Download - P. Point Sistem Peradilan Islam

Transcript
Page 1: P. Point Sistem Peradilan Islam

PENULIS : IRFAN SIDIQ FAK/ JUR : FKIP/ PENJASKESREK KELAS : 3.F

Page 2: P. Point Sistem Peradilan Islam

1. Peradilan dari masa Arab Jahiliyyah, Pada bangsa Arab Jahiliyyah tidak mempunyai lembaga legislatif,akan tetapi dalam memutuskan perkara masyarakat jahiliyyah menyerahkan pada kepala kepala suku mereka dengan berpegang pada tradisi nenek moyang mereka,yaitu tradisi dari kepercayaan atau pengalaman bangsa – bangsa di sekitar Jazirah Arab, seperti Romawi dan Persia.

Page 3: P. Point Sistem Peradilan Islam

2. Peradilan di Masa Rosululloh,ada lima hal

yang dapat diungkapkan.

a. Belum ada pemisahan antara

kekuasaaan peradilan dengan

kekuasaan lainnya.

b. Kekuasaan di bidang peradilan

menyatu dengan kekuasaan di bidang

fatwa.

c. Hakim memiliki kekuasaan dalam

menetapkan hukum atas perkara yang

diajukan kepadanya.

Page 4: P. Point Sistem Peradilan Islam

d. Rasulullah pernah

mendelegasikan kekuasaan di

bidang peradilan kepada sahabat

yang memiliki kemampuan untuk

menyelesaikan perkara yang

dihadapkan kepadanya

e. Pada masa Rasulullah belum ada

lembaga kemasyarakatan

Page 5: P. Point Sistem Peradilan Islam

Sistem peradilan di masa Sahabat dapat diungkapkan bahwa para hakim ketika itu terdiri dari para Mujtahid yang menggali hukum secara langsung baik dari Al quran maupun As sunnah. Apabila tidak ditemukan ketentuan hukum yang tegas dalam kedua sumber hukum tersebut, mereka melakukan ijtihad dan menetepkan hukum berdasarkan hasil ijtihad.

Page 6: P. Point Sistem Peradilan Islam

1. Sebagai Hukum Positif,Untuk menegakkan hukum Islam yang telah menjadi hukum positif maka didirikan :

a. Pengadilan Agama pada tahun 1882 berlaku di wilayah Jawa dan Madura,

b. Kerapatan kadi pada tahun 1897 berlaku di wilayah Kalimantan Selatan, dan

c. Mahkamah Syar’iyyah pada tahun 1957 berlaku di wilayah Indonesia lainnya.

Page 7: P. Point Sistem Peradilan Islam

2. Kompetensi Peradilan Islam,

Peradilan Agama mempunyai kompetensi

untuk membuat keputusan - keputusan

hukum berdasarkan ajaran Islam. Namun ,

tidak semua persoalan hukum Islam menjadi

wewenang Peradilan Agama.

Page 8: P. Point Sistem Peradilan Islam

Berdasarkan UU No. 7 th 1989 pasal 19 bahwa,

Peradilan Agama mempunyai tugas dan wewenang

untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan

tingkat perkara antara orang yang beragama Islam

di bidang:

1. Perkawinan,

2. Warisan,

3. Wasiat

4. Wakaf,

5. Sedekah dan

6. Hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam