8/16/2019 Laporan MONEV Alkon 2014
1/78
LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
Alat dan Obat Kontrasepsi serta SaranaPenunjang Pelayanan KB Tahun 2013
Th.
2014
Direktorat Bina Kesertaan KB Jalur PemerintahBadan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
8/16/2019 Laporan MONEV Alkon 2014
2/78
Laporan Monev Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB tahun 2013 Page 1
KATA PENGANTAR
Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan ijin-Nya, sehingga
laporan monitoring dan evaluasi alat dan obat kontrasepsi serta sarana pendukung pelayanan KB
tahun 2013 inidapat diselesaikan.
Laporan ini merupakan hasil kegiatan bersama lintas komponen dan sektor terkait, yaitu Direktorat
Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah, Direktorat Bina Kesertaan KB Jalur Swasta, Direktorat Bina
Kesertaan KB Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus, Direktorat Kesehatan Reproduksi, Pusat Penelitian
dan Pengembangan KB dan KS, Inspektorat Keuangan dan Perbekalan, Biro Perencanaan,Biro
Keuangan dan Pengelolaan BMN serta Perkumpulan Kontrasepsi Mantap Indonesia (PKMI) yang
dilaksanakan secara berjenjang di 33 provinsi seluruh Indonesia.
Secara garis besar, laporan ini memuathasil temuan di lapangan selama pelaksanaan monitoring dan
evaluasi dilakukan, sekaligus menawarkan alternatif pemecahan masalah yang dapat digunakan
sebagai bahan pertimbangan bagi komponen terkait. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan diProvinsi yaitu pada gudang BKKBN Provinsi, di Kabupaten dan Kota dilakukan di gudang Kabupaten
dan Kota, pada Rumah Sakit penerima Laparoscopy dari BKKBN dan pada klinik KB yang menerima
alat dan obat kontrasepsi dari BKKBN. Sedangkan substansi dari monitoring dan evaluasi tahun ini
meliputi identifikasi responden, ketersediaan alkon di setiap sasaran, komponen pelayanan KB,
komponen manajemen logistik, komponen hasil pelayanan, alkon yang kadaluarsa serta kendala dan
saran yang disampaikan oleh pengelola program KB di lapangan.
Akhir kata, perkenan kami mengucapkanterimakasihdanpenghargaan yang setinggi-
tingginyakepadaseluruhpihak yang
telahberkontribusidalampenyelenggaraankegiataninimulaidaripenyusunan instrumen, pengumpulan
data di lapangan, analisis data sertapenyusunanlaporanhasilkegiatan.
Hasil kegiatan monitoring danevaluasialatdanobatkontrasepsisertasaranapendukungpelayanan KB
tahun 2013 inidiharapkan dapatdijadikan umpan balik perbaikan kinerja perencanaan dan
pengelolaan alkon serta sarana penunjang pelayanan KB di tingkatpusat, Provinsi, Kabupaten dan
Kota sertadi fasilitas pelayanan KB.
Jakarta,Desember 2014
DirekturBinaKesertaan KB
JalurPemerintah,
I Wayan Sundra, SH, MM
8/16/2019 Laporan MONEV Alkon 2014
3/78
Laporan Monev Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB tahun 2013 Page 2
DAFTAR ISI
Kata Pengantar 1
Daftar Isi 2Ringkasan Eksekutif 3
BAB I PENDAHULUAN
1. Latar Belakang 6
2. Dasar Hukum 6
3. Tujuan 8
4. Ruang Lingkup 8
5. Metodologi 9
BAB II HASIL MONITORING DAN EVALUASII. Pelaksanaan dan cakupan Wilayah Sasaran 11
II. Kinerja Pengelolaan dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi dan
Sarana Penunjang Pelayanan KB 13
1. Hasil Kinerja di Tingkat provinsi. 14
2. Hasil Kinerja di Tingkat Kabupaten dan Kota. 23
3. Hasil Kinerja di Tingkat Klinik 29
4. Pendistribusian dan Utilisasi Laparoscopy. 32
BAB III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 38
LAMPIRAN
• Daftar unit Laparoskopi dan utilisasi 44
• Instrumen Monev Alkon dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Tingkat Provinsi 57
• Instrumen Monev Alkon dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Tingkat Kabupaten dan Kota 63
• Instrumen Monev Alkon dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Tingkat Klinik 70
• Instrumen Monev Distribusi dan Utilisasi Laparoscopy 69
8/16/2019 Laporan MONEV Alkon 2014
4/78
Laporan Monev Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB tahun 2013 Page 3
Ringkasan Eksekutif
Kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) alkonini merupakan kebutuhan manajemen organisasi
BKKBN cq. Direktorat Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah (DITJALPEM) sebagai upaya tindak lanjut
dari pengadaan Alkon dan Sarana penunjang pelayanan KB tahun 2013. Monev ini dilakukan pada
periode Agustussampai denganDesember 2014 dengan metoda survey ke 33 provinsi seluruhIndonesia, 62Kabupaten dan Kota, 66 Klinik KB dan 173rumah sakit penerima laparoskopi.
Pada monev ini yang dilakukan adalah mengukur kinerja komponen pelayanan yaitu ketersediaan
dan pendistribusian alkon berdasarkan PPM,komponen manajemen logistik yang terdiri dari
indikator input, proses dan output di tingkat provinsi, Kabupaten dan kota dan klinik KB yang
disurvey serta pendistribusian dan utilisasi laparoskopi bantuan BKKBN ke rumah sakit. Pengukuran
kinerja dilakukan dengan menggunakan instrument penilaian khusus yang telah dikembangkan
untuk monev ini dengan cara membandingkan keadaan sebenarnya yang terjadi di lapangan dengan
keadaan yang diharapkan.
Rekomendasi dari hasil monev ini diharapkan dapat dijadikan umpan balik perbaikan kinerja
perencanaan dan pengelolaan alkon serta sarana penunjang pelayanan KB di tingkat pusat, Provinsi,
Kabupaten dan Kota serta di fasilitas pelayanan KB.
Berdasarkan temuan lapangan dan hasil analisisdapat disimpulkan kinerja pengelolaan dan
pendistribusian alkon dan sarana penunjang pelayanan KB disetiap tingkatan adalah sebagai berikut:
1. Tingkat Provinsi.
1) Komponen pelayanan
Ketersediaan jenis alat dan obat kontrasepsi TA 2013 di gudang provinsi dibanding terhadap
PPM sebesar 84%.Pendistribusian alkon IUD, Implan dan suntik kekab./kota rata-rata lebih
besar dari rensi. Hal ini disebabkan karena memenuhi permintaan klinik dan ada kegiatan
pelayanan momentum.
Kondisi stok alkon di gudang provinsi untuk setiap jenis alkon (data bulan maret s/d mei
2014) pada umumnya cukup, namun demikian masih ditemukan 13 provinsi dengan kondisi
stok minimum untuk IUD, 11 provinsi dengan kondisi stok minimum untuk Implant, 14
provinsi dengan kondisi minimum untuk suntik, 5 provinsi dengan kondisi stok minimum
untuk PIL, dan19 provinsi dengan kondisi stok minimum untukkondom.
Setiap provinsi idealnya mempunyai RENSI(rencana distribusi) sebagai dasar untuk
melakukan pendistribusian ke kab./kota, dari monev ini ditemukan tidak semua provinsi
mempunyai RENSIuntuk distribusi sarana penunjang pelayanan KB TA 2013. Untuk sarana
penunjang pendistribusian didasarkan atas permintaan kabupaten dan kota atau permintaan
langsung dari klinik. Sedangkan untuk ABPK dan Buku BP3K diberikan kepada klinik KB pada
waktu wakil dari klinik tersebut mengikuti pelatihan CTU dan atau pelatihan lain di provinsi.
.
2) Komponen Manajemen logistik
Variable kinerja komponen manajemen logistik dibagi dalam kinerja indikator input,
indikator proses alkon, indikator proses sarana penunjang pelayanan KB, indikator
8/16/2019 Laporan MONEV Alkon 2014
5/78
Laporan Monev Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB tahun 2013 Page 4
monitoring dan indikator output. Dari monev ini secara rata-rata pemenuhan kinerja
manajemen logistik di gudang provinsi sudah cukup baik yaitu sebesar 87%.
Pemenuhan kinerja masing-masing indikator yaitu; input sebesar 97%, proses alkon sebesar
70%, proses sarana penunjang sebesar 98%, monitoring 73% dan output sebesar 94%. Dari
kelima indikator tersebut yang perlu mendapat perhatian dan peningkatan adalah kinerjamonitoring.
2. Tingkat Kabupaten dan kota.
1) Komponen pelayanan
Kinerja komponen pelayanan di gudang kabupaten/kota masih perlu peningkatan dan
bimbingan dari pengelola gudang ditingkat provinsi. Ditemukan hanya 59% kab./kota yang
mempunyai ppm, sementara angka ppm adalah variabel utama untuk menentukan jumlah
persediaan alkon yang dibutuhkan. Persediaan alkon secara rata-rata di gudang kabupaten
hanya sebesar 69%.
Begitu juga dengan rencana distribusi (rensi), hanya 48% kab./kota yg membuat rensi.
Kab./Kota mendistribusikan alkon ke klinik lebih didasarkan kepada permintaan langsung
dari klinik dan dikirim apabila ada kegiatan pelayanan pada acara momentum. Petugas
gudang kab./kota tidak ingin terjadi penumpukan barang di gudangnya, hal ini terlihat dari
angka distribusi ke klinik jauh lebih besar dari rensi.
2) Komponen manajeme logistik
Variable kinerja komponen manajemen logistik dibagi dalam kinerja indikator input,
indikator proses alkon, indikator proses sarana penunjang pelayanan KB, indikator
monitoring dan indikator output. Dari monev ini secara rata-rata pemenuhan kinerja
manajemen logistik di gudang kab./kotabaru mencapai 80%.
3. Tingkat Klinik
1) Komponen pelayanan
Pengukuran kinerja aspek komponen pelayanan KB dibagi menjadi standar pelayanan, SDM,
ketersediaan sarana pelayanan dan akses pelayanan. Dari monev ini ditemukan pemenuhan
kinerja standar pelayanan adalah sebesar 76%, ketersediaan sarana pelayana sebesar 85%,
dan akses pelayanan yang dihitung berdasarkan stok atau ketersediaan alkon di klinik
ditemukan stok minimum IUD sebesar 44%, Implant sebesar 49%, suntik sebesar 44%, PIL
sebesar 29%, dan kondom sebesar 47%.
