Post on 22-Nov-2020
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Wakaf merupakan ibadah yang sangat mulia dalam islam, wakaf dijadikan
sebagai amalan yang sangat dianjurkan untuk mendekatkan diri kepada Allah
SWT. Menurut bahasa wakaf (waqf) adalah menahan (habs) seperti dengan tahbis
(ditahan) dan tasbil (dijadikan halal dijalan allah). Sedang menurut terminologi
syara‟ wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan tetap menjaga
zatnya, memutus pemanfaatan terhadap zat dengan bentuk pemanfaatan lain yang
mubah adanya.
Wakaf merupakan salah satu ibadah kebendaan yang penting yang tidak
memiliki rujukan yang ekplisit dalam kitab suci al-qur‟an. Oleh karena itu, ulama
telah melakukan identifikasi untuk mencari “induk kata” sebagai sandaran hukum.
Hasil identifikasi tersebut melahirkan ragam nomenkelatur antara lain; wakaf
dapat diartikan sebagai al-khayr, Shodaqoh Jariyah, Al-habas
Wakaf adalah instusi sosial islami yang tidak memiliki rujukan yang
spesifik dalam al-qur‟an dan as-sunah. Ulama berpendapat bahwa printah wakaf
merupakan bagian dari perintah untuk melakukan al-khayr (secara harfiah berarti
kebaikan) dasarnya adalah sebagai berikut:1
افعلىاالخيرلعلكم حفلحىنو
1 Jaih Mubarok, Wakaf Produktif, Refika Offset, Bandung. 2008, hlm. 7
“Dan berbuatlah kebajikan agar kamu memperoleh kemenangan”. (QS. Al-hajj:
22Ayat 77)2
Menurut Taqiy Al-din Abi Bakr Ibnu Muhammad Al-husaeni Al-dimsqi
menafsirkan bahwa perintah untuk melakukan al-khayr berarti perintah untuk
melakukan wakaf.3 Penafsiran al-Dimasqi tersebut relevan dengan firman allah
tentang wasiat.
المىث ان حرك خيراالىصيتللىالديهكخب عليكم اذاحضرااحدكم
0:1:2: البقرة ( والاقربيه ببلمعروف حقبعلي المخقيه (
“Kamu diwajibkan berwasiat apabila sudah didatangi (tanda-tanda) kematian dan
jika kamu meninggalkan harta yang banyak untuk ibu dan bapak dan karib kerabat
dengan cara yang ma‟ruf; (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang
bertakwa”. (QS. Al-Baqarah: 2: 180)4
Dalam ayat tentang waasiat, kata Al khayr di artikan dengan harta
benda.oleh karena itu, perintah melakukan Al-khayr berarti perintah untuk
melakukan ibadah bendawi. Dengan demikian wakaf sebagai konsep ibadah
kebendaan berakar pada Al-Khayrallah memerintah manusia agar untuk
mengerjakannya.
Dalam hadis dikatakan bahwa wakaf disebut dengan sedekah jariah
“Shodaqah Jariyah”. Dalam persepektif ini, wakaf dianggap sebagai bagian dari
sedekah. Secara umum, sedekah dapat dibedakan menjadi dua: sedekah yang
wajib dan sedekah yang sunah. Sedekah yang sunah yaitu sedekah yang pahalanya
2 Soenarjo, dkk, Alqur‟an Dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, Tahun 1971, hlm 523
3 Jaih Mubarok, OpCit, hlm. 7
4 Soenarjo, dkk, op.cit., hlm 44
tidak senantiasa mengalir meskipun pihak yang menyedekahkan hartanya telah
meninggal dunia. Sedekah yang terakhir disebut wakaf. Sebagaimana dijelaskan
Imam muslim meriwayatkan dari abu hurairah yang menyatakan bahwa nabi
muhammad SAW. bersabda:
اذامبث الاوسبن اوقطع عىه عمله الامه ثلاثت صدقت جبريتاوعلم يىخفع
به اوولدصبلح يدعىله
“(seluruh pahala) perbuatan manusia terputus apabila telah meninggal kecuali tiga
perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh yang
medoakannya”. (HR.Muslim)5
Selain sedekah jariah, wakaf disebut pula dengan Al-habas (al-ahbas,
jamak). Secara bahasa Al-habs berarti al-sijn(penjara), diam, cegahan, rintangan,
halangan, “ tahanan.”dan pengamanan.gabungan kata ahbasa (Al-habs) dengan al-
mal (harta) berati wakaf (ahbasa al-mal).
