Mekanisme SPP, SPM,SPJ dan SP2D Uang Persediaan (UP)/NIHIL
Ampersands & angle brackets need to be encoded.
Sesuai dengan Permendagri No. 55 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 10 Surat Permintaan
Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh
pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran
untuk mengajukan permintaan pembayaran. Sementara pada Ayat 11. SPP Uang
Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh
bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian
kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung
Bendahara pengeluaran mengajukan SPP Uang Persediaan (UP) setiap awal tahun
anggaran setelah dikeluarkannya SK Kepala Daerah tentang besaran UP. SPP-UP
dipergunakan untuk mengisi uang persediaan tiap-tiap SKPD. Pengajuan UP hanya
dilakukan sekali dalam setahun tanpa pembebanan pada kode rekening tertentu. Pada
saat uang persediaan diberikan kepada para Bendahara Pengeluaran belum
membebani belanja. Belanja baru diakui setelah pengeluaran tersebut
dipertanggungjawabkan dan disahkan oleh unit perbendaharaan, dalam hal ini Kuasa
BUD, ditandai dengan terbitnya SP2D GU
Pada saat uang persediaan telah terpakai bendahara pengeluaran dapat mengajukan
SPP Ganti Uang Persediaan (GU) dengan besaran sejumlah SPJ penggunaan uang
persediaan yang telah disahkan pada periode waktu tertentu. SPP-GU tersebut dapat
disampaikan untuk satu kegiatan tertentu atau beberapa kegiatan sesuai dengan
kebutuhan yang ada.
Pemerintah pada umumnya mengeluarkan ketentuan tentang batas akhir penerbitan
SP2D GU sebagai pengganti UP yang telah dikeluarkan oleh Bagian Perbendaharaan.
Pertanggungjawaban atas pengeluaran UP yang telah melewati batas akhir penerbitan
SP2D GU tidak diberikan penggantian kas. Pengesahan atas pertanggungjawaban
pengeluaran akan diterbitkan SP2D GU Nihil. Sisa UP pada akhir tahun anggaran
disetor kembali ke rekening Kas Umum Daerah.
Contoh Penerapan SPP UP/Nihil
1. SKPD A mendapatkan alokasi Uang Persediaan pada tanggal 4 Januari sebesar
Rp. 100.000.000. Pada tanggal 20 Januari telah terlaksana 2 (dua) kegiatan yang
menghabiskan uang UP sebesar Rp. 80.000.000, maka SPP-GU yang diajukan adalah
sebesar Rp.80.000.000 dengan pembebanan pada kode rekening belanja terkait
kegiatan tersebut.
2. Pada tanggal 15 Desember bendahara pengeluaran sudah menghabiskan uang
GU sebesar Rp. 95.000.000 dan akan mengajukan SPP GU lagi, tapi setelah
Bendahara Pengeluaran mengkalkulasikan jumlah anggaran, jumlah SPD, dan sisa
anggaran tidak mencukupi lagi, pada saat itulah berlaku SPP, SPM, SP2D Nihil,
bendahara pengeluaran hanya memasukkan berkas dokumen LP UP, SPP GU, SPM
GUdan bukti-bukti lainnya untuk mendapatkan SP2D GU Nihil tanpa menerima kembali
ganti uang yang sudah dipertanggungjawabkan.
berikut siklus nya
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH BANGKA BARATVISITahun : 2011 - 2015
“Mewujudkan Tertib Administrasi, Optimalisasi PAD Serta SDM yang Profesional Berbasis Teknologi Informasi Pada Tahun 2015”.
MISITahun : 2011 - 2015
1. Pencapaian Opini WTP2. Peningkatan PAD3.Terwujudnya Perencanaan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang berbasis Teknologi InformasiTUJUANTahun : 2011 - 2015
1.Tercapainya opini WTP dari BPK terhadap laporan Keuangan Daerah tahun 2011 pada tahun 2012 dengan didukung tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan dan aset2. Meningkatkan prosentase PAD menjadi 10 persen dari APBD pada tahun 20153.Terselenggaranya sistem dan prosedur dalam perencanaan, pengelolaan keuangan dan aset yang transparan,efisien dan efektif berbasis teknologi informasi pada tahun 2014.SASARANTahun : 2011 - 2015
1. Menurunnya jumlah temuan BPK yang bersifat material atas audit Laporan Keuangan dan terwujudnya optimalisasi Pengelolaan BMD2. Meningkatnya pemanfaatan BMD dan Optimalisasi Investasi3. Terwujudnya optimalisasi Pendapatan asli daerah4. Terlaksananya sistem dan prosedur dalam perencanaan, pengelolaan keuangan dan BMD dengan menggunakan aplikasi.5.Transparansi informasi pengelolaan keuangan dan BMDMeningkatnya kualitas laporan Keuangan Daerah.
PENERBITAN SPM MENJADI SP2DDASAR HUKUM : PMK-190/PB/2012
SPM yang diajukan ke KPPN digunakan sebagai dasar penerbitan SP2D
A. Dalam pencairan anggaran belanja negara, KPPN melakukan penelitian dan pengujian atas SPM yang disampaikan oleh PPSPM.
1. Penelitian SPM dilakukan meliputi:
meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) PMK 190/PMK/2012;
meneliti kebenaran SPM;
2. Penelitian kebenaran sebagaimana butir 1 dilakukan meliputi:
meneliti kesesuaian tanda tangan PPSPM pada SPM dengan spesimen tanda tangan PPSPM pada KPPN;
memeriksa cara penulisan/pengisian jumlah angka dan huruf pada SPM;
memeriksa kebenaran penulisan dalam SPM, termasuk tidak boleh terdapat cacat dalam penulisan.
