LAPORAN TAHUNAN 2017 i
KATA PENGANTAR
Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan karunia dan nikmat bagi umat-
Nya sehingga penyusunan Laporan Tahunan Pengadian Negeri Banda Aceh Tahun 2017
ini dapat diselesaikan. Kemudian Salawat beserta salam disampaikan kepangkuan Nabi
Muhammad SAW beserta sahabatnya.
Laporan Tahunan ini adalah penyampaian hasil pelaksanaan tugas pekerjaan dan
kegiatan PengadilanNegeri Banda Aceh selama satu tahun angggaran pada tahun 2017.
Laporan Tahunan ini disusun berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI
Nomor 1003/SEK/OT.01.2//11/2017 tanggal 27 November 2017 perihal Penyusunan
Laporan Tahunan 2017, yang berisi Pengantar, Bab I Pendahuluan memuat Kebijakan
Umum Peradilan, Visi dan Misi serta Rencana Strategis (Renstra).
Sedangkan pada Bab II berisi Struktur Organisasi (Tupoksi) dan Pelayanan
Publik yang Prima. Bab III berisi tentang Pembinaan dan Pengelolaan yang mencakup
Sumber Daya Manusia, Penyelesaian Perkara, Pengelolaan Sarana dan Prasarana,
Pengelolaan Keuangan, dan Dukungan Teknologi Informasi. Bab IV berisi tentang
Pengawasan Internal dan Evaluasi.Terakhir Bab V berisi Kesimpulan dan Saran.
Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Tahunan ini masih jauh
kesempurnaan. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, kritik dan saran yang sifatnya
membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan penyusunan Laporan Tahunan ini
dimasa yang akan datang.
Akhirnya kami mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah
membantu untuk menyusun Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Banda Aceh tahun
2017 ini. Besar harapan kami semoga Laporan Tahunan ini dapat memberikan gambaran
informasi mengenai pelaksanaan program kerja dan kegiatan Pengadilan Negeri Banda
Aceh.
KETUA PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR
BANDA ACEH
SUWONO,S.H.,S.E.,M.Hum.
NIP. 19630101 199212 1 001
LAPORAN TAHUNAN 2017 ii
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ................................................................................... i
DAFTAR ISI . ................................................................................................ ii
BAB I PENDAHULUAN . ........................................................................ 1
A. Kebijakan Umum Peradilan . .................................................. 1
B. Visi dan Misi . .......................................................................... 4
C. Rencana Strategis ..................................................................... 5
BAB II STRUKTUR ORGANISASI . ...................................................... 7
A. Struktur Organisasi Pengadian Negeri Banda Aceh ............... 7
1. Standar Operasional Prosedur (SOP) ................................ 9
2. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) ........................................ 18
B. Pelayanan Publik yang Prima .................................................. 20
1. Akreditasi Penjamin Mutu ................................................ 20
BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN ....................................... 21
A. Sumber Daya Manusia ............................................................. 21
1. Profil Sumber Daya Manusia ............................................ 21
2. Mutasi ............................................................................... 25
3. Promosi ............................................................................. 26
4. Pensiun .............................................................................. 26
5. Diklat ................................................................................. 26
B. Penyelesaian Perkara ................................................................ 28
1. Rekapitulasi Perkara 2017 ................................................ 28
2. Putusan Yang Diajukan Banding tahun 2017 ................... 29
3. Putusan Yang Diajukan Kasasi tahun 2017 ...................... 29
4. Putusan Yang Diajukan Peninjauan Kembali (PK) .......... 29
5. Sisa Perkara Yang Di Putus .............................................. 30
6. Perkara Yang Di Putus Tepat Waktu ............................... 30
7. Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding,
LAPORAN TAHUNAN 2017 iii
Kasasi, Dan Peninjauan Kembali ...................................... 30
8. Perkara Perdata Yang Berhasil Di Mediasi ....................... 30
9. Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi ................... 30
C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana ............................................ 30
1. Sarana dan Prasarana Fasilitas .......................................... 30
2. Pengadaan ......................................................................... 34
3. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana ................................. 34
4. Penghapusan ...................................................................... 35
D. Pengelolaan Keuangan ............................................................. 35
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnnya ..................................................... 35
2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah
Agung RI ........................................................................... 36
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan .................... 36
E. Dukungan Teknologi Informasi ............................................... 36
1. Perangkat Keras(Hardware) ............................................. 37
2. Perangkat Lunak(Software) ............................................... 38
F. Regulasi Tahun 2016 .................................................... ........... 40
BAB IV PENGAWASAN ............................................................................ 42
A. Internal .................................................................................... 42
B. Evaluasi .................................................................................... 43
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .................................... 44
A. Kesimpulan .............................................................................. 44
B. Rekomendasi ............................................................................ 44
LAPORAN TAHUNAN 2017
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Kebijakan Umum Peradilan
Pengaturan tentang peradilan di Indonesia sudah 4 (empat) kali mengalami
pergantian yaitu melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1969, Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1970, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan terakhir Undang-
undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang tersebut
merupakan landasan bagi 4 (empat) lembaga peradilan yang ada di dalamnya, yang
terdiri dari Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata
Usaha Negara. Ke-4 peradilan tersebut berpuncak ke Mahkamah Agung sebagai
Peradilan Tertinggi.
Pentingnya pengaturan kekuasaan kehakiman seiring dengan perkembangan
globalisasi dan reformasi hukum maka telah dilakukan penambahan pasal dalam undang-
undang Dasar Tahun 1945 Amandemen ke-4 (empat). Berkaitan dengan hal ini telah
diundangkan pula Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, juga seperangkat
peraturan lainnya diantaranya sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
Dengan diundangkannya Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-
Undang Mahkamah Agung yang terakhir tersebut menjadikan Kekuasaan Kehakiman
dibawah satu atap dilakukan oleh Mahkamah Agung.Pada asasnya Kekuasaan
Kehakiman adalah merdeka terlepas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan apapun
dan mewujudkan hukum sebagai panglima dalam penyelenggaraan pemerintahan .
Dalam penjelasan Undang-undang Dasar Tahun 1945 Amandemen Ke-Empat
dikatakan negara berdasarkan atas hukum (rechtstaat) dan bukan atas kekuasaan belaka
(machtstaat). Konsekwensi yuridisnya setiap warga negara, aparatur negara dan aparatur
LAPORAN TAHUNAN 2017
2
penegak hukum dalam lembaga peradilan harus menjunjung tinggi, menerapkan dan
menegakkan hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
Dalam praktek hakim dan aparat pelaksanaan lembaga peradilan menjumpai
suatu perkara tidak selamanya harus secara legalistik formal diselesaikan berlandaskan
kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi harus ditempuh melalui
kebijakan peradilan dapat menyangkut administrasi peradilan dan kebijakan mengadili
oleh Hakim.
Kebijakan Peradilan demikian berlandaskan kepada hal-hal sebagai berikut:
1. Untuk mewujudkan suatu putusan yang memenuhi rasa keadilan, kebenaran dan
bermanfaat adakalanya harus diterapkan suatu prinsip bahwa hakim bukanlah
sekedar mulut atau corong undang-undang;
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
di dalam Pasal 10ayat (1) dinyatakan bahwa“Pengadilan dilarang menolak untuk
memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih
bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan
mengadilinya”;
3. Berdasarkan Penjelasan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 yang
telah diubah menjadi Undang-undang No.3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
yang pada intinya menyatakan hakim berkewajiban menggali, mengikuti dan
memahami rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;
Realisasi dari ketentuan pada angka 2(dua) dan 3 (tiga) hakim dalam memeriksa
dan memutus perkara dalam kondisi tertentu harus menemukan sendiri hukum
(rechtsvinding) atau menciptakan hukum (rechtsschepping);
Dalam sambutan Ketua Mahkamah Agung pada Rapat Kerja Nasional Mahkamah
Agung RI dengan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Ibukota
Provinsi di Makasar tanggal 2-6 September 2007, ada beberapa prinsip kebijakan
peradilan yang harus dipegang teguh setiap hakim, yaitu:
1. Kebijakan mengadili harus mengandung tujuan yang tidak bertentangan dengan asas
hukum umum terutama asas keadilan;
2. Kebijakan mengadili harus dapat menunjukkan penerapan hukum yang ada tanpa
suatu diskresi, akan menimbulkan pertentangan secara nyata dengan rasa keadilan,
terutama rasa keadilan pencari keadilan;
LAPORAN TAHUNAN 2017
3
3. Kebijakan mengadili tidak boleh mencederai asas dan norma konstitusi. Asas dan
norma konstitusi adalah batas yang tidak dapat dilampaui;
4. Kebijakan mengadili tidak boleh mencederai hak-hak asasi pencari keadilan;
5. Kebijakan mengadili dimaksudkan menemukan keseimbangan antara kepentingan
pencari keadilan dan kepentingan masyarakat;
Beberapa pandangan Mahkamah Agung mengenai kebijakan mengadili pada
pokoknya menyangkut, yaitu:
1. Penerapan Pasal 45A Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 yang telah diubah
menjadi Undang-undang No.3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
Pertama : Tentang perbedaan pendapat perhitungan jumlah hari antara
Pengadilan dengan pemohon kasasi.
Kedua : Permohonan kasasi atas putusan praperadilan wajib diteruskan ke
Mahkamah Agung.
2. Peninjauan Kembali (PK) putusan pidana oleh Penuntut Umum;
3. Pidana uang pengganti dalam perkara Korupsi;
4. Perkara illegal logging;
5. Perkara PHI;
6. Mediasi dan Arbitrase;
7. Bantuan Hukum oleh LBH atau Biro Hukum Pemerintah;
8. Tentang Sita Jaminan;
9. Tentang bantuan melaksanakan putusan atau bantuan lain.
Terdapat kebijakan peradilan lainnya, seperti :
a. Terhadap putusan pelanggaran perkara Pilkada yang menurut ketentuan Pengadilan
Negeri merupakan peradilan tingkat pertama dan terakhir, namun Jaksa Penuntut
Umum mengajukan Kasasi. Mengingat situasi dan kondisi keamanan di daerah,
berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung;
b. Penasehat Hukum terdakwa mengajukan kasasi terhadap putusan sela Pengadilan
Tinggi Banda Aceh yang menolak Eksepsi tentang kompetensi absolut. KUHAP
tidak mengatur upaya hukum kasasi demikian dan perkara tetap dilanjutkan
pemeriksaan, akan tetapi melihat situasi tertentu berkas perkara seadanya dikirim
ke Mahkamah Agung.
