8/17/2019 Presentasi Pedoman RTR Kawasan Perbatasan Negara
1/41
SATUAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG
Tahun Anggaran 2 16
PT. KAIBON RASIREKAYASA
ENGINEERING AND MANAGEMENT CONSULTANT
8/17/2019 Presentasi Pedoman RTR Kawasan Perbatasan Negara
2/41
PENDAHULUAN
PEMAHAMAN TERHADAP KAWASAN PERBATASAN NEGARA
ESENSI TERHADAP BENTUK DAN TIPOLOGI DALAMPENYUSUNAN RDTR KSN HANKAM & PERBATASAN NEGARA
PENDEKATAN & METODOLOGI
RENCANA KERJA
SISTEMATIKA PEMBAHASAN
PENYUSUNAN MATERI TEKNIS PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG KAWASANPERBATASAN NEGARA
8/17/2019 Presentasi Pedoman RTR Kawasan Perbatasan Negara
3/41
PENDAHULUAN• LATAR BELAKANG
• MAKSUD DAN TUJUAN
• DASAR HUKUM
•RUANG LINGKUP KEGIATAN
8/17/2019 Presentasi Pedoman RTR Kawasan Perbatasan Negara
4/41
8/17/2019 Presentasi Pedoman RTR Kawasan Perbatasan Negara
5/41
MAKSUD, TUJUAN & SASARAN
Tujuan dari kegiatan ini adalah tersusunnya materi teknis Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang di Kawasan
Perbatasan Negara
Sasaran yang hendak dicapai dalam pelaksanaan pekerjaan ini adalah:
1) Teridentifikasinya permasalahan di bidang tata ruang dalam pengembangan kawasan perbatasan negara;
2) Teridentifikasinya kebutuhan perencanaan tata ruang untuk kawasan perbatasan negara;
3) Terjabarkannya muatan rencana detail tata ruang untuk kawasan perbatasan negara;
4) Terjabarkannya muatan pengendalian pemanfaatan ruang untuk kawasan perbatasan negara;
5) Terjabarkannya muatan peraturan zonasi (zoning text dan zoning map) untuk kawasan perbatasan
negara;
6) Terjabarkannya ketentuan dalam mendelineasi wilayah perencanaan yang akan diatur dalam rencana
detail tata ruang di kawasan perbatasan negara;
7) Terjabarkannya proses penyusunan rencana detail tata ruang di kawasan perbatasan negara;
8) Terjabarkannya proses dan prosedur penetapan rencana detail tata ruang di kawasan perbatasan
negara;
9) Terjabarkannya pembagian wewenang antara pemerintah dan pemerintah daerah
provinsi/kabupaten/kota dalam penyusunan dan penetapan rencana detail tata ruang di kawasan
perbatasan negara;
10) Tersusunnya mekanisme dekonsentrasi dalam pelaksanaan penataan ruang di kawasan perbatasan;
11) Terlaksananya diskusi-diskusi dalam rangka penyusunan materi teknis pedoman;
12) Terselenggaranya konsensus/pembahasan baik di pusat maupun pembahasan di daerah bersama para
pemangku kepentingan terkait dan pemerintah daerah dalam rangka menyepakati muatan materi teknis
pedoman; dan
13) Tersusunnya materi teknis pedoman penyusunan rencana tata ruang di kawasan perbatasan negara.
Maksud: Kegiatan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pemangku
kepentingan lainnya dalam perencanaan tata ruang di kawasan perbatasan negara.
8/17/2019 Presentasi Pedoman RTR Kawasan Perbatasan Negara
6/41
DASAR HUKUM
1. Undang – Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Bentuk dan Tata Cara Peran
Masyarakat Dalam Penataan Ruang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (RTRWN);
6. Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang KawasanPerbatasan Negara Di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan
Perbatasan Negara Di Provinsi Kalimantan;
8. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan
Perbatasan Negara Di Provinsi Papua;
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang KawasanPerbatasan Negara Di Provinsi Maluku;
10. Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan
Perbatasan Negara Di Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Papua Barat; dan
11. Peraturan Menteri PU Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (PZ).
PENYUSUNAN MATERI TEKNIS PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA
8/17/2019 Presentasi Pedoman RTR Kawasan Perbatasan Negara
7/41
RUANG LINGKUP KEGIATANTAHAPAN TAHAP KEGIATAN RINCIAN KEGIATAN
TAHAP
UTAMA
TAHAP
PERSIAPAN
• Pembentukan Tim, kajian terhadap kerangka kerja, pengembangan metodologi dan rencana kerja
rinci untuk penyusunan materi teknis
• identifikasi kebutuhan data dan informasi terkait penyusunan rencana detail tata ruang di kawasan
perbatasan negara
• kajian pustaka, kajian peraturan perundang-undangan, dan studi literatur lainnya terkait
penyusunan rencana detail tata ruang di kawasan perbatasan negara
TAHAP
PELAKSANAAN
• identifikasi data dan permasalahan dalam pengelolaan, pemanfaatan, dan pengembangan kawasan
perbatasan melalui survey, wawancara kepada pemerintah daerah, dan analisis data
• survey yang dilaksanakan di beberapa lokasi seperti: (i) Batam, Provinsi Kepulauan Riau; (ii) Tarakan,
Provinsi Kalimantan Utara; (iii) Atambua, Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan (iv) Manado, Provinsi
Sulawesi Utara untuk mendapatkan data/ informasi pendukung penyusunan materi teknis dan buku
pedoman.
• tahap analisis, meliputi analisis informasi yang dapat menjadi masukan dalam penyusunan materi
teknis baik yang berasal dari hasil survey dan wawancara maupun kajian pustaka• tahap perumusan materiteknis, meliputi:
o merumuskan muatan Materi Teknis Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang di Kawasan
Perbatasan Negara; dan
o merumuskan muatan/substansi konsep Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang di Kawasan
Perbatasan Negara.