2) Komponen manajeme logistik
Kinerja manajemen logistik di klinik KB yang diukur adalah; tersedia tenaga yang menangani
alat dan obat kontrasepsi, tersedia permintaan alat dan obat kontrasepsi ke Kabupaten dan
Kota, tidak terjadi kekosongan & kekurangan stok alat dan obat kontrasepsi dalam 1 bulan,
mencatat alat dan obat kontrasepsi yang masuk, mencatat alat dan obat kontrasepsi yang
keluar, prosedur pengeluaran alat dan obat menurut kaidah FIFO dan FEFO, kondisi tempat
penyimpanan alat dan obat memenuhi persyaratan (lemari penyimpanan alat dan obat),
melakukan stock opname 2 kali setahun, dan tidak ada alat dan obat yang kadaluarsa. Dari
monev ini ditemukan pencapaian kinerja klinik KB untuk aspek manajemen klinik adalah
sebesar 87%.
8/16/2019 Laporan MONEV Alkon 2014
6/78
Laporan Monev Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB tahun 2013 Page 5
4. Distribusi dan Utilisasi Laparoskopi
Untuk melihat utilisasi laparoskopi bantuan BKKBN ke rumah sakit, dilakukan kunjungan ke 39
Rumah Sakit di 33 provinsi di Indonesia. Temuan lapangan pendistribusian unit laparoskopi
sudah baik dan sampai ke tujuan dalam kondisi baik dan lengkap, ditemukan juga 10 unit (26%)
laparoskopi yang belum di instal dengan alasan petugas instal belum datang, tenaga medismutasi dan biaya perda yg lebih tinggi dari reimbursement BKKBN.
Utilisasi laparoscopy di rumah sakit terutama untuk membantu pelayanan kontap wanita bagi
masyarakat miskin, dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor utama yaitu; Kebijakan dan SDM,
Ketersediaan alat bantu, bahan habis pakai dan anggaran, serta Koordinasi dan dukungan
BKKBN/SKPD KB setempat.
Jumlah laparoskopi yang didistribusikan ke rumah sakit di seluruh Indonesia sampai dengan
tahun 2013 adalah sebanyak 345 unit yang terdiri dari 319 unit tanpa monitor dan 26 unit
dilengkapi dengan kamera dan monitor.
Utilisasi laparoscopy di rumah sakit untuk membantu pelayanan kontap wanita bagi masyarakat
miskin, dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor utama yaitu; Kebijakan dan SDM, Ketersediaan alat
bantu, bahan habis pakai dan anggaran, serta Koordinasi dan dukungan BKKBN/SKPD KB
setempat.
Dari 345 unit laparoskopi yang berada di seluruh provinsi , berhasil dikumpulkan data sebanyak
173 unit (50,14%) laparoskopi yang berada di 173 rumah sakit di 33 provinsi di Indonesia. Dari
173 unit laparoskopi tersebut, diidentifikasi sebanyak 89 unit (51,4%) yang telah digunakan
untuk pelayanan sterilisasi wanita (MOW) dan 84 unit (48,6%) belum digunakan.
8/16/2019 Laporan MONEV Alkon 2014
7/78
Laporan Monev Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB tahun 2013 Page 6
BAB I
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Program Kependudukan dan KB mempunyai arti yang sangat penting dalam mewujudkankeluarga kecil yang berkualitas. Program KB dan kesehatan Reproduksi dilaksanakan untuk
memenuhi hak-hak reproduksi sehingga keluarga dapat mengatur waktu, jumlah, jarak kelahiran
anak secara ideal sesuai dengan keinginan atau tanpa unsur paksaan dari pihak manapun.
Dengan pemenuhan hak-hak reproduksi tersebut, diharapkan keluarga dapat memiliki anak
ideal, kondisi kesehatan seksual dan reproduksi tersebut, diharapkan keluarga dapat menikmati
nilai tambah dalam kehidupan sosial dan aktifitas perekonomiannya. Dampak pemenuhan hak-
hak reproduksi tersebut, secara langsung adalah terwujudnya keluarga kecil, sehat dan sejahtera
sehingga menjadi keluarga yang berkualitas.
Seperti yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga tercantum secara eksplisit padapasal 23 bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib meningkatkan akses dan kualitas
informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan kontrasepsi dengan cara antara lain yang
tertuang pada ayat d yaitumeningkatkan keterjangkauan pelayanan kontrasepsi. Terkait dengan
isu keterjangkauan dalam pasal ini dapat mengandung arti yang luas termasuk keterjangkauan
pelayanan kontrasepsi dari sisi ekonomi. Sejalan dengan amanat ini, arah kebijakan program
Kependudukan dan Keluarga Berencana periode 2010-2014 adalah dengan mendekatkan akses
dan kualitas pelayanan kontrasepsi bagi pasangan usia subur yang berpendapatan rendah atau
disebut juga dengan Keluarga Pra Sejahtera (KPS) dan Keluarga Sejahtera (KS) I.
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional telah melakukan pelaksanaan
pengadaan alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang pelayanan kontrasepsi secaraelektronik pada tahun 2011, sebagai tindak lanjut dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahdan perubahan kedua
dalamPeraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah
yang harus sudah dilakukan secara elektronik baik sebagian/seluruhnya. Untuk anggaran tahun
2012, pengadaan alkon dan sarana penunjang pelayanan kontrasepsi seluruhnya telah dilakukan
melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik dan telah di distribusikan ke perwakilan BKKBN
Provinsi dengan jenis : Pil 24.114.750 cycle, suntik KB 18.982.392 vial, Implan 1.080.250 set,
Kondom 413.635 gross, Fallope Ring 36.222 buah, ADS 9.493.200 buah, IUD 380.933 set, Implan
Removal Kit 10.000 set, Obgyn bed 3.325 buah, VTP Kit 1.000 set, IUD Kit 12.180 set, Minilap Kit
570 set, Laparoscopy Tanpa Monitor 119 set, Laparoscopy dengan Monitor 18 set, ABPK 12.000
buah dan Dry Sterilisator 100 buah.
Dalam rangka mengidentifikasi dan upaya perbaikan tentang ketersediaan dan pengelolaan serta
pemanfaatan alkon dan sarana penunjang pelayanan KB di provinsi, kabupaten dan kota, klinik
KB, maka perlu dilakukan kegiatan monitoring, evaluasi dan pembinaan.
2. Dasar Hukum
1) Undang-UndangNomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4438);
2) Undang-UndangNomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (LembaranNegara Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);
8/16/2019 Laporan MONEV Alkon 2014
8/78
Laporan Monev Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB tahun 2013 Page 7
3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009
Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
4) Undang-UndangNomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5080);
5) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahanantara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten dan
Kota (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor
89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
7) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4761);
8) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan
Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor5107);
9) Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional tahun 2010-2014;
10) Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga
BerencanaNasional;
11) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 55/HK-
010/B5/2010 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana
Dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten dan Kota;
12) Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor
72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional;13) Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor
78/PER/E3/2011 tentang Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi Gratis dalam Pelayanan
Keluarga Berencana bagi semua Pasangan Usia Subur di daerah Provinsi;
14) Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor
82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Provinsi;
15) Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor
92/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan
Kependudukan dan Keluarga Berencana;
16) Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 162/PER-
010/E1/2011 tentang Penguatan 23.500 Klinik KeluargaBerencana di Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Dasar, RumahSakitPemerintah, Swasta dan Lembaga Swadaya Organisasi
Masyarakat Dalam Pelayanan KeluargaBerencanaTahun 2010 - 2014;
17) Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor
165/PER/E1/2011 tentang Pelayanan Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka
Panjang;
18) Peraturan Kepala BKKBN Nomor 249/PER/E1/2011 tentang Kebijakan Penyediaan Alat dan
Obat Kontrasepsi Dalam Program Kependudukan dan Keluarga Berencana.
8/16/2019 Laporan MONEV Alkon 2014
9/78
Laporan Monev Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB tahun 2013 Page 8
3. Tujuan
Tujuan Umum
Untuk mengetahui ketersediaan dan pengelolaan serta pemanfaatan alkon dan sarana
penunjang pelayanan KB
Tujuan Khusus
1) Mengidentifikasi ketersediaan alkon dan sarana penunjang pelayanan KB di gudang provinsi,
gudang kabupaten/kota dan klinik
2) Mengidentifikasipengelolaan (penerimaan, penyimpanan dan penyaluran) alkon dan sarana
penunjang pelayanan KB di gudang provinsi, kabupaten/kota dan klinik
3) Mengidentifikasipemanfaatan sarana pendukung pelayanan KB di klinik KB (rumah sakit,
puskesmas dan atau dokter/bidan praktek swasta)
4) Mengidentifikasi keberadaan dan penggunaan laparoscopy di rumah sakit
4. Ruang Lingkup
Kegiatan monev ini dilaksanakan pada priode bulan Juli sampai dengan Desember 2013di 33provinsi seluruh Indonesia, 66 Kabupaten dan Kota, 66 Klinik KB, dan 31rumah sakit (pemerintah
dan swasta) terpilih. Pada setiap provinsi dipilih 2 (dua) kabupaten/kota yang dikunjungi dengan
kriteria di salah satu kabupaten/kota tersebut terdapat Rumah Sakit yang menerima unit
laparoskopi bantuan Pemerintah R.I cq. BKKBN.
Lingkup kegiatan adalah mengukur kinerja komponen pelayanan, komponen manajemen logistik
yang terdiri dari indikator input, proses dan output pengelolaan dan pendistribusian alkon,
sarana penunjang pelayanan KB di tingkat provinsi, Kabupaten dan kota dan klinik KB serta
pendistribusian dan utilisasi laparoskopi bantuan BKKBN ke rumah sakit.
Variabel kinerja yang diukur meliputi :
1) Komponen Pelayanan.
• Di tingkat provinsi dan kabupaten; adalah ketersediaan jenis alkon TA 2013 disesuaikan
dengan Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM) pada periode tahun yang sama.
• Di klinik KB; adalah kesesuaian pelayanan konseling dan pelayanan kontrasepsi dengan
standar yang telah ditetapkan profesi, ketersediaan SDM terlatih metoda kontrasepsi,
ketersediaan sarana pelayanan dan akses pelayanan.
2) Komponen manajemen logistik.Variable kinerja komponen manajemen logistik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota
dibagi dalam :
• Indikator input, yaitu ketersediaan: tenaga gudang, buku panduan tata kelola alkon,
kartu barang, buku besar pencatatan alkon, komputer, formulir F/V/KB, dokumen
rencana distribusi (rensi) alkon, papan tulis monitor, dokumen SBBK, aplikasi BMN dan
dukungan anggaran pengelolaan gudang.
• Indikator proses, yaitu proses : pencatatan alkon dan sarana penunjang pelayanan KB
yang masuk (tanggal masuk, jumlah, tanggal kadaluarsa, no. batch, harga satuan dan
tahun produksi), mencatat alkon dan sarana penunjang pelayanan KB yang keluar
menurut jenisnya dalam SBBK (tanggal masuk, jumlah, tanggal kadaluarsa, no. batch,
harga satuan dan tahun produksi), pelaporan, prosedur pengeluaran alkon, mencatat
8/16/2019 Laporan MONEV Alkon 2014
10/78
Laporan Monev Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB tahun 2013 Page 9
ketersediaan barang dalam aplikasi BMN, stock opname, penataan lokasi alkon, dan
pemenuhan alkon ke Kabupaten dan Kota danke klinik KB.