Penggunaan kata Al-habs dengan arti wakaf terdapat dalam beberapa
riwayat. Pertama, dalam hadis riwayat imam bukhari dari ibn „umar yang
menjelaskan bahwa Umar ibn Al-Khatab datang kepada nabi SAW. meminta
petunjuk pemanfaatan tanah miliknya di khaibar. Nabi saw bersabda:
اوشئج حبسج اصلهب وحصدقج بهب
“Bila engkau menghendaki, tahanlah pokoknya dan sedekahkanlah hasilnya
(manfaatnya)” (HR.Muslim) 6
5 Lihat Imam Muslim, Shahih Muslim, Bandung; Dahlan. Tth, Juz II, hlm, 14
6 Ibid. Hlmn: 7-9
Dasar hukum perwakafan di Al-Qur‟an diantaranya sebagai berikut:
له حىب لىا البرحخي حىفقىاممب ححبىن ومب حىفقىامه شيءفبن الله به عليم
“Kamu tidak akan meperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakan sebagian
harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu
sungguh, Allah maha mengetahui.” (Q.S. Ali „imran (3) :92)7
Dikalangan ulama terjadi perbedaan pendapat dalam memberi terminologi
wakaf. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang
ditimbulkan.8 Menurut imam syafi‟i dan ibnu hambal berpendapat bahwa wakaf
adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah
sempurna prosedur perwakafan. wakif tidak boleh tidak boleh melakukan apa saja
terhadap harta yang diwakafkan, seperti: perlakuan pemilik dengan cara
pemlikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran maupun tidak. Jika wakif
wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya.
Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada Mauquf‟alaih
(yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat
melarang penyaluran sumbangannya tersebut, apabila wakif melarangnya, maka
Qodli berhak memaksanya agar memberikannya kepada mauquf‟alaih. Karena itu
madzhab Syafi‟i mendefinisikan wakaf adalah tidak melakukan suatu tindakan
atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT. dengan
menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial).
7 Soenarjo, dkk, op.cit., hlm 91
8Oyo Sunaryo Mukhlas. Pranata Sosial Hukum Islam, Refika Aditama, Bandung, hlm. 68.
Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan saratnya,rukun
wakaf ada empat (4) yaitu:
1) Wakif (orang yang mewakafkan harta)
2) Mauquf bih (barang atau harta yang di wakafkan)
3) Mauquf „alaih (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf)
4) Shighot (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk
mewakafkan sebagian harta bendanya)9
Orang yang mewakafkan (wakif) disyaratkan memiliki kecakapan hukum
atau kaamalul ahliyah (legal competent) untuk membelanjakan hartanya. Dalam
Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik
dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum
yang memisahkan sebagian harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan
melembagakan selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan
umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.
Wakaf merupakan salah satu perbuatan hukum yang melembaga yang
sudah lama diperaktekkan di Indonesia. Pengaturan tentang sumber hukum,
tatacara, prosedur, dan perktek perwakafan dalam bentuk peraturan yakni sejak
Tahun 1960 dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan
pokok- pokok agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang
Perwakafan tanah milik, Buku III Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disebar
luaskan dengan Impres No 1 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004
9 Anonimous, Fiqh Wakaf, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Jendral Bimbingan
Masyarakat Islam. Departemen Agama RI. 2006. hlm.: 2
tentang Wakaf, dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. 10
Pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan
oleh pemerintah atau pemerintah daerah dan dapat bekerjasama dengan badan
usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swata.
Pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum
diselenggarakan oleh lembaga pertanahan, yaitu kepala bahan pertanahan nasional
RI. Pelaksanaan pengadaan bagi pembangunan untuk kepentingan umum
dilaksanakan oleh kepala kantor wilayah badan pertanahan nasional provinsi
dapat menugaskan kepada kepala kantor pertanahan kabupaten/kota sebagai
efektifitas, kondisi geografis, dan sumber daya manusia.
