibagikan
ke seluruh unit kerja di lingkungan Badan POM;
b. Acara Sosialisasi Whistleblowing System (WBS), penanganan
c. Artikel pada subsite http://rb.pom.go.id/ mengenai benturan kepentingan dan
penanganannya dengan judul sebagai berikut:
- Penanganan Benturan Kepentingan
- Benturan Kepentingan
d. Artikel pada Buletin Pengawasan Tahun 2015 mengenai benturan
kepentingan yang berjudul “Jauhkan Faktor Kepentingan dari Pekerjaan Kita”
e. Pendistribusian Leaflet tentang Penanganan Benturan Kepentingan ke
seluruh unit kerja
f. Pengiriman Banner tentang Penanganan Benturan Kepentingan ke seluruh
unit kerja
g. Sosialisasi Surat Instruksi Kepala Badan POM Nomor
HK.05.01.1.6.09.16.3436 tanggal 9 September 2016 tentang Larangan Bagi
Seluruh PNS Badan POM Bekerja di Sarana Produksi, Sarana Distribusi,
dan/atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Menjadi Obyek Pengawasan
Badan POM yang disampaikan pada tanggal 15 September 2016 dalam
acara Workshop SPIP di Hotel Lumire Jakarta yang dihadiri oleh seluruh
perwakilan dari unit kerja pusat dan Balai Besar/Balai POM di seluruh
Indonesia
h. Pertemuan sinergisme Penguatan Tindak Lanjut Instruksi Kepala Badan
POM Nomor HK.05.01.1.6.09.16.3436 tanggal 26 September 2016 di Balai
Besar POM Yogyakarta yang dihadiri oleh Ketua Umum dan Sekretaris
Jenderal Ikatan Apoteker Indonesi (IAI) dan perwakilan dari 11 unit kerja
pusat dan 17 Balai Besar/Balai POM
i. Bimbingan teknis tentang Tindak Lanjut Instruksi Kepala Badan POM Nomor
HK.05.01.1.6.09.16.3436 di Balai POM di Serang tanggal 28 September 2016
j. Bimbingan teknis tentang penanganan benturan kepentingan di Lingkungan
Badan POM di Balai Besar POM di Jayapura tanggal 29 November 2016
k. Sosialisasi WBS, Pengendalian Gratifikasi, dan Penanganan Benturan
Kepentingan di Balai Besar POM di Bandar Lampung tanggal 6 April 2017
l. Sosialisasi benturan kepentingan pada Direktorat Standardisasi Pangan
Olahan pada tanggal 12 April 2018
m. Sosialisasi benturan kepentingan pada Direktorat Pengawas Keamanan Mutu
Ekspor Impor Obat dan NAPPZA pada tanggal 16 April 2018
n. Sosialisasi penanganan benturan kepentingan di beberapa Balai Besar/Balai
POM, antara lain:
1) Balai Besar POM di Semarang
2) Balai Besar POM di Padang
3) Balai POM di Gorontalo
4) Balai Besar POM di Palembang
3. Implementasi Benturan Kepentingan
Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan di seluruh unit kerja
di lingkungan Badan POM. Bentuk Implementasi penanganan benturan
kepentingan antara lain dituangkan dalam bentuk:
a. Pakta integritas seluruh pegawai
b. Pakta integritas pejabat struktural
c. Pakta integritas Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang/Jasa
d. Pakta integritas untuk pengawas seleksi CPNS
e. Komitmen Inspektur untuk tidak menugaskan auditor pada audit yang
berpotensi menimbulkan benturan kepentingan (conflict of interest) dalam
bentuk pakta integritas
f. Identifikasi benturan kepentingan oleh setiap unit kerja di Lingkungan
Badan POM
g. Tindak lanjut dari penanganan benturan kepentingan berupa pengunduran
diri PNS dari perangkapan jabatan di sarana produksi, sarana distribusi,
dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi obyek pengawasan
Badan POM
h. Pengembangan aplikasi pelaporan benturan kepentingan
i. Data inventarisasi perangkapan jabatan PNS Badan POM dari seluruh unit
kerja di lingkungan Badan POM
j. Bukti pengunduran diri perangkapan jabatan dari pegawai yang bekerja di
sarana yang menjadi obyek pengawasan Badan POM, berupa:
1) Surat pengunduran diri kepada Pemilik Sarana Apotek dan Dinas
Kesehatan setempat
2) Surat pernyataan sudah tidak bekerja di sarana, dan/atau
3) Bukti lainnya, seperti berita acara serah terima tanggung jawab
kefarmasian, pencabutan izin apotek dari Dinas Kesehatan setempat,
surat persetujuan penggantian apoteker penanggung jawab dari Pemilik
Sarana Apotek
k. Surat Inspektur II Nomor B-TU.05.72.04.18.0775 tanggal 17 April 2018
tentang Permintaan Data Dukung Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi (PMPRB)
l. Data Identifikasi Potensi Benturan Kepentingan dari Unit Kerja di lingkungan
Badan POM Triwulan II Tahun 2018
m. Inspektorat Utama melakukan telaah terkait benturan kepentingan, antara
lain:
a) Telaah undangan pertemuan yang diselenggarakan oleh IADSA “5th
Expert Roundtable on Botanical Supplements and IADSA Annual
Meeting”
b) Telaah Atas Terhadap Penawaran dan Penerimaan Proposal
Knowledge Sharing dari Perusahaan Pendaftar
c) Telaah tentang peran serta industri farmasi dalam aksi nasional
pemberantasan penyalahgunaan obat
d) Telaah atas permohonan pelantikan pengurus Perkosmi oleh Kepala
Badan POM
BAB III
MONITORING DAN EVALUASI
BENTURAN KEPENTINGAN
A. Monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan
Penanganan Benturan Kepentingan telah dimonitoring dan evaluasi, melalui:
a. Telah dilakukan kajian terkait benturan kepentingan, yaitu:
1) Kajian tentang perlunya revisi Peraturan Kepala Badan POM tentang
Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan POM
2) Kajian mengapa Apoteker Badan POM dilarang menjadi penanggung jawab
sarana pelayanan kefarmasian (Apotek)
b. Hasil evaluasi penanganan benturan kepentingan telah ditindaklanjuti dalam
bentuk revisi Keputusan Kepala Badan POM tentang Penanganan Benturan
Kepentingan Tahun 2017 menjadi Keputusan Kepala Badan POM yang telah
mengatur kewajiban unit kerja menyampaikan laporan identifikasi benturan
kepentingan kepada Inspektorat Utama.
c. Laporan identifikasi potensi benturan kepentingan dari unit kerja
d. Berdasarkan hasil monitoring penanganan benturan kepentingan, telah dibuat
kebijakan tambahan berupa:
1) Surat Sekretaris Utama Badan POM No B-HM.03.01.22.10.16.5131 tanggal
17 Oktober 2016 tentang Penyampaian Surat Edaran Kepala BPOM
Tentang Tidak Lanjut Bagi Seluruh PNS Badan POM Bekerja di Sarana
Produksi, Sarana Distribusi, dan/atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang
Menjadi Obyek Pengawasan Badan POM
2) Surat Perintah Kepala Badan POM Nomor HK.06.02.1.6.01.17.0264 tanggal
31 Januari 2017 tentang Tindak Lanjut Larangan Bagi Seluruh PNS Badan
POM Bekerja di Sarana Produksi, Sarana Distribusi dan/atau Fasilitas
Pelayanan Kesehatan yang Menjadi Obyek Pengawasan Badan POM.