Dalam indikator proses ini juga dinilai kegiatan monitoring terhadap stok alkon di
kabupaten /kota dan cara monitoringnya.
•
Indikator output, yaitu pemenuhan terhadap : Jumlah alkon yang terdistribusi sesuaidengan perencanaan tahun 2013, Jumlah sarana penunjang pelayanan KB yang
terdistribusi sesuai dengan perencanaan tahun 2013, terdapat berita acara
penyerahan/penerimaan alkon dan sarana penunjang pelayanan KB, tidak ada Alkon
yang kadaluarsa dan tidak ada sarana penunjang pelayanan KB yang tidak terdistribusi.
3) Distiribusi dan utilisasi laparoskopi
Adalah kelengkapan unit laparoskopi ketika diterima di Rumah Sakit dan pemasangan atau
install unit setelah diterima.
Untuk utilisasi laparoskopi, variable kinerja yang diukur adalah kebijakan dan ketersediaan
SDM RS; ketersediaan alat, bahan habis pakai dan anggaran; koordinasi RS dengan
BKKBN/SKPD KB; dan hasil pelayanan kontap wanita.
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan instrument penilaian khusus yang telah
dikembangkan untuk monev ini dengan cara membandingkan keadaan sebenarnya yang terjadi
di lapangan dengan keadaan yang diharapkan.
5. Metodologi
Monev yang dilakukan ini bersifat diskriptif, sedangkan metoda yang dipergunakan adalah
survey . Sumber data pada monev ini adalah data primer yakni petugas gudang BKKBN di tingkatprovinsi, petugas gudang SKPD KB Kabupaten/kota, pelaksana pelayanan KB di klinik dan
penanggung jawab atau pelaksana pelayanan KB Rumah Sakit yang menerima bantuan unit
laparoskopi dari Pemerintah cq. BKKBN.
Pengumpulan data dilakukan pada bulan Agustus sampai dengan Desember 2014 dengan cara
kunjungan ke gudang BKKBN provinsi, gudang SKPD KB kabupaten/kota, tempat penyimpanan
alkon di klinik KB, ruang operasi atau tempat penyimpanan laparoskopi di Rumah Sakit dan
wawancara kepada petugas terkait dengan mempergunakan instrument monitoring yang telah
dipersiapkan dan diuji coba sebelumnya.
Adapun mekanisme kerja monev ini sebagai berikut :
1. Monev dilakukan secara berjenjang yang dimulai dari tingkat provinsi.
2. Dari setiap provinsi yang dituju, selanjutnya dipilih dan dikunjungi 2 (dua) Kabupaten dan
Kotadengan kriteria di salah satu kabupaten/kota tersebut terdapat Rumah Sakit yang
menerima bantuan unit laparoskopi dari BKKBN
3. Dari setiap Kabupaten dan Kota terpilih, selanjutnya ditentukan dan dikunjungi 2 (dua) klinik
KB yang satu diantaranya adalah rumah sakit yang mendapat bantuan laparoscopy
4. Pada setiap wilayah yang dikunjungi, dilakukan wawancara, pemeriksaan berkas dan
pengamatan di bagian gudang / penyimpanan alat dan obat kontrasepsi, dan bimbingan
perbaikan manajemen kinerja di tempat. Khusus di rumah sakit yang menerima alat
8/16/2019 Laporan MONEV Alkon 2014
11/78
Laporan Monev Alat dan Obat Kontras
laparoscopy, selain wa
laparoscopy.
Pengolahan data dilakukan
Acces yang di design khusus
Bagan
SASARAN WILAYAH
Perwakilan BKKBN
Provinsi
SKPD KB
Kabupaten dan kota
Klinik KB
RS/Laparoscopy
psi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB tahun 2013
ancara dan pengamatan juga diberikan bimbi
dengan mempergunakan computer memakai
untuk ini.Penyajian data dilakukan secara tekst
mekanisme monev
RESPONDEN
Pengelola Alkon /
Bendaahara Materiil
Pengelola Alkon /
Bendahara Materiil
Bidan/Staf Klinik
DPS Obgyn/Staf OK
Page 10
gan perawatan alat
program Microshop
ler dan tabular.
8/16/2019 Laporan MONEV Alkon 2014
12/78
Laporan Monev Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB tahun 2013 Page 11
BAB II
HASIL MONITORING DAN EVALUASI
I. PELAKSANAAN DAN CAKUPAN WILAYAH SASARAN
Monitoring dan evaluasi ini dilakukan mulai bulan Agustus sampai dengan bulan Desember 2014,
dimulai dengan persiapan yaitu penyusunan instrument, uji coba instrument, sosialisasi instrument
kepada staf yang ditugaskan, dan perbaikan instrument berdasarkan hasil uji coba dan masukan hasil
pertemuan sosialisasi instrumen.Jumlah lokasi dan sasaran kunjungan yang direncanakan adalah 33
gudang BKKBN di seluruh provinsi di Indonesia, 66 gudang BKKBN/SKPD KB kabupaten/kota, 66 klinik
KB dan 33Rumah Sakit penerima bantuan laparoskopi dari BKKBN. Dari rencana tersebut pada
dasarnya semua lokasi/sasaran dapat dikunjungi. Jumlah lokasi dan sasaran yang dapat dikunjungi
adalah 33 gudang BKKBN di provinsi seluruh Indonesia, 66gudang BKKBN/SKPD KB Kabupaten dan
Kota, 59 Klinik KB, dan 39 Rumah Sakit yang ada laparoskopi. Setiap tim ditugaskan sebanyak 2 orang
dari Pusat dan didampingi satu sampai dua orang petugas provinsi.
Perincian cakupan wilayah monev selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1
Cakupan Wilayah Sasaran Monev
Gudang Provinsi SKPD Kabupaten/Kota Klinik KB
1. ACEH 1. Aceh Besar 1. Puskesmas Sukamakmur
2. Puskesmas Kota Malaka
2. BALI 2. Gianyar 3. Klinik UPT Kesmas Blah Batu II
3. Klungkung 4. Puskesmas Banjarangkan
3. BANTEN 4. Serang 5. Puskesmas Kec.Petir
6. Puskesmas Pasir Jaya, Tangerang
4. BENGKULU 5. Seluma 7. Puskesmas Kota Tais
6. Rejang Lebong 8. Puskesmas Curup
5. D I Y 7. Kod. Yogyakarta 9. Puskesmas Umbulharjo
8. Sleman 10. Puskesmas Depok Ii
6. DKI JAKARTA 9. Kod Jakarta Timur 11. Puskesmas Rawamangun
10. Kod Jakarta Utara 12. Puskesmas Kec. Pademangan
7. GORONTALO 11. Kod Gorontalo 13. Klinik Bersalin Erlita
14. Puskesmas Wonkaditi
12. Boalemo 15. Bidan Praktek Adika
16. Puskesmas Tilamuta
8. JABAR 13. Majalengka 17. KKB Panyingkiran
8/16/2019 Laporan MONEV Alkon 2014
13/78
Laporan Monev Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB tahun 2013 Page 12
Gudang Provinsi SKPD Kabupaten/Kota Klinik KB
14. Kab. Cirebon 18. Puskesmas Wangunharja
9. JAMBI 15. Muaro Jambi 19. Puskesmas Sengeti
16. Tanjung Jabung Timur 20. KKB Tl Barat
10. JATENG 17. Kodya Semarang 21. Puskesmas Poncol
18. Kab. Semarang 22. RS BWT Semarang
11. JATIM 19. Kod. Malang 23. Puskesmas Kendal Kerep
20. Pamekasan 24. Puskesmas Talang
12. KALBAR 21. Sanggau 25. Puskesmas Sungai Durian
13. KALSEL 22. Tanah Bumbu 26. Puskesmas Pagatan
23. Tapin 27. Puskesmas Tapin Utara
14. KALTENG 24. Kab. Katingan 28. Puskesmas Katingan
25. Kab. Kapuas 29. RSUD Dr. Sumarno
15. KALTIM 26. Penajam Pasir Utara 30. Puskesmas Penajam
27. Paser 31. RS Permata Bunda
32. Puskesmas Pasir Belengkong
16. KEP. BABEL 28. Bangka Barat 33. Puskesmas Muntok
29. Bangka 34. Puskesmas Kenanga
17. KEP. RIAU 30. Kod. Batam 35. Klinik Velly
31. Tanjung Pinang 36. Puskesmas Tanjung Pinang
18. LAMPUNG 32. Lampung Selatan 37. Puskesmas Penengah
33. Lampung Tengah 38. Puskesmas Bandar Jaya
19. MALUKU 34. Maluku Tenggara 39. Puskesmas Debut
40. RS Hati Kudus
35. Tual 41. Puskesmas Taan
42. Puskesmas Taar
20. MALUKU UTARA 36. Halmahera Selatan 43. Puskesmas Babang
37. Ternate
21. N T B 38. Lombok Timur 44. Puskesmas Labuan Haji
39. Lombok Tengah 45. Puskesmas Praya
22. N T T 40. Belu 46. Puskesmas Kota Atambua
41. Timur Tengah Utara 47. Puskesmas Sasi
23. PAPUA 42. Merauke 48. Pusksmas Kuprik
8/16/2019 Laporan MONEV Alkon 2014
14/78
Laporan Monev Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB tahun 2013 Page 13
Gudang Provinsi SKPD Kabupaten/Kota Klinik KB
43. Kod. Jayapura 49. Puskesmas Jayapura Utara
24. PAPUA BARAT 44. Manokwari 50. Puskesmas Maripi
51. Puskesmas Mariat, Sorong
25. RIAU 45. Indragiri Hulu 52. Puskesmas Sipayung
46. Palalawan 53. Puskemas Desa Air Putih
26. SULBAR 47. Mamuju Tengah 54. Puskesmas Salugata
48. Mamasa
27. SULSEL 49. Luwu Timur 55. Puskesmas Kec. Malili
50. Enrekang 56. KKB RSU Enrekang
28. SULTENG 51. Poso 57. Puskesmas Kawua
52. Donggala 58. Puskesmas Donggala
29. SULTRA 53. Konawe 59. Puskesmas Una'aha
54. Kolaka Utara 60. Puskesmas Lasusua
30. SULUT 55. Bolang Mongondow Timur 61. Pusksmas Rawat Inap Mudayah
56. Bodang Mambo Selatan 62. Pusksmas Moliboga
31. SUMBAR 57. Padang Pariaman
58. Pesisir Selatan
32. SUMSEL 59. Kota Palembang 63. Klinik RS A.K. Gani
60. Musi Banyuasin 64. Puskesmas Musi Banyuasin
33. SUMUT 61. Tapanuli Utara 65. Klinik Siatas Kareta
62. Pematang Siantar 66. PKBRS RSUD Dr. Djasamen Paragih
II. KINERJA PENGELOLAAN DAN PENDISTRIBUSIAN ALAT KONTRASEPSI DAN SARANA PENUNJANG PELAYANAN KB
Seperti telah diuraikan pada bab sebelumnya, lingkup kegiatan monitoring dan evaluasi alat dan
obat kontrasepsi serta sarana penunjang pelayanan KB didasarkan kepada 2 (dua) komponen dalam
menjalankan program jaminan ketersediaan kontrasepsi, yaitu komponen pelayanan KB dan
komponen manajemen logistik.
