Daftar Isi
Daftar isi ..............................................................................................................................1
Prakata ................................................................................................................................ ii
Pendahuluan ...................................................................................................................... iii
1 Ruang Lingkup .................................................................................................................1
2 Acuan Normatif ................................................................................................................1
3 Istilah dan Definisi ...........................................................................................................1
4 Ketentuan..........................................................................................................................4
5 Peran Masyarakat ...........................................................................................................26
6 Tata Cara Pelaksanaan....................................................................................................27
Lampiran A........................................................................................................................29
Lampiran B........................................................................................................................30
Lampiran C........................................................................................................................31
Bibliografi ......................................................................................................................... 32
Prakata
Penyusunan Pedoman Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai dipersiapkan oleh
Panitia Teknis Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil melalui Gugus Kerja
Bidang Penataan Ruang Pemukiman pada Sub Panitia Teknik Standarisasi Bidang
Permukiman. Pedoman ini diprakarsai oleh Direktorat Penataan Ruang Nasional,
Direktorat Jendral Penataan Ruang, Departemen Pekerjaan Umum.
Penulisan ini mengikuti Pedoman Badan Standarisasi Nasional (BSN) No. 8 Tahun
2000 dan pembahasannya telah melibatkan narasumber, pakar dari Perguruan Tinggi,
Asosiasi Profesi, Direktorat Teknis di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum,
Departemen/Instansi terkait lainnya serta Pemerintah Daerah.
Pedoman ini akan melengkapi ketentuan, acuan dan pedoman yang telah ada untuk
meningkatkan kualitas penataan ruang di kawasan reklamasi pantai, sehingga
Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dapat melaksanakan penataan ruang di kawasan
reklamasi pantai yang sesuai dengan RTRW-nya masing-masing.
Pendahuluan
Kawasan kota di tepi pantai cenderung mengalami perubahan yang cukup pesat
sehingga menimbulkan berbagai masalah seperti meningkatnya kebutuhan lahan
untuk perumahan, industri, perdagangan dan jasa, pelabuhan, pergudangan, wisata
bahari, maupun sarana dan prasarana, sehingga perlu dilakukan perluasan melalui
reklamasi pantai.
Kawasan reklamasi pantai merupakan kawasan hasil perluasan daerah pesisir pantai
melalui rekayasa teknis untuk pengembangan kawasan baru. Kawasan rekalamsi
pantai termasuk dalam kategori kawasan yang terletak di tepi pantai, dimana
pertumbuhan dan perkembangannya baik secara sosial, ekonomi, dan fisik sangat
dipengaruhi oleh badan air laut. Pesatnya pertumbuhan dan perkembangan kota-kota
di tepi pantai akan berimbas pada daerah sekitarnya termasuk kawasan reklamasi
pantai sebagai perluasan kota tersebut. Hal ini tentu saja akan menimbulkan persoalan
kompleks sehingga diperlukan pengaturan terhadap kawasan reklamasi pantai
dimaksud. Dalam rangka menata pembangunan kawasa reklamasi pantai diperlukan
suatu pedoman teknis yang operasional bagi pemerintah, masyarakat dan swasta
dalam penyelenggaraan penataan ruang di kawasan reklamasi pantai.
Pedoman Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai ini disusun dalam rangka
melengkapi norma, standar, pedoman, dan manual (NSPM) bidang penataan ruang
yang sudah ada. Pedoman ini menjelaskan lebih lanjut Pedoman Penyusunan Rencana
Tata Ruang Kawasan Perkotaan khususnya kawasan-kawasan yang berada di tepi
pantai. Pedoman ini digunakan pada ketiga tahapan penataan ruang baik perencanaan
tata ruang, pemanfaatan ruang maupun pengendalian pemanfaatan ruang.
Pedoman ini mencakup antara lain ketentuan tentang pesyaratan, pernecanaan tat
ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, peran masyarakat, dan
tata cara pelaksanaan penataan ruang di kawasan reklamasi pantai.
Pedoman ini diharapkan bermanfaat bagi:
a) Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota : sebagai acuan dalam penyelenggaraan
penataan ruang di daerah;
b) Stakeholder lain : sebagai acuan dalam menentukan lokasi dan bsaran kegiatan
pemanfaatan ruang termasuk investasi.
Penataan ruang kawasan reklamasi pantai
1 Ruang Lingkup
Pedoman ini mencakup antara lain ketentuan tentang pesyaratan, pernecanaan tat
ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, peran masyarakat, dan
tata cara pelaksanaan penataan ruang di kawasan reklamasi pantai.
Pedoman ini diperuntukkan bagi penyusunan penataan ruang kawasan reklamasi
pantai di perkotaan, baik yang akan maupun yang sudah direklamasi. Deliniasi ruang
kawasan reklamasi pantai ditunjukkan pada lampiran A, sedangkan definisi potongan
pantai ditunjukkan pada Lampiran B.
2 Acuan Normatif
SNI 03-6981-2004, Tata cara perencanaan lingkungan perumahan sederhana tidak
bersusun di daerah perkotaan.
Undang-Undang R.I. No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
Peraturan Pemerintah R.I. No. 69 tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan
Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan
Ruang.
Keputusan Menteri Kimpraswil No. 327/KPTS/M/2002 tentang Penetapan Enam
Pedoman Bidang Penataan Ruang, Lampiran V : Pedoman Penyusunan Rencana Tata
Ruang Kawasan Perkotaan.
Keputusan Menteri PU No. 269/KPTS/M/2006 tentang Pedoman Pengendalian
Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan dan Pedoman Pemanfaatan Tepi Pantai di
Kawasan Perkotaan.
3 Istilah dan Definisi
3.1
abrasi
pengikisan pantai oleh hantaman gelmbang laut yang menyebabkan berkurangnya
areal daratan
3.2
backshore
bagian pantai yang berada di lokasi paling tinggi, di atas rerata muka air
3.3
dune
bukit pasir yang berada di sepanjang garis pantai yang dapat berfungsi sbagai proteksi
natural terhadap pengaruh angin dan abrasi
3.4
elemen-elemen pantai
potensi alam/pantai yang perlu dikembangkan sekaligus dikonservasi, contoh : pasir,
hutan, flora dan fauna air, mangrove, tebing/bibir pantai, kontur, keteduhan, mtahari,
langit dan panorama
3.5
garis pantai
batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang
tertinggi
3.6
garis sempadan bangunan (GSB)
batas persil yang tidak boleh didirikan bangunan dan diukur dari dinding terluar
bangunan terhadap batas tepi rencana jalan, batas rencana sungai, batas tepi rencana
pantai, rencana saluran infrastruktur, batas jaringan listrik tegangan tinggi, batas tepi
rel KA, garis sempadan mata air, garis sempadan aproad landing, garis sempadan
telekomunikasi
3.7
garis sempadan pantai (GSP)
jarak bebas atau batas wilayah pantai yang tidak boleh dimanfaatkan untuk lahan
budidaya atau untuk didirikan bangunan. GSP diukur dari titik pasang tertinggi
3.8
garis sempadan sungai (GSS)
jarak bebas atau batas wilayah sungai yang tidak boleh dimanfaatkan untuk lahan
budidaya atau untuk didirikan bangunan. GSS diukur dari garis bibir sungai
3.9
kawasan budidaya
kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar
kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya
buatan
3.10
kawasan lindung
kawsan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan
hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan
3.11
kawasan perkotaan
kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi
kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan
jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi
3.12
kawasan reklamasi pantai
kawasan hasil perluasan daerah pesisir pantai melalui rekayasa teknis untuk
pengembangan kawasan baru
3.13
kawasan tepi pantai
kawasan dari suatu perkotaan dimana daratan dan air bertemu, dan meliputi kegiatan
atau bangunan yang secara fisik, sosial, ekonomi budaya dipengaruhi oleh
karakteristik badan air laut
3.14
kawasan yang akan direklamasi
kawasan pantai yang mempunyai potensi untuk direklamasi dan berdasarkan studi
kelayakan, kebijakan kota, masterplan atau perencanaan, terpilih untuk direklamasi
menjadi kawasan baru
3.15
kemudahan publik
aksesibilitas dan kemudahan dalam menikmati fasilitas publik berupa panorama,
ruang terbuka publik (laut, pantai dan hijau)
3.16
koefisien dasar bangunan (KDB)
luas lantai dasar dibagi luas lahan kawasan
3.17
koefisien lantai bangunan (KLB)
luas bangunan kotor dibagi luas lahan kawasan
3.18
koefisien dasar hijau (KDH)
pengaturan penyediaan ruang terbuka baik ruang terbuka publik dan hijau di kawasan
reklamasi
3.19
offshore
bagian pantai yang terletak di luar daerah gelombang pecah (breaker zone)
3.20
pasang surut
gelombang yang dibangkitkan oleh adanya interaksi anatara laut, matahari, dan bulan
3.21
panorama pantai
potensi elemen-elemen natural pantai berupa pemandangan yang dapat
dipresentasikan kembali melalui kretivitas proses penggalian, perancangan dan
pengemasan potensi alam/pantai/laut menjadi variabel-variabel yang berpengaruh
dalam proses rencana tata ruang kawasan secara signifikan
3.22
pemanfaatan ruang
rangkaian program kegiatan pelaksanaan pembangunan yang memanfaatkan ruang
menurut jangka waktu yang ditetapkan di dalam rencana tata ruang
3.23
penataan ruang
proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan
ruang
3.24
pengendalian pemanfaatan ruang
pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan
penertiban
3.25
perencanaan tata ruang
proses dan prosedur penyusunan serta penetapan rencana tata ruang berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3.26
reklamasi pantai
kegiatan perluasan daerah pesisir pantai dengan cara menambahkan material ke
daerah yang akan diperluas ataupun dengan membuat dinding laut kemudian
mengeringkan daerah yang akan diperluas sehingga terbentuk daerah pesisir pantai
baru
3.27
rencana tata ruang
hasil perencanaan tata ruang
3.28
ruang
wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu
kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan
kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya
3.29
ruang terbuka milik privat
ruang terbuka yang terdapat pada lahan milik perorangan atau pengembang
3.30
ruang terbuka milik publik
ruang terbuka yang terdapat pada lahan milik publik baik berupa taman, lapangan
olahraga atau ruang terbuka lainnya yang dapat dikases dan dimanfaatkan oleh publik
tanpa batasan ruang, waktu dan biaya
3.31
sempadan pantai
kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk
mempertahankan kelestarian fungsi pantai
3.32
tata ruang
wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak
4 Ketentuan
4.1 Ketentuan umum
4.1.1 Persyaratan kawasan reklamasi pantai
Reklamasi pantai dapat dilakukan dengan memperhatikan kriteria berikut:
a) Merupakan kebutuhan pengembangan kawasan budidaya yang telah ada di sisi
daratan.