• Pembahasan dengan pihak terkait dalam rangka menghimpun masukan dan koreksi terhadap
Materi Teknis Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang di Kawasan Perbatasan Negara meliputi:
o Pembahasan laporan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Pembahasan Laporan Pendahuluan, Laporan
Antara dan Laporan Akhir
o Pembahasan internal sebanyak 1 (satu) kali di Jakarta
o Pembahasan substansi teknis dengan pakar sebanyak2 (dua) kali di Jakarta
o Pembahasan dengan sektor/BKPRN sebanyak2 (dua) kali di Jakarta
o Konsinyasi sebanyak 2 (dua) kali di Jakarta
o Pembahasan di daerah (Batam, Provinsi Kepulauan Riau) dan (Manado, Provinsi Sulawesi Utara)
masing-masing sebanyak 1 (satu) kali
TAHAP
PENUNJANG
KOORDINASI • koordinasi dengan tim supervisi wajib dilakukan sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 bulan
PELAPORAN • Pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan yang diwujudkan dalam laporan pendahuluan, laporan antara,
dan laporan akhir.
8/17/2019 Presentasi Pedoman RTR Kawasan Perbatasan Negara
8/41
PEMAHAMAN KAWASANPERBATASAN NEGARA
• DEFINISI
• LOKASI KAW. PERBATASAN NEGARA DALAM PENATAAN RUANG
• LOKASI KAW. PRIORITAS KSN
• ISU-ISU STRATEGIS (POTENSI MASALAH)
8/17/2019 Presentasi Pedoman RTR Kawasan Perbatasan Negara
9/41
• Satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kep & laut teritorial beserta dasar lautdan tanah dibawahnya serta ruang udara diatasnya termasuk seluruh sumber kekayaan yg terkandungdidalamnya.
WILAYAH NEGARA :
• Garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukuminternasional.
BATAS WILAYAH NEGARA
• Wilayah diluar wilayah negara yg terdiri atas ZEE, landas kontinen dan zona tambahan dimana negaramemiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu lainnya sbgmn diatur dlm perund & hukuminternasional.
WILAYAH YURISDIKSI
• Perairan Pedalaman, Perairan Kepulauan, dan Laut Teritorial.
WILAYAH PERAIRAN
• Kawasan Perbatasan Adalah Bagian Dari Wilayah Negara Yang Terletak Pada Sisi Dalam Sepanjang BatasWilayah Indonesia Dengan Negara Lain, Dalam Hal Batas Wilayah Negara Di Darat, Kawasan PerbatasanBerada Di Kecamatan.
KAW. PERBATASAN
UU NO. 43 Th. 2008 TTG WILNEG.DEFINISI
KAW PERBATASAN NEGARA
8/17/2019 Presentasi Pedoman RTR Kawasan Perbatasan Negara
10/41
KAW PERBATASAN NEGARADALAM PENATAAN RUANG
UU NO.26/2007 PENATAAN RUANG
PP NO. 26 /2008 TTG RTRWN
Perbatasan Laut1. Kawasan Perbatasan Laut RI termasuk 2 Pulau kecil
terluar (Pulau Rondo dan Berhala) dengan negaraIndia/Thailand/Malaysia
2. Kawasan perbatasan laut RI termasuk 20 pulau kecilterluar dengan negara Malaysia/Vietnam/Singapura
3. Kawasan Perbatasan Laut RI termasuk 5 pulau kecilterluar (Pulau Alor, Batek, Dana, Ndana, & Mangadu)
dengan negara Timor Leste/Australia4. Kawasan Perbatasan Laut RI termasuk 18 pulau kecilterluar dengan negara Malaysia dan Philipina
5. Kawasan Perbatasan Laut RI termasuk 20 pulau kecilterluar dengan negara Timor Leste/Australia
6. Kawasan Perbatasan Laut RI termasuk 8 pulau kecilterluar dengan negara Palau
7. Kawasan Perbatasan Laut RI termasuk 19 pulau kecilterluar yang berhadapan dengan laut lepas
Perbatasan Darat
1. Kawasan perbatasan Darat RI dengannegara Timor Leste
2. Kawasan perbatasan Darat RI dan JantungKalimantan (Heart of Borneo)
3. Kawasan Perbatasan Darat RI dengannegara Papua Nugini
Total: 3 KSN
Total: 7 KSN
8/17/2019 Presentasi Pedoman RTR Kawasan Perbatasan Negara
11/41
UU.26/2007
PENATAAN RUANG
KEDUDUKAN RTR KAW. PERBATASAN
Dalam sistem penataan ruang dan sistem
perencanaan pembangunan nasional
?
8/17/2019 Presentasi Pedoman RTR Kawasan Perbatasan Negara
12/41
1
A. Sabang E. Paloh - Aruk
C. Ranai
I. Nanga Badau
K. Long Nawang
L. Long Midang
R. Tahuna
S.Melonguane
T. Daruba
W. Jayapura
X. Tanah Merah
B. Dumai
D. Batam
F. Jagoi
G. Entikong
H. Jasa
N. Nunukan
M.Simanggaris
J. Long Pahangai
O.Atambua
P. Kefamenanu
Q. Kalabahi
U. Dobo
V. Ilwaki
Y. Saumlaki
Z. Merauke2
45
6
78
910
10
10
1010
10 KSN Perbatasan
26 PKSN Perbatasan
8/17/2019 Presentasi Pedoman RTR Kawasan Perbatasan Negara
13/41
STATUS RTR KAWASAN PERBATASAN NEGARA
No Rperpres RTR Kawasan Perbatasan
1 RTR Kawasan Perbatasan di Aceh – Provinsi Sumatera Utara
2 RTR Kawasan Perbatasan di Provinsi Riau –
Kepulauan Riau3 RTR Kawasan Perbatasan di Kalimantan
4 RTR Kawasan Perbatasan di Provinsi Sulawesi Utara – Gorontalo – Sulawesi Tengah –
Kaltim – Kaltara
5 RTR Kawasan Perbatasan di Provinsi Nusa Tenggara Timur
