Download - PENANAMAN MODAL

MATA KULIAHHUKUM PENANAMAN MODAL(3 SKS)

HUKUM PENANAMAN MODAL

KETENTUAN UMUMDalam Undang- Undang No. 25 tanun 2007 tentang Penanaman Modal disebutkan:Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan segala usaha di wilayah RIPenanam Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara RI yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri HUKUM PENANAMAN MODAL


Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara RI yang dilakukan penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatung dengan penanam modal dalam negeri Penanam modal adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri maupun penanaman modal asing HUKUM PENANAMAN MODAL


Penanam modal dalam negeri adalah perorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara RI, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara RIPenanam modal asing adalah perorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara RI HUKUM PENANAMAN MODAL


Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomisModal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki pihak asing HUKUM PENANAMAN MODAL


Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki negara RI, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukumPelayanann terpadu satu pintu aalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan samapai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat HUKUM PENANAMAN MODAL


Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganPemerintah pusat yang selanjutnya disebut pemerintah Presiden RI yang memegang kekuasaan pemerintahan negara RI Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah



ASAS DAN TUJUANPenanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas :Kepastian hukumKeterbukaanAkuntabilitasPerlakukan yang sama dan tidak membedakan asal negaraKebersamaanEfisiensi berkeadilanBerkelanjutanBerwawasan lingkunganKemandirian danKerseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasionalHUKUM PENANAMAN MODAL


TUJUAN PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODALMeningkatkan pertumbuhan ekonomi nasionalMenciptakan lapangan kerjaMeningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutanMeningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasionalMeningkatkan kapasitan dan kemapuan teknologi nasionalMendorong pengembangan ekonomi kerakyatanMengelola ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dalam negeri atau luar negeri Meningkatkan kesejahteraan rakyat HUKUM PENANAMAN MODAL


PERBEDAAN PENANAMAN MODAL DAN PASAR MODALPenanaman modal disebut sebagai investasi langsung dimana penanam modal sendiri : ModalMengurus izinBertanggungjawab atas maju mundurnya investasi melalui perusahaan yang dimilikiPasar modal disebut investasi tidak langsungPerusahaan sudah berjalanPerusahaan menjual efek kepada publikPublik membeli efek HUKUM PENANAMAN MODAL


PENTINGNYA INVESTASI BAGI PEMBANGUNAN NASIONALSangat terkait dengan :Kekurangan modalTeknologiIlmu pengetahuanPenhgalamanKetrampilanHal ini sangat berkaitan dengan peningkatan perkapita dalam arti peningkatan ekonomi dan taraf kesejahteraan rakyat, salah satu sumber pembiayaan dan sumber daya yang dapat dimanfaatkan bagi pembangunan nasionalHUKUM PENANAMAN MODAL


Adanya penanaman modal menimbulkan kecenderungan untuk meningkatkan perekonomian nasional melalui :Kesempatan kerjaTeknologiModalKetrampilan sertaTabungan masyarakat HUKUM PENANAMAN MODAL


Pemanfaatan modal asing secara maksimal dalam bidang- bidang tertentu dalam waktu dekat tidak dapat dilaksanakan dengan modal dalam negeri (PMDN) sendiriDengan adanya penanaman modal tidak saja modal tetapi juga ilmu pengetahuan, teknologi serta keahlian dan ketrampilan (manajemen organisasi, operasional) HUKUM PENANAMAN MODAL


Kekhawatiran adanya penanaman modal asing :Sangat tergantung dengan pihak asing Banyak penduduk yang tidak bekerjaTanah yang dilakukan penanaman modal lama kelamahan makin habisHUKUM PENANAMAN MODAL


Adanya Interdependensi Antara Negara :

Perbedaan geografisKondisi wilayahPotensi sumber daya alamKemampuan SDMPenguasaan ilmu pengtahuanteknologiHUKUM PENANAMAN MODAL


Penanaman modal sangat membutuhkanBahan bakuTenaga kerjaSarana prasaranaPasar serta jaminan keamanan dan kepastian hukumHUKUM PENANAMAN MODAL


Penanaman modal dalam bentuk :Beli saham dan obligasiMembeli barang modalPemanfaatan dana yang tersediaHUKUM PENANAMAN MODAL