3. Pengujian sebagaimana butir 1 dilakukan meliputi:
menguji kebenaran perhitungan angka (pengujian kebenaran jumlah belanja/pengeluaran dikurangi dengan jumlah potongan/penerimaan dengan jumlah bersih dalam SPM) atas beban APBN yang tercantum dalam SPM;
menguji ketersediaan dana pada kegiatan/output/jenis belanja dalam DIPA dengan yang dicantumkan pada SPM;
menguji kesesuaian tagihan dengan data perjanjian/kontrak atau perubahan data pegawai yang telah disampaikan kepada KPPN.
Menguji persyaratan pencairan dana; Menguji kesesuaian nilai potongan pajak yang tercantum dalam SPM
dengan nilai pada SSP.
B. Keputusan hasil pengujian ditindak lanjuti dengan :1. Penerbitan SP2D bilamana SPM yang diajukan memenuhi syarat yang ditentukan;
a. Penerbitan SP2D wajib diselesaikan oleh KPPN dalam batas waktu sebagai berikut:
o SP2D Gaji Induk diterbitkan paling lambat lima hari kerja sebelum awal bulan pembayaran gaji.
o SP2D Non Gaji Induk diterbitkan paling lambat lima hari kerja setelah diterima SPM secara lengkap.
o SP2D UP/TUP/GUP dan LS paling lambat satu jam setelah diterima SPM secara lengkap.
b. SP2D ditandatangani oleh Seksi Pencairan Dana dan Seksi Bank/Giro Pos atau Seksi Bendum.
c. SP2D ditebitkan dalam rangkap 3 (tiga) yang disampaikan kepada:
4. Lembar 1 : Kepada Bank Operasional.5. Lembar 2 : Kepada penerbit SPM dengan dilampiri SPM yang
telah dibubuhi Cap “ Telah diterbitkan SP2D tanggal …. Nomor …).
6. Lembar 3 : Sebagai pertinggal di KPPN (Seksi Verifikasi dan Akuntansi), dilengkapi lembar ke-1 SPM dan dokumen pendukungnya.
2. Pengembaliaan SPM kepada penerbit SPM, apabila tidak memenuhi syarat untuk diterbitkan SP2D.
Pengembalian SPM sebagaimana dimaksud diatur sebagai berikut:
o SPM Belanja Pegawai Non Gaji Induk dikembalikan paling lambat tiga hari kerja setelah SPM diterima;
o SPM UP/TUP/GUP dan LS dikembalikan paling lambat satu hari kerja setelah SPM diterima.
Penerbitan SP2DSatker dapat memonitor penyelesaian SP2D sebagaimana tersaji dibawah ini. Penyelesaian SP2D hanya membutuhkan waktu satu jam apabila SPM yang disampaikan benar dan bukti pendukungnya lengkap dan benar.
SPM yang diajukan ke KPPN digunakan sebagai dasar penerbitan SP2D. Petugas FO yang menerima SPM beserta lampirannya akan mengajukan pengujian seperti dibawah ini. jika SPM satker setelah pengujian tersebut tidak ditemukan permasalahan maka akan langsung diproses menjadi SP2D paling lama 1 jam, tentunya jika ditemukan permasalahan maka akan dikembalikan untuk diperbaiki.
A. Pengujian SPM dilaksanakan oleh KPPN mencakup pengujian yang bersifat substansif dan formal.
1. Pengujian substantif dilakukan untuk:
o menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam SPM;o menguji ketersediaan dana pada kegiatan/sub kegiatan/MAK dalam DIPA yang
ditunjuk dalam SPM tersebut;o menguji dokumen sebagai dasar penagihan (Ringkasan Kontrak/SPK, Surat
Keputusan, Daftar Nominatif Perjalanan Dinas);o menguji surat pernyataan tanggung jawab (SPTB) dari kepala kantor/satker atau
pejabat lain yang ditunjuk mengenai tanggung jawab terhadap kebenaran pelaksanaan pembayaran;
o menguji faktur pajak beserta SSP-nya;
2. Pengujian formal dilakukan untuk:
o mencocokkan tanda tangan pejabat penandatangan SPM dengan spesimen tandatangan;
o memeriksa cara penulisan/pengisian jumlah uang dalam angka dan huruf;o memeriksa kebenaran dalam penulisan, termasuk tidak boleh terdapat cacat dalam
penulisan.
B. Keputusan hasil pengujian ditindak lanjuti dengan :
1. Penerbitan SP2D bilamana SPM yang diajukan memenuhi syarat yang ditentukan;
o Penerbitan SP2D wajib diselesaikan oleh KPPN dalam batas waktu sebagai berikut: SP2D Gaji Induk diterbitkan paling lambat lima hari kerja sebelum awal bulan
pembayaran gaji.SP2D Non Gaji Induk diterbitkan paling lambat lima hari kerja setelah diterima
SPM secara lengkap. SP2D UP/TUP/GUP dan LS paling lambat satu hari kerja setelah diterima SPM
secara lengkap.o SP2D ditandatangani oleh Seksi Perbendaharaan dan Seksi Bank/Giro Pos atau Seksi
Bendum.o SP2D ditebitkan dalam rangkap 3 (tiga) yang disampaikan kepada:
Lembar 1 : Kepada Bank Operasional. Lembar 2 : Kepada penerbit SPM dengan dilampiri SPM yang telah dibubuhi Cap “
Telah diterbitkan SP2D tanggal …. Nomor …). Lembar 3 : Sebagai pertinggal di KPPN (Seksi Verifikasi dan Akuntansi), dilengkapi
lembar ke-1 SPM dan dokumen pendukungnya.2. Pengembaliaan SPM kepada penerbit SPM, apabila tidak memenuhi syarat untuk
diterbitkan SP2D.Pengembalian SPM sebagaimana dimaksud diatur sebagai berikut:
o SPM Belanja Pegawai Non Gaji Induk dikembalikan paling lambat tiga hari kerja setelah SPM diterima;
SPM UP/TUP/GUP dan LS dikembalikan paling lambat satu hari kerja setelah SPM diterima.