3) Surat teguran dari Sekretaris Utama Badan POM tanggal 15 Mei 2017
kepada para Kepala Unit Kerja (total: 24 unit kerja) yang di lingkungannya
masih terdapat PNS yang belum menyerahkan bukti pengunduran diri, yang
berisi:
a) Kepala Unit kerja agar memerintahkan PNS di lingkungannya yang
masih bekerja di sarana untuk segera menyerahkan bukti pengunduran
diri dan surat pernyataan sudah tidak bekerja pada sarana tersebut
kepada Inspektorat Badan POM dan memonitor pelaksanaannya.
b) Bagi PNS masih bekerja di sarana, maka dapat dikenakan hukuman
disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan dikenakan sanksi moral
berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 3 Tahun 2017
tentang Kode Etik dan Kode Perilaku ASN Badan POM.
e. Nota dinas Inspektur No. B-PI.03.04.6.07.17.2302 tanggal 24 Juli 2017 tentang
Laporan Tentang Hasil Monitoring Penanganan Benturan Kepentingan
Triwulan II Tahun 2017 (Data hingga tanggal 31 Agustus 2017 : sebanyak 835
PNS atau 99,76% dari total PNS yang memiliki perangkapan jabatan telah
mengundurkan diri dari perangkapan jabatan di sarana yang menjadi obyek
pengawasan Badan POM)
f. Surat Kepala Biro Umum nomor R-KP.09.03.242.09.17.6565 tanggal 20
September 2017 terkait tanggapan terhadap pemberian sanksi kepada PNS di
Balai POM Palu yang di masih menjadi penanggungjawab sarana
g. Inspektorat Utama melakukan pemantauan kebenaran pengunduran diri PNS
dari sarana bersamaan dengan proses audit ke Balai Besar/Balai POM
h. Dari hasil monitoring Inspektorat Utama hingga bulan Maret 2018 diketahui
bahwa masih terdapat 5 (lima) orang PNS yang bekerja di sarana dan 1 (satu)
orang PNS yang menjadi pemilik sarana apotek. Sehubungan dengan hal
tersebut, telah disampaikan teguran surat Inspektur Utama nomor R-
PI.03.04.6.62.03.18.0102, R-PI.03.04.6.62.03.18.0105, dan R-
PI.03.04.6.62.03.18.0106 tanggal 21 Maret 2018 yang berisi teguran kepada
Kepala Unit Kerja untuk:
a. Memerintahkan PNS di lingkungannya yang masih bekerja di sarana untuk
segera menyerahkan bukti pengunduran diri dan surat pernyataan sudah
tidak bekerja pada sarana tersebut kepada Inspektorat Utama Badan POM
b. Bagi PNS yang tidak bersedia untuk mengundurkan diri dari rangkap
jabatan di sarana, maka pegawai yang bersangkutan agar membuat surat
pernyataan untuk menyampaikan alasan tidak bersedia mengundurkan diri
dari rangkap jabatan di sarana kepada Inspektorat Utama. Selanjutnya PNS
yang bersangkutan akan dijatuhi sanksi hukuman disiplin yang leboh berat
oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Badan POM
i. Surat tanggapan terhadap teguran Inspektur Utama dari:
1) Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin Nomor R-PI.03.04.99.04.18.1010
2) Kepala Balai POM di Palu Nomor R-PI.03.04.103.03.18.0530 tanggal 29
Maret 2018
j. Rapat pembahasan pemberian sanksi terhadap 1 PNS Balai POM di Palu yang
tidak bersedia mengundurkan diri sebagai penanggung jawab di sarana apotek
pada tanggal 10 April 2018.
k. Selama triwulan II tahun 2018, telah dilakukan pemantauan secara langsung
terhadap penerapan Instruksi Kepala Badan POM Nomor
HK.05.01.1.6.09.16.3436 tentang Larangan Bagi Seluruh PNS Badan POM
Bekerja di Sarana yang Menjadi Obyek Pengawasan Badan POM dengan hasil
sebagai berikut:
a) Pada Balai POM di Bengkulu terdapat 1 (satu) PNS yang belum
mengundurkan diri sebagai Asisten Apoteker. Terhadap PNS tersebut telah
dilakukan klarifikasi dan PNS tersebut telah membuat surat pernyataan dan
surat pengunduran diri kepada pemilik sarana.
b) Pada Direktorat Registrasi Obat, terdapat 1 (satu) PNS yang tidak
melaporkan rangkap jabatannya dan belum mengundurkan diri sebagai
Apoteker Pengelola Apotek (APA). Terhadap PNS tersebut telah dilakukan
klarifikasi dan dilakukan telaah dengan hasil Inspektorat Utama
merekomendasikan kepada Direktur Registrasi Obat dan Sekretaris Utama
untuk memproses hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan
gaji berkala selama 1 (satu) tahun.
l. Dari sebanyak 838 PNS yang bekerja di sarana produksi, sarana distribusi,
dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi obyek pengawasan
Badan POM, hingga tanggal 30 September 2018 yang sudah menyampaikan
bukti pengunduran diri rangkap jabatan sebanyak 837 orang (99,88%). Adapun
PNS Badan POM yang merangkap sebagai Pemilik Sarana Apotek (PSA)
berjumlah 50 PNS dan hingga tanggal 30 September 2018 sebanyak 49 PNS
telah menyampaikan bukti pengalihan kepemilikan apotek.
B. Pelaporan Penanganan Benturan Kepentingan triwulan IV tahun 2018
Berdasarkan data yang diterima Inspektorat Utama Badan POM, sebanyak 41 (67,
21%) unit kerja dari total 61 unit kerja telah melaporkan identifikasi benturan
kepentingan di lingkungannya dengan rincian sebagaimana terlampir pada lampiran 1.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 32 unit kerja menyatakan tidak ada potensi benturan
kepentingan. Sedangkan sebanyak 9 unit kerja menyatakan adanya potensi benturan
kepentingan di lingkungannya (Lampiran 2). Terhadap unit kerja yang belum
menyampaikan laporan identifikasi benturan kepentingan akan diminta kembali untuk
menyampaikan laporan tersebut.
