Hak dan Kewajiban Warga Negara
Disusun oleh :
1. Ahmad Fadillah (13 615 081)
2. Eric Oswald Tanod (13 615 094)
3. Danu Wardana (13 615 105)
4. M Rafi Ramadhan (13 615 110)
5. Widya Kurnianingsih (13 615 111)
Jurusan Teknologi Informasi
Politeknik Negeri SamarindaTahun 2015
1
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta
hidayah-Nya sehingga penyusunan makalah ini dapat diselesaikan.
Makalah ini kami susun sebagai tugas dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan
dengan judul “ Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia”.
Demikianlah tugas ini kami susun semoga bermanfaat dan dapat memenuhi tugas
mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan penulis berharap semoga makalah ini
bermanfaat bagi diri kami dan khususnya untuk pembaca. Tak ada gading yang tak retak,
begitulah adanya makalah ini. Dengan segala kerendahan hati, saran-saran dan kritik yang
konstruktif dan membangun sangat kami harapkan dari para pembaca guna peningkatan
pembuatan makalah pada tugas yang lain dan pada waktu mendatang.
Samarinda, 3 November 2015
Penulis
2
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ………………………………………………….…… 2
DAFTAR ISI ………………………………………………………. 3
BAB I PENDAHULUAN ………………………………………………………. 4
A. Latar Belakang ………………………………………………………. 4
B. Tujuan Penulisan ………………………………………………………. 5
C. Rumusan Masalah ………………………………………………………. 5
BAB II PEMBAHASAN …………………………………………….... 6
A. Pengertian Hak dan Kewajiban warga negara ……….………........................... 6
B. Landasan Hak dan Kewajiban warga negara....................................................... 10
Penerapan hak dan kewajiban di lingkungan keluarga................................... 13
Penerapan hak dan kewajiban di masyarakat................................................. 14
Penerapan hak dan kewajiban di dalam bangsa dan bernegara......................
14
C. Perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia .........…………… 15
BAB III PENUTUP ……………………………………………………...... 20
A. Kesimpulan ……………………………………………………….. 20
B. Saran ……………………………………………………….. 20
DAFTAR PUSTAKA ……………………………………………………...... 21
3
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang terikat satu sama lain,
sehingga dalam praktik harus dijalankan dengan seimbang. Hak merupakan segala
sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota
warga negara sejak masih berada dalam kandungan, sedangkan kewajiban
merupakan suatu keharusan/kewajiban bagi individu dalam melaksanakan peran
sebagai anggota warga negara guna mendapat pengakuan akan hak yang sesuai
dengan pelaksanaan kewajiban tersebut. Jika hak dan kewajiban tidak berjalan
secara seimbang dalam praktik kehidupan, maka akan terjadi suatu permasalahan
yang akan menimbulkan gejolak masyarakat dalam pelaksanaan kehidupan
individu baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara.
Dalam hal ini sering terlihat permasalahan antara hak dan kewajiban,
terutama dalam bidang lapangan pekerjaan dan tingkat kehidupan yang layak bagi
setiap warga negara. Lapangan pekerjaan dan tingkat kehidupan yang layak
merupakan hal yang perlu diperhatikan. Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 menjelaskan
bahwa “ Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang
layak bagi kemanusiaan “. Secara garis besar dapat dijelaskan bahwa pekerjaan
dan tingkat kehidupan yang layak merupakan hak untuk setiap warga negara
sebagai salah satu tanda adanya perikemanusiaan . Lapangan pekerjaan
merupakan sarana yang dibutuhkan guna menghasilkan pendapatan yang akan
digunakan dalam pemenuhan kehidupan yang layak. Penghidupan yang layak
dapat diartikan sebagai kemampuan dalam melakukan pemenuhan kebutuhan
dasar, seperti sandang, pangan, dan papan.
4
B. TUJUAN PENULISAN
Adapun tujuan penulisan Makalah ini adalah:
1. Untuk mempelajari tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara Sebagai
Anggota Masyarakat.
2. Untuk memberikan pengetahuan kepada para pembaca tentang Hak dan
Kewajiban WNRI berdasarkan UUD 1945.
C. RUMUSAN MASALAH
Adapun yang kami jelaskan di sini rumusan masalahnya sebagai berikut:
1. Apa pengertian hak, kewajiban dan warga negara?
2. Siapa saja yang bisa dikatakan sebagai warga negara Indonesia?
3. Apa hak dan kewajiban warga negara sebagai anggota masyarakat?
4. Pada pasal berapa pada UUD 1945 yang membahas tentang hak dan kewajiban
Warga Negara?