Pengukuran kinerja dilakukan terhadap kesesuaian antara aspek/item yang dinilai (komponen
pelayanan dan komponen manajemen logistik) terhadap hasil atau kenyataan lapangan berdasarkan
tolok ukur/indikator yang telah ditetapkan dalam buku kebijakan dan strategi JKK dengan
menggunakan instrument khusus untuk itu.
8/16/2019 Laporan MONEV Alkon 2014
15/78
Laporan Monev Alat dan Obat Kontras
1. Hasil Kinerja di Tingkat pro
1) Komponen Pelayanan K
Kinerja pengelolaan dan pe
provinsi untuk komponen p
a. Ketersediaan jenis alat
Implant, Suntik, PIL da
masyarakat (ppm) di pr
b. Distribusi jenis alat dan
dengan rencana distribu
c. Stok alat dan obat ko
maksimum (kebijakan d
d. Ketersediaan sarana pe
KIT, Implant KIT, Obgyn
informed concent, dan
kota.
Dari monev ini ditemukan k
pelayanan KB di gudang pro
a. Ketersediaan alkon di g
Dari 33 provinsi ditemu
provinsi, PPM dan ca
persediaan IUD terpen
terpenuhi di 23 provinsprovinsi (96%), dan Kon
Provinsi yang tidak terp
Implant di Kalbar, Kalte
Jakarta; untuk Kondom
Sulteng dan Sumt.
Gambaran kesesuaian k
dapat dilihat pada grafik
IUD
85%
psi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB tahun 2013
insi.
B
ndistribusian alkon dan sarana penunjang pela
layanan KB ini dinilai baik apabila:
dan obat kontrasepsi TA 2013di gudang provins
n Kondomsama atau lebih besar dari angka p
vinsi tersebut.
obat kontrasepsi TA 2013 dari provinsi ke kabup
si (rensi)atau permintaan dari kabupaten dan ko
ntrasepsi di gudang provinsi memenuhi sta
an strategi JKK)
unjang pelayanan KB TA 2013di gudang provin
bed, BP3K, ABPK, Dry Sterilizer, Auto Disable Sy
Safety Boxsesuai dengan rensi atau permintaan
inerja pengelolaan dan pendistribusian alkon d
vinsi sebagai berikut :
udang provinsi.
kan PPM tahun 2013 pada 27 provinsi, catatan
tatan persediaan pada 26 provinsi. Dari 2
hi atau sesuai/lebih besar dari PPM di 22 pro
i (88%), Suntik terpenuhi di 24 provinsi (92%),om terpenuhi di 15 provinsi (58%)
enuhi ketersediaan IUD adalah Jambi, Kalteng,
g, dan Riau; untuk Suntik di DKI Jakarta dan Su
di Bali, Banten, DKI Jakarta, Kalbar, Kalteng, Kep
etersediaan alkon versus ppm untuk setiap jeni
berikut
Implant Suntik Pil Kondom
88% 92% 96%
58%
Ketersediaan Alkon vs PPM Provinsi
% Provinsi yang Sesuai dan > PPM
Page 14
yanan KB di gudang
i yang meliputi; IUD,
erkiraan permintaan
aten dan kota sesuai
ta
ndar minimum dan
si yang meliputi; IUD
ringe (ADS), formulir
dari kabupaten dan
n sarana penunjang
persediaan pada 32
6 provinsi tersebut
vinsi (85%), Implant
PIL terpenuhi di 25
Maluku, Riau; untuk
mut; untuk Pil di DKI
. Riau, Maluku, Riau,
alkon di 26 provinsi
8/16/2019 Laporan MONEV Alkon 2014
16/78
Laporan Monev Alat dan Obat Kontras
b. Distribusi alkon dari pr
Sebagai dasar pendistri
dari 33 provinsihanya
rensi adalah; Aceh, Bali,
Riau, Sulbar, Sulut, Sum
Gambaran kesesuaian d
untuk setiap jenis alkon
Dari grafik diatas terlihuntuk setiap jenis alko
melakukan distribusi le
dan ada kegiatan pelaya
Yang perlu diperhatika
kecil dari rensi. Hal in
kurangnya minat masya
Cara pendistribusian ad
kecuali ada permintaan
dan kota ambil sendiri k
c. Stok alkon di gudang pr
Sesuai dengan kebijaka
kebutuhan 3 bulan da
berdasarkan rata-rata p
Gambaran kondisi stok
setiap jenis alkon (data
IUD
67%
28%
6%
lebih kecil
psi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB tahun 2013
vinsi ke kabupaten dan kota
busian alkon ke kabupaten dan kota adalah re
8 provinsi (55%) ditemukan adanya rensi. Pro
DIY, DKI Jakarta, Gorontalo, Jatim, Kalteng, Kal
bar,dan Sumsel.
istribusi alkon terhadap rensi dari 18 provinsi ke
dapat dilihat pada grafik berikut :
t rata-rata 27% provinsi yg pendistribusiannya. Untuk alkon IUD, Implan dan suntikrata-rata
ih besar dari rensi. Alasannya adalah memen
nan momentum.
adalah distribusi suntik, pil dan kondom ole
i disebabkan penolakan terima dari kabupat
rakat terhadap kondom dan alasan gudang penu
alah dikirim langsung dari petugas provinsi ke
mendesak atau pelayanan momentum biasany
e provinsi.
ovinsi
dan strategi JKK, dimana persediaan minimu
persediaan maksimum untuk kebutuhan 24
elayanan/distribusi perbulan.
alkon di 31 gudang provinsi yang memiliki ca
ulan maret s/d mei 2014) adalah sebagai beriku
Implant Suntik Pil Kondom
78%56% 50% 50%
22%
22% 28% 28%
0%
22% 22% 22%
Distribusi Alkon vs Rensi di Provinsi
dari Rensi sama dengan Rensi lebih besar da
Page 15
si. Namun demikian
vinsi yang tidak ada
ltim, Maluku, Papua,
kabupaten dan kota
sesuai dengan rensi diatas 50% provinsi
hi permintaan klinik
22% provinsi lebih
n dan kota karena
h.
kabupaten dan kota,
petugas kabupaten
alkon adalah untuk
bulan yang dihitung
atan lengkap, untuk
t :
ri Rensi
8/16/2019 Laporan MONEV Alkon 2014
17/78
Laporan Monev Alat dan Obat Kontras
• IUD, 1 provinsi
miniimum
• Implant,1 provi
minimum
• Suntik, 1 provi
minimum• PIL, 3 provinsi
minimum
• Kondom, 7 pro
miniimum
Gambaran kondisi stok alkon (d
tabel dibawah ini :
Stok Alkon d
Keterangan
No. Provinsi
1 ACEH
2 BALI
3 BANTEN4 BENGKULU
5 D I Y
6 DKI JAKARTA
7 GORONTALO
8 JABAR
9 JAMBI
10 JATENG
11 JATIM
12 KALBAR
13 KALSEL
14 KALTENG
IUD
1
17
13
psi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB tahun 2013
stoknya maksimal, 17 provinsi stok cukup d
nsi stoknya maksimal, 19 provinsi stok cukup
si stoknya maksimal, 16 provinsi stok cukup
stoknya maksimal, 23 provinsi stok cukup
insi stoknya maksimal, 15 provinsi stok cukup
ata bln maret s/d mei 2014) untuk setiap provin
i Gudang provinsi (data bln maret s/d mei 201
skor: 0 = stok min; 1 = stok cukup, 2 = stok max.
IUD Implan Suntik PIL
2 2 1 2
1 1 0 1
1 1 0 11 1 1 1
NA NA NA NA
1 1 1 1
1 1 2 1
NA NA NA NA
0 0 0 2
0 1 1 1
1 0 1 0
0 1 1 1
1 0 1 2
1 1 1 1
Implant Suntik Pil Kondom
1 1 3 7
19 16
23 15
11 145
19
Stok Alkon di Provinsi
Max Cukup Min
Page 16
an 13 provinsi stok
an 11 provinsi stok
an 14 provinsi stok
an 5 provinsi stok
dan 19 provinsi stok
si dapat dilihat pada
)
Kondom
2
0
01
NA
1
1
NA
1
1
1
1
1
1
8/16/2019 Laporan MONEV Alkon 2014
18/78
Laporan Monev Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB tahun 2013 Page 17
No. Provinsi IUD Implan Suntik PIL Kondom
15 KALTIM 1 1 2 2 1
16 KEP. BABEL 0 0 1 1 1
17 KEP. RIAU 1 1 1 2 1
18 LAMPUNG 1 0 1 1 1
19 MALUKU 0 1 0 0 1
20 MALUT 0 0 1 1 1
21 N T B 0 1 0 1 1
22 N T T 1 0 1 1 1
23 PAPUA 1 1 0 1 1
24 PAPUA BARAT 0 1 1 0 1
25 RIAU 1 2 1 2 1
26 SULBAR 1 1 1 1
27 SULSEL 0 0 0 0 1
28 SULTENG 1 1 1 0 1
29 SULTRA 0 1 1 0 1
30 SULUT 1 0 1 0 0
31 SUMBAR 1 1 1 1 1
32 SUMSEL 0 0 1 1 1
33 SUMUT 1 0 1 2 1
*NA: tidak ada data distrusi/stok
d. Ketersediaan sarana penunjang pelayanan KB
Dari 33 gudang provinsi yang dikunjungi, hanya 11 provinsi mempunyai rensi distribusi
sarana penunjang pelayanan KB TA 2013. Sehingga dari monev ini tidak bisa dianalisa
ketersediaan sarana penunjang pelayanan KB di gudang provinsi dibanding terhadap rensi.
Pendistribusian sarana pelayaan KB ke kabupaten dan kota didasarkan atas permintaan
kabupaten dan kota atau permintaan langsung dari klinik, dan Rensi Sedangkan untuk ABPK
dan Buku BP3K diberikan kepada klinik KB pada waktu wakil dari klinik tersebut mengikuti
pelatihan CTU dan atau pelatihan lain di provinsi.
2) Komponen Manajemen Logistik
Seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa variable kinerja komponen manajemen
logistik di tingkat provinsi dibagi menjadi kinerja indikator input, indikator proses alkon,
indikator proses sarana penunjang pelayanan KB, indikator monitoring dan indikator output.
Dari monev ini ditemukanpersentase pemenuhan kinerja manajemen logistik di gudang
provinsi secara umumsudah baik, yaitu sebesar 90,2%.
Adapun pencapaian kinerja komponen manajemen logistik untuk setiap indikator adalah
sebagai berikut :
8/16/2019 Laporan MONEV Alkon 2014
19/78
Laporan Monev Alat dan Obat Kontras
a. indikator input.