Di Indonesia permasalahan tanah wakaf banyak yang tidak berdiri sendiri,
tapi ada banyak yang berhubungan dengan fasilitas umum (fasum), dan fasilitas
sosial (fasos), seperti kasus lumpur lapindo, jati gede dan lainnya. Bagaimana
formula penyelesaiannya, hingga kini belum terbayang. Penyelesaian tanah
wakaf, fasum dan fasos tersebut hingga kini belum terpikirkan bagaimana
formulanya. 11
Masjid dan mushala yang juga termasuk jenis tanah wakaf, tidak mungkin
diselesaikan dengan proses jual beli, karena tanah wakaf haram hukumnya
menurut agama Islam diperjual belikan. Berbeda dengan tanah dan bangunan
milik perseorangan, tanah wakaf tidak atas nama perseorangan. Jika demikian,
siapa yang berhak mengajukan penggantian tanah wakaf, jika suatu hari tanah-
10
Urip Santoso, Hukum Perumahan. Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 135. 11
Lihat http://bwi.or.id/index.php/en/publikasi/news/108-menyoal-tanah-wakaf-fasum-dan-
fasos-korban-lapindo.html
tanah tersebut tidak memiliki dokumen hukum yang jelas. Secara jujur hingga saat
ini di Jawa Barat belum memiliki data akurat tentang tanah wakaf, fasum, dan
fasos. Data-data tersebut masih tersebar dibanyak instansi dan lembaga sosial
kemasyarakatan. 12
Fasilitas umum dan fasilitas sosial merupakan fasilitas milik bersama yang
harus dijaga dan dirawat dengan baik agar bisa selalu dimanfaatkan secara
maksimal untuk jangka panjang. Merawat dan menjaga, warga masyarakat dapat
saling bahu-membahu untuk membangun dan atau memperbaiki fasum fasos
sendiri jika memang sangat diperlukan tanpa bergantung kepada pemerintah.
Tanpa adanya fasilitas umum dan fasilitas sosial yang memadai akan membuat
kehidupan masyarakat menjadi lebih sulit dan terhambat. 13
Fasum dan fasos yang disediakan oleh pemerintah dibiayai oleh dana yang
sebagian besar didapat dari pajak dan retribusi. Pajak dan retribusi dikumpulkan
oleh pemerintah dari masyarakat, sehingga fasilitas umum dan fasilitas sosial
merupakan milik masyarakat umum. Fasum dan fasos juga dapat dibiayai oleh
lembaga non pemerintah seperti developer yang ikut membangun fasum dan fasos
di perumahan-perumahan.
12
fasilitas umum adalah fasilitas yang diadakan untuk kepentingan umum. Contoh dari
fasilitas umum (fasum) adalah seperti jalan, angkutan umum, saluran air, jembatan, fly over, under
pass, halte, alat penerangan umum, jaringan listrik, banjir kanal, trotoar, jalur busway, tempat
pembuangan sampah, dan lain sebagainya. Sedangkan pengertian fasilitas sosial adalah fasilitas
yang diadakan oleh pemerintah atau pihak swasta yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat
umum dalam lingkungan pemukiman. Contoh dari fasilitas sosial (fasos) adalah seperti puskemas,
klinik, sekolah, tempat ibadah, pasar, tempat rekreasi, taman bermain, tempat olahraga, ruang
serbaguna, makam, dan lain sebagainya. (http://www.organisasi.org/1970/01/arti-pengertian-
fasilitas-umum-dan-fasilitas-sosial-perbedaan-fasum-fasos.html#.WW6CpBXyjIU ). Dari
pengertian tersebut maknanya sepertinya tidak jauh berbeda. Menurut kamus besar bahasa
indonesia, fasum dan fasos memiliki arti yang berbeda. Menurut penulis fasum adalah fasilitas
dasar yang dibutuhkan manusia untuk hidup, sedangkan fasos adalah fasilitas yang dibutuhkan
masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas sosial kemasyarakatan. 13
http://www.organisasi.org/1970/01/arti-pengertian-fasilitas-umum-dan-fasilitas-sosial-
perbedaan-fasum-fasos.html
Berdasarkan Permendagri No 9 Tahun 2009 tentang Sarana Perumahan
dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang merupakan bagian
dari sebuah perumahan di perkotaan, antara lain:
1. Sarana Perniagaan/Perbelanjaan;
2. Sarana Pelayanan Umum Dan Pemerintahan;
3. Sarana Pendidikan;
4. Sarana Kesehatan;
5. Sarana Peribadatan;
6. Sarana Rekreasi Dan Olah Raga;14
Berkenaan dengan hal-hal diatas, pada kasus di Perumahan Griya Purwa
Asri RT 07/02 Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi, penulis menemukan kasus
dimana sebidang tanah yang diatasnya di bangun masjid yang diberi nama masjid
Darul Muttaqin. Tanah dan bangunan tersebut sampai sekarang belum memiliki
identitas hukum yang jelas, apakah sebagai wakaf, fasum atau fasos?. Masjid
tersebut sampai telah berkembang cukup pesat dengan ditandai pembangunan
yang terus-menerus dalam rangka upaya memberi kenyamanan kepada
jamaahnya. Pemilik tanah yaitu Bapak H. Solihin GP dalam pernyataannya di
hadapan pengurus DKM ingin status dari tanah tersebut sebagai wakaf akan
tetapi pengembang PT. Pancang dalam hal ini Bapak Ahmad selaku pihak yang
diberi kepercayaan untuk membangun perumahan oleh Bapak Solihin GP
mengatakan bahwa tanah dan bangunan tersebut merupakan bagian dari fasum
dan fasos karena bagian dari kewajiban pengembang/developer mengikuti regulasi
14
https://praja1.wordpress.com/2009/10/14/permendagri-no-9-tahun-2009-tentang-
pedoman-penyerahan-prasarana-sarana-dan-utilitas-perumahan-dan-permukiman-di-daerah/
pemerintah kabupaten Bandung. Pernyataan pengikraran wakaf oleh Bapak H.
Solihin GP selaku pemilik tanah dihadapan saksi dalam hal ini Bapak Anwar
Effendi selaku ketua DKM, Bapak Joni sebagai Asisten sekaligus supir pribadi
Bapak Solihin GP yang dinyatakan dalam bentuk ucapan bahwasannya ”tanah
yang di bangun masjid ini saya wakafkan, mangga diurus. Hal-hal lain terkait
administrasi diurus saya tingal teken”. Ucapan lisan tersebut menjadi dasar bagi
pengurus DKM untuk meminta kepada pihak Developer bahwa tanah dan
bangunan masjid tersebut berstatus sebagai tanah wakaf.
Berdasarkan uraian diatas, terllihat bahwa sumberdaya manusia yang
berkaitan dengan wakaf merupakan hal yang pokok dalam berwakaf. Namun
demikian apa yang terjadi di komplek Griya Purwa Asri Desa Cimekar
Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung Dimana status tanah yang diikrarkan
oleh pemilik tanah, namun oleh kepercayaan pemilik tanah / developer dijadikan
sebagai fasilitas umm.
B. Rumusan Masalah.
Setelah mengetahui latar belakang permasalahannya penulis merumuskan
beberapa masalah yang dapat dijadikan pembahasan dalam sekripsi ini, antara
lain:
1. Bagaimana Ketentuan Hukum Pengikraran tanah Fasum Menjadi wakaf?
2. Bagaimana penyediaan dan pemanfaatan wakaf dan fasum Perumahan
Griya Purwa Asri Des. Cmekar Kec. Cileunyi Kab. Bandung?
3. Bagaimana prosedur perubahan status tanah fasum menjadi tanah wakaf
Perumahan Griya Purwa Asri Des. Cmekar Kec. Cileunyi Kab. Bandung?
4. Bagaiman penyelesaian sengketa wakaf dan fasum Perumahan Griya
Purwa Asri Des. Cmekar Kec. Cileunyi Kab.Bandung?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah diatas yaitu untuk :
1. Untuk mengetahui ketentuan hukum tentang wakaf dan fasum Perumahan
Griya Purwa Asri Des. Cmekar Kec. Cileunyi Kab. Bandung.
2. Untuk mengetahui penyediaan dan pemanfaatan wakaf dan fasum
Perumahan Griya Purwa Asri Des. Cmekar Kec. Cileunyi Kab. Bandung
3. Untuk mengetahui prosedur perubahan status tanah fasum menjadi tanah
wakaf Perumahan Griya Purwa Asri Des. Cmekar Kec. Cileunyi Kab.
Bandung
4. Untuk mengetahui cara penyelesaian sengketa wakaf dan fasum
Perumahan Griya Purwa Asri Des. Cmekar Kec. Cileunyi Kab. Bandung
D. Kegunaan Penelitian
Kegunanaan dari penelitian ini diharapkan mahasiswa mampu mengetahui
dan mengamalkan ilmu pengetahuan yang sudah diketahui khususnya dari hasil
penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi bagi pihak yang
berkecimpung dibidang perwakafan baik dari segi praktek, pengelolaaan tanah
wakaf maupun segi ilmu pengetahuan.