Terhadap kebijakan peradilan tersebut, termasuk hasil rumusan Rakernas dan
Rakerda, Pengadilan Negeri Banda Aceh secara terus menerus mensosialisasikan kepada
LAPORAN TAHUNAN 2017
4
para Hakim, Panitera/Sekretaris, dan para Panmud, agar dijadikan pedoman dan
dilaksanakan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
Apabila menghadapi persoalan kebijakan peradilan yang lain akan diberdayakan
kegiatan konsultasi dan diskusi, baik dikalangan intern aparat Pengadilan Negeri Banda
Aceh maupun ekstern secara vertikal dengan lembaga pengadilan lain.
B. Visi dan Misi
Visi dan misi merupakan arah kebijakan, sasaran dan tujuan yang hendak dicapai
oleh suatu organisasi atau lembaga baik dalam jangka pendek maupun rentang waktu ke
depan dalam jangka panjang.
Pengadilan Negeri Banda Aceh sebagai pengadilan tingkat pertama (Judex
Factie) tidak terlepas dari lembaga peradilan tertinggi yaitu Mahkamah Agung dalam
melaksanakan fungsi dan kewenangannya sesuai dengan visi dan misi yang telah
digariskan.
Sesuai Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI (2009) Visi Mahkamah Agung
yang berhasil dirumuskan oleh Pimpinan Mahkamah Agung pada tanggal 10 September
2009 adalah “TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG
AGUNG”.
Misi Mahkamah Agung dirumuskan dalam rangka mencari visinya, atau dengan
kata lain untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan peradilan yang
optimal. Seperti yang diuraikan diatas, fokus dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
badan peradilan adalah penyelenggaraan pengadilan, yaitu memutus atau
sengketa/menyelesaikan suatu masalah hukum guna menegakkkan hukum dan keadilan.
Misi Mahkamah Agung 2010-2035:
1. Menjaga kemandirian badan peradilan;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan;
Namun demikian dengan tidak mengurangi makna dan penghargaan terhadap visi
dan misi Mahkamah Agung, maka berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri
Banda Aceh nomor 2669/KPN-BNA/IX/2017 tanggal 15 September 2017 ditetapkanlah
LAPORAN TAHUNAN 2017
5
Visi dan Misi Pengadilan Nengeri Banda Aceh, sebagai pedoman pelaksaan tugas dan
wewenang.
1. Visi Pengadilan Negeri Banda Aceh
Adapun Visi yang diusung Pengadilan Negeri Banda Aceh adalah Terwujudnya
Pengadilan Negeri Banda Aceh Yang Agung
2. Misi Pengadilan Negeri Banda Aceh
1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Banda Aceh ;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Banda Aceh;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Banda Aceh;
C. Rencana Strategis (Renstra)
Untuk meningkatkan pelayanan hukum dan mendongkrak citra baik
pengadilan perlu disusun Rencana Kerja yang strategis agar dalam melaksnakan tugas,
fungsi dan kewenangan berlangsung terarah, tepat waktu, sesuai tujuan dan berdaya
guna.
Renstra Pengadilan Negeri Banda Aceh yang akan dilaksanakan meliputi hal-
hal sebagai berikut:
1. Penanganan Perkara
a. Memprioritaskan pemeriksaan perkara yang menarik perhatian masyarakat seperti
korupsi, terorisme, narkotika/psikotropika, illegal logging, dan pencucian uang;
b. Mempercepat proses pemeriksaan perkara dan minutasi perkara;
c. Mempercepat pengiriman berkas perkara banding, kasasi dan Peninjauan
Kembali;
d. Segera melaksanakan eksekusi terhadap perkara yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap;
e. Dengan semakin meningkatnya volume perkara pidana dan telah adanya
penambahan hakim, serta pemusatan pemeriksaan perkara pidana korupsi di
wilayah Aceh pada Pengadilan Tipikor Banda Aceh, maka akan
mempertahankan 5 (lima) hari sidang dalam seminggu;
LAPORAN TAHUNAN 2017
6
2. Pelaksanaan Kerja
a. Meningkatkan disiplin kerja dan pengawasan internal dengan mengambil
tindakan terhadap aparatur yang indisipliner baik dalam kedinasan maupun diluar
kedinasan karena melakukan perbuatan tercela;
b. Untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan mengirim aparatur
pengadilan mengikuti berbagai pelatihan dan seminar;
c. Mengupayakan penambahan buku perpustakaan untuk meningkatkan kemampuan
administratif dan teknis dari personil pengadilan;
3. Administrasi
a. Meningkatkan penggunaan sistem komputerisasi dalam penyimpanan data
perkara, personalia, keuangan dan data lainnya sehingga mudah diakses, dilihat
dan diperoleh;
b. Meningkatkan kecakapan tenaga yang mengoperasikan komputer dengan
mengikuti kursus dan pelatihan;
4. Keuangan
Menyusun rencana kegiatan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan dalam
DIPA, dan mengawasi agar pelaksanaannya sesuai dengan skedul atau program kerja
serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
5. Gedung/Bangunan
Perawatan dan perbaikan gedung kantor secara periodik berupa perbaikan Atap,
plafon dan pengecatan gedung.
6. Fasilitas dan Lingkungan Kantor.
a. Menambah fasilitas kantor untuk kenyamanan bagi pencari keadilan dan
pengunjung selama menunggu proses sidang.
b. Meningkatkan kebersihan dan penghijauan di lingkungan kantor agar tampak asri,
dalam menunjang program tahun kunjungan wisata dari Pemerintah.
LAPORAN TAHUNAN 2017
7
BAB II
STRUKTUR ORGANISASI DAN PELAYAN
A. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Banda Aceh
Sesuai Bagan Struktur Organisasi diatas, nama yang menduduki Jabatan tersebut adalah
sebagai berikut :
Ketua : Suwono,S.H.,S.E.,M.Hum.
Wakil Ketua : Ainal Mardhiah, S.H., M.H.
Panitera : Tanwiman Syam, S.H.
Wakil Panitera : Drs. Effendi, S.H.
Sekretaris : Ridwan, S.H,.M.H.
Panitera Muda Perdata : Muharirsyah, S.H.
Panitera Muda Pidana : Sanusi, S.H.
Panitera Muda Tipikor : Samuin, S.H.
Panitera Muda PHI : M. Dehan, S.Pd.
Panitera Muda Hukum : Amiruddin,S.H.
Ka.Sub.Bag. Perencanaa, TI dan Pelaporan : Amirillah, S.H.
Ka.Sub.Bag Kepegawaian : Fauzan, S.H.
Ka.Sub.Bag Keuangan : Hj. Ansari M. Syam
LAPORAN TAHUNAN 2017
8
Tugas utama pada Organisasi Pengadilan Negeri Banda Aceh adalah tugas Kepaniteraan dan
Kesekretariatan yang dipimpin oleh seorang Panitera dan Sekretaris. Adapun tugas pokok dan
fungsi tersebut adalah sebagai berikut.
1. Kepaniteraan
Sesuai ketentuan pasal 2 Keputusan KMA R.I No. KMA/004/SK/II/1999 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, tugas
pokok kepaniteraan adalah memberikan pelayanan teknis di bidang administrasi perkara
dan administrasi peradilan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaklu.
Dalam hal ini fungsi Kepaniteraan di bagi dalam 5 (lima) kepaniteraan muda yaitu :
1. Kepaniteraan Muda Perdata, yang bertugas melakukan administrasi perkara,
mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan
dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara perdata.
2. Kepaniteraan Muda Pidana, yang bertugas melakukan administrasi perkara,
mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan
dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara pidana dan barang bukti.
3. Kepaniteraan Muda Hukum, yang bertugas mengumpulkan, mengolah dan mengkaji
data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip
berkas perkara badan hukum, Balai harta peninggalan dan administrasi yang berkaitan
dengan catatan sipil dan tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Kepaniteraan Muda PHI, yang bertugas melakukan administrasi perkara,
mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan
dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara PHI.
5. Kepaniteraan Muda Tipikor, yang bertugas melakukan administrasi perkara,
mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan
dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara Tipikor.
Masing-masing kepaniteraan tersebut dipimpin oleh seorang Panitera Muda, yang
bertanggungjawab kepada atasan para Panitera Muda dalam hal ini adalah Wakil Panitera
yang bertugas mengkoordinir/mengawasi terhadap tugas-tugas para Panitera Muda, untuk
dikondisikan kepada Panitera sehingga terdapat pembagian tugas dan pengawasan yang
terkordinir untuk kelancaran segala beban tugas yang ada.
2. Kesekretariatan
Tugas Pokok Kesekretariatan adalah memberikan pelayanan administrasi umum
kepada semua unsur yang ada dilngkungan Pengadilan Negeri Banda Aceh. Dalam hal ini
fungsi kesekretariatan dibagi dalam 3 (tiga) Subyaitu :
LAPORAN TAHUNAN 2017
9
1. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan tata Laksana yang mempunyai tugas
melakukan urusan Kepegawaian,Organisasi dan tata Laksana.
2. Sub Bagian Umum dan Keuangan yang mempunyai tugas melakukan urusan urusan
surat menyurat, perlengkapan dan Rumah Tangga dan Perpustakan serta urusan
Keuangan kecuali mengenai pengelolaan biaya perkara/uang titipan pihak ketiga.
3. Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, mempunyai tugas
melakukan urusan-urusan perencanaan, informasi, pelaporan serta dokumentasi.
Masing-masing sub bagian ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dibawah
koordinasi seorang Sekretaris yang bertugas mengkoordinir/mengawasi terhadap tugas-
tugas para Kepala Sub Bagian, untuk dikondisikan kepada Sekretaris sehingga terdapat
pembagian tugas dan pengawasan yang terkordinir untuk kelancaran segala beban tugas
yang ada.
1. Standar Operasional Prosedur ( SOP )
No. Unit Kerja Jumlah Terdiri dari Keterangan
Pengadilan Negeri Banda Aceh
1. Ketua 3 1. SOP Menetapkan Majelis Hakim
2. SOP Eksekusi Riil
3. SOP Eksekusi Lelang/Pembayaran
Sejumlah Uang
2. Wakil
Ketua
5 1. SOP Perpanjangan Penahanan
2. SOP Ijin Sita Dan Penggeledahan
3. SOP Penetapan Hakim Dalam Perkara
Permohonan
4. SOP Penetapan Hakim Dalam Perkara
Tipiring
5. SOP Penetapan Hakim Dalam Perkara
Lalu Lintas
3. Hakim 6 1. SOP Hakim Perkara Pidana Biasa
2. SOP Hakim Perkara Pidana Singkat.
3. SOP Hakim Perkara Pidana Cepat (Lalu
Lintas)
4. SOP Hakim Perkara Pidana Cepat
(Tipiring)
5. SOP Hakim Perkara Pidana Pra
LAPORAN TAHUNAN 2017
10
Peradilan
6. SOP Hakim Perkara Pidana Anak
7. SOP Hakim Perkara Perdata Gugatan
8. SOP Hakim Perkara Perdata
Permohonan
4. Panitera 4 1. SOP Panitera / Admisnistrasi
Penanganan Perkara.