Secara rata-rata p
Indonesia adalah se
Seluruh variabel inp
Perincian selengka
provinsi untuk setia
1. Tersedia Tenag
2. Tersedia Buku
3. Tersedia Kartu
4. Tersedia buku
5. Tersedia komp
6. Tersedia Form
7. Tersedia Doku
8. Tersedia Papan
9. Tersedia dan te
10. Tersedia dan
11. Tersedia duku
Gambaran persent
dilihat pada grafik d
Grafik : Gamb
0%10%20%30%40%50%60%70%
80%90%
100%
B A N T E N
B E N G K U L U
D I Y
psi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB tahun 2013
menuhan kinerja indikator input di seluruh
besar 91%.
ut memerlukan perbaikan karena kinerjanya ma
nya persentase pemenuhan kinerja indikat
p variable dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Indikator Input %
a Gudang terlatih
anduan Tata Kelola Gudang
Barang dan menempel di kardus alkon
esar pencatatan alkon
ter/laptop
lir F/V/KB
en Rensi
tulis monitor
rdokumentasi SBBK
pdate aplikasi BMN
ngan anggaran gudang
se pemenuhan kinerja indikator input untuks
i bawah ini .
ran persentase pemenuhan kinerja indikator i
G O R O N T A L O
J A B A R
J A M B I
J A T I M
K A L B A R
L A M P U N G
N T B
P A P U A B A R A T
R I A U
S U L B A R
S U L S E L
S U L T E N G
S U M B A R
S U M S E L
S U M U T
B A L I
K A L S E L
K A L T E N G
Page 18
gudang provinsi di
sih dibawah 100%.
r input di gudang
erpenuhi
94 %
94%
97%
97%
88%
97%
85%
85%
94%
97%
88%
etiap provinsi dapat
put di provinsi
K E P . B A B E L
K E P . R I A U
M A L U T
N T T
A C E H
M A L U K U
P A P U A
S U L T R A
S U L U T
J A T E N G
8/16/2019 Laporan MONEV Alkon 2014
20/78
Laporan Monev Alat dan Obat Kontras
b. indikator proses alk
Persentase pemen
94%. Dari 33 provi
alkon masih dibaw
Kep.Riau, Maluku, N
Gambaran lengkap
provinsi seperti pad
Grafik : Gambara
Adapun variable ind
• Melengkapi pe
pencatatan tan
dilakukan.
• Penyimpanan al
• Pemenuhan per
Perincian selengka
variable dapat diliha
No Indi
1 Men
a. Ta
b. J
c. Ta
d. N
e. H
f. Ta
2 Peny
3 Penc
4 Stoc
0%
20%
40%
60%
80%
100%
B A L I
D I Y
D K I J A K A R T A
psi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB tahun 2013
on
han kinerja proses alkon di gudang provinsi
si di seluruh Indonesia yang persentase peme
h 100% adalah provinsi Aceh, Banten, Bengk
TT, Papua, Sulbar, Sulsel dan Sulteng.
persentase pemenuhan kinerja proses alko
a grafik dibawah ini.
persentase pemenuhan kinerja indikator pros
ikator proses alkon yang perlu perbaikan melipu
catatan alkon masuk dan keluar. Dibeberapa
gal kadaluarsa, no. batch, tahun produksi da
kon dan catatan ketersediaan barang dalam apli
mintaan alkon dari Kab./Kota.
nya persentase pemenuhan kinerja proses
t pada tabel di bawah ini.
ator Proses Alkon % T
catat Alkon Masuk
ngal Masuk
l Alkon
nggal Kadaluarsa
. Batch
rga Satuan
hun Produksi
impanan Alkon
atatan ketersedian barang di BMN
k Opname 2 kali setahun
G O R O N T A L O
J A B A R
J A M B I
J A T I M
K A L B A R
K A L S E L
K A L T I M
K E P . B A B E L
L A M P U N G
M A L U T
N T B
P A P U A B A R A T
R I A U
S U L T R A
S U L U T
S U M B A R
S U M S E L
S U M U T
K E P . R I A U
Page 19
i Indonesia sebesar
uhan kinerja proses
ulu, Jateng, Kalteng,
n di masing-masing
s alkon di provinsi
ti :
provinsi ditemukan
harga satuan tidak
kasi BMN
alkon untuk setiap
erpenuhi
97%
97%
88%
85%
97%
79%
88%
94%
91%
S U L S E L
K A L T E N G
P A P U A
S U L T E N G
A C E H
M A L U K U
B A N T E N
N T T
B E N G K U L U
J A T E N G
8/16/2019 Laporan MONEV Alkon 2014
21/78
Laporan Monev Alat dan Obat Kontras
No Indi
5 Men
a. Ta
b. J
c. Ta
d. N
e. H
f. Ta
6 Me
7 Pros
and
8 Pem
c. indikator proses sar
Persentase pemen
provinsi di Indonesi
persentase pemenu
100% adalah provi
Sulteng.
Gambaran lengkapKB di masing-masin
Grafik :
Adapun variable ind
meliputi: kelengka
peyimpanan, penca
persentase pemen
variable dapat diliha
0%
20%
40%
60%
80%
100%
B A L I
D I Y
D K I J A K A R T A
psi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB tahun 2013
ator Proses Alkon % T
catat Alkon Keluar
ngal Keluar
l Alkon
nggal Kadaluarsa
. Batch
rga Satuan
hun Produksi
buat laporan ke Pusat dg F/V/KB
edur mengeluarkan alkon berdasarkan FIFO
FEFEO
enuhan alkon ke Kab./Kota
Total Persentase Terpenuhi
ana penunjang pelayanan KB
han kinerja proses sarana penunjang pelay
ia adalah sebesar 94%. Dari 33 provinsi di sel
han kinerja indikator proses sarana penunjang p
nsi Aceh, Banten, Bengkulu, Jateng, Kep.Riau,
persentase pemenuhan kinerja proses sarana pprovinsi seperti pada grafik dibawah ini.
Gambaran persentase pemenuhan kinerja indi
sarana penunjang di provinsi
ikator proses sarana penunjang pelayanan KB
pan pencatatan sarana penunjang yang
tatan ketersediaan barang di aplikasi BMN. Pe
han kinerja proses sarana penunjang pelaya
t pada tabel di bawah ini.
G O R O N T A L O
J A B A R
J A M B I
J A T I M
K A L B A R
K A L S E L
K A L T E N G
K A L T I M
K E P . B A B E L
L A M P U N G
M A L U K U
M A L U T
N T B
N T T
P A P U A B A R A T
R I A U
S U L S E L
S U L T R A
S U L U T
Page 20
erpenuhi
97%
97%
85%
85%
85%
82%
97%
97%
88%
94%
nan KB di seluruh
ruh Indonesia, yang
elayanan KBdibawah
Papua, Sulbar, dan
enunjang pelayanan
ator proses
ang perlu perbaikan
asuk dan keluar,
rincian selengkapnya
an KB untuk setiap
S U M B A R
S U M S E L
S U M U T
B A N T E N
K E P . R I A U
P A P U A
S U L B A R
A C E H
S U L T E N G
B E N G K U L U
J A T E N G
8/16/2019 Laporan MONEV Alkon 2014
22/78
Laporan Monev Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB tahun 2013 Page 21
Tabel Persentase Kinerja proses sarana pelayanan KB di provinsi.
No Indikator Proses Sarana Penunjang Pel. KB % Terpenuhi
1 Mencatat Sarana peninjang yg masuk
a. Tanggal Masuk 97%
b. Jumlah 97%
c. Harga Satuan 97%
d. Tahun Produksi 82%
2 Penyimpanan 88%
3 Mencatat dalam BMN 94%
4 Stock Opname 2 x setahun 97%
5 Mencatat sarana penunjang yg keluar
a. Tanggal Masuk 97%
b. Jumlah 97%
c. Harga Satuan 94%
d. Tahun Produksi 85%
6 Membuat laporan bulanan ke pusat 97%
7 Pemenuhan sarana penunjang ke Kab./Kota 97%
Selanjutnya untuk pencapaian kinerja monitoring pengelolaan alkon dan sarana
penunjang pelayanan KB di provinsi adalah sebesar 70%. Persentase pemenuhan kinerja
monitoring untuk setiap indikator dapat dilihat pada tabel berikut .
Tabel : Pemenuhan kinerja monitoring pengelolaan alkon
dan sarana penunjang pelayana KB di provinsi.
No Indikator Monitoring % Terpenuhi
1 Melakukan monitoring kondisi stok di Kab./Kotasecara reguler (per 3 bulan)
73%
2 Menggunakan F/II/KB sbg alat monitoring 67%
% Total Kinerja Monitoring Terpenuhi 70%
Adapun provinsi yang masih perlu perbaikan kinerja kegiatan monitoring ini adalah
:Aceh, Bali, Banten, Bengkulu, Jateng, Kaltim, Lampung, Maluku, Papua, Papua Barat,
Sulbar, Sulsel, Sultra, &Sulut
8/16/2019 Laporan MONEV Alkon 2014
23/78
Laporan Monev Alat dan Obat Kontras
Pencapaian persent
dibawah ini.
Grafi
d. Indikator outputPersentase pemenu
Indikator output y
kadaluarsa di 5 pro
kabupaten/kota di 6
Provinsi yang mem
Jatim, Kalsel, Kalten
.Pencapaian kinerja
pada tabel dibawah
No. Indika
1 Memb
2 Tidak
3 Tdk ad
Gambaran pencapagrafik dibawah ini.
0%
20%
40%
60%80%
100%
D I Y
D K I J A K A R T A
G O R O N T A L O
psi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB tahun 2013
ase kinerja monitoring untuk setiap provinsi dap
persentase kinerja monitoring untuk setiap p
han kinerja indikator output di tingkat provinsi
ang masih perlu perbaikan adalah: masih
insi dan masih adanya sarana penunjang yang
Provinsi.
erlukan perbaikan dan peningkatan kinerja o
g, dan Kaltim
untuk setiap variable indikator output seleng
ini.