E. Tinnjauan Pustaka
Skripsi Mamduh Suhaeli NIM 206300031 Yang Berjudul Pelaporan
pemanfaatan tanah wakaf oleh Nadzir kepada KUA, hubungannya antara
kewajiban Nadzir dan tugas pengawasan PPAIW(KUA) kecamatan tegal Waru,
menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 menjelaskan; Penelitian ini
merupakan penelitan jenis kualitataif yang menekankan pada 1) .pengelolaan
harta benda wakaf 2). Hak dan kewajiban nadir. Dari hasil penelitian tersebut
karena kurangnya sosialisasi terhadap undang-undang serta peraturan pemerintah
dan peraturan yang lain yang mengatur tentang wakaf masih menjadi kendala bagi
pelaksana untuk menjalankan undang-undang tersebut. Pelaporan pemanfaatan
tanah wakaf di KUA kecmatan tegalwaru kabupaten purwakarta. Kecamatan
tegalwaru mengadakan pengawasan secara langsung ke lokasi wakaf. Dengan
tujuan tidak ada penyalahgunaan dan pemanfaatan tepat sasaran. Penyuluhan
undang-undang dan peraturan lain tentang wakafterhadap nadzir tentunya
dianggap perlu, demi terciptanya perwakafan yang sesuai dengan undang-undang
dan peraturan pemerintah juga dapat dijadikan sebagai acuan dalam hal
penyelesaian sengketa.15
Skripsi Edrow Pramudia NIM 206300019 yang berjudul status ikrar wakaf
tanpa dihadiri oleh Nadzir di KUA kecamatan kiaracondong Bandung yang
menjelaskan bagaimana prosedur ikrar wakaf di kantor urusan agama (KUA)
kecamatan kiaracondong, bagaimana pelksanaan wakaf jika nadzir berhalangan
hadir dalam ikrar wakaf di KUA kecamatan kiaracondong, serta peraturan
perundang-undangan tentang ketidak hadiran nadzir dalam ikrar wakaf. Data yang
ditemukan bahwa prosedur wakaf di KUA kecamatan kiaracondong merujuk pada
tata cara perwakafan dan pendftaran benda wakaf yang diatur dalam Pasal 223
dan 224 KHI. Ketidak hadiran nadzir dalam ikrar wakaf di KUA kiaracondong
15
Mamduh suhaeli, lulusan UIN sunan Gunung Djati Bandung, Fakultas Syariah dan
hukum, jurusan Akhwal sayakhsiyah Tahun 2014
karena nadzir memberikan surat kuasa. Dilain pihak tinjauan fiqih dan peraturan
perundangan tentang nadzir yang tidak hadir pada ikrar wakaf adalah
sah(dibolehkan) dikarenakan fiqih dan peraturan perundangan tidak mengatur
tentang nadzir yang berhalangan.16
Skripsi Siti Nurjanah NIM 1209301053 yang berjudul tentang perwakafan
dilembaga daru tauhid bandung hubungannya dengan undang-undang nomor 41
tahun 2004 menjelaskan 1) bagaimana penerimaan dan pengelolaan wakaf uang
dilembaga wakaf darut tauhid bandung.2) kesesuain penerimaan dan pengeloalaan
dilembaga wakaf darut tauhid bandung.3) pendistribusian dan pemanfaatan hasil
wakaf uang dilembaga wakaf darut tauhid bandung.berdasrkan hasil penelitian
disimpulkan bahwa: proses penerimaan dan pengeloalaan di lembaga wakaf darut
tauhid dikeloala mulai penerimaan , pengelolaan wakaf sesuai dengan kehendak
wakif, pendistribusian dan pemanfaatan wakaf dikelolasendiri. Menurut undang-
undang nomor 41 tahun 2004tentang wakaf pasal 28 yang menyatakan “ wakif
dapat mewakafkan benda wakaf berupa uang melalui lembaga keuangan syariah
yang ditunjuk oleh menteri.” Akan tetapi pelaksanaan penerimaan wakaf berupa
uang di darut tauhid bandung, sedangkan untuk pengelolaannya sesuai dengan UU
Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 42. Pendistribusian hasil dari optimalisasi harta
wakaf (produktif) Kab Bandung, pengembangan aset wakaf serta kesejahteraan
umat lainnya17.