6 RTR Kawasan Perbatasan di Provinsi Maluku Utara-Papua Barat
7 RTR Kawasan Perbatasan di Provinsi Maluku
8 RTR Kawasan Perbatasan di Provinsi Papua
9 RTR Kawasan Perbatasan Negara di Laut Lepas
Keterangan :Selesai Proses Harmonisasi di Kemenkumham/Penyampaian ke Presiden
Perpres
Proses Penyusunan Draft Raperpres
PENYUSUNAN MATERI TEKNIS PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA
RENCANA STRUKTUR RUANG
8/17/2019 Presentasi Pedoman RTR Kawasan Perbatasan Negara
14/41
RENCANA STRUKTUR RUANG
KAWASAN PERBATASAN NEGARARTR Pusat Pelayanan Utama Pusat Pelayanan Penyangga Pusat Pelayanan Pintu Gerbang
Kawasan Perbatasan di
Kalimantan
-PKSN Long Pahangai
-PKSN Long Nawang
-PKSN Long Midang
-PKSN Simanggaris
-PKSN Nunukan-PKSN Paloh Aruk
-PKSN Jagoibabang
-PKSN Entikong
-PKSN Jasa
-PKSN Nangabadau
- PKW Putussibau
- PKW Taulumbis
- PKL yg ditetapkan dengan
perda rtrw
Kawasan Perbatasan di
Provinsi Nusa Tenggara
Timur
-PKSN Atambua
-PKSN Kefamenanu
-PKSN Kalabahi
-Haekesak
-Wemasa
-Motaain
-Turiskain
-Motamasin
-Wini-Napan
-Haumeni Ana
-Oepoli
-Maritaing
Kawasan Perbatasan di
Provinsi Maluku Utara-Papua
Barat
-PKSN Daruba
-PKSN Sorong
-PKSN Manokwari
-Sangowo
-Kabare
-Berebere
-Pulau Fani
Kawasan Perbatasan di
Provinsi Maluku
-PKSN Dobo
-PKSN Saumlaki
-PKSN Ilwaki
-PKW Tual Langgur
-Benjina
-Batugoyang
-Weduar Fer
-Larat
-Tepa, Tiakur, dan Wonreli di Gugus Kepulauan
Babar- Gugus Kepulauan Terselatan
Kawasan Perbatasan di
Provinsi Papua
-PKSN Jayapura
-PKSN Tanah Merah
-PKSN Merauke
-PKW Biak
-PKW Muting
-PKW Sarmi
-PKW Arso
-Skou Mabo
-Oksibil
-Biak
-Skow
-Hamadi
-Batom
-Mindiptana
-Sota
-Waris
8/17/2019 Presentasi Pedoman RTR Kawasan Perbatasan Negara
15/41
RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA
PENYUSUNAN MATERI TEKNIS PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA
8/17/2019 Presentasi Pedoman RTR Kawasan Perbatasan Negara
16/41
Sebaran Kawasan Perbatasan Negara Di Provinsi NTTNo Provinsi abupaten ecamatan eterangan
7 NTT
Alor
1. Alor Timur
2. Alor Timur Laut
3. Pureman,
4. Lembur
5.
Alor Tengah Utara
6. Alor Selatan
7.
Mataru
8.
Kabola
9.
Alor Barat Laut10. Alor Barat Daya
11.
Teluk Mutiara
12. Pulau Pura
13.
Pantar
14. Pantar Timur
15.
Pantar Tengah
16. Pantar Barat
17. Pantar Barat Laut
Perbatasan Darat
Belu
1. Kakuluk
2. Tasifeto Timur
3. Kota Atambua
4.
Atambua Barat
5. Atambua Selatan
6.
Lasiolat7. Raihat
8.
Lamaknen
9. Lamaknen Selatan
10. Tasifeto Barat
11.
Nanaet Duabes
Perbatasan Darat
Malaka
1.
Kobalima Timur
2. Kobalima
3.
Malaka Tengah
4. Malaka Barat
5.
Wewiku
Perbatasan Darat
Kabupaten Timor
Tengah Utara
1. Biboki Anleu
2.
Biboki Moenleu
3. Insana Utara
4.
Naibenu
5.
Bikomi Utara
6.
Bikomi Tengah
7. Bikomi Nilulat8.
Kota Kefamenanu
9. Miomaffo Barat
10.
Mutis
Perbatasan Darat
Timor Tengah Selatan
1. Boking
2.
Nunkolo
3. Kot’olin
4.
Kolbano
5. Kualin
6.
Amanuban Selatan
Perbatasan Darat
Kupang
1. Amfoang Timur
2.
Semau
3.
Semau Selatan
Perbatasan Darat
Sumber : Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun
2014 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan
Perbatasan Negara Di Provinsi NTT;
PENYUSUNAN MATERI TEKNIS PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA
8/17/2019 Presentasi Pedoman RTR Kawasan Perbatasan Negara
17/41
Sebaran Kawasan Perbatasan Negara Di Provinsi Kalimantan
Sumber : Peraturan
Presiden Nomor 31 Tahun
2015 Tentang Rencana
Tata Ruang Kawasan
Perbatasan Negara DiProvinsi Kalimantan;
Sebaran Kawasan Perbatasan Negara Di Provinsi Papua
8/17/2019 Presentasi Pedoman RTR Kawasan Perbatasan Negara
18/41
No Provinsi abupaten ecamatan eterangan
4 Papua
Mimika
1. Distrik Mimika Barat
2.
Distrik Mimika Timur
Tengah
3. Distrik Mimika Timur
4. Distrik Mimika Timur Jauh
5. Distrik Jita
Perbatasan Darat
Asmat
1. Distrik Sawaerma
2. Distrik Agats
3. Distrik Atsy
4.
Distrik Fayit
5. Distrik Pantai Kasuari
Perbatasan Darat
Mappi1.
Distrik Minyamur
2. Distrik NambiomanbapaiPerbatasan Darat
Merauke
1. Distrik Ilwayab
2. Distrik Tabonji
3. Distrik Waan
4. Distrik Kimaam
5. Distrik Tubang
6. Distrik Okaba
7. Distrik Malind
8. Distrik Semangga
9.
Distrik Merauke
10.
Distrik Naukenjerai11. Distrik Sota,
12.
Distrik Elikobel
13. Distrik Ulilin
Perbatasan Darat
Boven Digoel
1. Distrik Jair
2. Distrik Mindiptana
3. Distrik Kombut
4. Distrik Waropko
5. Distrik Ambatkwi
6. Distrik Mandobo
Perbatasan Darat
Pegunungan Bintang
1. Distrik Iwur
2. Distrik Tarub
3. Distrik Oksibil
4.
