8/20/2019 PEDOMAN RENCANA KAWASAN-TRANSMIGRASI.pdf
1/35
Page 1
DRAFT PEDOMAN RENCANA
KAWASAN TRANSMIGRASI
“WORKSHOP PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI”
Integrasi Perencan aan Kawasan Transm igrasi d alam Rencana Tata Ruang Wilayah Kamis, 14 November 2013
8/20/2019 PEDOMAN RENCANA KAWASAN-TRANSMIGRASI.pdf
2/35
Page 2
Latar Belakang
Berdasarkan Undang-Undang No. 29 Tahun 2009 TentangKetransmigrasian yang mengatur perencanaan pembangunan
kawasan transmigrasi, maka dalam rangka perwujudanpengembangan kawasan transmigrasi secara efisien danefektif, penyusunan rencana kawasan transmigrasidiamanatkan oleh RPP tentang Pelaksanaan UU 15/1997 yangtelah diubah dengan UU 29/2009. Proses perencanaan harusdilaksanakan secara baik dan benar serta implementasinyaharus disepakati oleh semua pemangku kepentingan baik dipusat maupun daerah.
8/20/2019 PEDOMAN RENCANA KAWASAN-TRANSMIGRASI.pdf
3/35
Page 3
Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan dalam penyusunan RKT olehPemerintah dan Pemerintah Daerah serta para pemangku kepentinganlainnya.
Pedoman ini bertujuan mewujudkan RKT yang sesuai denganketentuan UU 26/2007 tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang29 Tahun 2009 tentang Perubahan UU Nomor 15 Tahun 1997 tentangKetransmigrasian serta peraturan pelaksanaannya.
8/20/2019 PEDOMAN RENCANA KAWASAN-TRANSMIGRASI.pdf
4/35
Page 4
• Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 2000 tentang Kawasan
Pengembangan Ekonomi Terpadu.• Permen PU Nomor : 15/PRT/M/2012, tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis.• Peraturan Presiden RI Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan
Percepatan dan perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia(MP3EI) 2011-2025.
Pedoman bidang penataan ruang saling terkait satu sama lain sehinggamasing-masing mempunyai fungsi tersendiri dan bersifatkomplementer.
8/20/2019 PEDOMAN RENCANA KAWASAN-TRANSMIGRASI.pdf
5/35
Page 5
UU No. 26 Th 2007, tentang PenataanRuang
UU 29 / 2009 tentang perubahan UU 15/ 1997 tentang Ketransmigrasian
PP No. 15 Th 2010, tentangPenyelenggaraan Penataan Ruang
Rancangan PP Tentang PenyelenggraanTransmigrasi
Pedoman Penyusunan RTRKSN
Pedoman Bidang PenataanRuang Lainnya
Pedoman PenyusunanRTRW Provinsi
Pedoman PenyusunanRTRW Kabupaten/Kota
a) Pedoman RTR Kawasan StrategisProvinsib) Pedoman RTR Kawasan Strategis
Kabupatenc) Pedoman Penyusunan RDTR
Kabupaten/Kota d) Pedoman Terkait Lainnya.
PEDOMAN RKT
8/20/2019 PEDOMAN RENCANA KAWASAN-TRANSMIGRASI.pdf
6/35
Page 6
RKT
RTRKawasanPerdesaanKabupaten
Dikegorikan padaisu Rencana TataRuang KawasanStrategisKabupatenTipologi KawasanPerdesaan
IsuStrategis
RKT
8/20/2019 PEDOMAN RENCANA KAWASAN-TRANSMIGRASI.pdf
7/35Page 7
Sudut kepentingan dan kriteria nilai strategismenurut PP 26/2008 tentang tentangRencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
Sudut kepentingan pengembangan kawasantransmigrasi;
Keputusan Menteri NakertransNo.293/MEN/IX/2009 tahun 2009 tentangpenetapan 44 KTM.
8/20/2019 PEDOMAN RENCANA KAWASAN-TRANSMIGRASI.pdf
8/35Page 8
WPT , adalah: wilayah potensial yang ditetapkan sebagaipengembangan permukiman transmigrasi yang terdiri atasbeberapa satuan kawasan pengembangan yang salah satu diantaranya direncanakan untuk mewujudkan pusatpertumbuhan wilayah baru sebagai kawasan perkotaan barusesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
LPT , adalah: lokasi potensial yang ditetapkan sebagaipermukiman transmigrasi untuk mendukung pusatpertumbuhan wilayah yang sudah ada atau yang sedang
berkembang sebagai kawasan perkotaan baru sesuai denganrencana tata ruang wilayah.