Mochtar Riady ada 5 penyakit biaya ekonomi tinggi :Dominasi pasar sering dikarenakan adanya KKNProduktivitas tenaga kerja masih rendahFakta menunjukkan adanya kebocoran dana pembangunanTingkat inflasi relatif tinggiProsedur perizinan yang berbelit- belitHUKUM PENANAMAN MODAL


Mengapa Indonesia Memerlukan Penanaman Modal Asing:Adanya persaingan begitu ketat dalam penarikan modal asing diantara negara- negara AseanRisiko yang meliliti negara Indonesia karena adanya kredit macet (Bantuan Likuiditas BI)Tingkat suku bunga negara lain cukup menarik sedangkan di Indonesia relatif tinggiAdanya pelarian modal keluar negeriAdanya kebutuhan dana bagi pembangunan nasionalHUKUM PENANAMAN MODAL


Faktor Yang Mempengaruhi :Stabilitas politik dan ekonomiKebijakan dan langkah deregulasi dan debirokratisasi Tersediannya sumber daya alamTersedianya SDM dan upah kompetitif HUKUM PENANAMAN MODAL


Masalah Yang Sering Dikeluhkan :Tidak mudah dapat dukungan biayaSulit dapat lahan usahaSarana dan prasarana belum memadai terutama di luar JawaKurangnya tenaga kerja trampil dan siap kerjaSulit cari mitra usaha yang bonafitLama pengurusan izin di daerah



Kebijakan Dasar Penanaman Modal :Demi mendorong iklim usaha yang kondusifMempercepat peningkatan penanaman modalUntuk itu, pemerintah wajib memberikan peluang yang sama baik penanam modal dalam negeri maupun asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasionalKepastian hukum, berusaha, keamanan berusaha sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal Membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasiKebijakan ini dituang dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal HUKUM PENANAMAN MODAL


Bentuk Badan Usaha dan Kedudukan :Penanaman modal dalam negeri : Berbentuk badan hukumTidak berbadan hukumUsaha peroranganPenanaman modal asing :Berbentuk perseroan terbatasBerkedudukan di wilayah Indonesia



Penanam modal dalam negeri dan asing :Dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan: Mengambil bagian saham pada saat pendirian PTMembeli sahamMelakukan cara lain seuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganHUKUM PENANAMAN MODAL


Perlakuan terhadap penanaman modal :Memberikan perlakuan yang samaTidak melakukan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanaman modal, kecuali dengan UUJika diambil alih hak kepemilikan pemerintah akan memberikan kompensasi diseusaikan dengan harga pasarJika kompensasi tidak ada kesepakatan, maka diselesaikan melalui arbitraseHUKUM PENANAMAN MODAL


Penanam modal dapat mengalihkan aset kepada pihak yang diinginkan oleh penanam modalPenanam modal diberikan hak untuk transfer dan repatriasi dalam bentuk valuta asing terhadap :Modal, keuntungan, bunga bankDeviden dan pendapatan lainDana yang diperlukan membeli bahan baku dan penolong, barang setengah jadi atau barang jadiPenambahan dana yang diperlukan bagi pembiayaan penanaman modal HUKUM PENANAMAN MODAL


Dana untuk pembayaran kembali pinjamanRoyalti atau biaya yang harus dibayarPendapatan dari perseorangan warga negara asing yang bekerja dalam perusahaan penanaman modal Hasil penjualan atau likuidasi penanaman modalKompensasi atau kerugianPembayaran yang dilakukan dalam rangka bantuan teknis, jasa teknis dan manajemenKontrak proyekPembayaran HKI HUKUM PENANAMAN MODAL


Ada Kewajiban Dari Pelaku Transfer Valuta Asing :Wajib melapor pelaksanaan transfer danaWajib membayar pajakdan/atau royalti Pelaksanaan hukum yang melindungi hak kreditorPelaksanaan hukum untuk menghindari kerugian negara HUKUM PENANAMAN MODAL


Tanggung jawab Hukum Yang Belum diselesaikan Penanam Modal :