5. Apa saja Hak dan Kewajiban Warga Negara dan Negara dalam UUD 1945?
5
BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian Hak dan Kewajiban Warga Negara
1) Pengertian Hak
Hak adalah Sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya
tergantung kepada kita sendiri. Contohnya: hak mendapatkan pengajaran, hak
mendapatkan nilai dari guru dan sebagainya. Adapun Prof. Dr. Notonagoro
mendefinisikannya sebagai berikut: “Hak adalah kuasa untuk menerima atau
melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu
dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut
secara paksa olehnya.
2) Pengertian Kewajiban
Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan
atau diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang
pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan (Prof. Dr.
Notonagoro). Sedangkan Kewajiban adalah Sesuatu yang harus dilakukan dengan
penuh rasa tanggung jawab. Contohnya : melaksanakan tata tertib di sekolah,
membayar SPP atau melaksanakan tugas yang diberikan guru dengan sebaik-baiknya
dan sebagainya.
3) Pengertian Warga Negara
Warga Negara adalah penduduk yang sepenuhnya dapat diatur oleh
Pemerintah Negara tersebut dan mengakui Pemerintahnya sendiri. Adapun pengertian
penduduk menurut Kansil adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu
yang ditetapkan oleh peraturan negara yang bersangkutan, diperkenankan mempunyai
tempat tinggal pokok (domisili) dalam wilayah negara itu.
Sementara Koerniatmanto, S (2000) menyatakan tentang hak dan kewajiban
yang berkaitan dengan warga negara, menekankan pada aspek anggota suatu negara.
Warga Negara adalah anggota suatu negara, dan sebagai anggota suatu negara,
6
seorang warga negara mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya. Ia
mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negara.
Adapun untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negara, digunakan
2 kriterium, yaitu :
1. Kriterium Kelahiran.
Berdasarkan kriterium ini, masih dibedakan lagi menjadi 2, yaitu :
a) Kriterium kelahiran menurut asas keibubapaan atau disebut pula Ius
Sanguinis.
Di dalam asas ini, seseorang memperoleh kewarganegaraan suatu negara
berdasarkan asas kewarganegaraan orang tuanya, di manapun ia
dilahirkan.
b) Kriterium kelahiran menurut asas tempat kelahiran atau Ius Soli.
Di dalam asas ini, seseorang memperoleh kewarganeraannya berdasarkan
negara tempat di mana dia dilahirkan, meskipun orang tuanya bukan warga
negara dari negara tersebut.
Kedua prinsip kewarganegaraan ini digunakan secara bersama dengan
mengutamakan salah satu, tetapi tanpa meniadakan yang satu. Konflik antara Ius Soli
dan Ius Sanguinis akan menyebabkan terjadinya kewarganegaraan rangkap (bi-
patride) atau tidak mempunya kewarganegaraan sama sekali (a-patride). Berhubungan
dengan itu, maka untuk menentukan kewarga negaraan seseorang digunakan 2 stelsel
kewarganegaraan (di samping kedua asas di atas), yaitu stelsel aktif dan stelsel pasif.
Pelaksanaan kedua stelselo ini kita bedakan dalam :
Hak Opsi : ialah hak untuk memiliki kewarganegaraan (pelaksanaan stelsel aktif);
Hak Reputasi : ialah hak untuk menolak kewarganegaraan (pelaksana stelsel pasif).
2. Naturalisasi atau Pewarganegaraan
Naturalisasi atau pewarganegaraan adalah suatu proses hukum yang menyebabkan
seseorang dengan syarat-syarat tertentu mempunyai kewarganeraan negara lain. Di
indonesia, siapa-siapa yang menjadi warga negara telah disebutkan di dalam pasal 26
UUD 1945, yaitu :
(1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan
7
orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga
negara.
(2) Syarat-syarat mengenai kewarganeraan ditetapkan dengan undang-undang.