F. Kerangka Pemikiran
16
Edrow Pramudia, lulusan UIN sunan Gunung Djati Bandung, Fakultas Syariah dan
hukum, jurusan Akhwal sayakhsiyah Tahun 2011 17
Siti Nurjanah,lulusan UIN sunan Gunung Djati Bandung, Fakultas Syariah dan hukum,
jurusan Akhwal sayakhsiyah Tahun 2011
Termasuk pemberian yang pahalanya akan terus mengalir kepada orang
yang bersedekah dalam islam diantaranya adalah sodaqoh jariyah, ilmu yang
bermanfaat, dan do‟a anak yang sholeh seperti yang tecantum dalam hadis Nabi
SAW. :
وسلم قال اذمات الاوسان عه ابي ريرةاورسول الله صلى لله علي
عمل الا مه ثلاثة :صدقة جارية اوعلم يىتفع عى وولد صالح ب
يدعول
)رواي مسلم (
“Di Riwayatkan Dari Abu Hurairah R,A.Bahwa Rosulullah Saw. Bersabda :
Apabila Manusia Meninggal Dunia , Terputuslah (Pahala) Amal Perbuatannya
Kecuali Tiga Hal Yaitu Sedekah Jariyah (Wakaf) , Ilmu Yang Bermanfaat ,Atau
Anak Shaleh Yang Mendo‟akannya” ( H,R. Muslim,Al-Tirmidzi, Al-Nasa‟i Dan
Abu Daud.)18
Diterangkan dalam kitab Bidayatul Mujtahid karangan Ibnu Rusd, wakaf
meskipun tergolong pemberian sunnah namun tidak bisa dikatakan sebagai
sedekah biasa, sebab harta yang diserahkan haruslah harta yang tidak habis
dipakai tetapi bermanfaat secara terus-menerus dan tidak boleh pula dimiliki oleh
perorangan sebagai hak milik penuh. Oleh karena itu, harta yang diwakafkan
harus berwujud barang yang tahan lama dan bermanfaaat bagi banyak orang.19
18
Lihat Imam Imam Muslim, Shohih Muslim (Bandung; Dahlan, tth), juz II, hlm.14 19
Ibnu Rusyd, Bidayatil Mujtahid , jilid 2 (Terj. Abu Usamah Fathur Rahman), Pustaka
Azzam, Jakarta, 2007, hlm 7
Perkembangan agama islam sekarang ini semakin semakin semarak di
bincangkan yang di media sosial maupun elektronik, yang menjadi sorotan di
masyarakat sekarang ini adalah perkuatan pondasi kesemarakan islam dalam
mnjaga kelestariannya.bangunan-bangunan masjid, mushola,pondok pesantren,
dan lain sebagainya sebagian besar berdiri diatas tanah wakaf. Bahkan banyak
pula lembaga-lembaga pendidikan islam, majlis ta‟lim yang kegiatannya di danai
dari hasil wakaf.
Peran wakaf diperjalanan islam sangat membantu dalam perkembangan
isalam di indonesia, karena adanya peran yang sangat penting dalam
partisipasinya melalui pengorbanan atas harta yang dimilikinya. salah satu tujuan
yang disyariatkan dalam wakaf adalah untuk kesejahteraan umat manusia,
khususnya umat muslim indonesia yang sampai saat ini masih dalam masa
perekonomian yang tidak setabil bahkan terpuruk, baik dibidang perdagangan,
pendidikan, kesehatan, bahkan moralpun banyak yang perlu di benahi dalam
pembangunan islam di indonesia ini.karena itulah islam sangat menganjurkan
kepada umatnya yang sudah ekonominya menengah keatas untuk memberikan
sebagan hartanya untuk dimanfaatkan dalam pengembangan islam di indonesia.
Berdasarkan pemanfaatan benda wakaf tersebut secara umum dapat di kata
gorikan kedalam dua kondisi. yang pertama, jika dalam akad wakafnya tidak di
jelaskan cara-cara pemanfaatan atau penggunaaan barang wakaf, makape
manfaatannya harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku, baik dalam syariat
maupun „urf. Yang kedua, jika dalm akad wakafnya dijelaskan tentang
tatacaranya wakaf tersebut, maka harus dipergunakan sesuai dengan yang
tercantum dalam akad wakaf tersebut. itupun jika tidak bertentangan dengan
syara‟ dan „urf . terkait dengan kondisi yang kedua, seandainya tata cara
penggunaan wakaf yang tertulis dalam akad wakafnya hanya satu bentuk maka
harus disesuaikan dengan tulisan tersebut. Akan tetapi, jika wakif menetapkan
beberapa cara-cara yang dikehendakinya.20
Setelah undang-undang wakaf dibuat, tetapnya wakaf itu tidak hanya
dengan lisan tetapi perlu dicatat dan harta tersebut tidak bisa diambil kembali
terlepas siwakif mensyaratkan pengambil harta itu atau tidak. Hal ini dapat
ditemukan dalam UU Nomor 28 Tahun 1977, yang menjelaskan bahwa keabsahan
tetapnya wakaf tidak sebatas lisan tetapi adanya tambahan yakni tertulis, terdaftar,
dan tersaksikan.21
Setiap pemeluk agama islam tentu merasakan dan memahami bahwa
persoalan hukum adalah sesuatu yang sentral. setidaknya hal ini tidak terlepas dari
sorotan dan timbangan hukum. Islam merupakan agama yang sempurna,
berkeinginan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan ikut berpartisipasi
dalam pengentasan sosial di masyarakat yang merupakan tujuan Wakaf yaitu
memanfaatkan benda wakaf sesuai dengan fungsinya yaitu mewujudkan suatu
potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan
untuk memajukan kesejahteraan umum.
