Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2017 diperkirakan mencapai 5,1 %
1. Pemotongan anggaran di tahun 2016 Menyebabkan pertumbuhan konsumsi pemerintah mengalami penyesuaian termasuk untuk 2017.
2. Konsumsi Rumah Tangga diperkirakan masih tumbuh cukup tinggi sejalan dengan inflasi yang relatif terkendali terutama harga barang kebutuhan pokok
3. PMTB diperkirakan meningkat namun belum cukup kuat terutama masih relatif lemahnya permintaan domestik
4. Ekspor tumbuh positif: a. Base effect tahun sebelumnya b. Masih lemahnya permintaan negara mitra
dagang utama
6.0 5.6
5.0 4.8
5.0 5.1
2012 2013 2014 2015 Outlook
2016
APBN
2017
2017
Semester 1 Outlook APBN
Konsumsi RT & LNPRT 5.0 5.1 5.0
Konsumsi Pemerintah 4.8 3.0 4.8
PMTB 5.3 5.5 6.0
Ekspor (3.1) (1.9) 0.2
Impor (4.0) (2.7) 0.7
PDB 5.0 5.0 5.1
Komponen2016
1
Pertumbuhan ekonomi Indonesia (%)
2016 2017
APBNP APBN
Pertumbuhan Ekonomi (%) 5.2 5.1 (0.1)
Nilai Tukar IDR/USD (Rp) 13,500 13,300 (200.0)
Inflasi (%) 4.0 4.0 0.0
Suku Bunga SPN 3 Bulan (%) 5.5 5.1 (0.4)
Harga Minyak Mentah (USD/barel) 40 45 5.0
Lifting Minyak (Ribu barel/hari) 820 815 (5.0)
Lifting Gas (Ribu barel /hari) 1,150 1,150 0.0
Indikator ΔTema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017 Memacu pembangunan infrastruktur dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antarwilayah.
Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Peningkatan Daya Saing dan Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berkeadilan.
Asumsi Dasar Makroekonomi 2017 Telah menyesuaikan kondisi perekonomian global dan domestik
2
APBN 2017: Kebijakan Fiskal Yang Ekspansif dengan Komitmen pada reformasi penganggaran serta prinsip kehati-hatian
BELANJA YANG LEBIH PRODUKTIF Fokus pada infrastruktur dan belanja sosial Efisiensi Pada Belanja barang; Mempertahankan Anggaran Kesehatan (5%), Pendidikan (20%) Fleksibilitas dalam Merespon kondisi perekonomian Mitigasi bencana alam & risiko fiskal Percepatan penyerapan anggaran
SUBSIDI YANG LEBIH TEPAT SASARAN: Energi Melanjutkan subsidi untuk BBM jenis solar Distribusi tertutup/targeted Subsidi LPG 3 Kg Rumah Tangga Sasaran (RTS) untuk Subsidi listrik menggunakan basis data terpadu (PBDT 2015) Non Energi Memperbaiki ketepatan sasaran
MEMPERKUAT DESENTRALISASI FISKAL Reformulasi perhitungan alokasi DAU Memperbaiki pengalokasian, penyaluran dan arah penggunaan DBH Memperbaiki pengalokasian Dana Transfer Khusus untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dasar Meningkatkan secara bertahap anggaran Dana Desa untuk memenuhi amanat UU Nomor 6 Tahun 2014, dengan tetap memerhatikan kemampuan keuangan negara.