2. SOP Panitera Eksekusi Lelang .
3. SOP Panitera Eksekusi Riil.
4. SOP Panitera Proses Persidangan
Perkara Perdata / PHI.
5. SOP Panitera Proses Persidangan
Perkara Pidana / Tipikor
5. Panitera
Muda
Pidana
13 1. SOP Pendaftaran Berkas Perkara
Pidana Biasa (Dewasa/Anak).
2. SOP Persidangan Perkara Pidana Biasa
/ Anak
3. SOP Penanganan Berkas Perkara
Pidana Biasa / Anak.
4. SOP Pendaftaran Berkas Pidana
Singkat.
5. SOP Persidangan Perkara Pidana
Singkat.
6. SOP Penanganan Berkas Pidana
Singkat.
7. SOP Pendaftaran Berkas Pidana Acara
Cepat (Tindak Pidana Ringan).
8. SOP Persidangan Perkara Pidana Acara
Cepat (Tindak Pidana Ringan).
9. SOP Penanganan Berkas Perkara
Pidana Acara Cepat (Tindak Pidana
Ringan).
10. SOP Pendaftaran Berkas Perkara
Pidana Acara Cepat (Pelanggaran Lalu
Lintas).
Tanggal
Revisi
terakhir 08
Februari
2017
LAPORAN TAHUNAN 2017
11
11. SOP Persidangan Berkas Pidana Acara
Cepat (Pelanggaran Lalu Lintas).
12. SOP Penanganan Berkas Pidana Acara
Cepat (Pelanggaran Lalu Lintas).
13. SOP Pendaftaran Permohonan
Praperadilan Pengamatan.
6. Panitera
Muda
Perdata
8 1. SOP Penanganan Perkara Perdata
Permohonan
2. SOP Persidangan Perkara Perdata
Permohonan.
3. SOP Penanganan Berkas Perkara
Perdata Permohonan.
4. SOP Penanganan Perkara Perdata
Gugatan.
5. SOP Persidangan Perkara Perdata
Gugatan.
6. SOP Penanganan Berkas Perkara
Perdata Gugatan.
7. SOP Penanganan Register Perkara
Perdata Permohonan.
8. SOP Mediasi
9. SOP Pemberitahuan Putusan Perkara
Perdata Gugatan
10. SOP Tata Cara Penyelesaian
Gugatan Sederhana Oleh Hakim
Tunggal
Tanggal
Revisi
terakhir 08
Februari
2017
7. Panitera
Muda
Hukum
18 1. SOP Laporan Perkara
2. SOP Pendaftaran Badan Hukum
3. SOP Pendaftaran Surat Kuasa
4. SOP Pembuatan Laporan Bulanan
5. SOP Pembuatan Laporan Caturwulan
6. SOP Pembuatan Laporan Semester
7. SOP Pembuatan Laporan Tahunan
Perkara
8. SOP Penanganan Papan Informasi
Tanggal
Revisi
terakhir 08
Februari
2017
LAPORAN TAHUNAN 2017
12
Perkara
9. SOP Pengarsipan Berkas
10. SOP Pengaduan
11. SOP Pelayanan Informasi
12. SOP Pembuatan Surat Keterangan
Penelitian
13. SOP Surat Keterangan
14. SOP Pelayanan Kuasa Insidentil
15. SOP Pelayanan Informasi
16. SOP Surat Keterangan
17. SOP Kerjasama Pos Bakum
18. SOP Layanan Hukum
8. Panitera
Muda PHI
12 1. SOP Penanganan Perkara Perdata
Gugatan PHI
2. SOP Persidangan Perkara PHI
3. SOP Penanganan Register Perkara PHI
Gugatan.
4. SOP Penanganan Register Perkara
Yang Diminutasi.
5. SOP Pemberitahuan Putusan Perkara
PHI Gugatan
6. SOP Pendaftaran Perkara Kasasi
7. SOP Penerimaan Memori
Kasasi/Kontra Memori Kasasi PHI
8. SOP Pencabutan Perkara Kasasi PHI.
9. SOP Pengiriman Berkas Perkara
Gugatan Kasasi PHI.
10. SOP Penerimaan Perkara PHI
Peninjauan Kembali.
11. SOP Pendaftaran Perkara PHI
Peninjauan Kembali.
12. SOP Penerimaan Memori Peninjauan
Kembali/Kontra Memori Peninjauan
Kembali.
LAPORAN TAHUNAN 2017
13
9. Panitera
Muda
Tipikor
1. SOP Pendaftaran Berkas Perkara
Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
2. SOP Penanganan Perkara Tipikor.
3. SOP Pendaftaran Permohonan Banding
Perkara Tipikor.
4. SOP Penerimaan Memori Banding /
Kontra Memori Banding Perkara
Tipikor.
5. SOP Pengiriman Berkas Banding
Perkara Tipikor
6. SOP Pencabutan Berkas Banding
Perkara Tipikor.
7. SOP Penerimaan Permohonan Kasasi
Perkara Tipikor.
8. SOP Penerimaan Memori Kasasi /
Kontra Memori Kasasi Perkara
Tipikor.
9. SOP Pengiriman Berkas Kasasi Perkara
Tipikor.
10. SOP Pencabutan Kasasi Perkara
Tipikor.
11. SOP Pendaftaran Permohonan
Peninjauan Kembali (Pk) Perkara
Tipikor.
12. SOP Penanganan Perkara Permohonan
Peninjauan Kembali (Pk) Tipikor.
10. Panitera
Pengganti
8 1. SOP PP Persidangan Perkara Pidana
Biasa.
2. SOP Panitera Pengganti Persidangan
Perkara Pidana Anak.
3. SOP Panitera Pengganti Persidangan
Perkara Pidana Cepat (Tindak Pidana
Ringan).
4. SOP Panitera Pengganti Persidangan
Perkara Pidana Cepat (Pelanggaran
Tanggal
Revisi
terakhir 08
Februari
2017
LAPORAN TAHUNAN 2017
14
Lalu Lintas).
5. SOP Panitera Pengganti Persidangan
Perkara Pra Peradilan.
6. SOP Panitera Pengganti Persidangan
Perkara Perdata Gugatan.
7. SOP Panitera Pengganti Persidangan
Perkara Perdata Permohonan.
8. SOP Panitera Pengganti Persidangan
Perkara Pidana Singkat.
9. Juru Sita/
JSP
11 1. SOP Pemanggilan Sidang Perkara
Perdata.
2. SOP Pemberitahuan Isi Penetapan /
Putusan Perkara Perdata
3. SOP Pemberitahuan Putusan Perkara
Pidana.
4. SOP Pemberitahuan Pernyataan
Banding / Kasasi/ Peninjauan Kembali
Perkara Perdata.
5. SOP Pemberitahuan Banding / Kasasi
Perkara Pidana
6. SOP Pemberitahuan Dan Penyerahan
Memori Banding / Kasasi/ Peninjauan
Kembali Perkara Perdata.
7. SOP Pemberitahuan Dan Penyerahan
Memori Banding / Kasasi/ Peninjauan
Kembali Perkara Pidana.
8. SOP Pemberitahuan Dan Penyerahan
Kontra Memori Banding / Kasasi/
Peninjauan Kembali Perkara Perdata.
9. SOP Pemberitahuan Dan Penyerahan
Kontra Memori Banding / Kasasi/
Peninjauan Kembali Perkara Pidana.
10. SOP Pemberitahuan Memeriksa Berkas
(Inzage) Untuk Perkara Banding.
11. SOP Panggilan Teguran Anmaning
Tanggal
Revisi
terakhir 08
Februari
2017
LAPORAN TAHUNAN 2017
15
10. Sekretaris 4 1. SOP Persetujuan Bahan Pelaksanaan
2. SOP Persetujuan Bahan Pelaksanaan
UR Kepegawaian
3. SOP Persetujuan Bahan Pelaksanaan
Penataan Organisasi & Tata Laksana
4. SOP Persetujuan Bahan Pelaksanaan
UR Keuangan
11. Kepala Sub
Bagian
Umum dan
Keuangan
22 1. SOP Pelaporan Aplikasi Persediaan
Persemester/Pertahun
2. SOP Pelaporan Aplikasi Simak-Bmn
Persemester/Pertahun
3. SOP Pengelolaan Perpustakaan
4. SOP Pengelolaan Surat Keluar
5. SOP Pengelolaan Surat Masuk
6. SOP Pengelolaan Aplikasi Persediaan
(Kegiatan Harian)
7. SOP Pengelolaan Aplikasi SIMAK-
BMN (Bulanan)
8. SOP Menyusun Uraian Tugas Tenaga
Satpam Dan Petugas Kebersihan
Kantor
9. SOP Permintaan Barang-Barang
Persediaan
10. SOP Pelaporan Aplikasi SIMAK-BMN
Persemester/Pertahun Tingkat Korwil
11. SOP Pembuatan Laporan Aplikasi PP
39 Tahun 2006 Form B
12. SOP Pemeliharaan Peralatan & Mesin
13. SOP Pembayaran Gaji Induk
14. SOP Pembayarn Gaji Susulan
15. SOP Pembayaran Kekurangan Gaji
Pegawai
16. SOP Pembayaran Uang Makan
17. SOP Pengajuan Remunerasi
18. SOP Pengajuan Uang
Tanggal
Revisi
terakhir 08
Februari
2017
LAPORAN TAHUNAN 2017
16
Persediaan/Tambahan Uang Persediaan
(UP/TUP)
19. SOP Pembayaran Dan Penggantian
UP/TUP
20. SOP Pembayaran Langsung Kepada
Pihak Ketiga
21. SOP Pengelolaan Pendapatan Negara
Bukan Pajak (PNBP)
22. SOP Pengelolaan Aplikasi Persediaan
Bulanan
12. Kepala Sub
Bagian
Kepegawaia
n, Tata
Laksana,
dan
Organisasi
20 1. SOP Pengelolaan Surat Dinas
2. SOP Investarisasi Pegawai (Bezetting
Pegawai)
3. SOP Daftar Urut Senioritas (DUS)
Hakim
4. Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
Pegawai Negeri Sipil
5. SOP Rekapitulasi Daftar Hadir Hakim
Dan Pegawai Negeri Sipil
6. SOP Pembuatan Surat Keputusan
Ketua Pengadian Negeri Lhokseumawe
Bdang Kepegawaian
7. SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat
8. SOP Kenaikan Gaji Berkala (KGB)
9. SOP Mutasi Hakim Dan Pegawai
Negeri Sipil
10. SOP Usulan Promosi Jabatan
11. SOP Usulan Pensiun Hakim Dan
Pegawai Negeri Sipil
12. SOP Usulan Tanda Penghargaan Satya
Lencana
13. SOP Pembuatan Sasaran Kerja
Pegawai (SKP)
14. SOP Penyelesaian Surat Tugas
15. SOP Penyelesaian Permohonan Surat
Tanggal
Revisi
terakhir 08
Februari
2017
LAPORAN TAHUNAN 2017
17
Cuti Hakim dan Pegawai Negeri
16. SOP Penyelesaian Pembuatan
Pengantar Hukuman Disiplin Bagi
Hakim dan PNS
17. SOP Penyelesaian Pembuatan Kartu
Pemohon Penambahan Penghasilan
Pegawai (KP4)
18. Penyelesaian Dokumen,
Pelantikan/Penyumpahan dan
Menduduki Jabatan
19. SOP Pengusulan TASPEN, KARPEG,
KARIS/KARSU
20. SOP Pelaksanaan Rapat pegawai
13. Kepala Sub
Bagian
Perencanaa
n, Informasi
Teknologi,
dan
Informasi
10 1. SOP Perencanaan Daftat Isi
Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
2. SOP Laporan Perencanaan Anggaran
3. SOP Laporan Penangganan Hardware
Pengolah Data Rusak.