Upaya kondifikasi tersebut sesungguhnya bermaksud mengganti tata
hukum yang dibuat kolonial dengan tata hukum baru yang benar-benar
20 Siah Khosyiah, Wakaf Dan Hibah Persepektif Ulama Fiqh Dan Perkembangannyadi
Indonesia, Pustaka Setia, Bandung, 2010, hlm.77
21 Ibid, hlm.125
mencerminkan kesadaran hukum masyarakat isalam indonesia dapat menjadi
sumber utama pembentukan hukum nasional.
Berdasarkan usaha di atas, khususnya dalam mewujudkan ketertiban
hukum dan administrasi tanah wakaf, pemerintah membentuk pejabat pembuat
akta ikrar wakaf yang disingkat (PPAIW). Maka merupakan tugas pemerintah
yang diangkat berdasarkan peraturan yang berlaku, kewajibanmenerima ikrar dari
wakif dan menyerahkannya kepada nadhir, serta mengawasi dalam pelestarian
wakaf.22
Ketentuan perwakfan yang di atur dalam intruksi persiden Nomor 1 Tahun
1991 tentang KHI, Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan
Peraturan Pemerintah nomor RI Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan
Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, bahwa harta benda wakaf
harus didaftarkan. Hal ini terdapat dalam Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004
tentang wakaf pasal 32 yang berisi sebagai berikut: PPAIW atas nama nadhir
mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang paling lambat 7
(tujuh) hari kerja sejak ikrar wakaf di tandatangani.23
Dasar hukum terhadap status tanah masjid harus wakaf yaitu Pasal 39 ayat
1 sub (e) PP No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU no. 41 Tahun 2004,
yang berbunyi “terhadap tanah negara yang diatasnya berdiri bangunan masjid,
22
Anonimous, Kompilasi Hukum Islam, pasal 215 ayat 6, Departemen Agama RI hlm. 421 23
Anonimous, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf, Jakarta :
Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dan Dirjen Bimas Islam, Kemenag RI, 2012, hlm 14
musala, makam, didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir” dan fatwa
MUI Tanggal 30 Desember 2014.24
Fasilitas umum merupakan fasilitas yang diadakan untuk kepentingan
umum. Contoh dari fasilitas umum (fasum) seperti jalan, angkutan umum, saluran
air, jembatan, fly over, under pass, halte, alat penerangan umum, jaringan listrik,
banjir kanal, trotoar, jalur busway, tempat pembuangan sampah, dan lain
sebagainya. Dalam undang-undang pemanfaatan ruang paragraf 1 umum pasal 32
menerangkan bahwa;
(1) Pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan program
pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya.
(2) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilaksanakan dengan pemanfaatan ruang, baik pemanfaatan ruang
secara vertikal maupun pemanfaatan ruang di dalam bumi.
(3) Program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) termasuk jabaran dari indikasi program
utama yang termuat di dalam rencana tata ruang wilayah.
(4) Pemanfaatan ruang diselenggarakan secara bertahap sesuai dengan
jangka waktu indikasi program utama pemanfaatan ruang yang
ditetapkan dalam rencana tata ruang.
24
http://www.beritawakaf.com/2013/06/sejumlah-lembaga-bahas-tanah-masjid.html,
diakses 10 Juli 2017. Menurut data BWI tanah masjid yang terkenal di Indonesia yang belum
bersertifikat wakaf, seperti Masjid Istiqlal, Masjid Kubah Mas, Masjid Pondok Indah, Masjid At -
Tin, Masjid Agung Al-Azhar, dan masjid-masjid di atas lahan fasilitas sosial perumahan.
Perlu adanya kerja sama antara Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag dengan
Badan Pertanahan Nasional untuk sertifikasi massal atas tanah-tanah masjid tersebut menjadi tanah
wakaf demi menjamin keamanan hukum tanah-tanah masjid tersebut.
(5) Pelaksanaan pemanfaatan ruang di wilayah sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) disinkronisasikan dengan pelaksanaan pemanfaatan
ruang wilayah administratif sekitarnya.