C. Pengembangan Aplikasi Benturan Kepentingan
Dalam rangka memberikan kemudahan dalam pelaporan dan mengurangi
penggunaan kertas, Inspektorat bekerja sama dengan Pusat Informasi Obat dan
Makanan sedang mengembangkan aplikasi pelaporan benturan kepentingan. Aplikasi
tersebut dapat diakses oleh semua pegawai Badan POM, baik PNS maupun
pramubakti. Ada dua jenis pelaporan yang dapat dilakukan melalui aplikasi benturan
kepentingan, yakni:
1) Pelaporan potensi benturan kepentingan
2) Pelaporan saat terjadi situasi benturan kepentingan
Laporan tersebut selanjutnya akan dikirim ke Kepala Unit Kerja dan Inspektorat II.
Kepala Unit kerja dapat memberikan feed back atas pelaporan yang berasal dari
pegawai yang berada di unitnya. Sedangkan Inspektorat dapat melihat seluruh
laporan yang masuk melalui aplikasi. Dalam hal dibutuhkan kelengkapan data
tambahan, Inspektorat dapat meminta kepada pihak pelapor melalui thread yang telah
disediakan di dalam aplikasi dan pelapor dapat mengirimkan data tersebut melalui
attachment pada aplikasi. Seluruh laporan yang masuk melalui aplikasi benturan
kepentingan akan direkapitulasi oleh Inspektorat dan dilaporkan secara berkala.
Terhadap aplikasi benturan kepentingan, telah dilakukan evaluasi dengan hasil
terdapat beberapa kelemahan yang harus diperbaiki, antara lain:
1. Pelapor dapat membuat pelaporan kejadian, namun admin tidak dapat melihat
report pelaporan
2. Pelapor belum mendapat feedback dari Inspektur II
3. Manajemen user perlu perbaikan penambahan user oleh super admin.
Adapun kelemahan-kelemahan tersebut akan diperbaiki dengan bekerja sama dengan
Pusat Data dan Informasi.
D. Evaluasi Kebijakan Benturan Kepentingan
Pada tahun 2017 telah dilakukan perubahan terhadap Keputusan Kepala Badan POM
Nomor HK.04.1.6.01.13.653 Tahun 2013 tentang Pedoman Penanganan Benturan
Kepentingan di lingkungan Badan POM sebagai tindak lanjut dari hasil monitoring dan
evaluasi terhadap benturan kepentingan. Poin penting perubahan pedoman tersebut
adalah adanya kewajiban unit kerja untuk melaporkan benturan kepentingan kepada
Badan POM. Selain itu, untuk memperkuat pelaksanaan penanganan benturan
kepentingan, juga telah dibuat kebijakan tambahan berupa Surat Instruksi Kepala
Badan POM Nomor HK.05.01.1.6.09.16.3436 tanggal 9 September 2016 tentang
Larangan Bagi Seluruh PNS Badan POM Bekerja di Sarana Produksi, Sarana
Distribusi, dan/atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Menjadi Obyek Pengawasan
Badan POM dan Surat Perintah Kepala Badan POM Nomor HK.05.1.6.10.16.3695
tanggal 31 Januari 2017 tentang Tindak Lanjut Larangan Bagi Seluruh PNS Badan
POM Bekerja di Sarana Produksi, Sarana Distribusi dan/atau Fasilitas Pelayanan
Kesehatan yang Menjadi Obyek Pengawasan Badan POM.
Berdasarkan hasil monitoring terhadap pelaporan benturan kepentingan dari unit
kerja, diketahui bahwa tingkat kepatuhan tinggi dan unit-unit cukup siap untuk
melakukan laporan tiap triwulan. Selain itu, mengingat potensi conflict of interest
pegawai BPOM cukup tinggi, maka dirasa perlu adanya kewajiban unit kerja untuk
menyampaikan laporan benturan tiap triwulan. Pada Peraturan Badan POM Nomor 13
Tahun 2017 telah diatur mengenai kewajiban pelaporan penanganan benturan
kepentingan. Namun terdapat ketidakselarasan antara Bab V Butir C yang
menyebutkan bahwa Unit Kerja wajib menyampaikan Laporan Benturan Kepentingan
kepada Inspektur Badan Pengawas Obat dan Makanan tiap semester atau setiap saat
ketika terjadi Benturan Kepentingan dengan Bab V Butir D yang menyebutkan bahwa
monitoring penanganan Benturan Kepentingan dilaksanakan tiap triwulan. Oleh
karena itu perlu dipertimbangkan untuk adanya perubahan pada kebijakan
penanganan benturan kepentingan terkait kewajiban Unit Kerja wajib menyampaikan
Laporan Benturan Kepentingan kepada Inspektur Badan Pengawas Obat dan
Makanan tiap triwulan.
BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Pelaksanaan penanganan benturan kepentingan dilakukan secara konsisten dan
berkelanjutan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
baik serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan mulai adanya
pelaporan benturan kepentingan, berarti upaya penanganan benturan kepentingan
yang telah dilaksanakan telah mengalami progress yang cukup baik.
B. Saran
Agar selanjutnya dilakukan:
1. Pemantauan dan evaluasi secara berkala.
2. Sosialisasi serta internalisasi terhadap penanganan benturan kepentingan di
Lingkungan Badan POM.
3. Pengembangan aplikasi pelaporan benturan kepentingan dengan bekerjasama
dengan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan.