Pelaksanaan selanjutnya dari pasal 26 UUD 1945 ini diatur dalam UU nomor 62
Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang pasal 1-nya
menyebutkan;
Warga Negara Republik Indonesia adalah :
a. Orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan dan/atau perjanjian-
perjanjian dan/atau peraturan-peraturan yang berlaku sejak Proklamasi 17
Agustus 1945 sudah warga negara Republik Indonesia.
b. Orang yang pada waktu lahirnya mempunyai hubungan hukum
kekeluargaan dengan ayahnya, seorang warga negara RI, dengan
pengertian bahwa kewarganegaraan karena RI tersebut dimulai sejak
adanya hubungan hukum kekeluargaan ini diadakan sebelum orang itu
berumur 18 tahun, atau sebelum ia kawin pada usia di bawah umur 18
tahun.
c. Anak yang lahir dalam 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia, apabila
ayah itu pada waktu meninggal dunia warga negara RI.
d. Orang yang pada waktu lahirnya ibunya warga negara RI, apabila ia pada
waktu itu tidak mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan
ayahnya.
e. Orang yang pada waktu lahirnya ibunya warga negara RI, jika ayahnya
tidak mempunyai kewarganegaraan atau selama tidak diketahui
kewarganegaraan ayahnya.
f. Orang yang lahir di dalam wilayah RI selama kedua orang tuanya tidak
diketahui.
g. Seseorang yang diketemukan di dalam wilayah RI selama tidak diketahui
kedua orang tuanya.
h. Orang yang lahir di dalam wilayah RI, jika kedua orang tuanya tidak
mempunyai kewarganegaraan atau selama kewarganegaraan kedua orang
tuanya tidak diketahui.
i. Orang yang lahir di dalam wilayah RI yang pada waktu lahirnya tidak
mendapat kewarganegaraan ayah atau ibunya itu.
8
j. Orang yang memperoleh kewarganegaraan RI menurut aturan undang-
undang ini.
Selanjutnya di dalam Penjelasan Umum UU No. 62 Tahun 1958 ini
dikatakan bahwa kewarganegaraan RI diperoleh :
a) Karena kelahiran;
b) Karena pengangkatan;
c) Karena dikabulkan permohonan;
d) Karena pewarganegaraan;
e) Karena atau sebagai akibat dari perkawinan;
f) Karena turut ayah/ibunya;
g) Karena pernyataan.
Selanjutnya di dalam Penjelasan Pasal 1 UU Nomor 62 Tahun ini
disebutkan :
Sudah selayaknya keturunan warga negara RI adalah WNI. Status anak
ialah ayahnya. Apabila tidak ada hubungan hukum kekeluargaan dengan
ayahnya atau apabila ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan ataupun
(selama) tidak diketahui kewarganegaraannya, maka barulah ibunya yang
menentukan status anak itu. Hubungan hukum kekeluargaan antara ibu
dan anak selalu mengadakan hukum secara yuridis. Anak baru turut
kewarganegaraan ayahnya, setelah ayah itu mengadakan hubungan hukum
kekeluargaan dan apabila hubungan hukum itu baru diadakan setelah anak
itu menjadi dewasa, maka ia tidak turut kewarganegaraan ayahnya.
Menjalankan ius soli supaya orang-orang yang lahir di Indonesia tidak ada
yang tanpa kewarganegaraan.
9
B. Landasan Hak dan Kewajiban Warga Negara
Dalam UUD 1945, hak dan kewajiban warga Negara Indonesia serta hak dan
kewajiban Negara Indonesia tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 yang
mencakup bidang politik dan pemerintahan, sosial, keagamaan, pendidikan dan
pertahanan. Berikut penjabarannya:
1. Hak dan Kewajiban dalam Bidang Politik
Pasal 27 ayat (1) menyatakan, bahwa “Tiap-tiap warga negara
bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib
menjunjung hukum dan pemeritahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal
ini menyatakan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu :
a. Hak untuk diperlakukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.
b. Kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan.
Pasal 28 menyatakan, bahwa “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul,
mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan
undang-undang”. Arti pesannya adalah:
a. Hak berserikat dan berkumpul.
b. Hak mengeluarkan pikiran (berpendapat).
c. Kewajiban untuk memiliki kemampuan beroganisasi dan melaksanakan aturan-
aturan lainnya, di antaranya: Semua organisasi harus berdasarkan Pancasila
sebagai azasnya, semua media pers dalam mengeluarkan pikiran (pembuatannya
selain bebas harus pula bertanggung jawab dan sebagainya).
2. Hak dan Kewajiban dalam Bidang Sosial Budaya
Pasal 31 ayat (1) menyatakan, bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak
mendapat pengajaran”.
