Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kejaksaan Negeri Belitung Tahun 2017
22 Januari 2018
i
Daftar Isi
BAB I Pendahuluan ...................................................................................... 1
1.1. Latar Belakang ............................................................................. 1
1.2. Struktur Organisasi Kejaksaan .................................................... 3
BAB II Rencana Kerja dan Perjanjian Kerja ............................................. 13
2.1. Rencana Stratejik Kejaksaan Republik Indonesia 2010 - 2014 . 13
2.1.1. Visi .................................................................................. 13
2.1.2. Misi .................................................................................. 13
2.2. Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja 2017 ........................... 14
2.2.1. Tujuan ............................................................................. 14
2.2.2. Sasaran ........................................................................... 14
2.3. Pencapaian Kinerja Tahun 2010 - 2016 .................................... 16
2.4. Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 ................ 21
BAB III Akuntabilitas Kinerja ....................................................................... 26
3.1. Pencapaian Sasaran .................................................................. 26
3.2. Pengukuran Kinerja Tahun 2017 ............................................... 27
BAB IV Penutup ............................................................................................ 38
4.1. Kesimpulan ................................................................................ 38
4.2. Saran-Saran ............................................................................... 45
LAMPIRAN I RENCANA STRATEJIK KEJAKSAAN REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 2015 – 2019 ....................................... 46
LAMPIRAN II RENCANA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2017 ......................................................................... 56
LAMPIRAN III PENGUKURAN KINERJA KEJAKSAAN AGUNG
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 ................................ 59
ii
Ikhtisar Eksekutif
Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan
hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan tugas penutup tahun 2017 yaitu
menyusun dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
pada Kejaksaan Negeri Belitung Tahun 2017. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah pada Kejaksaan Negeri Belitung Tahun 2017 yang disusun berdasarkan
ketentuan diatur dalam Peraturan Menteri Pendayaan Apar atur Sipil RI Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan wujud
pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas yang telah digariskan Pimpinan
Kejaksaan Republik Indonesia dalam rangka penegakan hukum yang
diaktualisasikan melalui tugas, fungsi dan wewenang Kejaksaan Negeri Belitung
selama tahun 2016. Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
padaKejaksaan Negeri Belitung Tahun 2017 ini dibuat dari hasil pelaksanaan tugas
yang telah dicapai maupun yang belum tercapai serta hambatan dan kendala yang
dihadapi baik di bidang Pembinaan, Intelijen, Tindak Pidana Umum, Tindak Pidana
Khusus dan Perdata dan Tata Usaha Negara.
Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih belum sempurna, oleh karena
itu kami mengharapkan saran dan petunjuk dari pimpinan yang akan dijadikan acuan
dalam pelaksanaan tugas dimasa mendatang.
Tanjungpandan, Januari 2018
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BELITUNG
SEKTI ANGGRAINI, S.H., M.H.
JAKSA MADYA NIP. 19731212 200003 2 004
1
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Lembaga Pemerintahan yang
melaksanakan kekuasaan Negara terutama di bidang penuntutan. Kedudukan,
Tugas Pokok dan Fungsi tersebut tercantum dalam UU No.16 Tahun 2004 Tentang
Kejaksaan Republik Indonesia dan beberapa peraturan perundang-undangan
lainnya.
Peranan dan kedudukan Kejaksaan RI dalam pembangunan Hukum pada umumnya
dan dalam penegakan Hukum pada khususnya diarahkan agar Kejaksaan Negeri
Tanjungpandan lebih mampu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya di
dalam Penegakan Hukum khususnya di wilayah Kabupaten Belitung berdasarkan
Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.
Dalam upaya pelaksanaan tugas dan wewenangnya Kejaksaan
Negeri Tanjungpandan dalam mewujudkan kepastian hukum, ketertiban umum,
keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dengan berlandaskan norma-norma
keagamaan, kesusilaan, kesopanan serta memperhatikan rasa keadilan dan nilai-
nilai kemanusiaan dalam kehidupan masyarakat.
Tugas Pokok dan Fungsi pada masing-masing bidang di Kejaksaan Negeri Belitung,
yaitu
1. Bidang Pembinaan :
Untuk membentuk aparatur yang profesional, Bidang Sub Bagian Pembinaan
mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi yaitu meningkatkan kesejahteraan
pegawai, menambah pengetahuan, informasi dan teknologi baik dalam bidang
hukum maupun non hukum serta meningkatkan ketertiban, baik ketertiban
administrasi, anggaran, peralatan, perkantoran, disiplin kerja maupun
kepegawaian;
2
2. Bidang Intelijen :
a. Pelaksaanaan / Kegiatan Operasi Intelijen Yustisial
b. Melakukan Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan Kasus Intelijen
c. Peningkatan Pengetahuan dan kemampuan hukum serta melakukan
Penyuluhan Hukum dalam memantapkan kesadaran hukum masyarakat
d. Peningkatan sistem pengadministrasian dan pengarsipan dokumen, file, data
statistik dan peta intelijen
e. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait Pendataan terhadap Tenaga
Kerja Asing, terhadap Barang Cetakan dan terhadap Aliran Kepercayaan.
3. Bidang Tindak Pidana Umum
Bidang Tindak Pidana Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya telah
melaksanakan penanganan perkara Tindak Pidana Umum mulai dari proses Pra
Penuntutan sampai dengan proses Penuntutan, Eksekusi dan Eksaminasi;
4. Bidang Tindak Pidana Khusus
Tugas Pokok dan Fungsi Kejaksaan dalam penanganan perkara Tindak Pidana
Khusus yaitu melakukan Penyelidikan, Penyidikan, Pemeriksaan Tambahan,
Penuntutan, Pelaksanaan Penetapan Hakim dan Putusan Pengadilan,
pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum
lainnya mengenai tindak pidana ekonomi, pelanggaran HAM, tindak pidana
korupsi dan tindak pidana khusus lainnya berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung Republik
Indonesia;
5. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara :
Kejaksaan Negeri Belitung dalam melakukan atau mengendalikan kegiatan
Penegakan, Bantuan, Pertimbangan dan Pelayanan Hukum serta Tindakan
Hukum lainnya kepada Negara, Pemerintah dan Masyarakat dan bidang Perdata
dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Belitung telah bekerjasama dan
berkoordinasi dengan Instansi Pemerintah/BUMN/BUMD.
3
1.2. Struktur Organisasi Kejaksaan
Adapun nama-nama pejabat Eselon III dan IV yang bertanggungjawab atas
pelaksanaan program serta Tugas Pokok dan Fungsi dari masing-masing
jabatannya, yaitu :
Kepala Kejaksaan Negeri Belitung Sekti Anggraini, SH., MH.
- memimpin dan mengendalikan Kejaksaan Negeri dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan di daerah hukumnya serta membina aparatur Kejaksaan di Lingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan agar berdaya guna dan berhasil guna;
- melakukan dan atau mengendalikan kebijakan pelaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif yang menjadi tanggung jawabnya di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutaN sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- melakukan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, eksekusi dan tindakan hukum lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh
4
Jaksa Agung; - melakukan koordinasi penanganan perkara
pidana tertentu dengan instansi terkait meliputi penyelidikan, penyidikan dan melaksanakan tugasyustisial lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- melakukan pencegahan dan pelarangan terhadap orang yang terlibat dalam suatu perkara pidana untuk masuk kedalam atau keluar meninggalkan wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia, peredaran barang cetakan yang dapat mengganggu ketertiban umum, penyalahgunaan dan atau penodaan agama serta pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan ketertiban masyarakat dan negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- melakukan tindakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, mewakili pemerintah dan negara, Badan Usaha Milik Negara dan/atauBadan Usaha Milik Daerah di dalam dan diluar pengadilan sebagai usaha menyelamatkan kekayaan negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- membina dan melakukan kerja sama dengan lembaga negara, instansi pemerintah dan organisasi lain di daerah hukumnya untuk memecahkan masalah yang timbul terutama yang menyangkut tanggung jawabnya;
- pemberian perijinan sesuai dengan bidang tugasnya dan melaksanakan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
- bertanggung jawab terhadap pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi;
- mengendalikan perencanaan dan pengawasan atas kinerja dan keuangan intern serta tugas pengawasan lainnya di Lingkungan Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri;
- mengendalikan perencanaan dan pengawasan atas kinerja dan keuangan intern serta tugas pengawasan lainnya di Lingkungan Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri;
- melaksanakan pengendalian atas benda sitaan,
5
barang bukti dan barang rampasan dalam tahap penyidikan penuntutan, penetapan hakim dan putusan pengadilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kepala Sub Bagian Pembinaan Tumpal Pangihutan Liberty, SH
- Subbagian Pembinaan mempunyai tugas melakukan perencanaan program kerja dan anggaran, pengelolaan ketatausahaan kepegawaian, kesejahteraan pegawai, keuangan, perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, pengelolaan teknis atas barang milik negara, pengelolaan data dan statistik kriminal, pelaksanaan evaluasi dan penguatan program reformasi birokrasi serta pemberian dukungan pelayanan teknis dan administrasi bagi seluruh satuan kerja diLingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas.
Subbagian Pembinaan menyelenggarakan fungsi:
a. melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta membina kerjasama seluruh satuan kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri di bidang administrasi;
b. melakukan pembinaan organisasi dan tatalaksana urusan ketatausahaan dan mengelola keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan milik negara yang menjadi tanggung jawabnya;
c. melakukan pembinaan dan peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat Kejaksaan di daerah hukumnya;
d. melaksanakan pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi di Lingkungan Kejaksaan Negeri;
e. pelaksanaan program reformasi birokrasi.
Subbagian Pembinaan terdiri atas:
a. Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian; b. Urusan Keuangan dan Penerimaan Negara
Bukan Pajak; c. Urusan Perlengkapan; dan d. Urusan Data Statistik Kriminal dan
Teknologi Informasi dan Perpustakaan.
6
Kepala Seksi Intelijen Ahmad Arif Amir, SH
- Seksi Intelijen mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaannya, perencanaan, pengkajian, pelaksanaan, pengadministrasian, pengendalian, penilaian dan pelaporan kebijakan teknis, kegiatan intelijen, operasi intelijen, pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan, administrasi intelijen, dan pemberian dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemetaan, perencanaan, pengelolaan dan pelaporan teknologi informasi, perencanaan, pelaksanaan, pengadministrasian, dan pelaporan kegiatan bidang penerangan hukum, penyusunan, penyajian, pengadministrasian, pendistribusian, dan pengarsipan laporan berkala, laporan insidentil, perkiraan keadaan intelijen, hasil pelaksanaan rencana kerja dan program kerja, kegiatan intelijen dan operasi intelijen, pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek yang bersifat strategis, perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan bank data intelijen dan pengamanan informasi, administrasi intelijen, pemeliharaan perangkat intelijen, perencanaan, dan pelaksanaan koordinasi dan/atau kerja sama dengan pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah, instansi, dan organisasi, pemberian bimbingan dan pembinaan teknis intelijen dan administrasi intelijen, dan penyiapan bahan evaluasi kinerja Fungsional Sandiman yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan, keamanan, sosial, budaya, kemasyarakatan, ekonomi, keuangan, pengamanan pembangunan strategis, teknologi intelijen, produksi intelijen, dan penerangan hukum.