8/20/2019 PEDOMAN RENCANA KAWASAN-TRANSMIGRASI.pdf
9/35
Page 9
SP
SP
SP
SP SP
SPSP
SP
SP
SP
SP SP
SP
SP SP
SPSP
SP
SP SP
KIMKIM
KIM KIM
KPB
SKP SKP
SKPSKPKampung
Kampung
Kampung
Kampung
Kampung
Kampung
Kampung
PusatKPB
PstSKP
Pst SKP
PstSKP
ke PKW/PKL/ PKSN
Batas deliniasi KawasanTransmigrasi
SP KIMTRANS Baru SPDesa
Desa penduduk setempat yangdikembangkan menjadi KIMTRANS
sistem produksipertanian dan
pengelolaan sda
ke PKW/PKL/ PKSN
9sistem produksi
pertanian danpengelolaan sda
PstSKP
KawasanPerkotaan Barusebagai PPKatau PKLp
Setiap SP tersedia:sarana : perumahan,
pelayanan umum,pelayananpendidikan dasar,pelayanankesehatan, pasarmingguan;prasarana
Setiap SP tersedia:sarana : perumahan,
pelayanan umum,pelayananpendidikan SD,pelayanankesehatanPoskesdes, pasarmingguan;prasarana
Setiap SP sebagaipuat SKP tersedia:sarana : perumahan,pelayanan umum,pelayanan pendidikanSD SLP, pelayanankesehatanPuskesmas, pasarharian;prasarana
8/20/2019 PEDOMAN RENCANA KAWASAN-TRANSMIGRASI.pdf
10/35
Page 10
PENETAPAN TIPOLOGI RKT
PENYUSUNAN KERANGKA MUATAN RKT
UU 29 / 2009 tentang perubahan UU 15 / 1997tentang Ketransmigrasian
UU No. 26 Th 2007, tentang Penataan Ruang
PP No. 15 Th 2010, tentang PenyelenggaraanPenataan Ruang Rancangan PP Tentang PenyelenggraanTransmigrasi
TIPOLOGI RTR KS K
Identifikasi Bentuk DELINIASI
PENETAPAN FOKUSPENANGANAN
Penentuan Skala Peta
Arah PemanfaatanKawasan Transmigrasi
Tujuan, Kebijakan dan Strategi
Pengelolaan
Arah PengendalianKawasan Transmigrasi
Konsep Pengembangan
PERUMUSAN MUATAN RKT
8/20/2019 PEDOMAN RENCANA KAWASAN-TRANSMIGRASI.pdf
11/35
Page 11
1. Delineasi RKTPertimbangan dalam penentuan delineasi RKT mengacu kepada tipologi kawasanpedesaan yang ditetapkan oleh RTR KS, mencakup:
a. Daya dukung fisik lingkungan, ekologis dan sumber daya air
b. Intreraksi sosial budaya masyarakatc. Sebaran fasilitas perekonomian kawasand. Ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Fokus PenangananMerupakan muatan pokok yang menjadi pertimbangan utama dalam perumusanmuatan RKT sebagai upaya untuk mengatur hal-hal penting yang perlu ditanganiRKT. Muatan RKT mencakup:
a. Tujuan, kebijakan, dan strategi pembangunan kawasan transmigrasi.b. Luasan kawasan transmigrasi;c. Rencana struktur kawasan transmigrasi;
d. Rencana peruntukan kawasan transmigrasi;e. Arahan pengembangan pola usaha pokok;f. Arahan jenis transmigrasi yang akan dilaksanakan;g. Arahan penataan persebaran penduduk dan kebutuhan SDM;h. Arahan indikasi program utama;i. Tahapan perwujudan kawasan transmigrasi; dan
j. Ketentuan pengendalian pemanfaatan kawasan transmigrasi.
8/20/2019 PEDOMAN RENCANA KAWASAN-TRANSMIGRASI.pdf
12/35
Page 12
3. Skala PetaPenetapan skala peta RKT dilakukan dengan mempertimbangkan
kebutuhan informasi yang diperlukan dalam proses perencanaan
kawasan, serta mempertimbangkan luasan geografis yang dinilaistrategis. Skala peta RKT, minimal 1 : 25.000.