Distrik Oksamol5. Distrik Kiwirok Timur
6. Distrik Batom
7. Distrik Mofinop
8. Distrik Murkim
Perbatasan Darat
Keerom
1. Distrik Arso
2. Distrik Towe
3. Distrik Senggi
4. Distrik Waris
5.
Distrik Arso Timur
Perbatasan Darat
Kota Jayapura
1. Distrik Muaratami
2. Distrik Abepura
3. Distrik Jayapura Selatan
4.
Distrik Jayapura Utara
Perbatasan Darat
Jayapura
1. Distrik Sentani
2. Distrik Ravenirara
3. Distrik Sentani Timur
Perbatasan Darat
Sebaran Kawasan Perbatasan Negara Di Provinsi Papua
Sumber : Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun
2015 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan
Perbatasan Negara Di Provinsi Papua;
Sebaran Kawasan Perbatasan Negara Di Provinsi Maluku
8/17/2019 Presentasi Pedoman RTR Kawasan Perbatasan Negara
19/41
Sebaran Kawasan Perbatasan Negara Di Provinsi Maluku
No Provinsi abupaten ecamatan eterangan
5
Maluku
Kepulauan Aru
1. Aru Utara
2. Pulau-Pulau
Aru Tengah
3. Aru Tengah Timur
4. Aru Tengah Selatan
5. Aru Selatan Timur
6.
Aru Selatan
Perbatasan Darat
Maluku Tenggara
1. Kei Besar Selatan
2. Kei Besar
3. Kei Besar Utara Timur
4. Kei Kecil
5. Kei Kecil Barat
6. Kei Kecil Timur
Perbatasan Darat
Kota Tual
1. Dullah Utara
2. Dullah Selatan
3. Tayando Tam
4.
Pulau-Pulau Kur
Perbatasan Darat
Maluku Tenggara
Barat
1. Yaru
2. Tanimbar Utara
3. Nirunmas
4. Kormomolin
5. Wertamrian
6. Tanimbar Selatan
7. Selaru
8. Wermaktian
9. Wuarlabobar
10.
Molu Maru
Perbatasan Darat
Maluku Barat Daya
1. Babar Timur
2. Pulau-Pulau Babar
3. Mdona Hyera
4. Damer
5. Moa Lakor
6. Letti
7. Pulau-Pulau Terselatan
8. Wetar
Perbatasan Darat
Laut Teritorial Indonesia di Selat Wetar, Laut Timor dan Laut Arafura Perbatasan Laut
Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Laut Timor dan Laut Arafura Perbatasan Laut
Landas Kontinen Indonesia di Laut Timor dan Laut Arafura Perbatasan Laut
Sumber : Peraturan
Presiden Nomor 33 Tahun
2015 Tentang Rencana Tata
Ruang Kawasan Perbatasan
Negara Di Provinsi Maluku;
LOKASI LOKASI PRIORITAS PENANGANAN
8/17/2019 Presentasi Pedoman RTR Kawasan Perbatasan Negara
20/41
LOKASI-LOKASI PRIORITAS PENANGANANKAWASAN PERBATASAN NEGARA
Cakupan Wilayah Administrasi
Provinsi (CWAP)
Wilayah KonsentrasiPengembangan (WKP)
(Kabupaten)
StatusPrioritas WKP
Lokasi Prioritas dan Urutan PrioritasJumlahLokspri
1.Kalimantan Barat 1.Sambas WKP I Paloh (I), Sajingan Besar (II) 2
2.Bengkayang WKP I Jagoi Babang (I), Siding (II) 2
3.Sanggau WKP I Entikong (I), Sekayam (II) 2
4.Sintang WKP I Ketungau Hulu (I), KetungauTengah (III),
2
5.Kapuas Hulu WKP I Badau (I), Puring Kencana (II),Puttussibau Utara (III), PutussibauSelatan (III), Embaloh Hulu, (III),Batang Lupar (III)
6
2.Kalimantan Timur 6.Kutai Barat WKP I Long Pahangai (II), Long Apari (II) 2
7.Nunukan WKP I Sebatik (I), Krayan (I), Nunukan (I),Lumbis (II), Krayan Selatan (II),Sebuku (III), Sebatik Barat (III)
7
8.Malinau WKP I Kayan Hulu (I), Long Pujungan (II),Kayan Hilir (III), Bahau Hulu (III),Kayan Selatan (III)
5
9. Berau WKP III Maratua (III), Talisayang (III) 2
3.Papua 10.Jayapura WKP I Muara Tami (I), Jayapura Utara (II) 2
11.Keerom WKP II Arso (I), Senggi (I), Web (I), Waris (I) 4
12.PegununganBintang
WKP II Batom (I), Iwur (I), Kiwirok (I),Oksibil (III)
4
13.Merauke WKP I Merauke (I), Sota (I), Eligobel (I), Ulilin(III), Muting (III), Noukenjeri
(III) Kimaam (III)
7
14.Boven Digul WKP I Waropko (I), Tanah Merah (II), Jair (III) 3
15. Supiori WKP II Supiori Barat (III) 1
16. Asmat WKP III Agats (III) 1
4.NusaTenggara Timur
17.Kupang WKP I Amfoang Timur (I) 1
18.Timor TengahUtara
WKP I Insana Utara (I), Bikomi Utara (I),Bikomi Nalulat (I), Kefamenani (II),Nalbenu (III), Miaomaffo Barat (III),Bikomi Tengah(III), Mutis (III), Musi (III
9
19.Belu WKP I Kobalima Timur (I), LamaknenSelatan (I),Tasifeto Timur (I), Atambua (II),Lamaknen (III), Lasiolat (III), Raihat(III), Tasifeto Barat (III), Nanaet Dubesi(III), Malaka Barat (III)
10
20.Alor WKP II Kalabahi (I), Kabola (III), Lembur 18
(III), Pantar (III), Pantar Barat (III),
Pantar Barat Laut (III), Pulau Pura (III),Teluk Mutiara (III), Alor Barat Laut (III), Alor Tengah Utara (III), Alor Timur Laut(III), Mataru (III), Pantar Tengah (III,
Pantar Timur (III), Pureman (III), AlorBarat Daya (III), Alor Selatan (III), AlorTimur (III).
