Download - mom KESEPAHAMAN ANTARA BANK :NQONESIA 0A5 ......Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut: '1. Undang Undang Nome: 37 Tahun 1993 tentang Hubuûgaû iuar Negeri

Transcript
  • mom KESEPAHAMANANTARA BANK :NQONESIA

    0A5: KEMENTEREAN L‘UAR NEGERIREPUBUK INDONESM

    TENTANG

    KERJA SAMA PENENGKATAN DIPLOMASE EKONGME

    N0. 1 9f2iNKfGBif201 T

    No“ PRJIHI‘IMQIfliiIZQ'IWU'i

    Pada her: énl Jumat tanggal 3 Marat 201?. kami yang bertandatangan di bawah int"

    1. AGUS DJN. MARTOWARDDJO: selaku Gubemur- Bank indonesia berkedudukan di

    Jalan MH. Thamm No. 2. Jakarta. daiam ha! im‘ hertindak da¥am jabatannya fersebut

    unzuk dart atas name Dewan Gubernur Bank Indonesia. berdasarkan Pass! 38

    Undang—Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank indonesm sebagaimana teiah

    diubah beberapa kafé, terakhir dengan Undang—Undang Nome: 5 Tahun 2009 tentang

    Peneiapan Peraturan Pemerintah Pengganfi Undang-Undang Mama 2. Tatum 2008

    ientang Perubahan Kedua afas Undang~Undang Nomor 23 Tahun 19997tentang Bank

    indonesia Menjadi Undang-Undang danger: demikian bemeaang mewakili Bank

    indonesia. yang untuk seéanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

    RETNG LP. fiARSUDIr Menieri Luar Negeri R'epublik lndcmesm. da§am ha] Em

    berfindak dalam Jabafannya mewaklli Kementerian Luar Megan Repubiék Endonesiai

    nerkadudukan dl Jalan Taman Pajamban Nome: 8 Jakarta Pusat. berdasarkan

    UndangUndang Numor 3Q Tahun 2008 tentang Kementerian Negar‘a flan Peraéuran

    Presiden Nome: 7 Tahun 2015 Ieniang Organisasi Kememenan Negar'a‘ Undang~

    Undang Nomor 3? Tahun 1999 Eem‘ang Hubungan Luar Negeti, seianjutnya disebut

    PIHAK KEDUA.

  • ‘2-

    PiHIRK PERTAMA tiara PIHAK KEDUA seianjutnya Secara sendiri-sendiri disebuz PIHAK

    dan secam bersama—sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan haE-hal

    sebagai barikut:

    1 _ Bahwa PEHAK PERTAMA merupakan Iembaga yang bertugas menetépkan dan

    meiaksan-akan kebigakan moneter. Kebijakan sisiem pembayaran dam pengelolaan

    uang rupaah. serta kebijakan cii bidang stabfiitas sistem keuangan termasuk

    makroprudensiat;

    Bahwa HHAK KEDUA adalah instansi pemersntah yang bertanggu‘ng jamab

    menyelenggarakan urusan di bidang huhungan mar negeri dam potitik Euar Regen:

    Bahwa PARA PIHAK memandang perm untuk melanjutkan kerja sama daiam rangka

    meningkatkan persepsi positif perekonomlan Indonefia mefalu: peningkatan dipfomas:

    dé bidang ekenom-i sebagalmana terjatin sebefumnya antara Departemen Luar Negeri

    cian Bank sudoneséa dalam benluk Nata Kesepahaman Mengenai' Keriasama

    Peningkatan Profesuonaiisme Diptomas? Ekonomr di Bid-ang Meneter Perbankan dan

    Sistem Pembayaran yang teiah berakhir 23mm 2013.

    Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

    '1. Undang—Undang Nome: 37 Tahun 1993 tentang Hubufigafi iuar Negeri (L&mharar-z

    Negam Republik lndones‘za’ Tahun 1999 Namor 1-56, Tambahan Lembaran Negara

    Repubiik‘ Indonesia Nomor 3882).

    Undang—Undang Nomnr 23 Tahun 1999 {entang Bank Indonesia {Lembaran Negara

    Repubmt. Endones'ra Tahun 1999 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Repubfik

    Indonesia Home: 3843} sebagaimana tetah diubah beberapa kaiL terakhir danger:

    Ufldang‘Undang Homer 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

    Pengganti Undang~Undang Nomor 2 Tah-un‘ 2008 lentang Pembahan Kedua atas

    Und'ang Undang Names“ 23 Taiwan 1Q99 tentang Bank tndonesm menjadr Undang-

    Undang {Lembaran Negara Repubiik indonesia Tahun 2039 Mama 7‘ Tambahan

    Lembaran Negara Repuhisk ¥ndonesia Nomar 4962);

    Undang—Undang Nomor 39' Tatum 2008 tentang Kementerian Negara {Lembaran

    Negara Republik indonesia Tahun 2008 Nomor 1665 Tambahan Lembaran Negara:

    Repu’blik imdonesia Nomor 4916);

    Peraiuran Presiden Nomm 1’ Tahur: 20-15 tentang Organisas: Kementerian Negara

  • .3-

    Dengan tetap memperhatikan kecludukan, tugas dan flmgsi masingumasing PARA PEHAK

    danger: Eni sepakat untuk membuat dart meiaksanakan kesepahaman dengan

    menandatangani Nata Kesepahaman tentang Kerja Same Peningkatan Dipiomasi Eko-nomi

    (seiamutnya disebui sebagai Nata Kesepahaman)‘ dengan kelentuan sebagai berikut:

    Pasai‘!