b) Merupakan bagian wilayah dari kawasan perkotaan yang cukup padat dan
membutuhkan pengembangan wilayah daratan untuk mengakomodasikan
kebutuhna yang ada.
c) Berada di luar kawasan hutan bakau yang merupakan bagian dari kawasan lindung
atau taman nasional, cagar alam, dan suaka margasatwa.
d) Bukan merupakan kawasan yang berbatasan atau dijadikan acuan batas wilayah
dengan daerah/negara lain.
Penataan ruang kawasan reklamasi pantai dapat dilakukan bila suatu daerah sudah
memenuhi hal-hal berikut:
a) Memilki RTRW yang sudah ditetapkan dengan Perda yang mendeliniasi kawasan
reklamasi pantai atau dokumen perencanaan lain ayng sudah ada;
b) Lokasi reklamasi sudah ditetapkan dengan SK Bupati/Walikota, baik yang akan
direklamasi maupun yang masih dalam proses dan sudah direklamasi;
c) Sudah ada studi kelayakan tentang penegmbangan kawasan reklamasi pantai atau
kajian/kelayakan properti (studi investasi);
d) Sudah ada studi AMDAL kawasan maupun regional.
Penataan ruang kawasan reklamasi pantai secara umum mencakup kawasan lindung
dan kawasan budidaya, namun dominansi pemanfaatan ruangnya diperuntukkan untuk
kawasan budidaya. Kawasan lindung meliputi kawasan di sekitar sempadan sungai
dan sempadan pantai, kawasan ruang terbuka (publik dan hijau) serta kawasan lainnya
yang dialokasikan untuk perlindungan kawasan di bawahnya. Kawasan budidaya
meliputi kawasan perumahan dan pemukiman, kawasan perdagangan dan jasa,
kawasan industri, kawasn pariwisata, kawasan pelabuhan laut/penyeberangan,
kawasan bandar udara, kawasan campuran dan kawasan pendidikan. Faktor utama
yang harus dipertimbangkan dalam pemanfaatan ruang kawasan budidaya adalah
kawasan tersebut telah ditetapkan di dalam RTRW kabupaten/Kota sebagai kawasan
budidaya.
4.1.2 Tipologi kawasan reklamasi pantai
Kawasan reklamasi pantai secara umum dapat dibagi dalam beberapa tipologi sebagai
berikut:
a) Tipologi Reklamasi Pantai Berdasarkan Fungsi
Kawasan reklamasi pantai berdasarkan fungsi dikelompokkan atas:
1) Kawasan perumahan dan pemukiman
2) Kawasan perdagangan dan jasa
3) Kawasan industri
4) Kawsan pariwisata
5) Kawsan ruang terbuka (publik, RTH lindung, RTH binaan, ruang terbuka
tata air/biru)
6) Kawsan pelabuhan laut/penyeberangan
7) Kawasan bandar udara
8) Kawasan mixed-use
9) Kawasan pendidikan
b) Tipologi Kawasan Reklamasi Pantai Berdasarkan Luas
Kawasan reklamasi pantai berdasarkan luas dikelompkkan menjadi:
1) Reklamasi besar
Kawasan reklamasi dengan luasan lebih dari 500 Ha.
2) Reklamasi sedang
Kawasan reklamasi dengan luasan 100 Ha sampai dengan 500 Ha.
3) Reklamasi kecil
Kawasan reklamasi dengan luasan dibawah 100 Ha.
c) Tipologi Kawasan Reklamasi Berdasarkan Bentuk Fisik
1) Menyambung dengan daratan
Kawasan reklamasi ini berupa kawasan daratan lama yang berhubungan
langsung dengan daratan baru. Penerapan tipologi ini sebaiknya tidak
dilakukan pada kawasan dengan karakteristik khusus seperti:
a) Kawsan permukiman nelayan
b) Kawasan hutan mangrove
c) Kawasan hutan pantai
d) Kawasan perikanan tangkap
e) Kawasan terumbu karang, padang lamun, biota laut yang dilindungi
f) Kawasan larangan (rawan bencana)
g) Kawasan taman laut
2) terpisah dengan daratan
Kawasan reklamasi ini sebaiknya diterapkan pada kawasan-kawasan yang
memilki karakteristik khusus seperti yang telah disebutkan diatas. Tipologi
ini memisahkan/enklave daratan lama yang berupa kawasan
lindung/kawasan khusus dengan kawasan daratan baru dengan tujuan:
a) Menjaga keseimbangan tata air yang ada
b) Menjaga kelestarian kawasan lindung (mangrove, pantai, hutan pantai)
c) Mencegah terjadinya dampak/konflik sosial
d) Menjaga dan menjauhkan kerusakan kawasan potensial (biota laut,
perikanan, minyak)
e) Menghindari kawasan rawan bencana
3) Gabungan 2 bentuk fisik (terpisah dan menyambung dengan daratan)
Tipologi reklamasi yang merupakan gabungan dua tipologi reklamasi yaitu
gabungan dari tipologi c.1 dan c.2.
Tipologi kawasan reklamasi pantai berdasarkan bentuk fisik ditunjukkan pada
Lampiran C.
4.1.3 Pola sosial, budaya dan ekonomi kawasan
Tata ruang kawasan reklamasi pantai harus memperhatikan pola sosial, ekonomi dan
budaya di kawasan reklamasi, hal ini ditandai dengan:
a) Reklamasi pantai memberi dampak peralihan pada pola kegiatan sosial, budaya
dan ekonomi maupun habitat ruang perairan masyarakat sebelum di reklamasi.
Perubahan terjadi harus menyesuaikan:
1) Peralihan fungsi kawasan dan pola pemanfaatan ruang kawasan.
2) Selanjutnya, perubahan di atas berimplikasi pada perubahan “ketersediaan
jenis lapangan kerja baru” dan “bentuk keragaman/diversifikasi usaha baru’
yang ditawarkan.
b) Pola sosial, budaya, wisata dan ekonomi yang diakumulasikan dalam “cultural,
social, tourism and economic path and nodes” kawasan memanfaatkan ruang
perairan/pantai.
4.1.4 Pola pergerakan, aksesibilitas dan transportasi
Perencanaan pola pergerakan, aksesibilitas dan transportasi kawasan reklamasi pantai
adalah sebagai berikut:
a) Pola pergerakan kendaraan di ruas-ruas jalan harus terintegrasi terhadap kerangka
utama/coastal road yang melintasi pantai/perairan agar publik dapat menikmati
panorama dan kenyamanan pantai.
b) Tata ruang kawasan reklamasi pantai harus menyediakan kanal-kanal dan atau
ruang perairan lain untuk aksesibilitas dan integrasi antara pusat kawasan dan sub-
sub wilayah kota.
c) Harus mudah diakses dan terintegrasi dengan sistem kota dari prasarana dan
sarana di perairan, darat dan udara.
d) Pola pergerakan dan transportasi darat dan perairan harus memiliki variasi
integrasi dan variasi transportasi berdasarkan konsep “ride and park system” di
beberapa tematik kawasan.
e) Perencanaan manajemen sistem transportasi dan kelengkapan sarana penunjang
transportasi.
4.1.5 Panorama dan kemudahan akses
Perencanaan panorama dan kemudahan akses kawasan reklamasi pantai adalah
sebagai berikut:
a) Memanfaatkan potensi elemen-elemen pantai untuk dipresentasikan kembali
melalui kreativitas proses penggalian, perancangan dan pengemasan potensi
alam/laut/pantai/perairan yang signifikan agar tercipta kemudahan dan
kenyamanan publik.
b) Elemen-elemen pantai
1) Berupa potensi alam/pantai yang perlu dikembangkan sekaligus dikonservasi,
misalnya pasir, hutan, flora dan fauna air, mangrove, tebing/bibir pantai,
kontur, peneduh, langit, dan pemandangan/panorama.
2) Perwujudan kenyamanan pada elemen pantai melalui penciptaan:
(a) suasana hening
(b) panorama pantai yang signifikan
(c) desa yang alamiah
(d) kejernihan, riak dan gelombang air pantai
(e) bukit dan lembah hijau yang dramatis
(f) rerimbunan hutan pantai
(g) bersihnya pasir
(h) birunya langit
(i) keteduhan di sekitar pantai
4.1.6 Kemudahan publik dan ruang publik
Untuk menjamin terwujudnya kemudahan publik di kawasan reklamasi pantai,
perencanaan tata ruang kawasan ini harus memperhatikan:
a) Tata letak bangunan yang figuratif dan garis ketinggian bangunan yang berhirarki
untuk menjaga kemudahan publik dalam menikmati panorama ruang pantai.
b) Keberadaan ruang publik yang dapat diakses, dimanfaatkan dan dinikmati secara
mudah dan bebas oleh publik tanpa batasan ruang, waktu dan biaya.