10
Pasal 31 ayat (2) menyatakan bahwa “Pemerintah mengusahakan dan
menyelenggarakan satu sistim pengajaran nasional, yang diatur dengan
undang-undang”.
Pasal 32 menyatakan bahwa “Pemerintah memajukan kebudayaan nasional
Indonesia”.
Arti pesan yang terkandung adalah :
a. Hak memperoleh kesempatan pendidikan pada segala tingkat,
baik umum maupun kejuruan.
b. Hak menikmati dan mengembangkan kebudayaan nasional dan
daerah.
c. Kewajiban mematuhi peraturan-peraturan dalam bidang
kependidikan.
d. Kewajiban memelihara alat-alat sekolah, kebersihan dan
ketertibannya.
e. Kewajiban ikut menanggung biaya pendidikan.
f. Kewajiban memelihara kebudayaan nasional dan
daerah.dinyatakan oleh pasal 31 dan 32, Hak dan Kewajiban
warga negara tertuang pula pada pasal 29 ayat (2) yang
menyatakan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap
penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk
beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.
g. Hak untuk mengembangkan dan menyempurnakan hidup moral
keagamaannya, sehingga di samping kehidupan materiil juga
kehidupan spiritualnya terpelihara dengan baik.
h. Kewajiban untuk percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
3. Hak dan Kewajiban dalam Bidang Hankam
Pasal 30 menyatakan, bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut
serta dalam usaha pembelaan negara”.
4. Hak dan Kewajiban dalam Bidang Ekonomi
11
Pasal 33 ayat (1), menyatakan, bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha
bersama berdasar atas azas kekeluargaan”.
Pasal 33 ayat (2), menyatakan bahwa “Cabang-cabang produksi yang penting
bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh
negara”.
Pasal 33 ayat (3), menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
Pasal 34 menyatakan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara
oleh negara”.
Arti pesannya adalah :
a. Hak memperoleh jaminan kesejahteraan ekonomi, misalnya dengan
tersedianya barang dan jasa keperluan hidup yang terjangkau oleh
daya beli rakyat.
b. Hak dipelihara oleh negara untuk fakir miskin dan anak-anak
terlantar.
c. Kewajiban bekerja keras dan terarah untuk menggali dan mengolah
berbagai sumber daya alam.
d. Kewajiban dalam mengembangkan kehidupan ekonomi yang
berazaskan kekeluargaan, tidak merugikan kepentingan orang lain.
e. Kewajiban membantu negara dalam pembangunan misalnya
membayar pajak tepat waktu.
Itulah hak dan kewajiban bangsa Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945,
dan Anda sebagai warga negara wajib melaksanakannya dengan sebaik-baiknya.
Di samping itu, setiap penduduk yang menjadi warga negara Indonesia,
diharapkan memiliki karakteristik yang bertanggung jawab dalam menjalankan hak
dan kewajibannya. Karakteristik adalah sejumlah sifat atau tabiat yang harus dimiliki
oleh warga negara Indonesia, sehingga muncul suatu identitas yang mudah dikenali
sebagai warga negara.
Sejumlah sifat dan karakter warga negara Indonesia adalah sebagai berikut :
a. Memiliki rasa hormat dan tanggung jawab
12
Sifat ini adalah sikap dan perilaku sopan santun, ramah tamah, dan
melaksanakan semua tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. Sebagai negara yang dikenal murah senyum dan ramah, identitas
tersebut sepatutnya dijaga dan dipelihara.
b. Bersikap kritis
Sifat ini adalah sikap dan perilaku yang berdasarkan data dan fakta
yang valid (sah) serta argumentasi yang akurat. Sifat kritis ini diperlukan
oleh setiap warga negara guna menyaring segala informasi dan aktivitas
baik mengenai perorangan, pihak-pihak tertentu maupun aparat
pemerintahan, sehingga dapat mencegah segala pelanggaran maupun
eksploitasi yang mungkin terjadi.
c. Melakukan diskusi dan dialog
Sifat ini adalah sikap dan perilaku dalam menyelesaikan masalah
(problem solving). Hendaknya dilakukan dengan pola diskusi dan dialog
untuk mencari kesamaan pemikiran terhadap penyelesaian masalah yang
dihadapi. Kemampuan mengeluarkan pendapat dari warga negara akan
membantu pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan yang
dihadapinya.
d. Bersikap Terbuka
Sifat ini adalah sikap dan perilaku yang transparan serta terbuka,
sejauh masalah tersebut tidak bersifat rahasia. Keterbukaan akan mencegah
pelanggaran/penyimpangan dan mampu membangun sikap mental yang
positif dan lebih profesional.
