Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2018
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK i
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa berkat
Rahmat dan Karunianya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gorontalo
Tahun 2018. Penyusunan LKIP ini merupakan perwujudan salah satu indikator (tolok ukur)
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) yang berkaitan
dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan prima serta
untuk menyampaikan pertanggung jawaban kepada pemerintah dan masyarakat pada
umumnya.
Laporan akuntabilitas kinerja ini secara garis besar berisikan informasi mengenai
rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan selama tahun 2018 yang
mengacu pada rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gorontalo
tahun 2016-2021. Secara yuridis formal laporan akuntabilitas kinerja ini disusun sebagai
tindak lanjut dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang
Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta memperhatikan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja.
Dalam laporan akuntabilitas kinerja ini kami telah berupaya secara optimal, namun kami
juga menyadari bahwa dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna dan belum
sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya, oleh karenanya saran dan
masukan yang konstruktif sangat kami harapkan guna perbaikan serta penyempurnaan
penyusunan laporan akuntabilitas kinerja di tahun yang akan datang.
Akhir kata semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya dalam
melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten Gorontalo
Limboto Januari 2019
KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN GORONTALO
Drs. DARWIN ROMY SJAHRAIN, ME
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710720 199301 1 002
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2018
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK ii
IKHTISAR EKSEKUTIF
Akuntabilitas merupakan salah satu asas yang dapat memberikan gambaran tentang
pertanggungjawaban atas kinerja instansi Pemerintah, hal ini merupakan kewajiban yang
harus dipenuhi untuk mewujudkan tata Pemerintahan yang baik.
Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) OPD Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Tahun 2018 ini disusun untuk menyampaikan informasi sekaligus menjadi bahan
evaluasi keberhasilan atau kegagalan terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan
untuk mencapai tujuan dan sasaran berdasarkan visi, misi Pemerintah Kabupaten Gorontalo
yang telah di tuangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
dan dijabarkan melalui rencana strategis (renstra) jangka menengah tahun 2016-2021.
Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang telah disusun untuk tahun 2018
terdapat 4 (Empat) sasaran, 4 (Empat) indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator
Kinerja Utama dilaksanakan melalui 9 (sembilan) program tersebar pada 27 (dua puluh
tujuh) kegiatan dengan dukungan anggaran berdasarkan DPA dan DPPA OPD Badan
Kesbang dan Politik Kabupaten Gorontalo tahun 2018 untuk belanja langsung sebesar Rp
3,282,818,749,- dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 2,649,091,701,-
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2018
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK iii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ……………………………..…………………………………………….. i
Ikhtisar Eksekutif ………………………………………………………………………… ii
Daftar Isi ………….……………………………………………………………………… iii
BAB I. PENDAHULUAN
1.1 Data Umum ……………………………………………………………….. 1
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi….………………………………………. 2
1.3 Struktur Organisasi …………………………………………………………… 8
1.4 Permasaalahn Utama………………………………………………………….. 9
1.5 Sistimatika Penyajian…………………………………………………………..12
BAB II. PERENCANAAN kINERJA
2.1 Umum ………………………………………………………………………… 14
2.2 Visi dan Misi ………………………………………………………………… 14
2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis…………………………………………………. 16
2.4 Arah Kebijakan ……………………………………………………………..… 18
2.5 Program dan Kegiatan ……………………………………………………..…. 19
2.6 Penetapan Kinerja 2018 ………………………………………..…………..…. 21
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Capaian Kinerja Organisasi ………………………………………………….. 23
3.2 Pengukuran Kinerja ………………………………………………………..…. 25
3.3 Evaluasi dan Analisis Kinerja ………………………………………………… 38
3.4 Realisasi Anggaran …………….………………………………………….….. 42
BAB IV.PENUTUP
DAFTAR LAMPIRAN
Perjanjian Kinerja 2019
Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2018
Rencana Aksi Perjajian Kinerja Tahun 2018
Evaluasi Rencana Aksi Kinerja Tahun 2018
Evaluasi Kinerja Tahun 2018
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2018
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Data Umum
Salah satu prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance) adalah
Akuntabilitas dimana setiap organisasi penyelenggara negara berkomitmen dalam
pertanggungjawaban pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dalam pelaksanaan
kebijakan setiap akhir tahun. Bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah sebagai
penyelenggara negara sebagaimana di tegaskan dalan Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), bahwa
kewajiban setiap satuan kerja perangkat daerah akan menyampaikan pelaksanaan
tugas dan fungsinya dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gorontalo yang ditetapkan
melalui Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo dan penjabaran tugas dan fungsi berdasarkan
Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 dengan tugas pokok membantu Kepala
Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan
Politik dan Sebagai salah satu komponen Pemerintahan Daerah, Badan Kesbang dan
Politik Kabupaten Gorontalo memiliki peran penting dalam upaya memelihara serta
memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, Situasi dan kondisi sosial politik,
ekonomi, sosial budaya dan kehidupan sosial kemasyarakatan yang tertib aman dan
dinamis dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan adalah perwujudan dari visi organisasi yang menjadi bagian dari
tugas dan fungsi.
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gorontalo selama tahun 2018
telah melaksanakan berbagai program kegiatan dengan mengacu pada visi misi
Kabupaten Gorontalo sebagaimana tertuang dalam rencana strategis 2016-2021 yang
merupakan dokumen perencanaan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran
yang di harapkan.
Dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang
terdiri dari Sekretariat dan 4(empat) Bidang masing-masing Bidang Bina Idiologi,
Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri, Bidang
Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan serta Bidang
Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional. Untuk mewujudkan administrasi
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2018
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2
Pemerintahan yang mampu menjamin kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas
dan fungsi badan yang efektif, efisien serta tanggap terhadap aspirasi masyarakat,
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjadi parameter dalam mengevaluasi
keberhasilan dan kegagalan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.
1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI
TUGAS
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai Tugas membantu Kepala Daerah
dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan
Politik sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 59 Tahun
2016 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo.
FUNGSI
1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik
2. Pelaksanaan dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai
dengan lingkup tugasnya
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi urusan pemerintah daerah
sesuai dengan lingkup tugasnya
5. Pengelolaan urusan kesekretariatan badan dan,
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan tugas
fungsinya
Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Gorontalo dalam menjalankan tugas dan fungsi di dasarkan pada
pembagian kewenangan masing-masing bidang dan kesekretariatan.
1. SEKRETARIAT
Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan penyusunan, perencanaan dan program
pelayanan teknis dan administrasi keuangan, umum dan kepegawaian kepada seluruh
satuan organisasi di lingkungan badan.
Untuk menyelenggarakan tugas, sekretariat mempunyai fungsi :
1.1 Penyusunan program dan anggaran serta pengelolaan data dalam rangka
penyusunan evaluasi dan pelaporan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2018
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 3
1.2 Pengelolaan administrasi kepegawaian, penganggaran dan keuangan, peralatan
dan perlengkapan, penyusunan pedoman pelaksanaan program kerja,
dokumentasi dan kepustakaan.
1.3 Pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan
program dan,
1.4 Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi kedinasan.
Sekretariat membawahi :
a. Sub. Bagian Perencanaan
Sub.Bagian Perencanaan mempunyai tugas mengevaluasi, menyusun dan
mengendalikan rencana program kegiatan Badan serta melaksanakan tugas-
tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan
b. Sub. Bagian Keuangan
Sub.Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan
dalam rangka belanja kegiatan Badan, perbendaharaan dan gaji, pembukuan,
urusan kas, mengelola aset, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai
dengan tugas kedinasan.
c. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola administrasi
Badan yang meliputi surat menyurat, kearsipan, pengagendaan,
mengumpulkan dan mengelola bahan dalam rangka urusan rumah tangga,
pengadaan dan pemeliharaan inventaris, pengadaan benda berharga/alat
pungut perlengkapan Badan lainnya dan kesejahteraan pegawai, statistik
pegawai daftar urut kepangkatan, cuti, kenaikan pangkat, kedisiplinan dan
melakukan pelayanan jabatan fungsional serta melaksanakan tugas-tugas
lainnya sesuai tugas kedinasan
2. BIDANG BINA IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER
BANGSA
Bidang Bina Ideologi, Wawsan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai tugas
menyiapkan bahan, menyusun perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan
ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa serta melaksanakan tugas-tugas
lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.
Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan
Karakter Bangsa mempunyai fungsi :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2018
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 4
2.1 Penyiapan bahan rumusan kebijakan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan
dan karakter bangsa;
2.2 Penyusunan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan bidang ideologi, wawasan
kebangsaan dan karakter bangsa;
2.3 Penanganan dampak perkembangan idiologi dan perkembangan lingkungan global
dan regional terhadap kehidupan nasional;
2.4 Pemantapan dan penguatan ketahanan ideologi, wawasan kebangsaan dan
karakter bangsa;
2.5 Pemetaan dan pengoordinasian kondisi ideologi, wawasan kebangsaan dan
karakter bangsa;
2.6 Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi kedinasan;
Bidang Bina Idiologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa membawahi :
a. Sub. Bidang Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan
Mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang ideologi dan wawasan
kebangsaan, menangani dampak perkembangan ideologi dan perubahan
lingkungan global dan regional, memfasilitasi pendidikan ideologi dan wawasan
kebangsaan, menanamkan dan mengamalkan Pancasila, pelestarian Bhineka
Tunggal Ika, membina pembauran kebangsaan serta melaksanakan pembauran
kebangsaan, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas
kedinasan.
b. Sub. Bidang Pembinaan Karakter Bangsa mempunyai tugas :
Menyiapkan, merumuskan kebijakan, melaksanakan dan meningkatkan
Kesadaran Bela Negara dan Cinta Tanah Air, menanamkan cinta terhadap
Bendera, Bahasa, Lambang Negara, Lagu Kebangsaan, sejarah dan nilai
perjuangan, memfasilitasi pendidikan kebangsaan, membina, memelihara
integrasi bangsa, menyusun dan mengevaluasi laporan, serta melaksanakan
tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.
3. BIDANG POLITIK DALAM NEGERI
Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas menyiapkan, merumuskan dan
menyusun kebijakan teknis di Bidang Politik Dalam Negeri serta melaksanakan tugas-
tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.
Untuk melaksanakan tugas Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi :
3.1 Penyiapan bahan informasi di Bidang Politik Dalam Negeri
3.2 Pemfasilitasian peningkatan pemahaman demokrasi yang berdasarkan Pancasila;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2018
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 5
3.3 Pelaksanaan komunikasi politik dengan supra dan infra struktur politik;
3.4 Penanganan masaalah dinamika politik dalam negeri;
3.5 Pengevaluasian laporan kegiatan Bidang Politik Dalam Negeri;
3.6 Pengevaluasian laporan kegiatan Bidang Politik Dalam Negeri;
3.7 Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai tugas dan fungsi kedinasan.