Lampiran 1
Checklist Pelaporan Identifikasi Potensi Benturan Kepentingan
Triwulan IV Tahun 2018
No. Unit
Laporan Identifikasi Potensi Benturan Kepentingan Triwulan IV (Oktober s.d. Desember 2018)
Melaporkan Tidak
Melaporkan Keterangan
1 Inspektorat 1 √ Ada potensi benturan kepentingan
2 Inspektorat 2 √ Ada potensi benturan kepentingan
3 Biro Perencanaan dan Keuangan √ NIHIL
4 Biro Hukum dan Organisasi √ NIHIL
5 Biro Kerja Sama √
6 Biro Umum dan Sumber Daya Manusia √ Ada potensi benturan kepentingan
7 Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan
√
8 Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif
√
9 Direktorat Registrasi Obat √
10 Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif
√
11 Direktorat Pengawasan Distribusi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif
√
12 Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif
√ Ada potensi benturan kepentingan
13 Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
√
14 Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
√
15 Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
√ NIHIL
16 Direktorat Pengawasan Kosmetik √
17 Direktorat Standardisasi Pangan Olahan √
18 Direktorat Registrasi Pangan Olahan √ Ada potensi benturan kepentingan
19 Direktorat Pengawasan Pangan Olahan Risiko Rendah dan Sedang
√
20 Direktorat Pengawasan Pangan Olahan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru
√
21 Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan √ NIHIL
No. Unit
Laporan Identifikasi Potensi Benturan Kepentingan Triwulan IV (Oktober s.d. Desember 2018)
Melaporkan Tidak
Melaporkan Keterangan
Pelaku Usaha
22 Direktorat Pengamanan √
23 Direktorat Intelejen Obat dan Makanan √
24 Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan √
25 Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan √
26 Pusat Pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan
√
27 Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional
√ NIHIL
28 Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan √ NIHIL
29 Balai Besar POM di Banda Aceh √ NIHIL
30 Balai Besar POM di Medan √ NIHIL
31 Balai Besar POM di Pekanbaru √ NIHIL
32 Balai Besar POM di Padang √ NIHIL
33 Balai POM di Jambi √ NIHIL
34 Balai Besar POM di Palembang √ Ada potensi benturan kepentingan
35 Balai POM di Bengkulu √ NIHIL
36 Balai Besar POM di Bandar Lampung √ NIHIL
37 Balai POM di Batam √ NIHIL
38 Balai POM di Pangkalpinang √
39 Balai Besar POM di Serang √ NIHIL
40 Balai Besar POM di Jakarta √ NIHIL
41 Balai Besar POM di Bandung √ NIHIL
42 Balai Besar POM di Semarang √ NIHIL
43 Balai Besar POM di Yogyakarta √ NIHIL
44 Balai Besar POM di Surabaya √ Ada potensi benturan kepentingan
45 Balai Besar POM di Denpasar √ Ada potensi benturan kepentingan
46 Balai Besar POM di Mataram √
47 Balai POM di Kupang √ NIHIL
48 Balai Besar POM di Pontianak √ NIHIL
49 Balai Besar POM di Palangkaraya √
No. Unit
Laporan Identifikasi Potensi Benturan Kepentingan Triwulan IV (Oktober s.d. Desember 2018)
Melaporkan Tidak
Melaporkan Keterangan
50 Balai Besar POM di Banjarmasin √ NIHIL
51 Balai Besar POM di Samarinda √ NIHIL
52 Balai POM di Kendari √ NIHIL
53 Balai Besar POM di Makassar √ Ada potensi benturan kepentingan
54 Balai POM di Palu √ Ada potensi benturan kepentingan
55 Balai Besar POM di Manado √ NIHIL
56 Balai POM di Gorontalo √ NIHIL
57 Balai POM di Ambon √ NIHIL
58 Balai Besar POM di Jayapura √ NIHIL
59 Balai POM di Manokwari √ NIHIL
60 Balai POM di Sofifi √
61 Balai POM di Mamuju √ NIHIL
Lampiran II
Rekapitulasi Identifikasi Potensi Benturan Kepentingan
No. Unit Kerja No.
Nama Pegawai yang Terkait
Jabatan Pegawai yang Terkait
Uraian Benturan Kepentingan Penyebab Prosedur Penanganan/
Pencegahan
1. Inspektorat I 1. Henri Agus Kurniawan
Auditor Muda
Tidak dapat melakukan pengawasan APIP secara obyektif pada Direktorat Registrasi Pangan Olahan Pangan dan Direktorat Pengawasan Pangan Olahan Risiko Rendah dan Sedang
Hubungan afiliasi Tidak ditugaskan melakukan pengawasan pada Direktorat Direktorat Registrasi Pangan Olahan Pangan dan Direktorat Pengawasan Pangan Olahan Risiko Rendah dan Sedang
2. Kuncoro Adi Analis Data dan Informasi
Tidak dapat melakukan pengawasan APIP secara obyektif pada Direktorat Registrasi Obat
Hubungan afiliasi Tidak ditugaskan melakukan pengawasan pada Direktorat Registrasi Obat
3. Rizky Oktaviani
Auditor Tidak dapat melakukan pengawasan APIP secara obyektif pada Biro Umum
Hubungan afiliasi Tidak ditugaskan melakukan pengawasan pada Biro Umum
4. Talita Arliana Auditor Muda Tidak dapat melakukan pengawasan APIP secara obyektif pada Biro Hukum dan Organisasi
Hubungan afiliasi Tidak ditugaskan melakukan pengawasan pada Biro Hukum dan Organisasi
5. Agung Wicaksono Auditor Madya Tidak dapat melakukan pengawasan APIP secara obyektif pada Biro Kerjasama
Hubungan afiliasi Tidak ditugaskan melakukan pengawasan pada Biro Kerjasama
2. Inspektorat II 1. Mochammad Fachrul Rizal
Kepala Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat II
Tidak dapat melakukan pengawasan APIP secara obyektif pada Direktorat Registrasi Pangan Olahan
Hubungan afiliasi
Tidak ditugaskan melakukan pengawasan pada Direktorat Registrasi Pangan Olahan
2. Agus Sulisno
Auditor Madya
Tidak dapat melakukan pengawasan APIP secara obyektif pada Direktorat Registrasi Pangan Olahan Pangan dan Direktorat Pengawasan Pangan Olahan Risiko Rendah dan Sedang
Hubungan afiliasi
Tidak ditugaskan melakukan pengawasan pada Direktorat Registrasi Pangan Olahan Pangan dan Direktorat Pengawasan Pangan Olahan Risiko Rendah dan Sedang
3. Ali Yudhi Hartanto Kepala Bagian Tata Usaha Inspektorat
Tidak dapat melakukan pengawasan APIP secara obyektif
Hubungan afiliasi Tidak ditugaskan melakukan pengawasan pada Pusat
No. Unit Kerja No.
Nama Pegawai yang Terkait
Jabatan Pegawai yang Terkait
Uraian Benturan Kepentingan Penyebab Prosedur Penanganan/
Pencegahan
Utama pada Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional
Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional
5. Dedi Gunawan Analis Data dan Informasi
Tidak dapat melakukan pengawasan secara obyektif pada Balai POM di Kendari
Pernah bekerja di Balai POM di Kendari sebagai Pejabat Pengadaan, Pokja ULP, dan penguji di laboratorium Pangan dan Bahan Berbahaya sampai dengan tahun 2016
-
3. Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan
Ekspor Impor Obat, Narkotika,
Psikotropika, Prekursor, dan
Zat Adiktif
1. Dra. Dwiyana Andayani, Apt
Kasubdit Pengawasan Keamanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor
Tidak dapat mengambil keputusan dalam pengajuan izin PT Glaxo Wellcome Indonesia
Hubungan afiliasi (suami bekerja di PT Glaxo Wellcome Indonesia sebagai Quality Director
Pegawai yang bersangkutan tidak ditugaskan melakukan pengambilan keputusan yang terkait pengajuan izin PT Glaxo Wellcome Indonesia
2. Aulia Shilvi PFM Pertama Tidak dapat melakukan pengawasan farmacovigilans pada PT Samco Farma
Hubungan afiliasi (Suami bekerja di PT Samco Farma sebagai staf QA)
Tidak melakukan pengawasan farmacovigilans pada PT Samco Farma
3. Eka Irmawati Achmad
PFM Pertama Tidak dapat mengambil keputusan dalam hal memberikan rekomendasi AHP PT Genero Phamaceuticals
Pernah bekerja pada PT Genero Phamaceuticals
Rekomendasi AHP berada pada Kasubdit Pengawasan Ekspor dan Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor. Sebagai evaluator yang bersangkutan tidak ikut dalam pengambilan keputusan rekomendasi.