e. Rasional
Sifat ini adalah pola sikap dan perilaku yang berdasarkan rasio atau
akal pikiran yang sehat. Sifat rasional ini identik dengan tingkat
pendidikan warga negara. Semakin banyak warga yang berperilaku
rasional, maka tingkat pendidikan warga negara juga meningkat.
f. Adil
Sifat ini adalah sikap dan perilaku menghormati persamaan derajat
dan martabat kemanusiaan. Adil merupakan kata yang mudah diucapkan ,
namun pelaksanaannya menghadapi berbagai kendala. Perilaku adil harus
13
dipupuk dan dilatih sejak dini kepada generasi muda, karena keadilan akan
membawa kedamaian di kemudian hari.
g. Jujur
Sifat ini adalah sikap dan perilaku yang berdasarkan data dan fakta
yang sah dan akurat. Kejahatan korupsi yang telah mengakar di Indonesia
merupakan contoh ketidakjujuran yang sangat terlihat, dan telah banyak
menyengsarakan rakyat banyak dan menyebabkan ketakutan investor dari
negara lain masuk ke Indonesia. Kejujuran merupakan barang yang mahal
saat ini. Warga negara yang jujur akan membawa negaranya menjadi
bangsa yang besar.
Contoh perilaku penerapan hak dan kewajiban dalam lingkungan
keluarga
Pada umumnya untuk membentuk suatu keluarga maka harus diawali dengan
pernikahan, yang mana pernikahan tersebut harus sah secara agama dan sah secara
hukum (dicatat oleh pemerintah). Dengan mematuhi norma agama dan norma hukum
seperti di atas maka akan mengakibatkan adanya status, hak maupun kewajiban yang
jelas bagi semua pihak. Perlu ditanamkan kepada anak-anak kita sedini mungkin
perilaku-perilaku yang baik seperti rajin beribadah, sopan santun, bertanggung jawab,
suka memberi kepada sesama dan lai sebagainya.
Dalam lingkungan keluarga juga harus dibudayakan sikap kasih sayang, saling
menghormati antar sesama anggota keluarga, rukun, dan lain sebagainya. Untuk lebih
jelasnya berikut perilaku-perilaku yang menerapkan hak dan kewajiban dalam
lingkungan keluarga :
Saling menghormati antar sesama anggota keluarga
Saling menyayangi satu sama lain (saling melindungi)
Sebagai orang tua harus mendidik anak-anaknya agar selalu patuh terhadap
agama dan hukum
Sebagai orang tua juga harus menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya,
dan memberikan contoh perilaku yang sesuai dengan norma agama, norma
kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum dan adat.
14
Sebagai orang tua harus mengajarkan/mendidik anak-anaknya untuk selalu
berbuat kebaikan (seperti sedekah kepada orang lain, saling menghormati dll).
Sebagai orang tua bersikap adil terhadap anak-anaknya, tidak boleh pilih kasih
Sebagai anak harus berbakti kepada orang tua
dll
Contoh perilaku penerapan hak dan kewajiban dalam
lingkungan masyarakat
Dalam kehidupan masyaakat, setiap anggota masyarakat harus patuh dan
taat pada norma-norma dan aturan yang berlaku di dalam masyarakat tersebut.
Sebagai masyarakat maka kita harus saling menghormati, dan saling menghargai
hak-hak asasi manusia, menghargai hak miling orang lain dan selalu menjaga hak
dan kewajiban kita sebagai masyarakat. Dan berikut ini contoh perilaku penerapan
hak dan kewajiban dalam lingkungan masyarakat :
Saling menghormati dan memberikan toleransi antar umat beragama
Rukun dengan tetangga yang berbeda agama.
Berbuat adil kepada tetangga, tidak membeda-bedakan tetangga.
Menyeimbangkan hak dan kewajiban kita di masyarakat.
Mematuhi norma-norma dan aturan yang berlaku di dalam masyarakat.
Selalu aktif dalam kegiatan sosial seperti kerja bakti, ronda malam dll.