Bidang Politik Dalam Negeri Membawahi :
a. Sub. Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik
Mempunyai tugas melaksanakan pemetaan situasi dan kondisi politik dalam
negeri, meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang politik, memfasilitasi
dan meningkatkan pemahaman tentang etika dan budaya politik, serta
melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.
b. Sub.Bidang Fasilitasi Partai Politik
Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan data dan informasi partai politik,
memfasilitasi verifikasi bantuan keuangan partai politik, memverifikasi partai
politik sebagai badan hukum, memantau pelaksanaan pemilu Presiden dan
Wakil Presiden, DPR, DPRD dan Kepala Daerah dan melaporkan perkembangan
politik dalam negeri serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan
tugas kedinasan.
4. BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan
mempunyai tugas menyiapkan, merumuskan, menyusun bahan kebijakan teknis
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan serta
tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.
Untuk melaksanakan tugas Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi
Kemasyarakatan mempunyai fungsi :
4.1 Pengumpulan bahan keterangan dan informasi Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,
Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan;
4.2 Pelaksanaan pemetaan ketahanan lingkungan hidup, sumber daya alam, ekonomi,
sosial, seni, budaya dan kemasyarakatan serta kerukunan umat beragama;
4.3 Pemfasilitasian, pelaksanaan monitoring dan pengevaluasian ketahanan
lingkungan hidup dan sumber daya alam;
4.4 Pengevaluasian dan penyusunan laporan kegiatan Bidang Ketahanan Ekonomi,
Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2018
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 6
4.5 Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi kedinasan.
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan
membawahi :
a. Sub.Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi
Kemasyarakatan
Mempunyai tugas melaksanakan monitoring ketahanan ekonomi mikro dan
makro pada stabilitas pemerintahan dalam negeri, melaksanakan ketahanan
nilai seni dan budaya yang memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa,
memfasilitasi dan mengoordinasikan pelestarian bahasa, lagu bertema
Kebangsaan, Cinta Tanah Air dan Nasionalisme, memfasilitasi dan
mengoordinasikan kerukunan antar umat beragama, serta melaksanakan
tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.
b. Sub. Bidang Organisasi Kemasyarakatan
Mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan penanganan penyakit
masyarakat dan penanganan kerawanan sosial, memfasilitasi dan
mengoordinasikan kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan,
melaksanakan, membina, mengawasi organisasi kemasyarakatan, dan lembaga
asing serta mengelola sistim fasilitasi dan informasi organisasi kemasyarakatan,
serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.
5. BIDANG PENANGANAN KONFLIK DAN KEWASPADAAN NASIONAL
Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas
menyiapkan, merumuskan, menyusun bahan kebijakan teknis di Bidang Penanganan
Konflik dan Kewaspadaan Nasional serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai
dengan tugas kedinasan.
Untuk melaksanakan tugas Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional
mempunyai fungsi :
5.1 Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di Bidang Penanganan Konflik dan
Kewaspadaan Nasional;
5.2 Pemetaan kondisi stabilitas keamanan dalam negeri, dampak teknologi dan
informasi, kondisi perbatasan antar daerah serta pemetaan konflik di wilayah
kabupaten;
5.3 Pelaksanaan kerja sama dalam meningkatkan stabilitas keamanan dalam negeri di
wilayah kabupaten;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2018
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 7
5.4 Pengevaluasian dan penyusunan laporan kegiatan bidang Penanganan Konflik dan
Kewaspadaan Nasional;
5.5 Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi kedinasan.
Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional membawahi :
a. Sub. Bidang Penanganan Konflik
Mempunyai tugas mengolah data dan informasi strategis serta analisis
informasi dalam penanganan konflik, melaksanakan, mengoordinasikan,
memonitoring, mengevaluasi, menghentikan dan memulihkan situasi keamanan
pasca konflik sesuai ketentuan perundang-undangan serta melaksanakan
tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.
b. Sub. Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebiajakan
Strategis.
Mempunyai tugas melaksanakan, mengembangkan, sumber daya manusi
bidang intelijen, menganalisis dan menginterpretasikan informasi dan kebijakan
strategis, meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan teknologi dan
informasi, membina Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, memantau,
mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan penelitian orang asing dan
tenaga kerja asing serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan
tugas kedinasan.
1.3 STRUKTUR ORGANISASI
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 59 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja maka Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Gorontalo dipimpin oleh seorang Kepala Badan dibantu Sekretaris
dan 4 (empat) Kepala Bidang, 3 (tiga) Kepala Sub.Bagian dan 8 (delapan) orang
Kepala Sub.Bidang dengan struktur sebagai berikut
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2018
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8
STRUKTUR BADAN KESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN GORONTALO
KEPALA BADAN
SEKRETARIS
SUBAG.
PENYUSUNAN
PROGRAM
SUBAG. UMUM &
KEPEGAWAIAN
SUBAG.KEUANGAN
BBIDANG
Penanganan Konflik
dan Kewaspadaan
Nasional
BIDANG
Bina Ideologi,
Wasbang dan
Karakter Bangsa
BIDANG
Politik Dalam Negeri
BIDANG
Ketahanan Eksosbud
dan Organisasi
Kemasyarakatan
Kelompok
Jabatan
Fungsional
SUBID
Ketahanan
Ekonomi, Sosial,
Budaya
SUBID
Bina Ideologi dan
Wasbang
SUBID
Pengembangan
Budaya dan Etika
Politik
SUBID
Penanganan
Konflik
SUBID
Kewaspadaan Dini
Analisis Evaluasi,
Informasi dan
Kebijakan Straregis
SUBID
Karakter Bangsa
SUBID
Pasilitasi Partai
Politik
SUBID
Organisasi
Kemasyarakatan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2018
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 9
1.4 PERMASAALAHAN UTAMA
1.4.1 Sumber Daya Organisasi
Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gorontalo
sampai dengan akhir tahun 2018 terdiri dari 33 Orang PNS dan 5 Orang tenaga
Kontrak.
Tabel
PNS PADA BADAN KESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN GORONTALO BERDASARKAN ESELON
NO ESELON JK
JUMLAH L P
1 ESELON II B 1 1 ORANG
2 ESELON III A 1 1 ORANG
3 ESELON III B 2 2 4 ORANG
4 ESELON IV 6 5 11 ORANG
JUMLAH 10 7 17 ORANG
Sumber data : Sub Bagian Kepegawaian
Tabel
PNS PADA BADAN KESBANG DAN POLITIK KABUPATEN GORONTALO
BERDASARKAN GOLONGAN
NO GOLONGAN JK
JUMLAH L P
1 GOLONGAN IV 5 2 7 ORANG
2 GOLONGAN III 9 9 18 ORANG
3 GOLONGAN II 3 4 7 ORANG
4 GOLONGAN I 1 1 ORANG
JUMLAH 18 15 33 ORANG
Sumber data : Sub Bagian Kepegawaian
Tabel
PNS DAN NON PNS PADA BADAN KESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN GORONTALO BERDASARKAN PENDIDIKAN
NO ESELON JK
JUMLAH L P
1 PASCA SARJANA (S2) 6 - 5 ORANG
2 SARJANA (S1) 8 7 16 ORANG
3 SLTA 8 8 16 ORANG
4 SLTP 1 - 1 ORANG
JUMLAH 23 15 38 ORANG
Sumber data : Sub Bagian Kepegawaian
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2018
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 10
1.4.2 Aspek Strategis Organisasi
Badan Kesatuan Bangsa dan PolitiK Kabupaten Gorontalo adalah perangkat
daerah yang memiliki tugas dan fungsi serta peran yang cukup strategis dalam
membantu kepala daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di
bidang kesatuan bangsa dan politik, dinamika kehidupan bernegara, berbangsa
dan bermasyarakat merupakan kondisi ideal yang terus berlangsung dari waktu
ke waktu, dalam iklim demokrasi yang sehat tentu tidak lepas dari posisi
pemerintah yang selalu di perhadapkan dengan berbagai permasaalahan
mendasar dan pokok mencakup segala aspek kehidupan mulai dari persoalan
politik, ekonomi, sosial, budaya dan persoalan kemasyarakatan lainnya. Sejak
bergulirnya reformasi pemerintah di tuntut senantiasa tanggap dan respon
terhadap permasalahan tersebut, disi lain perlindungan terhadap hak-hak warga
negara merupakan ciri suatu pemerintahan yang demokratis kebebasan
berpendapat, kebebasan berorganisasi dalam politik maupun organisasi
kemasyarakatan, kebebasan berekspresi, serta kebebesan lain yang
bertanggung jawab sesuai koridor hukum dan tidak menggangu kepentingan
umum. Dalam praktek Penyelenggaraan Pemerintahan yang demokratis
perbedaan merupakan sesuatu yang wajar, konflik-konflik yang berakar dari
adanya perbedaan hendaknya dapat diselesaikan dengan cara damai melalui
proses dialog, musyawarah untuk mufakat, menjamin adanya perubahan dalam
masyarakat dengan damai tanpa gejolak, mengakui dan menjamin
keanekaragaman dalam kerangka persatuan dan kesatuan serta menjamin
tegaknya keadilan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Terkait
dengan berbagai permasaalahan tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki senantiasa
berupaya memberikan kontribusi positif dalam proses penyelenggaraan
pemerintahan dan di arahkan untuk memantapkan dan memperkuat tatanan
kehidupan masyarakat yang dinamis, demokratis, berbudaya dan berwawasan
kebangsaan dilandasi atas kesamaan hak dan kewajiban.
Dalam rangka membangun sistim tata pemerintahan yang baik (Good
Governnance) Aparatur birokrasi dituntut mampu menunjukan frofesionalitas
dalam pelaksanaan tugas guna memberikan pelayanan, berbagai tuntutan
kebutuhan mendasar merupakan fokus perhatian yang harus di seriusi oleh
pemerintah daerah, Untuk menjawab tuntutan pemenuhan kebutuhan tersebut
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2018
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 11
berbagai program sektor unggulan terus di gulirkan demi meningkatkan
kesejahteraan masyarakat itu sendiri, fakta menunjukan bahwa perubahan
signifikan telah dirasakan sekarang ini, dari berbagai kemajuan serta
keberhasilan pembangunan sektor fisik yang sudah dicapai selama ini tidak
akan berarti apabila mengenyampingkan sektor non fisik khususnya yang
berkaiatan dengan tatanan kehidupan masyarakat pada aspek ideologi, politik,
ekonomi, sosial dan budaya (Ipoleksosbud) serta ketertiban dan keamanan.