4. SOP Pengajuan Revisi POK (DIPA)
5. SOP Perawatan SIPP/CTS
6. SOP Perawatan Dan Mengatasi
Permasalahan Jaringan
7. SOP Pemeliharaan Websit
8. SOP Laporan Perawatan SIPP/CTS
9. SOP Peliputan Dan Penginputan
Website
10. SOP Penghipunan Lakip
Tanggal
Revisi
terakhir 8
Fenbuari
2017
LAPORAN TAHUNAN 2017
18
a. Sasaran Kinerja Pegawai ( SKP )
No. Sasaran Kerja Pegawai
Jumlah
Kegiatan Tahun 2017
Keterangan
1 SUWONO,S.H.,S.E.,M.Hum. (Ketua) 8
2 AINAL MARDHIAH, S.H., M.H. (Wakil Ketua) 5
3 RAHMAWATI, S.H. (Hakim) 4
4 H. SUPRIADI, S.H., M.H. (Hakim) 4
5 NURMIATI, S.H. (Hakim) 3
6 EDDY, S.H. (Hakim) 3
7 SADRI, S.H., M.H. (Hakim) 2
8 TOTOK YANUARTO, S.H., M.H. (Hakim) 3
9 CAHYONO, S.H., M.H. (Hakim) 4
10 NANI SUKMAWATI, S.H., M.H. (Hakim) 3
11 SAYED KADHIMSYAH, S.H. (Hakim) 3
12 MUZAKIR H, S.H. M.H. (Hakim) 3
13 ETI ASTUTI, S.H., M.H. (Hakim) 4
14 ELVIYANTI PUTRI, S.H., M.H. (Hakim) 3
15 ELIYURITA , S.H.,M.H. (Hakim) 3
16 NGATEMIN, S.H., M.H. (Hakim) 4
17 FAISAL MAHDI, S.H., M.H. (Hakim) 4
18 DENY SYAHPUTRA, S.H., M.H. (Hakim) 3
19 JUANDRA, S.H. (Hakim) 4
20 RONI SUSANTA, S.H. (Hakim) 3
21 Dr. EDWAR, S.H., M.H. (Hakim Ad Hoc Tipikor) 3
22 M. FATAN RIYADHI, S.H. (Hakim Ad Hoc Tipikor)
3
23 MARDEFNI, S.H., M.H. (Hakim Ad Hoc Tipikor) 3
24 AYI AFRIANTO, S.H. (Hakim Ad Hoc PHI 3
25 Drs. EDI PRAYITNO (Hakim Ad Hoc PHI 3
26 TANWIMAN SYAM, S.H. (Panitera) 10
27 RIDWAN, S.H., M.H. (Sekretaris) 10
28 Drs. EFENDI, S.H. (Wakil Sekretaris) 7
29 SANUSI, S.H. (Panmud Pidana) 9
30 MUHARIRSYAH, S.H. (Panmud Perdata) 7
31 SAMUIN, S.H. (panmud Tipikor) 11
32 H.M. DEHAN, S.Pd (Panmud PHI) 9
33 AMIRUDDIN, S.H. (panmud Hukum) 8
34 FAUZAN, S.H. (Kasubbag Kepegawaian Ortala) 8
35 Hj. ANSARI MUHAMMAD SYAM (Kasubbag Umum san Keuangan)
8
36 AMIRILLAH, S.H. (Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan)
11
37 KURNIA, S.H. (Panitera Pengganti) 5
38 YUSNITA, S.H. (Panitera Pengganti) 5
39 ZAINUDDIN, S.H. (Panitera Pengganti) 5
LAPORAN TAHUNAN 2017
19
40 DERMAWAN, S.H. (Panitera Pengganti) 5
41 HARPERIYANI EFENDI, S.H. (Panitera Pengganti)
5
42 ZULKHAIRI, S.H. (Panitera Pengganti) 5
43 SAIFUL BAHRI (Panitera Pengganti) 5
44 SURAIYA. S.H. (Panitera Pengganti) 5
45 ASLIDA (Panitera Pengganti) 5
46 YUSNIDAR, S.H. (Panitera Pengganti) 5
47 ALIAN, S.H. (Panitera Pengganti) 5
48 MURDANY, S.H. (Panitera Pengganti) 5
49 RUSNIAR, S.H. (Panitera Pengganti) 5
50 RAHMI YANTI, S.H. (Panitera Pengganti) 5
51 BUDIWANSYAH, S.H.(Jurusita) 5
52 SYARIFUDDIN, S.H. (Jurusita) 5
53 Dra. DEWI MUTIA (Jurusita Pengganti) 4
54 FURQAN, S.E. (Jurusita Pengganti) 4
55 M. AMIN (Jurusita Pengganti) 4
56 H. SAIFULLAH (Jurusita Pengganti) 5
57 BAIHAQI (Jurusita Pengganti) 4
58 MUHAMMAD, B.A. (Jurusita Pengganti) 4
59 MUHAMMAD DISAN (Jurusita Pengganti) 4
60 SYAIFUL HAS’ARI, S.H. (Staf Panmud Hukum) 4
61 H. R O M I, S.E. (Staf Panmud Hukum) 6
62 AISYAH (staf Subbag Kepegawaian Ortala) 10
63 RIMA MELATI (Bendahara Penerimaan) 6
64 RAZIAH (Staf Panmud Pidana) 5
65 NURYANTI (Staf Panmud Perdata) 6
66 MISBAH, S.T. (Pranata Komputer) 7
67 NURUL HUKMIAH, S.H., M.H.(Staf Panmud Pidana)
10
68 SURYATI (Staf Subbag Umum Keuangan) 4
69 LINDA SYAH PUTRI, S.E.(Staf Subbag Umum Keuangan)
7
70 ZAKIAH, S.E. (Bendahara Pengeluaran) 7
71 CUT NYAK TIHAJAR, S.Sos.I (Staf Panmud Tipikor)
6
72 VICKY FIRMANSYAH, S.H. 3
73 RISA MAHDALENA, S.H.(Staf Panmud Perdata) 4
74 ARY MIRANDA (Staf Subbag Umum Keuangan) 6
75 YENI SURIANI(Staf Panmud PHI) 7
LAPORAN TAHUNAN 2017
20
B. Pelayanan Publik yang Prima
1. Akreditasi Penjamin Mutu
Sesuai dengan surat keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, nomor
1639/DJU/SK/OTO1.1/9/2015, tentang melakukan penilaian dan penjaminan mutu pada
Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, maka Pengadilan Negeri Banda Aceh telah
mempersiapkan diri untuk ikut dalam penilaian akreditasi. Persiapan untuk kegiatan
dimaksud telah dimulai sejak awal tahun 2017 dengan menyiapkan semua dokumen
berkenaan, antara lain SK pembentukan Tim TAPM yang telah mengalami revisi sebnayak
dua kali, manual mutu, SOP, dokumen kontrol lainnya , budaya malu, budaya 3 S dan
budaya 5 R serta perbaikan sistem pelayanan publik dengan sistem loket dan sistem
pelayanan terpadu satu pintu.
Persiapan untuk akreditasi telah dimulai pada masa kepemimpinan KPN Badrun
Zaini, SH,MH dan dilanjutkan sejak Agustus oleh KPN Suwono,SH,SE,M.Hum. Tim
Penilaian Akreditasi Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum telah melakukan penilaian
pada tanggal 31 Nopember 2017 dan hasilnya diumumkan dalam Acara Penyerahan
Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada tanggal 29 Nopember
2017 di Baal Room Hotel Clarion Makassar dan berdasarkan Sertifikat yang diterima
Nomor TAPM 104/QMR/sertifikat/11/2017 Pengadilan Negeri Banda Aceh Terakreditasi
“B’. Pengadilan Negeri Banda Aceh ke depan akan terus menyempurnakan semua sistem
yang ada agar dapat memperoleh akreditasi yang lebih baik lagi.
LAPORAN TAHUNAN 2017
21
BAB III
PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN
A. Sumber Daya Manusia
Pembinaan kepegawaian Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia secara umum meliputi : formasi pegawai, rekrutmen pegawai dan pengangkatan, pendidikan dan pelatihan, penempatan, pengangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, pola pembinaan karir hakim, pola pembinaan karir kepaniteraan, kejurusitaan dan kesekretariatan, pemberhentian pegawai dan lain-lain.
Pengembangan pada aspek pelayanan publik harus disertai dengan dukungan aspek sumber daya manusia. Tanpa dukungan ini, reformasi manajemen pelayanan mustahil dapat diimplementasikan secara baik.
1. Profil Sumber Daya Manusia
a. Sumber Daya Teknis Yudisial
Sumber daya Manusia Tekhnis yudisial peradilan adalah salah satu komponen dalam pengembangan kapasitas peradilan yang terkait dalam proses penyelesaian perkara dan memastikan pemberian pelayanan peradilan yang tidak memihak dan efisien. Hasil akhir dari program sumber daya manusia peradilan adalah meningkatkan layanan bagi masyarakat yang diberikan oleh personil yang berkompeten, efisien, efektif, kinerjanya menarik kepercayaan dan rasa hormat masyarakat yang dilayaninya.
Sumber daya manusia teknis yudisial di Pengadilan Negeri Banda Aceh tahun 2017 dapat dilihat pada tebel berikut :
No. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial Jumlah
1. Hakim Karier 20 Orang 2. Hakim Ad Hoc Tipikor 3 Orang 3. Hakim Ad Hoc PHI 2 Orang 4. Panitera Pengganti 14 Orang 5. Juru Sita / Juru Sita Pengganti 9 Orang
Jumlah Total 48 Orang
Profil Sumber daya manusia teknis yudisial di Pengadilan Negeri Banda Aceh tahun 2017 adalah sebagai berikut : No. TENAGA TEKNIS PANGKAT/GOLONGAN 1.