4. Muatan RKT
Muatan yang diatur dalam RKT dirumuskan denganmempertimbangkan:
a. Posisi geografis kawasan terhadap pusat-pusatpertumbuhan di sekitar kawasan
b. Kondisi lingkungan nonterbangun, terbangun, dankegiatan di sekitar kawasan
c. Daya dukung fisik dasar terkait dengan potensi bencanayang mengancam kawasan
d. Kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakate. Kondisi sistem jaringan prasarana pendukung kawasan
8/20/2019 PEDOMAN RENCANA KAWASAN-TRANSMIGRASI.pdf
13/35
Page 13
Muatan RKT terdiri atas :
1. Muatan tujuan, kebijakan dan strategi,
Tujuan : difokuskan pada perwujudan kawasan perdesaan dalam batas
area tertentu melalui dukungan jaringan prasarana yang memadai ;Kebijakan : difokuskan pada kebijakan penetapan kegiatan, kebijakanpenataan pesebaran penduduk dan penyediaan permukiman, kebijakanpenetapan aksesibilitas kawasan, kebijakan penetapan spm sarana danprasarana pendukung dan kebijakan perlindungan kawasan ;
Strategi pencapaian tujuan disusun sesuai dengan arah kebijakan yangditetapkan .
2. Arahan rencana struktur dan pemanfaatan kawasan transmigrasi :
a. Mewujudkan permuiman di kawasan transmigrasi yang berfungsisebagai tempat tinggal, tempat berusaha dan tempat bekerja
b. Mewujudkan penataan persebaran penduduk di kawasan transmigrasiyang serasi dan seimbang dengan daya dukung dan daya tampunglingkungan
c. Menyediakan prasarana dan sarana dasar kawasan transmigrasi
8/20/2019 PEDOMAN RENCANA KAWASAN-TRANSMIGRASI.pdf
14/35
Page 14
3. Arahan pengendalian dan pemanfaatan kawasan
a. Arahan pembangunan SKP;
b. Arahan pembangunan SP;c. Arahan Pembangunan KPB dan
d. Arahan pembangunan jaringan prasarana dan saranadasar kawasan transmigrasi
4. Pengelolaan RKT, disusun dengan memperhatikan :
a. Kelembagaan yang telah diatur sesuai dengan peraturanperundang-undangan,
b. Keterkaitan RKT dengan kewenangan Pemerintah,c. Keterkaitan RKT dengan kewenangan pemerintah
daerah (provinsi, kabupaten/kota), dan
d. Pemangku kepentingan lainnya
8/20/2019 PEDOMAN RENCANA KAWASAN-TRANSMIGRASI.pdf
15/35
Page 15
5. Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat
Pelibatan peran masyarakat dalam proses perencanaandimulai sejak awal hingga akhir kegiatan, meliputi; persiapan
penyusunan, pengumpulan data dan informasi, pengolahandan analisis data serta perumusan konsep rencana. Hak,kewajiban, dan peran masyarakat diatur sesuai denganperaturan dan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat
sebagai pemangku kepentingan, meliputi :a. Orang perseorangan atau kelompok orang
b. Organisasi masyarakat di tingkat kabupaten
c. Perwakilan organisasi masyarakat kabupatend. Perwakilan organisasi masyarakat kabupaten yang secara
sistemik dengan wilayah yang sedang disusun RKT.
8/20/2019 PEDOMAN RENCANA KAWASAN-TRANSMIGRASI.pdf
16/35
Page 16
6. Format Penyajian a. Materi teknis RKT
1) Buku data dan analisis yang dilengkapi dengan peta-peta;
2) Buku rencana yang disajikan dalam format A4;3) Album peta yang disajikan dengan skala minimal dalam
format A1 yang dilengkapi dengan peta digital disusun
sesuai dengan ketentuan Sistem Informasi Geografisyang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.
b. Naskah rancangan peraturan daerah (Raperda) tentangRKT
1) Naskah Raperda berupa rumusan pasal per pasaldisajikan dalam A4
2) Lampiran terdiri atas peta rencana struktur danpemanfaatan kawasan transmigrasi yang disajikan
dalam format A3, serta tabel indikasi program utama.