Kemudahan publik dan ruang publik pada kawasan reklamasi pantai ditunjukkan di
Gambar 1.
Gambar 1: Kemudahan publik dan ruang publik
4.2 Ketentuan teknis
4.2.1 Perencanaan tata ruang kawasan
Penyusunan rencana tata ruang kawasan reklamasi pantai meliputi penetapan struktur
ruang kawasan, pola pemanfaatan ruang kawasan, pengelolaan lingkungan, prasarana
dan sarana, serta fasilitas umum dan sosial.
4.2.1.1 Struktur ruang kawasan
Perencanaan struktur ruang kawasan reklamasi pantai disusun dengan
memperhatikan:
a) Sumbu-sumbu tata ruang kawasan yang memanfaatkan elemen pantai/perairan
sebagai garis poros/as kawasan secara visual maupun konseptual.
b) Struktur ruang kawasan yang melewati di daerah paling tepi dari sekitar batas
bibir pantai dengan daratan harus dipertahankan menjadi wilayah publik yang
dapat dinikmati oleh masyarakat umum dengan mudah dimana wilayah Garis
Sempadan Pantai (GSP) dapat dimanfaatkan seperlunya untuk ruang-ruang
terbuka.
c) Pola struktur ruang kawasan yang melewati ruang perairan/pantai dibuat
sealamiah mungkin (linier lurus atau linier lengkung) dengan mempertahankan
morfologi dan elemen-elemen ruang pantai yang ada.
4.2.1.2 Pola pemanfaatan ruang kawasan
Pola pemanfaatan ruang kawasan reklamasi pantai disusun dengan memperhatikan :
a) Keseimbangan antara rencana pemanfaatan lahan untuk fungsi budidaya dan lahan
untuk fungsi lindung dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup yang
mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
b) Keseimbangan komposisi lahan pemanfaatan ruang antara ruang di daratan
dengan perairan/tata biru/pantai.
c) Peruntukan kawasan reklamasi pantai harus dimanfaatkan secara efektif,
menghargai signifikasi ruang perairan, ada kesinergisan pola pemanfaatan ruang
kawasan budidaya dengan lingkungan alami di sekitarnya.
d) Pola pemanfaatan ruang di sepanjang garis pantai yang merupakan wilayah Garis
Sempadan Pantai (GSP) harus diarahkan menjadi ruang publik (jalan tepian pantai
atau ruang terbuka) yang dapat diakses dan dinikmati publik.
e) Pola pemanfaatan ruang kawasan diarahkan untuk mengakumulasi beberapa fungsi
kawasan yang menghargai, menyatu dan memanfaatkan potensi pantai.
4.2.1.3 Pengelolaan lingkungan
Pengelolan lingkungan dalam penataan ruang kawasan reklamasi harus
mempertimbangkan aspek lingkungan terutama dalam hal penggunaan energi, sumber
daya alam, pembukaan lahan, penanganan limbah. Hal ini bertujuan untuk
meminimalkan dampak terhadap lingkungan.
4.2.1.4 Prasarana dan sarana
Jaringan dan sistem infrastruktur/prasarana sarana dasar (PSD) dirancang mengikuti
pola struktur ruang kawasan reklamasi. Rencana Induk Sistem (RIS) kawasan
reklamasi pantai tersebut harus terintegrasi dengan sistem kota.
a) Penyediaan jaringan jalan, jembatan dan transportasi
Prasarana dan sarana jalan dan transportasi meliputi jaringan jalan dan jembatan,
terminal, dan pelabuhan/dermaga yang dibutuhkan untuk menunjang aktivitas
kawasan. Termasuk dalam perencanaan tersebut adalah penyediaan sarana
angkutan umum untuk penumpang dan barang. Cara pengaturan jalan dan
transportasi yang harus diperhatikan :
1) Kebutuhan transportasi dan pola pergerakan lalu lintas.
2) Jenis moda dan intensitas yang diperlukan.
3) Tingkat pelayanan dan fasilitas pelengkap yang dibutuhkan.
b) Penyediaan sistem drainase kawasan meliputi : saluran air hujan, saluran
kolektor, bangunan pengendali banjir, polder dan stasiun pompa.
c) Penyediaan jaringan prasarana pengairan (jaringan air bersih, pemadam kebakaran,
air kotor dan air baku untuk keperluan kawasan).
d) Penyediaan jaringan prasarana energi untuk menunjang kebutuhan tenaga listrik
kawasan.
e) Penyediaan jaringan prasarana telekomunikasi untuk meningkatkan kemudahan
Aktivitas kawasan.
f) Penyediaan jaringan persampahan.
4.2.1.5 Fasilitas umum dan sosial
Fasilitas umum dan sosial di kawasan reklamasi pantai meliputi pendidikan,
kesehatan, perbelanjaan dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan,
rekreasi, kebudayaan, olahraga dan lapangan terbuka serta fasilitas penunjang
kegiatan umum dan sosial lainnya.
Besaran / standar penyediaan fasilitas umum dan sosial tersebut mengacu pada SNI
OS-6981-2004 tentang tata cara perencanaan lingkungan perumahan sederhana tidak
bersusun di daerah perkotaan.
4.2.2 Pemanfaatan ruang kawasan
Kriteria pemanfaatan ruang pada kawasan pantai yang sudah direklamasi berdasarkan:
a) UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung atau mengacu pada
pedoman pemanfaatan yang sudah ditetapkan di daerah masing-masing
b) Berdasarkan daya dukung lahan, fungsi utama kawasan, aspek nilai lahan, daya
dukung infrastruktur dan kemampuan pendanaannya
c) Perencanaan tersendiri/khusus yang disetujui dan atau disahkan oleh pemerintah
kota setempat
4.2.2.1 Pemanfaatan ruang untuk kawasan lindung
4.2.2.1.1 Jenis pemanfaatan ruang
Secara umum jenis fungsi lindung yang dapat dikembangkan pada kawasan reklamasi
pantai meliputi:
a) Ruang terbuka publik
b) Ruang terbuka hijau lindung
c) Ruang terbuka hijau binaan
d) Ruang terbuka tata air
Ketentuan tentang persyaratan yang harus dipenuhi pada masing-masing jenis
pemanfaatan ruang adalah sesuai tercantum pada Tabel 1.
4.2.2.1.2 Intensitas bangunan
Ketentuan intensitas massa bangunan yang meliputi KDB, KLB, ketinggian
bangunan, GSB, KDH dan GSS/GSP untuk masing-masing jenis pemanfaatan
ruang yang diatur adalah sebagaimana tertera pada Tabel 2.
4.2.2.2 Pemanfaatan ruang untuk kawasan budidaya
4.2.2.2.1 Jenis pemanfaatan ruang
Untuk pemanfaatan ruang dengan fungsi budidaya yang dapat dikembangkan pada
kawasan reklamasi pantai meliputi:
a) Perumahan dan permukiman
b) Perdagangan dan jasa
c) Industri
d) Pariwisata
e) Pendidikan
f) Pelabuhan laut/penyeberangan
g) Bandar udara
h) Kawasan Campuran
Ketentuan tentang persyaratan yang harus dipenuhi pada masing-masing jenis
pemanfaatan ruang adalah sebagaimana tercantum pada Tabel 3.
4.2.2.2.2 Intensitas bangunan
Ketentuan intensitas massa bangunan yang meliputi KDB, KLB, ketinggian
bangunan, GSB, KDH dan GSS/GSP untuk masing-masing jenis pemanfaatan ruang
yang diatur adalah sebagaimana tertera pada Tabel 4.
Tabel 1 Persyaratan pemanfaatan ruang pada kawasan lindung di kawasan
reklamasi pantai Persyaratan
Pemanfaatan
Ruang
Jenis
Pemanfaatan
Proporsi/alokasi
lahan
Prasarana & sarana
yang dibutuhkan Aksesibilitas & transportasi
a) Zona Ruang
Terbuka Publik
a) Ruang terbuka =
60% - 70%
b) Fasum dan
fasos/pendukung =
10%
Site development
(infrastruktur,
taman/lansekap,
ruang terbuka
biru/waterscape,
jalan & parkir umum)
= 20% - 30%
d) Ruang terbuka
publik dapat
disediakan
pemerintah (public
domain) maupun
swasta/pengembang
(private domain
dengan prosentase
pemanfaatan ruang =
20%- 30%dari
kawasan perencanaan
a) Prasarana : jaringan
jalan, air bersih,
drainase, sanitasi,
pemadam kebakaran
b) Utilitas : jaringan
listrik, telephone dan
gas Sarana : pusat
informasi, kesehatan,
peribadatan, keamanan
lingkungan, perabot
jalan (street furniture)
dan penandaan
a) Didukung dengan akses ke pusat
pelayanan ke pusat perumahan dan
permukiman, perdagangan dan jasa, niaga
(pasar rakyat/arf& craft shop), daerah
tujuan wisata, mixed-use area, keamanan
kawasan dan pelayanan kesehatan
b) Pengaturan transportasi:
(a) Didukung penyediaan
kelengkap-an prasarana transportasi
dan kela-yakan sistem transportasi
darat dan perairan.
