18

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Arti perjanjian berasal dari bahasa Belanda overeenkomst dan

verbintenis. Perjanjian merupakan terjemahan dari Toestemming yang

ditafsirkan sebagai wilsovereenstemming (persesuaian kehendak/kata

sepakat). Arti perjanjian ini mengandung unsur perbuatan, satu orang

atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih banyak dan mengikatkan

dirinya juga.

Suatu perjanjian adalah suatu perhubungan hukum antara dua

orang atau dua pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk

memenuhi tuntutan itu. Selain itu merupakan suatu peristiwa hukum di

mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu

saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal11.

Perjanjian ini adalah kepentingan yang pokok dalam dunia

usaha, dan menjadi awal dari kebanyakan transaksi dagang, seperti jual

beli barang, tanah, pemberian kredit, asuransi, pengangkutan barang,

pembentukan organisasi usaha dan sebegitu jauh menyangkut juga

tenaga kerja12.

11 Subekti, Hukum Perjanjian, PT Inermasa, Jakarta, 1987, hlm 29 12 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Jakarta,1986, hlm 93

19

Dalam berbagai hukum perjanjian, bila suatu perjanjian telah

memenuhi semua syarat-syaratnya dan menurut hukum perjanjian telah

memenuhi rukun dan syarat-syaratnya perjanjian tersebut mengikat dan

wajib dipenuhi serta berlaku sebagai hukum, dengan kata lain,

perjanjian itu menimbulkan akibat hukum yang wajib dipenuhi oleh

pihak-pihak terkait, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1338 Ayat (1)

KUH Perdata yang berbunyi :

“Semua perjanjian yang dibuat dengan sah berlaku sebagai

undang-undang bagi mereka yang membuatnya ”

Pada asasnya perjanjian cuma mengikat pihak-pihak yang

membuatnya, seperti tampak dalam bunyi pasal 1338 Ayat (1) KUH

Perdata, hal itu juga ditegaskan dalam Pasal 1315 KUH Perdata13.

Perjanjian ini merupakan sumber perikatan yang terpenting, karena

perikatan adalah suatu pengertian abstrak sedangkan perjanjian adalah

suatu hal yang kongkret atau satu peristiwa yang riil mengikat semua

pihak yang membuat suatu perjanjian.

2. Syarat-Syarat sah Perjanjian

Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian adalah

sah bila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

13 Chairun Pasribu, Suharawardi Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, Jakarta, 2011,

hlm 263

20

a. Kesepakatan

Kesepakatan adalah sepakatnya semua pihak yang

mengikatkan diri, maksutnya kedua belah pihak dalam suatu

perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk

mengikatkan diri, dan kemauan itu harus dinyatakan dengan

tegas atau dengan hening. Artinya, suatu perjanjian itu tidak

sah bila dibuat atau didasarkan kepada paksaan, penipuan

atau kekhilafan.

b. Kecakapan

Kecakapan adalah adanya kecakapan untuk membuat suatu

perjanjian. Menurut hukum, kecakapan termasuk

kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum pada

umumnya, dan menurut hukum setiap orang adalah cakap

untuk membuat perjanjian kecuali orang-orang yang menurut

undang-undang dinyatakan tidak cakap. Adapun orang-orang

yang tidak cakap membuat perjanjian adalah orangorang

yang belum dewasa, orang yang dibawah pengampuan dan

perempuan yang telah kawin14.

Ketentuan KUH Perdata mengenai tidak cakapnya

perempuan yang telah kawin melakukan suatu perjanjian kini

telah dihapuskan, karena menyalahi hak asasi manusia.

14 R. Soeroso, Perjanjian di Bawah Tangan (Pedoman Pembuatan dan Aplikasi Hukum),

Alumni Bandung, Bandung, 1999, hlm 12

21

c. Suatu Hal Tertentu Menurut KUHPerdata hal tertentu adalah

:

1. Suatu hal tertentu yang diperjanjikan dalam suatu

perjanjian adalah harus suatu hal atau barang yang

cukup jelas atau tertentu yakni paling sedikit

ditentukan jenisnya (Pasal 1333 KUH Perdata);

2. Cuma barang-barang yang dapat diperdagangkan saja

yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian (Pasal 1332

KUH Perdata);

Contohnya seorang pedagang telur, pedagang ayam

ternak harus jelas barang tersebut ada didalam gudang,

jual beli tanah harus jelas ukuran luas tanah dan letak

dimana tempatnya.

d. Suatu Sebab yang Halal Meskipun sapa saja dapat membuat

perjanjian apa saja, tetapi ada pengecualiannya yaitu suatu

perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan undang-

undang, ketentuan umum, moral dan kesusilaan (Pasal 1335

KUHPerdata)15.

Keempat syarat tersebut bersifat kumulatif artinya harus

dipenuhi semuanya baru dapat dikatakan jika perjanjian tersebut sah.

15 Ibid., hlm 16

22

3. Akibat Suatu Perjanjian

Akibat dari suatu perjanjian yang dibuat dengan sah adalah

sebagai berikut16:

a. Berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang

membuatnya (Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata ), asas janji

itu mengikat.

b. Suatu perjanjian cuma berlaku antara pihak yang

membuatnya (Pasal 1340 KUH Perdata) dan perjanjian

dapat mengikat pihak ketiga bila telah diperjanjikan

sebelumnya (Pasal 1317 KUH Perdata).

c. Konsekuensinya semua pihak dalam perjanjian tidak dapat

dengan sepihak menarik diri akibat-akibat perjanjian yang

dibuat oleh mereka (Pasal 1338 Ayat (2) KUH Perdata).

d. Perjanjian dapat diakhiri dengan sepihak bila ada alasan-

alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk

itu (Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata), yaitu seperti yang

termuat dalam Pasal 1571, Pasal 1572, Pasal 1649, Pasal

1813 KUH Perdata.

e. Janji untuk kepentingan pihak ketiga.

16 Ibid., hlm 19

23

f. Dalam pelaksanaan suatu perjanjian harus dilakukan

dengan itikad baik(Pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata), jadi

itikad baik harus ada sesudah perjanjian itu ada.

g. Suatu perjanjian selain mengikat untuk hal-hal yang

diperjanjikan juga mengikat segala sesuatu yang menurut

sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau

undang-undang (Pasal 1339 KUH Perdata). Hal-hal yang

menurut kebiasaan selamanya disetujui untuk dengan diam-

diam dimasukkan ke dalam perjanjian (Pasal 1347 KUH

Perdata).

h. Konsekuensi bila undang-undang yang bersifat memaksa

disampingkan semua pihak dalam membuat perjanjian,

maka semua atau bagian tertentu dari isi perjanjian yang

bertentangan dengan undang-undang yang memaksa

tersebut menjadi batal.