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam penyelenggaraan fasilitasi
penanganan masaalah-masaalah aktual dan konflik sosial yang dapat
menggangu ketentraman dan ketertiban di masyarakat serta menjaga dan
memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam pelaksanaan tugas, fungsi
serta kewenangan sebagaimana di jabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 59
Tahun 2016 yaitu perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan Bangsa dan
Politik serta penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah, selain itu Badan
Kesbang dan Politik Kabupaten Gorontalo memiliki hubungan kerja dengan
Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam fasilitasi
penanganan masaalah politik dalam negeri, konflik sosial, dan pemerintahan di
daerah. Dari beberapa regulasi berkaitan dengan pelaksanaan koordinasi dan
penanganan masaalah-masaalah sosial dalam kehidupan di masyarakat yang
merupakan pedoman dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesbang
dan Politik Kabupaten Gorontalo dalam upaya menjaga dan memelihara
stabilitas keamanan dan ketertiban umum maka keberadaan forum-forum publik
yang telah terbentuk seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum
Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)
serta forum koordinasi yang melibatkan instansi terkait yakni Komunitas
Intelijen Daerah (KOMINDA) merupakan peluang sekaligus kekuatan dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
Beberapa permasaalahan utama (strategic issue) yang masih menjadi
tantangan dan kendala kedepan adalah :
Peningkatan kwalitas demokrasi yang menjamin hak dan kewajiban warga
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
Proses politik melalui pemilu dan pilkada yang masih menyisakan persoalan
serta peningkatan kesadaran dan pemahaman politik masyarakat yang lebih
baik
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2018
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 12
Peningkatan Kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai pluralisme,
kemajemukan termasuk komitmen dalam menjaga dan melindungi kebebasan
beragama, latar belakang etnis, sosial budaya serta mencegah bentuk-bentuk
kekerasan dalam penyelesaian permasalahan dalam masyarakat.
Peningkatan kewaspadaan terhadap ancaman bahaya ideologi radikal dan
paham-paham ekstrim termasuk gerakan organisasi yang bertentangan
dengan pancasila
Peningkatan pengawasan guna menjamin akuntabilitas dan motivasi kinerja
pelayanan birokrasi pemerintahan sebagai perwujudan dari clean and good
goovernance.
Gambaran atas isu atau permasalahan yang di hadapi kedepan, maka
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gorontalo terus melakukan
berbagai upaya serta langkah-langkah antisipasi dalam mencegah dan
menangkal potensi yang dapat menimbulkan ancaman stabilitas di daerah. Oleh
karenanya melalui berbagai program dan kegiatan yang telah maupun akan
dilaksanakan kedepan, maka peningkatan kapasitas pelaksanaan tugas dan
fungsi organisasi menjadi sangat penting dalam menjawab permasalahan dan
tantangan yang di hadapi.
A. SISTIMATIKA PENYAJIAN
Untuk mempermudah pemahaman terhadap Lapoaran Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah LKIP maka penyajiannya disusun berdasarkan sistimatika sebagai berikut :
KATA PENGANTAR :
IKHTISAR EKSEKUTIF :
BAB
I. Pendahuluan
Penjelasan umum organisasi, penekanan aspek strategis organisasi serta
permasalahan utama (strategic issued) yang Sedang dihadapi organisasi
II. Perencanaan Kinerja
Menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan
III. Akuntabilitas Kinerja
A. Capaian Kinerja Organisasi
Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis
organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Pernyataan kinerja
sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2018
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 13
- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
organisasi.
- Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternative solusi yang telah di lakukan.
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian pernyataan kinerja.
B. Realisasi Anggaran
Uraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk
mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja
IV. Penutup
Kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa
mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2018
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 14
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
2.1 Umum
Dalam sistim akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis
merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu
menjawab tuntutan lingkungan strategis baik lokal, nasional dan global serta tetap
berada dalam tatanan sistim administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis instansi
pemerintah dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi peluang dan
kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.
Dalam dokumen rencana strategis Badan Kesbang dan Politik Kabupaten
Gorontalo Tahun 2016 – 2021 memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi serta
kebijakan dan program.
2.2 Visi dan Misi
Visi merupakan gambaran masa depan yang menantang tentang keadaan
suatu instansi pemerintah untuk dapat berkarya dan konsisten serta eksis, antisipatif
serta melakukan hal – hal bersifat inovatif yang produktif untuk menuju cita dan citra
yang ingin diwujudkan. Visi yang efektif harus memiliki karakteristik seperti imagible
(dapat dibayangkan), desirable (menarik), feasible (realistis dan dapat dicapai),
focused (jelas), flexible (aspiratif dan responsif terhadap perubahan lingkungan)
serta comunicable (mudah dipahami).
Untuk mewujudkan gambaran cita – cita masa depan tersebut, Badan Kesbang
dan Politik Kabupaten Gorontalo yang melaksanakan urusan penunjang
penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, berdasarkan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan telah di jabarkan
melalui Rencana Strategis periode 2016-2021 dimana perumusan tujuan, sasaran,
strategi, kebijakan program dan kegiatan mengacu pada visi dan misi Kabupaten
Gorontalo 2016-2021, adapun visi Pembangunan Kabupaten Gorontalo adalah :
Visi :
“Terwujudnya Kabupaten Gorontalo Gemilang
Menuju Masyarakat Madani’’
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2018
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 15
Pernyataan visi di atas terdiri 2 frasa besar yakni: “Terwujudnya Kabupaten
Gorontalo Gemilang” dan frasa “Masyarakat Madani”. Kedua frasa tersebut dapat
dijabarkan sebagai berikut:
1. Terwujudnya Kabupaten Gorontalo Gemilang
Kata “terwujudnya” mengandung makna menuju proses perwujudan. Proses
tersebut membutuhkan waktu untuk membentuk wujud, dari kondisi state of the
art (saat ini) ke kondisi state of arrival (kondisi harapan). Jadi terminologi
terwujudnya adalah proses perubahan (change) menuju ke kondisi yang dicitakan.
Kabupaten Gorontalo adalah daerah yang hendak dirubah dari kondisi kini ke
kondisi yang diharapkan. Kata “Gemilang” adalah hasil suatu pekerjaan hebat,
luar biasa, yang menunjukkan kejayaan dan kemasyhuran yang berbentuk
kesejahteraan dan kemandirian rakyat sebagaimana visi dalam RPJPD 2005-
2025Kabupaten Gorontalo, yakni “KABUPATEN GORONTALO SEJAHTERA DAN
MANDIRI”. Dengan kata lain Gemilang berarti sebuah hasil dari proses perubahan
yang menggambarkan kejayaan
dan kemasyhuran berupa kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Kata
“GEMILANG” merupakan akronim dari GEnerasi MembangunInsan cemerLANG.
2. Masyarakat Madani
Adalah kondisi daerah/wilayah bernuansa kota yang masyarakatnya menjunjung
tinggi hak-hak sipil, nilai, norma, dan hukum yang ditopang oleh penguasaan
iman, ilmu, dan teknologi yang berperadaban.
Misi :
Misi pembangunan daerah adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yangakan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi serta memberikan kerangka bagi tujuandan
sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan arah pembangunan
yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Untuk mewujudkan visi pembangunan
daerah Kabupaten Gorontalo tersebut di atas selanjutnya dirumuskan misi
pembangunan daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 – 2021, sebagai berikut:
1. Menciptakan Sumberdaya Manusia Cerdas, Sehat dan Berkarakter
Mengandung makna bahwa, Pemerintah Kabupaten Gorontalo akan membangun
sumberdaya manusia yang sehat dan cerdas sehingga kedepannya akan tercipta
SDM yang produktif dan kompetitif dengan karakter yang dilandasi kearifan lokal
yang siap menghadapi era globalisasi
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2018
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 16
2. Menyelenggarakan Pemerintahan Yang Harmonis, Bersih dan Dinamis
Mengandung makna bahwa, Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam pelaksanaan
pemerintahan dan pembangunan akan mengedepankan sinergitas antar lembaga,
serta mendorong partisipasi, transparansi, responsibilitas, berorientasi hasil, adil,
efektif, efisien, akuntabel, dan adaptif terhadap perubahan yang terjadi
3. Mengoptimalkan Sumberdaya Alam Menuju Kemandirian
Mengandung makna bahwa, Pemerintah Kabupaten Gorontalo akanmewujudkan
kemandirian masyarakat yang berbasis pada potensi lokal dan keungulan daerah
yang kompetitif sehingga menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas,
berkeadilan dan berkelanjutan
4. Mewujudkan Pembangunan Berbasis Kependudukan dan Lingkungan
Hidup
Mengandung makna bahwa, Pemerintah Kabupaten Gorontalo akanmelaksanakan
kebijakan dan program pembangunan yang berbasis kependudukan dan
lingkungan hidup serta menjadikan pembangunan berbasis kependudukan sebagai
dasar dalam menilai jalannya proses pembangunan yang berlandaskan pada
dimensi pemihakan kepada rakyat miskin, partisipasi, keberlanjutan, integrasi
penduduk dalam perencanaan pembangunan dan kesetaraan
5. Melakukan Kerjasama Global untuk Pembangunan Daerah
Mengandung makna bahwa, Pemerintah Kabupaten Gorontalo akan membangun
kemitraan dan inisiatif global partnership dengan lembaga-lembaga external
(lokal, regional, nasional dan global) dalam rangka mengakselarasi pembangunan
di Kabupaten Gorontalo.
Dalam upaya mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Gorontalo dan
sebagai bentuk dukungan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
khususnya dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik maka di tetapkan tujuan dan
sasaran OPD berdasarkan tugas dan fungsi serta kewenangan
2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis
2.3.1 Tujuan
Tujuan merupakan implementasi dari misi dan menunjukkan suatu kondisi
yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan adalah sesuatu
(apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai
dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2018
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 17
pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis.
Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus
dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.
Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan
kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Dengan berlandaskan pada misi
Kabupaten Gorontalo khususnya pada Misi ke II Menyelenggarakan
Pemerintahan yang Harmonis Bersih dan Dinamis maka dalam
Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gorontalo
dalam tahun 2018 – 2021 menetapkan Rumusan Tujuan dan Sasaran
beserta Indikator yang telah mengalami revisi untuk menjadi dasar dan acuan
Perangkat daerah Badan Kesbangpol dalam pelaksanaan tugas dan
Fungsinya.