4. Fitri Indrawati PFM Pertama Tidak dapat mengambil keputusan dalam hal rekomendasi SKI PT Sanbe Farma
Pernah bekerja di PT Sanbe Farma
Rekomendasi SKI berada pada Kasubdit Pengawasan Ekspor dan Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor. Sebagai evaluator yang bersangkutan tidak ikut dalam
No. Unit Kerja No.
Nama Pegawai yang Terkait
Jabatan Pegawai yang Terkait
Uraian Benturan Kepentingan Penyebab Prosedur Penanganan/
Pencegahan
pengambilan keputusan rekomendasi.
5. Miyanto PFM Pertama Tidak dapat melakukan pengawasan farmakovigilans pada PT Sanbe Farma
Pernah bekerja di PT Sanbe Farma
Tidak diikutsertakan dalam pengawasan farmakovigilans PT Sanber Farma
6. Riris Indah Purnamasari
PFM Pertama Tidak dapat melakukan pengawasan farmakovigilans pada PBF PT Armoxindo Farma
Pernah bekerja di PBF PT Armoxindo Farma
Tidak diikutsertakan dalam pengawasan farmakovigilans PBF PT Armoxindo Farma
7. Slamet Fungsional umum Tidak dapat melakukan pengawasan pada Apotek Jati Husada Pondok Gede, Bekasi
Pernah bekerja di Apotek Jati Husada Pondok Gede, Bekasi
Tidak diikutsertakan dalam pengawasan pada Apotek Jati Husada Pondok Gede, Bekasi
8. Widya Ayu Prastia PFM Pertama Tidak dapat mengambil keputusan dalam hal rekomendasi SKI PT Novell Pharmaceutical Laboratories dan PT Dexa Medica
Pernah bekerja di PT Novell Pharmaceutical Laboratories dan PT Dexa Medica
Rekomendasi SKI berada pada Kasubdit Pengawasan Ekspor dan Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor. Sebagai evaluator yang bersangkutan tidak ikut dalam pengambilan keputusan rekomendasi.
9. Wilia Indarwati PFM Pertama Tidak dapat melakukan pengawasan farmakovigilans pada PT Kalbe Farma
Pernah bekerja di PT Kalbe Farma
Tidak diikutsertakan dalam pengawasan farmakovigilans PT Kalbe Farma
10. Anita Listiani Pramubakti Potensi COI pada kegiatan pengadaan barang/jasa
Pernah bekerja di PT Global Tiket Network
Tidak bekerja sama dengan PT Global Tiket Network
11. Nira Teriani Pramubakti Tidak dapat melakukan pengawasan pada PT Global Persada Jakarta
Pernah bekerja di PT Global Persada Jakarta
Tidak diikutsertakan dalam pengawasan PT Global Persada Jakarta
12. Rizka Amilia Pramubakti Tidak dapat mengambil keputusan dalam hal rekomendasi SKI PT Fresenius Kabi Indonesia
Pernah bekerja di PT Fresenius Kabi Indonesia
Rekomendasi SKI berada pada Kasubdit Pengawasan Ekspor dan Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor. Sebagai evaluator yang bersangkutan tidak ikut dalam pengambilan keputusan rekomendasi.
No. Unit Kerja No.
Nama Pegawai yang Terkait
Jabatan Pegawai yang Terkait
Uraian Benturan Kepentingan Penyebab Prosedur Penanganan/
Pencegahan
4. Direktorat Registrasi
Pangan Olahan
1. Wia Nurmayasari PFM Muda (evaluator)
Tidak dapat melakukan konsultasi dan verifikasi pendaftaran pangan olahan PT Indolakto
Hubungan afiliasi Pegawai yang bersangkutan tidak ditugaskan melakukan penilaian produk-produk dari perusahaan PT Indolakto
2. Nurul Wahyu Wadarsih
PFM Muda (evaluator)
Tidak dapat melakukan konsultasi dan verifikasi pendaftaran pangan olahan PT Ajinomoto
Hubungan afiliasi Pegawai yang bersangkutan tidak ditugaskan melakukan penilaian produk-produk dari perusahaan PT Ajinomoto
3. Kinarsasthi Puspitaninganindita
Kepala Seksi Registrasi Pangan Keperluan Medis Khusus
Tidak dapat melakukan konsultasi dan verifikasi pendaftaran pangan olahan PT Olinda Boga Buana
Hubungan afiliasi Pegawai yang bersangkutan tidak ditugaskan melakukan penilaian produk-produk dari perusahaan PT Olinda Boga Buana
4. Dwita Ratih Fitriani PFM Muda (evaluator)
Tidak dapat melakukan konsultasi dan verifikasi pendaftaran pangan olahan PT Tempo Scan Pacific Group
Hubungan afiliasi Pegawai yang bersangkutan tidak ditugaskan melakukan penilaian produk-produk dari perusahaan PT Tempo Scan Pacific Group
5. Resna Nur Apriani PFM Muda (evaluator)
Tidak dapat melakukan konsultasi dan verifikasi pendaftaran pangan olahan PT Nutrifood Indonesia
Hubungan afiliasi Pegawai yang bersangkutan tidak ditugaskan melakukan penilaian produk-produk dari perusahaan PT Nutrifood Indonesia
6. Amelinda Devina Rosvitawati
Analis Anggaran Tidak dapat melakukan konsultasi dan verifikasi pendaftaran pangan olahan PT Tirta Fresindo Jaya (Mayora Group)
Hubungan afiliasi Pegawai yang bersangkutan tidak ditugaskan melakukan penilaian produk-produk dari perusahaan PT Tirta Fresindo Jaya (Mayora Group)
7. Dian Aminah PFM Pertama (Evaluator)
Tidak dapat melakukan konsultasi dan verifikasi pendaftaran pangan olahan PT Cimory
Hubungan afiliasi Pegawai yang bersangkutan tidak ditugaskan melakukan penilaian produk-produk dari perusahaan PT Cimory
8. Purwanti Pramubakti (Staf Tata Operasional)
Tidak dapat melakukan konsultasi dan verifikasi pendaftaran pangan olahan PT So Good Food
Hubungan afiliasi Pegawai yang bersangkutan tidak ditugaskan melakukan penilaian produk-produk dari perusahaan PT So Good Food
9. Resni Yunasti Pramubakti (Staf Tata Operasional)
Tidak dapat melakukan konsultasi dan verifikasi pendaftaran pangan olahan PT Olinda Boga Buana
Hubungan afiliasi Pegawai yang bersangkutan tidak ditugaskan melakukan penilaian produk-produk dari perusahaan PT Olinda Boga Buana
No. Unit Kerja No.