4. Hubungan Hukum Dalam Perjanjian

Hubungan hukum yaitu hubungan yang menimbulkan akibat

hukum yang dijamin oleh hukum atau undang-undang. Bila salah satu

pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban dengan sukarela maka salah

satu pihak dapat menuntut melalui pengadilan. Suatu perjanjian yang

telah disepakati oleh semua pihak memiliki hubungan hukum yang

harus dipatuhi keduanya.

24

Hubungan ini memberikan hak dan kewajiban kepada masing-

masing pihak untuk memberikan tuntutan atau memenuhi tuntutan

tersebut, artinya, tidak akan ada kesepakatan yang mengikat seseorang

bila tidak ada perjanjian tertentu yang disepakati oleh semua pihak, dari

adanya hubungan hukum tersebut, maka timbul tanggungjawab semua

pihak dalam suatu perjanjian.

Tanggungjawab merupakan realisasi kewajiban terhadap pihak

lain, untuk merealisasikan kewajiban tersebut perlu ada pelaksanaan

(proses). Hasilnya adalah terpenuhinya hak pihak lain dengan sempurna

atau dengan tidak sempurna. Disebut terpenuhinya dengan sempurna

bila kewajiban itu dilakukan sebagaimana mestinya, sehingga pihak

lain memperoleh haknya sebagaimana mestinya pula. Hal ini tidak

menimbulkan masalah. Dikatakan tidak terpenuhinya dengan sempurna

bila kewajiban itu dilakukan tidak sebagaimana mestinya, sehingga

pihak lain memperoleh haknya sebagaimana mestinya pula (pihak lain

dirugikan), hal ini menimbulkan masalah, yaitu sapa yang

bertanggungjawab, artinya sapa yang wajib memikul beban tersebut,

pihak debitur atau kreditur, pihak penerima jasa atau pemberi jasa,

dengan adanya pertanggungjawaban ini hak pihak lain diperoleh

sebagaimana mestinya (haknya dipulihkan). Bila pihak yang

mempunyai kewajiban tidak melaksanakan kewajibannya, ia dikatakan

wanprestasi atau ingkar janji17.

17 Tood D. Rakoff, Contract of Adhesion an Essay Inreccontruction, 1983, hlm 1189

25

Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik

karena disengaja ataupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja

wanprestasi itu dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk

memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak

melakukan prestasi tersebut.

Wanprestasi dapat berupa:

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.

2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.

3. Terlambat memenuhi prestasi.

4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk

dilakukan.

B. Tinjauan Umum Tentang Kredit Dan Pinjaman Uang (Kredit)

Dengan Online

1. Tinjauan Umum Tentang Kredit

Kredit mempunyai dimensi yang beraneka ragam, dimulai dari

arti kata “kredit”yang berasal dari bahasa Yunani “credere” yang berarti

kepercayaan akan kebenaran dalam praktek sehari–hari.

“Pengertian Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan

suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji,

pembayaran akan dilakukan pada jangka waktu yang telah

disepakati”18.

18 Astiko. 1996. Manajemen Perkreditan. Yogyakarta. Penerbit Andi Offset. Hal. 5.

26

Pengertian kredit yang lebih terkenal untuk kegiatan perbankan

di Indonesia telah dirumuskan dalam Undang – Undang Pokok

Perbankan No. 7 Tahun 1992 yang menyatakan jika kriteria adalah

penyediaan uang / tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu

berdasarkan persetujuan / kesepakatan pinjam meminjam antara pihak

bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk

melaksanakan dengan jumlah bunga sebagai imbalan.

Dalam praktek sehari–hari pinjaman kredit dinyatakan dalam

bentuk perjanjian tertulis baik tidak diatas tangan ataupun dengan

materiil. Dan sebagai jaminan pengaman, pihak peminjam akan

memenuhi kewajiban dan menyerahkan jaminan baik bersifat

kebendaan ataupun tidak kebendaan.

Sebenarnya sasaran kredit pokok dalam penyediaan pinjaman

tersebut bersifat penyediaan suatu modal sebagai alat untuk

melaksanakan kegiatan usacuma sehingga kredit (dana bank) yang

diberikan tersebut tidak lebih dari pokok produksi semata19.

a. Prinsip–Prinsip Kredit

Untuk mendapatkan kredit harus melalui prosedur yang

telah ditentukan oleh bank / lembaga keuangan. Agar kegiatan

pelaksanaan perkreditan dapat berjalan dengan sehat dan layak,

dikenal dengan 6 C yaitu :

19 Teguh P. Mulyono. 1987. Manajemen Perkreditan Komersil. Yogyakarta. Penerbit

BPFE. Hal. 37.

27

a. Character ( kepribadian / Watak )

Character adalah tabiat serta kemauan dari pemohon untuk

memenuhi kewajiban yang telah dijanjikan. Yang diteliti

adalah sifat – sifat, kebiasaan, kepribadian, gaya hidup dan

keadaan keluarga.

b. Capacity ( kemampuan )

Capacity adalah kesanggupan pemohon untuk melunasi

kewajiban dari kegiatan usaha yang dilakukan atau kegiatan

yang ditinjau dengan kredit dari bank. Jadi maksud dari

penilaian kredit terhadap capacity ini untuk menilai sampai

dimana hasil usaha yang diperolehnya akan mampu untuk

melunasinya pada waktunya sesuai dengan perjanjian kredit

yang telah disepakati.

c. Capital ( modal )

Capital adalah modal yang dimiliki calon debitur pada saat

mereka mengajukan permohonan kredit pada bank.

d. Collateral ( jaminan )

Collateral adalah barang – barang yang diserahkan pada bank

oleh peminjan atau debitur sebagai jaminan atas kredit yang

diberikan. Barang jaminan diperlukan agar kredit tidak

mengandung resiko.

28

e. Condition of Economic ( kondisi ekonomi )

Condition of Economic adalah situasi dan kondisi, sosial,

ekonomi, budaya dan lainnya yang mempengaruhi keadaan

perekonomian pada suatu saat ataupun untuk satu kurun

waktu tertentu yang kemungkinannya akan dapat

mempengaruhi kelancaran usaha dari perusahaan yang

memperoleh kredit.

f. Constrain ( batasan atau hambatan )

Dalam penilaian debitur dipengaruhi oleh hambatan yang

tidak memungkinkan sesorang melakukan usaha di suatu

tempat.

