Mengapa Perlu SOP Pengadaan
-
Upload
khalid-mustafa -
Category
Government & Nonprofit
-
view
2.477 -
download
14
description
Transcript of Mengapa Perlu SOP Pengadaan
Khalid MustafaKetua dan Pendiri Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I)Pengurus DPP Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI)
Setiap pekerjaan yang dapat menimbulkan resiko harus dilakukan dengan prosedur yang ketat dan tetap untuk meniadakan atau mengurangi resiko/kesalahan
Apabila pilot tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan aturan, maka pesawat akan jatuh dan banyak penumpang menjadi korban.
Bila dokter tidak melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur, maka pasien dapat meninggal atau cacat.
Bila pemadam kebakaran tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur, maka dapat menimbulkan banyak korban jiwa dan materi.
Pengadaan juga mengandung resiko (mendapat komplain dari masyarakat, terkena sanksi hukum, barang/jasa tidak sesuai kebutuhan) jadi harus memiliki prosedur yang jelas.
Lupa mengikuti prosedur baku (Perpres dan Perka LKPP) Perbuatan melawan hukum Penyalahgunaan wewenang
Kegiatan tidak terdokumentasi Tidak dapat mempertanggungjawabkan
keputusan/kebijakan Dokumen tidak standar Pekerjaan berulang/tumpang tindih
PBJ merupakan kegiatan berulang yang seharusnya dapat dibakukan
Mengurangi kesalahan prosedur Mengurangi kesalahan dokumentasi Mempermudah pejabat baru untuk
melaksanakan/melanjutkan pekerjaan Mempermudah Audit
• Tidak ada Pedoman Perencanaan yang baku untuk memisahkan N dan W
• Tidak ada kaitan data aset dan penghapusan dengan perencanaan
• Tidak ada alur yang jelas tentang target dan waktu penyusunan perencanaan
• Tidak ada reward and punishment yang jelas
• Tidak sinkron antara perencanaan dan penganggaran khususnya terhadap aturan Pengadaan
• RUP tidak disusun oleh PA/KPA
• Anggaran tidak berdasarkan kepada perencanaan awal
• Penyesuaian anggaran tidak memperhatikan kebutuhan dan posisi pengadaan
• Anggaran ditetapkan bukan pada awal tahun anggaran
• Anggaran perubahan tidak memperhatikan perencanaan dan kebutuhan waktu pelaksanaan
• Terjadi kesalahan pada jenis belanja
• Penyusunan Spek. Teknis dan HPS tidak didasarkan pada perencanaan dan tidak didokumentasikan
• Tidak ada rancangan kontrak• Penyusunan Rencana Pelaksanaan
Pemilihan tidak sesuai• Pelaksanaan Pemilihan tidak sesuai• Pelaksanaan pekerjaan tidak
dikendalikan• Serah terima pekerjaan tidak
berdasarkan kontrak dan kondisi pekerjaan
• Dokumen pencairan tidak sinkron dengan dokumen pengadaan
SOP
Ruang Lingkup SOP Seluruh Kementerian/Lembaga/Daerah/Institusi; atau Berdasarkan Eselon/Satuan Kerja
Organisasi Pelaksana Kesiapan dan Kaitan dengan Organisasi lain (Perencanaan,
Keuangan, Hukum dan Organisasi, Kepegawaian, dll) Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat
Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
Unit Layanan Pengadaan Dasar Hukum
SOP
SOP Rencana Umum Pengadaan Identifikasi Kebutuhan,
Penyusunan KAK dan RAB, Penetapan Organisasi Pengadaan
Pembahasan Kegiatan dan Anggaran
Penyusunan dan Pengumuman RUP
Kaji Ulang RUP SOP Rencana Pelaksanaan
Pengadaan Penyusunan Spesifikasi Teknis Penyusunan Harga Perkiraan
Sendiri Penyusunan Rancangan Kontrak Permintaan Pemilihan Penyedia
SOP
SOP Rencana Pemilihan Penyedia Kaji Ulang RPP Penyusunan Dokumen
Pengadaan SOP Swakelola
Swakelola oleh Penanggung Jawab Anggaran
Swakelola oleh Instansi Pemerintah Lain
Swakelola oleh Kelompok Masyarakat
SOP
SOP Pemilihan Penyedia Pengadaan Langsung
Menggunakan Bukti Pembelian (dibawah 10 Juta)
Pengadaan Langsung Menggunakan Kuitansi (dibawah 50 Juta)
Pengadaan Langsung Menggunakan SPK (dibawah 200 Juta)
Penunjukan Langsung Tidak Darurat
Pelelangan Umum Pascakualifikasi
Pelelangan Umum Prakualifikasi Seleksi Umum Badan Usaha Seleksi Umum Perorangan
SOP
SOP Pemilihan Penyedia Pelelangan Sederhana/Pemilihan
Langsung Sayembara/Kontes Lelang Gagal Sanggahan dan Sanggahan
Banding Pengaduan Somasi dan Permasalahan
Hukum PBJ SOP Pelaksanaan Kontrak dan
Serah Terima SPPBJ Penandandatanganan Surat
Perjanjian (Kontrak)/SPK Penerbitan SPMK/Surat Pesanan
SOP
SOP Pelaksanaan Kontrak dan Serah Terima Pengendalian Kontrak Pengadaan
Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi
Pengendalian Kontrak Pekerjaan Konstruksi
Adendum Kontrak Pemeriksaan dan Serah Terima
Pekerjaan SOP Pembayaran Pekerjaan
Penagihan Pembuatan Berita Acara
Pembayaran Penerbitan SPM dan SP2D Pembayaran Pada Akhir Tahun
Anggaran
Menetapkan Organisasi Penanggung Jawab Penyusun SOP Membentuk Tim Penyusun dengan persyaratan:
Wajib memahami setiap tahapan pekerjaan Terdiri atas unsur perencanaan, pengadaan, keuangan, dan
pengawasan Studi Banding ke Insitusi Lain yang sudah mapan dalam
menerapkan SOP (Contoh: KPK) Koordinasi dan Komunikasi dengan LKPP Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Review/Perbaikan SOP (minimal setahun sekali)
www.khalidmustafa.infoHP: 08170909035Pin BB: 2AF759E2