Ketua : SUWONO,S.H.,S.E.,M.Hum. Pembina Utama Muda (IV/c)
2. Wakil Ketua : AINAL MARDHIAH, S.H., M.H. Pembina Utama Muda (IV/c)
LAPORAN TAHUNAN 2017
22
3.
Hakim Karier :
1 RAHMAWATI, S.H. Pembina Utama Muda (IV/c)
2 H. SUPRIADI, S.H., M.H. Pembina Utama Muda (IV/c)
3 NURMIATI, S.H. Pembina Utama Muda (IV/c)
4 EDDY, S.H. Pembina Tk. I (IV/b)
5 SADRI, S.H., M.H. Pembina Tk. I (IV/b)
6 TOTOK YANUARTO, S.H., M.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
7 CAHYONO, S.H., M.H. Pembina Tk. I (IV/b)
8 NANI SUKMAWATI, S.H., M.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
9 SAYED KADHIMSYAH, S.H. Pembina (IV/a)
10 MUZAKIR H, S.H. M.H Pembina (IV/a)
11 ETI ASTUTI, S.H., M.H. Pembina (IV/a)
12 ELVIYANTI PUTRI, S.H., M.H. Pembina (IV/a)
13 ELIYURITA , S.H.,M.H. Pembina (IV/a)
14 NGATEMIN, S.H., M.H. Penata Tk. I (III/d)
15 FAISAL MAHDI, S.H., M.H. Penata Tk. I (III/d)
16 DENY SYAHPUTRA, S.H., M.H.
Penata Tk. I (III/d)
17 JUANDRA, S.H. Penata Tk. I (III/d)
18 RONI SUSANTA, S.H. Penata Tk. I (III/d)
Hakim Ad Hoc Tipikor :
1 Dr. EDWAR, S.H., M.H. -
2 M. FATAN RIYADHI, S.H. -
3 MARDEFNI, S.H., M.H. -
Hakim Ad Hoc PHI :
1 Drs. EDI PRAYITNO -
2 AYI AFRIANTO, S.H. -
4. Panitera / Sekretaris : TANWIMAN SYAM, S.H. Pembina Tk. I (IV/b)
5. Wakil Panitera : Drs. EFENDI, S.H.
Pembina (IV/a)
6. Panitera Muda : A. Sub Kepaniteraan Pidana
SANUSI, S.H.
Penata Tk. I (III/d)
LAPORAN TAHUNAN 2017
23
B. Sub Kepaniteraan Perdata
MUHARIRSYAH, S.H.
Penata Tk. I (III/d)
C. Sub Kepaniteraan Hukum
AMIRUDDIN, S.H.
Penata Tk. I (III/d)
D. Sub Kepaniteraan Khusus Tipikor
SAMUIN, S.H.
Pembina (IV/a)
E. Sub Kepaniteraan Khusus Tipikor
H.M. DEHAN, S.Pd
Penata Tk. I (III/d)
7. Panitera Pengganti :
1 KURNIA, S.H. Penata Tk. I (III/d)
2 YUSNITA, S.H. Penata Tk. I (III/d)
3 ZAINUDDIN, S.H. Penata Tk. I (III/d)
4 DERMAWAN, S.H. Penata Tk. I (III/d)
5 HARPERIYANI EFENDI, S.H. Penata Tk. I (III/d)
6 ZULKHAIRI, S.H. Penata Tk. I (III/d)
7 SAIFUL BAHRI Penata (III/c)
8 SURAIYA. S.H. Penata (III/c)
9 ASLIDA Penata (III/c)
10 YUSNIDAR, S.H. Penata (III/c)
11 ALIAN, S.H. Penata (III/c)
12 MURDANY, S.H. Penata (III/c)
13 RUSNIAR, S.H. Penata Muda Tk. I (III/b)
14 RAHMI YANTI, S.H. Penata Muda Tk. I (III/b)
8. Juru Sita/Juru Sita Pengganti :
1 BUDIWANSYAH, S.H. Penata Tk. I (III/d)
2 SYARIFUDDIN, S.H. Penata Muda (III/a)
3 Dra. DEWI MUTIA Penata Tk. I (III/d)
4 FURQAN, S.E. Penata (III/c)
5 M. AMIN Penata Muda Tk. I (III/b)
6 H. SAIFULLAH Penata Muda Tk. I (III/b)
7 BAIHAQI Penata Muda Tk. I (III/b)
8 MUHAMMAD, B.A. Penata Muda Tk. I (III/b)
9 MUHAMMAD DISAN Penata Muda Tk. I (III/b)
LAPORAN TAHUNAN 2017
24
9. Staf Kepaniteraan Pidana 1. RAZIAH
2. NURUL HUKMIAH, S.H., M.H.
3. VICKY FIRMANSYAH, S.H.
Staf Kepaniteraan Perdata 1. NURYANTI
2. RISA MAHDALENA, S.H.
Staf Kepaniteraan Hukum 1. H. R O M I, S.E.
2. SYAIFUL HAS’ARI, S.H.
Staf Kepaniteraan Pidana Khusus Tipikor 1. CUT NYAK TIHAJAR, S.Sos.I
Staf Kepaniteraan Pidana Khusus Tipikor 1. YENI SURIANI
Penata Muda Tk. I (III/b) Penata Muda Tk. I (III/b)
Penata Muda (III/a)
Penata Muda Tk. I (III/b)
Penata Muda (III/a)
Penata Tk. I (III/d) Penata Tk. I (III/d)
Penata Muda Tk. I (III/b)
Pengatur Muda Tk. I (II/b)
b. Sumber Daya Non-Teknis Yudisial
Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial, satu komponen dalam pengembangan Peradilan kapasitas yang terkait dalam proses penyelesaian administrasi umum dan memastikan pemberian pelayanan Peradilan yang baik kepada masyarakat luas.
Sumber daya manusia non-teknis yudisial di Pengadilan Negeri Banda Aceh tahun 2017 dapat dilihat pada tebel berikut :
No. Sumber Daya Manusia Non-Teknis Yudisial Jumlah
1. Sekretaris 1 Orang 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi
Informasi dan Pelaporan 1 Orang
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan 1 Orang 4. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi
dan Tata Laksana 1 Orang
5. Staf 6 Orang 6. CPNS - 7. Tenaga Fungsional (Pranata Komputer) 1 Orang
Jumlah Total 11 Orang
Profil Sumber daya manusia non-teknis yudisial di Pengadilan Negeri Banda Aceh tahun 2017 adalah sebagai berikut :
NO TENAGA NON-TEKNIS PANGKAT/GOLONGAN 1. Sekretaris :
RIDWAN, S.H., M.H. Pembina (IV/a)
LAPORAN TAHUNAN 2017
25
2. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan AMIRILLAH, S.H.
Penata Tk. I (III/d)
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Hj. ANSARI MUHAMMAD SYAM Staf : - RIMA MELATI
- SURYATI
- LINDA SYAH PUTRI, S.E.
- ZAKIAH, S.E.
- ARY MIRANDA
Penata Muda Tk. I (III/b)
Penata Muda Tk. I (III/b) Penata Muda Tk. I (III/b) Penata Muda Tk. I (III/b) Penata Muda Tk. I (III/b)
Pengatur (II/c)
4. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana FAUZAN, S.H. Staf :
- AISYAH
Penata (III/c)
Penata Muda Tk. I (III/b)
5. Tenaga Fungsional (Pranata Komputer) MISBAH, S.T.
Penata Muda Tk. I (III/b)
2. Mutasi
a. Mutasi Masuk Dalam tahun 2017, mutasi masuk Hakim dan pegawai berjumlah 10 orang yang
dapat dilihat pada tabel berikut :
No. Nama Jabatan Sebelumnya
Mutasi Menjadi
1. SUWONO,S.H.,S.E.,M.Hum. Wakil Ketua PN Palembang
Ketua PN Banda Aceh
2. AINAL MARDHIAH, S.H., M.H. Ketua PN Lhokseumawe
Wakil Ketua PN Banda Aceh
3. ELVIYANTI PUTRI, S.H., M.H. Hakim PN Lhokseumawe
Hakim PN Banda Aceh
4. SAYED KADHIMSYAH, S.H. Ketua PN Calang Hakim PN Banda Aceh
5. SADRI, S.H., M.H. Ketua PN Kuala Simpang
Hakim PN Banda Aceh
6. TANWIMAN SYAM, S.H. Panitera PN Padang Panitera PN Banda Aceh
7. DERMAWAN, S.H. Panitera PN Sigli Panitera PN Banda Aceh
8. ASLIDA Panitera Pengganti PN Meulaboh
Panitera PN Banda Aceh
9. YENI SURIANI Staf Sub Kepaniteraan
Perdata PN Simpang Tiga Redelong
Staf Sub Kepaniteraan PHI PN Banda Aceh
LAPORAN TAHUNAN 2017
26
10. VICKY FIRMANSYAH, S.H. Staf Subbag Umum dan Keuangan PN
Sabang
Staf Sub Kepaniteraan
Pidana PN Banda Aceh
b. Mutasi Keluar
Dalam tahun 2017, mutasi keluar Hakim dan pegawai berjumlah 4 orang yang dapat dilihat pada tabel berikut :
No. Nama Jabatan Sebelumnya
Mutasi
1. BADRUN ZAINI, S.H., M.H. Ketua PN Banda Aceh
Ketua PN Jambi
2. NURSYAM, S.H., M.Hum. Wakil Ketua PN Banda Aceh
Ketua PN Malang
3. REFLIZAILIUS, S.H. Panitera PN Banda Aceh
Panitera PN Padang
4. MUHAMMAD TAHIR, S.H. Hakim PN Banda Aceh
Wakil Ketua PN Meulaboh
3. Promosi
Pada akhir tahun 2017, Personil di Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mendapatkan promosi jabatan berjumlah 4 orang yang dapat dilihat pada tabel berikut :
No. Nama Jabatan Sebelumnya
Mutasi
1. BADRUN ZAINI, S.H., M.H. Ketua PN Banda Aceh
Ketua PN Jambi
2. NURSYAM, S.H., M.Hum. Wakil Ketua PN Banda Aceh
Ketua PN Malang
3. REFLIZAILIUS, S.H. Panitera PN Banda Aceh
Panitera PN Padang
4. MUHAMMAD TAHIR, S.H. Hakim PN Banda Aceh
Wakil Ketua PN Meulaboh
4. Pensiun
Sampai akhir tahun 2017, Personil di Pengadilan Negeri Banda Aceh yang pensiun berjumlah 1 orang yang dapat dilihat pada tabel berikut :
No. Nama Jabatan TMT Pensiun
1. M. ACEK Jurusita Pengganti PN Banda Aceh
08 Februari 2017
5. Diklat
Sampai akhir tahun 2017, personil di Pengadilan Negeri Banda Aceh yang telah mengikuti Diklat Tekhnis dan Struktural berjumlah 18 orang yang dapat dilihat pada tabel berikut :
No. Nama Jabatan Diklat yang di ikuti
1. RAHMAWATI, S.H. Hakim PN Banda Aceh
Pelatihan penyegaran
Hakim di wilayah
LAPORAN TAHUNAN 2017
27
2 H. SUPRIADI, S.H., M.H. Hakim PN Banda Aceh
hukum Pengadilan
Tinggi Banda Aceh 3 NANI SUKMAWATI, S.H., M.H. Hakim PN Banda
Aceh 4 MUZAKIR H, S.H. M.H Hakim PN Banda
Aceh 5 ETI ASTUTI, S.H., M.H. Hakim PN Banda
Aceh 6 NURMIATI, S.H. Hakim PN Banda
Aceh 7 ELIYURITA , S.H.,M.H. Hakim PN Banda
Aceh 8 NGATEMIN, S.H., M.H. Hakim PN Banda
Aceh 9 CAHYONO, S.H., M.H. Hakim PN Banda
Aceh Diklat Sertifikasi
Hakim PHI 10 ELVIYANTI PUTRI, S.H., M.H. Hakim PN Banda
Aceh 11 ETI ASTUTI, S.H., M.H. Hakim PN Banda
Aceh Diklat HAM bagi
Apgakum Angkatan II
12 RAHMAWATI, S.H. Hakim PN Banda Aceh
Pelatihan Sertifikasi
Mediator Hakim
Lingkungan Angkatan
II
13 RONI SUSANTA, S.H. Hakim PN Banda Aceh
Diklat Penanganan
Tindak Pidana
Perikanan dan Pidana