Dengan memperhatikan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2016-
2021. Maka Tujuan jangka menengah yang ingin di capai oleh Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gorontalo adalah :
1. Terwujudnya kondusifitas dan stabilitas dalam mendukung pembangunan
daerah
2. Terwujudnya kehidupan sosial dan politik masyarakat yang demokratis dan
partisipatif
2.3.2 Sasaran Strategis
Sasaran merupakan hasil nyata yang akan dicapai oleh perangkat daerah
yang dirumuskan secara spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih
pendek dari tujuan, dengan mengacu pada tujuan diatas, maka sasaran
yang ingin di capai adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya ketahanan ideologi Negara, wawasan kebangsaan guna
memperkokoh persatuan dan kesatuan
2. Meningkatnya penanganan permasaalahan stabilitas dan konflik
3. Meningkatnya peran dan partisipasi organisasi kemasyarakatan
4. Meningkatnya pembinaan politik di daerah
5. Meningkatnya tertib administrasi dan pelayanan Badan Kesbangpol
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2018
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 18
Tujuan dan Sasaran Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Gorontalo
No Tujuan Indikator Sasaran Indikator
Target Kinerja Sasaran Pada Tahun
2016 2017 2018 2019 2020
1 Terwujudnya Kondusifitas dan Stabilitas
Dalam Mendukung Pembangunan
Daerah
Persentase Penyelesaian Konflik Sosial
Kondisi Awal 90 % Akhir 100%
1.1.Meningkatnya Ketahanan Ideologi Negara,
Wawasan Kebangsaan guna Memperkokoh
Persatuan dan Kesatuan
Tingkat keberhasilan pencapaian zero
growt terkait konflik berlatar belakang SARA
( IKU)
100% 100%
100% 100% 100%
1.2.Meningkatnya Penanganan
Permasaalahan Stabilitas dan Konflik
Persentase permasaalahan
stabilitas dan konflik yang tertangani
( IKU)
90% 92% 94%
98%
100%
2 Terwujudnya Kehidupan Sosial dan
Politik Masyarakat yang
Demokratis dan Partisipatif
Tingkat Partisipasi Masyarakat
dalam Pemilu/Pemilukada
Kondisi Awal 78 % Akhir 80 %
2.1.Meningkatnya Peran dan Partisipasi
Organisasi Kemasyarakatan
Persentase Organisasi Kemasyarakatan
yang Berperan Aktif dalam Pembangunan di
Kabupaten Gorontalo ( IKU)
30% 31% 33% 35% 37%
2.2.Meningkatnya
Pembinaan Politik di Daerah
Persentase
Cakupan Pendidikan Politik yang Di arahkan
pada Wilayah dengan Tingkat Partisipasi di
Bawah 70% ( IKU)
100% 100% 100% 100% 100%
Meningkatnya Tertib Administrasi
dan Pelayanan Badan Kesbangpol
Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan
Kesbangpol
B BB BB BB A
Tingkat Penyerapan Anggaran Badan
Kesbangpol
95% 96% 96% 97% 98%
Jumlah dan Jenis
Pelayanan Pada Badan Kesbangpol
3
Jenis
3
Jenis
3 Jenis 3 Jenis 3
Jenis
2.4 Arah Kebijakan
Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan – ketentuan yang telah disepakati
oleh pihak terkait dan ditetapkan oleh pihak yang berwewenang untuk dijadikan
sebagai pedoman dan petunjuk dalam melakukan kegiatan pemerintahan maupun
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2018
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 19
kemasyarakatan sehingga dicapai keterpaduan antara sasaran, tujuan serta visi dan
misi organisasi. Adapun arah kebijakan yang dilakukan adalah :
Strategi dan Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Gorontalo
Visi : Terwujudnya Kabupaten Gemilang Menuju Masyarakat Madani
Misi 2 : Menyelenggarakan Pemerintahan Yang Harmonis, Bersih dan Dinamis
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Terwujudnya Kondusifitas dan
Stabilitas Dalam Mendukung
Pembangunan Daerah
Meningkatnya Ketahanan Ideologi
Negara, Wawasan Kebangsaan guna
Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan
Peningkatan peran dan fungsi Forum-
Forum Kemasyarakatan
yang sudah terbentuk
Pemberian dukungan dan
fasilitasi terhadap forum-forum
kemasyarakatan yang menjadi mitra binaan
Meningkatnya
Penanganan Permasaalahan Stabilitas dan Konflik
Optimalisasi peran
dan fungsi aparat lintas sektor terkait dalam
penyelenggaraan kewaspadaan dini di
daerah
Peningkatan kerja
sama serta membangun pola kemitraan yang
sinergi antar instansi terkait
Terwujudnya Kehidupan Sosial dan Politik
Masyarakat yang Demokratis dan Partisipatif
Meningkatnya Peran dan Partisipasi Organisasi
Kemasyarakatan
Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan
organisasi Kemasyarakatan
Fasilitasi, kebijakan guna mendorong eksistensi dan
kemandirian organisasi Kemasyarakatan
dalam pembangunan
daerah
Meningkatnya
Pembinaan Politik di Daerah
Meningkatkan
pembinaan dan fasilitasi pendidikan
politik bagi masyarakat melalui forum-forum
diskusi, sosialisasi dan koordinasi
Fasilitasi dan
dukungan serta kebijakan
pelaksanaan demokratisasi secara
berkelanjutan
Meningkatnya Tertib Administrasi dan
Pelayanan Badan Kesbangpol
Mengembangkan kemampuan dan
kompetensi aparatur pelayanan
Peningkatan kapasitas SDM
2.5 Program dan Kegiatan
Program adalah kumpulan kegiatan – kegiatan yang sistimatis dan terpadu untuk
mendapatkan hasil dan dilaksanakan oleh suatu atau beberapa instansi pemerintah
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2018
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 20
yang dilakukan dengan bekerja sama dengan masyarakat guna mencapai sasaran
tertentu. Adapun program utama yang dilaksanakan :
1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.
Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
Pengendalian keamanan lingkungan
2. Program Pengembangan Wawasan Keangsaan
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
3. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Seminar, talkshow, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat
5. Program Pendidikan Politik Masyarakat
Penyuluhan kepada masyarakat
Koordinasi forum-forum diskusi politik
Monitoring, evaluasi dan pelaporaran
Selain program dan kegiatan prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Gorontalo tahun 2018 terdapat beberapa program penunjang antara
lain:
6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kenderaan dinas/operasional
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2018
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 21
7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
Pembangunan gedung kantor
Pengadaan kenderaan dinas / operasional
Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor
8. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Pengadaan pakaian khusus hari – hari tertentu
9. Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuanagan.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2.6 Penetapan Kinerja 2018
Perjanjian kinerja (PK) merupakan pernyataan janji Satuan kerja Perangkat daerah
(SKPD) untuk mencapai suatu kinerja tertentu dengan menggunakan indikator-
indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaiannya, yaitu berupa
hasil atau manfaat. Kewajiban untuk menyusun laporan akuntabilitas kinerja ini
sebagaimana di amanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
Tentang Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja dan tata cara reviu atas laporan
kinerja instansi pemerintah . Dalam ketentuan tersebut diatur bahwa perjanjian
kinerja dibuat dan di susun oleh pimpinan SKPD selanjutnya di tanda tangani oleh
Kepala Daerah atau Bupati pada tingkatan kabupaten.
Rencana kinerja (Performance Plan) tahun 2018 merupakan penjabaran lebih
lanjut dari Renstra Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Gorontalo, di dalamnya
memuat seluruh target kinerja yang hendak dicapai. Rencana Kinerja Tahun 2018
merupakan tahun ketiga dari periode Renstra 2016 – 2021
Berdasarkan perencanaan kinerja tahunan tersebut, selanjutnya disusun
Rencana Kerja Kegiatan dan Anggaran Badan Kesbang dan Politik Kabupaten
Gorontalo (RKA). Penetapan kinerja tersebut merupakan tolok ukur evaluasi
akuntabilitas kinerja Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Gorontalo yang pada
akhir tahun akan dilaporkan dalam LKIP tahun 2018 ini.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2018
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 22
Perjanjian kinerja Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Gorontalo Tahun
2018 seperti pada table berikut:
Tabel
REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
1 Meningkatnya Ketahanan
Ideologi Negara, Wawasan
Kebangsaan guna
Memperkokoh Persatuan
dan Kesatuan
Tingkat keberhasilan pencapaian zero
growt terkait konflik berlatar belakang
SARA
- ( IKU)
100 %
2 Meningkatnya Penanganan
Permasaalahan Stabilitas
dan Konflik
Persentase permasaalahan stabilitas
dan konflik yang tertangani
- ( IKU)
94 %
3 Meningkatnya Peran dan
Partisipasi Organisasi
Kemasyarakatan
Persentase Organisasi Kemasyarakatan
yang Berperan Aktif dalam
Pembangunan di Kabupaten Gorontalo
- ( IKU)
33 %
4 Meningkatnya Pembinaan
Politik di Daerah
Persentase Cakupan Pendidikan Politik
yang Di arahkan pada Wilayah dengan
Tingkat Partisipasi di Bawah 70%
- ( IKU)
100 %
5 Meningkatnya Tertib
Administrasi dan Pelayanan
Badan Kesbangpol
Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan
Kesbangpol
BB
Tingkat Penyerapan Anggaran Badan
Kesbangpol
96 %
Jumlah dan Jenis Pelayanan Pada
Badan Kesbangpol
3 Jenis
Program Anggaran 1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Rp 1,212,385,000
2. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Rp 156,330,000 3. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Rp 149,800,00 4. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan
Keamanan Rp 209,000,000 5. Program Pendidikan Politik Masyarakat Rp 508,534,750 6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 886,733,999
7. Program Peingkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp 132,135,000 8. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp - 9. Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan Rp 27,900,000 Rp3,282,818,749
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2018
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 23
BAB III.
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi
pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan misi organisasi guna mencapai tujuan dan sasaran, dalam sistim
manajemen pemerintahan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
(AKIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomo 29 Tahun 2014 menjadi
penting bagi setiap organisasi perangkat daerah khususnya Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten Gorontalo selaku pengemban amanah masyarakat memiliki
kewajiban untuk berakuntabilitas yang dilaksanakan melalui penyajian laporan
kinerja.
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
menunjukan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan
tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah dalam
memberikan informasi kinerja yang terukur, dalam laporan kinerja Badan Kesbangpol
Kabupaten Gorontalo memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target
pada masing-masing indicator sasaran strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam
dokumen Rencana Strategis 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2018.
METODE PENGUKURAN KINERJA
Adapun metode pengukuran kinerja yang dilakukan adalah pada level sasaran yakni
dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi, apabila semakin
tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi
menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:
Realisasi
Realisasi Capaian indikator kinerja = x 100 % Rencana
Dari hasil pengukuran kinerja dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan
kegagalan pencapaian sasaran strategis untuk mempermudah interpretasi
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2018
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 24
pencapaian sasaran dapat digunakan pengukuran di dasarkan pada kriteria penilaian
skala ordinal sebagai berikut :
NILAI % PENCAPAIAN
90 s/d 100 Sangat Berhasil
75 s/d <90 Berhasil
50 s/d <75 Cukup Berhasil
0 s/d <50 Tidak Berhasil
Sehubungan dengan telah dilakukannya revisi RPJMD Kabupaten Gorontalo
2016-2021 yang kemudian ditindak lanjuti dengan revisi rencana strategis Badan
Kesbangpol 2016-2021 dimana dalam perubahan renstra tersebut terdapat
beberapa hal yang menjadi poin utama sehingga penting untuk dilakukan
penyesuaian dan perbaikan antara lain terkait dengan rumusan tujuan, sasaran
beserta indikatornya.
Dengan memperhatikan hasil revisi Rencana Strategis tersebut maka untuk tahun
2018 Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Gorontalo telah menetapkan 2(dua)
Tujuan, dijabarkan melalui 4(empat) sasaran strategis dan 4(empat) indikator kinerja
sasaran yang merupakan Indicator Kinerja Utama .