    Maksud den Tujuan

    Maksud dari Nata Kesepahaman ini adaiah sebaga: dasar bagi PARA PEHAK dalam

    melakukan kerja sama yang saling mendukung dafam rangka peiaksanaan tugas

    berdasarkan peraturan perundang-undangarx dengan cakupan kegaatan sebagaimana

    dimaksud dalam ruang fingkup Nora Kesepahaman ins;

    Tujuan Nola Kesepahaman adaiah untux memngkatkan kerjasama d2 hidang diplomas:

    ekonomi mefalui koorcimasi {fan sinergi datam penyeienggaraan hubungan

    intemasiona! dafam rangka mempefiauat kebigakan yang dilakukan clef: FARA PIHAK

    guna meningkatkan persepsi posfiif ekonom: Endcnesta. meningkatkan kapasaas

    sumber daya‘ serta. mempequangkan kepentingan Indonema d1 tmgkai intemasionai.

    Pasalz

    Asas Ker}a Sama

    Nata Kesepahaman In; dlbuat cfan diiaksanakan beriandaskan asas. men‘guiamakan

    kepentingan naszcr‘tai Indonesia, 'rtikacf baik safing percaya sederajat, clan sahng

    menguniungkan dangers tetap berdasar pads peraturan perundanguundangan yang bertaku

    serta aias dasar mus-yawarah/mufakat.

    Pasai 3

    Ruang Lingkup

    Ruang Lingkup Nata Kesepahaman 5m meliput: Keria same dalam:

    a Pengeioiaan persepsi positif perekonomsan R: untuk mendukung perekonomian

    nasional teruiama untuk mendmrong inuestasi den perdagangan indonesa dan

    pemahaman mengenai kebtjakan Indonesia.

    Perumusan stanceiposisi dan peningkatan peran Indonesia {1? tmgkat bitahrai,

    regional‘ plurilateral. dam muitttaierafi

    Peiaksanaan hubungan intarnasion‘al untuk mendukung kepentingan nasionai

    perluasan jtajaring dengan negéra sahabat damatau lembaga infernasi‘onal dalam

    rangka menjaring informasx terka‘d isuuisu ekcnomi di negara tersebut;

  • B4.

    Pertukaran data danlatau informasi untuk mendukung perumusan kebfiakan

    perekonumian Indonesia;

    Pengembangan kapasitas sumber daya yang dapat diiakukan meiaiui:

    1. penyefenggaraan pendidikan cian peia’tihan teknis untuk meningkatkan

    kompetensé peg'awai daniatau Pejabat Kementerian Luar Negeri d? bidang

    kebanksentraian;

    peningkatan kem-ampuan pegawai danfatau pejabaz Bank Indenesia di bidang

    dupIo-masi, peizaksanaan pofitak luar negeri den penyetenggaraan hubungan

    infernasicna‘f; danfaiau

    peiaksanaan magang danlatau asiachn‘renr pejabat Bank Indanesia d:

    Kementerian Luar Negeri maupun peiabat Kementerian Luar Negesi di Bank

    lmdonesia. dan

    Kerja same iairmya yang disepakatl oleh PARA ?IHAK.

    Pasai 4

    Mekanisme Koordmasi

    Untuk meningkatkan efekfivttas pefaksanaan keqa sama PARA PI'HAK melakukan

    koardinasi danger} mekanisme sebagaa berakui;

    a. PARA PiHAK maiakukén pe-rtemuan secara berkala, bark di tmgkat ieknas maupun

    fingka’f ptmpinan untuk mendiskusikan kerja sama kedua Detah pihak, termasuk arah

    dan strategz ke depan.

    PARA ?IHAK menyusun rmman Regiatan dan program Kenawencana 3ksi serta hal—hat

    iain yang term}! daiam pefaksanaan Nata Kesepahaman.

    PARA PIHAK menumuk cantata: p‘otnw'm Pelaksana di masmg-masing Pl-HAK untu‘k:

    memashkar: keiancaran peiaksanaan Nata Kesepanaman.

    Pasal 5

    Bentuk Kerja Same

    Peiaksanaar; kezja sama dapat driakukan antara Jain

    Dialug Kebhakan baik di tingkat teknis maupun tingkat pimpinan.

    Pengembangan Kapasitas Sumber Daya, antar‘a {am dafam bentuk magang! peE‘aEihan

    danfatau pefiukaran narasumber untuk membankan peiatiha-n kepada pejabat di

    masingmmasmg insiétusf.

    Penyelenggaraan kagfatan bérsama antara Iain melzputi penehtaan seminar, Focus

    Group Discussion LFGD), flan forum investasi.

