PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK
TANGGUNGAN ATAS HARTA BERSAMA
JURNAL ILMIAH
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Mencapai Derajat S-1 Pada
Program Studi Ilmu Hukum
Oleh :
L.M SHAUFI SEMAH
D1A 013 187
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2017
PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK
TANGGUNGAN ATAS HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN
NAMA : L.M.SHAUFI SEMAH
NIM : D1A013187
FAKULTAS HUKUM UNRAM
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara atau prosedur pelaksanaan perjanjian
kredit dengan jaminan hak tanggungan atas jaminan harta bersama dalam perkawinan dan
kedudukan hukum dari perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan atas harta
bersama dalam perkawinan. Harta bersama merupakan harta yang diperoleh setelah
terjadinya perkawinan dan yang diperoleh selama perkawinan yang sah. Harta bersama
sering digunakan untuk menjadi jaminan dalam mengajukan angunan kredit ke bank, akan
tetapi memerlukan persetujuan dari para pihak (suami atau isteri).Adapun jenis penelitian
yang digunakan adalah penelitian normatif empiris. Hasil penelitian dari permasalahan
yang dikaji menunjukan bahwa prosedur dalam pelaksanaan pemberian kredit atas
jaminan hak tanggungan atas harta bersama perkawinan sangatlah spesifik dan teliti
dengan prinsip kehati-hatian yang dianut oleh bank untuk memberikan agunan kepada
nasabahnya sedangkan kedudukan jaminan hak tanggungan atas harta bersama sah
menurut hukum apabila syarat-syarat terpenuhi dan selama tidak bertentangan dengan
aturan dan Undang-Undang yang berlaku.
Kata kunci : Perjanjian Kredit (Hak tanggungan) Dengan Jaminan Harta Bersama
IMPLEMENTATION OF CREDIT AGREEMENT WITH WARRANTY OF RIGHTS
THE RESPONSIBILITY OF THE PROPERTY IN MARRIAGE
ABSTRACT
The objective of this research is to know the way or procedure of credit
agreementimplementation with guarantee of mortgage of mutual assurance in marriage
and legal position of credit agreement with guarantee of mortgage of joint property in
marriage. Collective property is the property acquired after the marriage and obtained
during a legitimate marriage. Common property is often used to be a guarantee in
proposing credit to the bank, but requires the consent of the parties (husband or wife).
The type of research used is empirical normative research. The results of the study of the
problems studied indicate that the procedure in the implementation of the provision of
credit for the guarantee of the mortgage of the joint marriage property is very specific
and meticulous with the prudent principle adopted by the bank to provide collateral to its
customers as well as the position of guarantee of the right of dependents on the joint
property legitimate according to Law where conditions are met and as long as they do not
conflict with applicable rules and regulations.
Keywords :Implementation Of Credit Agreement With Assurance Community Property
I. PENDAHULUAN
Dalam kehidupan masyarakat, kredit bukanlah merupakan sesuatu yang asing
lagi. Setiap usaha apakah itu dibidang industri, pertanian, perhubungan, perdagangan
memerlikan kredit yang berfungsi sebagai faktor produksi sehingga melalui bantuan
kredit dari bank usaha semakin besar dan berkembang. Menurut Muhammad
Abdulkadir, Perjanjian kredit adalah :
“Perjanjian kredit perorangan dengan mana kreditur memberi pinjaman sejumlah uang
kepada debitur tidak melebihi Rp5000. Pinjaman itu adalah kredit perorangan apabila
peminjam (debitur) itu adalah individu atau persekutuan, bukan badan hukum.1
Pengertian formal mengenai kredit perbankan di Indonesia terdapat dalam
ketentuan Pasal 1 angka 11 UU Perbankan Indonesia 1992/1998 yang menentukan
bahwa :
“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan
pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah
jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga bank.”
Dalam kegiatan pinjam meminjam uang yang terjadi di masyarakat dapat
diperhatikan bahwa umumnya sering dipersyaratkan adanya penyerahan jaminan
utang oleh pihak peminjam kepada pihak pemberi pinjaman. Jaminan utang dapat
berupa barang sehingga merupakan jaminan kebendaan dan atau berupa janji
penanggungan utang sehingga merupakan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan
1Abdulkadir Muhammad, Hukum Perjanjian, Cet.2, PT Alumni, Bandung, 1986, hlm.300
memberikan hak kebendaan kepada pemeagang jaminan.yang sering terjadi adalah
jaminan kredit dengan menggunakan harta bersama perkawinan yang berupa tanah
(Hak Tanggungan). Oleh sebab itu pihak suami atau isteri bisa dirugikan karena
jaminan yang digunakan untuk meminjam kepada bank tersebut adalah harta bersama
selama perkawinan. Biasanya pihak suami atau isteri melakukan perjanjian kredit
dengan kesepakatan bersama akan tetapi sering juga salah satu pihak melakukan
perjanjian kredit tersebut tanpa sepengetahuan pihak yang lain baik itu suami atau
isteri, ini yang menyebabkan sering timbulnya permasalahan dimana sah atau
tidaknya dan keabsahan dari perjanjian kredit tersebut.