OPTIMALISASI PENERIMAAN NEGARA YANG LEBIH REALISTIS Melanjutkan dukungan insentif Fiskal, Mendorong Iklim Investasi & dunia usaha Fokus penerimaan terutama pada sektor Perdagangan dan WP pribadi Ekstensifikasi melalui Geo Tagging Memperbaiki basis pajak dan kepatuhan wajib pajak melalui penguatan database Pajak, optimalisasi penggunaan IT dan konfirmasi status wajib pajak Mengoptimalkan perjanjian pajak internasional Cukai dan pajak lainnya untuk mengurangi konsumsi pada produk tertentu (dan atau untuk mengurangi) dengan eksternalitas negatif Optimalisasi PNBP dengan tetap memperhatikan pelestarian sumber daya alam dan peningkatan kualitas pelayanan publik
FOKUS PADA KESINAMBUNGAN FISKAL: Menjaga defisit dibawah 3% Terhadap PDB Memperbaiki mekanisme pembiayaan untuk proyek Infrastruktur dan pembiayaan usaha kecil menengah Investasi pemerintah yang lebih selektif Menyempurnakan mekanisme penjaminan untuk percepatan pembangunan infrastruktur
3
Defisit APBN 2017 terkendali: 2,41% PDB Mewujudkan APBN yang lebih Realistis, Kredibel dan Berkelanjutan
Penerimaan pajak masih menjadi tulang punggung pendapatan negara
PENDAPATAN NEGARA
Rp 1.499 Triliun
Rp 250 Triliun
Rp 1.4 Triliun
Pajak
PNPB*
*Penerimaan Negara Bukan Pajak
Rp 1.750,3 triliun
1. Peningkatan tax base dan tax compliance 2. Pemberian Insentif Perpajakan 3. Perbaikan Regulasi Perpajakan 4. Pengenaan Cukai untuk Pengendalian Barang
Konsumsi Tertentu 5. Perpajakan Internasional untuk Mendukung 6. Transparansi
Kebijakan umum Perpajakan tahun 2017 diarahkan untuk meningkatkan tax base dan kepatuhan WP
Hibah
Target penerimaan perpajakan tahun 2017 didasarkan perhitungan perpajakan yang lebih rasional berdasarkan outlook 2016
2014 2015 2016 2017
Realisasi Realisasi APBNP APBN
1. PPh Migas 87.4 49.7 36.3 36
2. Pajak Non Migas 897.7 1011.2 1318.8 1271.7
a. PPh Non Migas 458.7 552.6 819.5 751.8
b. PPn 409.2 423.7 474.2 493.9
c. PBB 23.5 29.3 17.7 17.3
d. Pajak Lainnya 6.3 5.6 7.4 8.7
3. Kepabean dan Cukai 161.7 179.5 184 191.2
a. Cukai 118.1 144.6 148.1 157.2
b. Bea Masuk 32.3 31.2 33.4 33.7
c. Bea keluar 11.3 3.7 2.5 0.3
Jumlah 1146.8 1240.4 1539.1 1498.9
Penerimaan Perpajakan
Target penerimaan perpajakan naik 13,5% dari outlook 2016
Target penerimaan pajak non migas naik 15% dari outlook 2016
Rp Triliun
Rp 1.499 Triliun
Rp 250 Triliun
Rp 1.4 Triliun
Pajak
PNPB*
Hibah
*Penerimaan Negara Bukan Pajak
Kebijakan PNBP tahun 2017 diarahkan untuk mengoptimalkan PNBP dan Peran K/L
Monitoring proyek pengembangan lapangan onstream tahun 2017 agar dapat berjalan tepat waktu
Optimalisasi pemanfaatan Gas Bumi ke stakeholders domestik
Kebijakan Penetapan Harga Gas Bumi tertentu untuk mendorong pertumbuhan industri dalam negeri
Meningkatkan dan mengoptimalkan PNBP K/L
Sistempenatausahaan hasil hutan berbasis teknologi informasi untuk memantau pengelolaan hutan secara online
Koordinasi dengan Pemda dan instansi pemeriksa, guna peningkatan kepatuhan wajib bayar PNBP Pertambangan
Mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan melalui pemberantasan illegal, unreported and unregulated fishing
Meningkatkan kinerja BUMN dan peranannya kepada APBN
2016
APBNP APBN Selisih
Pendapatan SDA 90.5 87 (3.5)
a. SDA Migas 68.7 63.7 (5.0)
- Minyak Bumi 51.3 50.1 (1.2)
