8/18/2019 Paparan Ofyar z Tamin - Balitbanghub Fgd 13032015
1/47
PERAN DAN FUNGSI MASTERPLANDALAM PEMBANGUNAN PRASARANA TRANSPORTASI GUNA
MEWUJUDKAN KEMANFAATAN PELAYANAN
TRANSPORTASI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGANJl. Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat
OLEH :OFYAR Z TAMIN
GURU BESAR TRANSPORTASI ITB BANDUNG
8/18/2019 Paparan Ofyar z Tamin - Balitbanghub Fgd 13032015
2/47
PENDAHULUAN
8/18/2019 Paparan Ofyar z Tamin - Balitbanghub Fgd 13032015
3/47
INDONESIA NEGARA KEPULAUAN
KONEKTIVITAS NASIONAL :
- TIDAK BISAMENGGUNAKAN SINGLE
MODE
- HARUS MENGGUNAKAN
ANGKUTAN MULTIMODA
8/18/2019 Paparan Ofyar z Tamin - Balitbanghub Fgd 13032015
4/47
KONEKTIVITAS NASIONAL :DIBUTUHKAN SISTEM TRANSPORTASI MULTIMODA YANG TERINTEGRASI
8/18/2019 Paparan Ofyar z Tamin - Balitbanghub Fgd 13032015
5/47
PERMASALAHAN & TANTANGAN
8/18/2019 Paparan Ofyar z Tamin - Balitbanghub Fgd 13032015
6/47
Kerangka Konektivitas Nasional(intra pulau, antar pulau dan international)
Integrasi ekonomi adalah cara terbaik untuk mendapatkan manfaat langsung dari konsentrasi produksi dan
manfaat jangka panjangkonvergensi standar hidup
Mencapai pertumbuhan
inklusif
Menghubungkanpusat-pusat
pertumbuhan
Perekonomian yang berhasil...
Menghubungkandaerah
tertinggal denganpusat
pertumbuhan
Menghubungkandaerah terpencil
denganinfrastruktur& pelayanan
dasardalam mendapatkanmanfaat
pembangunan
Memperluas
pertumbuhan dengan
menghubungkan wilayah
melalui inter-modal
supply chain systems
Tumbuh maksimalmelalui
keterpaduan bukan
keseragaman(inclusive
development)
Surabaya
Jakarta Makassar
Makassar
Papua
Maluku
Sulawesi
Ambon
KendariMakassar
Manado
Konektivitas LOKAL Konektivitas NATIONAL Konektivitas GLOBAL
Intra-island
Inter-island International
2 3
Gerbang
Internasional
Indonesia
Asia
Europe
America
Town Pulau
Pulau
Pulau
Town
Town
Town
Town
Town
Town
Town
Kota
Kota
Kota
Kota
Kota
Town
Town
Town
Town
Kota
Kota
Kota
Kota
Dalam
PusatEkonomi
(urban)AntarPusat Ekonomi
1
DUKUNGAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI:
Industri Perkapalan yang kuat
Jaringan Jalan yang terintegrasi
Keterpaduan antarmoda dan intermoda
Biaya transportasi yang terjangkau
Sistem pelayanan distribusi nasional yang efisien
Aksesibilitas pelayanan transportasi
6
8/18/2019 Paparan Ofyar z Tamin - Balitbanghub Fgd 13032015
7/47
KONEKTIVITAS NASIONAL LEMAH, MENIMBULKAN EKONOMIBIAYA TINGGI, DAYA SAING LEMAH :
PENANGGULANGAN KEMISKINAN RELATIF LAMBAT
•
Disparitas Harga Bahan Pokok (e.g.Harga minyak goreng di NTT 3 kali dariJawa, Harga semen di Papua 15-20 kali dari Jawa
• Frekuensi pelayanan perhubungan dan kualitasnya tidak merata, kawasanKTI realtif tertinggal
Tingginya disparitas
Harga dan Pelayanan