Disamping formula 6 C di atas, masih ada prinsip kredit yang disebut

4 P, yaitu :

a. Personality

Personality yaitu penilaian bank tentang kepribadian

peminjam seperti riwayat hidup, hobinya, keadaan keluarga

(istri / anak), social standing (pergaulan dalam masyarakat

serta bagaimana masyarakat tentang diri si peminjam dan

sebagainya).

b. Purpose

Bank dalam menilai si peminjam mencari dara tentang tujuan

atau keperluan penggunaan kredit, dan apakah tujuan

29

penggunaan kredit itu sesuai dengan line of business kredit

bak bersangkutan.

c. Payment

Untuk mengetahui kemampuan debitur dalam

mengembalikan pinjaman. Hal ini dapat diperoleh dari

perhitungan tentan prospek kelancaran penjualan dan

pendapatan sehingga dapat diperkirakan kemampuan

pengembalian pinjaman ditinjau dari waktu jumlahnya.

d. Prospect

Prospect yaitu harapan usaha di masa yang akan datang dari

calon debitur. Ini dapat diketahui dari perkembangan usaha

si peminjam selama beberapa bulan atau tahun,

perkembangan–perkembangan keadaan ekonomi atau usaha

perdagangan sektor usaha debitor, kekuatan keuangan

perusahaan yang dilihat dari earning power (kekuatan

pendapatan/keuntungan) di masa lalu dan perkiraan masa

akan datang.

b. Macam – Macam Kredit

Untuk membedakan kredit menurut faktor–faktor dan

unsur–unsur yang ada dalam pengertian kredit, maka perbedaan

kredit dapat dibedakan atas dasar :

30

a. Kredit Konsumtif adalah kredit yang digunakan untuk

keperluan konsumsi atau uang akan habis terpakai untuk

memenuhi kebutuhannya.

b. Kredit Produktif adalah kredit yang digunakan untuk

peningkatan usaha, baik usaha – usaha produksi,

perdagangan ataupun investasi.

c. Keperluan kredit

a. Kredit produksi / ekploitasi

Kredit ini diperlukan perusahaan untuk meningkatkan

produksi baik peningkatan kuantitatif yaitu jumlah hasil

produksi ataupun peningkatan kualitatif yaitu peningkatan

kuantitas atau mutu hasil produksi.

b. Kredit Perdagangan

Kredit ini dipergunakan untuk keperluan perdagangn pada

umumnya yang berarti peningkatan utility of place saru suatu

barang, barang – barang yang diperdagangkan ini juga

diperlukan bagi industri.

Kredit Investasi

c. Kredit yang diberikan kepada semua pengusaha untuk

investasi, berarti untuk penambahan modal dan kredit bukan

untuk keperluan perbaikan ataupun penambahan barang

modal atau fasilitas – fasilitas yang erat hubungannya dengan

31

itu. Misalnya untuk membangun pabrik, membeli /

mengganti mesin – mesin dan sebagainya.

d. Kredit menurut cara pemakaian

1. Kredit rekening Koran bebas

Debitur menerima semua kreditnya dalam bentuk rekening

koran kepadanya diberikan blangko cheque dan rekening

koran pinjamannya diisi menurut besarnya kredit yang

diberikan, debitur bebas melakukan penarikan selama kredit

berjalan.

2. Kredit rekening Koran terbatas

Sistem ini adanya perbatasan tertentu bagi nasabah dalam

melakukan penarikan uang rekeningya, seperti pemberian

kredit dengan uang giral dan perubahannya menjadi uang

chartal dilakukan berangsur – angsur.

3. Kredit rekening Koran aflopend

Penarikan kredit dilakukan dalam arti maksimum kredit pada

waktu penarikan pertamalah sepeuhnya dipergunakan oleh

nasabah.

4. Revolving credit

Sistem penarikan kredit sama dengan cara rekening Koran

bebas dengan masa penggunaan satu tahun, akan tetapi cara

pemakaiannya berbeda.

32

5. Term Loans

Dalam sistem ini penggunaan dan pemakaian kredit sangat

fleksibel artinya nasabah bebas menggunakan uang kredit

untuk keperluan apa saja dan bank tidak mau tentang hal itu.

e. Kredit menurut Jaminan

Kredit ini pada umumnya ada dua yaitu :

a. Unsecured Loans (kredit tanpa jaminan) sering juga disebut

kredit blangko.

b. Secured Loans

Jenis inilah yang digunakan oleh kebanyakan bank di

Indonesia yaitu memberikan kredit jaminan. Jaminan kredit

dapat berupa tanah, rumah, pabrik dan atau mesin – mesin

pabrik, perusahaan serta surat berharga.

f. Jangka Waktu Kredit

Perbedaan jangka waktu kredit nurut peraturan Bank

Indonesia adalah sebagai berikut :

a. Kredit jangka pendek, yaitu kredit yang berjangka waktu

selama–lamanya satu tahun. Jadi pemakaiannya tidak

melebihi satu tahun.

b. Kredit jangka menengah, yaitu kredit yang jangka waktunya

antara satu sampai tiga tahun.

33

c. Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang jangka waktunya

lebih dari tiga tahun.

g. Tujuan dan Fungsi Kredit

Tujuan kredit mencakup scope yang luas. Fungsi pokok

yang saling berkaitan dari kredit adalah sebagai berikut :

a. Profitability

Proftability ini bertujuan untuk memperoleh hasil dari kredit

berupa keuntungan yang diteguk dari pemungutan bunga.

b. Safety

Safety adalah keamanan dari prestasi atau fasilitas yang

diberikan harus benar–benar terjamin sehingga profitability

dapat benar–benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.

Sedangkan Fungsi kredit adalah menyalurkan dana – dana

yang dibutuhkan oleh masyarakat. Untuk itu fungsi kredit dalam

kehidupan perekonomian adalah sebagai berikut20 :

a. Kredit dapat meningkatkan daya guna dari modal

Artinya jika semua pedagang kecil dapat menikmati kredit

bank melalui PD. BPR BKK untuk memperluas usacuma,

mengembangkan usaha dan kesempatan untuk berusaha.

b. Kredit dapat meningkatkan daya guna suatu barang

20 Sinungan M. 1989. Dasar – dasar dan teknik Manajemen Kredit. Jakarta. Penerbit

PT.Bina Aksara. Hal. 9.