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penyusun merumuskan
masalah sebagai berikut : a. bagaimana prosedur pelaksanaan pemberian kredit
dengan jaminan Hak Tanggungan atas harta bersama perkawinan ? ; b. bagaimana
kedudukan pemberian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan atas harta bersama
dalam perkawinan ?.
Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai yaitu : a. untuk mengetahui
prosedur pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan atas harta
bersama dalam perkawinan; b. untuk mengetahui kedudukan pemberian kredit dengan
jaminan Hak Tanggungan atas harta bersama dalam perkawinan.
Adapun manfaat penelitian ini adalah : a. secara teoritis, penelitian ini
diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pada
umumnya dan hukum jaminan pada khususnya; b. secara praktis, untuk memberikan
sumbangan pemikiran kepada masyarakat khususnya memberikan informasi ilmiah
mengenai perjanjian kredit dengan jaminan harta bersama dan diharapkan dapat
menjadi sumbangan pemikiran bagi penegak hukum dalam menyelesaikan masalah
dalam perjanjian kredit dengan jaminan harta bersama.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris,
dengan metode pendekatan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue
approach), pendekatankonsepsual (conceptual approach), dan pendekatan sosiologis.
Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data kepustakaan yang berasal dari
peraturan perundang-undangan dan buku-buku, data lapangan berasal dari wawancara
di tempat penelitian. Analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis deskriptif
kualitatis.
I. PEMBAHASAN
Prosedur Pelaksanaan Pemberian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan
Atas Harta Bersama Dalam Perkawinan
Pembebanan hak tanggungan dibuat dalam bentuk Akta Pembebanan Hak
Tanggungan (APHT) merupakan perjanjian yang dibuat antara kreditor dan debitor.
Dimana pemberi hak tanggungan berjanji untuk memberikan ha katas tanah sebagai
jaminan atas pelunasan utang yang timbul sebagai akibat adanya perjanjian utang
piutang atau perjanjian lainnya yang dapat menimbulkan utang antara kreditor dan
debitor.
Sebagai suatu bentuk perjanjian, maka untuk keabsahan perjanjian tersebut
harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana tercantum dalam pasal
1320 KUH Perdata. Keabsahan akta pembebanan Hak Tanggungan sebagai suatu
bentuk perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 1. Sepakat mereka
yang mengikatkan diri; 2. Cakap dalam membuat suatu perjanjian; 3. Mengenai suatu
hal tertentu; 4. Suatu sebab yang halal.
Berdasarkan wawancara dengan pihak legal bank Panin, tahapan pemberian
kredit dengan kriteria yang dianggap lulus atau terpenuhi menurut prinsip perbankan
5C. 5C pada hakikatnya adalah akronim dari character, capacity, capital, condition,
collateral. Dimana jika nasabah telah memenuhi 5 prinsip tersebut, maka bisa
dipastikan mudah untuk mengakses kredit di bank.
Pada dasarnya adanya prinsip 5C ini diadakan dengan harapan sebagai bahan
refrensi terutama bagi para analis kredit perbankan. Karena bank tentu tidak mau asal
memberikan kredit mereka kepada nasabah. Bagi orang bank nsabah yang memenuhi
kriteria 5C ini adalah orang yang sempurna untuk mendapatkan pembiayaan mereka.
Bank melihat orang yang mempunyai karakter kuat, kemampuan mengembalikan
uang, jaminan yang berharga, modal yang kuat , dan kondisi perekonomian yang
aman.
Setelah prinsip 5C terpenuhi maka tahapan selanjutnya dalam pemberian
kredit hak tanggungan adalah analisa dokumen pribadi atau nasabah antara lain : 1.