Penyidik atau Menteri Keuangan dapat meminta bank atau lembaga lain untuk menunta hak melakukan transfer atau repatriasi Pengadilan berwenang menetapkan penundaan hak untuk melakukan transfer atau repatriasi berdasarkan gugatan HUKUM PENANAMAN MODAL


KETENAGAKERJAANWajib mempekerjakan tenaga kerja warga negara Indonesia Berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentuWajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerjaPerusahaan yang mempekerjakan tenaga asing wajib menyelenggarakan pelatihan dan alih teknologi kepada tenaga kerja Indonesia HUKUM PENANAMAN MODAL


Penyelesaian Perselisihan Kerja : Wajib dengan musyawarah antara perusahaan penanaman modal dan tenaga kerjaJika tidak ada kata sepakat baru diselesaikan dengan arbitraseJika tidak berhasil maka diselesaikan melalui pengadilan hubungan industrial HUKUM PENANAMAN MODAL


BIDANG USAHA : Bidang usaha dan jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modalKecuali bidang usaha danjenis usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratanBidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing :Produksi senjata, mesiu, alat peledak serta peralatan perangBidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan UU Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden menetapkan bidang usaha yang tertutup baik asing maupun dalam negeri :HUKUM PENANAMAN MODAL


Berdasarkan kriteria kesehatan, moral, budaya, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya.Pemnerintah menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan :Perlindungan sumber daya alamPerlindungan dan pengembangan usaha mikroKecil, menengah dan koperasiPenungkatan kapasitas teknologiPartisipasi modal dalam negeri Kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk pemerintahHUKUM PENANAMAN MODAL


PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL,MENENGAH, KOPERASI :Pemerintah wajib menetapkan bidang usaha untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasiSerta usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja samaPemerintah melakukan pembinaan melalui program kemitraan, peningkatan daya saingPemberian dorongan inovasi dan perluasan pasarPenyebaran informasi seluas -luasnyaHUKUM PENANAMAN MODAL


HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB PENANAM MODAL :Penanam modal berhak :Kepastian hak, hukum dan perlindunganInformasi yang terbuka mengenai bidang usahaHak atas pelayananBerbagai bentuk fasilitas kemudahanPenaman modal berkewajiban :Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baikMelaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan



Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan disampaikan kepada BKPMMenghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi penanaman modalMematuhi semua ketentuan peraturan perundang- undanganPenanam modal bertanggung jawab :Menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang -undanganHUKUM PENANAMAN MODAL


Menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usaha sepihakMenciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli yang tidak merugikan negaraMenjaga kelestarian lingkungan hidupMenciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja HUKUM PENANAMAN MODAL


FASILITAS PENENAMAN MODAL :Pemerintah memberikan fasilitas penanaman modalFasilitas diberikan kepada penanaman modal yang :Melakukan peluasan usahaMelakukan penanaman modal baruPenanaman modal yang mendapat fasilitas harus memenuhi kriteria :HUKUM PENANAMAN MODAL


Menyerap banyak tenaga kerjaTermasuk skala prioritas tinggiTermasuk pembangunan infrastrukturMelakukan alih teknologiMelakukan industri pionirBerada di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan atau daerah lain yang dianggap perluMenjaga kelestarian lingkungan hidupHUKUM PENANAMAN MODAL


Menjaga kelestarian lingkungan hidupMelaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasiBermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasiIndustri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri HUKUM PENANAMAN MODAL


BENTUK FASILITAS YANG DIBERIKAN :Pajak penghasilanPembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeriPembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk produksiPembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri



Keringanan PBB untuk bidang usaha tertentu di daerah, wilayah atau kawasan tertentuPembebasan atau pengurangan pajak panghasilan badan dalam jumlah dan waktu tertentu hanya diberikan kepada penanam modal baru dengan syarat :Industri pionir yang memiliki keterkaitan luasMemberikan nilai tambahEksternalitas yang tinggiMemperkenalkan teknologi baruMemiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional HUKUM PENANAMAN MODAL


Bagi penanaman modal yang sedang berlangsung melakukan pergantian mesin atau barang modal lain dapat diberikan keringanan atau pembebasan bea masukSemuanya diatur dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan HUKUM PENANAMAN MODAL