34

Dengan bantuan kredit dari PD. BPR BKK tersebut maka

semua pedagang kecil dapat memproduksi bahan mentah

menjadi bahan jadi, berarti daya guna dari bahan tersebut.

c. Kredit sebagai alat stabilitas ekonomi

Jika dalam menghadapi keadaan perekonomian yang kurang

sehat, maka kredit dapat sebagai alat stabilitas ekonomi

misalnya dalam usaha pengendalian inflasi, peningkatan

ekspor serta pemenuhan kebutuhan pokok rakyat.

d. Kredit sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan

nasional

Bantuan kredit digunakan semua usahawan untuk

memperbesar volume usaha produksinya. Peningkatan usaha

nantinya diharapkan akan meningkatkan profit. Bila

keuntungan dengan kumulatif dikembangkan lagi dalam arti

kata dikembalikan ke dalam struktur permodalan, maka

peningkatan akan berlangsung terus menerus dan akibatnya

pendapatan terus meningkat.

2. Tinjauan Tentang Perjanjian Pinjam Meminjam Uang (Kredit)

Secaara Online

a. Tinjauan Tentang Pinjam Meminjam Uang Dengan Online

35

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi

Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk

mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman

dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata

uang rupiah dengan langsung melalui sistem elektronik dengan

menggunakan jaringan internet21.

Dalam artikel Upaya Menutup Celah Agar Fintech Tak

Berpraktik ‘Shadow Banking’, hadirnya fintech khususnya model

bisnis layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi

informasi (Peer to Peer Lending), dapat memangkas proses

panjang dalam mengajukan kredit. Ketua Dewan Komisioner OJK,

Wimboh Santoso mengatakan jika hadirnya fintech yang

berkembang cepat/pesat memerlukan kebijakan yang cepat dan

tepat dari regulator. Setelah melihat pesatnya penyelenggara Peer

to Peer Lending, OJK buru-buru mengeluarkan payung hukum

lewat POJK 77/2016. Bentuk Badan Usaha, Modal, dan Kegiatan

Usaha layanan pinjam meminjam berbasis teknolgi informasi

sebagai berikut :

1. Bentuk Badan Usaha

21 Pasal 1 angka 3 POJK 77/2016

36

Badan hukum Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam

Uang Berbasis Teknologi Informasi (“Penyelenggara”)

berbentuk22:

a. perseroan terbatas; atau

b. koperasi

Penyelenggara berbentuk badan hukum perseroan terbatas

dapat didirikan dan dimiliki oleh23:

a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum

Indonesia; dan/atau

b. warga negara asing dan/atau badan hukum asing.

Kepemilikan saham Penyelenggara oleh warga negara asing

dan/atau badan hukum asing, baik dengan langsung ataupun

tidak langsung paling banyak 85%24.

2. Modal

Penyelenggara berbentuk badan hukum perseroan terbatas

wajib memiliki modal disetor paling sedikit Rp 1 miliar pada

saat pendaftaran. Sedangkan untuk penyelenggara berbentuk

badan hukum koperasi wajib memiliki modal sendiri paling

sedikit Rp 1 miliar pada saat pendaftaran25.

22 Pasal 2 POJK 77/2016 23 Pasal 3 ayat (1) POJK 77/2016 24 Pasal 3 ayat (2) POJK 77/2016 25 Pasal 4 ayat (1) dan (2) POJK 77/2016

37

Kemudian, Penyelenggara berbentuk perseron dan koperasi

wajib memiliki modal disetor atau modal sendiri paling sedikit

Rp 2,5 miliar pada saat mengajukan permohonan perizinan26.

3. Kegiatan Usaha

Penyelenggara menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi

Informasi dari pihak Pemberi Pinjaman kepada pihak

Penerima Pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak

Pemberi Pinjaman27.Yang dimaksud dengan28: Pemberi

Pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha

yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam

Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Penerima

Pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang

mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam

Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Perjanjian pelaksanaan Layanan Pinjam Meminjam Uang

Berbasis Teknologi Informasi meliputi29:

a. perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemberi

Pinjaman; dan

b. perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima

Pinjaman.

26 Pasal 4 ayat (3) POJK 77/2016 27 Pasal 5 ayat (1) POJK 77/2016 28 Pasal 1 angka 6, 7 dan 8 POJK 77/2016 29 Pasal 18 POJK 77/2016

38

Penyelenggara dapat bekerja sama dengan penyelenggara

layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan30. Kemudian perlu

diingat jika, dalam melakukan usacuma, penyelenggara wajib

mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa

Keuangan (“OJK”)31. Ada batasan pemberian pinjaman dana yang

berbasis teknologi informasi yang di atur Pasal 6 POJK 77/2016

sebagai berikut :

1. Penyelenggara wajib memenuhi ketentuan batas maksimum

total pemberian pinjaman dana kepada setiap Penerima

Pinjaman.

2. Batas maksimum total pemberian pinjaman dana sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp

2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

3. OJK dapat melakukan peninjauan kembali atas batas

maksimum total pemberian pinjaman dana sebagaimana

dimaksud pada ayat (2).

Jadi memang ada batasan jumlah pinjaman yang ditetapkan

OJK dalam penyelenggaraan layanan pinjaman berbasis aplikasi,

yaitu maksimum Rp 2 miliar.

30 Pasal 5 ayat (2) POJK 77/2016 31 Pasal 7 POJK 77/2016

39

b. Hak dan Kewajiban Semua Pihak

Suatu perikatan yang lahir oleh karena suatu perjanjian

mempunyai dua sudut yaitu sudut kewajiban dan hak-hak yang

timbul. Lazimnya suatu perjanjian adalah timbal balik, suatu pihak

yang memperoleh hak-hak dari perjanjian itu juga menerima

kewajiban-kewajiban yang merupakan kebalikannya dari hak-hak

yang diperolehnya dan sebaliknya suatu pihak yang memikul

kewajiban-kewajiban juga memperoleh hak-hak yang dianggap

sebagai kebalikannya kewajiban-kewajiban yang dibebankan

kepadanya itu.

Suatu perjanjian pinjam meminjam akan melibatkan dua

pihak yaitu pemberi pinjaman dan penerima pinjaman atau dengan

arti lain disebut debitur dan kreditur. Oleh karena itu dalam

hubungan dengan pembahasan tentang hak dan kewajiban ini akan

ditinjau dari dua sudut semua pihak tersebut. Apa yang merupakan

kewajiban pemberi pinjaman sekaligus akan merupakan hak dari

penerima pinjaman, demikian pula sebaliknya apa yang merupakan

hak pemberi pinjaman sekaligus akan merupakan kewajiban dari

penerima pinjaman. Persyaratan dari hak dan kewajiban itu

biasanya telah tercantum alam suatu blangko yang dipersiapkan

oleh pemberi pinjaman.