• 60% dari penduduk miskin di Indonesia berada di daerah pedesaan di Jawa
dan tidak mempunyai akses ke pusat pertumbuhan
Akselerasi
penanggulangankemiskinan
Peningkatan
Daya Saing
• Biaya pengapalan kontainer dari Padang ke Jakarta US$ 600, sedangkandari Jakarta ke Singapura (lebih jauh) sekitar US$ 185
• Lebih murah mengapalkan jeruk ke Jakarta dari China dibanding Pontianak
• Kemacetan semakin meningkat di berbagai kota besar di Pulau Jawa dan diluar jawa
• Waktu tempuh transportasi antar kota dalam satu pulau semakin panjang,misalnya Jakarta – Surabaya berkisar antara 14-20 jam
• Kualitas konstruksi dan penegakan peraturan pemanfaatannya lemah,sehingga biaya pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur terusmeningkat
8/18/2019 Paparan Ofyar z Tamin - Balitbanghub Fgd 13032015
8/47
BIDANG PERMASALAHAN
Jalan dan KA • Minimnya pemeliharaan• Tidak adanya ruas/jalur baru• Lambatnya pertumbuhan kapasitas
jalan strategis (arteri dan jalan tol)
TransportasiLaut
• Minimnya large trading ports• Lemahnya armada pelayaran
nasional• Lambatnya pertumbuhan
perintisan
TransportasiUdara
• Perluasan kapasitasbandara, terutamahub luar Jawa
• Pengintensifanpartisipasiswasta
DAYA SAING INDONESIA DIPENGARUHI OLEH KONDISI
INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI
83
103
82
80
52
55
Daya Saing
KualitasJalan KA
KualitasTransportasi
UdaraInfrastruktur
SecaraKeseluruhan
KualitasPelabuhan
KualitasJalan
Peringkat
Daya Saing
Indonesia Rendah
Peringkat dari 139 Negara
8/18/2019 Paparan Ofyar z Tamin - Balitbanghub Fgd 13032015
9/479
TANTANGAN :
SISTEM TRANSPORTASI NASIONAL
TANTANGAN PEMBANGUNAN TRANSPORTASI NASIONAL :
• Menyesuaikan (adjusting) Planning dan Programming. MengacuTRI-SAKTI & NAWACITA, SERTA TUJUAN PEMBANGUNANJANGKA PANJANG NASIONAL
• Memperhatikan orientasi pembangunan yang semakin luas danberkembang, khususnya pembangunan prasarana angkutan lautuntuk memperkuat domestik inter -island connectivity serta inland
connectivity dalam transportasi nasional akan membutuhkankehandalan jalan koridor antara Jalan Trans dengan outlets (24ports utama), 15 Bandara dan 39 (ASDP Utama) Jalankepelabuhan lebih mengutamakan kapasitas daya dukung yangtinggi daripada lebar perkerasannya.
• Memastikan terjadi keseimbangan antar-moda dalam mendukungpembangunan sentra produksi wilayah (25 kawasan industri + 25kawasan tujuan wisata)
8/18/2019 Paparan Ofyar z Tamin - Balitbanghub Fgd 13032015
10/47
RENCANA INDUK
8/18/2019 Paparan Ofyar z Tamin - Balitbanghub Fgd 13032015
11/47
PERAN DAN FUNGSI :
RENCANA INDUK TRANSPORTASI
PERAN :
Pembangunan & pengembangan infrastruktur transportasi
agar terencana, terintegrasi, tepat guna, efisien dan efektif
membutuhkan kerangka dasar rencana pembangunan/
pengembangan yang diwujudkan dalam suatu RencanaInduk.