- Gas Alam 17.4 13.6 (3.8)
b. Non Migas 21.8 23.3 1.5
- Pertambangan Minerba 16.5 17.7 1.2
- Panas Bumi 0.6 0.7 0.1
- Kehutanan 4 3.9 (0.1)
- Perikanan 0.7 1 0.3
Pendapatan Bagian Laba BUMN 34.2 41 6.8
PNBP Lainnya 84.1 84.4 0.3
Pendapatan BLU 36.3 37.6 1.3
Jumlah 245.1 250 9.7
PNBP2017
PNBP SDA Migas meningkat sejalan dengan kenaikan lifting minyak dan pengendalian cost recovery
Upaya ekstensifikasi dan intensifikasi secara nyata meningkatkan PNBP di beberapa K/L (a.l. Polri, Kemenhub)
Rp Triliun
Belanja Pemerintah Pusat dalam APBN 2017 tetap melanjutkan efisiensi dan efektifitas pencapaian sasaran
BELANJA NEGARA
Rp 765 Triliun
Transfer ke Daerah & Dana Desa
Rp 764 Triliun
Rp 552 Triliun
Belanja Non K/L
Belanja K/L
Rp 2.080,5 triliun
Efisiensi pada belanja operasional dan belanja barang Mendukung pembangunan infrastruktur dan konektifitas untuk
meningkatkan kualitas pembangunan Peningkatan kualitas dan efektifitas program perlindungan sosial
(KIP, KIS, PKH, dll.) Mendukung stabilitas pertahanan dan keamanan
Rp
Triliun
2016 2017
APBNP APBN
1 Kemen PUPR 97.1 101.5
2 Kemenhan 108.7 108
3 Polri 79.3 84
4 Kemenkes 62.7 58.3
5 Kemenag 56.2 60.2
6 Kemenhub 42.9 46
7 Kemendikbud 38.1 39.8
8 Kemenkeu 38.1 40.8
9 Kemenristek 40.6 39.7
10 Kementan 27.6 22.1
591.3 600.4
176.5 163.2
767.8 763.6
10 K/L terbesar
Total
K/L Lainnya
No K/L
2016 2017
APBNP APBN
1. Belanja K/L 767.8 763.6 (4.2)
2. Belanja Non K/L 538.9 552.0 13.1
Jumlah 1,310.4 1,315.5 5.1
Belanja Pemerintah Pusat Selisih
9
Anggaran Kesehatan 2017 tetap dijaga 5% dari APBN, dengan fokus memperkuat upaya promotif dan preventif, serta meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan
Imunisasi PBI Stunting
Puskesmas
Keluarga Berencana
Imunisasi dasar lengkap untuk anak usia 0 – 11 bulan 92%
PBI melalui JKN/JKS 94,4 juta jiwa
Prevelansi Stunting pada anak umur bawah dua tahun 29,6%
Kecamatan dengan puskesmas terakreditasi 700 kecamatan
Peserta KB baru 6,97 juta jiwa
Sasaran pembangunan
Rp triliun
Rp triliun
(%)
2016 2017
APBNP APBN
1. Melalui Belanja Pemerintah Pusat 76.1 75.2 (0.9)
2. Melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa 21.2 25.2 4.0
3. Melalui Pembiayaan 6.8 3.6 (3.2)
4. Total Anggaran Kesehatan 104.1 104 (0.1)
5. Total Belanja Negara 2,082.9 2,080.5 (2.4)
Rasio Anggaran Kesehatan (%) 5.0 5.0 0.0
Komponen Anggaran Kesehatan Δ
10
Sasaran pembangunan
Sertifikasi KIP Bidikmisi
BOS BO PTN Sekolah Sertifikasi 101,1 ribu guru 10,2 ribu dosen
Kartu Indonesia Pintar 19,5 juta siswa
Bantuan Bidikmisi 360,5 ribu mahasiswa
Bantuan Operasional Sekolah
8,5 juta siswa
Bantuan Operasional PTN 107 PTN
Rehabilitas Ruang Kelas 41.128 ruang
Anggaran Pendidikan 2017 tetap dijaga 20% dari APBN, dengan fokus meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan
Rp Triliun Rp Triliun Anggaran Pendidikan, 2009 - 2017
2016 2017
APBNP APBN
1. Melalui Belanja Pemerintah Pusat 145 145.4 0.4
2. Melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa 266.6 268.2 1.6
3. Melalui Pembiayaan 5 2.5 (2.5)
4. Total Anggaran Kesehatan 416.6 416.1 (0.5)
5. Total Belanja Negara 2,082.9 2,080.5 (2.4)
Rasio Anggaran Kesehatan (%) 20.0 20.0 0.0
ΔKomponen Anggaran Pendidikan