Tabel : Kinerja indikator output gudang provins
or Output
uat Berita Acara serah terima barang
da Alkon yg kadaluarsa
a sarana penunjang pel KB yg tdk terdistribusi
% Total Kinerja Output Terpenuhi
ian persentase kinerja output di setiap provin
J A B A R
J A M B I
J A T I M
K A L B A R
K A L S E L
K A L T E N G
K E P . B A B E L
K E P . R I A U
M A L U T
N T B
N T T
R I A U
S U L T E N G
S U M B A R
S U M S E L
S U M U T
A C E H
B A L I
B A N T E N
Page 22
at dilihat pada grafik
ovinsi
adalah sebesar 89%.
adanya alkon yang
tidak terdistribusi ke
tput adalah Jateng,
apnya dapat dilihat
i
% Terpenuhi
97%
82%
94%
91%
i dapat dilihat pada
L A M P U N G
P A P U A
S U L B A R
S U L T R A
S U L U T
B E N G K U L U
J A T E N G
K A L T I M
M A L U K U
P A P U A B A R A T
S U L S E L
8/16/2019 Laporan MONEV Alkon 2014
24/78
Laporan Monev Alat dan Obat Kontras
2. Hasil Kinerja di Tingkat Kab
1) Komponen Pelayanan K
Kinerja pengelolaan dan pe
kabupaten/kota untuk kom
a. Ketersediaan jenis alat
meliputi; IUD, Implant,
permintaan masyarakat
b. Distribusi jenis alat dan
dengan rencana distribu
c. Stok alat dan obat ko
maksimum (kebijakan d
Dari monev ini ditemukan k
pelayanan KB di gudang kab
a. Ketersediaan alkon di g
Dari 62 kab./kotayang d
Untuk pendistribusian,
kegiatan momentum di
Dari 37 kab/kota yang
kab/kota. Jika dibandin
74% kab./kota yang t
kab./kota terpenuhi al
terpenuhi alkon kondo
grafik dibawah ini.
0%
20%
40%
60%
80%
100%
A C E H
B A L I
B A N T E N
B E N G K U L U
D I Y
psi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB tahun 2013
Grafik persentase kinerja output di provinsi
upaten dan Kota.
B
ndistribusian alkon dan sarana penunjang pela
onen pelayanan KB ini dinilai baik apabila:
dan obat kontrasepsi TA 2013 di gudang k
Suntik, PIL dan Kondom sama atau lebih besar
(ppm) di provinsi tersebut.
obat kontrasepsi TA 2013 dari kabupaten dan ko
si (rensi) atau permintaan dari kabupaten dan k
ntrasepsi di gudang kab./kota memenuhi st
an strategi JKK)
inerja pengelolaan dan pendistribusian alkon d
./kotasebagai berikut :
udang kab./kota.
ikunjungi ditemukan hanya 37 kab./kota (56%)
skpd kab./kota berdasarkan permintaan dari kli
kabupaten/kota.
empunyai ppm, yang memiliki data ketersediaa
kan ketersediaan alkon di gudang kb./kota terh
rpenuhi alkon IUD, 82% kab./kota terpenuhi
on suntik, 94% kab./kota terpenui alkon PIL,
m. Gambaran ketersediaan alkon di kab./kot
D K I J A K A R T A
G O R O N T A L O
J A B A R
J A M B I
K E P . B A B E L
K E P . R I A U
L A M P U N G
M A L U K U
M A L U T
N T B
N T T
P A P U A
P A P U A B A R A T
R I A U
S U L B A R
S U L S E L
S U L T E N G
S U L T R A
S U L U T
Page 23
yanan KB di gudang
abupaten/kota yang
dari angka perkiraan
ta ke klinik KB sesuai
ota
ndar minimum dan
n sarana penunjang
yang membuat ppm.
nik KB atau bila ada
n alkon sebanyak 34
dap ppm ditemukan
alkon Implan, 85%
dan 56% kab./kota
dapat dilihat pada
S U M B A R
S U M S E L
S U M U T
J A T E N G
J A T I M
K A L B A R
K A L S E L
K A L T E N G
K A L T I M
8/16/2019 Laporan MONEV Alkon 2014
25/78
Laporan Monev Alat dan Obat Kontras
b. Distribusi alkon dari ka
Sebagai dasar pendistri
kab./kota yang dikunjun
36 kab./kota (58%) tida
Distrusi alkon ke klinik
adalah IUD ke 27% kab.
kab./kota dan kondom
adanya kegiatan pelay
lebih rendah dari rensi,masih banyak.
Gambaran kesesuaian d
dapat dilihat pada grafik
IUD I
74%
Keters
IUD Im
46%
27%
27%
Lebih besar
psi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB tahun 2013
upaten/kota ke klinik KB
usian alkon ke klinik KB adalah rensi dan perm
gi ditemukan hanya 26 kab./kota (42%) yang m
membuat rensi.
sebagian besar sama atau diatas rensi, yang l
kota, Implant ke 19% kab./kota , Suntik ke 42%
e 31% kab./kota. Alasannya adalah memenuhi p
nan pada momentum. Sedangkan ketika dita
alasannya adalah karena tidak ada biaya distrib
istribusi alkon terhadap rensi dari kab./kota un
di bawah ini :
plant Suntik Pil Kondom
82%91% 94%
56%
ediaan Alkon di Kab./Kota Vs PPM
Kab/Kota yg sesuai atau lebih
lant Suntik Pil Kon
50%35%
23%
31%
38%42%
19% 42%
35%
Distribusi Alkon Vs Rensi
dari Rensi Sama dengan Rensi Lebih Kecil
Page 24
intaan klinik. Dari 62
mbuat rensi, sisanya
ebih kecil dari rensi
kab./kota, Pil ke 35%
ermintaan klinik dan
ya alasan distribusi
usi dan stok di klinik
uk setiap jenis alkon
dom
5%
7%
1%
dari Rensi
8/16/2019 Laporan MONEV Alkon 2014
26/78
Laporan Monev Alat dan Obat Kontras
c. Stok alkon di kabupate
Sesuai dengan kebijaka
kebutuhan 3 bulan da
berdasarkan rata-rata p
Dari 62 kab/kota yang d
Gambaran kondisi stok
bulan maret s/d mei 20
• IUD, 6%kab./ko
stoknya min.
• Implan, 2% kab.
stoknya mi
• Suntik, 4% kab.
stoknya min.
• PIL, 6% kab./kostoknya min
• Kondom,8% ka
kab./kota stokn
Stok Al
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
IUD
6%
57%
37%
psi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB tahun 2013
/kota
dan strategi JKK, dimana persediaan minimu
persediaan maksimum untuk kebutuhan 24
elayanan/distribusi perbulan.
ikunjungi, 49 kab/kota mempunyai data lengka
alkon di 49 gudang kab./kota tersebut untuk se
3) adalah sebagai berikut :
ta stoknya max, 55% kab./kota stoknya cukup,
/kota stoknya max, 51% kab./kota stoknya cuku
kota stoknya max, 39% kab./kota stoknya cuku
ta stoknya max, 57% kab./kota stoknya cukup,
b./kota stoknya max, 63% kab./kota stokny
a min
kon di Kab./Kota (data bln Maret s/d Mei 2013)n Kab./Kota = 49
Implant Suntik Pil Ko
2% 4% 6%
51%39%
57%
49%57%
37%
Max Cukup Min
Page 25
alkon adalah untuk
bulan yang dihitung
p distribusi dan stok.
iap jenis alkon (data
dan 39% kab./kota
, dan 47% kab./kota
, dan 57% kab./kota
dan 37% kab./kota
a cukup, dan 31%
ndom
8%
61%
31%
8/16/2019 Laporan MONEV Alkon 2014
27/78
Laporan Monev Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB tahun 2013 Page 26
2) Komponen Manajemen Logistik
Sama halnya di tingkat provinsi, variable kinerja komponen manajemen logistik di tingkat
kabupaten dan kota dibagi menjadi indikator input, indikator proses alkon dan indikator proses
sarana penunjang, indikator monitoring, dan indikator output.
Secara umum kinerja manajemen logistik di tingkat kabupaten dan kota perlu pembinaan lebih
lanjut dari pengelola gudang atau penanggung jawab tingkat provinsi. Hal ini terlihat dari rata-
rata pemenuhan kinerja manajemen logistik gudang kabupaten dan kota hanya sebesar 80,4%.
Pencapaian kinerja komponen manajemen logistik di tingkat kabupaten dan kota untuk setiap
indikator adalah sebagai berikut:
a. Indikator Input.
Indikator input meliputi ketersediaan: tenaga gudang, buku panduan tata kelola alkon, kartu
barang, buku besar pencatatan alkon, komputer, formulir F/V/KB, dokumen rencana
distribusi (rensi) alkon ke kabupaten dan kota, papan tulis monitor, dokumen SBBK dari
provinsi ke Kabupaten dan Kota, aplikasi BMN dan dukungan anggaran pengelolaan gudang.
Dari 62Kabupaten dan Kota yang dikunjungi dan diwawancarai, ditemukan persentase
pemenuhan indikator input yaitu sebesar 70%.
Gambaran pemenuhan indikator input untuk setiap variabel dapat dilihat pada tabel di
bawah ini.
Tabel : Pemenuhan Kinerja Indikator Input Pengelolaan Alkon
Sarana Penunjang Pel. KB di Kab./ Kota
Indikator INput % Terpenuhi
1. Tersedia Tenaga Gudang terlatih 92%
2. Tersedia Buku Panduan Tata Kelola Gudang 76%
3. Tersedia Kartu Barang dan menempel di kardus alkon 71%
4. Tersedia buku besar pencatatan alkon 82%
5. Tersedia mesin Tik/Komputer 79%
6. Tersedia Formulir F/V/KB 90%
7. Tersedia Dokumen Rensi 52%
8. Tersedia Papan tulis monitor 26%
9. Tersedia dan terdokumentasi SBBK 92%
10. Tersedia dukungan angaran gudang 44%
% Total Terpenuhi 70%
Rendahnya pemenuhan kinerja indikator input di kab./kota ini disebabkan banyak tenaga
yang menangani gudang kab./kota bukan tenaga khusus tetapi hanya staf yang
diperbantukan untuk mengelola gudang dan tidak mendapatkan tambahan honor untuktugas ini, sehingga banyak yang tidak mengerti dan tidak tahu standar input pengelolaan
8/16/2019 Laporan MONEV Alkon 2014
28/78
Laporan Monev Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB tahun 2013 Page 27
gudang.Variabel lain yang penting diperhatikan dan harus dicarikan jalan keluarnya adalah
ketersediaan anggaran untuk distribusi barang ke kelinik. Disamping itu juga masih
ditemukan kabupaten dan kota yang masih belum punya ruang gudang sendiri.
Dari temuan ini diharapkan selanjutnya ada advokasi dan koordinasi dari tingkat provinsi ke
SKPD Kab./kota untuk mengatasi masalah ketenagaan dan pembinaan dari penanggung jawab barang alkon dan sarana penunjang terhadap pengelola gudang kab./kota.
b. Indikator Proses (Alkon)
Sama halnya dengan kinerjainput, kinerja proses alkon di kab./kota juga masih perlu upaya
perbaikan.Persentase pemenuhan kinerja proses pengelolaan alkon di gudang kab./kota
adalah sebesar 86%.