Pengecekan Penerbitan SP2D
Satker dipersilahkan mengecek penerbitan SP2D dengan cara :
1. Untuk penerbitan hari ini, apabila berada di KPPN Rantauprapat silahkan memantau melalui monitor penyelesaian SP2D yang tersedia di ruang Front Office;
2. Untuk SP2D hari sebelumnya atau hari ini jika petugas satker tidak di KPPN Rantauprapat silahkan melakukan permintaan melalui SMS Service kami. Untuk mengetahui status SPM yang diajukan, apakah masih proses atau sudah menjadi SP2D silahkan :Ketik : spm#kode satker#nomor karwas#nomor spm yang diminta#passwordContoh : spm#527709#0001#00009#password
Mekanisme Surat Permintaan Pembayaran (SPP), penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) mengikuti aturan yang berlaku sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN.
BAB IV
MEKANISME DAN TATACARA PENERBITAN DOKUMEN PEMBAYARAN
Mekanisme Surat Permintaan Pembayaran (SPP), penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) mengikuti aturan yang berlaku sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN. Secara singkat diuraikan :
A. Prosedur Pengajuan SPP
Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk penerbitan SPM dibuat sebagai berikut :
kelengkapan persyaratan yang diatur sebagai berikut :
1. SPP-UP (Uang Persediaan)
Pengajuan SPP-UP harus melampirkan Surat Pernyataan dari Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat yang ditunjuk, isinya menyatakan bahwa UP (Uang Persediaan) tersebut tidak untuk membiayai pengeluaran yang memuat ketentuan
harus dengan LS. Pembayaran UP yang diberikan kepada pelaksana kegiatan adalah sesuai dengan mekanisme percairan dana UP sebagaimana Lampiran 1.
2. SPP-TUP (Tambahan Uang Persedian) Pengajuan SPP-TUP harus mencantumkan :
a. Rincian rencana penggunaan dana TUP dari Kuasa Pengguna Anggaran.
b. Surat Pernyataan dari Kuasa Pengguna Anggaran bahwa :
1) Dana TUP tersebut akan digunakan untuk keperluan mendesak dan akan habis digunakan dalam waktu satu bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan SP2D.
2) Apabila terdapat sisa dana TUP, harus disetorkan ke Rekening Kas Negara.
3) Tidak untuk membiayai pengeluaran yang seharusnya dibayarkan secara LS.
c. Rekening Koran yang menunjukan saldo terakhir.
3. SPP-GUP (Penggantian Uang Persediaan) Pengajuan SPP-GUP harus melampirkan :
a. Kwitansi/tanda bukti pembayaran.
b. SPTB (Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja)
c. Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah dilegalisir oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
4. SPP LS Non Belanja Pegawai
Kelengkapan dalam rangka pengajuan SPP-LS Non Belanja Pegawai meliputi :
a. Pembayaran pengadaan barang dan jasa :
1) Kontrak/SPK yang mencantumkan nama dan nomor rekening pihak ke tiga;
2) Surat Pernyataan Kuasa Pengguna Anggaran mengenai penetapan rekanan;
3) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
4) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
5) Berita Acara Pembayaran;
6) Kuitansi yang disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat yang ditunjuk ;
7) Faktur pajak beserta SSP yang yang telah ditandatangani Wajib Pajak;
8) Jaminan Bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh Bank atau Lembaga Keuangan Non Bank;
9) Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri ;
10) Ringkasan Kontrak yang dibuat sesuai dengan format ringkasan kontrak rupiah murni dan format ringkasan kontrak untuk PHLN, sebagaimana Berita Acara menyangkut Penyelesaian Pekerjaan, Serah Terima Pekerjaan lampiran 5,6 dan Pembayaran di atas dibuat sekurang–kurangnya dibuat rangkap 5 (lima) diperuntukkan:
1) Asli dan satu tembusan untuk penerbit SPM;
2) Masing–masing satu tembusan untuk para pihak yang membuat kontrak;
3) Satu tembusan untuk pejabat pelaksana pemeriksaan pekerjaan.
b. Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas
1) Harus dilengkapi dengan daftar nominatif pejabat yang akan melakukan perjalanan dinas, yang berisi antara lain: informasi mengenai data pejabat (Nama, Pangkat/Golongan), tujuan, tanggal keberangkatan, lama
2) Daftar nominatif tersebut harus ditandatangani oleh pejabat yang berwenang memerintahkan perjalanan dinas dan disahkan oleh pejabat yang berwenang di KPPN .
3) Pembayaran dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Satker yang bersangkutan kepada para pejabat yang akan melakukan perjalanan dinas.
Gambaran mekanisme pencairan dana pembayaran langsung sebagaimana dalam Lampiran 2.
B. Penerbitan SPM
Setelah menerima SPP, Pejabat Penandatangan SPM menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dengan mekanisme sebagai berikut :
1. Penerimaan dan Pengujian SPP
Petugas penerima SPP memeriksa kelengkapan berkas SPP, mengisi check list kelengkapan berkas SPP, mencatatnya dalam buku pengawasan penerimaan SPP dan membuat/menandatangani tanda terima SPP berkenaan. Selanjutnya petugas penerima SPP menyampaikan SPP dimaksud kepada Pejabat Penandatangan SPM.
2. Pejabat Penandatangan SPM melakukan pengujian atas SPP yang diajukan dengan tahapan sebagai berikut :
a. Memeriksa secara rinci dokumen pendukung SPP;
b. Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran;
c. Memeriksa kesesuaian rencana kerja dan /atau kelayakan hasil kerja yang dicapai dengan indikator keluaran;
d. Memeriksa kebenaran atas hak tagih antara lain:
1) Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama orang/perusahaan, alamat, nomor rekening dan nama bank);
2) Nilai tagihan yang dibayar (kesesuaian dan/atau kelayakaannya dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai dengan spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak);
3) Jadual waktu pembayaran;
e. Memeriksa pencapaian tujuan dan/atau sasaran kegiatan sesuai dengan indikator keluaran yang tercantum dalam DIPA berkenaan dan/atau spesifikasi teknis yang sudah ditetapkan dalam kontrak.