(6) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan memperhatikan standar pelayanan minimal
dalam penyediaan sarana dan prasarana.25
G. Langkah-Langkah Penelitian
Untuk melaksanakan penelitian ini penulis menempuh langkah-langkah
sebagai berikut :
1. Metode Penelitian
Penelitan ini menggunakan metode studi kasus yang menggunakan analisis
deskriptip yang bermaksud mendeskripsikan satu-satuan analisis secara utuh
sebagai suatu kesatuan yang yang terintegrasi. Satuan analisis itu dapat berupa
seorang tokoh, suatu keluarga, suatu kebudayaan, atau komunitas. 26
2. Pendekatan Penelitian
Selanjutnya dalam penelitian studi kasus ini, peneliti menggunakan sebuah
pendekatan kualitatif yang mengambil dari pendapat Imam-Imam Madzhab yang
dijadikan landasan hukum dan alasannya dan juga Undang-Undang yang berlaku
yang di atur oleh kementerian terkait dan juga kementrian agama RI.
3. Objek Dan Lokasi Penelitian
25
https://praja1.wordpress.com/2009/10/14/permendagri-no-9-tahun-2009-tentang-
pedoman-penyerahan-prasarana-sarana-dan-utilitas-perumahan-dan-permukiman-di-daerah/32 26
Cik Hasan Bisri, Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Sekripsi
Bidang Ilmu Agama, Rajawali Pers, Jakart, hlm.91
Objek penelitian merupakan permasalahan yang diteliti. Objek dari
penelitian ini adalah implikasi dan setatus hukum tanah yang di ikrarkan untuk
wakaf. Penelitian ini dilaksanakan di komplek perumahan Griya Purwa Asri Rt 07
Rw 02 Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. Didasarkan pada
pertimbangan bahwa dipilihnya lokasi ini peneliti merupakan bagian dari
kepengurusan sementara yang berada dilokasi masjid tersebut dan mengetahui
kejadian pengikraran yang dilaksanakan pada waktu itu,peneliti mengetahui betul
para pihak yang menjadi pengurus masjid tersebut sehingga mempermudah untuk
mendapat data yang diperlukan dalam penelitan ini.
4. Jenis Data Penelitian
Jenis Penelitian data ini meneliti implikasi hukum Dari Status Hukum
Pengikraran Tanah Wakaf Masjid Darul Muttaqin Yang Tidak Tercatat (Studi
Kasus Di Perumahan Griya Purwa Asri Desa Cimekar Cileunyi Kabupaten
Bandung) penulis menggunakan jenis data kualitatif, dimana data dinyatakan
dalam argumen yang di keluarkan oleh wakif dalam pengikraran dan tindakan
pengurus masjid dalam menanggapi persoalan yang masih dengan saat ini
dijalankan dalam pengelolaan masjid dalam upaya memakmurkan dan
mensejahterakan lingkungan di sekitarnya dan juga undang-undang yang berlaku
dalam pemberdayaan dan koridor pengelolaan masjid tersebut.
5. Sumber Data
Sumber data yang digunakan peneliti, yaitu:
a. Sumber data primer
Sumber data primer adalah sumber data sekunder adalah data primer
merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli
(tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini
subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi
terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil
pengujian. Metode yang digunakan untuk mendapatkan data Primer
Yaitu : (1) Metode Survei Dan (2) Metode Observasi.
b. Sumber data sekunder
Data merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara
tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh
pihak lain).
6. Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik yang digunakan dalam penelitan adalah:
a. Wawancara (interview) Teknik wawancara ini dilaksanakan
terhadap pihak-pihak terkait di lingkungan dan lokasi penelitian
untuk mengetahui data objektif tentang implikasi setatus hukum
pengikraran tanah wakaf masjid darul muttaqin yang tidak tercatat,
Yaitu dari Dinas Kesbanglinmas Kab. Bandung, Dinas PU dan
Tata Ruang Kab. Bandung, Disperkimtam Kab. Bandung, Kepala
KUA Kec. Cileunyi, Ketua DKM Darul Muttaqin dan Notaris Deni
Sabarno.
b. Studi literatur (literatur review)
Studi literatur yaitu menghimpun data-data informatif dari beberapa
literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.
7. Analisis Data
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data, yaitu data
kualitatif. Adapun bentuk pengolahannya meliputi beberapa langkah sebagai
berikut:
a. Mengumpulkan data hasil penelitian.
b. Setelah data terkumpul kemudian diklasifikasikan menurut jenis data
masing-masing.
c. Setelah di klasifikasikan menurut jenisnya, data tersebut di hubungkan
antara pendapat satu dengan yang lainnya.
d. Data tersebut di analisis dan di tafsirkan.
e. Menarik kesimpulan dari hasil penelitian.