Gambaran lengkap persentase pemenuhan kinerja proses pengelolaan alkon untuk setiap
variabel dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel: Kinerja Indikator Proses Pengelolaan Alkon di Kab./Kota
No Indikator Proses Alkon % Terpenuhi
1 Mencatat Alkon Masuk
a. Tangal Masuk 87%
b. Jml Alkon 87%
c. Tanggal Kadaluarsa 87%
d. No. Batch 61%
e. Harga Satuan66%
f. Tahun Produksi 61%
2 Penyimpanan Alkon 74%
3 Stock Opname 2 kali setahun 85%
4 Mencatat Alkon Keluar
a. Tangal Keluar 92%
b. Jml Alkon 90%
c. Tanggal Kadaluarsa 53%
d. No. Batch 53%
e. Harga Satuan 60%
f. Tahun Produksi 56%
5 Membuat laporan ke Pusat dg F/V/KB 90%
6 Prosedur mengeluarkan alkon berdasarkan
FIFO and FEFEO
90%
7 Pemenuhan alkon ke Kab./Kota 81%
Total Persentase Terpenuhi 74%
8/16/2019 Laporan MONEV Alkon 2014
29/78
Laporan Monev Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB tahun 2013 Page 28
c. Indikator Proses (Sarana Penunjang KB)
Sama halnya dengan kinerjaproses alkon, kinerja proses sarana penunjang pelayanan KB di
kab./kota juga masih perlu upaya perbaikan.Persentase pemenuhan kinerja proses
pengelolaan alkon di gudang kab./kota adalah sebesar 87%.
Gambaran lengkap persentase pemenuhan kinerja proses pengelolaan sarana penunjanguntuk setiap variabel dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel: Kinerja proses sarana penunjang pelayanan KB
No Indikator Proses Sarana Penunjang Pel. KB % Terpenuhi
1 Mencatat Sarana peninjang yg masuk
a. Tanggal Masuk 85%
b. Jumlah 85%
c. Harga Satuan 65%
d. Tahun Produksi 55%
2 Penyimpanan 73%
3 Stock Opname 2 x setahun 84%
4 Mencatat sarana penunjang yg keluar
a. Tanggal Masuk 90%
b. Jumlah 89%
c. Harga Satuan 60%
d. Tahun Produksi 55%
5 Membuat laporan bulanan ke pusat 85%
6 Pemenuhan sarana penunjang ke Kab./Kota 87%
Selanjutnya untuk pencapaian kinerja monitoring pengelolaan alkon dan sarana penunjang
pelayanan KB di kab./kota adalah sebesar 76%. Persentase pemenuhan kinerja monitoring
untuk setiap indikator dapat dilihat pada tabel berikut .
Tabel : Pemenuhan kinerja indikator monitoring pengelolaan alkon
dan sarana penunjang pelayana KB di Kab./kota.
No Indikator Monitoring % Terpenuhi
1 Melakukan monitoring kondisi stok di Klinik
secara reguler (per 3 bulan)
68 %
2 Menggunakan F/II/KB sbg alat monitoring 76 %
% Total Kinerja Monitoring Terpenuhi 72 %
8/16/2019 Laporan MONEV Alkon 2014
30/78
Laporan Monev Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB tahun 2013 Page 29
d. Indikator Output
Indikator output meliputi pemenuhanterhadap: membuat berita acara
penyerahan/penerimaan alkon dan sarana penunjang pelayanan KB, tidak ada Alkon yang
kadaluarsa dan tidak ada sarana penunjang pelayanan KB yang tidak terdistribusi.
Dari 66 Kabupaten dan Kota yang dikunjungi dan diwawancarai, ditemukan persentasekinerja output adalah sebesar 75%. Persentase pemenuhan terhadap indikator output di
gudang Kabupaten dan Kota dapat dilihat pada table di bawah ini.
Tabel :Persentase Pemenuhan Terhadap Indikator Output
No. Indikator Output % Terpenuhi
1 Membuat Berita Acara serah terima barang 73 %
2 Tidak ada Alkon yg kadaluarsa 76%
3 Tdk ada sarana penunjang pel KB yg tdkterdistribusi
77 %
% Total Kinerja Output Terpenuhi 75 %
3. Hasil Kinerja di Tingkat Klinik.
Monitoring dan evaluasi di tingkat klinik ini dilakukan dengan melihat dan menilai kinerja
pengelolaan alat dan obat serta sarana penunjang pelayanan KB yang ditinjau dari 3 aspek yaitu;
komponen pelayanan KB, manajemen logistik dan hasil pelayanan KB.
1) Komponen Pelayanan KB
Pengukuran kinerja aspek komponen pelayanan KB dan tolok ukurnya adalah:
a. Standar pelayanan, yaitu pelayanan konseling yang mengacu kepada alat bantu
pengambilan keputusan (ABPK) dan pelayanan kontrasepsi yang mengacu kepada buku
panduan praktis pelayanan kontrasepsi (BP3K).
b. SDM, yaitu tersedianya minimal 1 orang tenaga konseling yang telah terlatih KIP/K dengan
ABPK dan tenaga teknis medis KB yang terlatih.
c. Sarana pelayanan, yaitu tersedia minimal 1 set IUD kit, Implan kit, Obgin bed, BP3K, ABPK,
Dry sterilizer, Auto Disable Syringe (ADS) dengan Ratio ADS dan Obat suntik KB = 1:1,
tersedia cukup informed consent, dan tersedia safety box dengan rasio Safety box dan ADS
1:100.
d. Akses pelayanan, yaitu ketersediaan alat dan obat kontrasepsi (IUD, Implan, Suntik, PIL dan
Kondom di klinik KB. Standar yang digunakan adalah di klinik harus tersedia alkon untuk
kebutuhan 3 s/d 12 bulan.
Kinerja komponen pelayanan KB di klinik dikatakan baik apabila pemenuhan setiap variable
yakni standar pelayanan, SDM, sarana pelayanan dan aspek pelayanan mencapai 100%, dan
diperlukan upaya perbaikan kinerja bila pemenuhannya dibawah 100%.
8/16/2019 Laporan MONEV Alkon 2014
31/78
Laporan Monev Alat dan Obat Kontras
Pada monev ini dilakukan k
a. Standar pelayanan
Dari 66 klinik yang diku
adalah sebesar 79% yaterpenuhi pel. Kontrase
dilihat pada grafik di ba
Grafik :
b. SDM
Selanjutnya untuk SDM,
89% yang terdiri dari 88
Grafik :
c. Sarana Pelayanan
Tidak semua klinik KB yklinik KB ditemukan 6
2
4
6
8
10
86%
87%
88%
89%
90%
91%
psi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB tahun 2013
njungan ke 66 klinik KB.
njungi, ditemukan pemenuhan kinerja terhada
ng terdiri dari 86% klinik terpenuhi pel. Konspsi. Gambaran lengkap pemenuhan kinerja stan
ah ini.
Persentase pemenuhan kinerja standar pelaya
dari monev ini ditemukan ketersediaan SDM d
% tenaga konseling dan 91 % tenaga medis tekni
Persentase pemenuhan kinerja SDM
ng dikunjungi terpenuhi sarana pelayanan KB y5 klinik KB (98%) yang mempunyai IUD KIT,
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Pel. Konseling Pel. Kontrasepsi
86%
71%
79 %
Tenaga Konseling Tenaga Medis
88%
91%
8
Page 30
p standar pelayanan
ling dan 71% klinik dar pelayanan dapat
an
i klinik yaitu sebesar
s terlatih.
dibutuhkan. Dari 66 57 klinik KB (86%)
%
8/16/2019 Laporan MONEV Alkon 2014
32/78
Laporan Monev Alat dan Obat Kontras
mempunyai Implan Kit,
mempunyai Obgin Bed,
ABPK, 48 klinik KB (73
klinik KB (94%) memp
safety Box.
Dari monev ini terlihat
masih rendah.
d. Akses Pelayanan
Untuk kinerja akses pel
KB yang dikunjungi dit
kondisi stok alkon 6 bul
• IUD: 43% klinik
• Implant : 25% kl
•Suntik : 15% kli
• PIL : 51% klinik
• Kondom : 41% k
Gambaran ketersediaan
dapat dilihat pada grafik
2) Komponen Manajemen
Pengukuran kinerja aspek k
• Tersedia tenaga min
• Tersedia permintaa
• Tidak terjadi kekoso
• Mencatat alkon yan
• Mencatat alkon yan
• Pelaksanaan prosed
• Kondisi tempat penalat dan obat)
0
20
40
60
80
100
psi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB tahun 2013
51 klinik KB (77%) mempunyai Implan removal K
54 klinik KB (82%) mempunyai BP3K, 58 klinik
) mempunyai Dry sterilizer, 60 klinik KB (91%)
nyai form informed concent, dan 54 klinik K
bahwa ketersediaan implant removal kit dan
yananyang dilihat adalah ketersediaan alkon di
emukan 60 klinik (95%) yang mempunyai cat
n Desember 2013 s.d. Mei 2014 sebagai berikut
ondisi stok max, 31% stok cukup dan 26% stok
inik kondisi stok max, 39% stok cukup, dan 36%
ik kondisi stok max, 34% stok cukup, dan 51% stondisi stok max, 23% stok cukup, dan 26% stok
linik kondisi stok max, 30% stok cukup, dan 30%
atau stok alkon di klinik (data bulan Desember
dibawah ini.
Logistik
mponen manajemen logistik di klinik KB dan tol
imal 1 orang yang menangani alkon
alkon ke Kabupaten dan Kota untuk persediaa
ngan & kekurangan stok alkon dalam 1 bulan
g masuk secara lengkap
g keluar secara lengkap
ur pengeluaran alat dan obat menurut kaidah FI
impanan alat dan obat memnuhi persyaratan (
IUD Implant Suntik Pil Kondom
43%25%
15%
51%41%
31%
39%
34%
23%30%
26%36%
51%
26% 30%
Max Cukup Min
Page 31
IT, 59 klinik KB (89%)
B (88%) mempunyai
mempunyai ADS, 62
B (82%) mempunyai
dry sterilizerdi klinik
i klinik. Dari 66 klinik
tan pemakaian dan
:
in.
stok min.
ok min. min.
stok min.
2013 s/d Mei 2014)
ok ukurnya adalah:
1-3 bulan
FO dan FEFO
lemari penyimpanan
8/16/2019 Laporan MONEV Alkon 2014
33/78
Laporan Monev Alat dan Obat Kontras
• Melakukan stock op
• Tidak ada alat dan o
Gambaran kinerja kompon
bawah ini.
Pemenuhan
Dari grafik diatas, kinerja k
perbaikan adalah pencatata
Kab./Kota. Untuk kinerja ya
4. Pendistribusian dan Utilisas
Berbeda dengan monev alk
tahun anggaran 2013, khus
(50,14%) yang berada di 17
dari tahun 2011 sampai den
Pengumpulan data dilakuk
langsung ke rumah sakitmengikuti pelatihan) atau d
Hasil monitoring dan evalu
dijelaskan sebagai berikut :
1) Distribusi laparoscopy
Jumlah laparoskopi yan
tahun 2013 adalah seb
dilengkapi dengan kame
0%10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
psi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB tahun 2013
name 2 kali setahun
bat yang kadaluarsa
en manajemen logistik di klinik KB seperti ta
Garfik
kinerja Komponen Manajemen Logistik di Klini
omponen logistik di klinik KB yang perlu men
n alkon dan membuat permintaan alkon tertul
g lainnya sudah cukup baik.
i Laparoscopy.
on yang hanya fokus pada pengadaan dan pen
s untuk alat laparoskopi berhasil dilakukan mon
rumah sakit yang mendapat bantuan laparosko
gan 2013 yang tersebar di 33 provinsi seluruh In
an dengan mengunakan alat bantu kuesione
an wawancara via telpon kepada dokter pekter/perawat penanggung jawab pelayanan KB
si terhadap pendistribusian dan utilisasi laparo
g didistribusikan ke rumah sakit di seluruh Indo
nyak 345 unit yang terdiri dari 319 unit tanpa
ra dan monitor.