Contoh perilaku penerapan hak dan kewajiban dalam lingkungan
berbangsa dan bernegara
Seperti halnya pada lingkungan keluarga, masyarakat. Dalam lingkungan
berbangsa dan bernegara kita juga harus taat pada hukum yang berlaku didalam
negara tersebut, baik itu merupakan hukum tertulis atau hukum tidak tertulis. Dan
berikut ini merupakan contoh perilaku penerapan hak dan kewajiban dalam
lingkungan berbangsa dan bernegara :
Tertib, taat dan patuh pada aturan yang berlaku di negara tersebut (tertib lalu
lintas)
15
Memelihara dan menjaga lingkungan hidup dari kerusakan atau pencemaran
lingkungan
Jika ada pemilihan umum, kita harus ikut serta (berpartisipasi) dalam pemilihan
dan turut mensukseskan pemilu
Mendukung dan ikut serta mensukseskan program-program pemerintah
Melaporkan kepada pihak yang berwajib, apabila ada tindak kejahatan, atau
yang lainnya
C. Perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia
Pemahaman Ham di Indonesia sebagai tatanan nilai, norma, sikap yang hidup
di masyarakat dan acuan bertindak pada dasarnya berlangsung sudah cukup lama.
Secara garis besar Prof. Bagir Manan pada bukunya Perkembangan Pemikiran dan
Pengaturan HAM di Indonesia ( 2001 ), membagi perkembangan HAM pemikiran
HAM di Indonesia dalam dua periode yaitu periode sebelum Kemerdekaan ( 1908 –
1945 ), periode setelah Kemerdekaan ( 1945 – sekarang ).
A. Periode Sebelum Kemerdekaan ( 1908 – 1945 )
• Boedi Oetomo, dalam konteks pemikiran HAM, pemimpin Boedi Oetomo
telah memperlihatkan adanya kesadaran berserikat dan mengeluarkan
pendapat melalui petisi – petisi yang dilakukan kepada pemerintah
kolonial maupun dalam tulisan yang dalam surat kabar goeroe desa.
Bentuk pemikiran HAM Boedi Oetomo dalam bidang hak kebebasan
berserikat dan mengeluarkan pendapat.
• Perhimpunan Indonesia, lebih menitikberatkan pada hak untuk
menentukan nasib sendiri.
• Sarekat Islam, menekankan pada usaha – usaha unutk memperoleh
penghidupan yang layak dan bebas dari penindasan dan deskriminasi
rasial.
• Partai Komunis Indonesia, sebagai partai yang berlandaskan paham
Marxisme lebih condong pada hak – hak yang bersifat sosial dan
menyentuh isu – isu yang berkenan dengan alat produksi.
• Indische Partij, pemikiran HAM yang paling menonjol adalah hak untuk
mendapatkan kemerdekaan serta mendapatkan perlakuan yang sama dan
hak kemerdekaan.
16
• Partai Nasional Indonesia, mengedepankan pada hak untuk memperoleh
kemerdekaan.
• Organisasi Pendidikan Nasional Indonesia, menekankan pada hak politik
yaitu hak untuk mengeluarkan pendapat, hak untuk menentukan nasib
sendiri, hak berserikat dan berkumpul, hak persamaan di muka hukum
serta hak untuk turut dalam penyelenggaraan Negara.
Pemikiran HAM sebelum kemerdekaan juga terjadi perdebatan dalam
sidang BPUPKI antara Soekarno dan Soepomo di satu pihak dengan
Mohammad Hatta dan Mohammad Yamin pada pihak lain. Perdebatan
pemikiran HAM yang terjadi dalam sidang BPUPKI berkaitan dengan
masalah hak persamaan kedudukan di muka hukum, hak atas pekerjaan
dan penghidupan yang layak, hak untuk memeluk agama dan kepercayaan,
hak berserikat, hak untuk berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran
dengan tulisan dan lisan.
B. Periode Setelah Kemerdekaan ( 1945 – sekarang )
a) Periode 1945 – 1950
Pemikiran HAM pada periode awal kemerdekaan masih pada hak
untuk merdeka, hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik
yang didirikan serta hak kebebasan untuk untuk menyampaikan pendapat
terutama di parlemen. Pemikiran HAM telah mendapat legitimasi secara
formal karena telah memperoleh pengaturan dan masuk kedalam hukum
dasar Negara ( konstitusi ) yaitu, UUD 45.
Komitmen terhadap HAM pada periode awal sebagaimana
ditunjukkan dalam Maklumat Pemerintah tanggal 1 November 1945.