3. Setelah dilakukan pengujian terhadap SPP yang diajukan, Pejabat Penandatangan SPM menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang bersangkutan dalam rangkap 3 (tiga) :
a. Lembar kesatu dan kedua disampaikan kepada KPPN.
b. Lembar ketiga sebagai pertinggal pada satker yang bersangkutan.
4. Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak yang terlanjur disetor ke Rekening Kas Negara diatur sebagai berikut :
a. Bagi Kementrian Negara/Lembaga atau Satker yang mempunyai DIPA, SPM Pengembalian diterbitkan oleh Satker yang bersangkutan.
b. Bagi instansi/badan/pihak ketiga yang tidak mempunyai DIPA, SPM Pengembalian diterbitkan oleh KPPN c.q Sub Bagian Umum sesuai ketentuan yang berlaku.
c. Untuk pengembalian sebagaimana dimaksud pada huruf 1) dan 2) SPM yang diterbitkan harus dilampiri surat keterangan dari KPPN yang menyatakan bahwa penerimaan negara yang akan dikembalikan kepada yang berhak telah dibukukan oleh KPPN.
d. Khusus untuk pengembalian sebagaimana dimaksud pada huruf 1) SPM
5. Pengembalian pengeluaran anggaran yang telah disetor ke Rekening Kas dimaksud harus dilampiri pula Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dari Kuasa Pengguna Anggaran, sebagaimana lampiran …..
dilakukan dengan SPM Pengembalian yang diterbitkan oleh Satker bersangkutan disertai surat keterangan pembukuan oleh KPPN dan dilampiri formulir Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB).
6. SPM yang telah diterbitkan SP2D nya oleh KPPN dan telah dicairkan (telah dilakukan pendebetan rekening kas negara), tidak dapat dibatalkan. Ketentuan perbaikan dimungkinkan untuk :
a. Perbaikan hanya dapat dilakukan terhadap kesalahan administrasi sebagai berikut:
1) Kesalahan pembebanan pada AKUN Belanja.
2) Kesalahan pencantuman kode fungsi, sub fungsi, kegiatan dan sub kegiatan.
3) Uraian pengeluaran yang tidak berakibat jumlah uang pada SPM
b. Perbaikan SPM sebagaimana dimaksud pada huruf 1) dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran/ Penerbit SPM. Selanjutnya SPM perbaikan dimaksud dilampiri dengan SKTJM disampaikan kepada Kepala KPPN.
7. Pembayaran Langsung (LS)
Secara umum untuk kegiatan yang bersifat pembayaran langsung (LS), SPP diajukan oleh PPK melalui PUMK kepada Kuasa Pengguna Anggaran setelah diketahui Bendahara Pengeluaran. Selanjutnya SPP disampaikan kepada Pejabat Penandatangan SPM untuk diterbitkan SPM serta diteruskan ke KPPN. Pembayaran Langsung baik kepada Bendahara Pengeluaran/Pihak Ketiga/Dana Bansos akan dibayarkan sesuai dengan alur mekanisme pencairan dana pembayaran langsung, sebagaimana Lampiran …
Pengujian terhadap dokumen pengeluaran anggaran didasarkan pada aspek kelengkapan bukti pengeluaran dimana tanda bukti pengeluaran telah dilengkapi dengan persyaratan yang diwajibkan, meliputi :
a. Lampiran tanda bukti pengeluaran;
b. Lampiran dokumen-dokumen antara lain:
1) TOR (kerangka acuan);
2) SK Panitia Pelaksanaan/Surat Perintah Tugas;
3) Surat Undangan Permintaan Pengajuan Penawaran;
4) Surat Penawaran Harga dari Perusahaan;
5) Berita Acara Evaluasi Administrasi dan Penawaran Harga;
6) Berita Acara Negosiasi Harga;
7) Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan;
8) Laporan Hasil Kerja Panitia;
9) Surat Penetapan Untuk Melaksanakan Pekerjaan;
10) Surat Perintah Kerja (SPK) atau Kontrak;
11)Berita Acara Serah Terima Barang/Hasil Pekerjaan (diperiksa sebelum diserahterimakan);
12) Laporan Hasil Kegiatan Terhadap Kegiatan yang dilaksanakan;
13) Berita Acara Pembayaran;
14) Surat Tagihan dari Perusahaan;
15) Kuitansi Pembayaran;
16) Surat Setoran Pajak (SSP);
17) Faktur Pajak;
18) Referensi Bank;
19) Ringkasan Kontrak;
20) Kategori (untuk PHLN) dan;
21) Dokumen lain yang diperlukan;
22) Fotocopy Buku Tabungan.
C. Prosedur Penerbitan SP2D
Penerbitan SP2D oleh KPPN dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut :
1. Penyampaian SPM kepada KPPN :
a. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menyampaikan SPM beserta dokumen pendukung dilengkapi dengan Arsip Data Komputer (ADK) berupa soft copy (disket/flasdish) melalui loket Penerimaan SPM pada KPPN atau melalui Kantor Pos, kecuali bagi Satker yang masih menerbitkan SPM secaramanual tidak perlu ADK.
b. Petugas KPPN pada loket penerimaan SPM memeriksa kelengkapan SPM, mengisi check list kelengkapan berkas SPM (check list penerimaan berkas), mencatat dalam Daftar Pengawasan Penyelesaian SPM dan meneruskan check list serta kelengkapan SPM ke Seksi Perbendaharaan untuk proses lebih lanjut.
2. Penerbitan SP2D oleh KPPN :
Syarat penerbitan SP2D oleh KPPN yaitu meliputi:
a. SPM yang diajukan ke KPPN digunakan sebagai dasar penerbitan SP2D.
b. Surat Keputusan Pemberian Honor/vakasi;
c. Surat Setoran Pajak (SSP).
1) Untuk keperluan pembayaran langsung (LS) non belanja pegawai :
a) Resume Kontrak/SPK atau Daftar Nominatif Perjalanan Dinas;
b) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB);
c) Faktur Pajak dan SSP (Surat Setoran Pajak).