Tahun 2017: sesuai PMK 48/2016 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa -> minimal 15% DBH non-earmark dan DAU untuk pembangunan infrastruktur. -> (di UU APBN menjadi 25%)
Pembangunan 815 km
Pembangunan terminal
penumpang lanjutan di 3 lokasi
Pembangunan Tahap I dan lanjutan 550
km’sp
Pembangunan/ pengembangan
Fasilitas 55 lokasi
Pembangunan 9.399 m
Pembangunan baru/lanjutan
13 bandara
Anggaran Infrastruktur dalam APBN 2017 meningkat Rp40,8 T dari RAPBN 2017, terutama karena peningkatan earmark Dana Transfer Umum
Jalan Jembatan Bandara
Pelabuhan Jalur Kereta Api Terminal Penumpang
Sasaran pembangunan
Rp Triliun
Untuk mendukung pembangunan infrastruktur agar dipastikan daerah dapat mematuhi aturan pemanfaatan DTU (DBH & DAU) minimal 25% untuk infrastruktur -> meningkatkan kualitas belanja APBD
Komponen Anggaran Infrastruktur 2016 2017
Δ APBNP APBN
I. Infrastruktur Ekonomi 307.2 377.8 70.6
1. Melalui belanja K/L 151.2 153.7 2.5
2. Melalui Belanja Non K/L 5.9 2.6 (3.3)
3. Melalui Transfer ke Daerah dan dana Desa 88 183.7 95.7
4. Melalui Pembiayaan
62.1
37.8 (24.3)
II. Infrastruktur Sosial 5.7
5.5 (0.2)
III. Dukungan Infrastruktur 4.2 4.1 (0.1)
Jumlah 317.1
387.4 70.3
Belanja Subsidi Energi dalam APBN 2017 sebesar Rp77,3 T
Subsidi BBM dan LPG Tabung 3 Kg -> Rp32,3 T: Dilakukan dengan pola distribusi
tertutup/targeted (by name and by address) dan secara bertahap
Diperuntukkan kepada 26 juta Rumah Tangga Miskin (RTM) dan 2,3 juta usaha mikro
Subsidi Listrik -> Rp45,0 T: Diberikan kepada 19,1 juta dengan daya
R‐\1/450 VA dan 4,05 juta dengan R-1/900 VA
Untuk pelanggan rumah tangga mampu dengan daya 900VA, tarif akan disesuaikan secara bertahap 3 kali per 2 bulan
Rp Triliun USD/Barel
Subsidi energi diarahkan agar lebih tepat sasaran, Terutama untuk subsidi LPG tabung 3 kg dan subsidi listrik
Perkembangan Subsidi Energi 2012 – 2017
Kebijakan subsidi pangan diarahkan untuk meningkatkan akurasi sasaran RTS dengan didukung akuntabilitas pengelolaan dan alokasi anggaran
Subsidi pangan diberikan kpd 14,3 juta RTS
Pengalihan Rastra menjadi Program Bantuan Pangan: 1. Konversi secara bertahap Subsidi
Pangan (Rastra) menjadi Program Bantuan Pangan (non -tunai/voucher)
2. Ujicoba di 44 kota di Indonesia
1. Kebijakan subsidi pupuk diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian
2. Volume pupuk bersubsidi sebesar 9,55 juta ton.
1. Kebijakan subsidi benih diarahkan untuk mendukung peningkatan produksi pertanian
2. Benih bersubsidi -> padi & kedelai
Subsidi Pangan, 2012 - 2017
Subsidi Pupuk, 2012 - 2017
Subsidi Benih, 2012 - 2017
Rp Triliun Rp Triliun Rp Triliun
Konsolidasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 2017 berlanjut, sejalan kemampuan Fiskal dan efektivitasnya
RAPBN APBN Selisih
A. Transfer ke Daerah 700 705 4.9
1. Dana Perimbangan 672 677 5.1
a. Dana Transfer Umum 495.5 503.6 8.1
1) Dana Bagi Hasil 90.8 92.8 2.0
2) Dana Alokasi Umum 404.7 410.8 6.1
b. Dana Transfer Khusus 176.5 173.5 (3.0)
2. Dana Insentif Daerah 8 8 0.0
3. Dana Otonomi dan Dana
Keistimewaan DIY 20.5 20.3(0.2)
B. Dana Desa 60 60 0.0
Jumlah 760 765 4.9
Transfer ke Daerah dan
Dana Desa
2017 Dana Alokasi Umum: 1. Perhitungan PDN neto tidak bersifat final 2. Memenuhi kewajiban kepada beberapa
daerah yang DAU-nya sempat tertunda pada tahun 2016