3.1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018
Berikut dapat dilihat capaian kinerja untuk masing-masing Sasaran
CAPAIAN KINERJA PER SASARAN STRATEGIS
N
O
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
TARGE
T
REALISAS
I
CAPAIA
N
(%)
KRITE
RIA
1 2 3 4 5 6 7
1 Meningkatnya
Ketahanan
Ideologi Negara,
Wawasan
Kebangsaan
guna
Memperkokoh
Persatuan dan
Kesatuan
Tingkat
keberhasilan
pencapaian
zero growt
terkait konflik
berlatar
belakang SARA
- ( IKU)
100 %
100 %
100 %
Sangat Berhasil
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2018
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 25
2 Meningkatnya
Penanganan
Permasaalahan
Stabilitas dan
Konflik
Persentase
permasaalahan
stabilitas dan
konflik yang
tertangani
- ( IKU)
94 % 94 % 100 % Sangat Berhasil
3 Meningkatnya
Peran dan
Partisipasi
Organisasi
Kemasyarakatan
Persentase
Organisasi
Kemasyara
katan yang
Berperan Aktif
dalam
Pembangunan
di Kabupaten
Gorontalo
- ( IKU)
33 % 33 % 100 % Sangat Berhasil
4 Meningkatnya
Pembinaan
Politik di Daerah
Persentase
Cakupan
Pendidikan
Politik yang Di
arahkan pada
Wilayah
dengan
Tingkat
Partisipasi di
Bawah 70%
- ( IKU)
100 % 100 % 100 % Sangat Berhasil
Berdasarkan table diatas dari 4 (empat) Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan
Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2018 untuk masing-masing indicator dengan
tingkat capaian 100 % kriteria sangat berhasil hal ini menunjukan bahwa
pelaksanaan program dan kegiatan serta dukungan seluruh stakeholder menjadi
factor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gorontalo.
3.2 PENGUKURAN KINERJA
Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran dengan membandingkan antara target dan
realisasi kinerja tahun 2018 untuk masing-masing sasaran seperti pada tabel
berikut
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2018
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 26
PENGUKURAN KINERJA SASARAN 1.
Tabel
PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA SASARAN 1
N
O
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
TARGE
T
REALISAS
I
CAPAIA
N
(%)
KRITE
RIA
1 2 3 4 5 6 7
1 Meningkatnya
Ketahanan
Ideologi Negara,
Wawasan
Kebangsaan
guna
Memperkokoh
Persatuan dan
Kesatuan
Tingkat
keberhasilan
pencapaian
zero growt
terkait konflik
berlatar
belakang SARA
100 %
100 %
100 %
Sangat Berhasil
Berdasarkan tabel diatas dapat di jelaskan bahwa untuk indicator kinerja sasaran 1
menunjukan tingkat capaian 100% dengan kriteria sangat berhasil
Terhadap Sasaran 1. Meningkatanya Ketahanan Ideologi Negara,
Wawasan Kebangsaan Guna Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan
dengan Indikator Tingkat Keberhasilan Pencapaian Zero Growt Terkait
Konflik Berlatar Belakang SARA adapun penjelasan atas pencapaian zero growt
dimaksud adalah tidak terdapat pertumbuhan atau paling tidak sama dengan
kondisi sebelumya (tahun lalu) atas kasus/kejadian konflik berlatar belakang SARA
di Kabupaten Gorontalo, Berdasarkan data yang ada diperoleh dari berbagai
sumber yang tergabung dalam tim terpadu penangan konflik sosial seperti unsur
Kementerian Agama, Unsur Polres Gorontalo, Unsur Kodim 1304 Gorontalo, unsur
Kejaksaan Negeri Limboto, serta unsur terkait lainnya menunjukan bahwa tidak
terdapat kasus/kejadian yang menonjol atau berdampak luas dalam masyarakat
terkait dengan persoalan suku, agama, maupun antar golongan. Fungsi pemerintah
adalah menjamin, melindungi serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat,
pelayanan public yang lebih optimal, kepastian hukum, serta memberikan solusi dan
pemecahan masaalah terhadap sumber konflik sebaliknya masyarakat memiliki
kewajiban dan tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara kerukunan, saling
menghargai, memperkuat toleransi serta hidup berdampingan secara damai
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2018
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 27
merupakan sebuah harapan yang terus digelorakan. Badan Kesbangpol Kabupaten
Gorontalo sebagai perangkat yang bertugas membantu kepala daerah dalam
penyelenggaraan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik serta fungsi
dan kewenangan yang dimilki senatiasa berupaya melakukan langkah-langkah
strategis melalui kebijakan dan program sebagaimana yang telah dituangkan dalam
Rencana Kinerja Tahunan 2018. Dari berbagai program dan kegiatan yang
dilakukan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Gorontalo selama ini dapat dikatakan
efektif, keterlibatan berbagai lintas sektor dalam tim terpadu penanganan konflik
sosial merupakan bentuk konkrit yang dilakukan secara terkoordinasi guna
memastikan bahwa setiap gejala atau peristiwa yang berpotensi dan pemicu konflik
dapat terantisipasi secara dini. Disisi lain apa yang telah dilakukan oleh badan
Kesbangpol di tahun 2018 ini telah memberikan dampak positif terhadap kondisi
yang kondusif atas perkembangan dinamika sosial di tengah masyarakat seperti
persoalan-persoalan dalam kehidupan beragama, suku, ras dan antar golongan
(SARA) yang terjaga dan terpelihara dengan baik. Kondisi seperti ini hendaknya
menjadi perhatian bersama seluruh komponen masyarakat agar terus
dipertahankan sebab situasi kondusif dan stabil menjadi tolok ukur dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk mencapai hal
tersebut membutuhkan upaya dan langkah antisipatif melalui koordinasi terpadu
dengan berbagai pihak terkait guna melakukan pencegahan, penanganan dan
penyelesaian atas permasaalahan-permasaalahan yang berdampak pada stabilitas
daerah.
Untuk menunjang pencapaian pada sasaran I dilakukan melalui :
Pelaksanaan dialog antar tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan
kalangan generasi muda, pertemuan dan rapat-rapat koordinasi, sosialisasi serta
penguatan-penguatan kelembagaan dan pemberdayaan forum-forum
kemasyarakatan seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum
Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM),
Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) dimana keberadaan forum-
forum ini dipandang efektif dan turut memberikan kontribusi terhadap
pencapaian pada Sasaran 1 diatas.
Program dan kegiatan yang diarahkan kepada kelompok sasaran yang rentan
terhadap isu SARA dan Radikalisme di tempuh melalui Penguatan Pusat
Pendidikan Wawasan Kebangsaan dengan focus program adalah Pendidikan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2018
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 28
Kebangsaan melalui pemantapan Ideologi Negara Pancasila, Kesadaran dan
pemahaman Bela Negara, peningkatan toleransi dan kerukunan dalam
kehidupan beragama, kehidupan antar etnis serta nilai-nilai luhur budaya dan
etika dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat bagi tokoh masyarakat,
agama generasi muda yang Kalangan Pendidik dan peserta didik temasuk ASN.
Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran II dengan membandingkan antara target
dan realisasi kinerja tahun 2018 seperti pada tabel berikut
PENGUKURAN KINERJA SASARAN 2.
Tabel
- PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA SASARAN 2
N
O
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
TARGE
T
REALISAS
I
CAPAIA
N
(%)
KRITE
RIA
1 2 3 4 5 6 7
2 Meningkatnya
Penanganan
Permasaalahan
Stabilitas dan
Konflik
Persentase
permasaalahan
stabilitas dan
konflik yang
tertangani
- ( IKU)
94 %
94 % 100 Sangat Berhasil
Beradasarkan tabel pada indicator kinerja sasaran 2 diatas menunjukan Capaian
100 % dengan Kriteria Sangat Berhasil terhadap capaian tersebut dapat
dijelaskan bahwa Indicator Persentase Permasaalahan Stabilitas dan Konflik yang
tertangani merupakan indicator yang dirumuskan menggunakan perhitungan
jumlah permasaalahan/kasus menonjol yang dihimpun berdasarkan data/informasi
atau laporan dari sumber-sumber yang tergabung dalam keanggotaan forum
kerjasama dan koordinasi penanganan permasaalahan stabilitas melalui Kominda
dan Forkopimda serta Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, selanjutnya
data/laporan kejadian tersebut dibahas bersama guna mendapatkan hasil
tindaklanjut/penanganan. Berdasarkan data kejadian yang telah direkapitulasi
sejak januari sampai desember 2018, dapat dijelaskan bahwa dari sejumlah
Kasus/kejadian yang menjadi pokok bahasan dalam KOMINDA untuk selanjutnya
dilakukan langkah penanganan terdapat 52 Kasus atau permasaalahan yang
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2018
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 29
terjadi dalam tahun 2018 dan yang telah ditindak lanjuti atau telah tertangani
sejumlah 49 Kasus/Kejadian bila dilakukan pengukuran kinerja menggunakan
formulasi jumlah kasus/permasaalahan yang ditindak lanjuti atau tertangani dibagi
jumlah kasus/permasaalahan yang terjadi dalam setahun dikali 100 % maka untuk
indicator kinerja pada sasaran dua sebagaimana table diatas dari target 94 %
terealisasi 94 % artinya dapat disimpulkan bahwa perbandingan antara target dan
realisasi menunjukan capaian 100 %
Untuk mengetahui data terkait dengan kasus/permasaalahan yang terjadi untuk
tahun 2018 di uraikan dalam tabel berikut :
Data Kasus/kejadian atau Permasaalahan Menonjol Tahun 2018
No
Kasus/Permasaalahan
Jumlah yang dibahas
Jumlah yang
ditindak lanjuti/ tertangani
1 Permasaalahan terkait kriminalitas - 4 Kasus/Permasaalahan
- 4 kasus/permasalahan
2 Permasaalahan Tambang galian C - 2 Kasus/Permasaalahan
- 2 kasus/permasalahan
3 Penataan Pasar dan Shoping Center Limboto
- 2 Kasus/Permasaalahan - 2 kasus/permasalahan
4 Permasaalahan Tuntutan Masyarakat terkait aktifitas PT Palma Group
- 3 Kasus/Permasaalahan - 3 kasus/permasalahan
5 Permasaalahan/kasus Investasi
bodong Jaringan Swisindo
- 1 Kasus/Permasaalahan - 1 kasus/permasalahan
6 Permasaalahan/kasus sengketa lahan - 4 Kasus/Permasaalahan - 3 kasus/permasalahan
7 Permasaalahan terkait
aktifitas/kejadian pada bulan Ramadhan
- 5 Kasus/Permasaalahan - 5 kasus/permasalahan
8 Permasaalahan Alat Peraga Kampanye (APK)
- 1 Kasus/Permasaalahan - 1 kasus/permasalahan
9 Permasaalahan yang berdampak
pada Stabilitas Daerah dan Nasional terkait Ormas HTI
- 2 Kasus/Permasaalahan - 1 kasus/permasalahan
10
Permasaalahan Mesjid Nurul Falah
Hutuo
- 2 Kasus/Permasaalahan - 2 kasus/permasalahan
11 Permasaalahan terkait
rekomendasi/ijin kegiatan Hiburan HOYA
- 1 Kasus/Permasaalahan - 1 kasus/permasalahan
12 Permasaalahan Gorontalo Outering
Road (GOR) dan Danau Limboto
- 3 Kasus/Permasaalahan - 3 kasus/permasalahan
13 Permasaalahan Isu actual di Medsos - 1 Kasus/Permasaalahan - 1 kasus/permasalahan
14 Permasaalahan dinamika pengisian
jabatan Wakil Bupati
- 2 Kasus/Permasaalahan - 2 kasus/permasalahan
15 Permasaalahan Jelang Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha
- 3 Kasus/Permasaalahan - 3 kasus/permasalahan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2018
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 30
16 Permasaalahan Pemilu 2019 - 2 Kasus/Permasaalahan - 2 kasus/permasalahan
17 Permasaalahan Keresahan terkait Vaksin MR
- 1 Kasus/Permasaalahan - 1 kasus/permasalahan
18 Permasaalahan munculnya organisasi Komite Investigasi Nasional (Cybercrime Security)
- 1 Kasus/Permasaalahan - 1 kasus/permasalahan
19 Permasaalahan Penggunaan Atribut TNI/Polri oleh masyarakata sipil
- 2 Kasus/Permasaalahan - 2 kasus/permasalahan
20 Permasaalahan Keberadaan Orang
Asing
- 1 Kasus/Permasaalahan - 1 kasus/permasalahan
21 Permasaalahan Pondok Pesantren yang tidak memiliki ijin
- 1 Kasus/Permasaalahan - 1 kasus/permasalahan
22 Permasaalahan Isu SARA menghadapi Pileg dan Pilpres
- 2 KasusPermasaalahan - 2 kasus/permasalahan
23 Permasaalahan pasca eksekusi Tanah
di Kelurahan Biyonga Kec.Limboto
- 2 Kasus/Permasaalahan - 2 kasus/permasalahan
24 Permasaalahan HGU dan Tapal Batas - 2 Kasus/Permasaalahan - 1 kasus/permasalahan
25 Permasaalahan menghadapi Natal dan Tahun Baru
- 2 Kasus/Permasaalahan - 2 kasus/permasalahan
Berdasarkan data permasalahan seperti pada tabel diatas memberikan gambaran
bahwa setiap bentuk Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan sekecil
apapun itu hendaknya segera mendapatkan penanganan secara cepat dan akurat
sebelum menjadi sebuah konflik yang lebih luas dan pada akhirnya akan
berimplikasi pada stabilitas pembangunan. Untuk menilai apa yang sudah dilakukan
oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Gorontalo terkait dengan keberhasilan
pencapaian indicator pada sasaran 2 diatas maka strategi dan kebijakan yang
dilakukan ditempuh melalui interpensi program dan kegiatan yang melibatkan
berbagai unsur/instansi terkait dalam penyelenggaraan kewaspadaan dan deteksi
dini serta penanganan konflik.
Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran III dengan membandingkan antara target
dan realisasi kinerja tahun 2018 seperti pada tabel berikut
PENGUKURAN KINERJA SASARAN 3
Tabel
PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA SASARAN 3
N
O
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
TARGE
T
REALISAS
I
CAPAIA
N
(%)
KRITE
RIA
1 2 3 4 5 6 7
3 Meningkatnya
Peran dan
Persentase
Organisasi
33 %
33 % 100 Sangat Berhasil
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2018
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 31
Partisipasi
Organisasi
Kemasyarakatan
Kemasyarakatan
yang Berperan
Aktif dalam
Pembangunan
di Kabupaten
Gorontalo
- ( IKU)
Beradasarkan tabel pada indicator kinerja sasaran 3 diatas menunjukan Capaian
100 % dengan Kriteria Sangat Berhasil terhadap capaian pada Indikator
Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Berperan Aktif dalam
Pembangunan di Kabupaten Gorontalo dapat dijelaskan bahwa Organisasi
Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan
dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi,
kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi
dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang berdasarkan Pancasila, sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan kinerja
dan menjaga keberlangsungan ormas dengan menciptakan kondisi yang
memungkinkan ormas dapat tumbuh berkembang secara sehat, mandiri,
akuntabel, dan professional maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat
melakukan pemberdayaan terhadap organisasi kemasyarakatan hal ini
dimaksudkan untuk memberikan kemampuan dan daya tahan serta peningkatan
kemandirian terhadap ormas itu sendiri.
Dalam rangka menjamin agar kinerja Ormas berjalan sesuai tujuan dan
fungsi maka Pemerintah Daerah dapat melakukan pengawasan, pembinaan dan
pemberdayaan melalui fasilitasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan
peningkatan kualitas sumber daya manusia disamping itu organisasi
kemasyarakatan diharapkan mampu menunjukan eksistensi serta peran yang
selaras dengan program perencanaan pembangunan nasional maupun program
perencanaan pembangunan daerah. Untuk mengetahui sejauh mana eksistensi dan
peran ormas dalam pembangunan di Kabupaten Gorontalo maka organisasi
kemasyarakatan harus memenuhi syarat sebagai organisasi yang terdaftar
sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan khususnya Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 Tentang
Pendaftaran dan Pengelolaan Sistim Informasi Organisasi Kemasyarakatan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2018
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 32
Berikut ini di sajikan jumlah Ormas kondisi tahun 2016-2018
Data Ormas Terdaftar SKT Aktif
Tahun Jumlah Ormas Ormas Memilki SKT (Aktif)
%
2016 180 63 35
2017 185 67 36
2018 187 71 37
Sehubungan dengan pengukuran capaian kinerja Sasaran III yakni
Meningkatnya Peran dan Partisipasi Organisasi Kemasyarakatan dengan Indikator
Persentase Ormas yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan di Kabupaten
Gorontalo, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menentukan beberapa
kriteria terhadap Ormas yang memiliki kriteria Berperan Aktif tidak hanya sekedar
terdaftar, tetapi lebih dari itu Ormas diharapkan dapat memberikan kontribusi
dalam menunjang program pemerintah daerah.
Adapaun Kriteria dimaksud :
Memiliki Sekretariat Ormas
Struktur Organisasi dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga
Aktif melaksanakan Kegiatan pembinaan dan Sosialisasi
Intensitas keikutsertaan dalam setiap kegiatan Pemerintah Daerah yang
berorientasi pada kepentingan masyarakat
Konsisten menyampaikan laporan kegiatan internal keorganisasian dan
kegiatan pendampingan pada masyarakat
Menjadi mitra tetap dan profesional pada lembaga tertentu yang dibuktikan
dengan surat perjanjian kerja sama.
Dengan memperhatikan kriteria-kriteria tersebut maka Ormas yang
dikategorikan berperan aktif dalam Pembangunan di Kabupaten Gorontalo
dibanding Ormas yang terdaftar (memiliki SKT aktif) sebagai berikut :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2018
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 33
63 67
71
19 21 24
30 31 33
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2016 2017 2018
Data Ormas
Jumlah Ormas Terdaftar (SKT Aktif)
Jumlah Ormas Berperan Aktif dalam
Pembangunan Daerah
% Ormas Berperan Aktif dalam
Pembangunan Daerah
Data Ormas Kategori Berperan Aktif
Tahun Ormas Terdaftar (SKT Aktif)
Ormas Berperan Aktif dalam
Pembangunan Daerah
%
2016 63 19 30
2017 67 21 31
2018 71 24 33
Daftar Ormas yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah
1. LSM Payulimo Foudation Gorontalo
2. LP2G Gorontalo
3. KONI Kabupaten Gorontalo
4. KNPI Kabupaten Gorontalo
5. LSM Solidaritas Pemuda Anti Korupsi Kabupaten Gorontalo (SPAK)
6. LSM Ayumolingo
7. LSM Semut Hitan
8. LSM Hijau Daun
9. LSM Cosmos Kabupaten Gorontalo
10. LSM Penegak Keadilan Masyarakat
11. Lembaga Limutu
12. Lembaga Alwasliyah Darussalam Limboto
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2018
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 34
13. LSM PORMAK
14. LSM Pilar Bangsa
15. Pemuda Pancasila Kabupaten Gorontalo
16. GAPENSI
17. LPM Kabupaten Gorontalo
18. Asosiasi Petani Jagung Indonesia (APJI) Kabupaten Gorontalo
19. Perkumpulan Radio Antar Penduduk (RAPI) Daerah o2 Kabupaten
Gorontalo
20. Yayasan Tinelo Lipu
21. Jamiyyatul Islamiyah Kabupaten Gorontalo
22. Himpunan Ukhuwa Islamiyah (HUI) “ILOMATA” Kabupaten Gorontalo
23. LSM Aliansi Masyarakat Peduli dan Bersatu (AMPIBI) Kabupaten Gorontalo
24. WIRE – G(Women Institute For Research and Empowerment Of Gorontalo)
Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran IV dengan membandingkan antara target
dan realisasi kinerja tahun 2018 seperti pada tabel berikut
PENGUKURAN KINERJA SASARAN 4.
Tabel
PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA SASARAN 4
N
O
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
TARGE
T
REALISAS
I
CAPAIA
N
(%)
KRITE
RIA
1 2 3 4 5 6 7
4 Meningkatnya
Pembinaan
Politik di Daerah
Persentase
Cakupan
Pendidikan
Politik yang Di
arahkan pada
Wilayah
dengan
Tingkat
Partisipasi di
Bawah 70%
- ( IKU)
100 %
100 % 100 Sangat
Berhasil
Beradasarkan tabel pada indicator kinerja sasaran 4 diatas menunjukan Capaian
100 % dengan Kriteria Sangat Berhasil terhadap capaian pada Indikator
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2018
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 35
Persentase Cakupan Pendidikan Politik yang Diarahkan Pada Wilayah
Dengan Tingkat Partisipasi di Bawah 70% dapat dijelaskan bahwa untuk
meningkatkan kwalitas demokrasi, berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014
pemerintah daerah mempunyai kewajiban mengembangkan kehidupan demokrasi
melalui pendidikan politik yang merupakan proses pembelajaran dan pemahaman
tentang hak dan kewajiban serta tanggung jawab setiap warga Negara dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam rangka mendukung terselenggaranya
pendidikan politik di daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi
Penyelenggaraan Pendidikan Politik yang memberikan arah kepada pemerintah
daerah dalam memfasilitasi dan memberi kemudahan bagi partai politik, organisasi
kemasyarakatan, lembaga nirlaba lainnya serta lembaga atau instansi vertikal di
daerah terkait dengan penyelenggaraan pendidikan politik.
Pada Tahun 2017 dilaksanakan pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur
kemudian memasuki tahun 2018 dimulainya tahapan Pemilihan Umum Legislatif
dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahapan demi tahapan berlangsung
dengan aman dan lancar upaya pemerintah daerah dalam membangun demokrasi
yang sehat dan bermartabat terus di lakukan berbagai kebijakan dan program yang
diarahkan untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas serta untuk meningkatkan
partisipasi politik masyarakat merupakan isu penting yang menjadi focus perhatian
bersama baik Pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo maupun penyelenggara
Pemilihan Umum KPU dan Bawaslu termasuk peran partai politik dan masyarakat.