Pada awalnya dalam suatu perjanjian pinjam meminjam

akan tersangkut dua pihak dengan langsung, yaitu :

40

a. Pemeberi pinjaman (Kreditur)

b. Penerima pinjaman (Debitur)

Pihak penerima pinjaman dapat merupakan anggota

koperasi baik perseorang atau badan usaha yang telah melakukan

kegiatan atau usacuma untuk mengetahui hak dan kewajiban semua

pihak dalam suatu perjanjian pinjam meminjam, maka diuraikan

dengan garis besar hak dan kewajiban harus dilakukan oleh semua

pihak tersebut, adapun hak dan kewajiban dari pihak tersebut dapat

dijelaskan sebagai berikut :

1. Kewajiban pemberi Pinjaman (kreditur)

Perjanjian pinjam meminjam merupakan perjanjian timbale

balik, maka kewajiban dari kreditur merupakan hak dari

debitur, kewajiban utama dalam perjanjian pinjam

meminjam adalah menyerahlan sejumlah uang sebesar nilai

nominal yang telah disepakati oleh piminjam tersebut.

Menurut ketentuan jika pemberi pinjaman cuma mempunyai

satu kewajiban pokok yaitu menyerahkan uang pinjaman

tersebut pada tempat yang telah diperjanjikan.

2. Kewajiban penerima pinjaman (debitur)

Menurut Pasal 1793 KUHPerdata, penerima pinjaman

berkewajiban untuk mengembalikan apa yang dipinjamkan

dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang

telah ditentukan, bila barang yang telah maksud Pasal

41

tersebut diartikan dengan uang maka penerima pinjaman

akan memikul suatu kewajiban utama untuk mengembalikan

uang yang telah dipinjamkan tepat pada waktunya, selain

kewajiban itu dalam suatu perjanjian pinjam meminjam uang

dibebankan kewajiban tambahan yaitu membayar bunga

yang telah ditetapkan.

3. Hak pemberi pinjama (kreditur)

Adapun hak pemberi pinjaman adalah sebagai berikut :

a. Menerima kembali uang yang telah dipinjam setelah

sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam

perjanjian

b. Pemberi bunga atas pinjaman yang telah ditetapkan

sesuai dengan ketentuan yang telah dicantumkan

dalam perjanjian

4. Hak Penerima Pinjaman (debitur)

Sebagaimana yang telah diuraikan jika debitur mempunyai

hak yaitu :

a. Menerima uang pinjaman sebesar jumlah yang

dicantumkan dalam perjanjian.

b. Dalam hall memang membutuhkan berhak menerima

bimbingan dan pengarahan dari kreditur sehubungan

dengan kegiatan pengaktifan usaha serta

42

mendapatkan pembinaan yang optimal dari pihak

kreditur

c. Syarat Untuk Penyelenggara Pinjaman Uang Dengan

Online (Kreditur)

Menurut pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

No.77/POJK.01/2016 (POJK No 77/2016), suatu perusahaan yang

bergerak di bidang penyelenggara pembiayaan dengan elektronik

wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa

Keuangan (OJK).

Yang sering menjadi pertanyaan di sini adalah: apakah

untuk perizinan tersebut harus diajukan sebelum PT tersebut

didirikan atau setelah PT tersebut berdiri. Di dalam aturannya,

perizinan dapat diajukan setelah PT tersebut berdiri, artinya tidak

perlu mempunyai izin terlebih dahulu, dapat langsung mendirikan

perusahaan yang bergerak di bidang Fintech Lending. Namun

demikian, beberapa syarat dalam pendirian PT atau Koperasi yang

bergerak di bidang Fintech Leding ini. Begitu juga, karena di dalam

POJK 77/2016 tersebut tidak ditegaskan jika perizinan dapat

diajukan setelah PT berdiri, demi mencegah kesalahan dalam

proses pendiriannya, pihak Ikatan Notaris Indonesia meminta agar

Notaris memiliki standard dan prosedur yang jelas dalam bentuk

Surat Edaran atau lainnya guna menegaskan mengenai hal tersebut.

43

Seperti halnya perusahaan yang bergerak di bidang

keuangan dan asuransi, seperti bank, Bank Perkreditan Rakyat

(BPR), multifinance, money changer, maka untuk perusahaan yang

bergerak di bidang fintech lending ini juga harus mempunyai izin

dari OJK. Tata cara pengajuan perizinannya juga mengikuti

ketentuan yang diatur dalam POJK No 77/2016 tersebut.

Perusahaan ini memperbolehkan adanya unsur asing

sebagai salah satu pendiri atau pemegang saham dalam perusahaan.

Yang menjadi pertanyaan di sini adalah: apakah bila salah satu atau

beberapa pemegang sahamnya asing, maka harus ada izin dari

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagaimana PT

PMA lainnya. Jawabannya adalah TIDAK. Mengapa?, Karena

seperti pada perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan

lainnya, seperti perusahaan asuransi atau perusahaan multifinance

atau perusahaan yang bergerak di bidang keuangan lain, dimana

salah satu atau beberapa pemegang sahamnya asing, tidak perlu

mempunyai izin operasional ataupun izin lain pada saat melakukan

perubahan anggaran awal, jual beli saham, atau saat melakukan

corporate action lainnya. Dalam mengajukan perizinan, ada 2 tahap

yang harus dilakukan, yaitu:

1. Pengajuan Pendaftaran

2. Permohonan aplikasi perizinan.

44

Jadi untuk menjadi penyelenggara pinjaman uang (kredit)

online harus memenuhi syarat yang telah di tentukan oleh OJK.

1. Pengajuan Pendaftaran

Penyelenggara yang akan melakukan kegiatan

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi

Informasi mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK.

Bagi Penyelenggara yang telah melakukan kegiatan Layanan

Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

sebelum peraturan OJK ini diundangkan, harus mengajukan

permohonan pendaftaran kepada OJK paling lambat 6 (enam)

bulan setelah peraturan OJK ini berlaku, dengan mengisi

Formulir ini.