97%
83%
65%
94% 91% 98% 95%
71%
Page 32
pak pada grafik di
k KB
8
apat perhatian dan
is dan rutin ke SKPD
distribusian program
ev terhadap 173 unit
py dari BKKBN mulai
donesia.
melalui kunjungan
laksana (yang telah di rumah sakit.
scopy tersebut akan
esia sampai dengan
monitor dan 26 unit
77%%
8/16/2019 Laporan MONEV Alkon 2014
34/78
Laporan Monev Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB tahun 2013 Page 33
Alokasi laparoskopi berdasarkan provinsi seperti pada tabel berikut.
Tabel alokasi distribusi laparoskopi bantuan BKKBN Tahun 2010 – 2013
Sumber data : Direktorat Jalpem BKKBN
Provinsi # Provinsi # Provinsi #
Aceh 4 Kalbar 8 Papua Barat 3
Babel 6 Kalsel 8 Riau 4
Bali 4 Kalteng 5 Sulbar 2
Banten 6 Kaltim 9 Sulsel 9
Bengkulu 8 Kepri 5 Sulteng 7
D I Y 9 Lampung 8 Sultra 8
Gorontalo 4 Maluku 2 Sulut 14
Jabar 40 Malut 2 Sumbar 9
Jambi 6 N T B 8 Sumsel 10
Jateng 54 N T T 11 Sumut 9
Jatim 47 Papua 6 DKI Jakarta 12
Ditinjau dari merek laparoskopi adalah : Karls Storz 91 unit (26,4%), Aesculap 229 unit
(66,4%), Elbrich 4 unit (1,16%), Lutz 1 unit (0,29 %) dan NA atau tidak diketahui mereknya 25
unit (7,25%).
Selanjutnya ditinjau dari pendistribusian berdasarkan kepemilikan rumah sakit, sebarannya
adalah di RS. Pemerintah 250 unit (72%), RS Swasta 78 unit (23%) dan RS TNI dan POLRI 17
unit (5%).
Tabel alokasi distribusi laparoskopi berdasarkan kepemilikan rumah sakit
Sumber data : Direktorat Jalpem BKKBN
Kepemilikan RS Jumlah Unit Persentase (%)
Rumah Sakit Pemerintah 250 72
Rumah Sakit Swasta 78 23
Rumah Sakit TNI dan POLRI 17 5
2) Utilisasi laparoscopy
Dari 345 unit laparoskopi yang berada di seluruh provinsi , berhasil dikumpulkan data
sebanyak 173 unit (50,14%) laparoskopi yang berada di 173 rumah sakit di 33 provinsi di
Indonesia.
8/16/2019 Laporan MONEV Alkon 2014
35/78
Laporan Monev Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB tahun 2013 Page 34
Dari 173 unit laparoskopi tersebut, diidentifikasi sebanyak 89 unit (51,4%) yang telah
digunakan untuk pelayanan sterilisasi wanita (MOW) dan 84 unit (48,6%) belum digunakan.
Bila ditinjau dari kepemilikan rumah sakit, ditemukan utilisasi yang paling tinggi adalah di
rumah sakit TNI dan POLRi sebesar 69,2%, selanjutnya di rumah sakit swasta 59,1 % dan di
rumah sakit pemerintah sebesar 46,6%.
Faktor-faktor pendukung utilisasi laparoskopi di rumah sakit ini adalah adanya kebijakan dari
manajemen rumah sakit yang mendukung terlaksananya pelayanan MOW termasuk
kesediaan provider atau dokter spesialis obgin untuk memberikan pelayanan, ketersediaan
dan kemudahan untuk mendapatkan alat bantu pelayanan seperti CO2, ketersediaan bahan-
bahan habis pakai yang disediakan oleh SKPD KB setempat dan dukungan anggaran atau
dana pelayanan. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah dukungan kongkrit dari SKPD KB
yang menginstruksikan kepada PLKB untuk merujuk klien ke rumah sakit. Dari monev ini
ditemukan 9,5% rumah sakit yang tidak melayani karena tidak adanya rujukan klien dari
petugas lapangan atau SKPD KB setempat.
Secara umum jumlah dan presentase utilisasi laparoskopi di 173 rumah sakit yang di
wawancara dapat dilihat pada tabel utilisasi laparoskopi bantuan BKKBN seperti berikut.
TABEL: UTILISASI LAPAROSKOPI BANTUAN BKKBN
Utilisasi .
∑ RS = 173
Pemilik RSJml %
Pemerintah Swasta TNI/POLRI
Sudah digunakan 54 26 9 89 51,4 %
Belum digunakan 62 18 4 84 48,6 %
Jumlah 116 44 13 173
% digunakan 46,6 % 59,1 % 69,2 %
Gambaran distribusi utilisasi laparoskopi per provinsi berdasarkan unit yang berhasil di
evaluasi dapat dilihat pada tabel berikut.
TABEL DISTRIBUSI UTILISASI LAPAROSKOPI PERPROVINSI
Provinsi #Unit # di monev #Utilisasi % Utilisasi
Banten 6 3 3 100%
Lampung 8 1 1 100%
N T B 8 4 4 100%
Sulbar 2 1 1 100%
Sulut 14 2 2 100%
Sumbar 9 1 1 100%
Jatim 47 14 13 93%
Kaltim 9 7 6 86%
8/16/2019 Laporan MONEV Alkon 2014
36/78
Laporan Monev Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB tahun 2013 Page 35
Provinsi #Unit # di monev #Utilisasi % Utilisasi
Papua 6 6 5 83%
Kepri 5 5 4 80%
Sumut 9 5 4 80%
Kalbar 8 7 5 71%
Gorontalo 4 3 2 67%
Riau 4 3 2 67%
Jakarta 12 11 7 64%
Babel 6 5 3 60%
Malut 2 2 1 50%
N T T 11 2 1 50%
Sultra 8 6 3 50%
Jateng 54 38 14 37%
Bali 4 3 1 33%
Sulsel 9 3 1 33%
Sumsel 10 3 1 33%
Bengkulu 8 4 1 25%
D I Y 9 4 1 25%
Kalsel 8 4 1 25%
Kalteng 5 4 1 25%
Jabar 40 6 1 17%
Jambi 6 6 1 17%
Aceh 4 3 0 0%
Maluku 2 1 0 0%
Papua Barat 3 1 0 0%
Sulteng 7 1 0 0%
3) Faktor-faktor Penyebab Belum Digunakannya laparoscopy
Dari monev ini ditemukan faktor-faktor penyebab belum atau tidak digunakannya
laparoskopi oleh provider di rumah sakit. Penyebab yang paling tinggi adalah tidak
tersedianya CO2 di wilayah kerja rumah sakit sebesar 19%, selanjutnya belum disepakati
masalah pembiayaan dan kepemilikan laparoskopi 14%, provider terlatih pindah tugas
sehinga di rumah sakit tersebut tidak tersedia provider 13%, kurang percaya diri karena tidak
ada kamera monitor 9,5%, tidak ada rujukan klien ke rumah sakit 9,5%, MOU antara BKKBN
dengan rumah sakit masih dalam proses 7%, asisten dokter belum terlatih 6%, alat tidak
lengkap dan biaya tidak cukup masing-masing 3,5%, juga masih ditemukan alat belum
8/16/2019 Laporan MONEV Alkon 2014
37/78
Laporan Monev Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB tahun 2013 Page 36
diinstal dan baru terima 2,3%, juga ditemukan ruang operasi sedang renovasi dan tidak
tersedia troly masing-masing 1 %.
Data lengkapnya penyebab belum digunakannya laparoskopi di rumah sakit dapat dilihat
pada tabel alasan belum digunakannya unit laparoskopi di RS dan rencana solusi seperti
berikut ini.
TABEL : ALASAN BELUM DIGUNAKANNYA UNIT LAPAROSKOPI DI RUMAH SAKIT
DAN RENCANA SOLUSI
ALASAN BELUM DIGUNAKAN JML RS % RENCANA SOLUSI
Tdk tersedia CO2 16 19 %
Koordinasi, Informasi tempat beli CO2,
Realokasi unit laparoskopi bagi RS yg tidak
bersedia / kesulitan pengadaan CO2
Belum disepakati Pembiayaan & Kepemilikan Laparoskopi antara RS dg BKKB
N
12 14 %Koordinasi Perwakilan BKKBN denganmanajemen RS
BKKBN akan mempelajari administrasi laparoskopi
dari “barang persediaan” menjadi “hibah”
Tdk ada provider / Obgyn pindah tugas 11 13 % Pelatihan bagi Obgyn pengganti
Tdk ada Monitor 8 9.5 %Visiting Spesialis (bimbingan di tempat), Dikaji lebi
h lanjut utk dilengkapi monitor, realokasi
Tdk ada rujukan klien ke RS dari
PLKB (pasca pelatihan)8 9.5% KIE , r ujukan klien , Informasi sumber dana BPJS
Masih dalam proses perencanaan MOU
antara BKKBN dengan RS
6 7 %Perjelas status kepemilikan laparoskopi dan komit
men RS utk memberikan pelayanan
Asisten dokter belum dilatih 5 6 % Visiting Spesialis atau refreshing training tim
Alat tdk lengkap 3 3.5 %
Di cek kebenarannya, karena waktu distribusi sdh l
engkap. Kecuali unit laparoskopi yg sdh lama
diganti sparepart
Biaya tdk cukup 3 3.5 %
Informasi kerjasama BPJS, Tarif INA-
CBG 2014. PROSEDUR INTERUPSI TUBA DENGAN
ENDOSKOPI No. 748. W-1-13-I
JUKNIS dari BKKB Pusat utk klaim BPJS
Unit belum di install 2 2.3 %JALPEM BKKBN koordinasi dengan RS dan pihak pe
rusahaan penyedia laparoskopi (Aesculap / STORZ)
Unit baru diinstal / baru diterima 2 2.3 % Rujukan Klien
Masih di Gudang SKPD KB Kabupaten 2 2.3 % ?
Ruang OK sedang renovasi 1 1 % ?
Tunggu pengadaan Trolly dari RS 1 1 %BKKBN Provinsi melakukan pendekatan
ke Pimpinan RS
Jumlah 84
8/16/2019 Laporan MONEV Alkon 2014
38/78
Laporan
Top Related