(b) Penyediaan kelengkapan
trans¬portasi air skala lingkungan
untuk ka-nal, sungai, creeks dan atau
lagoon yang memadai, seperti
dermaga ling-kungan/kolektif,
pelantar, boat, kano, Jetty.
(c) Penyediaan kelengkapan trans-
portasi jalan yang memadai terminal,
halte, pedestrian
c) Harus menyediakan ruang dan
mengatur parkir dengan sistem:
(a) Kantong parkir
(b) On street parking
(c) Inner court yard parking
(d) Back yard parking
b) Zona Ruang
Terbuka Hijau
Lindung
Ruang terbuka =
100%
c) Zona Ruang
Terbuka Hijau
Binaan
a) Jalan arteri
sekunder/primer :
(1) Median jalan =
1-3 meter
(2) Jalan
trotoar/bahu jalan =
1-2 meter
b) Jalan kolektor
sekunder/primer:
(1) Median jalan =
1-2 meter
(2) Trotoar/bahu
jalan = 0,5-1 meter
d) Zona Ruang
Terbuka Tata Air
Ruang terbuka =
100%
Tabel 2 Intensitas bangunan pada kawasan lindung di kawasan rekiamasi
pantai Intensitas
bangunan
Jenis
Pemanfaatan
KDB KLB Ketinggian
Bangunan GSB
KDH&B
(Pengaturan
Ruang
Terbuka)
GSS / GSP
a) Zona
Ruang
Terbuka
Publik
KDB
pendu-
kung ruang
terbuka
publik
= 0-10%
KLB pendu-
kung ruang
terbuka
publik
= 1
Pendukung
ruang
terbuka
Publik = 1
It
a) GSB depan
sangunan tiap
unit bangunan
= 1/2 ROW
jalan
umum di depan
Dangunan
(b) GSB
samping
bangunan
Pendukung
ruang terbuka
publik =
minimal 5 M
(c) GSB
belakang
bangunan tiap
unit bangunan
perdagangan
dan jasa =
(a) di darat =
90-100%
(b) di laut =
100%
(a) GSS = 1/2
lebar
badan sungai,
dimanfaatkan
untuk
alan inspeksi
atau
alur hijau.
(b) GSP = 30-50
M dari titik
pasang
tertinggi, atau
GSP
= 0 (penanganan
rekayasa teknis /
engineering
harus
profesional).
c) GSP yang
besar
minimal 5 M bisa
dimanfaatkan
untuk ruang
publik,
wisata pantai
dan
atau green belt
area.
b) Zona
Ruang
Terbuka
Hijau
Lindung
0% 0 0
c) Zona
Ruang
Terbuka
Hijau Binaan
0% 0 0
d) Zona
Ruang
Terbuka Tata
Air
0% 0 0
Tabel 3 Persyaratan pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya di kawasan
reklamasi pantai Kriteria
pemanfaatan
Jenis
Pemanfaatan
Proporsi /
alokasi lahan
Prasarana &
sarana yang
dibutuhkan
Aksesibilitas &
transportasi View & amenitas
a) Kawasan
perumahan
dan
permukiman
1) perumahan dan
permukiman =
50% - 60%
2) fasum dan
fasos = 10%
3) site
development
(infrastruktur,
ruang terbuka
hijau/taman/lanse
kap, ruang
terbuka publik,
ruang terbuka
biru/waterscape,
jalan & parkir
umum) = 30% -
40%
1) Prasarana :
jaringan jalan, air
bersih, drainase,
sanitasi,
pemadam
kebakaran.
2) Utilitas :
jaringan listrik,
jaringan informasi
dan gas.
3) Sarana : pasar
rakyat,
pendidikan,
kesehatan,
peribadatan,
pemerintahan,
jasa, niaga dan
keamanan.
1) Pengaturan akses ke
pusat pelayanan niaga,
jasa informasi, kegiatan
budidaya (produksi) serta
lokasi tujuan industri
wisata alam (bila ada)
beserta prasarana dan
sarananya.
2) Pengaturan
transportasi :
(a) Didukung penyediaan
prasarana transportasi di
wilayah perairan dan
daratan.
(b) Penyediaan
kelengkapan transportasi
air skala lingkungan
untuk kanal, sungai,
creeks dan atau lagoon
yang memadai.
(c) Penyediaan
kelengkapan transportasi
jalan yang memadai.
Didukung view dan
amenitas yang menarik
melaui perencanaan :
1) Kawasan tepi
air/pantai : dimana
konfigurasi sebagian
bangunan diorientasikan
ke ruang perairan
sehingga sebagian
lingkungan permukiman
dan perumahan secara
eksklusif memiliki view
dan amenitas pantai
sekaligus menjadi
bagian
wajah depan dari
lingkungan perumahan
pantai / sea front
housing
(area).
2) Waterscape
3) Landscape
4) Pelestarian potensi
lingkungan pantai.
b) Kawasan
perdagangan
dan jasa
1) perdagangan
dan jasa = 60% -
70%
2) fasum dan
fasos = 10%
3) site
development
(infrastruktur,
ruang terbuka
1) Prasarana :
jaringan jalan, air
bersih, drainase,
sanitasi,
pemadam
kebakaran
2) Utilitas :
jaringan listrik,
telepon dan gas
1) Didukung dengan
akses ke pusat
pelayanan niaga, jasa
informasi, dan kegiatan
budidaya (produksi),
lokasi tujuan industri
wisata alam (bila ada)
beserta prasarana dan
sarananya serta kawasan
Didukung view dan
amenitas yang menarik
dengan melaui
perencanaan :
1) Kawasan tepi
air/pantai : dimana
konfigurasi sebagian
bangunan diorientasikan
ke ruang perairan
hijau/taman/lanse
kap, ruang
terbuka publik,
ruang terbuka
biru/waterecape,
jalan & parkir
umum) = 20% -
30%
3) Sarana : pasar
rakyat, pertokoan,
mall, supermarket/
swalayan,
kesehatan,
peribadatan,
keamanan, bank
perumahan dan
permukiman.
2) Pengaturan
transportasi :
(a) Didukung penyediaan
prasarana transportasi di
wilayah perairan dan
daratan.
(b) Penyediaan
kelengkapan transportasi
air skala lingkungan
untuk kanal, sungai,
creeks dan atau lagoon
yang memadai seperti
dermaga
lingkungan/kolektif,
pelantar, boat, kano,
jetty.
(c) Penyediaan
kelengkapan transportasi
jalan yang memadai
seperti terminal, halte,
pedestrian.
3) Harus menyediakan
ruang dan mengatur
parkir dengan sistem :
(a) Kantong parkir
(b) On street parking
(c) Parking structure
(d) Inner court yard
parking
(e) Back yard parking
4) Harus menyediakan
dan mengatur loading-
unloading area.
sehingga sebagian
kawasan perdagangan
dan jasa secara
eksklusif
memiliki view dan
amenitas pantai
sekaligus menjadi
bagian
wajah depan dari
lingkungan
perdagangan'
dan jasa.
2) Waterscape
3) Landscape/Garden
Citty
4) Pelestarian potensi
lingkungan pantai.
c) Kawasan
industri
1) industri = 50%
-
60%
2) fasum dan
fasos = 10%
1 ) Prasarana :
jaringan jalan, air
bersih, drainase,
sanitasi,
pemadam
1) Didukung dengan
akses ke pusat
pelayanan niaga dan
pelayanan pelabuhan.
2) Pengaturan
Didukung amenitas
yang
nyaman untuk
meningkatkan kinerja
dan
3) site
development
(infrastruktur,
ruang terbuka
hijau/taman/lanse
kap, ruang
terbuka publik,
ruang terbuka
biru/ waterscape,
jalan & parkir
umum) = 20% -
30%
kebakaran
2) Utilitas :
jaringan listrik,
telepon, informasi
dan gas
3) Sarana :
kesehatan,
peribadatan,
niaga, keamanan.
tempat bongkar
muat,
pergudangan,
terminal peti
kemas.
transportasi :
(a) Didukung penyediaan
prasarana transportasi di
wilayah perairan dan
daratan.
(b) Penyediaan
kelengkapan transportasi
air skala lingkungan
untuk kanal, sungai,
creeks dan atau lagoon
yang memadai seperti
dermaga
lingkungan/kolektif,
pelantar, boat, kano,
jetty.
(c) Penyediaan
kelengkapan transportasi
jalan yang memadai
seperti terminal, halte,
pedestrian.
3) Harus menyediakan
ruang dan mengatur
sistem loading-unloading.
4) Harus menyediakan
dan mengatur parkir
dengan sistem :
(a) Kantong parkir
(b) Inner court yard
parking
(c) Back yard parking
menjaga kualitas
lingkungan melaui
perencanaan:
1) Waterscape
2) Landscape/Green
Belt/Buffer Zone untuk
mereduksi polusi
industri
terhadap lingkungan
sekitar
3) Pelestarian potensi
lingkungan pantai
d) Kawasan
pariwisata
1) Bangunan
penunjang
pariwisata = 50%
- 60%
2) Fasum dan
fasos = 10%
3) Site
development
(infrastruktur,
ruang terbuka
1) Prasarana :
jaringan jalan, air
bersih, drainase,
sanitasi,
pemadam
kebakaran
2) Utilitas :
jaringan listrik,
telepon dan gas
3) Sarana : pasar
1) Didukung dengan
akses ke pusat
pelayanan ke pusat
pelayanan niaga (pasar
rakyat/art & craft shop),
daerah tujuan wisata,
jasa dan pusat informasi
wisata, kegiatan
budidaya (produksi),
lokasi tujuan industri
hijau/taman/lanse
kap, ruang
terbuka publik.
ruang terbuka
biru/waterscape,
jalan & parkir
umum) = 30% -
40%
rakyat
tradisional/seni/art
& craft shop,
kesehatan,
peribadatan,
keamanan, niaga,
jasa informasi,
kegiatan budidaya
(produksi),
keamanan dan
pelayanan
kesehatan,
museum.
wisata alam (bila ada),
mixed-use area,
keamanan kawasan dan
pelayanan kesehatan.