8/20/2019 PEDOMAN RENCANA KAWASAN-TRANSMIGRASI.pdf
17/35
Page 17
5. Masa Berlaku
RKT berlaku dalam jangka waktu 15 (lima belas) tahun dandapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun. Peninjauankembali RKT dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5(lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategisberupa:
a. Bencana alam skala besar yang ditetapkan denganperaturan perundang-undangan;
b. Perubahan batas teritorial negara yang ditetapkandengan undang-undang;
c. Perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan
dengan undang-undang; dan/ataud. Perubahan RTRW P/K yang menuntut perubahan
terhadap RKT.
8/20/2019 PEDOMAN RENCANA KAWASAN-TRANSMIGRASI.pdf
18/35
Page 18
Pelaksanaan perencanaan kawasan transmigrasi meliputiserangkaian prosedur penyusunan dan penetapan RKT.
Proses penyusunan RKT meliputi:
a. Persiapan penyusunan;b. Pengumpulan data dan informasi;c. Pengolahan dan analisis data;d. Perumusan konsepsi rencana; dane. Penyusunan Konsep Naskah Raperda.
8/20/2019 PEDOMAN RENCANA KAWASAN-TRANSMIGRASI.pdf
19/35
Page 19
TAHAPAN PROSES PENYUSUNAN RKT
Uraian Kegiatan PersiapanPenyusunan
PengumpulanData danInformasi
Pengolahandan
Analisis Data
PerumusanKonsep RKT
PenyusunanKonsep Naskah
Raperda
Perkiraan Waktu
yang Dibutuhkan
1 bulan 1 bulan 2 bulan 1 bulan 1 bulan
6 bulan
a. Persiapan Penyusunanb. Hasil Pelaksanaan Kegiatan Persiapan Administrasi
dan Teknisc. Waktu Pelaksanaan Kegiatan
8/20/2019 PEDOMAN RENCANA KAWASAN-TRANSMIGRASI.pdf
20/35
Page 20
a. Kegiatan Pengumpulan Data dan Informasi ;
b. Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengumpulan Data danInformasi ;c. Waktu Pelaksanaan Kegiatan.
a. Analisis Kebijakan Pembangunan Kawasan Transmigrasib. Analisis Struktur dan Pemanfaatan Kawasan transmigrasic. Analisis Sumberdaya dan Kemampuan Lahand. Analisis Pengembangan Ekonomi Kawasan Transmigrasie. Analisis Sosial dan Kependudukanf. Analisis Prasarana dan Saranag. Analisis Transportasi
8/20/2019 PEDOMAN RENCANA KAWASAN-TRANSMIGRASI.pdf
21/35
Page 21
Karateristik Fisik Dasar Yaitu:
Topografi, Jenis Tanah, Iklim Dll
Ketersediaan SDA: Jenis Dan Jumlah
Analisis Kesesuaian Lahan Analisis Ketersediaan Dan Pola Sebaran
Analisis Ketersediaan Dan Pola
Sebaran
Potensi Pengembangan
Informasi Mengenai Daya Dukung Lingkungan
Untuk Berbagai Kebutuhan Pengembangan
Wilayah
8/20/2019 PEDOMAN RENCANA KAWASAN-TRANSMIGRASI.pdf
22/35
8/20/2019 PEDOMAN RENCANA KAWASAN-TRANSMIGRASI.pdf
23/35
Page 23
8/20/2019 PEDOMAN RENCANA KAWASAN-TRANSMIGRASI.pdf
24/35
Page 24
PROSEDUR PERSETUJUANRENCANA LOKASI KAWASAN TRANSMIGRASI
Persiapan Administrasi
Kajian potensi lokasikawasan mencakuppenyediaan tanahuntuk pembangunankawasantransmigrasidilaksanakan melaluiproses pencadangantanah/penegasan
fungsi lahan olehpemerintah daerahbaik Bupati atauGubernur
Persiapan Teknis
a) Kajian awal potensi lahan kawasan dengan
mengacu pada kajian RTRW provinsi danRTRW kabupaten/kota serta kebijakan danperaturan lainnya.
b) Identifikasi informasi dan data awal kajianpotensi kawasan;
c) Penyiapan metodologi pendekatanpelaksanaan kegiatan;
d) Penyiapan rencana kerja rinci; dane) Penyiapan perangkat survei ( checklist data
yang dibutuhkan, panduan wawancara,kuesioner, panduan observasi dandokumentasi, dll) serta mobilisasiperalatan dan personil yang dibutuhkan.
f) Materi yang dihasilkan adalah ProposalTeknis/Hasil Kajian Awal Lokasi KawasanTransmigrasi
Hasil Persiapan Administrasi dan Teknis
1. SK Bupati/Walikota atau Gubernur tentangpencadangan lahan untuk kawasan transmigrasi.Pencadangan tanah dalam hal ini berartipenunjukan area tanah oleh bupati/walikotaatau gubernur yang disediakan untukpembangunan kawasan transmigrasi.