Lain Terkait
Perikanan
14 RIDWAN, S.H., M.H. Sekretaris PN Banda Aceh
Diklat PIM III
15 AMIRILLAH, S.H. Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan PN Banda Aceh
Diklat PIM IV
16 FAUZAN, S.H. Kasubbag Kepegawaian Ortala PN Banda Aceh
Diklat PIM IV
17 RAHMI YANTI, S.H. Panitera Pengganti PN Banda Aceh
Diklat Teknis
Fungsional Panitera/
Panitera Pengganti
Peradilan Umum
18 SYARIFUDDIN, S.H. Jurusita Pengganti PN Banda Aceh
Diklat Teknis
Fungsional Jurusita/
Jurusita Pengganti
Peradilan Umum
LAPORAN TAHUNAN 2017
28
B. Penyelesaian Perkara
1. Rekapitulasi Perkara Tahun 2017 a. Perkara Pidana
Jenis Pidana Sisa Tahun
Lalu Masuk
Tahun Ini Putus
Tahun Ini Sisa
Tahun Ini
Pidana Biasa/Khusus 38 355 329 64
Pidana Singkat - - - -
Pidana Cepat/Ringan - 13 13 -
Pidana Lalu Lintas - 7360 7360 -
Pidana Anak 2 8 8 2
Pidana Khusus TIPIKOR
24 67 65 26
b. Perkara Perdata
Jenis Perdata Sisa Tahun
Lalu Masuk
Tahun Ini Putus
Tahun Ini Sisa
Tahun Ini
Perdata Gugatan 22 73 69 26
Perdata Permohonan 5 221 221 5
Perdata Khusus PHI - 7 4 2
c. Perkara Pidana Yang Melakukan Upaya Hukum
Jenis Pidana Banding Kasasi Peninjauan
Kembali Grasi
Pidana Biasa/Khusus 27 14 1 -
Pidana Anak 1 - - -
Pidana Khusus TIPIKOR
26 19 3 -
d. Perkara Perdata Yang Melakukan Upaya Hukum
Jenis Perdata Banding Kasasi Peninjauan
Kembali Grasi
Perdata Gugatan 28 27 10 -
Perdata Permohonan - 1 - -
Perdata Khusus PHI - 2 2 -
LAPORAN TAHUNAN 2017
29
2. Putusan Yang Diajukan Banding Tahun 2017
Jenis Perkara Jumlah Dicabut
Jenis Putusan Banding Sisa
Tahun Ini Dikuatkan Dibatalkan
Tidak Diteri
ma
Pidana Biasa/Khusus
27 1 24 - - 4
Pidana Anak 1 - - - - 1
Perdata Gugatan 28 - 12 3 1 12
Pidana Khusus TIPIKOR
19 - 9 - - 32
3. Putusan Yang Diajukan Kasasi Tahun 2017
Jenis Perkara Jumlah
(diajukan 2017)
Tingkat Kasasi (yg turun 2017)
Dikembalikan Dikuatkan Dibatalkan
Tidak Diterima
Perdata Khusus PHI
- - - 2 -
4. Putusan yang Diajukan Peninjuan Kembali (PK)Tahun 2017
Jenis Perkara Jumlah
Putusan Tingkat Banding
Putusan Tingkat Kasasi Putusan PK
Dikuatkan
dibatalkan
dikuatkan
Tidak diterima
Dibatalkan
dikuatkan
Dibatalkan
Pidana Biasa/Khusus
- - - - - - - -
Pidana Anak - - - - - - - - Gugatan 10 20 1 - - 42 - 4 TIPIKOR 3 - - - - 1 - - PHI - - - - - - - -
Jenis Perkara
Jumlah
(Yang Dijukan tahun 2017)
Tingkat Banding (yg turun tahun 2017)
Dikembalikan
Dikuatkan Dibatalkan
Tingkat Kasasi (yg turun 2017)
Tingkat Kasasi (yg turun 2017)
Dikuat-kan
Dibatal-kan
Tidak Diterima
Dikuat-kan
Dibatal-kan
Pidana Biasa/ Khusus
14 - 1 18 - 4 -
Pidana Anak - - - 1 - - -
Perdata Gugatan
27 20 1 3 - 42 1
Pidana Khusus TIPIKOR
17 - 8 - - - -
LAPORAN TAHUNAN 2017
30
5. Sisa Perkara Yang Di Putus : 64 Perkara.
6. Perkara Yang Di Putus Tepat Waktu : 291 Perkara (Tahun 2017).
7. Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, Dan Peninjauan
Kembali : 313 Perkara.
8. Perkara Perdata Yang Berhasil Di Mediasi : 4 Perkara.
9. Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi : 3 Perkara.
C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana
Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA memiliki sarana dan prasarana yang
digunakan dalam menunjang kinerja Pengadilan dalam memberikan pelayanan kepada para
pencari keadilan. Keadaan sarana dan prasarana yang dimilki banyak yang sudah dalam
keadaan rusak seperti sarana AC, komputer, dan printer.
Selama tahun 2017, sarana dan prasarana yang dimiliki telah dikelola secara
maksimal dan dilakukan pemeliharaan sesuai dengan anggaran pemeliharaan yang
dianggarkan selama tahun 2017.
1. Sarana Dan Prasarana Fasilitas
a. Tanah
No. Tanah Untuk Luas (m2)
Keterangan
1. Gedung Kantor dan Gedung Tipikor
5736 Tanah yang dipergunakan untuk Gedung kantor
memiliki 2 lantai dan 2 pos jaga
2. Rumah Negara 3683
Tanah yang dipergunakan untuk Rumah Dinas
dimana tanah berlokasi dibeberapa alamat
b. Kendaraan Dinas
NO URAIAN
Tahun Kondisi
Keterangan Perolehan Baik
Rusak Rusak
Ringan Berat
I Jenis Kendaraan Roda 4
1 Sedan Vios 2006 √
2 Sedan Vios 2006 √
3 Minibus/Kijang LX 2003 √
3 Minibus/Inova 2005 √
4 Minibus/Inova 2006 √
5 Minibus/Inova 2006 √
6 Minibus/Inova 2011 √
LAPORAN TAHUNAN 2017
31
II Jenis Keadaan Roda 2
1 Mega Pro 2011 √
2 Bebek manual 2006 √
3 Bebek manual 2006 √
4 Bebek manual 2006 √
5 Bebek manual 2006 √
c. Rumah Dinas
NO URAIAN
Kondisi
Keterangan Jumlah Baik
Rusak Rusak
Ringan Berat
I Rumah Dinas
1 Rumah Ketua 1 √
2 Rumah Dinas Wakil
Ketua 1 √
3 Rumah Dinas Hakim 12 √
4 Rumah Dinas Panitera 1 √
5 Rumah Dinas Sekretaris 1 √
6 Rumah Dinas JP 1 √
7 Rumah Dinas PP 1 √
Matrik Sarana/Prasarana di Pengadilan Negeri Aceh
No Sarana/Prasarana Gedung Jumlah Keterangan
I Gedung PN
1 Ruang Ketua 1
2 Ruang Wakil Ketua 1
3 Ruang Hakim 6
4 Ruang Panitera 1
5 Ruang Sekretaris 1
6 Ruang Kepaniteraan
7 Ruang Kesekretariatan
8 Ruang Sidang Umum
9 Ruang Mediasi
10 Ruang Pustaka
11 Ruang Tahanan
12 Ruang Posbakum
13 Ruang Tunggu Anak 1
14 Ruang Arsib 1
15 Ruang Menyusui
II Gedung Tipikor
1 Ruang Ketua 1
2 Ruang Wakil Ketua 1
3 Ruang Hakim 2
LAPORAN TAHUNAN 2017
32
4 Ruang Kepaniteraan 1
5 Ruang Sidang Umum 2
6 Ruang Tahanan 2
No Sarana/Prasaranan Fasilitas
Perkantoran Jumlah Keterangan
1 Komputer 50
2 Laptop 30
3 Infokus 2
4 PABX 3
5 Mesin Ketik 2
6 Mesin Potocopy 1
7 AC 69
8 Faximile 1
9 Genset 1
10 Printer 36
11 Monitor 1
12 Scaner 2
13 Server 1
14 Ruter 1
15 TV 9
16 Kipas Angin 19
17 Kulkas 1
18 Amplier 2
19 Loudspiker 11
20 Soumd System 5
21 Ups 29
22 Camera Digital 1
23 Pesawat Telepon 14
24 Dispenser 4
Gedung Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA dibangun dengan tampak depan
sesuai dengan prototype yang distandarkan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Gedung Kantor Pengadilan Negeri Banda Aceh terdiri dari 2 lantai dengan rincian
sebagai berikut :
1 Ruang sidang Utama
1 Ruang Sidang II
1 Ruang Sidang PHI
1 Ruang Sidang Anak
LAPORAN TAHUNAN 2017
33
1 Ruang Ketua
1 Ruang Wakil ketua
7 Ruang Hakim
1 Ruang Panitera
1 Ruang Sekretaris
1 Ruang Wapan
11 Ruang Pegawai
2 Sel untuk tahanan Pria dan Wanita
3 Ruang Arsip
1 Ruang IT/Informasi
1 Ruang Mediasi
1 Ruang Perpustakaan
1 Ruang Tamu Ketua
18 Kamar Mandi
1 Pos Satpam
1 Musholla
1 Ruang Klinik
1 Ruang Menyusui
1 Ruang Telecomference
1 Ruang Tahanan Anak
1 Ruang Jaksa
1 Ruang Pos Bakum
1 Ruang Audio
Gedung Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh terdiri dari 2 lantai dengan rincian
ruang sebagai berikut :
2 Ruang Sidang Tipikor
1 Ruang Ketua
1 Ruang Wakil ketua
3 Ruang Hakim
1 Ruang Pegawai
1 Ruang Panitera
1 Ruang Jaksa
1 Ruang Penasehat Hukum
LAPORAN TAHUNAN 2017
34
2 sel untuk tahanan Pria dan Wanita
1 Ruang IT/Informasi
11 Kamar Mandi
1 Pos Satpam
2. Pengadaan
Pada tahun 2017, Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA mendapatkan anggaran
untuk pengadaan Meubilair berupa :
3. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana
Pemeliharaan untuk sarana dan prasarana selama tahun 2017 telah dilakukan
sesuai dengan anggaran yang diberikan pada tahun 2017, yaitu sebagai berikut :
No Jenis Pemeliharaan Volume Keterangan
1. Pemeliharaan Gedung Kantor 4435 M2 Pemeliharaan dan
perbaikan pada fisik dalam
dan luar gedung kantor
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin :
a. AC 69 Unit b. Pompa Air 3 Unit c. Kendaraan Roda 4 7 Unit d. Kendaraan Roda 2 5 Unit e. Komputer/Laptop 80 Unit f. Faksimili 3 Unit g. Printer 42 Unit
No Nama Barang Jumlah Keterangan
1 P.C Unit 5 unit Baik
2 Note book 2 unit Baik
3 Router 1 unit Baik
4 Printer 5 unit Baik
5 meja kerja kayu 11 unit Baik
6 Kursi Kerja Sandaran tinggi 12 unit Baik
7 Kursi Kerja Sandaran Pendek 10 unit Baik
8 Lemari kayu 8 unit Baik
9 Lemari besi 1 unit Baik
10 Rak server 1 unit Baik
11 Brandkas 1 unit Baik
12 Sice 1 set Baik
13 Meja resepsionis 1 unit Baik
14 Kursi resepsionis 4 unit Baik
15 Scaner 1 unit Baik
LAPORAN TAHUNAN 2017
35
4. Penghapusan
Selama tahun 2017 belum ada kegiatan penghapusan terhadap Barang Milik
Negara (BMN) pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas IA.