Langkah selanjutnya memberikan keleluasaan kepada rakyat untuk
mendirikan partai politik. Sebagaimana tertera dalam Maklumat
Pemerintah tanggal 3 November 1945.
b) Periode 1950 – 1959
17
Periode 1950 – 1959 dalam perjalanan Negara Indonesia dikenal
dengan sebutan periode Demokrasi Parlementer. Pemikiran HAM pada
periode ini menapatkan momentum yang sangat membanggakan, karena
suasana kebebasan yang menjadi semangat demokrasi liberal atau
demokrasi parlementer mendapatkan tempat di kalangan elit politik.
Seperti dikemukakan oleh Prof. Bagir Manan pemikiran dan aktualisasi
HAM pada periode ini mengalami “ pasang” dan menikmati “ bulan madu
“ kebebasan. Indikatornya menurut ahli hukum tata Negara ini ada lima
aspek.
Pertama, semakin banyak tumbuh partai – partai politik dengan
beragam ideologinya masing – masing.
Kedua, Kebebasan pers sebagai pilar demokrasi betul – betul
menikmati kebebasannya.
Ketiga, pemilihan umum sebagai pilar lain dari demokrasi
berlangsung dalam suasana kebebasan, fair ( adil ) dan demokratis.
Keempat, parlemen atau dewan perwakilan rakyat resprentasi dari
kedaulatan rakyat menunjukkan kinerja dan kelasnya sebagai wakil rakyat
dengan melakukan kontrol yang semakin efektif terhadap eksekutif.
Kelima, wacana dan pemikiran tentang HAM mendapatkan iklim
yang kondusif sejalan dengan tumbuhnya kekuasaan yang memberikan
ruang kebebasan.
c) Periode 1959 – 1966
Pada periode ini sistem pemerintahan yang berlaku adalah sistem
demokrasi terpimpin sebagai reaksi penolakan Soekarno terhaap sistem
demokrasi Parlementer. Pada sistem ini ( demokrasi terpimpin ) kekuasan
berpusat pada dan berada ditangan presiden.
Akibat dari sistem demokrasi terpimpin Presiden melakukan
tindakan inkonstitusional baik pada tataran supratruktur politik maupun
dalam tataran infrastruktur poltik. Dalam kaitan dengan HAM, telah terjadi
pemasungan hak asasi masyarakat yaitu hak sipil dan dan hak politik.
d) Periode 1966 – 1998
18
Setelah terjadi peralihan pemerintahan dari Soekarno ke Soeharto,
ada semangat untuk menegakkan HAM. Pada masa awal periode ini telah
diadakan berbagai seminar tentang HAM.
Salah satu seminar tentang HAM dilaksanakan pada tahun 1967
yang merekomendasikan gagasan tentang perlunya pembentukan
Pengadilan HAM, pembentukan Komisi dan Pengadilan HAM untuk
wilayah Asia. Selanjutnya pada pada tahun 1968 diadakan seminar
Nasional Hukum II yang merekomendasikan perlunya hak uji materil
( judical review ) untuk dilakukan guna melindungi HAM. Begitu pula
dalam rangka pelaksanan TAP MPRS No. XIV/MPRS 1966 MPRS
melalui Panitia Ad Hoc IV telah menyiapkan rumusan yang akan
dituangkan dalam piagam tentang Hak – hak Asasi Manusia dan Hak – hak
serta Kewajiban Warganegara.
Sementara itu, pada sekitar awal tahun 1970-an sampai periode
akhir 1980-an persoalan HAM mengalami kemunduran, karena HAM
tidak lagi dihormati, dilindungi dan ditegakkan. Pemerintah pada periode
ini bersifat defensif dan represif yang dicerminkan dari produk hukum
yang umumnya restriktif terhadap HAM. Sikap defensif pemerintah
tercermin dalam ungkapan bahwa HAM adalah produk pemikiran barat
yang tidak sesuai dengan nilai –nilai luhur budaya bangsa yang tercermin
dalam Pancasila serta bangsa Indonesia sudah terlebih dahulu mengenal
HAM sebagaimana tertuang dalam rumusan UUD 1945 yang terlebih
dahulu dibandingkan dengan deklarasi Universal HAM. Selain itu sikap
defensif pemerintah ini berdasarkan pada anggapan bahwa isu HAM
seringkali digunakan oleh Negara – Negara Barat untuk memojokkan
Negara yang sedang berkembang seperti Inonesia.