Seksi Intelijen menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaannya;
b. perencanaan, pengkajian, pelaksanaan, pengadministrasian, pengendalian, penilaian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis, kegiatan intelijen, operasi intelijen, administrasi intelijen, pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan
7
pembangunan proyek yang bersifat strategis baik nasional maupun daerah di daerah hukumnya serta penerangan hukum guna menghasilkan data dan informasi sebagai bahan masukan bagi pimpinan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan;
c. pengendalian dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan teknis, kegiatan intelijen, operasi intelijen, administrasi intelijen, pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek yang bersifat strategis baik nasional maupun daerah, serta penerangan hukum yang dilaksanakan oleh Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya;
d. perencanaan dan pelaksanaan pemetaan potensi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan di bidang ideologi, politik dan pertahanan keamanan, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan serta pengamanan pembangunan strategis berdasarkan data dan informasi yang berasal dari satuan kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya;
e. perencanaan, pelaksanaan, pengadministrasian, pengendalian dan pelaporan pemberian dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain di daerah hukumnya berdasarkan prinsip koordinasi;
f. perencanaan, pengelolaan, dan pemeliharaan peralatan intelijen;
g. penyusunan, penyajian dan pendistribusian serta pengarsipan laporan berkala dan laporan insidentil;
h. penyusunan, penyajian dan pendistribusian perkiraan keadaan intelijen di bidang ideologi, politik dan pertahanan keamanan, sosial, budaya dan kemasyarakatan, ekonomi dan keuangan, serta pengamanan pembangunan strategis;
i. pengadministrasian, pendistribusian dan pengarsipan produk intelijen baik yang berasal dari satuan kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya;
j. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan serta pendistribusian hasil
8
pelaksanaan rencana kerja dan program kerja, kegiatan intelijen dan operasi intelijen serta administrasi intelijen baik yang dilaksanakan oleh satuan kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya;
k. pengelolaan bank data intelijen dan pengendalian penyelenggaraan administrasi intelijen baik yang dilaksanakan oleh satuan kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan Negeri;
l. penyiapan bahan analisa kebutuhan pengembangan sumber daya manusia intelijen dan teknologi intelijen; perencanaan dan pelaksanaan koordinasi dan/atau kerja sama dengan pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah, instansi, dan organisasi lainnya;
m. pemberian bimbingan dan pembinaan teknis intelijen dan administrasi intelijen kepada Cabang Kejaksaan Negeri di daerah hukumnya;
n. pemeliharaan peralatan intelijen; dan o. penyiapan bahan evaluasi dan penilaian
terhadap kinerja fungsional sandiman.
Seksi Intelijen terdiri dari:
a. Subseksi Ideologi, Politik, Pertahanan Keamanan, Sosial, Budaya, dan Kemasyarakatan;
b. Subseksi Ekonomi, Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis; dan
c. Subseksi Teknologi Informasi, Produksi Intelijen, dan Penerangan Hukum.
9
Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Afridel, SH., MH
- Seksi Tindak Pidana Umum mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan penanganan perkara tindak pidana umum yang meliputi prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya.
Dalam melaksanakan wewenang dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 997, Seksi Tindak Pidana Umum menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja;
b. analisis dan penyiapan pertimbangan hukum penanganan perkara tindak pidana umum;
c. pelaksanaan dan pengendalian penanganan perkara tahap prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, eksaminasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan pembebasan bersyarat dan kebijakan dan serta tindakan hukum lainnya;
d. penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam penanganan perkara tindak pidana umum;
e. pengelolaan dan penyajian data dan informasi;
f. penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis penanganan perkara tindak pidana umum di daerah hukumnya; dan
g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan penanganan perkara tindak pidana umum.
Seksi Tindak Pidana Umum terdiri dari:
a. Subseksi Prapenuntutan;
b. Subseksi Penuntutan; dan
c. Subseksi Eksekusi dan Eksaminasi.
10
Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Donny F Sanjaya, SH
- Seksi Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas melakukan pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, praperadilan, penuntutan dan persidangan, perlawanan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengawasan terhadap pelaksanaan pemidanaan bersyarat, putusan pidana pengawasan, keputusan lepas bersyarat, dan eksaminasidalam penanganan perkara tindak pidana khusus di wilayah hukum Kejaksaan Negeri.
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1001, Seksi Tindak Pidana Khusus menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang tindak pidana
khusus di Kejaksaan Negeri; b. pelaksanaanpenegakan hukum di bidang
tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri; c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan
kebijakan di bidang tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri;
d. pelaksanaanhubungan kerjadengan instansi atau lembagabaik di dalam negeri maupun di luar negeri di Kejaksaan Negeri; dan
e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang tindak pidana khusus di Kejaksaan Negeri.
Seksi Bidang Tindak Pidana Khusus terdiri atas:
a. Subseksi Penyidikan; b. Subseksi Penuntutan; dan c. Subseksi Upaya Hukum Luar Biasa dan
Eksekusi.
11
Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Wika Hawasara, SH
- Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan fungsi Kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha negara didaerah hukumnya.
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1005, Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan penyusunan rencana
dan program kerja; b. pelaksanaan penegakan hukum, bantuan
hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain, serta pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara;
c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perdata dan tata usaha negara;
d. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri; dan
e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain, serta pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara; dan
Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara terdiri atas: a. Subseksi Perdata; b. Subseksi Tata Usaha Negara; dan c. Subseksi Pertimbangan Hukum.
12
Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan ….
- Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan mempunyai tugas melakukan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan yang berasal dari tindak pidana umum dan pidana khusus.
- - Dalam melaksanakan wewenang dan tugas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1009, Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja;
b. analisis dan penyiapan pertimbangan hukum pengelolaan barang bukti dan barang rampasan;
c. pengelolaan barang bukti dan barang rampasan meliputi pencatatan, penelitian barang bukti, penyimpanan dan pengklasifikasian barang bukti, penitipan, pemeliharaan, pengamanan, penyediaan dan pengembalian barang bukti sebelum dan setelah sidang serta penyelesaian barang rampasan;
d. penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam pengelolaan barang buki dan barang rampasan;
e. pengelolaan dan penyajian data dan informasi; dan
f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan.
Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan terdiri atas:
a. Subseksi Barang Bukti; dan b. Subseksi Barang Rampasan.
13
BAB II RENCANA KERJA DAN
PERJANJIAN KERJA
2.1. Rencana Stratejik Kejaksaan Republik Indonesia 2015 - 2019
2.1.1. Visi
Menjadi lembaga penegak hukum yang modern, berintegritas, profesional dan
akuntabel dalam mewujudkan supremasi hukum di indonesia
2.1.2. Misi
1. Meningkatkan pelaksanaan fungsi Kejaksaan RI dalam pelaksanaan tugas
dan wewenang, baik dalam segi kualitas dan kuantitas penanganan perkara
seluruh tindak pidana, penanganan perkara Perdatadan Tata Usaha Negara,
serta meningkatkan kegiatan Intelijen penegakan hukum secara modern,
berintegritas, profesional dan akuntabel yang berlandaskan keadilan,
kebenaran serta nilai-nilai kepatutan dalam rangka penegakan hukum
2. Mewujudkan peran Kejaksaan RI dalam hubungan Internasional, kerjasama
hukum, dan penyelesaian perkara lintas negara
3. Mewujudkan aparatur Kejaksaan RI yang modern, berintegritas, profesional
dan akuntabel guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok, fungsi
dan wewenang, terutama dalam upaya penegakan hukum yang berkeadilan
serta tugas-tugas lainnya
4. Melaksanakan pembenahan dan penataan kembali struktur organisasi
Kejaksaan RI, pembenahan informasi manajemen terutama
mengimplementasikan program quickwins agar dapat segera diakses
masyarakat, penyusunan cetak biru (blue-print) pembangunan aparatur
Kejaksaan RI jangka menengah dan jangka panjang tahun 2025, menertibkan
dan menata kembali manajemen keuangan, dan peningkatan sarana dan
prasarana serta optimalisasi penerapan Teknologi Informasi (TI)
14
5. Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola KejaksaanRI yang bersih
dan bebas KKN melalui reformasi mental dalam pelaksanaan tugas dan
wewenang
2.2. Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja 2017
2.2.1. Tujuan
Masing-masing misi yang telah ditetapkan mempunyai tujuan, yaitu :
1. Membentuk aparat Kejaksaan yang handal, tangguh, professional,
bermoral dan beretika guna menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas pokok, fungsi dan wewenang, terutama dalam upaya
penegakan hukum yang berkeadilan serta tugas-tugas lainnya;
2. Mengoptimalkan tugas pelayanan publik di bidang hukum dengan
penuh tanggung jawab, taat asas, efektif dan efisien serta
penghargaan terhadap hak-hak publik;
3. Meningkatkan Penegakan, bantuan dan pelayanan hukum, serta
pemberantasan KKN dan penuntasan pelanggaran Hak Asasi
Manusia.
2.2.2. Sasaran
Beberapa sasaran pembangunan nasional terkait dengan kinerja
Kejaksaan, sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Kejaksaan RI Tahun
2015 – 2019 yang berpedoman pada RPJMN 2015 – 2019, yang pada
hakekatnya merupakan upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan
kinerja secara berkesinambungan melalui program dan kegiatannya terutama
yang merupakan “core business“ Kejaksaan sebagai Lembaga Penegak
Hukum. Untuk melaksanakan seluruh program-programnya lebih
dititikberatkan pada pelaksanaan tugas dan wewenang penanganan perkara
pidana umum dan pidana khusus (terutama perkara tindak pidana korupsi)
yang menjadi prioritas utama kebijakan pimpinan Kejaksaan.
Dalam upaya peningkatan kinerja Kejaksaan telah menetapkan 15
(lima belas) sasaran strategis yaitu :
15
1. Terwujudnya penanganan perkara Pidum, Pidsus dan Pelanggaran HAM
Berat secara berkualitas, cepat, tepat dan berkeadilan
2. Meningkatnya dukungan Intelijen terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi
Kejaksaan
3. Meningkatnya kepercayaan klien Kejaksaan RI terhadap pelayanan bidang
Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI
4. Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana
dan perdata
5. Meningkatnya kedisipilinan, integritas dan kepatuhan aparatur Kejaksaan RI
atas aturan yang berlaku baik internal maupun eksternal
6. Tersedianya SDM Kejaksaan RI yang berkualitas dalam rangka
meningkatkan kualitas pelayanan publik
7. Meratanya penyebaran SDM berkualitas sesuai kebutuhan
8. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan birokrasi Kejaksaan RI
9. Terwujudnya Kejaksaan yang modern berbasis teknologi informatika
10. Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas dan
fungsi Kejaksaan RI
11. Meningkatnya kepercayaan aparatur Kejaksaan RI terhadap Organisasi
Kejaksaan RI
12. Meningkatnya persepsi baik masyarakat terhadap kinerja Kejaksaan RI
13. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat
14. Meningkatnya ketersediaan anggaran bagi Kejaksaan RI
15. Meningkatnya kesejahteraan seluruh aparatur Kejaksaan RI
Dari beberapa sasaran strategis Kejaksaan di atas, yang terkait
dengan kinerja Kejaksaan dalam pelaksanaan program/kegiatan tahun 2015 –
2019 yang menjadi prioritas nasional, yang pada tahun 2016 terdapat
perubahan program antara lain :
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Kejaksaan RI
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI
3. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI
4. Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan
16
5. Program Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan Permasalahan Hukum di
Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam
6. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum
7. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus,
Pelanggaran Ham yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi
8. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha
Negara
Program-program tersebut dimaksudkan untuk mendukung
pencapaian Renstra Kejaksaan periode 2015 – 2019 sekaligus untuk
terwujudnya visi melalui misi yang telah ditetapkan. Dan juga, dalam
kesempatan ini akan disampaikan secara lebih menyeluruh tentang
pelaksanaan Rencana Kinerja di tahun 2017, sehingga bahan yang dijelaskan
dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja ini berupa gambaran pencapaian kinerja
yang telah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun. Dalam laporan ini akan
disajikan senergi antara rencana kinerja (performance plan) dibandingkan
dengan capaian kinerja (performance results) sesuai dengan parameter yang
telah dirumuskan dalam Indikator Kinerja Utama. Analisa dan evaluasi
terhadap akuntabilitas kinerja tersebut akan mengungkapkan pula kekurangan
dan kegagalan yang belum berhasil dicapai.
