BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan ibadah yang sangat mulia dalam islam, wakaf dijadikan

sebagai amalan yang sangat dianjurkan untuk mendekatkan diri kepada Allah

SWT. Menurut bahasa wakaf (waqf) adalah menahan (habs) seperti dengan tahbis

(ditahan) dan tasbil (dijadikan halal dijalan allah). Sedang menurut terminologi

syara‟ wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan tetap menjaga

zatnya, memutus pemanfaatan terhadap zat dengan bentuk pemanfaatan lain yang

mubah adanya.

Wakaf merupakan salah satu ibadah kebendaan yang penting yang tidak

memiliki rujukan yang ekplisit dalam kitab suci al-qur‟an. Oleh karena itu, ulama

telah melakukan identifikasi untuk mencari “induk kata” sebagai sandaran hukum.

Hasil identifikasi tersebut melahirkan ragam nomenkelatur antara lain; wakaf

dapat diartikan sebagai al-khayr, Shodaqoh Jariyah, Al-habas

Wakaf adalah instusi sosial islami yang tidak memiliki rujukan yang

spesifik dalam al-qur‟an dan as-sunah. Ulama berpendapat bahwa printah wakaf

merupakan bagian dari perintah untuk melakukan al-khayr (secara harfiah berarti

kebaikan) dasarnya adalah sebagai berikut:1

افعلىاالخيرلعلكم حفلحىنو

1 Jaih Mubarok, Wakaf Produktif, Refika Offset, Bandung. 2008, hlm. 7

“Dan berbuatlah kebajikan agar kamu memperoleh kemenangan”. (QS. Al-hajj:

22Ayat 77)2

Menurut Taqiy Al-din Abi Bakr Ibnu Muhammad Al-husaeni Al-dimsqi

menafsirkan bahwa perintah untuk melakukan al-khayr berarti perintah untuk

melakukan wakaf.3 Penafsiran al-Dimasqi tersebut relevan dengan firman allah

tentang wasiat.

المىث ان حرك خيراالىصيتللىالديهكخب عليكم اذاحضرااحدكم

0:1:2: البقرة ( والاقربيه ببلمعروف حقبعلي المخقيه (

“Kamu diwajibkan berwasiat apabila sudah didatangi (tanda-tanda) kematian dan

jika kamu meninggalkan harta yang banyak untuk ibu dan bapak dan karib kerabat

dengan cara yang ma‟ruf; (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang

bertakwa”. (QS. Al-Baqarah: 2: 180)4

Dalam ayat tentang waasiat, kata Al khayr di artikan dengan harta

benda.oleh karena itu, perintah melakukan Al-khayr berarti perintah untuk

melakukan ibadah bendawi. Dengan demikian wakaf sebagai konsep ibadah

kebendaan berakar pada Al-Khayrallah memerintah manusia agar untuk

mengerjakannya.

Dalam hadis dikatakan bahwa wakaf disebut dengan sedekah jariah

“Shodaqah Jariyah”. Dalam persepektif ini, wakaf dianggap sebagai bagian dari

sedekah. Secara umum, sedekah dapat dibedakan menjadi dua: sedekah yang

wajib dan sedekah yang sunah. Sedekah yang sunah yaitu sedekah yang pahalanya

2 Soenarjo, dkk, Alqur‟an Dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, Tahun 1971, hlm 523

3 Jaih Mubarok, OpCit, hlm. 7

4 Soenarjo, dkk, op.cit., hlm 44

tidak senantiasa mengalir meskipun pihak yang menyedekahkan hartanya telah

meninggal dunia. Sedekah yang terakhir disebut wakaf. Sebagaimana dijelaskan

Imam muslim meriwayatkan dari abu hurairah yang menyatakan bahwa nabi

muhammad SAW. bersabda:

اذامبث الاوسبن اوقطع عىه عمله الامه ثلاثت صدقت جبريتاوعلم يىخفع

به اوولدصبلح يدعىله

“(seluruh pahala) perbuatan manusia terputus apabila telah meninggal kecuali tiga

perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh yang

medoakannya”. (HR.Muslim)5

Selain sedekah jariah, wakaf disebut pula dengan Al-habas (al-ahbas,

jamak). Secara bahasa Al-habs berarti al-sijn(penjara), diam, cegahan, rintangan,

halangan, “ tahanan.”dan pengamanan.gabungan kata ahbasa (Al-habs) dengan al-

mal (harta) berati wakaf (ahbasa al-mal).