D. Pengelolaan Keuangan
Pengelolaan keuangan didasarkan pada Pagu Anggaran Belanja DIPA 01 (Badan
Urusan Administrasi) dan DIPA 03 ( Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum ) Tahun
Anggaran 2017 Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas 1A.
1. Program Dukungan Manajeman Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
No. Program/Kegiatan/Output PAGU Anggaran
(Rp.)
Realisasi
(Rp.)
1. Pembayaran Gaji Dan Tunjungan 12.904.045.000 12.970.322.166
Sisa anggaran adalah sebesar Rp. 0
2. Belanja Barang Non Operasional :
a. Pembinaan dan Konsultasi 31.200.000 31.200.000
b. Penyelenggaraan Kearsipan 4.383.000 4.383.000
JUMLAH 35.583.000 35.583.000
Sisa anggaran adalah sebesar Rp. 0
3. Penyelenggaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran :
a. Operasional Perkantoran Dan Pimpinan
662.190.000 661.309.110
b. Perawatan Kendaraan Roda 4 189.112.000 189.110.287
c. Perawatan Kendaraan Roda 2 29.574.000 29.574.000
d. Inventaris Kantor 105.900.000 105.900.000
e. Jasa Pos dan Giro 66.600.000 66.600.000
f. Langganan Daya Dan Jasa 348.142.000 338.621.636
g. Perawatan Gedung Kantor 358.925.000 358.925.000
h. Operasional Pengadilan Ad-Hoc Tipikor
141.010.000 129.999.000
i. Pengadaan Baju Dinas Sopir/Satpam/Cleaning Service/Pramubakti
33.080.000 33.080.000
JUMLAH
1.934.533.000
1.913.119.033
Sisa anggaran adalah sebesar Rp. 21.413.967
LAPORAN TAHUNAN 2017
36
2. Program Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
No. Program/Kegiatan/Output PAGU Anggaran
(Rp.)
Realisasi
(Rp.)
1. Anti Virus 5.000.000 4.900.600
2. Pengolah data kesekretariatan 42.500.000 42.500.000
3. Pengolah data pendukung SIPP 92.500.000 92.500.000
Sisa anggaran adalah sebesar Rp. 0
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan
No. Program/Kegiatan/Output PAGU Anggaran
(Rp.)
Realisasi
(Rp.)
1. Pelaksanaan Pos Layanan Hukum 48.000.000 48.000.000
2. Penyelesaian Perkara Tk I Pengiriman Surat
2.397.000 2.104.105
3. Penyelesaian Perkara Tk I Belanja Bahan
53.363.000 47.109.300
4. Penyelesaian Perkara Tk I Belanja Operasional Lainnya
1.500.000 0
5. Komsumsi 21.390.000 21.378.000
6. Belanja Jasa Profesi 300.000 0
7. Belanja Perjalanan Biasa 85.068.000 85.062.055
8. Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota 51.178.000 22.750.000
9. Pembebasan Biaya Perkara 140.000 0
10. Persediaan 160.000 0
11. Belanja Jasa Profesi 600.000 0
12. Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota 560.000 0
JUMLAH 264.656.000 226.403.460
Sisa anggaran adalah sebesar Rp. 38.252.540
E. Dukungan Teknologi Informasi
Dalam rangka mendukung pelayanan keterbukaan informasi di badan peradilan dan
sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144 Tahun 2011
tentang Pedoman Informasi di Pengadilan dan Penerapan Sistim Informasi Penelusuran
LAPORAN TAHUNAN 2017
37
Perkara Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menerapkan versi SIPP terbaru 3.2.0 sejak
tanggal 18 Desember 2017. Untuk aplikasi terbaru ini pihak Pengadilan Negeri Banda Aceh
telah melakukan sosialisasi untuk Panitera Pengganti dan Majelis Hakim pada hari Rabu
tanggal 20 Desember 2017 agar semua stakeholder di Pengadilan Negeri Banda Aceh
mengetahui tentang aplikasi baru ini.
Disamping melakukan sosialisasi dalam rangka meningatkan kedisiplinan semua user
SIPP dalam menginput data, pihak Pengadilan Negeri Banda Aceh melalui bidang
kesekretariatan cq bagian Perencanaan Tehnologi informasi dan pelaporan melalui rapat
pimpinan dan stakeholdernya, dalam pelaksanaannya memerlukan dukungan teknologi agar
informasi perkara dan informasi peradilan lainnya bisa diakses oleh masyarakat luas.
Penerapan teknologi informasi di Pengadilan Negeri Banda Aceh Kelas 1A didukung
dengan peralatan berupa personal komputer/laptop untuk setiap pegawai, jaringan internet
dan ruangan server agar sistem informasi dapat disebarkan dengan baik. Pengadilan Negeri
Banda Aceh memiliki bagian IT/Informasi dalam membantu peningkatan pelayanan
terhadap teknologi dan informasi untuk internal Pengadilan Negeri Banda Aceh dan para
pencari keadilan. Berikut rincian penggunaan tekhnologi informasi pada Bagian
IT/Informasi di Pengadilan Negeri Banda Aceh :
1. Perangkat Keras
Perangkat Keras Yang Tersedia
No PERANGKAT SPESIFIKASI KONDISI
1 1 Personal Computer
1 Unit Monitor
Merk : Acer
Merk/Type : HP
Baik
Baik
2 1 Unit Router
Merk/Type : Mikrotik
Jumlah Port : 10 Port Baik
3 1 Ruter Mikrotic X2 Board 1100 AH Baik
4 5 Unit Acces Point Merk/Type : Mikrotik Baik
5 1 Unit Hardisk External Merk / Type : Seagate Baik
6 1 Unit Server
Merk : Fujitsu (PY
RX1330M1 /SFF/Hot Plog
PSU/Red. Fans
Baik
LAPORAN TAHUNAN 2017
38
1 Monitor LCD 20inch Merk : LG Baik
7 1 Unit UPS 1200 VA
2 Unit UPS 1000 VA
Merk ICA CE 1200
Merk PROLINK
Baik
Baik
8 I Unit Pengukur kelembaban
ruangan Merk : HTC Baik
9 Camera Digital Merk : Fujifilm Baik
10 2 Unit Laptop
1 Unit laptop
Merk : Dell
Merk : Lenovo
Baik
Baik
11 1 Unit PC All In One
Touchscreen (Meja
Informasi)
Merk : Acer Baik
12 1 Personal Computer
(Tampilan Sidang) Merk : Acer Baik
13 1 TV LCD 40 inch Merk : LG Baik
14 1 Unit AC (1/2 PK)
1 Unit AC (2 PK)
Merk : Polytron
Merk : LG
Baik
Baik
15 1 Unit Infocus Projector Merk : Toshiba Baik
16 1 Unit Scaner Merk : Fujitsu SP-1130 Baik
17 1 Unit printer
1 Unit printer
1 Unit Printer
Merk : Cannon G2000
Merk : HP Laserjet 1505
Merk : Cannon MX 377
Baik
Baik
Baik
18 Rak Server 4 U Baik
2. Perangkat Lunak
Selama Selama tahun 2017, Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menggunakan
Teknologi dan Informasi dalam meningkatkan pelayanan publik terhadap masyarakat
pencari keadilan. Hal tersebut dapat dilihat dari aplikasi atau sistem yang dibuat untuk
membantu kinerja Pengadilan Negeri Banda Acehdan bisa diakses oleh masyarakat dalam
pencarian informasi peradilan di Pengadilan Negeri Banda Aceh.
LAPORAN TAHUNAN 2017
39
Aplikasi atau sistem tersebut adalah sebagai berikut :
a. Website resmi Pengadilan Negeri Banda Aceh yaitu www.pn-bandaaceh.go.id
b. Sistem Informasi Penelusuran Perkara/Case Tracking System (SIPP/CTS) untuk
penggunaan lokal Pengadilan Negeri Banda Aceh yaitu
http://www.ctspnbna.com/SIPP311 dan untuk pencari keadilan pada
http://sipp.pn-bandaaceh.go.id
c. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) http://ctspnbna.com/peradilan
d. Direktori Putusan Mahkamah Agung, dimana masyarakat bisa mengakses
langsung putusan perkara di PN Banda Aceh pada
http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-banda-aceh
e. Sistem Informasi Penelusuran Buku Perpustakaan PN Banda Aceh yang bisa
diakses pada http://pustaka.pn-bandaaceh.go.id/epustaka/
f. Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) Mahkamah Agung RI bisa
diakses pada http://jdih.mahkamahagung.go.id/
g. One Day One Publish
Berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
144/KMA/SK/VIII/2007 tentang keterbukaan Informasi di Pengadilan Negeri
Banda Aceh telah mengupload putusan ke Direktori Putusan Mahkamah Agung
dan dipublikasi kedalam wesite Pengadilan Negeri Banda Aceh, kami akan
selalu aktif mengupload hasil putusan dan penetapan yang telah dibaca dalam
persidangan di pengadilan kami, demi mendukung era keterbukaan dan “One
Day One Publish” yang telah di canangkan oleh Mahkamah Agung.