2.3. Pencapaian Kinerja Tahun 2016 s/d 2017
2.3.1 Bidang Pembinaan
Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai
berikut :
SASARAN INDIKATOR
TARGET REALISASI % CAPAIAN
2016 2017 2016 2017 2016 2017
Evaluasi
kerja
urusan
Mengikutsertakan pegaw
ai dalam diklat teknis dan
fungsional kejaksaan
7 6 7 6 100
%
100
%
17
2.3.2 Bidang Intelijen
1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Kegiatan
Penyuluhan/Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat"
Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut :
SASARAN INDIKATOR
TARGET REALISASI % CAPAIAN
2016 2017 2016 2017 2016 2017
Meningkat
nya
Kualitas
Penyeleng
garaan
Terselenggaranya
pelaksanaan penyuluhan
/penerangan hukum
2 2 17 19 850 % 950 %
pembinaa
n yang
mencakup
kinerja
program
dan kegian
dalam
menyelesa
ikan tugas.
Proses pemberian cuti
pegawai
16 14 16 14 100
%
100
%
Proses kenaikan pangkat 6 3 6 3 100
%
100
%
Pegawai yang telah di
usulkan kenaikan gaji
berkala
5 5 5 5 100
%
100
%
Pemberian cuti alasan
penting
- - - - 0 % 0 %
Jumlah pegawai yang
mutasi
7 5 7 5 100
%
100
%
Penerimaan Jaksa
fungsional
3 2 3 2 100
%
100
%
18
Kegiatan
Penyuluha
n/Peneran
gan
Hukum
dan
Hubungan
Masyarak
at
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyelesaian penanganan
penyelidikan/pengamanan/penggalangan.
Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut :
SASARAN INDIKATOR
TARGET REALISASI % CAPAIAN
2016 2017 2016 2017 2016 2017
Meningka
tnya
kualitas
dan
kuantitas
penyeles
aian
penanga
nan
penyelidi
kan/peng
amanan/
penggala
ngan
yang
Terselesaikannya Laporan
hasil Pelaksanaan Kegiatan
Penyelidikan Tertutup
- - -% %
Terselesaikannya Laporan
Hasil Kegiatan Intelijen
(Operasi Intelijen Yustisial
bidang Ekonomi Keuangan)
- - - - - % - %
Terlaksananya kegiatan
pelacakan aset dalam rangka
eksekusi uang pengganti
bagi Kejaksaan Tinggi,
Kejaksaan Negeri dan
Cabang Kejaksaan Negeri
- - - - -% - %
19
dilaksana
kan
Kejaksaa
n Tinggi,
Kejaksaa
n Negeri
dan
Cabang
Kejaksaa
n Negeri.
2.3.3 Bidang Tindak Pidana Umum
SASARAN INDIKATOR
TARGET REALISASI % CAPAIAN
2016 2017 2016 2017 2016 2017
Meningkatnya
Penyelesaian
perkara tindak
pidana umum
di Kejaksaan
Negeri Belitung
Terselesaikannya
penanganan
perkara Tindak
Pidana Umum di
Kejaksaan
Negeri Belitung
105 60 110 133 104.7 % 221.7%
Prosentase
keberhasilan
tahap
prapenuntutan
yang dapat
ditingkatkan ke
tahap penuntutan
105 60 110 133 104.7 % 221.7%
Prosentase
keberhasilan
105 60 110 133 104.7 % 221.7%
20
tahap penuntutan
Prosentase
keberhasilan
eksekusi atas
putusan
pengadilan yang
telah memiliki
kekuatan hukum
tetap
105 60 110 128 104.7 % 213.3%
2.3.4 Bidang Tindak Pidana Khusus
SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI % CAPAIAN
2016 2017 2016 2017 2016 2017
Meningkatnya
penyelesaian
perkara
pidana
khusus dan
tindak pidana
korupsi
secara cepat,
tepat dan
akuntabel
yang
dilaksanakan
oleh jajaran
kejaksaan di
daerah.
Terselesainya
penyelidikan
tindak pidana
korupsi
3 1 6 1 200 % 100%
Terselesainya
penyidikan
tindak pidana
korupsi
3 1 4 1 133.3
%
100%
Terselesainya
penuntutan
tindak pidana
korupsi
3 2 3 3 100 % 200%
Terselesainya
eksekusi
tindak pidana
korupsi
2 1 2 3 100 % 300%
21
2.3.5 Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
SASARAN INDIKATOR
TARGET REALISASI % CAPAIAN
2016 2017 2016 2017 2016 2017
Meningkatnya
kualitas
sosialisasi
bidang
perdata dan
tata usaha
negara
Litigasi Perkara
Perdata dan Tata
Usaha Negara
- 1 - 1 0% 100%
Non Litigasi
Perkara Perdata
dan Tata Usaha
Negara
2 3 2 3 100% 100%
Pelayanan
Perkantoran pada
Pos Pelayanan
Hukum
12 12 12 12 100% 100%
2.4. Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2017
Kegiatan pokok dalam Program Rencana Kerja Kejaksaan Tahun 2017
dilaksanakan dalam 5 (lima) program kegiatan. Kegiatan di Kejaksaan dibagi
menjadi 2 ( dua ) yaitu kegiatan tupoksi (kegiatan yang berdasarkan tugas pokok
pada bidang yang bersangkutan) dan kegiatan prioritas (kegiatan yang menjadi
perhatian utama sebagai lembaga penegak hukum), sebagai berikut :
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Kejaksaan RI
Program ini dilaksanakan oleh Bidang Pembinaan, Kegiatan yang ada pada
program ini adalah :
1. Perencanaan, Pengembangan Manajemen, Organisasi dan Tata Laksana,
Pengolahan Data serta Pemantauan dan Penilaian
22
Sasaran yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah Meningkatnya kualitas
Perencanaan, Pengembangan Manajemen, Organisasi dan Tata Laksana,
Pengolahan Data serta pemantauan dan Penilaian
Indikator yang digunakan adalah :
- * Indeks Reformasi Birokrasi
- * Indeks WBK dan WBBM
- * Kapabilitas APIP
- * Opini BPK
2. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha
Negara
Program ini dilaksanakan oleh Perdata dan Tata Usaha Negara, Kegiatan yang
ada pada program ini adalah :
1. Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata
Sasaran yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah Meningkatnya
penyelesaian perkara perdata di Kejaksaan Agung.
Indikator yang digunakan adalah :
- * Persentase Keuangan Negara Yang Dikembalikan Melalui Jalur
Pidana dan Perdata
- * Persentase Keuangan Negara Yang Diselamatkan Melalui Jalur
Pidana dan Perdata
2. Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di
Kejati, Kejari dan Cabjari
Sasaran yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah Meningkatnya
penyelesaian perkara DATUN di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan
Cabang Kejaksaan Negeri
Indikator yang digunakan adalah :
- Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis
- Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaiakan di
Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri (Non
Litigasi)
23
3. Program Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan Kasus Intelijen
Program ini dilaksanakan oleh Bidang Intelijen, Kegiatan yang ada pada program
ini adalah :
1. Penanganan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan di Kejati, Kejari dan
Cabjari
Sasaran yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah Meningkatnya kualitas
dan kuantitas penyelesaian penanganan
penyelidikan/pengamanan/penggalangan yang dilaksanakan Kejaksaan
Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri
Indikator yang digunakan adalah :
- * Presentase Keberhasilan Operasi Intelijen Yustisial Terhadap AGHT
Tertentu Di Bidang Pidana Khusus, Pidana Umum, Perdata dan Tata
Usaha Negara (KEJARI/CABJARI)
- Laporan hasil kegiatan Penyelidikan/pengamanan/penggalangan
kasus intelijen di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri
2. Penerangan dan Penyuluhan Hukum
Sasaran yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah Meningkatnya Kualitas
Penyelenggaraan Kegiatan Penyuluhan/Penerangan Hukum dan Hubungan
Masyarakat
Indikator yang digunakan adalah :
- Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan
Negeri/Cabang Kejaksan Negeri
4. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus,
Pelanggaran Ham yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi
Program ini dilaksanakan oleh Tindak Pidana Khusus, Kegiatan yang ada pada
program ini adalah :
1. Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus
Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari
Sasaran yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah Meningkatnya
Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, dan Tindak Pidana Korupsi Secara
Cepat, Tepat dan Akuntabel yang Dilaksanakan Oleh Jajaran Kejaksaan di
Daerah.
24
Indikator yang digunakan adalah :
- * Presentase Penyelesaian Berkas Perkara Tindak Pidana Khusus
Sampai Dengan Berkas Perkara Dinyatakan Lengkap (P21) dan
Dilimpahkan Pada Proses Tahap II (WILAYAH I)
- * Presentase Putusan Pengadilan (in kracht van gewsjdezaak) Yang
Berhasil Dilaksanakan Oleh Jaksa (executable)
- Kasus Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan Pada Tahap
Penyelidikan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri
- Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana
khusus lainnya terpidana tidak ditahan dalam Rumah Tahanan di
kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri
- Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan Pada Tahap
Penyidikan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri
- Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan Pada Tahap Pra
Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan
Negeri Wilayah I
2. Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum
Program ini dilaksanakan oleh Tindak Pidana Umum, Kegiatan yang ada pada
program ini adalah :
1. Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri
dan Cabang Kejaksaan Negeri
Sasaran yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah Meningkatnya
Penyelesaian Perkara Pidana Umum Secara Cepat, Tepat dan Akuntabel.
Indikator yang digunakan adalah :
- * Presentase Penyelesaian Berkas Perkara Tindak Pidana Umum
Sampai Dengan Berkas Perkara Dinyatakan Lengkap (P21)
- * Presentase Terbuktinya Perkara Tindak Pidana Umum Berdasarkan
Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap (in kracht van
gewisjdezaak) dan Adanya Kesepakatan/Konsesus Antar Instansi
Yang Terkait Dalam Penyelesaian Penanganan Perkara (conviction
rate).
- Pengendalian penggunaan upaya hukum, eksaminasi dan
pelaksanaan eksekusi di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang
Kejaksaan Negeri
25
- Perkara Pidana Umum Yang Diselesaikan Dalam Tahap Penuntutan
Pada Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri
- Perkara Pidana Umum Yang Diselesaikan Dalam Tahap Pra
Penuntutan Pada Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang
Kejaksaan Negeri
26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. Pencapaian Sasaran
Akuntabilitas kinerja merupakan langkah strategis dalam menerapkan kinerja
lembaga dan aparatur pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented).
Kebijakan pemerintah yang berorientasi pada kegiatan dan hasil (output and
outcome) akan lebih difokuskan pada kepentingan masyarakat pada umumnya.
Output merupakan upaya memenuhi kebutuhan masyarakat dari hasil langsung
pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan instansi pemerintah dalam
bentuk pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan outcome adalah manfaat yang
akan diperoleh masyarakat dari adanya program dan kegiatan tersebut terutama
dalam hal pelayanan publik yang optimal seperti adanya persamaan di depan hukum
(equality before the law), adanya kepastian hukum dan adanya rasa keadilan di
masyarakat. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap
penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean government)
telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang
jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP). Penerapan sistem tersebut bertujuan agar
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara
berdaya guna, berhasil guna, bertanggung jawab dan bebas dari praktek-praktek
kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).
Akuntabilitas kinerja dapat dipertanggungjawabkan apabila disertai dengan
adanya informasi mengenai hasil yang diperoleh. Hasil kinerja yang diperoleh harus
diukur sampai sejauhmana pencapaian sasaran melalui pengukuran kinerja.
Berdasarkan analisa terhadap akuntabilitas kinerja tersebut dapat dijadikan
landasan untuk penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program,
kegiatan dan kebijakan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka
mewujudkan visi dan misi dengan memperhatikan rencana kerja dan realisasi kerja
dalam program Kejaksaan 2017. Berhasil tidaknya pencapaian sasaran tersebut
dapat di ukur dari pengukuran pencapaian sasaran yang dilakukan dengan
membandingkan target kinerja dan realisasi kinerja.