KTP suami dan isteri; 2. Kartu keluarga; 3. Akta nikah. Analisa dokumen nasabah ini
untuk memastikan keaslian data atau dokumen yang dimiliki nasabah untuk
mengajukan pinjaman kepada bank.setelah dipastikan memenuhi syarat dokumen
nasabah maka tahapan selanjutnya adalah analisa kemampuan pembayaran atau
pengembalian dilihat dari apakah nasabah tersebut mempunyai usaha atau bisa dilihat
dari pendapatan nasabah. Hal ini untuk menjamin pengembalian uang pinjaman
kepada bank terhadap jaminannya.
Tahapan selanjutnya yaitu analisa jaminan, yang dimaksud dalam analisa jaminan
ialah jaminan yang akan di jaminkan tersebut apa harta bersama atau harta bawaan,
nilai dari jaminan tersebut untuk menjamin hutangnya kepada bank. Jaminan bisa
berupa SHM ( sertifikat hak milik). Atau SHGB (sertifikat hak guna bangunan).
Dalam hal jaminan kredit hak tanggungan atas harta bersama perkawinan, maka pihak
bank dapat melihat dan mencocokkan kapan perolehan dari SHM tersebut dan
dicocokkan dengan kapan pernikahan itu terjadi (sesuai dengan akte nikah).
Setelah proses analisa dokumen, analisa kemampuan bayar dan analisa jaminan
telah terpenuhi maka dilanjutkan dengan pihak dari komite bank yang disebut komite
persetujuan kredit atau permohonan kredit nasabah untuk melihat layak atau tidaknya
nasabah tersebut diberikan kredit oleh pihak bank.
Setelah dikatakan layak mendapatkan kredit oleh komite persetujuan kredit maka
dilanjutkan dengan proses pengikatan atau perjanjian hutang dengan membuat surat
hutang. Proses pengecekan kembali jaminan hak tanggungan berupa SHM tersebut di
BPN (Badan Pertanahan Negara) setempat melalui Notaris atau PPAT yang
diserahkan pihak bank.
Jika sudah selesai dan dinyatakan SHM (Sertifikat Hak Milik) tersebut bersih dari
sengketa atau gugatan dan dari pembebanan Hak Tanggungan Bank lain. Pemeriksaan
pembebanan Hak Tanggungan tersebut diperiksa di Buku Tanah.
Setelah dinyatakan bersih dan layak barulah proses pengikatan (surat utang) dan
pembebanan Hak Tanggungan itu terjadi. Proses penandatangan Akta Pembebanan
Hak Tanggungan ( harta bersama dalam perkawinan) dilakukan oleh : 1. Suami dan
isteri; 2. Pejabat yang ditunjuk oleh pimpinan bank; 3. Notaris atau PPAT setempat
yang ditunjuk oleh Bank.
Setelah APHT selesai ditandatangani dan segala proses selesai, pihak Bank akan
membawa SHM yang menjadi Hak tanggungan nasabah dan pihak nasabah menerima
pinjaman dalam bentuk uang dan mempunyai kewajiban untuk mengembalikan
pemberian Bank.
Dengan demikian atas lahirnya perjanjian kredit maka secara otomatis lahir pula
hubungan hukum antara para pihak (bank dan nasabah). Hubungan hukum pada
perjanjian itu mengawali adanya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang
berbeda satu sama lainnya. Bagi pihak bank kewajiban yang dimilikinya merupakan
hak yang harus diterima oleh debiturnya, begitu pula sebaliknya. Berikut akan
dijelaskan hak dan kewajiban bagi kreditur dan debitur sebagai berikut : 1. Hak dan
kewajiban yang dimiliki oleh kreditor : a) Hak kreditur, Hak-hak yang dimiliki oleh
pihak kreditur disini ditulis berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Staff
Legal PT. Bank Panin Mataram, dimana pihak kreditur berhak menerima
pengembalian kredit yang disalurkan kepada debitur, baik dalam bentuk angsuran
maupun bentuk lain yang telah disepakati kedua bealh pihak. b) kewajiban kreditur,
PT. Bank Panin Mataram sebagai kreditur mempunyai kewajiban untuk menyerahkan
sejumlah uang yang telah diperjanjikan sebelumnya sebagai Pinjaman Kredit. 2. Hak
dan kewajiban yang dimiliki debitor : a) Hak yang dimiliki Debitur, Pihak debitur
berhak menerima sejumlah uang pinjaman dengan waktu yang telah disepakati kedua
belah pihak.Jumlah uang pinjaman yang diberikan berdasarkan pada tingkat
kelancaran usaha yang dijalankan oleh debitur. b) kewajiban yang dimiliki debitur,
Pihak debitur berkewajiban untuk mengembalikan seluruh pinjaman kredit yang telah
dipinjamkan disertai dengan bunga yang telah ditentukan.Selain itu, debitur juga
diwajibkan untuk memenuhi semua aturan yang telah dicantumkan dalam formulir
pengajuan permohonan kredit dan aturan-aturan yang telah ditetapkan Bank.