FUNGSI :
Rencana induk transportasi nasional merupakan arah dankebijakan transportasi (dan/atau suatu prasarana
transportasi) pada tataran nasional, yang penyusunannya
diperintahkan dalam undang-undang transportasi
8/18/2019 Paparan Ofyar z Tamin - Balitbanghub Fgd 13032015
12/47
UU No. 22/2009 tentang LLAJ:
Pasal 14 (2): Pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada
Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai
kebutuhan
Pasal 37: Penentuan lokasi Terminal dilakukan dengan
memperhatikan rencana kebutuhan Terminal yang merupakan
bagian dari Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan
Pasal 40 ayat (1) c: Pembangunan terminal harus dilengkapi
dengan RENCANA INDUK TERMINAL
RENCANA INDUK TRANSPORTASI NASIONAL DALAM
UNDANG-UNDANG TRANSPORTASI
8/18/2019 Paparan Ofyar z Tamin - Balitbanghub Fgd 13032015
13/47
RENCANA INDUK TRANSPORTASI NASIONAL DALAM
UNDANG-UNDANG TRANSPORTASI
UU No. 23/2007 tentang Perkeretaapian:
Pasal 6 (1): Tatanan perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
a. perkeretaapian nasional;
b. perkeretaapian provinsi; dan
c. perkeretaapian kabupaten/kota.
Pasal 7 (1): Untuk mewujudkan tatanan perkeretaapian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ditetapkan
RENCANA INDUK PERKERETAAPIAN.
8/18/2019 Paparan Ofyar z Tamin - Balitbanghub Fgd 13032015
14/47
UU No. 17/2008 tentang Pelayaran:
Pasal 67 (3) rencana induk pelabuhan nasional adalah bagian dari tatanan
kepelabuhanan nasional
Pasal 71: Rencana Induk Pelabuhan Nasional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 67 ayat (3) huruf b merupakan pedoman dalam penetapan
lokasi, pembangunan, pengoperasian, pengembangan pelabuhan, danpenyusunan Rencana Induk Pelabuhan.
Pasal 73 (1) SETIAP PELABUHAN WAJIB MEMILIKI RENCANA INDUK
PELABUHAN
RENCANA INDUK TRANSPORTASI NASIONAL DALAM
UNDANG-UNDANG TRANSPORTASI
8/18/2019 Paparan Ofyar z Tamin - Balitbanghub Fgd 13032015
15/47
UU No. 1/2009 tentang Penerbangan:
Pasal 193 (3): Tatanan kebandarudaraan nasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memuat:
b. rencana induk nasional bandar udara
Pasal 199 (1): RENCANA INDUK NASIONAL BANDAR UDARA
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (3) huruf b merupakanpedoman dalam penetapan lokasi, penyusunan rencana induk,
pembangunan, pengoperasian, dan pengembangan bandar udara
RENCANA INDUK TRANSPORTASI NASIONAL DALAM
UNDANG-UNDANG TRANSPORTASI
8/18/2019 Paparan Ofyar z Tamin - Balitbanghub Fgd 13032015
16/47
PENYUSUNAN RENCANA INDUK
8/18/2019 Paparan Ofyar z Tamin - Balitbanghub Fgd 13032015
17/47
SINERGITAS DALAM PENYUSUNAN
RENCANA INDUK
RTRW
N/P/K
TATANANTRANS-
PORTASI
POTENSI(DEMAND)
TATARAN
TRANS-
PORTASI
KETER-
PADUAN
MASTER
PLAN /
RENCANA
INDUK
8/18/2019 Paparan Ofyar z Tamin - Balitbanghub Fgd 13032015
18/47
18
POLA SALING KETERGANTUNGAN (INTERDEPENDENCY )
PELAYANAN ANGKUTAN
8/18/2019 Paparan Ofyar z Tamin - Balitbanghub Fgd 13032015
19/47
TINJAUAN RENCANA INDUK
TRANSPORTASI SAAT INI
8/18/2019 Paparan Ofyar z Tamin - Balitbanghub Fgd 13032015