27
3.2. Pengukuran Kinerja Tahun 2017
Dalam peningkatan kinerjanya, pada tahun 2017 Kejaksaan didukung oleh 5
(lima) bidang satuan kerja yaitu : Jambin, Jam Datun, Jam Intel, Jam Pidsus, Jam
Pidum. Dalam upaya pencapaian kinerja Kejaksaan Tahun 2017 yang dirumuskan
dalam Rencana Kerja Kejaksaan Tahun 2017 terdapat 5 (lima) program dan 7
(tujuh) sasaran strategis yaitu :
Sasaran ke 1
""
Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai
berikut :
SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI %
CAPAIAN
1 2 3 4 5
* Indeks Reformasi
Birokrasi
1 Laporan 0 Laporan 0 %
* Indeks WBK dan
WBBM
1 Laporan 0 Laporan 0 %
* Kapabilitas APIP 1 Laporan 0 Laporan 0 %
* Opini BPK 1 Laporan 0 Laporan 0 %
Sasaran ke 2
""
Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai
berikut :
28
SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI %
CAPAIAN
1 2 3 4 5
* Persentase Keuangan
Negara Yang Dikembalikan
Melalui Jalur Pidana dan
Perdata
85 % (2
Perkara
Datun.)
0 Perkara
Datun.
0 %
* Persentase Keuangan
Negara Yang Diselamatkan
Melalui Jalur Pidana dan
Perdata
85 % (2
Perkara
Datun.)
0 Perkara
Datun.
0 %
Sasaran ke 3
""
Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai
berikut :
SASARA
N INDIKATOR
TARGE
T
REALISAS
I
%
CAPAIA
N
1 2 3 4 5
* Presentase Keberhasilan Operasi
Intelijen Yustisial Terhadap AGHT
Tertentu Di Bidang Pidana Khusus,
Pidana Umum, Perdata dan Tata Usaha
Negara (KEJARI/CABJARI)
90 % (3
LHK.)
3 LHK. 100 %
Laporan hasil kegiatan
Penyelidikan/pengamanan/penggalanga
n kasus intelijen di Kejaksaan
Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri
1
Laporan
2 Laporan 200 %
29
Pengamanan dan Penggalangan :
1. Melakukan kegiatan pengamanan dilapangan secara terbuka dan tertutup
sehubungan dengan pemindahan tahanan atas nama SUKARDI Bin ARBA’I (Alm)
dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjungpandan ke Lembaga
Pemasyarakatan Kelas II A Tua Tunu Pangkal Pinang; pada hari Senin tanggal 09
Januari 2017.
2. Melakukan kegiatan pengamanan dilapangan secara terbuka dan tertutup
sehubungan dengan pemindahan tahanan atas nama M. FAJAR FITRA,S.T. Bin H.
MADJID DARMADJI dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjungpandan ke
Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pangkal Pinang;pada hari Rabu tanggal 01
Nopember 2017.
Sasaran ke 4
""
Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai
berikut :
SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI %
CAPAIAN
1 2 3 4 5
* Presentase Penyelesaian Berkas
Perkara Tindak Pidana Khusus
Sampai Dengan Berkas Perkara
Dinyatakan Lengkap (P21) dan
Dilimpahkan Pada Proses Tahap II
(WILAYAH I)
90 % (2
Perkara
korupsi.)
2 Perkara
korupsi.
100 %
* Presentase Putusan Pengadilan (in
kracht van gewsjdezaak) Yang
Berhasil Dilaksanakan Oleh Jaksa
(executable)
90 % (1
Perkara)
1 Perkara 100 %
Kasus Tindak Pidana Korupsi yang 1 Kasus 1 Kasus 100 %
30
Diselesaikan Pada Tahap
Penyelidikan di Kejaksaan
Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri
Pelaksanaan eksekusi perkara tindak
pidana korupsi/tindak pidana khusus
lainnya terpidana tidak ditahan dalam
Rumah Tahanan di kejaksaan Tinggi,
Kejaksaan Negeri, dan Cabang
Kejaksaan Negeri
1 Perkara 3 Perkara 300 %
Perkara Tindak Pidana Korupsi yang
Diselesaikan Pada Tahap Penyidikan
di Kejaksaan Negeri/Cabang
Kejaksaan Negeri
1 Perkara 1 Perkara 100 %
Perkara Tindak pidana korupsi yang
diselesaikan Pada Tahap Pra
Penuntutan dan Penuntutan di
Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan
Negeri Wilayah I
2 Perkara 0 Perkara 0 %
Uraian:
KEJAK
SAAN PENYELIDIKAN PENYIDIKAN
PENUNTUTAN
EKSEKUSI
POTENSI
KERUGIA
N
KEUANG
AN
NEGARA
TAHAP
DIK DAN
TUT
PENYELA
MATAN
KERUGIAN
KEUANGA
N NEGARA
TAHAP
DIK DAN
TUT
KETERANG
AN
PENYIDIKAN
KEJAKSAAN
PENYIDIK
AN
KEPOLISIA
N
31
Kejari
Belitu
ng
1. dugaan penyalahgunaan dana pungutan komite sekolah SMK Negeri 1 Badau Kab. Belitung SP LID Nomor : Print-01/N.9.12.4/Fd.1/03/2017 tgl 30 maret 2017
Progress : Dihentikan Karena tidak cukup bukti
1. Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan pembangunan gedung kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2015
Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-01/N.9.12.4/Fd.1/05/2017 An. Tersangka M. FAJAR FITRA Bin H. MADJID DARMADJI
Progress :
Pemeriksaa
n Saksi –
saksi dan
Ahli
1. Dugaan
Tindak
Pidana
Korupsi
dana
Program
Pember
dayaan
pemuda
kabupat
en
Belitung
sebesar
Rp.
2.000.0
00.000,-
(dua
milyar
rupiah)
pada
Dinas
Pemuda
dan
Olahrag
a Kab.
Belitung
.
P-31
Nomor :
B-
575/N.9.
12.4/Ft.
1/05/20
17
tanggal
10 Mei
2017
An.
Terdakw
a
DULHA
DI, S.
Sos Bin
MAHAR
AN
Progres
s :
Pemeri
ksaan
Terdak
wa.
2. Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan pemban
- 1. Dugaan
Tindak
Pidana
Korupsi
penyimpang
an dana
bantuan
kegiatan
Rumah
Pintar pada
UPTD SKB
Belitung
Tahun 2011
sebesar
Rp.200.000.
000,- (dua
ratus juta
rupiah) yang
bersumber
dari APBN
pada
Direktorat
Jenderal
Pendidikan
Anak Usia
Dini (Dirjen
Paudni)
Kementerian
Pendidikan
Nasional
Tahun
Anggaran
2011.
An.
Terpidana :
HARDONO
HENDROTO
MO, S. Pd.
Dkk.
2. Kasus : adanya pemalsuan buku-buku/daftar-daftar yang khusus pemeriksaan administrasi pada Desa Tanjung Binga Kec. Sijuk Kab. Belitung pada pekerjaan dukungan PSD Penataan dan Revitalisasi Kawasan Tanjung Binga TA 2011.
An.
Terpidana :
1. Du
gaan
Tindak
Pidana
Korupsi
Kegiata
n
pemba
ngunan
gedung
kantor
Dinas
Pendap
atan
Daerah
Kabupa
ten
Belitun
g
Tahun
Anggar
an
2015
An.
Tersan
gka M.
FAJAR
FITRA,
S.T.DK
K
Rp.
237.27
9.711,0
0 (dua
ratus
tiga
puluh
tujuh
juta
dua
ratus
tujuhu
puluh
sembila
n ribu
tujuh
ratus
sebelas
rupiah)
Penuntu
tan
Penyala
hgunaa
n
Anggar
an
Dana
Bantuan
kegiata
n rumah
pintar
dari
Direktor
at
Jendera
l
Pendidi
kan
Anak
Usia
Dini
Nonfor
mal dan
Informal
Kement
rian
Pendidi
kan dan
Kebuda
yaan R.I
pada
UPTD
SKB
Belitung
tahun
2011.
Uang
penggan
ti
terdakw
a
Hardono
Hendrot
omo, S.
Pd.
Sebesar
Rp.
-
32
gunan gedung kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2015
P-31 Nomor: 132/N.9.12.4/Ft.1/11/2017 An. Terdakwa M. FAJAR FITRA Bin H. MADJID DARMADJI
3. Dugaan
penyimp
angan
dana
lembaga
pengelol
aan
dana
bergulir
atas
nama
Terdakw
a
SUWIDI
Anak
dari
YUK
CIN
P-31
Nomor:
B-
1074/N.
9.12.4/F
t.1/09/2
017
tanggal
13
Septem
ber
2017
Yudhi
Ricardo Bin
Ery Muchlis.
3. Dugaan
Tindak
Pidana
Korupsi dana
Program
Pemberdaya
an pemuda
kabupaten
Belitung
sebesar Rp.
2.000.000.00
0,- (dua
milyar
rupiah) pada
Dinas
Pemuda dan
Olahraga
Kab.
Belitung.
An.
Terpidana
DULHADI,
S.Sos. Bin
MAHARAN
18.945.9
61,5
Uang
penggan
ti
terdakw
a
Syahril,
BA Bin
INAL.
Sebesar
Rp.
18.945.9
61,5
Denda
dari
terdakw
a
Hardon
o
Hendrot
omo, S.
Pd.
33
Sasaran ke 5
""
Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai
berikut :
SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI %
CAPAIAN
1 2 3 4 5
* Presentase Penyelesaian Berkas
Perkara Tindak Pidana Umum Sampai
Dengan Berkas Perkara Dinyatakan
Lengkap (P21)
90 % (63
Perkara)
256 Perkara 406.3 %
* Presentase Terbuktinya Perkara
Tindak Pidana Umum Berdasarkan
Putusan Pengadilan Berkekuatan
Hukum Tetap (in kracht van
gewisjdezaak) dan Adanya
Kesepakatan/Konsesus Antar Instansi
Yang Terkait Dalam Penyelesaian
Penanganan Perkara (conviction
rate).
90 % (19
Perkara
pidum.)
52 Perkara
pidum.
273.7 %
Pengendalian penggunaan upaya
hukum, eksaminasi dan pelaksanaan
eksekusi di Kejaksaan
Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang
Kejaksaan Negeri
60
Perkara
128 Perkara 213.3 %
Perkara Pidana Umum Yang
Diselesaikan Dalam Tahap
Penuntutan Pada Kejaksaan
Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang
Kejaksaan Negeri
60
Perkara
133 Perkara 221.7 %
34
Perkara Pidana Umum Yang
Diselesaikan Dalam Tahap Pra
Penuntutan Pada Kejaksaan
Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang
Kejaksaan Negeri
60
Perkara
133 Perkara 221.7 %
Sasaran ke 6
""
Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai
berikut :
SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI %
CAPAIAN
1 2 3 4 5
Layanan Informasi dan Pelayanan
Hukum Gratis
12 media 12 media 100 %
Perkara Perdata dan Tata Usaha
Negara yang diselesaiakan di
Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan
Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri
(Non Litigasi)
3
Perkara
3 Perkara 100 %
Sasaran ke 7
""
Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai
berikut :
SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI %
CAPAIAN
35
1 2 3 4 5
Lembaga yang telah diberi
Penerangan Hukum pada
Kejaksaan Negeri/Cabang
Kejaksan Negeri
2
Kegiatan
19
Kegiatan
950 %
Penyuluhan dan Penerangan Hukum :
Bulan Agustus 2017
1. Penyuluhan dan Penerangan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat
Hukum.dalam Daerah Hukum Kejaksaan Negeri Belitung dengan tema Peran
Serta Kejaksaan Dalam Umat Beragama di Kecamatan Tanjungpandan pada
hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017.
2. Penyuluhan dan Penerangan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat
Hukum.dalam Daerah Hukum Kejaksaan Negeri Belitung dengan tema Peran
Serta Kejaksaan Dalam Umat Beragama di Kecamatan Selat Nasik pada hari
Kamis tanggal 03 Agustus 2017.
3. Penyuluhan dan Penerangan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat
Hukum.dalam Daerah Hukum Kejaksaan Negeri Belitung dengan tema Peran
Serta Kejaksaan Dalam Umat Beragama di Kecamatan Badau pada hari
Senin tanggal 07 Agustus 2017.