  • -5-

    Pasai B

    Peiaksanaan Kerja Sama

    Petaksanaan kerja same diiakukan ates dasar program kerjafrencana aksi yang

    disusun seca‘ra tahunan oleh PARA PIHAKM

    Apabiia dafam pefaksanaan program kerjafrencana aksi tahunan terdepat lSU damiatau

    area ker;a sama yang periu disesuaikan dengan situasi dan perkembangan térkini den

    belum tercakup daiam program kerjar’rencana aksi tahun bergalan. maka dapat

    déiakukan penyesuaian program Rerjafrencana aksi sesuai kesepakatan PARA PIHAK

    dart maruadi add’e-ndum dam ptogram kerjairencana aksi yang sedang berlangsung.

    PARA PIHAK d-apat melakukan kerja sama déngan :nstansiiiembaga iainnya sesuai

    dengan tugas dan fungsi.

    Pasal ?

    Mekanisme Monitoring den Evaiuasi

    PARA PIHAK, bank secara sendiri maupun secara terkoordmaa, meiakukan momtérfng

    dan eva‘iuass ata’s peiaksanaan kerja sama daiam mang tingkup sebagaémana

    dlmaksud daiam Pasa! 3.

    Head monitering dan evaiuasi Sebagaimana dimaksud pacfa ayat (1) digunakan untuk

    penguatan keria- sama'benkutnya ‘ '

    P215318

    Biaya-Biaya

    Segala biaya yafig diperiukan daiam rangka pelaksanaan Nata Kempahaman ink

    dibebartkan pads FARA PIHAK sesua: tugas wewenang‘ den fanggung iawab masing—

    mamng, Reauafi disepakatx lain afeh PARA PIHAK.

    {1353-19

    Kerahasiaan

    86leer data danfatau informasi yang diperole—h dalam rangka petaksanaan Nata

    Kesepaharnan dinyatakan sebagai data danfaiau mforrnas‘x yang berszfat rabasia,

    Remaii yang telah menfadi milik pubiik dam hanya dapat digunakan untuk tujuan Gan

    pefaxsanaan Nota Kesepahaman ini safla difaksanakan sesuai Retentuan peraturan

    perundangmndangan. ‘

    PARA PtHAK tidak diperkenankan memberikan. meneruskan. daniatau'

    mengungkapkan data dan informas: yang diterima kepada pihak min tanpa

    persetujuan tertufis dari pemiiik dara danfatau informasi.

  • -5-

    Pasai 19

    Jangka Waktu

    Nata Kesepahaman bertaku untuk jangka wakiu 3 (figs) tahun sejak ditandaiangani

    dan dapat diperpaniang dengan kesepakatan PARA PiHAK‘

    Apabiia satah 5am PIHAK hermaksud untuk mehgakhiri Nota Kesepahaman mi

    sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (‘1; berakhir‘ maka PiHAK

    terseb-ut harus menyampaikan tefiebfih dahutu kelng-inan untuk mengakhar: set;ara

    termiis kepada PIHAK lainnya pafing tambat 3 {figa} butan sebelum rencana

    pengakhiran.

    Pasai 11

    Kore'spcndens?

    Koreapondens: atas peia—ksanaan Nata Kesepahaman mi drwmaaikan dan dstujukan

    kepada contact point sebagai berikut:

    a. Bank indonesia

    Departemen m.temasronai Bank [ndc'nessa

    Gedung Siafmadin Prawzranegara Li. 6. Jafan MH Thamrin No. 2 Jakarta

    1G350

    Teiepon ‘ : 0121—2981-8247

    Fax : 021' -385—?358

    Kemenienan Luai Megan

    Biro Hukum dart Administram Kementerr‘an' dam Perwaman

    Gedung Utama Lantal 2. JE. Pajamben N0. 8. Jakarta

    Tetepon @2'lu381 2654-

    Fax 021-381 2989

    Daiam ha! terjadi perubahan contact pom? sebagaimana dimaksud pada ayat {i}.

    PtHAK yang melakukan pembahan harus memberizahukan perubahan tersebut

    kepada PEHAK §ainnya.

    Se¥ama pemberiiahuan peruhahan alamar korespond'ensi tersebut belum diterima

    oteh P{HAK fair}! maka gegala korespondensi penyampalafi mfee'masi tatap

    menggunakan aiamat korespondensi sebagaimana tertera pads aya’t g1}.

  • -3“

    Pasat 12

    Perubahan

    Nata Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan késepakatan PARA PEHAK.

    Pembahan danlatau hal—hal yang beium diatur daiam Nata Kesepahaman ini diatur

    dalam bentuk addendum yang disepakati oiéh PARA P{HAK dan mempakan bagian

    yang tidak terpisahkan dad Nota Kesepahaman Ini.

    P353! 13

    Penutup

    Nata Kesepahamar: mi dibuat dalam rangkap 2 {dua} naskah asii‘ ditandatangani oieh

    PARA PEHAK dam bermeferai cukup. yang masérzg-masing mempunyai kekuatan hukum

    yang sama

    PIHAK PERTAMA ’A!

    .1, ..

    1‘11 '1‘ - .?EEMW A

    AGUS DAN. MARTOWARDOJO