KEMUDAHAN PELAYANAN ATAU PERIZINAN :

Kepada perusahaan penanaman modal untuk :Hak atas tanahFasilitas pelayanan keimigrasianFasilitas perizinan impor HUKUM PENANAMAN MODAL


Perizinan untuk hak atas tanah :Hak Guna Usaha diberikan dengan jumlah 95 tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang dimuka sekaligus selama 60 tahun dan dapat diperbaharui 35 tahunHak Guna Bangunan 80 tahun (50 tahun dan 30 tahun)Hak Pakai diberikan 70 tahun (45 tahun dan 25 tahun)



PAKET MEI 1986 :Pemerintah memberikan perpanjangan waktu dari 30 tahun ditambah 30 tahun lagi dengan rincian :HGU jangka waktu 25 tahun diperpanjang 35 tahunHGB jangka waktu 30 tahun diperpanjang untuk waktu 20 tahunHak Pakai jangka waktu 10 tahunHUKUM PENANAMAN MODAL


HGU dan HGB serta HAK PAKAI :Diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus dalam kaitan dengan jangka waktu bagi penanaman modal dengan persyaratan : Bagi penanaman modal dengan jangka panjang kaitannya dengan perubahan struktur perekonomian Indonesia yang lebih berdaya saingPenanaman modal dengan tingkat risiko penanaman modal yang memerlukan pengembalian modal dalam jangka panjang Penanaman modal yang tidak memerlukan areal yang luas HUKUM PENANAMAN MODAL


Penanaman modal dengan menggunakan hak atas tanah negaraPenanaman modal yang tidak mengganggu rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan kepentingan umumHak Atas Tanah dapat diperbaharui setelah dilakukan evaluasi :Tanah masih digunakanDiusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat dan tujuan pemberian hak HUKUM PENANAMAN MODAL


PEMBERIAN HAK ATAS TANAH DAN PERPANJANGAN DAPAT DIBATALKAN :

Perusahaan menelantarkan tanah Merugikan kepentingan umumMemanfaatkan tanah tidak sesuai dengan tujuan diberikan tanah tersebutMelanggar UUPAHUKUM PENANAMAN MODAL


KEMUDAHAN PELAYANAN KEIMIGRASIAN :Penanaman modal yang membutuhkan tenaga kerja asing dalam merealisasikan penanaman modalPenanaman modal yang membutuhkan tenaga kerja asing bersifat sementara untuk perbaikan mesin, alat bantu produksi dan peyananan purnajualKemudahan fasilitas keimigrasian ini, setelah penanam modal mendapat rekomendasi dari BKPM HUKUM PENANAMAN MODAL


FASILITAS UNTUK PENANAM MODAL ASING :Izin tinggal terbatas bagi penanam modal asing selama 2 tahun Pemberian alih status izin tinggal terbatas bagi penanam modal menjadi izin tinggal tetap dapat dilakukan setelah tinggal 2 tahun berturut- turutPemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemenang izin tinggal terbatas dan dengan masa berlaku 1 tahun diberikan untuk jangka waktu paling lama 12 bulan terhitung sejak izin tinggal terbatas diberikan



Pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemebang izin tinggal terbatas dan dengan masa berlaku 2 tahun diberikan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan terhitung sejak izin tinggal terbatas diberikanPemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal tetap diberikan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan terhitung sejak izin tinggal tetap diberikanHUKUM PENANAMAN MODAL


Pemberian izin tinggal terbatas bagi penanam modal asing dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi atas dasar rekomendasi dari BKPM HUKUM PENANAMAN MODAL


KEMUDAHAN PELAYANAN/ PERIZINAN ATAS IMPOR : Barang yang selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur perdagangan barangBarang yang tidak memberikan dampak negatif terhadap keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup dan moral bangsaBanrang dalam rangka relokasi pabrik dari luar negeri ke IndonesiaBarang modal atau bahan baku untuk kebutuhan produksi sendiri. HUKUM PENANAMAN MODAL


PENGESAHAN DAN PERIZINAN PERUSAHAAN Penanam modal yang melakukan penanaman modal harus berbentuk badan hukum dan bukan berbadan hukumPenanaman modal asing harus berbentuk perseroan terbatasPengesahan pendirian penanaman modal dalam negeri berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum harus disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undanganPengesahan pendirian usaha penanaman modal asing yang berbentuk perseroan terbatas dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan HUKUM PENANAMAN MODAL