Permohonan pendaftaran oleh Penyelenggara,

disampaikan oleh Direksi kepada Kepala Eksekutif Pengawas

Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan

Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dengan menggunakan

Formulir 1, dan dilampiri dengan dokumen yang paling sedikit

memuat:

a. akta pendirian badan hukum termasuk anggaran awal

berikut perubahannya (bila ada) yang telah

disahkan/disetujui oleh instansi yang berwenang atau

diberitahukan kepada instansi yang berwenang sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

45

b. bukti identitas diri dan daftar riwayat hidup yang

dilengkapi dengan pas foto berwarna yang terbaru

berukuran 4×6 cm dari: pemegang saham yang

memiliki saham paling sedikit 20% (dua puluh persen),

anggota Direksi dan anggota Komisaris;

c. fotokopi nomor pokok wajib pajak badan;

d. surat keterangan domisili Penyelenggara dari instansi

yang berwenang;

e. bukti kesiapan operasional kegiatan usaha berupa

dokumen terkait Sistem Elektronik yang digunakan

Penyelenggara dan data kegiatan operasional.

f. bukti pemenuhan syarat permodalan

g. surat pernyataan rencana penyelesaian terkait hak dan

kewajiban Pengguna dalam hal perizinan

Penyelenggara tidak disetujui oleh OJK.

Persetujuan atas permohonan pendaftaran dilakukan

dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak

diterimanya dokumen permohonan pendaftaran sesuai dengan

persyaratan dalam peraturan OJK ini. OJK menetapkan

persetujuan pendaftaran Penyelenggara dengan memberikan

surat tanda bukti terdaftar.

Penyelenggara yang telah terdaftar wajib

menyampaikan laporan dengan berkala setiap 3 (tiga) bulan

46

untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret, 30 Juni,

30 September, dan 31 Desember kepada OJK dengan

informasi yang paling sedikit memuat:

1. Jumlah Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman

2. Kualitas pinjaman yang diterima oleh Penerima

Pinjaman berikut awal penilaian kualitas pinjaman

3. Kegiatan yang telah dilakukan setelah terdaftar di OJK.

Laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan disampaikan

kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung

sejak jatuh tempo tanggal pelaporan.

2. Permohonan Perizinan

Pasal 10 (1) Penyelenggara yang telah terdaftar di OJK,

wajib mengajukan permohonan izin sebagai Penyelenggara

dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal

terdaftar di OJK. Dalam hal jangka waktu telah berakhir,

Penyelenggara yang telah mendapatkan surat tanda bukti

terdaftar dan tidak menyampaikan permohonan perizinan atau

tidak memenuhi persyaratan perizinan, surat tanda bukti

terdaftar Penyelenggara dinyatakan batal.

Penyelenggara yang surat tanda bukti terdaftarnya

dinyatakan batal tidak dapat lagi menyampaikan permohonan

pendaftaran kepada OJK. Penyelenggara yang surat tanda

bukti terdaftarnya dinyatakan batal harus menyelesaikan hak

47

dan kewajiban Pengguna sesuai dalam surat pernyataan

rencana penyelesaian. Penyelenggara yang masih terdaftar dan

menyatakan tidak mampu meneruskan kegiatan

operasionalnya, harus mengajukan permohonan kepada OJK

disertai dengan alasan ketidakmampuan, dan rencana

penyelesaian hak dan kewajiban Pengguna.

Menurut Pasal 11 (1) Permohonan perizinan

Penyelenggara disampaikan oleh Direksi Penyelenggara

kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana

Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan

Lainnya dengan menggunakan Formulir 2 dan dilampiri paling

sedikit:

a. Akta pendirian badan hukum termasuk anggaran awal

berikut perubahannya (bila ada) yang telah

disahkan/disetujui oleh instansi yang berwenang atau

diberitahukan kepada instansi yang berwenang,

b. Daftar kepemilikan

c. Data pemegang saham

d. Data Direksi dan Komisaris

e. Fotokopi bukti pemenuhan permodalan yang

dilegalisasi dan masih berlaku selama proses

permohonan perizinan atas nama pada salah satu bank

umum yang melaksanakan kegiatan usaha dengan

48

konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah

yang berbadan hukum Indonesia

f. Struktur organisasi Penyelenggara

g. Pedoman/standar prosedur operasional terkait

penerapan program anti pencucian uang dan

pencegahan pendanaan terorisme

h. Rencana kerja untuk 1 (satu) tahun pertama yang

paling sedikit memuat

i. Bukti kesiapan operasional berupa :

a) Fotokopi nomor pokok wajib pajak atas nama

Penyelenggara

b) Surat pernyataan rencana penyelesaian terkait

hak dan kewajiban Pengguna dalam hal

Penyelenggara tidak dapat meneruskan

kegiatan operasional sistem elektronik Layanan

Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi

Informasi

c) Bukti pelunasan biaya perizinan.

OJK melakukan penelaahan atas permohonan

perizinan yang disampaikan oleh Penyelenggara dan

memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan

perizinan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak

diterimanya dokumen permohonan perizinan sesuai dengan

49

persyaratan dalam peraturan OJK ini. Permohonan perizinan

otomatis berlaku bila jangka waktu terlampaui. Bila ada

perubahan kepemilikan, penyelenggara harus terlebih dahulu

mempunyai persetujuan dari OJK.

Pada saat peraturan OJK ini berlaku, perjanjian

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi

Informasi yang masih berlangsung dengan nilai pinjaman dana

melebihi batas maksimum total pemberian pinjaman uang,

tetap dapat dilanjutkan sampai dengan berakhirnya jangka

waktu perjanjian dimaksud.

C. Tinjauan Umum Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan

kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang

dibuat antara kreditur dengan debitur.1Wanprestasi atau tidak

dipenuhinnya janji dapat terjadi baik karena disengaja ataupun tidak

disengaja32.

Seorang debitur dikatakan lalai, bila ia tidak memenuhi

kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang

telah diperjanjikan.

32 Salim HS. 2008. Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). Jakarta. Hal. 180.

50

Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata,

yang menyatakan jika:

“penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak

dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, bila si

berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap

melalaikannya, atau bila sesuatu yang harus diberikan atau

dibuatnya, cuma dapat diberikan atau dibuatnya, cuma dapat

diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah

dilampaukannya”33.

Kata lain wanprestasi juga dapat diartikan suatu perbuatan

ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak

melaksanakan isi perjanjian, isi ataupun melaksanakan tetapi

terlambat atau melakukan apa yang sesungguhnya tidak boleh

dilakukannya.

Mengenai pengertian dari wanprestasi, menurut Ahmadi

Miru wanprestasi itu dapat berupa perbuatan :

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.

2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.

3. Terlambat memenuhi prestasi.

4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk

dilakukan.

33 Ahmadi Miru. 2008. Hukum Perikatan. Jakarta. Penerbit Rajawali Pers. Hal. 12.

51

Sedangkan menurut A. Qirom Syamsudin Meliala

wanprestasi itu dapat berupa34:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali

Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasi

maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.