4. Penyuluhan dan Penerangan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat
Hukum.dalam Daerah Hukum Kejaksaan Negeri Belitung dengan tema Peran
Serta Kejaksaan Dalam Umat Beragama di Kecamatan Sijuk pada hari
Selasa tanggal 08 Agustus 2017.
5. Penyuluhan dan Penerangan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat
Hukum.dalam Daerah Hukum Kejaksaan Negeri Belitung dengan tema Peran
Serta Kejaksaan Dalam Umat Beragama di Kecamatan Membalong pada hari
Kamis tanggal 10 Agustus 2017.
6. Penyuluhan dan Penerangan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat
Hukum.dalam Daerah Hukum Kejaksaan Negeri Belitung dengan tema
Narkoba, Kenakalan Remaja dan Korupsi kepada Siswa/Siswi Pendidikan
dan Pelatihan Paskibraka di Hotel Grand Pondok Impian Tanjungpandan
pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017.
36
7. Dilaksanakan Sosialisasi TP4D pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017
bertempat di Kecamatan Tanjungpandan.
8. Dilaksanakan Sosialisasi TP4D pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017
bertempat di Kecamatan Badau.
9. Dilaksanakan Sosialisasi TP4D pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017
bertempat di Kecamatan Sijuk.
10. Dilaksanakan Sosialisasi TP4D pada hari Jum’at tanggal 18 Agustus 2017
bertempat di Kecamatan Membalong.
11. Dilaksanakan Sosialisasi TP4D pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017
bertempat di Kecamatan Selat Nasik.
12. Dilaksanakan Sosialisasi TP4D pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017
bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Belitung.
13. Dilaksanakan Sosialisasi TP4D pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017
bertempat di Ruang Pertemuan Kantor Bupati Belitung.
14. Penyuluhan dan Penerangan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat
Hukum.dengan tema Sosialisasi Kerukunan Umat Beragama dalam Daerah
Hukum Kejaksaan Negeri Belitung di Kecamatan Membalong pada hari
Selasa tanggal 19 September 2017.
15. Penyuluhan dan Penerangan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat
Hukum.dengan tema Sosialisasi Kerukunan Umat Beragama dalam Daerah
Hukum Kejaksaan Negeri Belitung di Kecamatan Badau pada hari Rabu
tanggal 20 September 2017.
16. Penyuluhan dan Penerangan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat
Hukum.dengan tema Sosialisasi Kerukunan Umat Beragama dalam Daerah
Hukum Kejaksaan Negeri Belitung di Kecamatan Sijuk pada hari Selasa
tanggal 26 September 2017.
17. Penyuluhan dan Penerangan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat
Hukum.dengan tema Sosialisasi Kerukunan Umat Beragama dalam Daerah
Hukum Kejaksaan Negeri Belitung di Kecamatan Selat Nasik pada hari Rabu
tanggal 27 September 2017.
18. Penyuluhan dan Penerangan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat
Hukum.dengan tema Sosialisasi Kerukunan Umat Beragama dalam Daerah
Hukum Kejaksaan Negeri Belitung di Kecamatan Tanjungpandan pada hari
Kamis tanggal 28 September 2017.
37
19. Penyuluhan dan Penerangan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat
Hukum.dengan tema Sosialisasi Bahaya Narkoba dalam Daerah Hukum
Kejaksaan Negeri Belitung di Kecamatan Tanjungpandan pada hari Senin
tanggal 06 September 2017.
38
BAB IV PENUTUP
4.1. Kesimpulan
1. Bidang Pembinaan
Keberhasilan Kinerja Tahun 2017 sebagai berikut :
a. Melaksanakan hal hal yang menjadi hak – hak kepegawaian sesuai
dengan yang apa yang menjadi hak mereka seperti Kenaikan Pangkat,
Kenaikan Gaji Berkala, Surat Permohonan Cuti dan sebagainya,
kemudian mengirimkan / meneruskan ke Kejaksaan Tinggi Bangka
Belitung.
b. Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun Anggaran 2017
Pada Kejaksaan Negeri Belitung, sebagai berikut :
Uang Sewa RUmdin/Tanah Rp. 34.652.336,-
Uang Denda Perkara/Tilang Rp. 628.070.000,-
Uang Ongkos Perkara/Tilang Rp. 4,226.000,-
Uang Rampasan Rp 2.329.749.000,-
Uang Pengganti Rp 87.111.922,-
Jumlah Rp. 3.083.809.258,-
2. Bidang Intelijen
Keberhasilan Kinerja Tahun 2017 sebagai berikut:
Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan :
1. Melakukan kegiatan pengamanan dilapangan secara terbuka dan
tertutup sehubungan dengan pemindahan tahanan atas nama
SUKARDI Bin ARBA’I (Alm) dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B
Tanjungpandan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tua Tunu
Pangkal Pinang; pada hari Senin tanggal 09 Januari 2017.
39
2. Melakukan kegiatan pengamanan dilapangan secara terbuka dan
tertutup sehubungan dengan pemindahan tahanan atas nama M.
FAJAR FITRA,S.T. Bin H. MADJID DARMADJI dari Lembaga
Pemasyarakatan Kelas II B Tanjungpandan ke Lembaga
Pemasyarakatan Kelas II A Pangkal Pinang;pada hari Rabu tanggal 01
Nopember 2017.
Penyuluhan dan Penerangan Hukum :
1. Penyuluhan dan Penerangan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat
Hukum.dalam Daerah Hukum Kejaksaan Negeri Belitung dengan tema Peran
Serta Kejaksaan Dalam Umat Beragama di Kecamatan Tanjungpandan pada
hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017.
2. Penyuluhan dan Penerangan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat
Hukum.dalam Daerah Hukum Kejaksaan Negeri Belitung dengan tema Peran
Serta Kejaksaan Dalam Umat Beragama di Kecamatan Selat Nasik pada hari
Kamis tanggal 03 Agustus 2017.
3. Penyuluhan dan Penerangan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat
Hukum.dalam Daerah Hukum Kejaksaan Negeri Belitung dengan tema Peran
Serta Kejaksaan Dalam Umat Beragama di Kecamatan Badau pada hari
Senin tanggal 07 Agustus 2017.
4. Penyuluhan dan Penerangan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat
Hukum.dalam Daerah Hukum Kejaksaan Negeri Belitung dengan tema Peran
Serta Kejaksaan Dalam Umat Beragama di Kecamatan Sijuk pada hari
Selasa tanggal 08 Agustus 2017.
5. Penyuluhan dan Penerangan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat
Hukum.dalam Daerah Hukum Kejaksaan Negeri Belitung dengan tema Peran
Serta Kejaksaan Dalam Umat Beragama di Kecamatan Membalong pada hari
Kamis tanggal 10 Agustus 2017.
6. Penyuluhan dan Penerangan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat
Hukum.dalam Daerah Hukum Kejaksaan Negeri Belitung dengan tema
Narkoba, Kenakalan Remaja dan Korupsi kepada Siswa/Siswi Pendidikan
dan Pelatihan Paskibraka di Hotel Grand Pondok Impian Tanjungpandan
pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017.
40
7. Dilaksanakan Sosialisasi TP4D pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017
bertempat di Kecamatan Tanjungpandan.
8. Dilaksanakan Sosialisasi TP4D pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017
bertempat di Kecamatan Badau.
9. Dilaksanakan Sosialisasi TP4D pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017
bertempat di Kecamatan Sijuk.
10. Dilaksanakan Sosialisasi TP4D pada hari Jum’at tanggal 18 Agustus 2017
bertempat di Kecamatan Membalong.
11. Dilaksanakan Sosialisasi TP4D pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017
bertempat di Kecamatan Selat Nasik.
12. Dilaksanakan Sosialisasi TP4D pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017
bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Belitung.
13. Dilaksanakan Sosialisasi TP4D pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017
bertempat di Ruang Pertemuan Kantor Bupati Belitung.
14. Penyuluhan dan Penerangan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat
Hukum.dengan tema Sosialisasi Kerukunan Umat Beragama dalam Daerah
Hukum Kejaksaan Negeri Belitung di Kecamatan Membalong pada hari
Selasa tanggal 19 September 2017.
15. Penyuluhan dan Penerangan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat
Hukum.dengan tema Sosialisasi Kerukunan Umat Beragama dalam Daerah
Hukum Kejaksaan Negeri Belitung di Kecamatan Badau pada hari Rabu
tanggal 20 September 2017.
16. Penyuluhan dan Penerangan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat
Hukum.dengan tema Sosialisasi Kerukunan Umat Beragama dalam Daerah
Hukum Kejaksaan Negeri Belitung di Kecamatan Sijuk pada hari Selasa
tanggal 26 September 2017.
17. Penyuluhan dan Penerangan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat
Hukum.dengan tema Sosialisasi Kerukunan Umat Beragama dalam Daerah
Hukum Kejaksaan Negeri Belitung di Kecamatan Selat Nasik pada hari Rabu
tanggal 27 September 2017.
18. Penyuluhan dan Penerangan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat
Hukum.dengan tema Sosialisasi Kerukunan Umat Beragama dalam Daerah
Hukum Kejaksaan Negeri Belitung di Kecamatan Tanjungpandan pada hari
Kamis tanggal 28 September 2017.
41
19. Penyuluhan dan Penerangan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat
Hukum.dengan tema Sosialisasi Bahaya Narkoba dalam Daerah Hukum
Kejaksaan Negeri Belitung di Kecamatan Tanjungpandan pada hari Senin
tanggal 06 September 2017.
Tim Pengawal Dan Pengaman Pemerintahan Dan Pembangunan Daerah(TP4D) :
1. Melakukan TP4D pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
dalam paket pekerjaan APBD Perubahan Tahun anggaran 2017 Bidang Bina
Marga Peningkatan Jalan Pelabuhan Munsang, Kabupaten Belitung dengan
nilai kontrak Rp.3.757.803.000,- (tiga miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta
delapan ratus tiga ribu rupiah).
2. Melakukan TP4D pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
dalam paket pekerjaan APBD Perubahan Tahun anggaran 2017 Bidang Bina
Marga Peningkatan Jalan Dalam Kota Tanjungpandan (Paket I), Kabupaten
Belitung dengan nilai kontrak Rp.2.385.744.000,- (dua miliar tiga ratus
delapan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah).
3. Melakukan TP4D pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
dalam paket pekerjaan APBD Perubahan Tahun anggaran 2017 Bidang Bina
Marga Peningkatan Jalan Dalam Kota Tanjungpandan (Paket II), Kabupaten
Belitung dengan nilai kontrak Rp.2.204.441.000,- (dua miliar dua ratus empat
juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).
4. Melakukan TP4D pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
dalam paket pekerjaan APBD Perubahan Tahun anggaran 2017 Bidang Bina
Marga Peningkatan Jalan Perawas – Air Merbau (Paket I), Kabupaten
Belitung dengan nilai kontrak Rp.3.563.582.000,- (tiga miliar lima ratus enam
puluh tiga juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
5. Melakukan TP4D pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
dalam paket pekerjaan APBD Perubahan Tahun anggaran 2017 Bidang Bina
Marga Peningkatan Jalan Perawas – Air Merbau (Paket II), Kabupaten
Belitung dengan nilai kontrak Rp. 3.848.699.000,- (tiga miliar delapan ratus
empat puluh delapan juta enam ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah).
6. Melakukan TP4D pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
dalam paket pekerjaan APBD Perubahan Tahun anggaran 2017 Bidang Bina
Marga Peningkatan Jalan Sp. Membalong – Teluk Gembira (Lanjutan),
42
Kabupaten Belitung dengan nilai kontrak Rp.3.518.559.000,- (tiga miliar lima
ratus delapan belas ribu lima ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah).
Program Jaksa Masuk Sekolah ( JMS ) :
1. SMP Negeri 7 Tanjungpandan dengan tema “Kenakalan Remaja dan
Narkoba” yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017.
2. SMP Negeri 4 Tanjungpandan dengan tema “Kenakalan Remaja dan
Narkoba” yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 12 September 2017.