Kedudukan Pemberian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Atas Harta
Bersama Dalam Perkawinan
Akibat perkawinan terhadap harta kekayaan bersama yang diperoleh suami
dan isteri selama perkawinan adalah milik bersama. Suami dan isteri selaku pemilik
yang sah dapat berbuat bebas untuk menjual atau meminjamkannya. Harta bersama
suami isteri dapat berupa tanah maupun bukan tanah. Didasarkan hukum tanah, tanah
yang dimiliki suami isteri berikut atau tidak berikut segala sesuatu yang merupakan
satu kesatuan dengan tanah apabila dijaminkannya maka jaminannya adalah hak
tanggungan.
Berdasarkan wawancara dengan pihak bank , kedudukan dari pemberian kredit
dengan jaminan hak tanggungan atas harta bersama dalam perkawinan ialah sah
menurut hukum, kecuali jika salah satu pihak baik suami atau isteri tidak menyetujui
dijaminkannya obyek harta bersama mereka maka kedudukannya batal demi hukum.
Dalam hal pemberian jaminan, misalnya hak tanggungan. Dalam hal objek
jaminannya yang akan dibebani hak tanggungan merupakan harta bersama diperlukan
persetujuan dari pasangan hidup baik itu suami maupun isterimya.
Segala hal yang menyangkut harta bersama, suami dan isteri dapat bertindak
jika mendapatkan persetujuan. Demi keamanan untuk memperoleh pengembalian
hutang-hutang debitor, maka dalam memberikan fasilitas kredit kepada masyarakat
bank lebih memilih menerima jaminan berupa hak atas tanah yang dapat dibuktikan
dengan adanya sertifikat.pembuktian mengenai hak atas tanah dengan sertifikat
dianggap sebagai bukti yang paling memenuhi kepastian hukum.
Pemberian jaminan kredit hak tanggungan atas harta bersama tetap
memungkinkan terjadinya kredit macet atau keterlambatan dalam pembayaran
pelunasan hutangnya. Dalam hal ini pihak bank sangat dirugikan karena sejak
terbentuknya perjanjian tersebut para pihak telah mempunyai hak dan kewajibannya
masing-masing.
Apabila salah satu tidak menjalankan kewajibannya maka pihak tersebut telah
melakukan wanprestasi. Adapun dari hasil penelitian yang dilakukan apabila salah
satu pihak wanprestasi dan terjadinya kredit macet maka pihak bank mempunyai
prosedur-prosedur yang dilakukan untuk mengantisipasi kredit macet tersebut. Berikut
cara untuk mengatasi kemacetan kredit pada bank : a) Surat peringatan, Surat
peringatan akan diberikan kepada nasabah saat nasabah menunggak, pada umumnya
satu bulan pertama dia mengalami kemacetan dalam pembayaran kredit pinjaman di
bank, pihak bank akan memberikan surat peringatan atau teguran untuk segera
melunasi tunggakan tersebut beserta bunganya. b) Datang langsung ke tempat
nasabah, Tindakan bank untuk mendatangi langsung pada tempat tinggal atau tempat
kerja nasabah dilakukan bila surat teguran diatas diabaikan oleh nasabah. Pada dua
bulan pertama terjadinya tunggakan, bank bisa datang langsung ke rumah nasabah
untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jika nasabah minta keringanan waktu untuk
membayar, pihak bank bisa membuat surat pernyataan bermaterai yang menyatakan
kapan nasabah akan membayar tunggakannya. c). Eksekusi, Jika dua tindakan diatas
memang tidak bisa membuat nasabah menjadi sadar dengan kewajibannya dan
tunggakan atau kemacetan nasabah bersangkutan semakin banyak, pihak bank bisa
melakukan eksekusi atas harga yang dimiliki nasabah. Eksekusi ini dilakukan dengan
mengambil sebagian atau seluruh harga pribadi nasabah sebesar pinjamannya.
Penyitaan barang milik nasabah ini akan dikembalikan kepada nasabah jika dia bisa
melunasi kemacetan kewajibannya pada pihak bank. d) Penghapusan kredit, Jika
eksekusi terhadap harga pribadi nasabah tidak bisa dilakukan, nasabah tersebut kabur,
bank bisa melakukan penghapusan piutang yang tersisa. Penghapusan piutang tersebut
hanya pada pinjaman pokok nasabah. Penghapusan piutang ini bisa disusutkan
sebagai beban tiap bulan.