2) Pengaturan
transportasi :
(a) Didukung penyediaan
kelengkapan prasarana
transportasi dan
kelayakan sistem
transportasi darat,
perairan dan udara.
(b) Penyediaan
kelengkapan transportasi
air skala lingkungan
untuk kanal, sungai,
creeks dan atau lagoon
yang memadai seperti
dermaga
lingkungan/kolektif,
pelantar, boat, kano,
jetty.
(c) Penyediaan
kelengkapan transportasi
jalan yang memadai
seperti terminal, halte,
pedestrian.
3) Harus menyediakan
ruang dan mengatur
parkir dengan sistem :
(a) Kantong parkir
(b) Inner court yard
e) Kawasan
pendidikan
1) Pendidikan =
60% - 70%2)
Fasum dan fasos
= 10%3) Site
development
(infrastruktur,
ruang terbuka
hijau/taman/lanse
1) Prasarana :
jaringan jalan, air
bersih, drainase,
sanitasi,
pemadam
kebakaran2)
Utilitas : jaringan
listrik, telepon dan
1) Didukung dengan
akses ke pusat kawasan
perumahan dan
permukiman, pelayanan
niaga, perdangan dan
jasa serta pusat
kebudayaan. 2)
Pengaturan transportasi
Didukung view dan
amenitas yang menarik
dengan melaui
perencanaan:1)
Kawasan
tepi air/pantai : dimana
konfigurasi sebagian
bangunan diorientasikan
kap, ruang
terbuka publik,
ruang terbuka
biru/wa/erscape,
jalan & parkir
umum) = 20% -
30%
gas3) Sarana :
ruang terbuka
(taman, plaza dan
olah raga),
perpustakaan,
pertokoan,
kesehatan,
peribadatan,
keamanan;
fasilitas umum
dan fasilitas sosial
:(a) Didukung
penyediaan prasarana
transportasi di wilayah
perairan dan daratan.(b)
Penyediaan kelengkapan
transportasi air skala
iingkungan untuk kanal,
sungai, creeks dan atau
lagoon yang memadai
seperti dermaga
lingkungan/kolektif,
pelantar, boat, kano,
jetty.(c) Penyediaan
kelengkapan transportasi
jalan yang memadai
seperti terminal, halte,
pedestrian.3) Harus
menyediakan ruang dan
mengatur parkir dengan
sistem:(a) Kantong
parkir(b) On street
parking(c) Inner court
yard parking(d) Back
yard parking
ke ruang perairan
sehingga sebagian
kawasan pendidikan
secara eksklusif
memiliki
view dan amenitas
pantai
sekaligus menjadi
bagian
wajah depan dan
Iingkungan
perdagangan
dan jasa.2)
WaterscapeS)
Landscape/Garden
C/W/4) Pelestarian
potensi Iingkungan
pantai
f) Kawasan
pelabuhan
laut/penyebe-
rangan
1) Bangunan
penunjang
kawasan
pelabuhan udara
= maksimal 40%.
2) Site
development
(dermaga,
pelantar,
infrastruktur,
ruang terbuka
hijau/taman/lanse
kap, ruang
terbuka publik,
ruang terbuka
biru/waterscape,
1) Prasarana :
jaringan jalan, air
bersih, drainase,
sanitasi,
pemadam
kebakaran
2) Utilitas :
jaringan listrik,
telepon dan gas
3) Sarana :
tempat bongkar
muat, gudang,
terminal
penumpang,
terminal barang
dan peti kemas,
1) Didukung dengan
akses menuju pusat
pelayanan distribusi
barang dan penumpang.
2) Pengaturan
transportasi :
(a) Penyediaan
kelengkapan transportasi
air skala
lokal/nasional/internasion
al untuk laut, pantai,
kanal, sungai, creeks dan
atau lagoon yang
memadai seperti
dermaga, pelantar, kapal,
boat, kano, pontoon,
Didukung amenitas
yang
nyaman untuk
meningkatkan kinerja
pelayanan jasa
transportasi dan
menjaga
kualitas Iingkungan
melaui perencanaan :
1) dimana konfigurasi
sebagian bangunan
diorientasikan ke ruang
perairan sehingga
sebagian kawasan
pdabuhan/penyeberanga
n secara eksklusif
jalan & parkir
umum) = minimal
60%.
3) Penataan
diupayakan
berdekatan
dengan kawasan
industri dan pusat
distribusi barang
secara efisien.
kesehatan,
karantina, bea
cukai,
peribadatan,
keamanan dan
jasa informasi
kapal tarik, ferry dan
kelotok boat, kano.
(b) Penyediaan
kelengkapan transportasi
jalan yang memadai
seperti terminal, halte,
pedestrian.
3) Harus menyediakan
ruang dan mengatur
parkir dengan sistem:
(a) Kantong parkir
(b) Inner court yard
parking
(c) Back yard parking
memiliki view dan
amenitas pantai
sekaligus menjadi
bagian wajah depan dari
Iingkungan
pelabuhan/penyeberang-
an.
2) Pelestarian potensi
Iingkungan pantai.
g) Kawasan
bandar udara
1) Bangunan
penunjang
kawasan bandar
udara = maksimal
40%.
2) Site
development
(landasan pacu,
infrastruktur,
ruang terbuka
hijau/taman/lanse
kap, ruang
terbuka publik,
ruang terbuka
biru/waterscape
(bila di tepi
pantai), jalan &
parkir umum) =
minimal 60%.
3) Pemanfaatan
sebagian ruang
kawasan bandar
udara diarahkan
untuk lahan
penunjang seperti
kawasan cargo,
1) Prasarana :
jaringan jalan, air
bersih, drainase,
sanitasi,
pemadam
kebakaran
2) Utilitas :
jaringan listrik,
telepon dan gas
3) Sarana :
kesehatan,
peribadatan,
keamanan,
tempat bongkar
muat, karantina,
bea cukai, jasa
telekomunikasi
dan informasi
1) Didukung dengan
akses menuju pusat
pelayanan distribusi
barang dan penumpang.
2) Pengaturan
transportasi :
(a) Penyediaan
kelengkapan transportasi
udara yang didukung
oleh kedudukan bandar
udara mempunyai
jangkauan pelayanan
tidak saja dalam lingkup
propinsi itu sendiri, tetapi
juga mencapai wilayah
nasional bahkan
internasional.
(b) Bandar udara
mempunyai kemampuan
operasional tinggi yang
didukung dengan
panjang landasan pacu
(run way) sepanjang
lebih dari 1 .800 meter
yang dapat didarati
pesawat berbadan besar.
Didukung amenitasyang
nyaman untuk
meningkatkan kinerja
pelayanan jasa
transportasi dan
menjaga
kualitas lingkungan
melalui perencanaan :
1) Dimana konfigurasi
sebagian bangunan
diorientasikan ke ruang
perairan sehingga
sebagian kawasan
bandar udara secara
eksklusif memiliki view
dan amenitas pantai
(bila di tepi pantai)
sekaligus menjadi
bagian
wajah depan dari
lingkungan bandar
udara
2) Pelestarian potensi
lingkungan pantai (bila
di
pergudangan,
perhotelan dan
perkantoran yang
menunjang fungsi
bandar udara.
4) Pengembangan
diupayakan
berdekatan
dengan kawasan
industri dan pusat
distribusi barang.
(c) Didukung fasilitas
penunjang bandara
udara seperti : gudang,
perkantoran, cargo,
penanda transportasi,
moda.
(d) Didukung penyediaan
kelengkapan transportasi
jalan yang memadai.
3) Harus menyediakan
ruang dan mengatur
parkir dengan sistem :
(a) Kantong parkir
(b) Inner court yard
parking
(c) Back yard parking
sekitar tepi pantai).
h) Kawasan
mixed-use
1) mixed-use =
60% - 70%
2) fasum dan
fasos = 10%
3) site
development
(infrastruktur,
ruang terbuka
hijau/taman/lanse
kap, ruang
terbuka publik,
ruang terbuka
biru/waferscape,
jalan & parkir
umum) = 20% -
30%
1) Prasarana :
jaringan jalan, air
bersih, drainase,
sanitasi,
pemadam
kebakaran,
2) Utilitas :
jaringan lislrik,
telepon dan gas,
3) Sarana : pasar
rakyat, kesehatan,
peribadatan,
keamanan,
fasilitas umum
dan fasilitas
sosial.
1) Didukung dengan
akses ke pusat
pelayanan niaga,
perdangan dan jasa,
kegiatan budidaya
(produksi), lokasi tujuan
industri wisata alam (bila
ada) beserta prasarana
dan sarananya, kawasan
perumahan dan
permukiman serta
pelabuhan udara dan
laut/penyeberangan.
2) Pengaturan
transportasi :
(a) Didukung penyediaan
prasarana transportasi di
wilayah perairan dan
daratan.
(b) Penyediaan
kelengkapan transportasi
air skala lingkungan
untuk kanal, sungai,
creeks dan atau lagoon
Didukung view dan
amenitasyang menarik
dengan melaui
perencanaan :
1) Kawasan tepi
air/pantai : dimana
konfigurasi sebagian
bangunan diorientasikan
ke ruang perairan
sehingga sebagian
kawasan mixed-use
secara eksklusif
memiliki
view dan amenitas
pantai
sekaligus menjadi
bagian
wajah depan dari
lingkungan
perdagangan
dan jasa.