Nama Pegawai yang Terkait
Jabatan Pegawai yang Terkait
Uraian Benturan Kepentingan Penyebab Prosedur Penanganan/
Pencegahan
10. Ghina Kartika Pramubakti (Evaluator)
Tidak dapat melakukan konsultasi dan verifikasi pendaftaran pangan olahan PT Agarindo Bogatama
Hubungan afiliasi Pegawai yang bersangkutan tidak ditugaskan melakukan penilaian produk-produk dari perusahaan PT Agarindo Bogatama
5. Balai Besar POM di
Palembang
1. Eko Purwanto PFM Muda Seksi Pemeriksaan
Konflik kepentingan pada pemeriksaan sarana
Istri ybs bekerja di PT Dexa Medica
Tertuang di sistem mutu CPOB bahwa person yang melakukan pemeriksaan tidak boleh konflik kepentingan, tidak diberi penugasan pengawasan di PT Dexa Medica
2. Maya Fitria S PFM Pertama Bidang Pengujian
Konflik kepentingan pada pemeriksaan sarana produksi obat
Suami ybs bekerja di PT Dexa Medica
Tidak diberi penugasan pengawasan di PT Dexa Medica
3. Junita Situmorang PFM Pertama Seksi Pemeriksaan
Konflik kepentingan pada pemeriksaan sarana
Suami ybs bekerja di Principal PT Takeda di PBF UDC
Tidak diberi penugasan pengawasan di PBF UDC
4. Wahyudi Marwan, SH
PFM Pertama Seksi Pemeriksaan
Konflik kepentingan pada pemeriksaan sarana
Istri ybs bekerja di RS AK Gani
Tidak diberi penugasan pengawasan di RS AK Gani
5. Rosdiana PFM Pertama Seksi Pemeriksaan
Konflik kepentingan pada pemeriksaan sarana
Suami ybs bekerja di Apotek Dempo Palembang
Tidak diberi penugasan pengawasan di Apotek Dempo Palembang
6. Amatnudin PFM Pertama Seksi Pemeriksaan
Konflik kepentingan pada pemeriksaan sarana
Istri ybs bekerja di Puskesmas Kenten
Tidak diberi penugasan pengawasan di Puskesmas Kenten
6. Balai Besar POM di
Denpasar
1. Desak Ketut Andika
Kepala Bidang Pemeriksaan
Tidak dapat melakukan pengawasan obyektif pada: 1. Apotek Mawar Tabanan 2. Apotek Tabanan 3. UD Bali Alus
Hubungan afiliasi (suami, ibu kandung, dan anak kandung)
Tidak ditugaskan melakukan pemeriksaan di sarana-sarana tersebut.
2. Ni Putu Maryati Kepala Seksi Pengujian Mikrobiologi
Tidak dapat melakukan pengawasan obyektif pada MARS Cosmetick
Hubungan afiliasi (suami sebagai pemilik sarana)
Tidak ditugaskan melakukan pemeriksaan di sarana tersebut.
3. Umiarti Sri Rejeki Ka.Sub Bag Program dan Evaluasi
Tidak dapat melakukan pengawasan obyektif pada Apotek Tamba Urip Denpasar
Hubungan afiliasi (bapak kandung sebagai PSA dan APA Apotek Tamba Urip Denpasar)
Tidak ditugaskan melakukan pemeriksaan di sarana tersebut.
4. Ayu Sutrisna Dewi PFM Muda Bidang Tidak dapat melakukan Hubungan Afiliasi Tidak ditugaskan melakukan
No. Unit Kerja No.
Nama Pegawai yang Terkait
Jabatan Pegawai yang Terkait
Uraian Benturan Kepentingan Penyebab Prosedur Penanganan/
Pencegahan
Pemeriksaan pengawasan secara obyektif pada Apotek Kimia Farma Teuku Umar Denpasar
(Kakak kandung) pemeriksaan di sarana tersebut.
7. Balai Besar POM di
Makassar
1. Drs. Abdul Rahim, M.Si., Apt.
Kepala BBPOM di Makassar, dan Kuasa Pengguna Anggaran
Dapat menyebabkan terjadinya gratifikasi secara internal karena jabatan
Sebagai Pejabat Struktural
Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai
2. Drs. Hamka Hasan, Apt.,M.Kes
Kepala Bidang Pengujian
Dapat menyebabkan terjadinya gratifikasi secara internal karena jabatan
Sebagai Pejabat Struktural
Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai
3. Drs. Ahmad Yani, Apt.
Kepala Bagian Tata Usaha
Dapat menyebabkan terjadinya gratifikasi secara internal karena jabatan
Sebagai Pejabat Struktural
Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai
4. Dra. Erni Arnida Tjoputera, Apt., MH.
Kepala Bidang Infokom
Dapat menyebabkan terjadinya gratifikasi secara internal karena jabatan
Sebagai Pejabat Struktural
Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai
5. Dra. Sriyani Rasyid, Apt.
Kepala Bidang Penindakan
Dapat menyebabkan terjadinya gratifikasi secara internal karena jabatan
Sebagai Pejabat Struktural
Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai
6. Dra. Madania Waris, Apt.
Kepala Bidang Pemeriksaan
Dapat menyebabkan terjadinya gratifikasi secara internal karena jabatan
Sebagai Pejabat Struktural
Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai
7. Andi Paluseri, SE., M.Kes
Kasubag Umum Dapat menyebabkan terjadinya gratifikasi secara internal karena jabatan
Sebagai Pejabat Struktural
Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai
8. Drs. Muh. Ridwan, Apt.
Kasie Sertifikasi Dapat menyebabkan terjadinya gratifikasi secara internal karena jabatan
Sebagai Pejabat Struktural
Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai
No. Unit Kerja No.