21.Rote Ndao WKP II Rote Barat Daya (I), Rotendao (III), RoteTimur (III), Rote Baru (III), Rote Selatan(III), Rote Tengah (III), Lolobain (III),Rote Barat (III), Rote Barat Laut (III),Lamduleko (III), Ndao Nose (III)
11
22.Sabu Raijua WKP III Raijua (III) 1
23.Sumba Timur WKP III Karera (III) 1
5.Sumatera Utara 24.Serdang Bedagai WKP II Tanjung Beringin (I) 1
25.Nias WKP III Pulau-Pulau Batu (II) 1
26.Nias Selatan WKP III Afulu (II) 1
6.Riau
27.Bengkalis
WKP II
Bukit Batu (II), Bantan (II),RupatUtara (II)
3
28.Indragiri hilir WKP II Enok (II), Gaung (II), Kateman (II) 3
Cakupan Wilayah Administrasi
Provinsi (CWAP)
Wilayah KonsentrasiPengembangan (WKP)
(Kabupaten)
StatusPrioritas WKP
Lokasi Prioritas dan Urutan PrioritasJumlahLokspri
29.Rokan hilir WKP II Pasirlimau Kapuas (I), Sinaboi (II) 2
30.Kep. Meranti WKP II Merbabu (II), Rangsang (II) 2
31.Dumai WKP II Dumai (I) 1
32.Pelalawan WKP III Kuala Kampar (III) 1
7.Kepulauan Riau 33.Bintan WKP II Bintan Timur (III), Bintan Utara (III),Tambelan (III), Teluk Bintan(III) , Bintan Pesisir (III)
5
34.Karimun
WKP II
Kundur (III), Meral (III), Moro (III),Tebing (III)
4
35.Kep. Anambas WKP II Jemaja (II), Paltamak (III), Siantan (III), 3
36.Kota Batam WKP I Belakang Padang (I), Nongsa (III),Sekupang (III), Batam (III), Bulang(III),
5
37.Natuna WKP I Bunguran Timur (I),Serasan (II),Bunguran Barat (III),Midai (III),
Pulau Laut (III), Subi (III)
6
38. Lingga WKP III Bulang (III), Senayang (III), Daek (III) 3
8.Sulawesi Tengah 39.Toli-toli WKP III Dampal Utara (III), Toli-Toli Utara (III) 2
9.Sulawesi Utara 40.BolaangMongondouw Utara
WKP III Pinogaluman (III) 1
41.Minahasa Utara WKP III Wori (III) 1
42.Sangihe WKP I Tabukan Utara (I), Tahuna (II),Kandahe (III)
3
43.Kep. Talaud WKP I Miangas (I), Melonguange (I),Nanusa (II)
3
44.Siau TagulandangBiaro
WKP III Siau Barat (III) 1
10.Maluku Utara 45.Halmahera Timur WKP III Patani Utara (III) 1
46.P. Morotai WKP I Morotai Selatan (I) 1
11.Papua Barat 47.Raja Ampat WKP II Kep. Ayau (III) 1
48.Sorong WKP III Sausapor (III) 1
12.Maluku 49.Maluku TenggaraBarat
WKP II Tanimbar Selatan (I), Selaru (I)Tanimbar Utara (I)
3
50.Maluku Barat Daya WKP II PP. Wetar (I), Babar Timur (III), L etiMoa Lakor (III), Pp. Terselatan (III),Mdona Heira (III), Selaru (III), TanimbarUtara (III)
7
51.Kep. Aru WKP II PP. Aru (I), Aru Selatan (III), AruTengah (III)
3
13.Aceh
52.Aceh Jaya
WKP III
Sampai Niat (II)
1
53.Aceh Besar WKP III Lok Nga (II) 1
54.Simeuleu WKP III Alafan (II), Simeuleu Tengah (II) 2
55.Kota Sabang WKP II Sukakarya (I) 1
14.Sumatera Barat 56.Kep. Mentawai WKP III Pagai Selatan (III), Siberut Selatan (III) 2
15.Bengkulu 57.Bengkulu Utara WKP III Enggano (III) 1
16.Lampung 58.Lampung Barat WKP III Krui (III) 1
17.Banten 59.Pandeglang WKP III Cikeusik (III) 1
18.Jawa Barat 60.Tasikmalaya WKP III Cikalong (III) 1
19.Jawa Tengah 61.Cilacap WKP III Cilacap Selatan (III) 1
20.Jawa Timur 62.Jember WKP III Puger (III) 1
63.Trenggalek WKP III Watulimo (III) 1
21.NTB 64.Lombok Barat WKP III Sekotong (III) 1
21 CWA 64 WKP 187
Lokspri
SUMBER: LAMPIRAN 3
GRAND DESIGN PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN
KAWASAN PERBATASAN DI INDONESIA TAHUN 2011 – 2025
Badan Nasional Pengelola Perbatasan
Sasaran Lokasi Penaganan 2011-2025
POTENSI
8/17/2019 Presentasi Pedoman RTR Kawasan Perbatasan Negara
21/41
POTENSIKAWASAN PERBATASAN NEGARA
POTENSI ESDM DI KAWASAN PERBATASAN
POTENSI
8/17/2019 Presentasi Pedoman RTR Kawasan Perbatasan Negara
22/41
POTENSIKAWASAN PERBATASAN NEGARA
POTENSI
8/17/2019 Presentasi Pedoman RTR Kawasan Perbatasan Negara
23/41
POTENSIKAWASAN PERBATASAN NEGARA
PERMASALAHAN
8/17/2019 Presentasi Pedoman RTR Kawasan Perbatasan Negara
24/41
PERMASALAHANKAWASAN PERBATASAN NEGARA
• TERDAPAT SEGMEN BATAS NEGARA BELUM DISEPAKATI
STATUS PENYELESAIAN BATAS NEGARA WILAYAH LAUT NKRI
ZEE : 10 Perjanjian : 2 Disepakati, 8 Belum ada
Kesepakatan Batas Laut Teritorial : 5 Perjanjian : 3 Disepakati, 2 Belum adaKesepakatan Batas Laut Kontinen :8 Perjanjian : 4 Disepakati, 4 Belum ada Kesepakatan
• MASALAH KETERISOLASIAN KAWASAN PERBATASAN
1. Pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial dasar masih terkendala oleh permasalahan
keterisolasian kecamatan perbatasan.