Meskipun dari pihak pemerintah mengalami kemandegan bahkan
kemunduran, pemikiran HAM nampaknya terus ada pada periode ini
terutama dikalangan masyarakat yang dimotori oleh LSM ( Lembaga
Swadaya Masyarakat ) dan masyarakat akademisi yang concern terhaap
penegakan HAM.
Upaya yang dilakukan oleh masyarakat melalui pembentukan
jaringan dan lobi internasional terkait dengan pelanggaran HAM yang
19
terjadi seprti kasus Tanjung Priok, kasus Keung Ombo, kasus DOM di
Aceh, kasus di Irian Jaya, dan sebagainya.
Upaya yang dilakukan oleh masyarakat menjelang periode 1990-an
nampak memperoleh hasil yang menggembirakan karena terjadi
pergeseran strategi pemerintah dari represif dan defensif menjadi ke
strategi akomodatif terhadap tuntutan yang berkaitan dengan penegakan
HAM.
Salah satu sikap akomodatif pemerintah terhadap tuntutan
penegakan HAM adalah dibentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
(KOMNAS HAM ) berdasarkan KEPRES No. 50 Tahun 1993 tertanggal 7
Juni 1993. Lembaga ini bertugas untuk memantau dan menyeliiki
pelaksanaan HAM, serta memberi pendapat, pertimbangan, dan saran
kepada pemerintah perihal pelaksanaan HAM.
e) Periode 1998 – sekarang
Pergantian rezim pemerintahan pada tahan 1998 memberikan
dampak yang sangat besar pada pemajuan dan perlindungan HAM di
Indonesia. Pada saat ini mulai dilakukan pengkajian terhadap beberapa
kebijakan pemerintah orde baru yang beralwanan dengan pemajuan dan
perlindungan HAM.
Selanjutnya dilakukan penyusunan peraturan perundang –
undangan yang berkaitan dengan pemberlakuan HAM dalam kehidupan
ketatanegaraan dan kemasyarakatan di Indonesia. Hasil dari pengkajian
tersebut menunjukkan banyaknya norma dan ketentuan hukum nasional
khususnya yang terkait dengan penegakan HAM diadopsi dari hukum dan
instrumen Internasional dalam bidang HAM.
Strategi penegakan HAM pada periode ini dilakukan melalui dua
tahap yaitu tahap status penentuan dan tahap penataan aturan secara
konsisten. pada tahap penentuan telah ditetapkan beberapa penentuan
perundang – undangan tentang HAM seperti amandemen konstitusi
Negara ( Undang – undang Dasar 1945 ), ketetapan MPR ( TAP MPR ),
Undang – undang (UU), peraturan pemerintah dan ketentuan perundang –
undangam lainnya.
20
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Hak dan kewajiban warga negara berarti kekuasaan yang benar atas sesuatu
dan yang harus dilakukan oleh penduduk sebuah negara. Setiap negara mempunyai
kebebasan dan kewenangan untuk menentukan asas kewarganegaraan. Hak dan
kewajiban Warga Negara Indonesia ditetapkan dalam UUD 1945 yaitu tercantum di
dalam pasal 27, pasal 28, pasal 29, pasal 30, dan pasal 31.
Sebagai agent of change mahasiswa berperan besar membawa perubahan
dalam diri bangsa Indonesia, untuk itu diperlukan generasi mahasiswa yang
bertanggung jawab serta memiliki kesadaran dan bisa mengimplementasikan hak dan
kewajiban sebagai warga negara Indonesia
B. Saran
Dengan ditulisnya makalah yang menjelaskan tentang Hak dan Kewajiban
Warga Negara ini, semoga kita semua bisa benar-benar memahami tentang apa yang
seharusnya kita dapatkan sebagai warga negara di negeri ini. Sehingga, jika ada hak-
hak yang belum kita dapatkan, kita bisa memperjuangkannya. Begitu juga sebaliknya,
jika hak-hak sebagai warga negara telah kita terima, maka sepatutnya kita
menjalankan kewajiban kita sebagai warga negara. Dengan demikian, negeri ini akan
maju dan penuh dengan keadilan, kemakmuran, aman dan sejahtera.
21
Daftar Pustaka
http://kumpulansebuahskripsi.blogspot.co.id/2014/11/contoh-makalah-hak-dan-kewajiban-warga.html
http://zuppa-seoul.blogspot.co.id/2015/06/makalah-pkn-hak-dan-kewajiban-warga.html
http://bagrezhumaneater.blogspot.co.id/2012/06/sejarah-perkembangan-ham-di-indonesia.html
22