2) Waterscape
3) Landscape/Garden
Citty
yang memadai seperti
dermaga
lingkungan/kolektif,
pelantar, boat, kano.
(c) Penyediaan
kelengkapan transportasi
jalan yang memadai
seperti terminal, halte,
pedestrian.
3) Harus menyediakan
ruang dan mengatur
parkir dengan sistem :
(a) Kantong parkir
(b) On street parking
(c) Parking structure
(d) Inner court yard
parking
(e) Back yard parking
4) Harus menyediakan
dan mengatur loading-
unloading area.
4) Pelestarian potensi
lingkungan pantai
Tabel 4 Intensitas bangunan pada kawasan budidaya di kawasan reklamasi
pantai Intensitas
bangunan
Jenis
Pemanfaatan
KDB KLB Ketinggian
Bangunan GSB
KDH&B
(Pengatu
ran
Ruang
Terbuka)
GSS / GSP
a) Kawasan
perumahan
dan
permukiman
40 - 60 % (a) KLB
permukiman
darat & laut
= maks 2
(b) KLB
apartemen/
town house
= min 3
(a)
Permukiman
darat & laut
= 2 - 3 It
(b) Aparte-
men/ town
house = min
3 It
(a) GSB depan
bangunan tiap
unit bangunan
= 1/2
ROWjalan
umum di depan
bangunan
(b) GSB
samping
bangunan tiap
40 - 60 % (a) GSS = 1/2 lebar
badan sungai,
dimanfaatkan
untuk jalan
inspeksi atau jalur
hijau.
(b) GSP = 30-50
M dari titik pasang
tertinggi, atau
GSP = 0
unit bangunan
deret, kopel &
rumah tunggal
=
minimal 2 M,
sedangkan
apartemen/town
house =
minimal
1/10tinggi
bangunan
(c) GSB
belakang
bangunan tiap
unit bangunan
deret, kopel &
rumah tunggal
=
minimal 2 M,
sedangkan
apartemen/town
house =
minimal
1/10tinggi
bangunan.
(penanganan
rekayasa teknis /
engineering harus
profesional). (c)
GSP yang besar
bisa dimanfaatkan
untuk green belt
area dan atau
coastal road area.
b) Kawasan
perdagangan
dan jasa
(a) di darat
= 80 %
(b) di laut
=
40 - 50 %
(a) di darat =
min 3
(b) di laut =
maks 2
(a) di darat
=
min 3 It
(b) di laut =
maks 2 It
(a) GSB depan
bangunan tiap
unit bangunan
= '/2 ROWjalan
umum di depan
bangunan atau
= 0 (pemilik
bangunan diberi
kompensasi
pembangunan
diijinkan
dengan
KLB
maksimum
dan diharuskan
(a) di
darat
= 0-20 %
(b) di laut
=
50 - 60 %
(a) GSS = 1/2 lebar
badan sungai,
dimanfaatkan
untuk jalan
inspeksi atau jalur
hijau.
(b) GSP = 30-50
M dari titik pasang
tertinggi, atau
GSP = 0
(penanganan
rekayasa teknis /
engineering harus
profesional). (c)
GSP yang besar
membangun
semi basement
untuk parkir).
(b) GSB
samping
bangunan tiap
unit bangunan
perdagangan
dan jasa =
minimal 4 M
(untuk menjaga
jarak dan
memberi ruang
gerak
penyelamatan
diri apabila
terjadi
kebakaran).
(c) GSB
belakang
bangunan tiap
unit bangunan
perdagangan
dan jasa =
minimal = 0
atau minimal
1/10 tinggi
bangunan.
bisa dimanfaatkan
untuk green belt
area dan atau
coastal road area.
c) Kawasan
industri
40 - 60 % di darat =
maks 3
di darat = 1
It
(a) GSB depan
bangunan tiap
unit bangunan
= 1/2
ROWjalan
umum di depan
bangunan
dimanfaatkan
untuk zona
green belt untuk
mereduksi
polusi
40 - 60 % (a) GSS = 1/2 lebar
badan sungai,
dimanfaatkan
untuk jalan
inspeksi atau jalur
hijau.
(b) GSP = 30-50
M dari titik pasang
tertinggi, atau
GSP = 0
(penanganan
rekayasa teknis /
(b) GSB
samping
bangunan
minimal 1 kali
tinggi bangunan
(c) GSB
belakang
bangunan
minimal 1 kali
tinggi bangunan
engineering harus
profesional). (c)
GSP yang besar
bisa dimanfaatkan
untuk buffer zone
area antara
daerah industri
dengan
lingkungan sekitar
dan atau green
belt area.
d) Kawasan
pariwisata
darat &
laut =
maks 40
%
(a) di darat
&
laut = maks
2
(b) hotel =
min 3
(a) di darat
&
laut = 2 - 3
It
(b) hotel =
min 3 It
(a) GSB depan
bangunan tiap
unit bangunan
= 1/2
ROWjalan
umum di depan
bangunan,
dimanfaatkan
untuk taman.
(b) GSB
samping
bangunan tiap
unit bangunan
resort =
minimal
5 M, sedangkan
hotel = minimal
1/10 tinggi
bangunan.
(c) GSB
belakang
bangunan tiap
unit resort =
minimal 5 M,
sedangkan hotel
= minimal 1/10
tinggi
bangunan.
min 60 % (a) GSS = 1/2 lebar
badan sungai,
dimanfaatkan
untuk jalan
inspeksi atau jalur
hijau.
(b) GSP = 30-50
M dari titik pasang
tertinggi, atau
GSP = 0
(penanganan
rekayasa teknis /
engineering harus
profesional). (c)
GSP yang besar
bisa dimanfaatkan
untuk ruang
wisata pantai dan
atau green belt
area.
e) Kawasan di darat & di darat & (a) di darat (a) GSB depan 40 - 60 % (a) GSS = 1/2 lebar
pendidikan laut = 40
- 60 %
laut = min 3 & laut =
min
3 It
(b)
bangunan
pendukung
(fasos &
fasum) =
min
1 It
bangunan tiap
unit bangunan
= 1/2
ROWjalan
umum di depan
bangunan
(b) GSB
samping
minimal 8 M
(c) GSB
belakang
bangunan
minimal 8 M
badan sungai,
dimanfaatkan
untuk jalan
inspeksi atau jalur
hijau.
(b) GSP = 30 - 50
M dari titik pasang
tertinggi, atau
GSP = 0
(penanganan
rekayasa teknis /
engineering harus
profesional). (c)
GSP yang besar
bisa dimanfaatkan
untuk green belt
area dan atau
coastal road area.
f) Kawasan
pelabuhan
laut/penyeb
e-rangan
maks 40% maks 3
kecuali
tower
mercu suar
min 3 It (a) GSB depan
bangunan tiap
unit bangunan
= 1/2
ROWjalan
umum di depan
bangunan,
dimanfaatkan
untuk
taman/parkir.
(b) GSB
samping
bangunan tiap
unit bangunan
= minimal 1/10
tinggi
bangunan.
(c) GSB
belakang
bangunan tiap
unit bangunan
minimal 1/10
min 60 % (a) GSS = 1/2 lebar
badan sungai,
dimanfaatkan
untuk jalan
inspeksi atau jalur
hijau.
(b) GSP = 50 -
1 00 M dari titik
pasang tertinggi,
atau GSP = 0
(penanganan
rekayasa teknis /
engineering harus
profesional). (c)
GSP yang besar
bisa dimanfaatkan
untuk ruang
loading-unloading
barang dan
penumpang dan
atau parkir.
tinggi
bangunan.
g) Kawasan
bandar
udara
maks 40
%
maks 3
kecuali
tower
mercu suar
maks 3 It (a) GSB depan
bangunan tiap
unit bangunan
= 1/2 ROW
jalan
umum di depan
bangunan,
dimanfaatkan
untuk
taman/parkir.
(b) GSB
samping
bangunan tiap
unit bangunan
= minimal 1/10
tinggi
bangunan.
(c) GSB
belakang
bangunan tiap
unit bangunan
minimal 1/10
tinggi
bangunan.
min 60 % (a) GSS = 1/2 lebar
badan sungai,
dimanfaatkan
untuk jalan
inspeksi atau jalur
hijau.
(b) GSP = 50 -
1 00 M dari titik
pasang tertinggi,
atau GSP = 0
(penanganan
rekayasa teknis /
engineering harus
profesional). (c)
GSP yang besar
bisa dimanfaatkan
untuk landasan
pacu (run way).
h) Kawasan
mixed-use
(a) di
darat =
80-100
%
(b) di laut
= 40-50
%
(a) di darat
= min 3
(b) di laut =
maks 2
(a) di darat
= min 3 It
(b) di laut =
maks 2 It
(a) GSB depan
bangunan tiap
unit bangunan =
1/2ROWjalan
umum di depan
bangunan atau
= 0 (pemilik
bangunan diberi
kompensasi
pembangunan
diijinkan
dengan
KLB
maksimum
(a) di
darat
= 0-20 %
(b) di laut
=
50 - 60 %
(a) GSS = 1/2 lebar
badan sungai,
dimanfaatkan
untuk jalan
inspeksi atau jalur
hijau.
(b) GSP = 30-50
M dari titik pasang
tertinggi, atau
GSP = 0
(penanganan
rekayasa teknis /
engineering harus
profesional).
dan diharuskan
membangun
semi basement
untuk parkir).