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gorontalo berdasarkan tugas
fungsi dan kewenangan yang dimiliki senantiasa memberikan dukungan dalam
penyelenggaraan agenda politik melalui fasilitasi, koordinasi dengan berbagai pihak
terkait guna suksesnya setiap pemilu atau pemilukada, mencermati kondisi
dinamika politik yang masih menyisakan banyak persoalan seperti kesadaran dan
pemahaman hak dan kewajiban warga negara dalam politik yang masih rendah
maka sebagai perwujudan dalam membangun demokrasi kearah lebih baik tentu
di barengi dengan upaya dan langkah strategis yang ditempuh dengan
meningkatkan dan mendorong pelaksanaan pendidikan politik oleh pemerintah,
partai politik, penyelenggara pemilu dan masyarakat itu sendiri dengan demikian
pencapaian tingkat partisipasi terus mengalami peningkatan dan akan berdampak
pula pada kualitas demokrasi.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2018
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 36
68.00%
70.00%
72.00%
74.00%
76.00%
78.00%
80.00%
82.00%
84.00%
86.00%84.77%
77.97% 79.66%
74.33%
77.64%
80.04%
Partisipasi Pemilih
Partisipasi Pemilih
Berikut ini dapat dilihat tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap
pemilihan umum.
Grafik Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat
Sumber Data : Bidang Politik Dalam Negeri
Berdasarkan grafik diatas menunjukan bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat
pada setiap pemilu masih terjadi fluktuasi angka partisipasi kondisi ini tentu
dipengaruhi oleh banyak factor antara lain minimnya sosialisasi baik oleh
penyelenggara pemilu maupun partai politik sebagai peserta pemilu, untuk
mengatasi permasaalahan dan kondisi seperti ini Badan Kesbangpol Kabupaten
Gorontalo terus melakukan sosialisasi pendidikan politik kepada masyarakat yang
diarahkan pada wilayah yang tingkat partisipasi masih rendah.
Adapaun Kecamatan yang tingkat partisipasinya rendah :
1. Kecamatan Asparaga 5. Kecamatan Dungaliyo
2. Kecamatan Biluhu 6. Kecamatan Mootilango
3. Kecamatan Batudaa Pantai 7. Kecamatan Pulubala
4. Kecamatan Bilato 8. Kecamatan Telaga Jaya
Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran V dengan membandingkan antara target dan
realisasi kinerja tahun 2018 seperti pada tabel berikut
PENGUKURAN KINERJA SASARAN 5
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2018
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 37
Tabel
PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA SASARAN 5
N
O
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA
TARGE
T
REALISAS
I
CAPAIA
N
(%)
KRITE
RIA
5 Meningkatnya
Tertib Administrasi dan
Pelayanan Badan Kesbangpol
Nilai
Akuntabilitas Kinerja Badan
Kesbangpol
BB NA NA
Tingkat Penyerapan
Anggaran Badan
Kesbangpol
96 % 97 % 101 % Sangat
Berhasil
Jumlah dan Jenis
Pelayanan Publik
3 Jenis 3 Jenis 100 % Sangat
Berhasil
Beradasarkan table Sasaran 5 Meningkatnya Tertib Administrasi dan
Pelayanan Badan Kesbangpol dengan 3 Indikator kinerja non IKU masing-
masing :
- Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol menunggu hasil evaluasi
Inspektorat Kabupaten Gorontalo
- Indikator Tingkat Penyerapan Anggaran Badan Kesbangpol dengan capaian 101
%
- Indikator Jumlah dan Jenis Pelayanan Publik dengan capaian 100 %
Untuk Indikator jenis pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol
Kabupaten Gorontalo adalah:
Pelayanan Rekomendasi Ijin Penelitian, Pengambilan/Pengumpulan Data, dan
Rekomendasi Kegiatan
Pelayanan Fasilitasi Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Ormas
Pelayanan Fasilitasi Bantuan Keuangan bagi Partai Politik.
Untuk pelayanan penerbitan rekomendasi penelitian, pengambilan/pengumpulan
data Berdasarkan register pelayanan mulai bulan januari s/d 31 desember 2018
dapat dilihat dalam table berikut :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2018
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 38
Tabel
DATA PENERBITAN REKOMENDASI PADA BADAN KESBANG DAN
POLITIK KABUPATEN GORONTALO S/D TAHUN 2018
No
Jenis Pelayanan
Jumlah Dokumen yang Diterbitkan
2018 2017
1 Rekomendasi Penelitian 745 399
2 Rekomendasi Pengambilan/Pengumpulan
Data
401 59
3 Rekomendasi Kegiatan 77 52
Jumlah 1223 510
Sumber Data : Bagian Pelayanan
3.3 EVALUASI KINERJA DAN ANALISA
Evaluasi kinerja dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja masing-masing
Sasaran Strategis
Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Untuk Masing-Masing Sasasaran Strategis
Tahun 2018 dan Tahun 2017
No
Sasaran Strategis
Indikator
Tahun 2017 Tahun 2018
Target Realisasi Capaian %
Target Realisasi
Capaian %
1 Meningkatanya Ketahanan Ideologi
Negara, Wawasan Kebangsaan Guna Memperkokoh
Persatuan dan Kesatuan
Tingkat
keberhasilan
pencapaian zero
growt terkait
konflik berlatar
belakang SARA
NA NA NA 100% 100% 100%
2 Meningkatnya
Penanganan
Permasaalahan
Stabilitas dan
Konflik
Persentase
permasaalahan
stabilitas dan
konflik yang
tertangani
NA NA NA 94% 94% 100%
3 Meningkatnya
Peran dan
Partisipasi
Organisasi
Kemasyarakatan
Persentase
Organisasi
Kemasyara
katan yang
Berperan Aktif
dalam
Pembangunan di
NA NA NA 33% 33% 100%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2018
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 39
Kabupaten
Gorontalo
4 Meningkatnya
Pembinaan Politik
di Daerah
Persentase
Cakupan
Pendidikan Politik
yang Di arahkan
pada Wilayah
dengan Tingkat
Partisipasi di
Bawah 70%
NA NA NA 100% 100% 100%
5 Meningkatnya
Tertib Administrasi dan Pelayanan Badan Kesbangpol
Nilai Akuntabilitas
Kinerja Badan Kesbangpol
NA NA NA BB NA NA
Tingkat
Penyerapan Anggaran Badan
Kesbangpol
NA NA NA 96 % 97 % 101 %
Jumlah dan Jenis Pelayanan Publik
NA NA NA 3 Jenis 3 Jenis 100 %
Dari tabel tersebut dapat di jelaskan bahwa tingkat capaian pada masing-masing
indicator kinerja sasaran tahun 2018 menunjukan capaian 100 % sedangkan untuk
tahun 2017 belum dilakukan pengukuran terhadap indikator tersebut hal ini
disebabkan karena perubahan rumusan sasaran strategis beserta indikator,
penyesuaian dan penyempurnaan rumusan mengacu pada hasil cascading kinerja
selanjutnya disesuaikan pada perubahan Renstra Badan Kesbangpol Kabupaten
Gorontalo Tahun 2016-2021
Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan program dan kegiatan tahun 2018
Berdasarkan capaian kinerja sebagaimana telah di uraikan melalui pengukuran
dan pencapaian kinerja dimana hasilnya telah menunjukan tingkat capaian yang
baik namun demikian masih terdapat permasaalahan dan kendala yang ditemui
dalam pelaksanaan kegiatan selama tahun 2018 ini :
Implementasi/sosialisasi terkait dengan peraturan perundang-undangan yang
mengatur penyelenggaraan urusan badan belum optimal karena masih
terdapat persepsi yang berbeda-beda di antara pemangku kepentingan
Masih adanya tumpang tindih peraturan perundang-undangan berlaku
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2018
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 40
Terbatasnya ketersediaan anggaran dalam menunjang pelaksanaan program
dan kegiatan khususnya berkaitan dengan pemberdayaan forum-forum publik
yang sudah terbentuk
Belum maksimalnya koordinasi antar instansi terkait
Adapun solusi terhadap permasaalahan/kendala yang dihadapi :
Inventarisasi data yang lebih akurat terkait dengan kebijakan/peraturan
perundangan penyelenggaraan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik
Meningkatkan kwalitas serta memaksimalkan fungsi-fungsi aparat dalam
pelaksanaan tugasnya.
Alokasi anggaran yang lebih memadai sebagai penunjang urusan kesbangpol
khususnya terkait dengan pemberdayaan/penguatan forum-forum publik.
Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan
kinerja.
Memperhatikan capaian seperti yang telah diuraikan melalui pengukuran kinerja
setiap sasaran menunjukan bahwa pada tahun 2018 Badan Kesbangpol Kabupaten
Gorontalo telah berhasil melaksanakan program kegiatan dengan baik dan cukup
efektif dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan.
Adapun Program dan Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja sasaran meliputi:
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Program ini merupakan penunjang capaian kinerja pada Sasaran Strategis I
Meningkatnya Ketahanan Ideologi Negara, Wawasan Kebangsaan Guna
Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan dengan Indikator Tingkat Keberhasilan
Pencapaian Zerro Growt Terkait Konflik Berlatar Belakang SARA dalam program ini
terdapat beberapa kegiatan yang diarahkan pada penguatan ideologi negara
pancasila, pemantapan pusat pendidikan wawasan kebangsaan, pembinaan
karakter bangsa, pembauran suku bangsa, kesadaran bela negara dengan
kelompok sasaran tokoh masyarakat, agama, pemuda ,pelajar termasuk ASN.
adapun anggaran yang mendukung program ini sebesar Rp. 156,330,000 dengan
realisasi Rp. 152,950,000, anggaran tersebut bila di bandingkan dengan total
anggaran belanja langsung hanya sebesar 4,76 % sementara program ini
termasuk penunjang kinerja sasaran strategis organisasi.
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2018
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 41
Program ini merupakan penunjang kinerja sasaran strategis II yaitu Meningkatnya
Penanganan Permasaalahan Stabilitas dan Konflik dengan Indikator Persentase
Permasaalahan Stabilitas dan Konflik yang Tertangani melaui program ini
dilaksanakan beberapa kegiatan yang diarahkan pada penguatan peran
kewaspadaan dini, kerja sama penanganan masaalah actual dan konflik sosial,
fungsi intelijen di daerah melalui KOMINDA serta kegiatan terkait dengan
informasi strategis dan kebijakan strategis dalam pengambilan keputusan, adapun
anggaran yang digunakan melaui program ini sebesar Rp. 1,212,385,000 dengan
realisasi sebesar Rp. 1.191.898.800 atau proporsi terhadap belanja langsung
sebesar 36,93 %.
Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan
Keamanan
Program ini termasuk penunjang kinerja sasaran II dalam program ini terdapat
kegiatan yang diarahkan pada pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini
Masyarakat, sedangkan anggaran yang di alokasikan pada program ini sebesar
Rp. 209,000,000 dengan realisasi Rp. 198,875,000, porsi anggaran terhadap total
belanja langsung sebesar 6,37 %.