3. 25% dialokasikan untuk infrastruktur. Dana Bagi Hasil: Meningkat sesuai kenaikan PNBP yang dibagihasilkan
Diperlukan pembiayaan anggaran untuk menutup defisit APBN
1820 1823
1325
2096
273 272
2.0 770.2
Pendapatan Dalam Negeri
Penerimaan Hibah
Pendapatan Negara
Belanja Pemerintah Pusat
Transfer ke Daerah dan Dana
Desa
Belanja Negara Defisit Anggaran Pembiayaan Dalam Negeri
Pembiayaan Luar NegeriDEFISIT APBN-2016
2,1% thd PDB
Pendapatan Negara Belanja Negara Pembiayaan Anggaran*
Potensi Pembiaayan Perbankan
RpTriliun
1,2
1820 1823
1325
2096
273 272
2.0 770
Pendapatan Dalam Negeri
Penerimaan Hibah
Pendapatan Negara
Belanja Pemerintah Pusat
Transfer ke Daerah dan Dana
Desa
Belanja Negara Defisit Anggaran Pembiayaan Dalam Negeri
Pembiayaan Luar Negeri
1.748,9 1.750,3
1.315,5
2.080,5
(330,2)
1,4
764,9
Pendapatan Dalam Negeri
Penerimaan Hibah
Pendapatan Negara
Belanja Pemerintah
Pusat
Transfer ke Daerah
dan Desa
Belanja Negara Defisit Anggaran
Rp triliun
• Pembiayaan Utang 384 • Pembiayan Investasi (47,5) • Pemberian Pinjaman (6,4) • Kewajiban Penjaminan (0,9) • Pembiayaan lainnya 0,3
*Angka negatif menunjukkan aliran dana keluar (cash flow)
Pembiayaan Defisit Anggaran Tahun 2017 untuk mendukung pembangunan yang produktif
Defisit ekspansif dan terarah: 1. Mampu mendorong pertumbuhan ekonomi
yang berkelanjutan & berkeadilan 2. Mendukung kegiatan produktif guna
meningkatkan kapasitas produksi & daya saing 3. Diikuti dengan pengelolaan kebijakan fiskal
yang sehat dan berkesinambungan, a.l. mengendalikan rasio utang terhadap PDB, mengendalikan keseimbangan primer.
Pembiayaan Anggaran 2017
RAPBN APBN Selisih
I. Pembiayaan Utang 389 384.7 (4.3)
II. Pembiayaan Investasi (49.1) (47.5) 1.6
III. Pemberian Pinjaman (6.4) (6.4) 0.0
IV. Kewajiban Penjaminan (0.9) (0.9) 0.0
V. Pembiayaan Lainnya 0.3 0.3 0.0
Jumlah 332.9 330.2 (2.7)
Terdapat potensi pembiayaan bank untuk mendanai defisit anggaran
Strategi pembiayaan utang: 1. Penerbitan SBN diprioritaskan:
a. Mata uang rupiah b. Bunga tetap c. Tenor menengah- panjang
2. Pinjaman Dalam Negeri difokuskan untuk pemberdayaan industri dalam negeri
3. Pinjaman Luar Negeri digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, pelabuhan, jalur kereta api, dan rehabilitasi pemukiman.
1. Kementerian Agama sebesar Rp1.8 triliun 2. Untuk membiayai program pendidikan Islam,
penyelenggaraan haji dan umroh, serta bimbingan masyarakat Islam
1. Kementerian Perhubungan: Rp7.5 triliun 2. Untuk membiayai program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi perkeretapian
1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Rp7.4 triliun
2. Untuk membiayai program penyelenggaraan jalan dan pengelolaan sumber daya air
Sukuk seri Project Based Sukuk (PBS)
Pertumbuhan sektor pertanian akan sejalan dengan fokus pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan.
Sektor Pertanian, Kehutanan
dan Perikanan 2017 2016
2,8% 3,8%
Sektor pertambangan diperkirakan masih akan tertekan oleh lemahnya permintaan dan harga
Sektor Pertambangan dan Penggalian 2017 2016
0,1 % (0,4%)
Kinerja Pengadaan Listrik dan Gas didukung oleh Program Kelistrikan 35 ribu Mega Watt/MW yang berdampak pada peningkatan konsumsi gas untuk pembangkit listrik sebagai bahan bakar.