(b) GSB
samping
bangunan tiap
unit bangunan
perdagangan
dan jasa =
minimal 4 M
(untuk menjaga
jarak dan
member! ruang
gerak
penyelamatan
diri apabila
terjadi
kebakaran).
(c) GSB
belakang
bangunan tiap
unit bangunan
perdagangan
dan jasa =
minimal = 0
atau minimal
1/10tinggi
bangunan.
(c) GSP yang
besar bisa
dimanfaatkan
untuk green belt
area dan atau
coastal road area.
4.2.3 Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan
Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan bagian dari kegiatan penataan ruang
yang dipersiapkan sejak awal proses perencanaan tata ruang. Konsep pengendalian
dimulai sebelum rencana tata ruang diimplementasikan dengan memasukkan indikator
pencapaian hasil, sebagai dasar-dasar kriteria yang diperlukan, pada saat rencana
dilaksanakan dan sesudah implementasi. Pengendalian pemanfaatan ruang
diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan
ruang wilayah. Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan reklamasi pantai
mengacu kepada Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Perkotaan
(Keputusan Menteri PU No. 269/KPTS/M/2006).
4.2.3.1 Pengawasan pemanfaatan ruang
Kegiatan pengawasan dilakukan dalam rangka mewujudkan tertib pengaturan,
pembinaan dan pembangunan kawasan reklamasi. Penyelenggaraan pengawasan
dilakukan dalam bentuk :
a) Pelaporan, berupa pemberian informasi secara obyektif mengenai kegiatan
pemanfaatan ruang baik yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan rencana
tata ruang.
b) Pemantauan, berupa pengamatan, pengawasan dan pemeriksaan dengan
cermat perubahan kualitas ruang dan lingkungan yang tidak sesuai dengan rencana
tata ruang.
Evaluasi, berupa penilaian kemajuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam mencapai
tujuan rencana tata ruang. Evaluasi mempunyai kedudukan penting sebagai masukan
pada peninjauan kembali rencana tata ruang, sehingga rencana tata ruang harus selalu
disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi.
4.2.3.1.1 Pengawasan pada kawasan lindung
Pengawasan pada kawasan lindung dengan mempertimbangkan kewenangan
pengelolaan kawasan dan upaya pelestarian dan pengendalian pemanfaatan kawasan
lindung sebagai berikut:
a) Sempadan Pantai
1) Kewenangan Pengelolaan :
(a) Pemerintah menetapkan pedoman konservasi dan pengawasan sumber
daya alam serta pelestarian fungsi lingkungan.
(b) Pemerintah menetapkan standar pengelolaan pesisir pantai dan pulau-
pulau kecil.
(c) Propinsi menetapkan pedoman penyelenggaraan pengurusan erosi,
sedimentasi, produktivitas lahan pada daerah aliran sungai lintas
Kabupaten / Kota hingga kawasan pesisir pantai.
(d) Propinsi mengatur pengelolaan lingkungan dalam pemanfaatan
sumberdaya laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil.
2) Penetapan Kawasan :
(a) Penetapan lebar sempadan pantai dilakukan oleh Kabupaten/Kota dengan
memperhatikan karakteristik dan kondisi pantai (termasuk tipe
gelombang),serta mengacu pada standar dan pedoman pengelolaan pesisir
pantai yang ditetapkan oleh Propinsi dan Pemerintah.
(b) Penetapan kawasan sempadan pantai (lebar sempadan) yang dilindungi
dituangkan dalam Perda Kabupaten/Kota.
3) Pelestarian dan Pengendalian Pemanfaatan Kawasan :
(a) Kabupaten/ Kota menetapkan rencana pemanfaatan kawasan sempadan
pantai dengan tetap mempertahankan fungsi perlindungan pantai dan
dilengkapi dengan larangan pemanfaatan kawasan sempadan pantai,
persyaratan teknis ekologis budidaya yang diijinkan, dan tatacara pelibatan
masyarakat dan swasta.
(b) Rencana pemanfaatan pantai disosialisasikan kepada masyarakat setempat
dan pelaku pembangunan terkait.
(c) Kabupaten/Kota melibatkan secara aktif masyarakat setempat dalam
pengendalian pemanfaatan berupa: pemantauan, pengawasan dan
penertiban kawasan sempadan pantai.
b) Sempadan Sungai
1) Kewenangan Pengelolaan :
(a) Pemerintah menetapkan pedoman konservasi dan pengendalian
sumberdaya alam dan pelestarian fungsi lingkungan.
(b) Propinsi menetapkan pedoman penyelenggaraan pengurusan erosi,
sedimentasi, produktivitas lahan pada daerah aliran sungai lintas
Kabupaten/Kota.
(c) Propinsi menetapkan standar pengelolaan sumberdaya air permukaan
lintas Kabupaten/Kota dan mengatur tentang pengamanan dan pelestarian
sumberdaya air lintas Kabupaten/Kota.
2) Penetapan Kawasan :
Penetapan garis sempadan sungai dilakukan ruas per ruas disesuaikan dengan
kondisi dan karakteristik kawasan oleh Kabupaten/Kota dengan
memperhatikan standar pengelolaan air permukaan dan pedoman konservasi
air yang ditetapkan oleh Propinsi dan Pemerintah, serta dituangkan dalam
Perda Kabupaten/Kota.
3) Pelestarian dan Pengendalian Pemanfaatan Kawasan :
(a) Kabupaten/Kota menetapkan rencana pemanfaatan kawasan sempadan
sungai dengan tetap mempertahankan fungsi sungai dan dilengkapi dengan
larangan pemanfaatan (kegiatan budidaya) pada kawasan sempadan
sungai, persyaratan teknis ekologis budidaya yang diijinkan, dan tatacara
pelibatan masyarakat dan swasta.
(b) Rencana pemanfaatan kawasan sempadan sungai disosialisasikan kepada
masyarakat yang bermukim di kiri kanan sungai dan pelaku pembangunan
terkait.
(c) Kabupaten/Kota melibatkan secara aktif masyarakat setempat dalam
pengendalian pemanfaatan berupa: pemantauan, pengawasan dan
penertiban kawasan sempadan sungai.
4.2.3.1.2 Pengawasan pada kawasan budidaya
Pengawasan pada kawasan budidaya meliputi hal-hal sebagai berikut:
a) Perumahan dan Permukiman Reklamasi Pantai, termasuk prasarana
pendukungnya (pendidikan, kesehatan, sosial/budaya):
1) Melakukan pengolahan bahan buangan domestik sebelum dilepas ke perairan
pantai dan pembuatan kanal-kanal drainase yang mermuara ke laut lepas.
2) Melakukan pemeliharaan garis tepi pantai dan sungai, dan tidak menghentikan
secara total angkutan sedimen sepanjang pantai.
b) Perdagangan, Industri dan Perkantoran
1) Membatasi pencemaran oleh bahan buangan cair, padat, dan gas melalui
pengembangan pengolahan bahan buangan sebelum dilepas dan pembuatan
kanal-kanal drainase ke laut lepas.
2) Membatasi penggunaan air tanah untuk kegiatan industri, yang akan
mengakibatkan intrusi air laut bawah tanah melalui pengaturan pemakian air
tanah yang disesuaikan dengan kapasitas ketersediaan air tanah dan waktu
yang dibutuhkan untuk pengisian kembali.
c) Prasarana Transportasi
1) Meminimasi dan menghidari pencemaran bahan buangan kapal (penyedotan
berkala bahan pencemar).
2) Melakukan upaya mengatasi pendangkalan kolam pelabuhan oleh lumpur atau
pasir (pengerukan berkala endapan lumpur dan pasir).
d) Budidaya Air Payau
1) Melakukan penanganan bahan buangan tambak sebelum dilepas ke perairan
pantai dan peletakan lokasi mulut kanal drainase (outlet) yang berjauhan
dengan mulut kanal suplesi (inlet) dan bermuara ke laut lepas.
2) Melakukan pengawasan dan pembatasan penggunaan pakan, pupuk, dan obat-
obatan kimia yang direkomendasikan untuk operasional budaya tambak.
3) Melakukan pemeliharaan garis tepi pantai dan sungai dengan cara membentuk
jalur hijau melalui penanaman bakau dan pemantauan laju sedimentasi.
e) Pariwisata/Rekreasi:
1) Melakukan pemberlakuan lebar garis sempadan pantai dan sungai berdasarkan
Keputusan Presiden Rl No. 32 th. 1990 tentang Pengelolaan Kawasan
Lindung, Perda atau hukum pengusahaan atau sistem pemilikan pantai.
2) Melakukan pengaturan pemakaian air tanah yang disesuaikan dengan
kapasitas ketersediaan air tanah dan waktu yang dibutuhkan untuk pengisian
kembali.
f) Budidaya Biota Laut (Marinkultur)
Menjaga kualitas air diperairan pantai melalui pembatasan penggunaan pakan,
pupuk dan bahan kimia yang direkomendasikan dalam operasional budidaya laut.
4.2.3.1.3 Pengawasan pembatasan pemanfaatan dan konservasi
Pembatasan pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya pada masing-masing tipologi
kawasan lindung mengacu pada pengawasan yang terdapat di Pedoman Pemanfaatan
Ruang Tepi Pantai di Kawasan Perkotaan (Keputusan Menteri PU No.
269/KPTS/M/2006).