3. Madrasah Aliyah (MAN) Negeri Tanjung Pandan dengan tema “Kenakalan
Remaja dan Narkoba” yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 12
September 2017.
4. SMP Negeri 5 Tanjungpandan dengan tema “Kenakalan Remaja dan
Narkoba” yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 13 September 2017.
5. Madrasah Tsanawiyah (MTs) Tanjung Pandan dengan tema “Kenakalan
Remaja dan Narkoba” yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 13
September 2017.
3. Bidang Tindak Pidana Umum
Selama tahun anggaran 2017 Bidang Tindak Pidana Umum menerima SPDP
dengan jumlah 137 Perkara dengan rincian jenis perkara sebagai berikut :
diselesaikan pada tahap I sebanyak 130 Perkara, dilimpahkan Ke Pengadilan
sebanyak 130 perkara, diputus oleh pengadilan sebanyak 134 Perkara,
Dieksekusi sebanyak 134 Perkara.
4. Bidang Tindak Pidana Khusus
Keberhasilan kinerja Tahun 2017 sebagai berikut :
KEJ
AKS
AAN
PENYELIDIKA
N PENYIDIKAN
PENUNTUTAN
EKSEKUSI
POTEN
SI
KERU
GIAN
KEUA
NGAN
NEGA
RA
TAHAP
DIK
PENYEL
AMATA
N
KERUGI
AN
KEUAN
GAN
NEGAR
A
TAHAP
KETERA
NGAN PENYIDIKA
N
KEJAKSAA
N
PENYIDI
KAN
KEPOLI
SIAN
43
DAN
TUT
DIK
DAN
TUT
Kejari
Belitu
ng
2. dugaan penyalahgunaan dana pungutan komite sekolah SMK Negeri 1 Badau Kab. Belitung SP LID Nomor : Print-01/N.9.12.4/Fd.1/03/2017 tgl 30 maret 2017
Progress : Dihentikan Karena tidak cukup bukti
2. Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan pembangunan gedung kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2015
Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-01/N.9.12.4/Fd.1/05/2017 An. Tersangka M. FAJAR FITRA Bin H. MADJID DARMADJI
Progress :
Pemeriksaa
n Saksi –
saksi dan
Ahli
4. Dugaan
Tindak
Pidana
Korupsi
dana
Program
Pember
dayaan
pemuda
kabupat
en
Belitung
sebesar
Rp.
2.000.0
00.000,-
(dua
milyar
rupiah)
pada
Dinas
Pemuda
dan
Olahrag
a Kab.
Belitung
.
P-31
Nomor :
B-
575/N.9.
12.4/Ft.
1/05/20
17
tanggal
10 Mei
2017
An.
Terdakw
a
DULHA
DI, S.
Sos Bin
MAHAR
AN
Progres
s :
Pemeri
ksaan
Terdak
wa.
5. Dugaan Tindak
- 3. Dugaan
Tindak
Pidana
Korupsi
penyimpang
an dana
bantuan
kegiatan
Rumah
Pintar pada
UPTD SKB
Belitung
Tahun 2011
sebesar
Rp.200.000.
000,- (dua
ratus juta
rupiah) yang
bersumber
dari APBN
pada
Direktorat
Jenderal
Pendidikan
Anak Usia
Dini (Dirjen
Paudni)
Kementerian
Pendidikan
Nasional
Tahun
Anggaran
2011.
An.
Terpidana :
HARDONO
HENDROTO
MO, S. Pd.
Dkk.
4. Kasus : adanya pemalsuan buku-buku/daftar-daftar yang khusus pemeriksaan administrasi pada Desa Tanjung Binga Kec. Sijuk Kab. Belitung pada pekerjaan dukungan PSD Penataan dan Revitalisasi Kawasan Tanjung Binga TA
2. Du
gaan
Tindak
Pidana
Korupsi
Kegiata
n
pemba
ngunan
gedung
kantor
Dinas
Pendap
atan
Daerah
Kabupa
ten
Belitun
g
Tahun
Anggar
an
2015
An.
Tersan
gka M.
FAJAR
FITRA,
S.T.DK
K
Rp.
237.27
9.711,0
0 (dua
ratus
tiga
puluh
tujuh
juta
dua
ratus
tujuhu
puluh
sembila
n ribu
tujuh
ratus
sebelas
rupiah)
Penuntu
tan
Penyala
hgunaa
n
Anggar
an
Dana
Bantuan
kegiata
n rumah
pintar
dari
Direktor
at
Jendera
l
Pendidi
kan
Anak
Usia
Dini
Nonfor
mal dan
Informal
Kement
rian
Pendidi
kan dan
Kebuda
yaan R.I
pada
UPTD
SKB
Belitung
tahun
2011.
Uang
penggan
ti
terdakw
a
Hardono
Hendrot
omo, S.
-
44
Pidana Korupsi Kegiatan pembangunan gedung kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2015
P-31 Nomor: 132/N.9.12.4/Ft.1/11/2017 An. Terdakwa M. FAJAR FITRA Bin H. MADJID DARMADJI
6. Dugaan
penyimp
angan
dana
lembaga
pengelol
aan
dana
bergulir
atas
nama
Terdakw
a
SUWIDI
Anak
dari
YUK
CIN
P-31
Nomor:
B-
1074/N.
9.12.4/F
t.1/09/2
017
tanggal
13
Septem
ber
2017
2011.
An.
Terpidana :
Yudhi
Ricardo Bin
Ery Muchlis.
4. Dugaan
Tindak
Pidana
Korupsi dana
Program
Pemberdaya
an pemuda
kabupaten
Belitung
sebesar Rp.
2.000.000.00
0,- (dua
milyar
rupiah) pada
Dinas
Pemuda dan
Olahraga
Kab.
Belitung.
An.
Terpidana
DULHADI,
S.Sos. Bin
MAHARAN
Pd.
Sebesar
Rp.
18.945.9
61,5
Uang
penggan
ti
terdakw
a
Syahril,
BA Bin
INAL.
Sebesar
Rp.
18.945.9
61,5
Denda
dari
terdakw
a
Hardon
o
Hendrot
omo, S.
Pd.
45
4.2. Saran-Saran
Untuk kedepannya kami berharap bisa lebih maksimal dalam merealisasikan
seluruh program dan rencana kinerja yang telah di gariskan oleh pimpinan Pusat
bisa berhasil dan berdaya guna. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan
berkah dan Ridho –Nya bagi kita semua untuk melaksanakan semua program
Kinerja Kejaksaan yang sudah digariskan, Aamiin
Tanjungpandan, Januari 2018
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BELITUNG
SEKTI ANGGRAINI, S.H., M.H. Jaksa Madya NIP. 19731212 200003 2 004
46
LAMPIRAN I RENCANA STRATEJIK KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015 – 2019
TUJUAN SASARAN CARA MENCAPAI
TUJUAN DAN SASARAN
KET Uraian Indikator Target Uraian Indikator Kebijakan Program
1 2 3 4 5 6 7 8
Mengoptimalkan penyusunan dan pelaksanaan Standard Operating Procedure (SOP) terhadap penyelesaian perkara tindak pidana umum, tindak pidana korupsi, tindak pidana lainnya, pelanggaran HAM yang berat, perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, kegiatan Intelijen Kejaksaan yang meliputi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan agar pelaksanaan tugas dapat lebih sistematis, terarah, efektif, efisian, terkendali dan terukur sehingga peningkatan kinerja akan lebih optimal dan juga meningkatkan penyelamatan uang Negara atas kesadaran hukum masyarakat dari
Penanganan perkara tindak pidana umum secara berkualitas dan profesional
Penanganan perkara pidum sesuai dengan KUHP, SOP dan penanganan perkara pidum sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Meningkatkan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum, baik dari segi kualitas maupun kuantitas secara profesional, proporsional dan bermartabat serta mampu menciptakan suasana kondusif yang dapat mendukung keberhasilan proses penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Kejaksaan
Jumlah perkara dalam tahap prapenuntutan yang diselesaikan
SOP Penanganan perkara pidum sesuai petunjuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum
Peningkatan Pra-penuntutan di Kejaksaan Agung.
Jumlah perkara dalam tahap penuntutan yang diselesaikan
Peningkatan Penuntutan di Kejaksaan Agung.
Jumlah Pengendalian penggunaan upaya hukum, grasi dan pelaksanaan eksekusi dan eksaminasi yang diberikan.
Peningkatan Upaya hukum, Eksekusi dan Eksaminasi
Penanganan perkara tindak pidana umum secara berkualitas dan profesional yang dilaksanakan oleh Kejati, Kejari dan Cabjari secara profesional, proporsional
Penanganan perkara pidum sesuai dengan KUHP, SOP dan penanganan perkara pidum sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang ditangani oleh Kejati, Kejari dan Cabjari sesuai SOP dan peraturan yang berlaku
Jumlah perkara tindak pidana umum yang diselesaikan oleh jajaran Kejaksaan di daerah Kejati, Kejari dan Cabjari.
SOP Penanganan perkara pidum sesuai petunjuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum yang ditangani oleh Kejati, Kejari dan Cabjari sesuai petunjuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum
Penanganan Perkara Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi / Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri
Penanganan perkara tindak pidana
Penanganan perkara pidum sesuai dengan
Meningkatkan penyelesaian penang
Jumlah Pengendalian penggunaan upaya
SOP Penanganan perkara pidum sesuai
Peningkatan Upaya hukum,
47
hasil penanganan perkara yang ditangani Kejaksaan baik secara kuantitas maupun kualitasnya serta mampu menciptakan suasana kondusif yang mendukung keberhasilan proses penegakan hukum yang dilaksanakan Kejaksaan.
khusus secara berkualitas dan profesional
KUHP, SOP dan penanganan perkara khusus sesuai dengan ketentuan yang berlaku
anan perkara tindak pidana khusus, Tindak Pidana Korupsi dan Perkara Pelanggaran HAM baik dari segi kualitas maupun kuantitas secara profesional, proporsional dan bermartabat serta mampu menciptakan suasana kondusif yang dapat mendukung keberhasilan proses penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Kejaksaan
hukum, grasi dan pelaksanaan eksekusi dan eksaminasi yang diberikan
petunjuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus
Eksekusi dan Eksaminasi
Penanganan perkara tindak pidana khusus secara berkualitas dan profesional
Penanganan perkara pidsus sesuai dengan KUHP, SOP dan penanganan perkara khusus sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Meningkatkan penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi baik dari segi kualitas maupun kuantitas secara profesional, proporsional dan bermartabat serta terciptanya suatu kondisi penegakan hukum, khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang didukung oleh masyarakat dan mendapat kepercayaan masyarakat
Jumlah Penyelidikan dan Penyidikan perkara tindak pidana Korupsi yang diselesaikan
SOP Penanganan perkara pidsus sesuai petunjuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus
Penanganan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi
Jumlah perkara tin dak pidana korupsi yang diselesaikan dalam tahap penyidikan dan eksaminasi yang diberikan untuk perkara pelanggaran HAM yang berat
Penanganan perkara pra penuntutan dan penuntutan tindak pidana khusus secara berkualitas dan profesional
Penanganan perkara prapenuntutan dan penuntutan sesuai dengan KUHP, SOP sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dalam tahap pra Penuntutan.
SOP Penanganan perkara prapenuntutan dan penuntutan pelanggaran sesuai petunjuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus
Peningkatan Pra Penuntutan dan Penuntutan
Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dalam tahap penuntutan
48
Penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya secara berkualitas dan profesional di laksanakan pada Kejati, Kejari dan Cabjari
Penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di laksanakan pada Kejati, Kejari dan Cabjari sesuai dengan KUHP, SOP sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan oleh Kejati, Kejari dan Cabjari
SOP Penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari sesuai petunjuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus
Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari
Jumlah perkara tindak pidana khusus (ZEE Perikanan, Kepabeanan dan Cukai) yang diselesaikan oleh Kejati, Kejari dan Cabjari.