20/47
RENCANA INDUK TRANSPORTASI DARAT
Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalandalam proses penyusunan
Rencana Induk Terminal belum ada terminal yang
mempunyai rencana induk
Rencana Induk Pelabuhan Sungai dan Danaubelum ada pelabuhan sungai dan danau yang
mempunyai rencana induk
Rencana Induk Pelabuhan Penyeberangan dari
156 pelabuhan penyeberangan hanya Pelabuhan
Merak-Bakauheni yang sudah memiliki dokumenRencana Induk (Tahun 2012)
8/18/2019 Paparan Ofyar z Tamin - Balitbanghub Fgd 13032015
21/47
RENCANA UMUM JARINGAN JALAN NASIONAL
• KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 369 / KPTS / M / 2005 TENTANG
RENCANA UMUM JARINGAN JALAN NASIONAL
• KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 567/KPTS/M/2010 TENTANG
RENCANA UMUM JARINGAN JALAN NASIONAL
• Menetapkan rencana umum jaringan jalan nasional, yang terdiri dari jaringan jalan
nasional bukan jalan tol dan jaringan jalan nasional jalan tol dan jaringan jalan
strategis nasional serta jaringan jalan strategis nasional rencana.
• Jaringan Jalan Strategis Nasional Rencana adalah jalan yang belum terhubung, dalam
proses pembangunan, berstatus jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan kota, yang
mendukung berfungsinya sistem jaringan jalan nasional
23
8/18/2019 Paparan Ofyar z Tamin - Balitbanghub Fgd 13032015
22/47
24
ARAH PENGEMBANGAN PRASARANA TRANSPORTASI DARAT - 2030
8/18/2019 Paparan Ofyar z Tamin - Balitbanghub Fgd 13032015
23/47
RENCANA INDUK PERKERETAAPIAN NASIONAL
• PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NO. PM 43 TAHUN 2011
TENTANG RENCANA INDUK PERKERETAAPIAN NASIONAL
• Memuat :
1. arah kebijakan dan peranan perkeretaapian nasional
2. dalam keseluruhan moda transportasi;3. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut
4. asal tujuan perjalanan;
5. rencana kebutuhan prasarana perkeretaapian nasional;
6. rencana kebutuhan sarana perkeretaapian nasional; dan
7. rencana kebutuhan sumber daya manusia.
25
8/18/2019 Paparan Ofyar z Tamin - Balitbanghub Fgd 13032015
24/47
ARAH PENGEMBANGAN PRASARANA PERKERETAAPIAN - 2030
8/18/2019 Paparan Ofyar z Tamin - Balitbanghub Fgd 13032015
25/47
27
8/18/2019 Paparan Ofyar z Tamin - Balitbanghub Fgd 13032015
26/47
RENCANA INDUK TRANSPORTASI PERKERETAAPIAN
Rencana Induk Perkeretaapian Nasional sudah selesaidisusun (PM 43 Tahun 2011)
Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi dan Kabupaten/
Kota masih berupa kajian/studi
8/18/2019 Paparan Ofyar z Tamin - Balitbanghub Fgd 13032015
27/47
CETAK BIRU TRANSPORTASI PENGEMBANGAN
PENYEBERANGAN NASIONAL
• KM 6 TAHUN 2010, TENTANG CETAK BIRU PENGEMBANGAN
TRANSPORTASI PENYEBERANGAN TAHUN 2010 – 2030
• Cetak Biru Pengembangan Transportasi Penyeberangan 2010-2030
sebagaimana merupakan salah satu acuan dan merupakan pedoman
yang harns diikuti dalam proses perencanaan dan pengembangan
transportasi penyeberangan baik bagi unit kerja dilingkungan
Kementerian Perhubungan maupun Mitra Kerja yang terkaitdenganPengembangan Transportasi Penyeberangan.