2) Untuk keperluan pembayaran TUP :
a) Rincian rencana penggunaan dana;
b) Surat dispensasi Kepala Kantor Wilayah ditjen Perbendaharaan untuk TUP diatas Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
c) Surat Pernyataan dari Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa Dana TUP tersebut akan digunakan untuk keperluan mendesak dan akan habis digunakan dalam waktu satu bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan SP2D. Apabila terdapat sisa dana TUP, harus disetorkan ke Rekening Kas Negara dan tidak untuk membiayai pengeluaran yang seharusnya dibayarkan secara langsung.
3) Untuk keperluan pembayaran GUP :
a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB);
b) Faktur Pajak dan SSP (Surat Setoran
ISTILAH KEUANGAN DAERAH
ABT = Anggaran Belanja TambahanAD = alokasi dasarADB = (Asian Development Bank) Bank Pembangunan AsiaADD = Alokasi Dana DesaADK = Arsip Data KomputerAKB = arus kas bebasAkun = daftar perkiraan/kodefikasiAn = atas namaAPBD = Anggaran Pendapatan Dan Belanja DaerahAPBN= Anggaran Pendapatan Dan Belanja NegaraAPIPM = Alokasi Penangkapan Ikan Penanaman ModalAPK = Akuntansi dan Pelaporan KeuanganAt cost = prinsip kebutuhan nyata
BA = bagian anggaran
BA = berita acara
Banpres = bantuan presiden
BAPB = Berita Acara Pemeriksaan Barang
BAPP = Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan
BAPPD = Berita Acara Penarikan dan Penggunaan Dana
Bappeda = Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Bappenas = Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BAR = berita acara rekonsiliasi
BAS = Bagan Akun Standar
BAST = berita acara serah terima
Bawasda = Badan Pengawas Daerah
BBNKB = bea balik nama kendaraan bermotor
BHMN = badan hukum milik negara
BI = Bank Indonesia
BII = Buku Induk Inventaris
BJ = bukti jurnal
BKS = Bangun, Kelola, Serah
BLN = bantuan luar negeri
BLU = badan layanan umum
BLUD = Badan Layanan Umum Daerah
BM/KN = barang milik / kekayaan negara
BMD = barang milik daerah
BMN = barang milik negara
BOP = belanja operasi dan pemeliharaan
BOS = bantuan operasional sekolah
BOT = Built, Operate dan Transfer / Bangun Guna Serah (BGS)
BPHTB = bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
BPK = Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP = Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BPN = Bukti Penerimaan Negara
BSK = Bangun, Serah, Kelola
BUD = BENDAHARA UMUM DAERAH
BUD = BENDAHARA UMUM DAERAH
BUMD = badan usaha milik daerah
BUMN = Badan Usaha Millik Negara
BUN = BENDAHARA UMUM NEGARA
CaLk = catatan atas laporan keuangan
CAR = Capital Adequacy Ratio (rasio kecukupan modal)
CF = celah fiskal
CPNSD = calon pegawai negeri sipil daerah
cross check = saling uji / uji silang
CY = Calendar Year (Tahun Kalender)
DAK = dana alokasi khusus
DAPK = Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
DAU = dana alokasi umum
DBH - Cukai = dana bagi hasil cukai
DBH - MBDGM = Dana Bagi Hasil Minyak Bumi dan Gas Bumi
DBH = dana bagi hasil
DBH BPHTB = dana bagi hasil Bea Perolehan Hak atas Tanah dan BangunanDBH PPh WPOPDN = dana bagi hasil pajak penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri
DBH -SDA = dana bagi hasil - sumber daya alam
DBH SDA P = Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan
DBH-CHK = Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
DBH-DR = Dana Bagi Hasil - Dana Reboisasi
DBH-P = dana bagi hasil pajak
DBH-PBB = dana bagi hasil pajak bumi dan bangunan
DBKP = Daftar Barang Kuasa Pengguna
DBP = Daftar Barang Pengguna
DBPP-E1 = Daftar Barang Pembantu Pengguna Eselon I
DBPP-W = Daftar Barang Pembantu Pengguna Wailayah
Dekon = dekonsentrasi (dana)
DepKeu = Departemen Keuangan
DGDM = Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Negara
DHPBMD = Daftar Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah
DIB = Buku/Daftar Inventaris Barang
DIk = daftar isian kegiatan
DIKS = Daftar Isian Kegiatan Suplemen
DIL = Daftar Inventaris Lainnya
DIP = Daftar Isian Proyek
DIPA = Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DIPA = Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DIPA = Daftar Isian Proyek Anggaran
DIR = Daftar Inventaris Ruangan
Dir. APK = direktur akuntansi dan pelaporan keuangan
Dir. PBN = Dirjen Perbendaharaan
Dir.PKN = direktur pengelolaan kas negara
Dirjen KN = direktorat jendral keuangan negara
Dirjen PBN = direktorat jendral perbendaharaan negara
Dispenda = Dinas Pendapatan Daerah
Dit. APK = Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Dit. PKN = Direktorat Pengelolaan Kas Negara
DJA = Direktur Jenderal anggaran / dirjen angaran
DJKN = Direktorat Jenderal Kekayaan negara
DJP = Direktorat Jenderal Perbendaharaan
DJPBN = direktorat jendral perbedaharaan negara
DJPDK = Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan
DJPK = Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
DJPU = Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang
DKBMD = Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah
DKPBMD = Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
DPA = Dokumen Pelaksanaan Anggaran
DPAL = Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan
DPAL -SKPD = DPA Lanjutan SKPDDPA-SKPD = Dokumen Pelaksanaan Anggaran – Satuan Kerja Perangkat DAERAH
DPB = Daftar Pengguna Barang
DPKN = Direktorat Pengelolaan Kas Negara
DPPA = Dokumen Pelaksanaan Perubahan AnggaranDPPA-SKPD =Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPPHLN = Direktorat Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri
DPR = dewan perwakilan rakyat
DPRD = dewan perwakilan rakyat daerah
DR = dana reboisasi
DRHD = daftar rencana hibah daerah
DRKH = Daftar Rencana Kegiatan Hibah
DRPD = daftar rencana pinjaman daerah
DRPLN-JM = Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah,
DRPP = daftar rincian permintaan pembayaran
DRPPHLN = daftar rencana prioritas pinjaman dan atau hibah luar negeri
DRPPLN = Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri,
DSCR = debt service coverage ratio
DSR = debt service ratio
DT = data transaksi
e-KTP = electronik KTP (kartu tanda penduduk Elektronik)
FC = Fiscal Capacity (Kapasitas Fiskal)
FG = Fiscal Gap (Kesenjangan Fiskal)
FKE = Fasilitas Kredit Ekspor
FN = fiskal netto
FY = Fiscal Year (Tahun Fiskal)
GT = gross tonnage
GUP = ganti / penggantian uang persediaan
HAM = hak asasi Manusia
HPD = hibah pada daerah
HPL = hak pengelolaan
HPS = harga perkiraan sendiri
IFN = indeks fiskal netto
IIUPH = Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan
IKD = informasi keuangan daerah
IKF = indeks kapasitas fiskal
IKFD = indeks kapasitas fiskal daerah
IKW = indeks karakteristik wilayah daerah
IL = instansi lain
IMB = Izin Mendirikan Bangunan
IPSAP = Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan
IPSAS = international Public Sector Accounting Standard
IRR = internal rate of return
IUP = Izin Usaha PerikananJAMKESMAS = jaminan kesehatan masyarakat
K/L = Kementrian Negara Dan Lembaga
KAR = Kantor Keuangan Daerah
Kasipa = Kantor Verifikasi dan Pelaksanaan Anggaran
KBUD = Kuasa Bendahara Umum Daerah
KDH = kepala daerah
KDO = kas dari operasi
KDP = kontruksi dalam pengerjaan
Keppres = keputusan Presiden
KF = kapasitas fiskal
KIB = Kartu Inventaris Barang
KIR = Kartu Inventaris Ruangan
KKKS = kontraktor kontrak kerja sama
KKN = korupsi, kolusi, dan nepotisme
KKR = kertas kerja review
KMK = keputusan menteri keuangan
Komda-Lansia = Komisi Daerah Lanjut Usia
KPA - BAPP = Kuasa Pengguna Anggaran BAPP
KPA = Kuasa Pengguna Anggaran
KPA = Kuasa Pengguna Anggaran
KPA-HPD = Kuasa Pengguna Aanggaran - Hibah kepada Pemerintah Daerah
KPKNL = Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
KPN = Kantor Perbendaharaan Negara
KPPN = Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara
KPPN = Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
KPPN = Komite Penyelesaian Piutang Negara
KPU = komisi pemilihan umum
KSAP = komite standart akuntansi pemerintahan
KT = komite teknis
KTP = kartu tanda penduduk
KU = kiriman uang
KUA = Kebijakan Umum Apbd (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah)
KUD = Kas Umum Daerah
KUN = kas umum negara
L/C = letter of credit
LAK = Laporan Arus Kas
LAN = Lembaga Administrasi Negara
LBKPS = Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran
LBKPS/T = Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester/Tahunan
LBKPT = Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan
LBMD = Laporan Barang Milik Daerah
LBPP-E1S = Laporan Barang Pembantu Pengguna Eselon I Semesteran
LBPP-E1T = laporan Barang Pembantu Pengguna Eselon I Tahunan
LBPP-WS = Laporan Barang Pembantu Pengguna Wilayah Semesteran
LBPP-WT = laporan Barang Pembantu Pengguna-Wilayah Tahunan
LBPS = Laporan Barang Pengguna semesteran
LBPS/T = laporan Barang Pengguna Semester/Tahunan
LBPT = laporan Barang Pengguna Tahunan
LD = lembaran daerah
LHI = Laporan Hasil Inventarisasi
LHOK = Laporan Hasil Opname Fisik
LKB = Laporan Kondisi Barang
LKPD = laporan keuangan pemerintah daerah
LKPN = Lembaga Kebijakan Pengadaan Nasional
LKPP = Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
LMBT = Laporan Mutasi Barang Triwulanan
LN = lembar negara
LN = luar negeri
LPJ = laporan pertanggungjawaban
LPKE = Lembaga Penjamin Kredit Ekspor
LPND = lembaga pemerintah non departemenLPPN = Laporan Penilaian Pengadaan Negara (Country Procurement Assessment Report/ CPAR)
LRA = Laporan Realisasi Anggaran
LT = Laporan Tahunan
MAK = mata anggaran pengeluaran
Makuda = Manual akuntansi dan Keuangan Daerah
MDGs = millenium development goals
MPR = majelis permusyawaratan rakyatMTEF = Medium-term Pengeluaran Framework (Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah)
NJKB = nilai jual kendaraan bermotor
NJOP = nilai jual objek pajak
NJOPP = nilai Jual Objek Pajak pengganti
NJOPTKP = nilai jual objek pajak - tidak kena pajak
NoD = Notice of Disbursement
NoP = Notice of Payment
NPH = Naskah Perjanjian Hibah
NPHD = Naskah Perjanjian Hibah Daerah
NPHLN = naskah perjanjian hibah luar negeri
NPPH = naskah perjanjian penerusan hibah
NPPLN = Naskah Perjanjian Pinjaman Luar Negeri
NPPP = naskah perjanjian penerusan pinjaman
NPV = net present value
NPWP = nomor pokok wajib pajak
NUP = Nomor Urut Pendaftaran
Oda = Official Development Assistance
Otsus = otonomi khusus
P3D =Personil, peralatan, pembiayaan dan dokumen
PA - BAPP = Pengguna AnggaranAPP
PA = Pengguna Anggaran
PAD = pendapatan asli daerah
Panwaslu = panitia pengawas pemilihan umum
PAP = pajak air permukaan
PBB = pajak bumi dan bangunan
PBBKB = pajak bahan bakar kendaraan bermotor
PBB-P2 = Pajak Bumi dan Bangunan pedesaan dan perkotaan
PDA = Pengolahan Data Akuntansi
PDAM = Perusahaan Daerah Air Minum
PDG = Pembuat Daftar Gaji