Izin diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintuPelayanan tersebut bertujuan :Kemudahan pelayananFasilitas fiskalInformasi mengenai pelayanan modalPelayanan terpadu satu pintu dilakukan oleh lembaga/ instansi yang berwenang di bidang penanaman modal baik tingkat pusat, propinsi, kabupaten/ kotaKetentuan pelayanan terpadu satu pintu diatur dengan Peraturan PresidenHUKUM PENANAMAN MODAL


KOORDINASI DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL :Pemerintah yang melakukan koordinasi antarinstasi pemerintah, antara instasi pemerintah dengan Bank Indonesia, antara instasi pemerintah dan pemerintah daerah dan anar pemerintah daerahKoordinasi tersebut dilakukan BKPMBKPM dipimpin seorang kepala dan bertanggungjawab langsung kepada PresidenDiangkat dan diberhentikan PresidenHUKUM PENANAMAN MODAL


TUGAS DAN FUNGSI BKPM : Melaksanakan tugas dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modalMengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan penanaman modalMenetapkan norma, standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modalMengembangkan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usahaMembuat peta penanaman modal Indonesia HUKUM PENANAMAN MODAL


Mempromosikan penanaman modalMeningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, menyebarkan informasi seluas- luasnyaMembantu penyelesaian hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modalMenginformasikan penanam modal dalam negeri yang melakukan kegiatan di luar wilayah IndonesiaMengordinasi dan melaksanakan pelayanan terpadu satu atapHUKUM PENANAMAN MODAL


PENYELENGGARAAN URUSAN PENANAMAN MODAL :Pemerintah/ pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusahaPemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penanaman modal yang menjadi urusan pemerintah (pusat)Penyelenggaraan penanaman modal yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah berdasarkan eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi penanaman modalPenyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas propinsi menjadi urusan pemerintah (pusat)HUKUM PENANAMAN MODAL


Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkup lintas kabupaten/kota menjadi urusan pemerintah propinsiPenyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkup berada dalam sati kabuoaten/ kota menjadi urusan pemerintah kabupaten/ kotaHUKUM PENANAMAN MODAL


Penanaman modal yang menjadi urusan pemerintah (pusat) :Terkait sumber daya alam dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yang tinggiBidang industri yang merupakan prioritas tingkat pada skala nasionalRuang lingkup lintas provinsiTerkait dengan pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasionalPenanaman modal asing dan penanam modal yang menggunakan modal asing yang berasal dari pemerintah negara lain HUKUM PENANAMAN MODAL


Dalam kaitannya dalam kewenangan pemerintah (pusat) dapat melimpahkan kepada gubernur selaku wakil pemerintah pusat dan menugaskan kepada pemerintah kabupaten/ kota

KAWASAN EKONOMI KHUSUSDiatur dalam Pasal 31 ayat 1,2 dan 3 HUKUM PENANAMAN MODAL


PENYELESAIAN SENGKETASengketa terjadi antara pemerintah dan penanam modal maka diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakatJika tidak tercapai kata sepakat maka penyelesaiannya melalui arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilanSengketa antara pemerintah dengan penanam modal asing maka diselesaikan melalui arbitrase internasional yang telah disepakati para pihakHUKUM PENANAMAN MODAL


SANKSIPenanam modal dalam negeri dan asing melakukan penanaman modal dalam bentuk PT dilarang membuat perjanjian dan/ atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam PT untuk dan atas nama orang lainJika terbukti melanggar maka perjanjian/ pernyataan tersebut batal demi hukumHUKUM PENANAMAN MODAL


Badan usaha dan usaha perseorangan yang tidak memenuhi kewajiban Pasal 15 dapat dikenai sanksi administrasi :Peringatan tertulisPembatasan kegiatan usahaPembekuan kegiatan usaha dan/ atau fasilitas penanaman modalPencabutan kegiatan usaha dan/ atau fasilitas penanaman modal HUKUM PENANAMAN MODAL


******************************************************************