Penanganan perkara pelanggaran perkara HAM berat secara berkualitas dan profesional
Penanganan perkara pelanggaran HAM berat sesuai dengan KUHP, SOP dan peraturan-peraturan yang berlaku
Meningkatkan penyelesaian penanganan perkara pelanggaran HAM yang berat baik dari segi kualitas mau pun kuantitas secara profesional, proporsional dan bermartabat
Jumlah penyidikan perkara pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan
SOP Penanganan perkara pelanggaran HAM yang berat sesuai petunjuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus
Penanganan Pelanggaran HAM yang Berat
Jumlah perkara pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan dalam tahap Penuntutan
Jumlah Pra penyidikan perkara pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan
Jumlah Penuntutan perkara pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan
Jumlah Pengendalian penggunaan upaya hukum, grasi dan pelaksanaan eksekusi dan eksaminasi yang diberikan untuk perkara pelanggaran HAM yang berat
49
Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara secara berkualitas dan profesional
Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara dengan KUHP, SOP sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Meningkatkan pelaksanaan tugas dan wewenang dalam penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara dengan memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum dan pelayanan hukum kepada peme rintah, penegakan hukum, serta penindakan hukum lain sesuai dengan ke tentuan perundang- undangan yang berlaku
Jumlah perkara perdata yang diselesaikan
SOP Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sesuai petunjuk Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus
Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata
Jumlah perkara tata usaha negara yang diselesaikan.
Peningkatan Penanganan Perkara Tata Usaha Negara
Jumlah perkara pemulihan dan perlindungan hak yang diselesaikan
Penanganan Pemulihan dan Perlindungan HAK
Terselesaikannya Penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di daerah, baik di Kejati, Kejari maupun Cabjari
Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejati, Kejari dan Cabjari
Penanganan kegiatan intelijen di bidang ekonomi, Keuangan dan pembangunan secara berkualitas dan profesional
Penanganan kegiatan intelijen di bidang ekonomi, Keuangan dan pembangunan sesuai dengan KUHP, SOP sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil penyelidikan, pengamanan dan penggalangan yang komprehensif dilengkapi dengan data berupa bukti hukum dan fakta hukum yang valid dan optimal, serta mampu mencipta kan suasana kondusif yang dapat mendukung keber hasilan proses penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Kejaksaan
Jumlah kegiatan intelijen di bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan tepat waktu yang dilaksanakan oleh jajaran Direktorat Ekonomi dan Keuangan Jaksa Agung Muda Intelijen.
SOP Penanganan kegiatan intelijen dibidang ekonomi, keuangan dan pembangunan sesuai petunjuk Jaksa Agung Muda Intelijen
Pelaksanaan Kegiatan Hukum Ekonomi dan Keuangan di Kejaksaan Agung
Jumlah produksi dan sarana hasil pelaksanaan kegiatan intelijen
Pelaksanaan Kegiatan Produksi Sarana Intelijen Kejaksaan Agung
Jumlah kegiatan intelijen di bidang ideologi, sosial, politik, pertahanan keamanan dan ketertiban umum tepat waktu
Pelaksanaan Kegiatan Sosial dan Politik di Kejaksaan Agung
Terlaksananya kegiatan koordinasi
Kegiatan koordinasi dilaksanakan
Terselesaikannya Penanganan
SOP Penanganan Penyelidikan/
Penanganan Penyelidikan/
50
dengan seluruh satuan kerja dalam rangka persiapan rumusan rencana kerja monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan intelijen
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada
Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan di Kejati, Kejari dan Cabjari
Pengamanan/ Penggalangan yang dilaksanakan di Kejati, Kejari dan Cabjari sesuai petunjuk Jaksa Agung Muda Intelijen
Pengamanan/ Penggalangan di, Kejati, Kejari dan Cabjari
Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian yang prima dan meningkatkan pengkajian, penelitian dan pengem-bangan serta kerjasama hukum yang mendukung tugas pokok dan fungsi aparatur Kejaksaan serta meningkatkan kualitas pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan terhadap semua unsur Kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan serta kebijakan yang telah di tentukan oleh Jaksa Agung RI, terutama dalam penegakan hukum.
Meningkatkan pelayanan penyusunan perundang-undangan dan kerjasama hukum
Pelayanan ini dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku
Terlaksananya pemberian pertimbangan hukum kepada satuan organisasi Kejaksaan dan instansi pemerintah, serta turut melakukan penelaahan dan penyusunan perumusan peraturan perundang-undangan dan pembinaan hubungan dengan lembaga negara, lembaga pemerintah dan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri
Jumlah kerja sama hukum sebagai implementasi MLA dalam rangka pengembalian terdakwa/tersangka dan asset negara hasil tindak pidana korupsi yang disembunyikan di luar negeri
SOP peranan pembinaan manajemen kinerja dan administrasi keuangan, penyusun rumusan rancangan peraturan serta penelitian, pengembangan keilmuan dan kegiatan ilmiah sesuai petunjuk Jaksa Agung Muda Pembinaan
Pelayanan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Kerjasama Hukum
Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan yang dilakukan penelaahan.
Terlaksananya kualitas pembinaan pengelolaan keuangan dan PNBP
Terlaksananya kegiatan ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Meningkatnya kualitas Pembinaan pengelolaan keuangan dan PNBP
Pembayaran gaji dan hak-hak keuangan pegawai
Pembinaan Pengelolaan Keuangan
Pengelolaan keuangan, bimbingan teknis pelaksanaan anggaran dan pelaporan realisasi anggaran serta monitoring dan bimbingan teknis penanganan perkara dalam rangka meningkatkan pengembalian asset negara hasil penanganan/
51
penyelesaian perkara
Pengelolaan PNBP yang disetor ke kas negara
Penerimaan Negara Bukan Pajak Kejaksaan RI
Meningkatnya penelitian, pengkajian, pengembangan, kerjasama keilmuan dan kegiatan ilmiah lainnya yang berkaitan dgn tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetap oleh Jaksa Agung
Jumlah penelitian, pengkajian, pengembangan, kerjasama keilmuan dan kegiatan ilmiah lainnya
Penelitian, pengkajian, pengembangan, kerjasama keilmuan dan kegiatan ilmiah lainnya dan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan Republik Indonesia
Terlaksananya kegiatan pengusutan, pemeriksaan atas lapdu masyarakat adanya penyimpangan, penyalahgunaan jabatan/ wewenang dan sangsi terhadap pegawai Kejaksaan yang terbukti melakukan tindakan tercela/terbukti melakukan tindak pidana
Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Meningkatnya kualitas pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua unsur Kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung
Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap pelanggaran disiplin pegawai dan penyalahgunaan jabatan dan wewenang
SOP peranan pengawasan dalam rangka menidaklanjuti Lapdu untuk mendukung tugas-tugas penegakan hukum baik manajemen administrasi maupun pelaksanaan penanganan teknis perkara dan disiplin pegawai sesuai petunjuk Jaksa Agung Muda Pengawasan
Peningkatan Pengawasan Bidang Kepegawaian dan Pelaksanaan Tugas-Tugas Umum
Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan
Peningkatan Pengawasan Keuangan, Perlengkapan dan Proyek Pembangunan.
52
Jumlah laporan pengaduan masyarakat terhadap penyalahgunaan wewenang dalam penanganan perkara tindak pidana umum yang di tindaklanjuti
Kegiatan Peningkatan Pengawasan Bidang Tindak Pidana Umum
Jumlah laporan pengaduan masyarakat terhadap penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan kegiatan operasi intelijen yang ditindaklanjuti
Peningkatan Pengawasan Bidang Intelijen
Jumlah laporan pengaduan masyarakat terhadap penyalahgunaan wewenang dalam penanganan perkara pidana khusus, tindak pidana korupsi dan perkara perdata dan tata usaha negara yang ditindaklanjuti
Peningkatan Pengawasan Bidang Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara
Jumlah laporan pengaduan masyarakat terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh seluruh aparat Kejaksaan, baik di Kejati dan jajaran pengawas di daerah yang ditindaklanjuti
Peningkatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejati dan jajaran pengawasan di daerah
Meningkatkan pelaksanaan pelaporan Kinerja secara akuntabel,
Terlaksananya kegiatan koordinasi dengan seluruh
Memberikan pelayanan publik secara professional
Terlaksananya kegiatan dalam penyiapan perencanaan anggaran,
Jumlah peraturan pembentukan satuan kerja baru
Pelaksanaan pelayanan publik dalam rangka mendukung tugas-
Perencanaan, Pengembangan Manajemen,
53
transparan, tepat waktu, tepat guna dan tepat sasaran serta akurat dan taat azas sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang didukung pelaksanaan operasional simkari II untuk mendukung program quickwins guna Pengimplementasian program reformasi birokrasi dalam penyajian data dan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat dalam meningkatkan pelayanan publik dalam hal penyebaran informasi dan penerimaan pengaduan masyarakat baik terkait laporan penanganan perkara atau kasus maupun pelaksanaan Kinerja aparatur Kejaksaan.
satuan kerja dalam rangka memberikan pelayanan publik yang optimal
dengan ketentuan yang berlaku
pengembangan manajemen, organisasi dan tatalaksana di lingkungan Kejaksaan serta evaluasi dan monitoring pelaksanaan rencana kerja dan penyediaan data inventarisasi pembangunan Kejaksaan diseluruh Indonesia
Jumlah dokumen perencanaan yang disusun
tugas Kejaksaan dan informasi Kejaksaan untuk meningkatkan integritas Kejaksaan sesuai dengan petunjuk Jaksa Agung RI
Organisasi Dan Tata Laksana, Pengolahan Data serta Pemantauan dan Penilaian
Jumlah kegiatan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan rencana kerja
Tersedianya basis data yang dapat menyajikan informasi data perkara secara akurat, cepat dan lengkap dalam rangka me wujudkan penanganan perkara secara cepat dan akuntabel serta dapat diakses oleh masyarakat
Jumlah data perkara yang disajikan dalam rangka pelayanan Sistem Informasi Manajemen berdasarkan jenis penanganan perkara termasuk jenis perkara KDRT, perkara anak dan perkara lainnya (statistik kriminal)
Sistem Informasi Manajemen
Meningkatnya kualitas dan kuantitas kesadaran hukum masyarakat maupun penyelenggaraan Negara
Terselenggaranya kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum dalam rangka mewujudkan masya rakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif tindak pidana korupsi.
Penerangan dan Penyuluhan Hukum
Meningkatkan penyelenggaraan sistem informasi management terutama pengimplementasian, evaluasi dan pengkajian atas organisasi Kejaksaan
Meningkatkan penyelenggaraan sistem informasi manajemen ter-utama pengimplementasian program quikwins
Pelaksanaan penyelenggaraan ini berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku
Tersusunnya peraturan/ dokumen sebagai pengimplementasian Blue Print mengenai rekruitmen pegawai, pola jenjang karier dan pra diklat.
Jumlah dokumen yang terkait dengan pengimplementasian Blue Print mengenai rekruitmen pegawai, pola jenjang karier dan pra diklat.
Pelaksanaan pembenahan program quick wins untuk akses masyarakat dan cetak biru (blue print) melalui stuktur organisasi Kejaksaan
Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian di Kejagung, Kejati, Kejari dan Cabjari
54
yang telah diubah dan disempurnakan sesuai dengan perkembangan organisasi Kejaksaan dan penyempurnaan ketatalaksanaan (Business process) berdasar kan susunan organisasi dan tata kerja Kejaksaan yang baru serta meningkatkan pengelolaan keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai melalui pembayaran tunjangan kinerja atau remunerasi.
melalui pembenahan manajemen yang berbasis teknologi informasi
Meningkatnya kualitas Pembinaan kepegawaian meliputi rekruitmen pegawai, jenjang karier dan mutasi pegawai.