Bila prestasi debitur masih dapat diharapkan

pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi

tetapi tidak tepat waktu, sehingga dapat dikatakan wanprestasi.

3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.

Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, bila prestasi yang

keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur

dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Abdul kadir Muhammad, menyatakan wanprestasi terjadi

dikarenakan adanya 2 (dua) kemungkinan yaitu:

1. Keadaan memaksa (overmach / force mejeur).

2. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan ataupun

lalai.

Overmach adalah suatu keadaan atau kejadian yang tidak

dapat diduga-duga terjadinya, sehingga menghalangi seorang

debitur untuk melakukan prestasinya sebelum ia lalai untuk apa dan

34 A. Qirom Syamsuddin Meliala. 1985. Pokok-pokok Hukum Perjanjian. Yogyakarta.

Penerbit Liberty. Hal. 26.

52

keadaan mana tidak dapat dipersalahkan kepadanya. Overmacht di

bagi dua yaitu:

1. Overmacht mutlak adalah bila prestasi sama sekali tidak

dapat dilakukan oleh sapapun.

2. Overmacht yang tidak mutlak adalah pelaksanaan prestasi

masih dimungkinkan, cuma memerlukan pengobanan dari

debitur.

Kesengajaan ataupun lalai, kedua hal tersebut

menimbulkan akibat yang berbeda, dimana akibat akibat adanya

kesengajaan, sidebitur harus lebih banyak mengganti kerugian dari

pada akibat adanya kelalaian.

Surat peringatan yang menyatakan debitur telah melakukan

wanprestasi disebut dengan somasi. Somasi adalah pemberitahuan

atau pernyataan dari kreditur kepada debitur yang berisi ketentuan

jika kreditur menghendaki pemenuhan prestasi seketika atau dalam

jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan itu.

Dari ketentuan pasal 1238 KUH Perdata dapat dikatakan

jika debitur dinyatakan bila sudah ada somasi ( in grebeke

stelling ). Somasi itu bermacam bentuk, seperti menurut pasal

1238 KUH Perdata adalah:

1. Surat perintah

Surat perintah tersebut berasal dari hakim yang biasanya

berbentuk penetapan. Dengan surat penetpan ini juru sita

53

memberitahukan dengan lisan kepada debitur kapan selambat-

lambatnya dia harus bprestasi. Hal ini biasa disebut “exploit

juru sita”

2. Akta sejenis

Akta ini dapat berupa akta dibawah tangan ataupun akta

notaris.

3. Tersimpul dalam perikatan itu sendiri.

Maksudnya sejak pembuatan perjanjian, kreditur sudah

menentukan saat adanya wanprestasi.

Menurut Sri Soedewi Masyehoen Sofwan, debitur

dinyatakan wanprestasi bila memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu35:

1. Perbuatan yang dilakukan debitur tersebut dalam disesalkan.

2. Akibatnya dapat diduga lebih dahulu baik dalam arti yang

objektif yaitu orang yang normal dapat menduga jika keadaan

itu akan timbul. Ataupun dalam arti yang subjektif, yaitu

sebagai orang yang ahli dapat menduga keadaan demikian

akan timbul.

3. Dapat diminta untuk mempertanggung jawabkan

perbuatannya, artinya bukan orang gila atau lemah ingatan.

Bila seorang dalam keadaan-keadaan tertentu beranggapan

jika perbuatan debiturnya akan merugikan, maka ia dapat minta

35 Sri Soedewi Masyohen Sofwan. 1981. Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan

Praktek. Yogyakarta. Penerbit Liberty. Hal. 15.

54

pembatalan perikatan. Menurut pendapat yang paling banyak

dianut, bukanlah kelalaian debitur yang menyebabkan batal, tetapi

putusan hakim yang membatalkan perjanjian, sehingga putusan itu

bersifat “constitutief” dan tidak “declaratoir”. Malahan hakim itu

mempunyai suatu kekuasaan “discretionair” artinya ia berwenang

menilai wanprestasi debitur. Bila kelalaian itu dianggapnya terlalu

kecil hakim berwenang untuk menolak pembatalan perjanjian,

meskipun ganti rugi yang diminta harus diluluskan36.

2. Macam-Macam Wanprestasi

Jika debitur tidak melaksanakan prestasi-prestasi tersebut

yang merupakan kewajibannya, maka perjanjian itu dapat dikatakan

cacat atau katakanlah prestasi yang buruk. Wanprestasi merupakan

suatu prestasi yang buruk, yaitu semua pihak tidak melaksanakan

kewajibannya sesuai isi perjanjian. Wanpestasi dapat terjadi baik

karena kelalaian ataupun kesengajaan37. Wanprestasi seorang

debitur yang lalai terhadap janjinya dapat berupa:

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali.

Contoh: A dan B telah sepakat untuk jual-beli motor dengan

merek Snoopy dengan harga Rp 13.000.000,00 yang

penyerahannya akan dilakukan pada Hari Minggu, Tanggal

36Subekti. 1982. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta. Penerbit PT.Intermasa. Hal. 148. 37 Yogi Ikhwan. Wanprestasi Sanksi Ganti Kerugian dan Keadaan,melalui:

http://yogiikhwan.wordpress.com/2008/03/20/wanprestasi-sanksi-ganti-kerugian-dan-keadaan-

memaksa/.html. . Diunduh 29 November 2018 Pukul 16:00 WIB.

55

25 Oktober 2011 pukul 10.00. Setelah A menunggu lama,

ternyata si B tidak datang sama sekali tanpa alasan yang jelas.

2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat).

Contoh: (Konteks contoh nomor 1). Si B datang tepat waktu,

tapi membawa motor Miu bukan merk Snoopy yang telah

diperjanjikan sebelumnya.

3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan.

Contoh: (Konteks contoh nomor 1). Si B datang pada hari itu

membawa motor Snoopy, namun datang pada jam 14.00.

4. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh

dilakukan.

Contoh:(Konteks contoh nomor 1). Si B datang tepat pukul

10.00 pada hari itu dan membawa motor Snoopy, namun

menyertakan si C sebagai pihak ketiga yang sudah jelas-jelas

dilarang dalam kesepakatan kedua belah pihak sebelumnya.

Dalam hal bentuk prestasi debitur dalam perjanjian yang

berupa tidak berbuat sesuatu, akan mudah ditentukan sejak kapan

debitur melakukan wanprestasi yaitu sejak pada saat debitur berbuat

sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Sedangkan

bentuk prestasi debitur yang berupa berbuat sesuatu yang

memberikan sesuatu bila batas waktunya ditentukan dalam

perjanjian maka menurut pasal 1238 KUH Perdata debitur dianggap

melakukan wanprestasi dengan lewatnya batas waktu tersebut. Dan

56

bila tidak ditentukan mengenai batas waktunya maka untuk

menyatakan seseorang debitur melakukan wanprestasi, diperlukan

surat peringatan tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur.