1. Kebutuhan Pokok Masyarakat di Sambas dan Malinau (Perbatasan RI-Malaysia) Bahan
Bakar Gas (BBG) produk Petronas dan Shell & Gula pasir dan minyak goreng di ambil dari
Malaysia
2. Mata uang asing dan kewarganegaraan ganda masyarakat perbatasan, Aksesibilitas yang
lebih mudah ke negara tetangga menyebabkan kepemilikan mata uang asing, KTP negara
tetangga, dalam rangka “akses” memenuhi kesejahteraan (pelayanan kesehatan, aktivitas
ekonom).
2. Meskipun sebagian kabupaten perbatasan memiliki kapasitas fiskal yang cukup tinggi, namun
pada kenyataannya upaya pembangunan tidak mampu menjangkau kecamatan-kecamatan
terdepan/terluar/pulau-pulau kecil terdepan, karena lebih terkonsentrasi di pusat pertumbuhan, di
sisi lain kebutuhan pembangunan relatif besar.
• BELUM EFEKTIFNYA PENGEMBANGAN PKSN SEBAGAI PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN;
• BANYAK AKTIVITAS ILEGAL;
• LEMAHNYA KEDAULATAN DALAM BIDANG INFORMASI, TELEKOMUNIKASI, DAN PERDAGANGAN.
• MINIMNYA INFRASTRUKTUR DASAR
•BELUM TERGALINYA POTENSI-POTENSI EKONOMI DI KAWASAN PERBATASAN
8/17/2019 Presentasi Pedoman RTR Kawasan Perbatasan Negara
25/41
ESENSI TERHADAP BENTUK DAN TIPOLOGI DALAM
PENYUSUNAN RDTR KSN HANKAM & PERBATASANNEGARA
1. PERTIMBANGAN MENJADI KSN
2. LINGKUP RTR (NASIONAL, PROV, KAB/KOTA, RDTR, DSB)
3. KEGIATAN-KEGIATAN SEKTORAL DI KSN
PERTIMBANGAN MENJADI KSN
8/17/2019 Presentasi Pedoman RTR Kawasan Perbatasan Negara
26/41
PERTIMBANGAN MENJADI KSN
KAWASAN
PERBATASANSEBAGAI
KAWASANSTRATEGIS
Fungsi Hankam
Fungsi Ekonomi
Fungsi Sosial
Beranda Negara
?
Kawasan Strategis Nasional (KSN) : wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena
mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara,
pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan,
termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia (UU 26/2007 tentang Penataan
Ruang)
Menetapkan Kawasan Perbatasan sebagai KSN dari sudut kepentingan pertahanan dan
keamanan (diperuntukkan bagi kepentingan pemeliharaan keamanan & pertahanan
negara berdasarkan geostrategi nasional, Merupakan wilayah kedaulatan negara termasuk
pulau-pulau kecil terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau laut
lepas) (PP NO. 26/2008)
CAKUPAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA
8/17/2019 Presentasi Pedoman RTR Kawasan Perbatasan Negara
27/41
• KPN mencakup kaw. perbatasan di darat & kawasan perbatasan di laut.
• Kaw. perbatasan di darat meliputi kawasan yang berada di kecamatan/distrik pada sisi
dalam sepanjang batas Wilayah NKRI dengan negara tetangga.
• Kaw. perbatasan di laut meliputi kawasan sisi dalam garis batas yurisdiksi, garis Batas
Laut Teritorial dalam hal tidak ada batas yurisdiksi, dan/atau Garis Batas Klaim
Maksimum dalam hal garis batas negara belum disepakati, hingga garis pantai
termasuk:
• Kecamatan/distrik yang memiliki garis pantai tersebut; atau
• seluruh kecamatan/distrik pada gugus pulau, atau perairan dengan jarak 24 mil
dari garis pangkal.
CAKUPAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA
8/17/2019 Presentasi Pedoman RTR Kawasan Perbatasan Negara
28/41
SUDUT KRITERIA ISU STRATEGIS NASIONAL TIPOLOGI
pertahanan
dan
keamanan
a. diperuntukkan bagi kepentinganpemeliharaan keamanan dan
pertahanan negara berdasarkan
geostrategi nasional
b. diperuntukkan bagi basis militer,daerah latihan militer, daerah
pembuangan amunisi dan peralatan
pertahanan lainnya, gudang amunisi,
daerah uji coba sistem persenjataan,
dan/atau kawasan industri sistem
pertahanan
c. merupakan wilayah kedaulatannegara termasuk pulau-pulau kecil
terluar yang berbatasan langsung
dengan negara tetangga dan/atau
laut lepas
a. pembangunan kawasan perbatasanmasih terbatas pada security
approach
b. belum tuntas garis batas
negara di beberapa kawasanperbatasan laut
c. kerusakan atau pergeseran pilar batas
d. perlunya pengamanan 92 pulau terluar
e. konflik pemanfaatan ruangpada kawasan yang
diperuntukkan bagi wilayah
pertahanan
f. ancaman kedaulatan negara yangdapat mengakibatkan gangguan
diplomatikg. terjadi pelanggaran hukum dikawasan perbatasan negara
h. minimnya prasarana dansarana pengamanan dan
pengawasan perbatasan
negara
i. keterisolasian masyarakat dankesenjangan tingkat
kesejahteraan kawasan
perbatasan dengan negara
tetangga j. minimnya pelayanan prasarana dan
sarana, serta dukungan
kependudukan di kawasan
perbatasan negara
1. tipologi kawasan pertahanan
dan keamanan (kawasan
perbatasan negara dan
wilayah pertahanan)
Kriteria: a, b, dan cIsu: a, b, c, d, e,f, g,
h, i, dan/atau j
Tipologi KSN Berdasarkan Sudut Kepentingan, Kriteria, dan Isu Strategis Nasional
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 15/PRT/M/2012 TENTANGPEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
LINGKUP RTR (NASIONAL PROV KAB/KOTA RDTR DSB)
8/17/2019 Presentasi Pedoman RTR Kawasan Perbatasan Negara
29/41
LINGKUP RTR (NASIONAL, PROV, KAB/KOTA, RDTR, DSB)
RTRWN
RTR PULAU
RTR KSN
& RTRWP
RTRWK RDTR
SKALA PETA DALAM PERMEN PU NO. 15/PRT/M/2012TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RTR KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
TEMA
PERENCANAAN
RUANG
DI INDONESIA
KEDUDUKAN PEDOMAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
8/17/2019 Presentasi Pedoman RTR Kawasan Perbatasan Negara
30/41
KEDUDUKAN PEDOMAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG UNDANGANBIDANG PENATAAN RUANG
PP No. 15/2010 tentangPenyelenggaraan Penataan Ruang
UU No.26/2007 tentang
Penataan Ruang
Permen No. 15/2012
tentang Pedoman
Penyusunan RTR KSN
Permen No. 15/2009
tentang Pedoman
Penyusunan RTRW
Provinsi
Permen No. 16/2009
tentang Pedoman
Penyusunan RTRW
Kabupaten
Permen No. 17/2009
tentang Pedoman
Penyusunan RTRW
Kota
Peraturan
Perundangan dan
Pedoman Sektoral
Pedoman
Penyusunan RTR KSP
Pedoman
Penyusunan RTR KSK
Permen No. 20/2011
tentang Pedoman
Penyusunan RDTR
dan PZ Kab/Kota
Pedoman
Penyusunan RDTR
Kawasan Perbatasan
Negara
menjadi dasar
menjadi masukan
menjadi masukan
menjadi masukan
Petunjuk Teknis dan
Petunjuk
Pelaksanaan Bidang
Penataan Ruang
KEGIATAN-KEGIATAN SEKTORAL DI KAWASAN PERBATASAN NEGARA
8/17/2019 Presentasi Pedoman RTR Kawasan Perbatasan Negara
31/41
KEGIATAN KEGIATAN SEKTORAL DI KAWASAN PERBATASAN NEGARA
•KEMLU, KEMHAN, TNI, BAKOSURTANAL, BNPP
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH NEGARA
•KEMHAN, TNI, BNPP
PERTAHANAN, KEAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM
•KEMENKEU BAPPENAS BNPP, KDN , KEMENHUB, KEMENTAN, ,KEMENHUT, KEMEN ESDM, KEMENINFOKOMM, KKP,KPDT, KUKM, BNPP, KEMENPU, BNPP, PEMPROV, PEMKAB
PERTUMBUHAN EKONOMI KAWASAN, SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP
•KEMENPU, BNPP, PEMPROV, PEMKAB
PENINGKATAN PELAYANAN SOSIAL DASAR
•BNPP, BAPPENAS, KEMKEU, KDN
PENGUATAN KELEMBAGAAN
•KEMLU, KEMHAN, TNI, BAKOSURTANAL, BNPP
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS MARITIM
•KEMHAN, TNI, BNPP
PENINGKATAN KEAMANAN DAN PERTAHANAN SERTA PENEGAKAN HUKUM BATAS MARITIM
•KEMENKEU BAPPENAS BNPP, KDN , KEMENHUB,KEMENINFOKOMM, KKP, KPDT, KUKM, BNPP, KEMENPU, BNPP,PEMPROV, PEMKAB
PERTUMBUHAN EKONOMI KAWASAN PERBATASAN LAUT
•KEMENPU, BNPP, PEMPROV, PEMKAB
PENINGKATAN PELAYANAN SOSIAL DASAR
•BNPP, BAPPENAS, KEMKEU, KDN
PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENGELOLA BATAS MARITIM
Perbatasan Laut
Perbatasan Darat
LANGKAH-LANGKAH IDENTIFIKASI KEBUTUHAN
8/17/2019 Presentasi Pedoman RTR Kawasan Perbatasan Negara
32/41
PENYUSUNAN PEDOMAN RDTR KSN PERBATASAN NEGARA
TEKNIS MUATANSUBSTANSI
PERENCANAAN
BENTUKINTERVENSI KSN
• DELENIASI & BENTUK
• Fisik (infrastruktur fisikdan kawasan terbangun)
• Sosial (kuantitas kualitaspenduduk SDM danInfrastruktur)
• Ekonomi (infrastrukturpengembanganperekonomian)
• Daya dukung lingkungan
RUANG YANGSESUAI VISI MISI
• TIPOLOGI KAWASAN
• Fokus pengembangan
• Kondisi eksistingkawasan perbatasan(tingkat perkembangankawasan)
• Tingkat strategis secaranasional (emmergency)
• Kondisi kependudukansosial budaya
• Tingkat keterbangunan/fisik geografis
VISI MISI
•KARAKTERISTIKTERISOLIR/TERBUKA
8/17/2019 Presentasi Pedoman RTR Kawasan Perbatasan Negara
33/41
PENDEKATAN
8/17/2019 Presentasi Pedoman RTR Kawasan Perbatasan Negara
34/41
PROSES PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG
PROSES TEKNISPENDEKATAN TEKNIS,
NORMATIF/LEGAL,KOORDINATIF
PROSES
PARTISIPATIF PENDEKATANPARTISIPATIF
PROSESLEGISLASI PENDEKATAN
POLITIS
• Referensi (teoritis dan legalitas) Observasi (Tinjuan lapangan dan penggalian informasi di
lapangan)
• Experts Judment by Series of Discussion (Pendalaman melalui diskusi-diskusi dengan ahli dan
stakeholders)
Trianggulasi Method
TAHAPAN UMUM KEGIATAN
8/17/2019 Presentasi Pedoman RTR Kawasan Perbatasan Negara
35/41
TAHAPPERSIAPAN
•Mobilisasi Tim
•PenajamanPendekatan &Metodologi
•Rencana Kerja
•Review KajianData & Informasi
Awal (Dokumen&Teori)
•Koordinasi Tim
Teknis
TAHAP SURVEI
•Survey Primer :
•Observasi Lapangan
•Wawancara
•Kuesioner
•Focus GroupDiscussion
•
Survey Sekunder• Instansional
KOMPILASI DATA &INFORMASI
•Sistematisasi danTabulasi Data danInformasi
•Peta
•Numerik
•Text
ANALISIS DATA&INFORMASI
•Karakteristik
•Deleniasi
•Tipologi
•
Bentuk•Skala Peta
•Substansi Muatan RDTR
PERUMUSANSUBSTANSI PEDOMAN
•permasalahan di bidang tataruang
•kebutuhan perencanaan tataruang
•muatan rencana detail tataruang
•muatan pengendalianpemanfaatan ruang
•muatan peraturan zonasi(zoning text dan zoning map
•ketentuan dalammendelineasi wilayahperencanaan
•proses penyusunan rencanadetail tata ruang
•proses dan prosedurpenetapan rencana detail
tata ruang
•pembagian wewenang antarapemerintah dan pemerintahdaerahprovinsi/kabupaten/kota
•mekanisme dekonsentrasi
TAHAPAN UMUM KEGIATAN
METODOLOGI PELAKSANAAN PEKERJAAN
8/17/2019 Presentasi Pedoman RTR Kawasan Perbatasan Negara
36/41
8/17/2019 Presentasi Pedoman RTR Kawasan Perbatasan Negara
37/41
RENCANA KERJA
JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN
8/17/2019 Presentasi Pedoman RTR Kawasan Perbatasan Negara
38/41
No Kegiatan
Bulan Ke-
I II III IV V VI VII VIII
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1213 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
1 Tahap Persiapan & Identifikasi Awal
1. Kajian Awal terkait RTR KawasanPerbatasan Negara
x x x x
2.