Jumlah laporan manajemen kepegawaian terkait dengan rekruitmen pegawai, pola jenjang karier dan pra diklat
dan peningkatan pengadaan sarana dan prasarana operasional Kejaksaan sesuai dengan petunjuk Jaksa Agung RI
Terlaksananya Pembinaan pengelolaan perlengkapan dan kekayaan milik negara yang menjadi tanggung jawab Kejaksaan
Jumlah kegiatan pengelolaan dan pelaporan aset yang dimiliki Kejaksaan RI
Pembinaan dan Pengelolaan Perlengkapan Kejaksaan RI
Penyusunan rencana kebutuhan dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok seluruh pegawai Kejaksaan
Terlaksananya Operasional, Pemeliharaan Kantor dan Pelayanan Birokrasi Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri
Jumlah Pelayanan Pembayaran hak-hak Keuangan Pegawai pada Kejati, Kejari dan Cabjari
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri Program Pening katan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan
Jumlah Pelayanan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri
Jumlah Pelayanan Birokrasi di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri
Meningkatkan kinerja aparatur Kejaksaan yang didukung oleh sarana dan prasarana yang
Tercapainya kinerja yang nyaman untuk dapat meningkatkan pelaksanaan kinerja
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor, rumah jabatan untuk aparatur Kejaksaan di daerah, Pusat Rumah Sakit
Pembangunan/ perluasan gedung kantor yang sudah tidak memadai dan untuk satuan kerja baru
Pembangunan/ Pengadaan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI
55
memadai Kejaksaan, Kendaraan Operasional roda 4, kendaraan tahanan serta sarana perlengkapan gedung untuk seluruh satuan kerja baik di pusat maupun di daerah guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas penegakan hukum
Jumlah Rumah dinas pada satuan kerja baru yang belum dimiliki
Jumlah pengadaan kendaraan operasional dan tahanan
Jumlah pengadaan sarana perlengkapan dan peralatan
Jumlah gedung kantor dan rumah dinas yang direhabilitasi
Menyusun dan memperbaiki serta mengimplementasikan sistem manajemen kepegawaian guna meningkatkan SDM Kejaksaan yang berkualitas dan meningkatkan disiplin kerja serta efektifitas kerja dalam pelaksaan tugas pokok dan fungsi yang berkualitas melalui Pendidikan dan pelatihan bagi seluruh aparatur Kejaksaan dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan penegakan hukum
Menghasilkan aparat Kejaksaan yang profesional dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab untuk kelancaran penegakan hukum dalam masyarakat
Jumlah laporan pelaksanaan Diklat untuk menunjang peningkatan professional aparat Kejaksaan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan baik penjenjangan maupun fungsional bagi aparatur Kejaksaan dalam rangka meningkatkan profesionalisme.
Jumlah jenis pendidikan dan pelatihan baik penjenjangan dan fungsional dan jumlah peserta
Meningkatkan pelayanan dalam rangka pelaksanaan pendidikan dan pelatihan untuk aparatur Kejaksaan sesuai dengan petunjuk Kepala Diklat Kejaksaan
Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan
56
LAMPIRAN II RENCANA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2017
SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3
* Indeks Reformasi Birokrasi 0 Laporan
* Indeks WBK dan WBBM 0 Laporan
* Kapabilitas APIP 0 Laporan
* Opini BPK 0 Laporan
* Persentase Keuangan Negara Yang Dikembalikan Melalui Jalur Pidana dan Perdata %
* Persentase Keuangan Negara Yang Diselamatkan Melalui Jalur Pidana dan Perdata %
* Presentase Keberhasilan Operasi Intelijen Yustisial Terhadap AGHT Tertentu Di Bidang Pidana Khusus, Pidana
Umum, Perdata dan Tata Usaha Negara (KEJARI/CABJARI)
%
Laporan hasil kegiatan Penyelidikan/pengamanan/penggalangan kasus intelijen di Kejaksaan Negeri/Cabang
Kejaksaan Negeri
0 Laporan
57
SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
* Presentase Penyelesaian Berkas Perkara Tindak Pidana Khusus Sampai Dengan Berkas Perkara Dinyatakan
Lengkap (P21) dan Dilimpahkan Pada Proses Tahap II (WILAYAH I)
%
* Presentase Putusan Pengadilan (in kracht van gewsjdezaak) Yang Berhasil Dilaksanakan Oleh Jaksa (executable)
%
Kasus Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan Pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan
Negeri
0 Kasus
Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi/tindak pidana khusus lainnya terpidana tidak ditahan dalam
Rumah Tahanan di kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri
0 Perkara
Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan Pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan
Negeri
0 Perkara
Perkara Tindak pidana korupsi yang diselesaikan Pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan
Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah I
0 Perkara
* Presentase Penyelesaian Berkas Perkara Tindak Pidana Umum Sampai Dengan Berkas Perkara Dinyatakan
Lengkap (P21)
%
* Presentase Terbuktinya Perkara Tindak Pidana Umum Berdasarkan Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap
(in kracht van gewisjdezaak) dan Adanya Kesepakatan/Konsesus Antar Instansi Yang Terkait Dalam Penyelesaian
Penanganan Perkara (conviction rate).
%
Pengendalian penggunaan upaya hukum, eksaminasi dan pelaksanaan eksekusi di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan
Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri
0 Perkara
58
SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
Perkara Pidana Umum Yang Diselesaikan Dalam Tahap Penuntutan Pada Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang
Kejaksaan Negeri
0 Perkara
Perkara Pidana Umum Yang Diselesaikan Dalam Tahap Pra Penuntutan Pada Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan
Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri
0 Perkara
Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis 0 media
Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaiakan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan
Negeri (Non Litigasi)
0 Perkara
Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksan Negeri 0 Kegiatan
59
LAMPIRAN III PENGUKURAN KINERJA KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2017
PEMBINAAN
SASARAN INDIKATOR
KINERJA TARGET REALISASI
PERSENTASE
(%) PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN
PAGU REALISASI %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI
* Indeks
Reformasi
Birokrasi
1 0 0 % Perencanaan, Pengembangan Manajemen,
Organisasi dan Tata Laksana, Pengolahan Data
serta Pemantauan dan Penilaian
0 0 0
%
Laporan Laporan
* Indeks WBK
dan WBBM
1 0 0 %
Laporan Laporan
* Kapabilitas
APIP
1 0 0 %
Laporan Laporan
* Opini BPK 1 0 0 %
60
Laporan Laporan
DATUN
SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI PERSENTASE
(%) PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN
PAGU REALISASI %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Program Penanganan dan
Penyelesaian Perkara Perdata
dan Tata Usaha Negara
* Persentase Keuangan
Negara Yang
Dikembalikan Melalui
Jalur Pidana dan Perdata
85 0 0 % Penanganan dan
Penyelesaian Perkara Perdata
0 0 0 %
% (2
Perkara
Datun.)
Perkara
Datun.
* Persentase Keuangan
Negara Yang
Diselamatkan Melalui
Jalur Pidana dan Perdata
85 0 0 %
% (2 Perkara
Datun.)
Perkara Datun.
Layanan Informasi dan 12 12 100 % Penanganan dan 6.576.000.000 10.088.961.651 153.4
61
Pelayanan Hukum Gratis media media
Penyelesaian Perkara Perdata
dan Tata Usaha Negara di
Kejati, Kejari dan Cabjari
%
Perkara Perdata dan
Tata Usaha Negara yang
diselesaiakan di
Kejaksaan
Tinggi/Kejaksaan
Negeri/Cabang
Kejaksaan Negeri (Non
Litigasi)
3 0 0 %
Perkara Perkara
INTELIJEN
SASAR
AN INDIKATOR KINERJA
TARG
ET
REALISA
SI
PERSENTA
SE (%) PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN
PAGU REALISAS
I %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Program
Penyelidikan/Pengamanan/Pengga
langan Kasus Intelijen
* Presentase Keberhasilan 90 0 0 % Penanganan 0 5.578.530.07 0 %
62
Operasi Intelijen Yustisial
Terhadap AGHT Tertentu Di
Bidang Pidana Khusus, Pidana
Umum, Perdata dan Tata Usaha
Negara (KEJARI/CABJARI)
% (3
LHK.)
LHK. Penyelidikan/Pengamanan/Pengga
langan di Kejati, Kejari dan Cabjari
5
Laporan hasil kegiatan
Penyelidikan/pengamanan/pengga
langan kasus intelijen di
Kejaksaan Negeri/Cabang
Kejaksaan Negeri
1 2 200 %
Laporan Laporan
Lembaga yang telah diberi
Penerangan Hukum pada
Kejaksaan Negeri/Cabang
Kejaksan Negeri
2 19 950 % Penerangan dan Penyuluhan
Hukum
24.633.840.0
00
30.417.567.1
15
123.
5 %
Kegiata
n
Kegiatan
PIDSUS
SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI PERSENTASE
(%) PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN
PAGU REALISASI %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Program Penanganan dan
Penyelesaian Perkara Pidana
63
Khusus, Pelanggaran Ham yang
Berat dan Perkara Tindak Pidana
Korupsi
* Presentase Penyelesaian
Berkas Perkara Tindak Pidana
Khusus Sampai Dengan Berkas
Perkara Dinyatakan Lengkap
(P21) dan Dilimpahkan Pada
Proses Tahap II (WILAYAH I)
90 3 150 % Penanganan Perkara Tindak
Pidana Korupsi dan Tindak Pidana
Khusus Lainnya di Kejati, Kejari
dan Cabjari
0 0 0
%
% (2
Perkara
korupsi.)
Perkara
korupsi.
* Presentase Putusan
Pengadilan (in kracht van
gewsjdezaak) Yang Berhasil
Dilaksanakan Oleh Jaksa
(executable)
90 1 100 %
% (1
Perkara)
Perkara
Kasus Tindak Pidana Korupsi
yang Diselesaikan Pada Tahap
Penyelidikan di Kejaksaan
Negeri/Cabang Kejaksaan
Negeri
1 1 100 %
Kasus Kasus
Pelaksanaan eksekusi perkara
tindak pidana korupsi/tindak
pidana khusus lainnya terpidana
tidak ditahan dalam Rumah
Tahanan di kejaksaan Tinggi,
Kejaksaan Negeri, dan Cabang
1 3 300 %
Perkara Perkara
64
Kejaksaan Negeri
Perkara Tindak Pidana Korupsi
yang Diselesaikan Pada Tahap
Penyidikan di Kejaksaan
Negeri/Cabang Kejaksaan
Negeri
1 1 100 %
Perkara Perkara
Perkara Tindak pidana korupsi
yang diselesaikan Pada Tahap
Pra Penuntutan dan Penuntutan
di Kejaksaan Negeri/Cabang
Kejaksaan Negeri Wilayah I
2 3 150 %
Perkara Perkara
PIDUM
SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI PERSENTASE
(%) PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN
PAGU REALISASI %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Program Penanganan dan
Penyelesaian Perkara Pidana
Umum
* Presentase Penyelesaian Berkas 90 127 201.6 % Penanganan Perkara Pidana 0 28.348.638.294 0
65
Perkara Tindak Pidana Umum
Sampai Dengan Berkas Perkara
Dinyatakan Lengkap (P21)
% (63
Perkara)
Perkara Umum di Kejaksaan
Tinggi/Kejaksaan Negeri dan
Cabang Kejaksaan Negeri
%
* Presentase Terbuktinya Perkara
Tindak Pidana Umum Berdasarkan
Putusan Pengadilan Berkekuatan
Hukum Tetap (in kracht van
gewisjdezaak) dan Adanya
Kesepakatan/Konsesus Antar
Instansi Yang Terkait Dalam
Penyelesaian Penanganan Perkara
(conviction rate).
90 128 673.7 %
% (19
Perkara
pidum.)
Perkara pidum.
Pengendalian penggunaan upaya
hukum, eksaminasi dan pelaksanaan
eksekusi di Kejaksaan
Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang
Kejaksaan Negeri
60 134 223.3 %
Perkara Perkara
Perkara Pidana Umum Yang
Diselesaikan Dalam Tahap
Penuntutan Pada Kejaksaan
Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang
Kejaksaan Negeri
60 128 213.3 %
Perkara Perkara
Perkara Pidana Umum Yang
Diselesaikan Dalam Tahap Pra
Penuntutan Pada Kejaksaan
60 130 216.7 %
Perkara Perkara
66
Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang
Kejaksaan Negeri
Top Related