Nama Pegawai yang Terkait
Jabatan Pegawai yang Terkait
Uraian Benturan Kepentingan Penyebab Prosedur Penanganan/
Pencegahan
9. Dra. Saribulan, Apt. Kasie Inspeksi Dapat menyebabkan terjadinya gratifikasi secara internal karena jabatan
Sebagai Pejabat Struktural
Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai
10. Andi Amirah Nilawati,S.Si., Apt., MHSM.
Kasubag Program dan Evaluasi,
Dapat menyebabkan terjadinya gratifikasi secara internal karena jabatan
Sebagai Pejabat Struktural
Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai
11. Atsuko Al-Aminy, S.Si., M.Si.
Kasie Pengujian Mikrobiologi
Dapat menyebabkan terjadinya gratifikasi secara internal karena jabatan
Sebagai Pejabat Struktural
Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai
12. Aisyah Givani Mappeaty,S.Si.,Apt.
Kasie Pengujian Kimia
Dapat menyebabkan terjadinya gratifikasi secara internal karena jabatan
Sebagai Pejabat Struktural
Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai
13. Yayu Sulistia, S.Si., Apt.
PPK Dapat menyebabkan terjadinya gratifikasi secara internal karena jabatan
Sebagai Pengelola Keuangan
Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai
14. Amiruddin Bendahara Pengeluaran
Dapat menyebabkan terjadinya gratifikasi secara internal karena jabatan
Sebagai Pengelola Keuangan
Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai
15. Tuty Handayani,ST Bendahara Penerima
Dapat menyebabkan terjadinya gratifikasi secara internal karena jabatan
Sebagai Pengelola Keuangan
Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai
16. Mansur Laekkeng, S.Kom
Verifikator 1 dan Petugas Pengantar SPM 2
Dapat menyebabkan terjadinya gratifikasi secara internal karena jabatan
Sebagai Pengelola Keuangan
Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai
17. Edy Budiarto, S.Farm., Apt
Pejabat Penerima Dapat menyebabkan terjadinya gratifikasi secara internal karena jabatan
Sebagai Pengelola Keuangan
Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai
No. Unit Kerja No.
Nama Pegawai yang Terkait
Jabatan Pegawai yang Terkait
Uraian Benturan Kepentingan Penyebab Prosedur Penanganan/
Pencegahan
18. Hamdana, S.Si Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Dapat menyebabkan terjadinya gratifikasi secara internal karena jabatan
Staf Subag Umum Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai
19. Nina Rosiana.,S.Kom.
Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Dapat menyebabkan terjadinya gratifikasi secara internal karena jabatan
Staf Subag Program dan Evaluasi
Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai
20. Zulkifli Pejabat Penerima Dapat menyebabkan terjadinya gratifikasi secara internal karena jabatan
Staf Subag Umum Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai
21. Andi Ummi Angkani, STP
Pembantu PPK Dapat menyebabkan terjadinya gratifikasi secara internal karena jabatan
Sebagai Pengelola Keuangan
Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai
22. Sudiyarti Pembuat Daftar Gaji dan Administrasi Keuangan
Dapat menyebabkan terjadinya gratifikasi secara internal karena jabatan
Sebagai Pengelola Keuangan
Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai
23. Rita Sahari, SE Pengantar SPM 1 Dapat menyebabkan terjadinya gratifikasi secara internal karena jabatan
Sebagai Pengelola Keuangan
Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai
24. Andi Gunarsih,SE Verifikator 2 Dapat menyebabkan terjadinya gratifikasi secara internal karena jabatan
Sebagai Pengelola Keuangan
Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai
25. Arham Suleman, S.Si
PFM Muda Bidang Penindakan
Dapat menyebabkan terjadinya gratifikasi secara internal karena jabatan
Sebagai Pengelola Keuangan
Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai
26. Joni Turu'allo, SH. PFM Penyelia Bidang Penindakan
Dapat menyebabkan terjadinya gratifikasi secara internal karena jabatan
Sebagai Pengelola Keuangan
Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai
No. Unit Kerja No.
Nama Pegawai yang Terkait
Jabatan Pegawai yang Terkait
Uraian Benturan Kepentingan Penyebab Prosedur Penanganan/
Pencegahan
27. Hamdan Setiyadi Madjid, S.Si.
PFM Pertama Bidang Penindakan
Dapat menyebabkan terjadinya gratifikasi secara internal karena jabatan
Sebagai Pengelola Keuangan
Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai
28. Muhammad Faisal, SH
PFM Pertama Bidang Penindakan
Dapat menyebabkan terjadinya gratifikasi secara internal karena jabatan
Sebagai Pengelola Keuangan
Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai
29. Dahlan, S.Si PFM Penyelia Bidang Penindakan
Dapat menyebabkan terjadinya gratifikasi secara internal karena jabatan
Sebagai Pengelola Keuangan
Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai
30. Irda Rezkina Azis PFM Muda Bidang Penindakan
Dapat menyebabkan terjadinya gratifikasi secara internal karena jabatan
Sebagai Pengelola Keuangan
Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai
31. Hartini Nur, SH Staf Bidang Penindakan
Dapat menyebabkan terjadinya gratifikasi secara internal karena jabatan
Sebagai Pengelola Keuangan
Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai
32. Dra. Hasiah, Apt. PFM Madya Seksi Inspeksi
Dapat menyebabkan terjadinya gratifikasi secara internal karena jabatan
Sebagai Pengelola Keuangan
Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai
33. Dra. Hj. Martini Latief, Apt.,M.Kes.
PFM Madya Seksi Inspeksi
Dapat menyebabkan terjadinya gratifikasi secara internal karena jabatan
Sebagai Pengelola Keuangan
Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai
34. Dra. Nunuk Sugiyanti, Apt., M.Kes.
PPSPM Dapat menyebabkan terjadinya gratifikasi secara internal karena jabatan
Sebagai Pengelola Keuangan dan staf Seksi Inspeksi
Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai
35. Dra. Masruriah Pana, Apt.
PFM Madya Seksi Inspeksi
Dapat menyebabkan terjadinya gratifikasi secara internal karena jabatan
Sebagai Pengelola Keuangan
Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai
No. Unit Kerja No.
Nama Pegawai yang Terkait
Jabatan Pegawai yang Terkait
Uraian Benturan Kepentingan Penyebab Prosedur Penanganan/
Pencegahan
36. Dra. Hj. Johar, Apt. PFM Madya Seksi Inspeksi
Dapat menyebabkan terjadinya gratifikasi secara internal karena jabatan
Sebagai Pengelola Keuangan
Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai
37. Dra. Hj. Fatmawati, Apt
PFM Madya Seksi Inspeksi
Dapat menyebabkan terjadinya gratifikasi secara internal karena jabatan
Sebagai Pengelola Keuangan
Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai
38. Dra. Hj. Nihaya, Apt
PFM Madya Seksi Inspeksi
Dapat menyebabkan terjadinya gratifikasi secara internal karena jabatan
Sebagai Pengelola Keuangan
Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai
39. Dra. Hj. Dahlia, Apt PFM Madya Seksi Inspeksi
Dapat menyebabkan terjadinya gratifikasi secara internal karena jabatan
Sebagai Pengelola Keuangan
Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai
40. Dra. Hj. Syamsudduha, Apt
PFM Muda Seksi Inspeksi
Dapat menyebabkan terjadinya gratifikasi secara internal karena jabatan
Sebagai Pengelola Keuangan
Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai
41. Dra. Andi Muliyati, Apt
PFM Madya Seksi Inspeksi
Dapat menyebabkan terjadinya gratifikasi secara internal karena jabatan
Sebagai Pengelola Keuangan
Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai
42. Jaya Abdullah, S.Si., Apt.
PFM Muda Seksi Inspeksi
Dapat menyebabkan terjadinya gratifikasi secara internal karena jabatan
Sebagai Pengelola Keuangan
Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai
43. Abdul Rahman, S.Si.,Apt.
PPK dan PFM Muda Seksi Inspeksi
Dapat menyebabkan terjadinya gratifikasi secara internal karena jabatan
Sebagai Pengelola Keuangan dan staf Seksi Inspeksi
Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai
44. Nurhayati S PFM Penyelia Seksi Inspeksi
Dapat menyebabkan terjadinya gratifikasi secara internal karena jabatan
Sebagai Pengelola Keuangan
Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai
No. Unit Kerja No.