Surat peringatan tersebut disebut dengan somasi38.

3. Mulai Terjadinya Wanprestasi

Praktek hukum perikatan di dalam masyarakat, untuk

menentukan sejak kapan seorang debitur wanprestasi terkadang

tidak selalu mudah, karena kapan debitur harus memenuhi prestasi

tidak tidak selalu ditentukan dalam perjanjian. Dalam perjanjian jual

beli, sesuatu barang, mislnya, tidak ditetapkan kapan penjual harus

menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli, dan kapan

pembeli harus membayar harga barang yang dibelinya kepada

penjual39.

Lain hal dalam menetapkan kapan debitur wanprestasi pada

perjanjian yang prestasinya untuk tidak berbuat sesuatu, misalnya

untuk tidak membangun tembok yang tingginya lebih dari dua

meter, sehingga begitu debitur membangun tembok yang tingginya

lebih dua meter, sejak itu debitur dalam keadaan wanprestasi40.

Perjanjian yang prestasinya untuk memberi sesuatu atau

untuk berbuat sesuatu, yang tidak menetapkan kapan debitur harus

38 Abdul Rosyid Sulaiman, SH., MM. 2005. Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan

Contoh Kasus. Jakarta. Penerbit Prenada Media. hal. 44. 39 Riduan Syahrani. 2013. Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata. Bandung. Penerbit

Alumni. hlm. 218. 40 Ibid,

57

memenuhi prestasi tersebut, sehingga untuk memenuhi prestasi

tersebut, debitur harus lebih dahulu diberi teguran (somasi) agar

debitur memenuhi kewajibannya. Bila dalam prestasi tersebut dapat

seketika dipenuhi, misalnya penyerahan barang yang dijual dan

barang yang akan diserahkan sudah ada, pprestasi tersebut dapat

ditunut supaya dipenuhi seketika. Akan tetapi, bila prestasi dalam

perjanjian tersebut tidak dapat dipenuhi seketika, misalnya barang

yang harus diserahkan masih belum berada di tangan debitur, kepada

debitur (penjual) diberi waktu yang pantas untuk memenuhi prestasi

tersebut.

Tentang bagaimana cara memberikan teguran (somasi)

terhadap debitur agar bila debitur tidak memenhui teguran itu dapat

dikatakan wanprestasi, diatur dalam Pasal 1238 BW yang

menentukan, jika teguran itu harus dengan surat perintah atau

dengan akta sejenis41.

Somasi adalah pemberitahuan atau pernyataan dari kreditur

kepada debitur yang berisi ketentuan jika kreditur menghendaki

pemenuhan prestasi seketika atau dalam jangka waktu seperti yang

ditentukan dalam pemberitahuan itu dengan kata lain somasi adalah

peringatan agar debitur melaksanakan kewajibannya sesuai dengan

tegoran kelalaian yang telah disampaikan kreditur kepadanya.

Menurut pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan jika: “Si

41 Ibid,

58

berutang adalah lalai, jika ia dengan surat perintah atau dengan

suatu akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan

sendiri, adalah jika ini menetapkan jika si berutang harus dianggap

lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”42

Dari ketentuan pasal tersebut dapat dikatakan jika debitur

dinyatakan wanprestasi bila sudah ada somasi (in gebreke stelling).

Adapun bentuk-bentuk somasi menurut pasal 1238 KUH Perdata

adalah:

a. Surat perintah Surat perintah tersebut berasal dari hakim

yang biasanya berbentuk penetapan. Dengan surat penetapan

ini juru sita memberitahukan dengan lisan kepada debitur

kapan selambat-lambatnya dia harus berprestasi. Hal ini

biasa disebut “exploit juru Sita”

b. Akta sejenis Akta ini dapat berupa akta dibawah tangan

ataupun akta notaris.

c. Tersimpul dalam perikatan itu sendiri Maksudnya sejak

pembuatan perjanjian, kreditur sudah menentukan saat

adanya wanprestasi.

Dalam perkembangannya, suatu somasi atau teguran

terhadap debitur yang melalaikan kewajibannya dapat dilakukan

dengan lisan akan tetapi untuk mempermudah pembuktian

42 Subekti. 1999. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta. Penerbit Pradnya

Semuamita.hlm. 323.

59

dihadapan hakim bila masalah tersebut berlanjut ke pengadilan

maka sebaiknya diberikan peringatan dengan tertulis.

Dalam keadaan tertentu, somasi tidak diperlukan untuk

dinyatakan jika seorang debitur melakukan wanprestasi yaitu dalam

hal adanya batas waktu dalam perjanjian (fatal termijn), prestasi

dalam perjanjian berupa tidak berbuat sesuatu, debitur mengakui

dirinya wanprestasi.

4. Akibat Adanya Wanprestasi

Tidak dipenuhinya perikatan yang diakibatkan oleh kelalaian

debitur atau wanprestasi sebagai akibat situasi dan kondisi yang

resikonya ada pada diri debitur menimbulkan beberapa akibat.

Akibat-akibat wanprestasi adalah43 :

1. Debitur harus membayar ganti rugi (Pasal 1279 BW);

2. Beban resiko bergeser ke arah kerugian debitur. Suatu

halangan yang timbul ke permukaan dapat

dipertanggungjawabkan kepada kreditur setelah pihak

debitur melakukan wanprestasi, kecuali ada kesengajaan atau

kelalaian besar (culpa lata) pada pihak kreditur atau tidak

dapat mengendalikan (overmacht).

3. Jika perikatan timbul dari suatu persetujuan timbal balik ,

maka pihak kreditur dapat membebaskan diri dari kewajiban

43 Gr. Van der Burght. 1999. Tentang Perikatan. Bandung. Penerbit Mandar Maju. hlm.

131.

60

melakukan kontraprestasi melalui cara Pasal 1302 BW atau

melalui exceptio non adimpleti contractus menangkis

tuntutan debitur untuk memenuhi perikatan.

Adapun akibat yang diberikan kepada pihak yang melakukan

wanprestasi diancam beberapa sanksi atau hukuman, yaitu:

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan

atau disebut ganti rugil

2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan

perjanjian;

3. Peralihan resiko;

Membayar biaya perkara, bila sampai diperkarakan di depan

hakim.