Dalam penelitian yang dilakukan di bank dalam hal jaminan harta bersama
terdapat satu kasus dimana pihak suami tersebut telah bercerai (cerai hidup) dengan
pihak istrinya yang harta bersama mereka telah dijaminkan kepada bank. Pinjaman
yang dilakukan tersebut terjadi kredit macet dan keterlambatan dalam membayar
kewajibannya. Setelah dilakukan pengawasan oleh pihak bank ternyata suami tersebut
telah cerai dan memiliki istri lagi tanpa sepengetahuan bank. pihak bank pun meninjau
kembali kemampuan bayar dari debitur dan tetap karena jaminan atas tanah tersebut
merupakan harta bersama dalam perkawinan pertamanya maka tetap harus dapat
persetujuan dari pihak istrinya untuk melanjutkan pelunasan kepada pihak bank.
Dari kasus diatas dapat ditarik kesimpulan, selama apapun yang berkaitan
dengan harta bersama yang dijaminkan kepada bank, pihak suami atau isteri
mempunyai kewenangan yang sama dalam mengambil keputusan mengenai harta
bersama mereka. Karena kedudukan mereka sama maka tidak bisa atau tidak dapat
harta bersama tersebut dijaminkan tanpa sepengetahuan dan persetujuan pihak
lainnya.
II. PENUTUP
Kesimpulan
Setelah penulis menguraikan teori-teori hukum yang berkenaan dengan judul skripsi
ini, maka berikut ini penulis memberikan kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut : a)
Prosedur yang harus dipenuhi dan dilaksanakan pada pelaksanaan pemberian kredit
dengan jaminan Hak Tanggungan atas harta bersama sama halnya dengan proses
pengajuan kredit perbankan pada umumnya. Pihak bank akan selalu mengacu pada
prinsip 5C perbankan untuk melihat apakah debitur tersebut layak atau tidaknya untuk
mendapatkan pinjaman kredit. Apabila pengajuan kredit tersebut telah disetujui maka
akan lahir hubungan hukum antara kreditur dan debitur. Adanya hubungan hukum ini
membuat para pihak memiliki Hak dan Kewajiban yang harus dipenuhi. b) Kedudukan
pemberian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan atas Harta Bersama dalam
perkawinan jika pengajuan kredit dan syarat-sayarat yamg harus dipenuhi dari pihak
perbankan telah terpenuhi dan dianggap layak untuk mendapatkan pinjaman kredit maka
kedudukan pemberian kredit itu sah menurut Hukum dan tidak melanggar ketentuan
PerUndang-Undangan atau Hukum yang berlaku. Pemberian kredit tersebut dapat batal
apabila salah satu pihak tidak mengetahui atau menyetujui pengajuan kredit Hak
tanggungan atas harta bersama tersebut. Karena dalam hal pengajuan jaminan kredit hak
tanggungan harta bersama perkawinan haruslah mendpatkan persetujuan dari pihak suami
atau isteri.
Saran
Adapun saran yang peneliti dapat kemukakan adalah sebagai berikut : a) Pihak bank
harusnya lebih menyulitkan dalam hal pemberian atau penyaluran kredit ke masyarakat,
karena bank harus menjamin bahwa nasabah tersebut dapat atau sanggung untuk melunasi
pemberian kredit dari bank. Prinsip 5C yang dianut perbankan tersebut harus selalu
dijadikan patokan dalam menentukan nasabah yang layak untuk mendapatkan kredit dari
bank; b) Dalam hal pengajuan kredit hak tanggungan dengan jaminan harta bersama,pihak
bank harus memastikan bahwa pihak suami dan isteri ini sah dan harta yang dijaminkan
merupakan harta kekayaan mereka bersama. Agar perjanjian yang akan dibuat tersebut
sah menurut hukum. Untuk menghindari hal tersebut penulis yakin pihak bank dengan
prinsip kehati-hatian yang dianut perbankan bisa menjamin bahwa nasabah tersebut dapat
melunasi pinjamannya kepada bank.
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
Abdulkadir Muhammad. Hukum Perjanjian. PT. Alumni. Bandung. 1986.
B. Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia, Undang-undang Dasar 1945
Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria
Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Hak Atas
Tanah Beserta Benda-Benda Yang Terkait Dengan Tanah
Indonesia ,Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Indonesia, Undang-undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
Top Related