Pemda = pemerintah daerah
Pemerintah = pemerintah pusat
Perda = Peraturan Daerah
Perdasi = Peraturan Daerah Provinsi
Perjan = perusahaan jawatan
Permendagri = peraturan menteri dalam negeri
Perpu = Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
PFK = perhitungan pihak ketiga (utang)
PHLN = PEMBERI HIBAH LUAR NEGERI
PHLN = Pemberi Hibah Luar Negeri
PIB = pemberitahuan import barang
PIU = project implementation unit
PKB = pajak kendaraan bermotor
PLN = pinjaman luar negeri
PMK = peraturan menteri keuangan
PMU = project management unit
PNBP = pendapatan negara bukan pajak
PNS = pegawai negeri sipil
PNSD = Pegawai Negeri Sipil Daerah
PP = Peraturan Pemerintah
PP = peraturan pemerintah
PPA = Prioritas Dan Plafon Anggaran
PPABP = Petugas Pegelola Anggaran Belanja Pegawai
PPAS = Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara
PPBD = Panitia Pemeriksa Barang Daerah
PPDIA = Pusat Pengolahan Data dan Informasi Anggaran
PPh = pajak penghasilan
PPh WPOPDN = pajak penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri
PPK = Pejabat Pembuat Komitmen
PPK = Pejabat Penatausahaan Keuangan
PPK-BLU = Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
PPK-BLU = Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum,
PPK-BLUD = Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
PPKD = Pejabat Pengelola Keuangan DaerahPPK-SKPD = Pejabat Penatausahaan Keuangan – Satuan Kerja Perangkat Daerah
PPLN = Pemberi Pinjaman Luar Negeri
PPLN = Pemberi Pinjaman Luar Negeri
PPP = Penerima Penerusan Pinjaman
PPP = Public Private Partnership
PP-SPM =Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM)
PPTK = Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
PR = pajak rokok
Procurement Unit = layanan pengadaan
PSAP = Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan
PSAP Nomor 01 = tentang Penyajian Laporan Keuangan
PSAP Nomor 02 = tentang Laporan Realisasi Anggaran
PSAP Nomor 03 = tentang Laporan Arus Kas
PSAP Nomor 04 = tentang Catatan atas Laporan Keuangan
PSAP Nomor 05 = tentang Akuntansi Persediaan
PSAP Nomor 06 = tentang Akuntansi Investasi
PSAP Nomor 07 = tentang Akuntansi Aset Tetap
PSAP Nomor 08 = tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan
PSAP Nomor 09 = tentang Akuntansi KewajibanPSAP Nomor 10 = tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan akuntansi dan peristiwa luar biasa
PSAP Nomor 11 = tentang Laporan Keuangan Konsolidasian
PSBDT = Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih
PSDH = Provisi Sumber Daya Hutan
PSPM = Pedoman Standar pelayanan Minimal
PTN = perguruan tinggi negeri
PTS = perguruan tinggi swasta
PU = pekerjaan umum
PU = penerimaan umumPUM = pemegang uang muka
PUPN = Panitia Urusan Piutang NegaraQuasi = setengah / semi
Quasi barang / jasa = Barang / jasa yang semi private
RAPBN = Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara
RBA = Rencana Bisnis dan Anggaran BLU
RBA -BLU = Rencana Bisnis dan Anggaran - Badan Layanan Umum
RD = restribusi daerah
RDC = rekening dana cadangan
RDI = Rekening Dana Investasi
Renja - KL = Rencana Kerja Tahunan Kementerian/Lembaga
Renja - SKPD = Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
Renja = rencana kerja
Renstra - KL = Rencana Strategis Kementerian/LembagaRenstra - SKPD = Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah
Repanas = Rencana Pembangunan Nasional
RKA = Rencana Kerja Dan Anggaran
RKA -SKPD = Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA-KL = Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
RKB SKPD = Rencana Kebutuhan Barang SKPD
RKBMD = Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
RKD = rekening kas daerah
RKN = rekening kas negara
RKP = Rencana Kerja Pemerintah
RKPB SKPD = Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang SKPD
RKPBMD = Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
RKPD = Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RKPLN = Rencana Kebutuhan Pinjaman Luar Negeri
RKUD = Rekening Kas Umum Daerah
RKUN = Rekening Kas Umum Negara
RPD = Rekening Pembangunan Daerah
RPJM = Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RPJMD = Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJP = rencana pembangunan jangka panjang
RPPD = Restrukturisasi Pinjaman Pemerintah Daerah
RSB = rencana startegi bisnis
RSD = rumah sakit daerah
Ruilslag = dipertukarkan / tukar menukarRUTRWK = Rencana Umum Tata Ruang Wilayah /Kota
SA-BAPP = Sistem Akuntansi - Bagian Anggaran perhitungan dan pembiayaan
SA-BL = Sistem Akuntansi Badan LainnyaSA-BUN = Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara
SAI = Sistem Akuntansi Instansi
SA-IP = Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah
SAK = standart akuntansi keuanganSakun = Sistem Akuntansi Kas Umum Negara
SAP = standart akuntansi pemerintahan
SAPP = Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
SA-PP = Sistem Akuntansi Penerusan PinjamanSAPSK = Satuan Anggaran Per Satuan Kerja
SA-TD = Sistem Akuntansi Transfer ke Daerah
SA-TK = Sistem Akuntansi Transaksi KhususSATKER = Satuan Kerja
SAU = Sistem Akuntansi Umum
SA-UAKPA = Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran
SA-UAKPB = Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang
SA-UAPA = Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Pengguna Anggaran