29
8/18/2019 Paparan Ofyar z Tamin - Balitbanghub Fgd 13032015
28/47
30
8/18/2019 Paparan Ofyar z Tamin - Balitbanghub Fgd 13032015
29/47
31
ARAH PENGEMBANGAN PRASARANA PENYEBERANGAN - 2030
8/18/2019 Paparan Ofyar z Tamin - Balitbanghub Fgd 13032015
30/47
RENCANA INDUK KEPELABUHANAN NASIONAL
• KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KP 414TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN RENCANA INDUKPELABUHAN NASIONAL
• KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KP 725TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
MENTERI NOMOR KP 414 TAHUN 2013 PENETAPAN TENTANGRENCANA INDUK PELABUHAN NASIONAL
• Memuat Ketentuan :
1. Berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dandapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
2. Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Nasional merupakanpedoman dalam penetapan lokasi, pembangunan,pengoperasian, pengembangan pelabuhan, danpenyusunan Rencana Induk Pelabuhan
32
8/18/2019 Paparan Ofyar z Tamin - Balitbanghub Fgd 13032015
31/47
33
8/18/2019 Paparan Ofyar z Tamin - Balitbanghub Fgd 13032015
32/47
ARAH PENGEMBANGAN PRASARANA TRANSPORTASI LAUT - 2030
8/18/2019 Paparan Ofyar z Tamin - Balitbanghub Fgd 13032015
33/47
RENCANA INDUK TRANSPORTASI LAUT
Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) telah
selesai disusun (KP 414 Tahun 2013 yang diubah menjadi
KP 725 Tahun 2014)
Rencana Induk Pelabuhan dari total 1238 Pelabuhan
Umum Laut, terdapat 33 pelabuhan laut yang telahmemiliki Rencana Induk Pelabuhan
8/18/2019 Paparan Ofyar z Tamin - Balitbanghub Fgd 13032015
34/47
RENCANA INDUK KEBANDARUDARAAN NASIONAL
• PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM. 69 TAHUN 2013
TENTANG TATANAN KEBANDARUDARAAN NASIONAL
36
8/18/2019 Paparan Ofyar z Tamin - Balitbanghub Fgd 13032015
35/47
37
ARAH PENGEMBANGAN BANDAR UDARA NASIONAL - 2030
8/18/2019 Paparan Ofyar z Tamin - Balitbanghub Fgd 13032015
36/47
38
8/18/2019 Paparan Ofyar z Tamin - Balitbanghub Fgd 13032015
37/47
RENCANA INDUK TRANSPORTASI UDARA
Rencana Induk Nasional Bandar Udara (RINBU) dalam proses
penyusunan
Berdasarkan PM 69/2013 tentang Tatanan Kebandar-udaraan Nasional
terdapat 237 bandar udara eksisting
Terdapat 68 bandar udara memiliki Rencana Induk Bandar Udara (dalam
bentuk keputusan menteri)
Terdapat 13 bandar udara memiliki Rencana Induk Bandar Udara (dalambentuk Peraturan daerah)
8/18/2019 Paparan Ofyar z Tamin - Balitbanghub Fgd 13032015
38/47
TANTANGAN & TINDAK LANJUT :PERLUNYA KETERPADUAN MASTERPLAN /
RENCANA INDUK TRANSPORTASI
KONSEP KETERPADUAN/INTEGRASI
8/18/2019 Paparan Ofyar z Tamin - Balitbanghub Fgd 13032015
39/47
KONSEP KETERPADUAN/INTEGRASI
RENCANA INDUK TRANSPORTASI
41
• UU NO.33/2004 TENTANG JALAN
• UU NO.22/2009 TENTANG LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN
• UU NO.23/2008 PERKERETAAPIAN
• UU NO.17/2009 TENTANG PELAYARAN
• UU NO.1/2009 TENTANG PENERBANGAN
1. TATARAN
TRANSPORTASI
NASIONAL
(TATRANAS)
2. TATARAN
TRANSPORTASI
WILAYAH (TATRAWIL)
3. TATARAN
TRANSPORTASI
LOKAL (TATRALOK)
BLUE PRINT /
RENCANA INDUK
TRANSPORTASI:
1. JALAN;2. PERKERETAAPI
AN;