Sektor Pengadaan Listrik, dan Gas 2017 2016
4,9% 6,4%
20
Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Pengadaan Listrik, Gas dan Air didukung program kedaulatan pangan dan energi
*Data 2016 mengunakan realisasi PDB Triwulan III-2016 **Data Proyeksi 2017 menggunakan asumsi outlook sektoral APBN 2017
Pertumbuhan sektor pengadaan air didorong pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap akses air minum melalui terbangunnya sistem penyediaan air minum (SPAM), peningkatan akses sistem air limbah perpipaan bagi masyarakat dan dukungan Nationwide Water Hibah Program (NWHP)
Sektor Pengadaan Air 2017 2016
1,7% 4,4%
Sektor konstruksi diperkirakan tumbuh sejalan dengan meningkatnya proyek-proyek infrastruktur pemerintah dan proyek-proyek swasta serta keberlanjutan proyek pembangunan infrastruktur tahun sebelumnya.
Sektor Konstruksi 2017 2016
5,7% 7,9%
Pertumbuhan sektor ini seiring dengan pembangunan infrastruktur yang mendukung kelancaran distribusi barang dan perbaikan faktor logistik, penambahan rute baru dan frekuensi penerbangan (angkutan udara ) dan penambahan 300 armada transjakarta.
Sektor Transportasi dan Pergudangan 2017 2016
8,2% 7,4%
Keberlanjutan proyek pembangunan infrastruktur diharapkan mampu mendorong kinerja beberapa sektor terkait seperti sektor industri pengolahan, konstruksi, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, serta transportasi dan pergudangan
Pertumbuhan ini sejalan dengan perbaikan kondisi infrastruktur dan peningkatan konektivitas serta implementasi paket kebijakan ekonomi terkait sektor industri, misalnya: penurunan harga gas industri.
Sektor Industri Pengolahan 2017 2016
4,6% 4,8%
Pertumbuhan akan didorong meningkatnya kebutuhan di bidang data dan komunikasi seiring dengan perkembangan teknologi dan ekspansi kelas menengah. seperti penetrasi penggunaan telepon seluler, belanja iklan, pengembangan jaringan internet, serta layanan 4G.
Sektor Informasi dan Komunikasi 2017 2016
9,2% 9,4%
Pertumbuhan sektor ini akan didorong: Peningkatan permintaan kredit sejalan dengan kebijakan
moneter yang mendukung pertumbuhan sektor riil. Kebijakan amnesti pajak berpotensi meningkatkan likuiditas
domestik dan aktivitas sektor keuangan
Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi 2017 2016
8,8% 11,3%
Pertumbuhan sektor real estate akan didorong oleh kebijakan penurunan LTV, kebijakan Pemerintah di sektor perumahan serta potensi dana tax amnesty
Sektor Real Estate 2017 2016
3,7% 5,2%
Sektor keuangan dan Real Estate diperkirakan meningkat sejalan dengan peningkatan arus dana dari kebijakan amnesti pajak
Pertumbuhan didukung oleh peningkatan penjualan mobil dan peningkatan produksi barang‐barang pertanian dan industri pengolahan. Masih kuatnya permintaan rumah tangga menjadi penopang
pertumbuhan perdagangan
Sektor Perdagangan Besar dan Eceran 2017 2016
3,7% 4,0%
Pertumbuhan didorong peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dan penambahan kamar hotel.
Sektor Penyediaan Akomodasi, Makan dan
Minum 2017 2016
4,6% 5,3%
Pertumbuhan kinerja sektor jasa kesehatan akan didorong juga oleh berbagai kebijakan Pemerintah di sektor kesehatan. Anggaran Kesehatan 2017 tetap dijaga 5% dari APBN, dengan
fokus memperkuat upaya promotif dan preventif, serta meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan.
Sektor Jasa Kesehatan 2017 2016
4,2% 8,2%
Pertumbuhan kinerja sektor jasa pendidikan akan didorong juga oleh berbagai kebijakan Pemerintah di sektor pendidikan. Anggaran Pendidikan 2017 tetap dijaga 20% dari APBN,
dengan fokus meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan
Sektor Jasa Pendidikan 2017 2016
1,9% 6,2%
Pada tahun 2017, kebijakan anggaran belanja tetap diarahkan untuk terus meningkatkan efisiensi alokasi belanja pemerintah. Realisasi belanja juga diarahkan pada belanja iinfrastruktur,
peningkatan kualitas dan efektifitas program perlindungan sosial (KIP, KIS, PKH, dsb) dan mendukung stabilitas pertahanan dan keamanan.
Sektor Administrasi Pemerintahan 2017 2016
3,8% 5,0%
Pertumbuhan sektor jasa kesehatan dan jasa pendidikan didukung kewajiban Pemerintah menjadikan sektor mandatory spending sebagai prioritas utama pengalokasian anggaran belanja
Top Related