Keputusan KMA tentang keterbukaan Informasi tersebut antara lain
mengatur jenis Informasi yang harus di umumkan oleh Pengadilan secara
Proaktif serta mekanisme pengumumannnya. Informasi yang di maksud adalah
yang dianggap penting untuk diketahui oleh para pencari keadilan dan
masyarakat, termasuk putusan dan penetapan Pengadilan. Putusan atau penetapan
yang belum berkekuatan hukum tetap namun menarik perhatian publik,misalnya
perkara Korupsi, narkoba, atau terorisme, juga dapat diterbitkan.
Statistik Perkara Pengadilan Negeri Banda Aceh dapat dilihat di
http://sipp.pn-bandaaceh.go.id/statistik_perkara
LAPORAN TAHUNAN 2017
40
Putusan yang telah di upload pada Mahkamah Agung pada tahun 2017
F. Regulasi Tahun 2017
Pada tahun 2017, Pengadilan Negeri Banda Aceh telah melaksanakan program atau
kegiatan yang mengacu pada penerapan pelaksanaan reformasi birokrasi pada 8 area
perubahan yang telah ditetapkan pemerintah, yaitu :
1. Manajemen Perubahan
2. Perudang-undangan
3. Penataan dan Penguatan Organisasi
4. Penataan Tata Laksana
5. Penataan Sistem Manajemen SDM
6. Penguatan Akuntabilitas
7. Penguatan Pengawasan
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Pengadilan Negeri Banda Aceh selama tahun 2017 telah melaksanakan reformasi
birokrasi pada 8 area tersebut secara maksimal dengan tujuan peningkatan kinerja dan
pelayanan terhadap pencari keadilan. Adapun regulasi Pegadilan Negeri Banda Aceh
tahun 2017 yang disesuaikan dengan Cetak Biru Mahkamah Agung RI dan peraturan-
peraturan Mahkamah Agung RI, adalah sebagai berikut :
1. Melaksanakan kegiatan kesekretariatan dan fungsional peradilan sesuai dengan SOP
yang ada
LAPORAN TAHUNAN 2017
41
2. Menyediakan Pos Bantuan Hukum untuk memberikan pelayanan hukum bagi
masyarakat tidak mampu sesuai dengan SEMA No 1 Tahun 2014
3. Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara/Case Tracking System
(SIPP/CTS) versi 3.2.0 pada lokal dan website
4. Peningkatan pelayanan informasi pada pencari keadilan melalui sistem dan aplikasi
yang bisa diakses melalui website resmi Pengadilan Negeri Banda Aceh, yaitu :
a. Direktori Putusan Mahkamah Agung;
b. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
c. Sistem Informasi e-Pustaka Pengadilan Negeri Banda Aceh;
d. JDIH Mahkamah Agung RI.
5. Penggunaan KOMDANAS, SAIBA, SIMPEG, SIKEP, SIMAK BMN, dan sistem
lainnya yang digunakan untuk membuat laporan dan pengiriman data yang membantu
dalam transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Negeri Banda Aceh.
6. Peningkatan SDM melalui pendidikan dan pelatihan struktural dan teknis dari
Mahkamah Agung yang diikuti oleh beberapa Pegawai dan Hakim pada PN Banda
Aceh selama tahun 2017, yaitu :
7. Penguatan Pengawasan melalui pembentukan Hakim pengawas bidang di PN Banda
Aceh.
LAPORAN TAHUNAN 2017
42
BAB IV
PENGAWASAN
A. Internal
Pengawasan Internal dapat dilakukan secara rutin/regular dengan melakukan
pemeriksaan secara Konfrehensip terhadap seluruh aspek penyelenggara peradilan yang
meliputi;
a. Pelaksanaan tugas pokok di lingkungan Kepaniteraan yang mencakup Adminitrasi
Persidangan dan Adminitrasi Perkara.
b. Pelaksanaan tugas pokok di lingkungan Kesekretariatan yang mencangkup Adminitrasi
Kepegawaian, Keuangan , Inventaris dan Adminitrasi Umum lainnya.
Pengawasan Internal dilakukan di Pengadilan Negri banda Aceh dengan mencakup 2
(dua) jenis Pengawasan yaitu :
1. Pengawasan Melekat, merupakan serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai
pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap
bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut
berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
2. Pengawasan Rutin/Reguler adalah dpengawasan yang dilaksanakan Pengadilan
Negeri Banda Aceh secara rutin terhadap penyelenggaraan peradilan sesuai dengan
kewenangan masing-masing;
Dalam melaksanakan Pengawasan Internal, agar penyelenggaraan Manajemen peradilan,
Kepemimpinan kinerja Lembaga Peradilan dan kualitas pelayanan publik disetiap bidang
pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dapat berjalan dengan baik maka di tunjuk pula
Pengawas Bidang dengan memperhatikan hal berikut :
- Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh membuat pembagian tugas/job description pada
masing-masing hakim pengawas bidang dan staf kepaniteraan (perdata, pidana, hukum)
serta staf kesekretariatan (Perencanaan, umum dan keuangan, kepegawaian).
- Ketua Pengadilan Negeri membuat Surat Keputusan Hakim Pengawas Bidang dan
melakukan rapat koordinasi pengawasan serta menindak lanjuti hasil pengawasan.
- Selain itu Ketua Pengadilan Negeri membuat pembagian tugas yang jelas antara Ketua
dengan Wakil Ketua dengan mengacu pada SEMA No.2 Tahun 1988.
- Pada pengadilan tingkat pertama haruslah dipisahkan pembagian tugas pengawasan
melekat oleh pimpinan pengadilan (Ketua Pengadilan Negeri/Wakil Ketua Pengadilan
Negeri ) yang bersifat umum (termasuk pengawasan terhadap para hakim) dan
LAPORAN TAHUNAN 2017
43
pengawasan melekat secara struktural yang berpuncak pada Panitera/Sekretaris. Selain itu
pengawasan terhadap hakim tidak boleh mengurangi kebebasannya dalam memeriksa dan
memutus perkara (Pasal 32 ayat (5) UU No.5 Tahun 2004 jo. UU No.14 Tahun 1985)
B. Evaluasi
Sebagai tindaklanjut atas pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Bidang,
Ketua Pengadilan Negeri secara periodik mengadakan rapat koordinasi dan evaluasi dengan
seluruh jajarannya untuk membahas permasalahan yang timbul juga membahas temuan-
temuan dan hasil pengawasan dan pemeriksaan yang dituangkan dalam bentuk laporan
tertulis atau berita acara pemeriksaan dengan susunan dan format yang sistematis, untuk
selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh. Materi Rapat dan
Evalusi serta keputusan rapat dicatat dalam notulen rapat.
Selanjutnya, temuan-temuan dan hasil pengawasan yang memerlukan tindak lanjut,
para Hakim pengawas merekomendasikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh atau
para pejabat yang berkompeten untuk segera menindak lanjuti hasil temuan tersebut,
sehingga pada tahun-tahun berikutnya dapat disusun program kerja secara cermat dan tepat
serta kendala-kendala yang ada dapat segera diantisipasi dan diselesaikan, sehingga tidak
muncul lagi pada pelaksanaan tugas tahun anggaran berikutnya.
LAPORAN TAHUNAN 2017
44
BAB V
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
A. Kesimpulan
Pengadilan Negeri Banda Aceh sebagai bagain dari Mahkamah Agung melakukan
serangkaian kinerja untuk terus berusaha memberikan kualitas pelayanan peradilan. Dengan
adanya sarana dan prasarana beserta sumber daya manusia yang merupakan pihak yang
terlibat di dalamnya. Pengadilan Negeri Banda Aceh sampai dengan saat ini masih
menggunakan gedung kantor sendiri yang telah rusak akibat gempa dan Tsunami tanggal 26
Desember 2004 dan sebagian telah direnovasi oleh BRR.
Pengadilan Negeri Banda Aceh berusaha untuk tetap memberikan kepuasan bagi
masyakarat pencari keadilan agar mendapatkan pelayanan di bidang hukum peradilan yang
profesional, efektif, murah serta mandiri dan tidak bisa adanya intervensi atau pengaruh dari
lembaga lainnya.
Pengadilan Negeri Banda Aceh berkeinginan untuk meningkatkan kredibilitas, citra,
wibawa dan martabat peradilan sebagai pelaksana supremasi hukum kekuasaan kehakiman
yang bebas, netral dan terpercaya. Sehingga menyelengagarakan koordinasi dan pembinaan
teknis, administrasi dan finansial kepada Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan Mahkamah
Agung RI serta di semua lingkungan peradilan di Inodesia.
Dengan menganalisa kinerja Pengadilan Negeri Banda Aceh tahun 2017 maka
diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja Pengadilan
Negeri Banda Aceh yang akan mampu memberikan hasil putusan yang lebih mencerminkan
rasa keadialan. Pengadilan Negeri Banda Aceh memenuhi kewajiban akuntabilitas dalam
laporan ini sebagai agenda demi kemajuan untuk masa-masa mendatang dalam
peningkatakan penyusunan dan implemetasi satuan rencana kerja, rencana kinerja, rencana
anggaran dan rencana strategis.
B. SARAN
1. Pengadilan Negeri Banda Aceh sangat mengharapkan peningkatan sarana dan
prasaranan serta keterampilan sumber daya manusia kepada Mahkamah Agung maupun
Pengadilan Tinggi untuk peningkatan penyelesaian perkara dan semangat kerja.
2. Pengadilan Negeri mengharapkan peningkatan kualitas sumber daya manusia pada
Pengadilan Negeri Banda Aceh meningkat, khususnya dibidang teknologi Informasi
LAPORAN TAHUNAN 2017
45
dengan salah satunya mengupayakan pelatihan bagi pegawai yang belum mahir
mengoperasikan komputer.
3. Pengadilan Negeri Banda Aceh perlu penambahan pegawai baik teknis maupun non
teknis.
Banda Aceh, 29 Desember 2017
Ketua Pengadilan Negeri
Banda Aceh,
SUWONO,S.H.,S.E.,M.Hum.
NIP. 19630101 199212 1 001
Top Related