2. Hasil kajian awal lokasi kawasan transmigrasiyang terdiri atas :
a) Gambaran umum wilayah perencanaanb) Identifikasi nilai strategis kawasan
transmigrasi;c) Identifikasi dan perumusan isu strategis
perlunya penyusunan RKT;d) Identifikasi kebijakan terkait dengan wilayah
perencanaan;e) Potensi dan permasalahan awal wilayah
perencanaan serta gagasan awalpengembangan wilayah perencanaan; dan
f) Identifikasi awal batas delineasi kawasan.
PROSES PENILAIAN DAN PERSETUJUANCALON LOKASI KAWASAN TRANSMIGRASI
oleh KEMENTRIAN TERKAIT melaluiGUBERNUR
(waktu proses maksimal 6 bulan)
TIDAK DISETUJUI
DISETUJUI
PROSES PENYUSUNAN RKT, sampaiPengesahan Dokumen RKT melaluiPeraturan Daerah(pada tahapan proses penyusunanRKT, maka PemerintahPusat/Kementrian Terkait bersamaPemerintah Daerah adalah sebagaiunsur teknis dalam penyusunanmateri RKT)
PROSES PERSETUJUAN
8/20/2019 PEDOMAN RENCANA KAWASAN-TRANSMIGRASI.pdf
25/35
Page 25
PROSEDUR PENYUSUNANRENCANA KAWASAN TRANSMIGRASI (RKT)
8/20/2019 PEDOMAN RENCANA KAWASAN-TRANSMIGRASI.pdf
26/35
Page 26
PENGENDALIANRENCANA KAWASAN TRANSMIGRASI (RKT)
Ketentuan pengendalian pemanfaatan kawasan transmigrasiberfungsi :a. Sebagai alat pengendali pengembangan kawasan transmigrasi;b. Menjaga kesesuaian pemanfaatan kawasan dengan rencana
kawasan transmigrasi;c. menjamin agar pembangunan baru tidak mengganggu
pemanfaatan kawasan transmigrasi yang telah sesuai denganrencana tata ruang baik RTRW Kabupaten maupun RTRW
Provinsi;d. meminimalkan pengunaan lahan yang tidak sesuai dengan
rencana kawasan transmigrasi;e. mencegah dampak pembangunan yang merugikan; dan
f. melindungi kepentingan umum
8/20/2019 PEDOMAN RENCANA KAWASAN-TRANSMIGRASI.pdf
27/35
Page 27
Pengendalian pemanfaatan kawasan transmigrasidiselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban
terhadap pemanfaatan kawasan transmigrasi.Pengawasan diselenggarakan melalui kegiatan sebagai berikut :
a) pelaporan yang menyangkut segala hal yang tentangpemanfaatan kawasan transmigrasi;
b) pemantauan terhadap perubahan pemanfaatan kawasantransmigrasi; serta
c) evaluasi sebagai upaya menilai kemajuan kegiatanpemanfaatan kawasan transmigrasi dalam mencapai tujuanrencana kawasan transmigrasi (RKT).
8/20/2019 PEDOMAN RENCANA KAWASAN-TRANSMIGRASI.pdf
28/35
Page 28
A. Pengawasan
B. Pelaporan
C. Pemantauan
D. Evaluasi
E. Penertiban
8/20/2019 PEDOMAN RENCANA KAWASAN-TRANSMIGRASI.pdf
29/35
Page 29
a. Pengawasan selama proses pembangunan (c onstruction ),bertujuan untuk mencegah terjadinya kelambatan atau masa idle(non-performing ) yang berdampak negatif.
b. Pengawasan pasca pembangunan, bertujuan untuk mencegahterjadinya penyimpangan kegiatan yang dilaksanakan terhadapperijinan yang telah diterbitkan.