Nama Pegawai yang Terkait
Jabatan Pegawai yang Terkait
Uraian Benturan Kepentingan Penyebab Prosedur Penanganan/
Pencegahan
45. Salmiyah,S.Si PFM Pertama Seksi Inspeksi
Dapat menyebabkan terjadinya gratifikasi secara internal karena jabatan
Sebagai Pengelola Keuangan
Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai
46. Asrina Amin,S.Si PFM Pertama Seksi Inspeksi
Dapat menyebabkan terjadinya gratifikasi secara internal karena jabatan
Sebagai Pengelola Keuangan
Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai
47. Andi Ilham Pammussureng, S.Si., Apt.
Analis Komunikasi Resiko Obat dan Makanan Seksi Inspeksi
Dapat menyebabkan terjadinya gratifikasi secara internal karena jabatan
Sebagai Pengelola Keuangan
Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai
48. Hj. St. Rusmin, SH. PFM Pertama Seksi Inspeksi
Dapat menyebabkan terjadinya gratifikasi secara internal karena jabatan
Sebagai Pengelola Keuangan
Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai
49. Andi Laila Ulfah PFM Penyelia Seksi Inspeksi
Dapat menyebabkan terjadinya gratifikasi secara internal karena jabatan
Sebagai Pengelola Keuangan
Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai
50. Norma,S.Si., Apt PFM Pertama Seksi Inspeksi
Dapat menyebabkan terjadinya gratifikasi secara internal karena jabatan
Sebagai Pengelola Keuangan
Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai
51. Dra. St. Rusnah N, Apt
PFM Madya Seksi Sertifikasi
Dapat menyebabkan terjadinya gratifikasi secara internal karena jabatan
Sebagai Pengelola Keuangan
Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai
52. Dra. Hj. Asnidar, Apt.M.Si
PFM Madya Seksi Sertifikasi
Dapat menyebabkan terjadinya gratifikasi secara internal karena jabatan
Sebagai Pengelola Keuangan
Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai
53. Rakhmawati, S.Si., Apt
PFM Madya Seksi Sertifikasi
Dapat menyebabkan terjadinya gratifikasi secara internal karena jabatan
Sebagai Pengelola Keuangan
Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai
No. Unit Kerja No.
Nama Pegawai yang Terkait
Jabatan Pegawai yang Terkait
Uraian Benturan Kepentingan Penyebab Prosedur Penanganan/
Pencegahan
54. Desi Isnaeni Arham, S.Si.,Apt.
PFM Muda Seksi Sertifikasi
Dapat menyebabkan terjadinya gratifikasi secara internal karena jabatan
Sebagai Pengelola Keuangan
Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai
55. Arman J., S. Sos. PFM Penyelia Seksi Inspeksi
Dapat menyebabkan terjadinya gratifikasi secara internal karena jabatan
Sebagai Pengelola Keuangan
Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai
56. Sri Sohata Asriani AB, S.Si.
PFM Penyelia Seksi Inspeksi
Dapat menyebabkan terjadinya gratifikasi secara internal karena jabatan
Sebagai Pengelola Keuangan
Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai
57. Ariny Anggreni Mulyani, S.Si., Apt.
Analis Komunikasi Resiko Obat dan Makanan Seksi Sertifikasi
Dapat menyebabkan terjadinya gratifikasi secara internal karena jabatan
Sebagai Pengelola Keuangan
Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai
8. Balai POM di Palu
1. Jamaluddin, S.Si, Apt
Fungsional PFM Ahli Pertama
Sebagai APA di Apotek Srikandi Jl Dinau Poso Palu
Sebagai Apoteker hanya menjalankan profesi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terkait dengan konflik kepentingan atau merugikan Badan POM sebagaimana dimaksud Keputusan Kepala Badan POM No HK.04.01.13.5633 Tahun 2013 dan Instruksi Kepala Badan POM No. HK.05.01.6.09.16.3517 Tahun 2016
a. Telah dilakukan proses pemanggilan dan pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah dikenai sanksi hukuman disiplin tingkat ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis oleh Kepala Balai POM di Palu sesuai SK No. KP.03.03.103.05.17.0782 tanggal 20 Juni 2017
b. Tetap diberikan pembinaan lebih lanjut terhadap Pegawai yang bersangkutan, sambal menunggu tindak lanjut sanksi dari pusat
9. Balai Besar POM di
1. Partiningsih PFM Pelaksana Lanjutan
Anaknya bekerja di sarana produksi kosmetik (Lianan Chemical &
Hubungan afiliasi a. Membuat surat pernyataan potensi benturan kepentingan
No. Unit Kerja No.
Nama Pegawai yang Terkait
Jabatan Pegawai yang Terkait
Uraian Benturan Kepentingan Penyebab Prosedur Penanganan/
Pencegahan
Surabaya Cosmetic Industry) b. Tidak menugaskan pegawai yang bersangkutan untuk melakukan tugas pengawasan ke sarana tempat anaknya bekerja
2. Hesti Sila Rahayu PFM Madya Suami bekerja di Apotek Kimi Farma di Surabaya
Hubungan afiliasi a. Membuat surat pernyataan potensi benturan kepentingan
b. Tidak menugaskan pegawai yang bersangkutan untuk melakukan tugas pengawasan ke sarana tempat suaminya bekerja
10. Balai Besar POM di
Mataram
1. Firman Rakhman Pejabat Pengadaan dan Pokja ULP
Proses pengadaan barang/jasa yang tidak transparan atau tidak professional sehingga menguntungkan pihak ketiga
a. Hubungan afiliasi b. Keterbatasan SDM c. Potensi gratifikasi d. Vested interested e. Penyalahgunaan
wewenang
a. Pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan
b. Penggantian pegawai
2. Ni GAN Suarningsih
Kepala Balai Penggunaan fasilitas jabatan untuk kepentingan pribadi
a. Hubungan afiliasi b. Vested interested c. Penyalahgunaan
wewenang
a. Keteladanan atasan b. Adanya ketentuan penggunaan/
pemanfaatan aset
Top Related