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Melalui program ini capaian kinerja sasaran strategis III Meningkatnya Peran dan
Parisipasi Organisasi Kemasyarakatan dengan indicator Persentase Ormas yang
Berperan Aktif dalam Pembangunan Di Kabupaten Gorontalo dapat di wujudkan
adapaun kegiatan yang dilaksanakan antara lain berupa fasilitasi pendaftaran dan
pengelolaan sistim informasi ormas, kegiatan lain juga diarahkan pada
pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan melalui penguatan
kapasitas kelembagaaan dalam bentuk Workshop, sosialisasi dan forum dialog
dengan pemerintah daerah termasuk apresiasi terhadap ormas yang eksis dan
memberi kontribusi terhadap pembangunan di kabupaten gorontalo. adapun
anggaran yang menunjang program dan kegiatan ini sebesar Rp. 149,800,000
terealisasi sebesar Rp.143.270.000 atau proporsi terhadap belanja langsung
sebesar 4,56 %.
Program Pendidikan Politik Masyarakat
Program ini termasuk program yang menunjang kinerja pencapaian sasaran
strategis IV Meningkatnya Pembinaan Politik Di Daerah dengan indicator
Persentase Cakupan Pendidikan Politik yang Diarahkan Pada Wilayah Dengan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2018
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 42
Tingkat Partisipasi Dibawah 70 %, adapun kegiatan yang dilaksankan melalui
program ini adalah Sosialisasi Pendidikan Politik kepada Masyarakat, Pemantapan
Budaya dan Etika Politik, forum-forum diskusi politik, fasilitasi bantuan keuangan
kepada partai politik, serta pemantauan perkembangan politik di daerah.
anggaran yang digunakan menunjang program ini sebesar Rp.508,534,750
dengan capaian realisasi sebesar Rp.507,340,000 dengan proporsi atas total
anggaran belanja langsung sebesar 15,49 %.
Adapun Program diatas merupakan program utama yang secara langsung
menunjang pencapaian sasaran strategis Badan Kesbangpol, sedangkan untuk
beberapa program penunjang di lebih diarahkan pada kegiatan operasionali
urusan kesekretariatan badan sebagai berikut:
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pada program ini terdapat beberapa kegiatan yang menunjang pelaksanaan
operasional kantor berupa penyediaan biaya listrik air, internet, pemeliharaan
kenderaan dinas, penyediaan logistic kantor, makan minum dan kegiatan
koordinasi dan konsultasi keluar dan kedalam daerah dengan besaran anggaran
Rp.886.733.999. dengan realisasi sebesar Rp.859.158.480. proporsi anggaran
pada program ini bila disbanding dengan total belanja langsung sebesar 27,01 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Untuk program ini alokasi anggaran sebesar Rp. 132,135,000 atau mendapat
proporsi 4,03 % dari total belanja langsung yang menunjang 4 kegiatan
pemeliharaan rutin gedung, peralatan dan perlengkapan kantor dan rehabilitasi
sedang gedung dengan realisasi mencapai Rp. 131,327,500.
Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Kegiatan yang dilaksanakan melalui program ini adalah penyusunan dokumen
perencanaan, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan keuangan, penatausahaan dan
pertanggung jawaban, anggaran yang digunakan sebesar Rp. 27.900,000.
Dengan realisasi Rp.27.900.000. di
A. REALISASI ANGGARAN
Anggaran yang di gunakan untuk mewujudkan kinerja oraganisasi dapat di uraikan
sebagai berikut :
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2018
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 43
Tabel
Realisasi Anggaran Per Sasaran
No Sasaran Program/
Kegiatan
Anggaran
Realisasi % Sebelum
Perubahan
Sesudah
Perubahan
1. Meningkatnya
Ketahanan Ideologi Negara,
Wawasan Kebangsaan guna Memperkokoh
Persatuan dan Kesatuan
Pengembangan
Wawasan Kebangsaan
97,650,000 156,330,000 152,950,000 97,84
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
68,275,000
63,275,000 61,875,000 97,79
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
29,375,000 93,055,000 91,075,000 97,87
2.
Meningkatnya Penanganan Permasaalahan
Stabilitas dan Konflik
Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan
Lingkungan
1,054,385,000 1,212,385,000 1,191,898,800 98,31
Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamana lingkungan
123,785,000 123,785,000 120,284,000 97,17
Pengendalian keamanan lingkungan
930,600,000 1,088,600,000 1,071,614,800 98,44
Pemberdayaan
Masyarakat Untuk
Menjaga
Ketertiban Dan
Keamanan
109,000,000 209,000,000 198,875,000 95,16
Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat
109,000,000 209,000,000 198,875,000 95,16
3. Meningkatnya Peran dan Partisipasi
Organisasi Kemasyarakatan
Kemitraan
Pengembangan
Wawasan
Kebangsaan
140,850,000 149,800,000 143,270,000 95,64
Seminar, talkshow, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan
140,850,000 149,800,000 143,270,000 95,64
4 Meningkatnya Pembinaan Politik
di Daerah
Pendidikan Politik Masyarakat
376,165,,000 508,534,750 507,340,000 99,77
Penyuluhan kepada masyarakat
154,065,000 202,040,000 202,040,000 100,00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2018
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 44
Koordinasi forum-forum diskusi politik
52,975,000 100,475,000 100,475,000 100,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
169,125,000 206,019,750 204,825,000 99,42
5 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
728,133,749 886,733,999 859,158,480 96,89
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya aiar dan listrik
69,420,000 70,420,000 61,878,793 87,87
Peyediaan jasa administrasi keuangan
103,710,000 112,710,000 110,380,000 97,93
Penyediaan bahan logistic kantor
225,003,749 243,603,999 237,079,499 97,32
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
300,000,000 410,000,000 400,070,188 97,58
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah
30,000,000 50,000,000 49,750,000 99,50
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
95,135,000 132,135,000 131,327,500 99,39
Pengadaan peralatan gedung kantor
25,135,000 45,135,000 45,135,000 100,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
25,000,000 25,000,000 24,751,000 99,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
15,000,000 32,000,000 32,000,000 100,00
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
30,000,000 30,000,000 29,441,500 98,14
Peningkatan Pengembangan
Sistim Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
18,500,000 27,900,000 27,900,000 100,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
18,500,000 27,900,000 27,900,000 100,00
TOTAL 2,619,818,749 3,282,818,749 3.212,719,780 97,86
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2018
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 45
Tabel
Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja
NO
URAIAN
ANGGARAN
REALISASI
KEUANGAN %
I. Belanja Tidak Langsung 2,649,091,701 2,519,630,425 95,11
Belanja Pegawai 2,649,091,701 2,519,630,425 95,11
Gaji dan tunjangan serta
Tambahan penghasilan PNS
2,649,091,701 2,519,630,425 95,11
II. Belanja Langsung 3,282,818,749 3,222,630,780 98,17
A.Belanja Pegawai 246,510,000 241,825,000 98,10
B.Belanja Barang/Jasa 2,966,173,749 2,911,104,280 98,14
C.Belanja Modal 70,135,000 69,701,500 99,38
JUMLAH 5,931,910,450 5,742,261,205 96,80
- Berdasarkan tabel diatas dapat di jelaskan bahwa realisasi anggaran berdasarkan jenis
belanja yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung yang di alokasikan sebesar Rp.
2,649,091,701 yang terserap sebesar Rp. 2,519,630,425 atau 95,11 % dengan
sisa sebesar Rp.129,461,276 atau 4,89 % dari jumlah anggaran.
- Khusus Belanja Langsung yang dialokasikan untuk menunjang program/kegiatan
Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Gorontalo tahun 2018 sebesar Rp.
3,282,818,749 terdiri dari :
Belanja pegawai dengan anggaran Rp. 246,510,000 realisasi Rp. 241,825,000 atau
98,10 % dengan sisa anggaran sebesar Rp. 4.685.000 Atau 1,90 %
Belanja Barang dan Jasa di alokasikan sebesar Rp. 2,966,137,749 dengan realisasi
sebesar Rp. 2,911,104,280 atau 98,14 % dengan sisa anggaran Rp.55,069,469 Atau
1,86 %
Belanja Modal dengan anggaran Rp. 70,135,000 realisasi sebesar Rp. 69,701,500
atau 99,38 % dengan sisa anggaran sebesar Rp.433,500 Atau 0,62 %
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2018
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 46
BAB IV
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Tahun 2018 merupakan laporan yang memberikan gambaran atas pencapaian
kinerja organisasi dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatannya, laporan ini
juga dapat berpungsi sebagai alat kendali dan alat untuk menilai kwalitas kinerja sekaligus
menjadi alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang baik. Dalam perspektif yang lebih
luas, LKIP dapat berpungsi sebagai media pertanggung jawaban kepada publik.
Berdasarkan uaraian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gorontalo Tahun 2018, dapat di simpulkan
bahwa secara garis besar dari sasaran-sasaran dan indikator yang telah ditetapkan dapat
di nilai Berhasil dengan capaian rata-rata 100 % sangat disadari bahwa dalam
penyajiannya masih terdapat beberapa kekurangan namun setidaknya dapat menjelaskan
hasil program dan kegiatan yang telah dilakukan.
Selain itu menyangkut beberapa capaian pada kinerja program maupun kinerja kegiatan
menunjukan pencapaian yang baik hal tersebut di pengaruhi faktor :
1. Bahwa kinerja yang telah di capai selain di tunjang dari faktor internal Badan Kesbang
dan Politik Kabupaten Gorontalo, faktor eksternal juga menjadi penting dalam
menunjang keberhasilan terhadap pencapaian tersebut.
2. Bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Gorontalo
yang bersifat fasilitatif, koordinatif, konsultatif serta pola kemitraan yang produktif
melibatkan berbagai instansi terkait sehingga pelaksanaan program dan kegiatan
menjadi lebih optimal.
Dalam sebuah proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi
program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah selalu diperhadapkan
dengan dinamika aturan dan ketentuan yang dari tahun ketahun terus mengalami
perubahan, untuk itu dituntut kesiapan dan komitmen segenap aparat pelaksana dapat
melakukan penyesuaian terhadap perkembangan yang terjadi dengan memperbaiki
kekurangan dan kelemahan sehingga diharapkan setiap pelaksanaan program dan
kegiatan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2018
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 47
B. SARAN
Berdasarkan hasil kinerja yang telah dicapai oleh Badan Kesbang dan Politik Kabupaten
Gorontalo pada tahun 2018 dapat disarankan hal-hal sebagai berikut :
1. Secara umum kinerja Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Gorontalo perlu di
tingkatkan lagi di tahun yang akan datang.
2. Mengoptimalkan koordinasi dan sinergitas antar unit kerja maupun antar
unsur/instansi yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan program/kegiatan
sehingga dapat memaksimalkan capaian kinerja
3. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan program/kegiatan di setiap unit kerja bidang
yang diikuti dengan identifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaann
kegiatan termasuk mencari solusi penyelesaian
4. Mengupayakan adanya dukungan anggaran yang lebih memadai teutama untuk
pemberdayaan forum-forum publik yang ada.
Kiranya Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun 2018 ini dapat menjadi bahan informasi dan tolok ukur untuk terus
meningkatkan kinerja berdasarkan tugas dan fungsi organisasi dalam membantu
pemerintah daerah
Limboto Januari 2019
KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN GORONTALO
Drs. DARWIN ROMY SJAHRAIN, ME
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710720 199301 1 002
Top Related