8/20/2019 PEDOMAN RENCANA KAWASAN-TRANSMIGRASI.pdf
30/35
Page 30
a. Fungsi pelaporan adalah sebagai salah satu sumber informasi bagi pemerintahatau instansi yang berwenang dalam memantau dan mengevaluasi
pemanfaatan kawasan transmigrasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam
rencana kawasan transmigrasi.
b. Pelaporan, Subyek pelaporan, Obyek pelaporan, Bentuk pelaporan danMekanisme pelaporan
c. Tahapan pelaporan terdiri dari tahap-tahap pelaporan yang harus dilakukanoleh pengguna kawasan transmigrasi maupun masyarakat selama proses
pelaksanaan kegiatan pembangunan dilakukan.
d. Pelaporan oleh pengguna kawasan transmigrasi
e. Pelaporan oleh masyarakat umum dapat dilakukan kapan pun selama dalampelaksanaan kegiatan pemanfaatan kawasan transmigrasi
8/20/2019 PEDOMAN RENCANA KAWASAN-TRANSMIGRASI.pdf
31/35
Page 31
Subyek yang memiliki kewajiban untuk melaporkan adalah pihakpengguna kawasan transmigrasi, sedangkan subyek yang memiliki hak
untuk melaporkan adalah masyarakat luas dengan perincian sebagaiberikut:
a. pengguna kawasan transmigrasi : berupa laporan kegiatanpembangunan yang akan digunakan untuk menilai sampai sejauh
mana pelaksanaan pemanfaatan kawasan transmigrasidirealisasikan sesuai dengan rencana kawasan transmigrasi yangberlaku;
b. masyarakat luas (pihak-pihak di luar pengguna baik yang berada
maupun tidak berada di sekitar kawasan pemanfaatan kawasantransmigrasi) : berguna sebagai penyeimbang informasi sekaligussebagai kontrol terhadap laporan yang dibuat oleh penggunakawasan transmigrasi.
8/20/2019 PEDOMAN RENCANA KAWASAN-TRANSMIGRASI.pdf
32/35
Page 32
Pemantauan adalah aktivitas yang bertujuan mengamati, mengikutidan mendokumentasikan perubahan status/kondisi suatu kegiatanpemanfaatan kawasan transmigrasi suatu kawasan/obyek tertentudalam periode waktu tertentu. Pemantauan merupakan kegiatanrutin dari instansi terkait dan merupakan tindak lanjut adanya laporandari masyarakat, pengguna ruang, atau instansi terkait perihal adanya
dugaan pelanggaran pemanfaatan kawasan transmigrasi.
Evaluasi merupakan tindak lanjut dari kegiatan pelaporan danpemantauan. Evaluasi merupakan bagian dari tindakan pengawasanyang menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi pemanfaatankawasan transmigrasi untuk ditindaklanjuti.
8/20/2019 PEDOMAN RENCANA KAWASAN-TRANSMIGRASI.pdf
33/35
Page 33
Penertiban merupakan tindakan yang harus dilakukan sesuaiperaturan perundangan yang berlaku dan berdasarkan hasilrekomendasi pada tahap evaluasi.
Penertiban dilakukan karena hasil rekomendasi dalam tahap evaluasimenunjukkan bahwa telah terjadi terhadap Rencana KawasanTransmigrasi (RKT) yang berlaku.
Penertiban dilakukan melalui pemeriksaan ( penyidikan ) dan penyelidikan atas pemanfaatan kawasan transmigrasi yang tidaksesuai dengan rencana kawasan transmigrasi yang berlaku.
8/20/2019 PEDOMAN RENCANA KAWASAN-TRANSMIGRASI.pdf
34/35
Page 34
Kelembagaan mencakup lembaga-lembaga yang memiliki
wewenang dalam pengendalian pemanfaatan kawasantransmigrasi. Lembaga-lembaga yang dimaksud meliputiinstansi pemerintah dan institusi-institusi terkait lainnya yangberwenang dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
Pengendalian pemanfaatan kawasan transmigrasi diselenggarakanoleh pemerintah dengan melibatkan masyarakat, yang
dilaksanakan secara terkoordinasi antara pemerintah danmasyarakat. Peran serta masyarakat merupakan hal yang pentingkarena hasil kegiatan penataan kawasan transmigrasi adalah untukkepentingan masyarakat, serta terselenggaranya pengendalianpemanfaatan kawasan transmigrasi.
8/20/2019 PEDOMAN RENCANA KAWASAN-TRANSMIGRASI.pdf
35/35
P g 35
Top Related