Pengembangan Metodologi x
x
x
x
3. Penyusunan Rencana Kerja Rinci x x x x
4. Penyusunan Desain Survei danCeklist Kebutuhan Data
x x x
2 Tahap Survey & Koordinasi
1. Survey Ke Lokasi Sampel x x x x x x x x x x x x x
- Peraturan, Kebijakan dan
Program Daerah- Dokumentasi Foto
- Potensi &masalah- Profil Umum
x x x x x x x x x x x x x
2. Elaborasi Data Primer & Sekunder x x x x x x x x x x x x x x x x x
3 Tahap Analisis
1.
Analisis kebutuhan muatan-muatan yang akan tercantum
dalam Materi Teknis Pedoman
x
x
x
x
x
x
x
x
2. Analisis kebutuhanpeta/diagram/grafis yang akan
dimuat dalam Materi TeknisPedoman
x x x x x x x x
3. Analisis kebutuhan bentuk dan
ketentuan pemanfaatan ruangserta arahan pengendalian
pemanfaatan ruang
x x x x x x x x
4 Tahap Perumusan Materi Teknis &Pedoman
1. Materi Teknis Pedoman x x x x x x x x x x x x
2. Penyempurnaan
muatan/substansi konsepPedoman
x
x
x
x
x
x
x
x
5 Tahap Evaluasi dan Penyempurnaan
1. Evaluasi Kekurangan dan KelebihanKegiatan
x x x x x x x x
2. Pelaporan-Pelaporan x x x x x x x x
6 Pelaporan Pekerjaan
Laporan Bulanan
Laporan Pendahuluan
Laporan Antara
Laporan Akhir
7 Presentasi/Pembahasan Laporan
Laporan Pendahuluan
Laporan Antara
Laporan Akhir
JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN
8/17/2019 Presentasi Pedoman RTR Kawasan Perbatasan Negara
39/41
No Kegiatan
Bulan Ke-
I II III IV V VI VII VIII
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1213 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
8 Koordinasi/Diskusi
Internal/Konsinyasi/Diskusi Substansi
Koordinasi
Pembahasan Internal di Jakarta
Pembahasan Substansi Teknis di Jakarta
Substansi Teknis ke-1
Substansi Teknis ke-2
Konsinyasi
Konsinyasi ke-1
Konsinyasi ke-2
Pembahasan di Daerah
Batam
Manado
Koordinasi BKPRN
BKPRN ke-1
BKPRN ke-2
POLA/SKEMA & TEMA DISKUSI
8/17/2019 Presentasi Pedoman RTR Kawasan Perbatasan Negara
40/41
Diskusi Internal(Bulan ke-2minggu 1)
• PemantapanMetodologi
• Lingkupkegiatan
• Desain Survei
Diskusi SubstansiTeknis
(Bulan ke- 2 mingguke- 4)
• Tema hari 1 (visi misi(ultimate Goals)pengembanganKawasan perbatasan (3narasumber)
• Tema hari 2 (Spesifikasidan intervensi ruangpengembangan
Kawasan Perbatasan) (3narasumber)
Konsinyasi diJakarta Ke-1
(Bulan ke-3minggu ke-2)
Merumuskanulang hasil
diskusi substansiteknis
berdasarkanhasil masukandalam diskusi
substansi teknis
Pembahasan diDaerah 1(Batam)
(Bulan ke-3
minggu ke-4)
Klarifikasi dankonfirmasi
kelengkapanhasil diskusiteknis dankonfirmasi
BKPRN ke-1
(bulan ke-4minggu ke-2)
Pembahasanhasil rangkaian
diskusisebelumnya
LaporanAntara
Diskusi SubstansiTeknis (Bulan 5
minggu ke-2
• Tema hari 1(bentuk-bentukintervensi (3narasumber)
• Tema hari 2(muatan substansi
pedoman ) (3narasumber)
Konsinyasi di Jakartake-2
(Bulan ke-5 minggu
ke-4)
Merumuskan ulanghasil diskusi substansi
teknis berdasarkanhasil masukan dalam
diskusi substansiteknis
Pembahasan diDaerah 2 (Manado)
(Bulan ke-6 minggu
ke-2)
Klarifikasi dankonfirmasi
kelengkapan hasildiskusi teknis dan
konfirmasi
BKPRN ke-2
(Bulan ke-7 mingguke-2)
Pembahasan hasilrangkaian diskusi
sebelumnya
LaporanAkhir
8/17/2019 Presentasi Pedoman RTR Kawasan Perbatasan Negara
41/41
SEKIAN
TERIMA KASIH
Top Related