3. PELAYARAN;
4. PENERBANGAN.
UNDANG-UNDANG TRANSPORTASI
TATARAN TRANSPORTASI
MODA TRANSPORTASI
KELEMBAGAAN
TERPADU/
TER-
INTEGRASI
• RENCANA TATA RUANG WILAYAH
NASIONAL
• RENCANA TATA RUANG PULAU
• RENCANA TATA RUANG PROVINSI
• RENCANA TATA RUANG KABUPATEN /
KOTA
UNDANG-UNDANG KERUANGAN
8/18/2019 Paparan Ofyar z Tamin - Balitbanghub Fgd 13032015
40/47
PROSES INTEGRASI RENCANA INDUK
•
INTEGRASI JARINGAN, yaitu terintegrasinya sistem jaringan prasarana dan jaringan pelayanan baik intra moda maupun antar moda.
• INTEGRASI FUNGSI, yaitu terintegrasinya rencana pengembangan fungsi dari
sistem transportasi yang dibangun sehingga memberikan nilai kemanfaatan
yang besar dalam pelayanan transportasi multi moda, juga terintegrasinya
rencana pembangunan dan pengembangan oleh pemerintah daerah dan
pusat, juga antara pemerintah dan masyarakat (swasta)• INTEGRASI WAKTU PELAKSANAAN (WAKTU PENGOPERASIAN), yaitu
terintegrasinya rencana waktu pelaksanaan dari setiap moda baik dari proses
perencanaan, pembangunan hingga tahap pengoperasiannya.
• INTEGRASI PEMBIAYAAN, yaitu terintegrasinya rencana pembiayaan
khususnya dalam skema pembiayaan pembangunan sedemikian sehinggaterwujud sinergi yang saling mendukung antar moda.
• INTEGRASI KELEMBAGAAN, yaitu tersinerginya koordinasi antar lembaga
dalam suatu kerangka perencanaan, pelaksanaan dan pengoperasian dari
berbagai moda yang saling terintegrasi.
42
8/18/2019 Paparan Ofyar z Tamin - Balitbanghub Fgd 13032015
41/47
INTEGRASI JARINGAN
43
8/18/2019 Paparan Ofyar z Tamin - Balitbanghub Fgd 13032015
42/47
INTEGRASI FUNGSI
44
8/18/2019 Paparan Ofyar z Tamin - Balitbanghub Fgd 13032015
43/47
TIME FRAME PELAKSANAAN (OPERASI)
PRA FSSTUDI
KELAYAKANBED / DED AMDAL
TAHAPKONSTRUKSI
TAHAPOPERASI
MONITORINGDAN
EVALUASI
45
INTEGRASI WAKTU PELAKSANAAN
8/18/2019 Paparan Ofyar z Tamin - Balitbanghub Fgd 13032015
44/47
INTEGRASI PEMBIAYAAN
46
8/18/2019 Paparan Ofyar z Tamin - Balitbanghub Fgd 13032015
45/47
INTEGRASI KELEMBAGAAN:
JABODETABEK
47
8/18/2019 Paparan Ofyar z Tamin - Balitbanghub Fgd 13032015
46/47
INTEGRASIJARINGAN
(PRASARANADAN PELAYANAN)
INTEGRASIFUNGSI
INTEGRASIPEMBIAYAAN
INTEGRASI
KELEMBAGAAN
INTEGRASIPELAKSANAAN
(OPERASI)
48
INTEGRASI RENCANA
INDUK
SINERGI
8/18/2019 Paparan Ofyar z Tamin - Balitbanghub Fgd 13032015
47/47
Top Related