KU4172
HUKUM PERBURUHAN
PR 05
NAMA : Eric Chandra Junianto
NIM : 12213099
DOSEN : Siti Kusumawati Azhari
TANGGAL PENYERAHAN : 15 Oktober 2015
JUDUL TUGAS : Kontrak Kerja
Fakultas Seni Rupa dan Desain
Institut Teknologi Bandung
2015
Chevron Ajukan Perpanjangan Kontrak Tiga
Blok MigasChevron Indonesia Company telah mengajukan perpanjangan kontrak untuk Blok
Ganal, Makassar Strait, dan Rapak. Surat permohonan Nomor P141/xi/PGPA-OS
tertanggal 7 November 2014, itu dikirimkan kepada Satuan Kerja Khusus Pelaksana
Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Sekaligus, pengajuan
perpanjangan kontrak tersebut ditembuskan kepada Direktorat Jenderal Migas
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, I Gusti Nyoman
Wiratmadja, mengatakan bahwa dalam surat itu Chevron menyampaikan pihaknya
memerlukan perpanjangan kontrak tiga blok. Pasalnya, blok tersebut diperlukan agar
pengembangan proyek menjadi lebih ekonomis.
“Sudah kita terima suratnya, tanggal 7 November surat itu dibuat,” kata Wiratmadja
di Jakarta, Selasa (27/1).
Ketiga blok migas yang diajukan perpanjangannya memang bagian proyek gas bumi
di laut dalam Indonesia atau Indonesia Deepwater Development (IDD) di Selat
Makassar. Disinyalir, cadangan migas di laut dalam itu cukup tinggi. Namun, proyek
tersebut sempat tertunda lantaran Peraturan Menteri ESDM soal perpanjangan kontrak
dari proyek ini belum keluar. Sebelumnya, ditargetkan pada tahun 2018 dapat
memulai produksinya.
Dalam skenario sebelumnya, produksi proyek IDD bisa mencapai 1.270 juta kaki
kubik gas per hari dan sebanyak 47,000 barel kondensat. Dari empat blok produksi
kerjasama atau production sharing contract (PSC) yaitu Ganal, Rapak, Makassar
Strait, dan Muara Bakau di lima lapangan yakni Bangka, Gehem, Gendalo, Maha dan
Gandang.
Seperti diketahui, Blok Makassar Strait habis kontrak pada 2020, sementara Blok
Rapak habis pada 2027 dan Blok Ganal pada 2028. Selain pengajuan perpanjangan
kontrak, tambahnya, perusahaan asal Amerika Serikat itu meminta revisi terkait
investasi dan peningkatan cadangan. Revisi juga dimohonkan untuk penambahan
lapangan di dalam tiga blok tersebut.
“Mereka juga mengajukan revisi rencana pengembangan (Plan of Development) dari
AS$6,9 miliar menjadi AS$12 miliar,” tambahnya.
Mengenai jangka waktu perpanjangan kontrak, Deputi Pengendalian Perencanaan
SKK Migas, Ausie B Gautama menjelaskan bahwa hingga kini pihaknya belum
mengetahui secara pasti. Sebab, ia mengakubelum mengetahuiberapa lama
perpanjangan kontrak yang diminta oleh Chevron tersebut.
"Diperpanjangnya sampai kapan, ya sampai nilai keekonomiannya proyek tercapai,"
katanya.
Sebelumnya Menteri ESDM Sudirman Said, mengatakan bahwa pada dasarnya IDD
merupakan proyek yang strategis untuk menguntungkan Indonesia.“Kita akan
mendapat manfaat besar jika melanjutkan proyek itu.Tapi posisi kita, akan kaji ulang
dengan suatu niat bagaimana caranya melanjutkan," ucap Sudirman.
Sudirman yakin, walaupun saat ini harga minyak dunia sedang lesu, namun hal
tersebut diperkirakan tidak akan mengurungkan niat Chevron terkait
keekonomiannya. Hal ini dikarenakan, pengeboran ini membutuhkan waktu yang
panjang. Bahkan, menurutnya hal itu akan jadi tantangan tersendiri, jadi suatu proyek
strategis membutuhkan hitung-hitungan baru.
"Pada hitungan tertentu, mereka pasti punya hitungan-hitungan," sambungnya.
Penguasaan Total di Blok Mahakam Berakhir
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral
(ESDM) I Gusti Nyoman Wiratmaja menceritakan kronologis Kontrak Kerja Sama
Wilayah Kerja Mahakam yang dipegang oleh PT Total E&P Indonesia dan Inpex
Corporation selama berpuluh-puluh tahun.
Awalnya, kontrak pertama Blok Mahakam oleh PT Total E&P Indonesia dan Inpex
Corporation dilakukan pada 1966. Kontrak tersebut kemudian diperpanjang pada
1997 dan berakhir pada 31 Desember 2017.
Dengan dua kali kontrak tersebut, waktu Total dan Inpex mengelola Wilayah Kerja
Mahakam sampai kontrak berakhir mencapai 50 tahun. "Kontrak Wilayah Kerja
Mahakam ditandatangani pada 6 Oktober 1966 dan berakhir 30 Maret 1997, " kata
Wirat, seperti ditulis pada Minggu (21/6/2015).
Ia melanjutkan, jauh sebelum masa kontrak kedua tersebut habis, tepatnya pada 2008,
pihak Total telah mengajukan perpanjangan kontrak. Satu tahun kemudian atau pada
2009, Pertamina juga menyatakan minat untuk mengelola blok Mahakam setelah
Kotrak Total dan Inpex habis. "Pihak Total pernah mengajukan perpanjangan 2008
dan Pertamina minta mengelola Mahakam setelah kontrak habis 2009," tuturnya.
Namun pemerintahan saat itu, tak kunjung mengambil keputusan tetang perpanjangan
kontrak tersebut. Akhirnya, pada masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo,
peralihan kontrak blok Mahakam diputuskan.
Pada 14 April 2015 melalui Surat Nomor 2793/13/MEM.M/2015 yang diterbitkan
Menteri ESDM Sudirman Said, memutuskan Kontrak Kerja Sama Wilayah
Kerja Mahakamdengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama Total dan Inpex dengan
operator total tidak diperpanjang dan Pertamina ditunjuk sebagai pengelola Wilayah
Kerja Mahakam pasca berakhirnya Kontrak Kerja Sama tersebut.
"Hasilnya disampaikan Pak Menteri dalam surat Menteri ESDM kepada Pertamina
dan SKK Migas, setelah itu menyampaikan ke Presiden Jokowi dan sudah diambil
keputusan," pungkasnya.
Top Related