4.2.3.2 Penertiban pemanfaatan ruang
Tindakan penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana
tata ruang diselenggarakan dalam bentuk pengenaan sanksi yang berupa sanksi pidana
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan pengenaan denda
yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah
masing-masing. Penertiban terhadap penyimpangan pemanfaatan ruang di kawasan
budidaya meliputi:
a) Penegakan prosedur perijinan pemanfaatan ruang untuk menjamin ruang yang
akan dibangun sesuai dengan rencana peruntukan ruang, ketentuan teknis dan
kegiatan yang telah direncanakan.
b) Pemberian ijin mendirikan bangunan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam proses pengendalian pemanfaatan ruang, perijinan, pengawasan dan penertiban
merupakan suatu rangkaian kegiatan yang saling mengkait. Perijinan merupakan
langkah awal sebagai dasar dalam kegiatan pengawasan dan penertiban. Suatu ijin
diberikan kepada pemohon dengan dasar rencana tata ruang. Berdasarkan perijinan
kegiatan pengawasan dan penertiban dalam pemanfaatan ruang dapat dilaksanakan
sampai dengan pengenaan sanksi atau dengan insentif dan disinsentif.
Beberapa bentuk pengendalian pemanfaatan ruang melalui mekanisme perijinan
antara lain : Ijin Pemanfaatan Ruang (IPR), Surat Ijin Penambangan Daerah (SPID),
Ijin Lokasi, Ijin Mendirikan Bangunan (1MB), dan Ijin Undang-Undang
Gangguan/HO.
Kegiatan penertiban meliputi tatacara dan prosedur penertiban terhadap pelanggaran-
pelanggaran pemanfaatan ruang di kawasan lindung dan kawasan budidaya yang tidak
sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
Tahap-tahap yang dilakukan dalam proses penertiban :
a) Peringatan
b) Sanksi
c) Pencabutan ijin dan proses hukum
5 Peran masyarakat
Pelaksanaan peran masyarakat dalam penataan ruang kawasan reklamasi pantai
mengacu kepada PP No. 69 Tahun 1996 tentang tentang Pelaksanaan Hak dan
Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan
Ruang.
Peran masyarakat dalam penataan ruang kawasan reklamasi pantai adalah sebagai
berikut:
1) Berpartisipasi dalam serangkaian kegiatan perencanaan dalam survei,
perencanaan dan desain
2) Berpartisipasi dalam pembangunan menyediakan lahan, tenaga dan biaya.
3) Berpartisipasi dalam kegiatan operasional dan pemeliharaan , dimana masyarakat
berperan untuk:
(a) Dalam sistem Operasiona! masyarakat berperan untuk mentaati regulasi rencana
tata ruang serta berperan dalam menyediakan/melengkapi/ mengembangkan sarana,
prasarana dan utilitas.
(b) Dalam sistem Pemeliharaan masyarakat berperan untuk merawat sarana, prasarana
dan utilitas serta berperan dalam mengendalikan aplikasi regulasi rencana tata ruang.
6 Tata cara pelaksanaan
Tata cara penyusunan rencana tata ruang kawasan reklamasi pantai meliputi tahap-
tahap sebagai berikut:
a) Persiapan
1) Penyusunan kerangka acuan kerja
2) Pembentukan tim pelaksana
3) Penyiapan kelengkapan administrasi
4) Penyiapan pengadaan jasa konsultansi
5) Penyusunan program kerja dan tim ahli apabila dilakukan secara swakelola
6) Perumusan substansi, penyiapan checklist data dan kuesioner, penyiapan
metoda pendekatan dan peralatan yang diperlukan
7) Perkiraan biaya penyusunan rencana tata ruang
Selain itu, dilakukan pemberitaan penyusunan rencana tata ruang ini kepada
masyarakat melalui media massa (cetak dan elektronik) dan/atau forum
pertemuan.
b) Pengumpulan Data
Pengumpulan data/peta dilakukan dengan survei primer (observasi lapangan,
wawancara, penyebaran kuesioner) dan survei sekunder kepada instansi-instansi
terkait untuk memperoleh :
1) Data/peta kebijakan pembangunan
2) Data/peta sosial ekonomi
3) Data/peta sumberdaya manusia
4) Data/peta sumberdaya buatan
5) Data/peta sumberdaya alam
6) Data/peta penggunaan lahan
7) Data pembiayaan pembangunan
8) Data kelembagaan penyelenggara dan pengelola kawasan
c) Analisis
Aspek-aspek analisis meliputi:
1) Analisis kebijakan dan strategi pengembangan kawasan
2) Analisis regional
3) Analisis ekonomi dan nilai jual kawasan
4) Analisis sumberdaya manusia
5) Analsis sumberdaya buatan
6) Analisis sumberdaya alam
7) Analisis sistem permukiman
8) Analisis penggunaan lahan
9) Analisis pembiayaan pembangunan
10) Analisis kelembagaan
d) Konsepsi Rencana
Setelah tujuan perencanaan dirumuskan, dilakukan penyusunan konsep rencana
tata ruang kawasan reklamasi pantai yang dilengkapi peta-peta dengan tingkat
ketelitian minimal skala 1:10.000, mencakup:
1) Rencana Struktur dan Pola Pemanfaatan Ruang
2) Rencana Pengelolaan Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya
3) Rencana Pengelolaan Kawasan Perumahan & Permukiman, Perdagangan &
Jasa, Industri, Pariwisata, Pendidikan, Pelabuhan Laut/Penyeberangan, Bandar
Udara dan Kawasan Campuran
4) Rencana Sistem Prasarana Transportasi, Telekomunikasi, Energi, Pengairan,
dan Prasarana Pengelolaan Lingkungan
5) Rencana Penatagunaan Tanah, Penatagunaan Air, Penatagunaan Ruang Udara,
Penatagunaan RTH, dan Penatagunaan Sumber Daya Lainnya.
6) Rencana Implementasi dan Pembiayaan Pembangunan Kawasan
e) Diskusi Terbuka
Diskusi terbuka dengan semua stakeholders (pemerintah, swasta, masyarakat,
DPRD, Perguruan tinggi, dan sebagainya) untuk membahas draft rencana tata
ruang yang dapat dilakukan melalui:
1) Media massa
2) Diskusi dan seminar
3) Pameran
4) Pengumpulan opini masyarakat
f) Pengesahan
Proses pengesahan rencana tata ruang kawasan reklamasi pantai sebagai produk
yang diakui dan disahkan oleh Pemerintah Daerah.
Lampiran A
(Informatif)
Deliniasi ruang kawasan reklamasi pantai
Gambar A.1 Potongan kawasan den jenis pantai yang direklamasi
Lampiran B
(Informatif)
Definisi potongan pantai
Lampiran C
(Informatif)
Preseden tipologi kawasan reklamasi pantai berdasarkan kondisi fisik
Keterangan:
Gambar 1 Reklamasi Menyambung Daratan
Gambar 2 Reklamasi Terpisah dari Daratan
Gambar 3 Reklamasi yang Menggunakan Gabungan ke-2 nya1
_______________________
1 RDTRK Coastal Road Pantai Balikpapan, 2003, PT Wiswakharman
Bibliografi
SNI 03-2846-1992, Tatacara perencanaan kepadatan bangunan lingkungan rumah
susun hunian.
SNI 03-2855-1992, Spesifikasi satuan rumah susun modular.
SNI 03-3241-1994, Tatacara pemilihan lokasi tempat pembuangan akhir sampah. SNI
03-3242-1994, Tatacara pengelolaan sampah di permukiman.
SNI 03-1733-2004, Perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan.
Undang-Undang R.I No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria.
Undang-Undang R.I No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.
Undang-Undang R.I No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.
Undang-Undang R.I No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.
Undang-Undang R.I No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Undang-Undang R.I No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
Undang-Undang R.I No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang R.I No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
Peraturan Presiden R.I No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi
Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
Peraturan Pemerintah R.I No. 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional.
Peraturan Pemerintah R.I No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.
Peraturan Pemerintah R.I No. 82 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran.
Keputusan Presiden R.I No. 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri.
Keputusan Presiden R.I No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.
Keputusan Presiden R.I No. 83 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keppres No. 123
Tahun 2001, Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air.
Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 26 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan
Pelabuhan Laut.
Keputusan Menteri Kimpraswil No. 403/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis
Pembangunan Rumah Sederhana Sehat.
Departemen Pekerjaan Umum & MVROM Belanda, "Penataan Kawasan Perkotaan
Tepi Air di Indonesia", Jakarta, November 1998.
Departemen Pekerjaan Umum, "Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang
Kawasan Perkotaan", 2002.
Departemen Pekerjaan Umum, "Petunjuk Pelaksanaan Penataan Ruang Kawasan Kota
Tepi Air", 2002.
Departemen Pekerjaan Umum, "Pedoman Aturan Pola Pemanfaatan Ruang (Zoning
Regulation) Kawasan Perkotaan", 2003.
Departemen Pekerjaan Umum, "Kriteria Lokasi dan Standar Teknis Kawasan
Budidaya", 2003.
Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum, "Penyusunan Konsep
Tata Ruang Kawasan Pantai".
Direktorat Jenderal Pengairan Departemen Pekerjaan Umum, "Buku Petunjuk
Irigasi", 1986.
Direktorat Jenderal Pengairan Departemen Pekerjaan Umum, "Standar Perencanaan
Irigasi, KP - 01 s/d KP - 06", 1986.
Keputusan Presiden R.I No. 52 Tahun 1995, Reklamasi dan Pembangunan di
Kawasan Pantura Jakarta.
PT. Wiswakharman , "Usulan teknis penyusunan Pedoman Penataan Ruang
Kawasan Reklamasi Pantai", Juli 2005.
Charles G. Ramsey and Harold R. Sleeper, The American Institute of Architects;
Architectural Graphic Standards, John Wiley & Son, Inc. NY, 1970.
Top Related