SA-UAPB = Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Pengguna BarangSA-UAPPA-E1 = Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran esalon 1SA-UAPPA-W = Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran wilayahSA-UAPPB-E1 = Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang esalon 1SA-UAPPB-W = Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang wilayah
SAUP = standart akuntansi utang pemerintah
SA-UP& H = Sistem Akuntansi Utang Pemerintah dan HibahSBI = sertifikat bank indonesia
SDA = Sumber Daya Alam
SDO = Subsidi Daerah OtonomSE = surat edaran
Setda = sekretaris daerah
SiAP = Sistem Akuntansi Pusat
SIKD = Sistem Informasi Keuangan Daerah
Sikpa = selisih kurang perhitungan anggaran
SIKPI = Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan
SILPA = Selisih Lebih Perhitungan AnggaranSIMAK-BMN = Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
SIMBADA = Sistem Informasi Manajemen Barang DaerahSK = satuan kerja
SK = surat keterangan
SKK = surat keputusan keberatan
SKO = Surat Keputusan Otorisasi
SKP = surat keputusan pembetulan
SKPD = Satuan Kerja Perangkat Daerah
SKPD = surat ketetapan pajak daerahSKP-daerah = Surat Ketetapan Pajak Daerah
SKPDKB = Surat ketetapan pajak daerah kurang bayar
SKPDKBT = Surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan
SKPDLB = surat keterangan pajak daerah lebih bayar
SKPDN = surat ketetapan pajak daerah nihil
SKPKD = Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
SKPP = Surat Keterangan Penghentian PembayaranSKR = Surat Ketetapan Retribusi
SKRD = surat ketetapan restribusi daerah
SKRDLB = surat ketetapan restibusi daerah lebih bayar
SKTJM = Surat Keterangan Tanggung Jawab MutlakSKTM = surat keterangan tanggungjawab mutlak
SLA = Subsidiary Loan Agreement
SLA = Subsidiary Loan Agreements atau Perjanjian Pinjaman Pemberian Subsidi
Sliding = bunga menurun
SMART = Specific, Measurable, Attainable,reliabel dan timely
SOR = Statement of Responsibility / Surat Pernyataan Tanggung JawabSP2 = Surat Permintaan Pengesahan
SP2D = Surat Perintah Pencairan Dana
SP2LN = Surat Pembukuan Pinjaman Luar Negeri
SPD = Surat Penyediaan DanaSPI = sistem pengendalian internal
SPI = surat penangkapan ikan
SPJ = surat pertanggungjawaban
SPK = staf pengelola keuangan
SPM = Surat Perintah Membayar
SPM = standart pelayanan minimum
SPM-GU = Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persedian
SPM-LS = Surat Perintah Membayar Langsung
SPM-TU = Surat Perintah Membayar Tambah Uang Persedian
SPMU = surat perintah membayar uang
SPM-UP = Surat Perintah Membayar Uang Persedian
SPN = Surat Perbendaharaan Negara
SPOP = surat pemberitahuan objek pajak
SPP = Surat Permintaan Pembayaran
SPPB = Surat Perintah Pengeluaran Barang
SPPBJ = surat penunjukan penyedia barang/jasa SPP-GU = SPP Ganti Uang Persediaan
SPP-LS = SPP Langsung
SPPT = surat pemberitahuan pajak terhutang
SPP-TU = SPP Tambah Uang Persediaan
SPP-UP = SPP Uang Persediaan
SPTB = surat pernyataan tanggungjawab belanja
SPTPD = Surat pemberitahuan pajak daerah
SSBP = surat setoran bukan pajak
SSPD = surat setoran pajak daerah
SSRD = surat setoran restribusi daerahSTPD = surat tagihan pajak daerah
STRD = surat tagihan restribusi daerahSTS = surat tanda setoran
STX = Shared Tax Revenue (Penerimaan Bagi Hasil Pajak)SUN = surat utang negara
Susenas = Survei Sosial Ekonomi Nasional
TAPD = TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
TGR = tuntutan ganti rugiTOR = Term of Reference
TP = Tuntutan Perbendaharaan
TSA = Treasury Single Account (Rekening Dana Tunggal)
TUP = tambahan uang persediaan
UAB = Unit Akuntansi Barang
UABUN = unit akuntansi bendahara umum negara
UAI = Unit Akuntansi Instansi
UAI = Unit Akuntansi Instansi
UAK = Unit Akuntansi Keuangan
UAKBUN =unit akuntansi kuasa Bendahara Umum Negara
UAKBUN-D =unit akuntansi kuasa Bendahara Umum Negara Daerah
UAKBUN-P = Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara tingkat PusatUAKKBUN-Kanwil = Unit Akuntansi Koordinator Kuasa Bendahara Umum Negara tingkat Kantor wilayah
UAKPA = Unit Akuntansi Kuasa Pengguna AnggaranUAKPA/B dekonsentasi = unit akuntansi kuasa pengguna anggaran / Barang dekonsentrasiUAKPA/B tugas pembantuan = unit akuntansi kuasa pengguna anggaran / Barang tugas pembantuan
UAKPB = Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang
UAPA = Unit Akuntansi Pengguna Anggaran
UAPB = Unit Akuntansi Pengguna Barang
UAPBUN = unit akuntansi pembantu Bendahara umum negaraUAPBUN- BL =Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara-Badan LainnyaUAPPA/B-W Dekonsentrasi = Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang-Wilayah DekonsentrasiUAPPA/B-W tugas pembantuan = Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang-Wilayah tugas pembantuan
UAPPA-B = Unit Akuntansi pembantu pengguna barang wilayah
UAPPA-E1= Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I
UAPPA-W = Unit Akuntansi pembantu pengguna anggaran wilayah
UAPPB-E1 = Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I,
UAPPB-W = Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah
UMKM = Usaha Masyarakat Kecil dan Menengah
UNDP = United Nations Development Program
UP = uang persediaan
UPB = Unit Pengurus Barang
UU = undang-undang
UUDP = uang untuk dipertanggungjawabkan
UYHD = uang yang Harus Dipertanggungjawabkan
WP = wajib pajak
WPOPDN = Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri
Top Related