Penggunaan kata Al-habs dengan arti wakaf terdapat dalam beberapa

riwayat. Pertama, dalam hadis riwayat imam bukhari dari ibn „umar yang

menjelaskan bahwa Umar ibn Al-Khatab datang kepada nabi SAW. meminta

petunjuk pemanfaatan tanah miliknya di khaibar. Nabi saw bersabda:

اوشئج حبسج اصلهب وحصدقج بهب

“Bila engkau menghendaki, tahanlah pokoknya dan sedekahkanlah hasilnya

(manfaatnya)” (HR.Muslim) 6

5 Lihat Imam Muslim, Shahih Muslim, Bandung; Dahlan. Tth, Juz II, hlm, 14

6 Ibid. Hlmn: 7-9

Dasar hukum perwakafan di Al-Qur‟an diantaranya sebagai berikut:

له حىب لىا البرحخي حىفقىاممب ححبىن ومب حىفقىامه شيءفبن الله به عليم

“Kamu tidak akan meperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakan sebagian

harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu

sungguh, Allah maha mengetahui.” (Q.S. Ali „imran (3) :92)7

Dikalangan ulama terjadi perbedaan pendapat dalam memberi terminologi

wakaf. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang

ditimbulkan.8 Menurut imam syafi‟i dan ibnu hambal berpendapat bahwa wakaf

adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah

sempurna prosedur perwakafan. wakif tidak boleh tidak boleh melakukan apa saja

terhadap harta yang diwakafkan, seperti: perlakuan pemilik dengan cara

pemlikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran maupun tidak. Jika wakif

wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya.

Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada Mauquf‟alaih

(yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat

melarang penyaluran sumbangannya tersebut, apabila wakif melarangnya, maka

Qodli berhak memaksanya agar memberikannya kepada mauquf‟alaih. Karena itu

madzhab Syafi‟i mendefinisikan wakaf adalah tidak melakukan suatu tindakan

atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT. dengan

menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial).

7 Soenarjo, dkk, op.cit., hlm 91

8Oyo Sunaryo Mukhlas. Pranata Sosial Hukum Islam, Refika Aditama, Bandung, hlm. 68.

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan saratnya,rukun

wakaf ada empat (4) yaitu:

1) Wakif (orang yang mewakafkan harta)

2) Mauquf bih (barang atau harta yang di wakafkan)

3) Mauquf „alaih (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf)

4) Shighot (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk

mewakafkan sebagian harta bendanya)9

Orang yang mewakafkan (wakif) disyaratkan memiliki kecakapan hukum

atau kaamalul ahliyah (legal competent) untuk membelanjakan hartanya. Dalam

Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik

dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum

yang memisahkan sebagian harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan

melembagakan selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan

umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Wakaf merupakan salah satu perbuatan hukum yang melembaga yang

sudah lama diperaktekkan di Indonesia. Pengaturan tentang sumber hukum,

tatacara, prosedur, dan perktek perwakafan dalam bentuk peraturan yakni sejak

Tahun 1960 dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan

pokok- pokok agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang

Perwakafan tanah milik, Buku III Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disebar

luaskan dengan Impres No 1 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

9 Anonimous, Fiqh Wakaf, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Jendral Bimbingan

Masyarakat Islam. Departemen Agama RI. 2006. hlm.: 2

tentang Wakaf, dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. 10

Pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan

oleh pemerintah atau pemerintah daerah dan dapat bekerjasama dengan badan

usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swata.

Pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum

diselenggarakan oleh lembaga pertanahan, yaitu kepala bahan pertanahan nasional

RI. Pelaksanaan pengadaan bagi pembangunan untuk kepentingan umum

dilaksanakan oleh kepala kantor wilayah badan pertanahan nasional provinsi

dapat menugaskan kepada kepala kantor pertanahan kabupaten/kota sebagai

efektifitas, kondisi geografis, dan sumber daya manusia.

Di Indonesia permasalahan tanah wakaf banyak yang tidak berdiri sendiri,

tapi ada banyak yang berhubungan dengan fasilitas umum (fasum), dan fasilitas

sosial (fasos), seperti kasus lumpur lapindo, jati gede dan lainnya. Bagaimana

formula penyelesaiannya, hingga kini belum terbayang. Penyelesaian tanah

wakaf, fasum dan fasos tersebut hingga kini belum terpikirkan bagaimana

formulanya. 11

Masjid dan mushala yang juga termasuk jenis tanah wakaf, tidak mungkin

diselesaikan dengan proses jual beli, karena tanah wakaf haram hukumnya

menurut agama Islam diperjual belikan. Berbeda dengan tanah dan bangunan

milik perseorangan, tanah wakaf tidak atas nama perseorangan. Jika demikian,

siapa yang berhak mengajukan penggantian tanah wakaf, jika suatu hari tanah-

10

Urip Santoso, Hukum Perumahan. Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 135. 11

Lihat http://bwi.or.id/index.php/en/publikasi/news/108-menyoal-tanah-wakaf-fasum-dan-

fasos-korban-lapindo.html

tanah tersebut tidak memiliki dokumen hukum yang jelas. Secara jujur hingga saat

ini di Jawa Barat belum memiliki data akurat tentang tanah wakaf, fasum, dan

fasos. Data-data tersebut masih tersebar dibanyak instansi dan lembaga sosial

kemasyarakatan. 12

Fasilitas umum dan fasilitas sosial merupakan fasilitas milik bersama yang

harus dijaga dan dirawat dengan baik agar bisa selalu dimanfaatkan secara

maksimal untuk jangka panjang. Merawat dan menjaga, warga masyarakat dapat

saling bahu-membahu untuk membangun dan atau memperbaiki fasum fasos

sendiri jika memang sangat diperlukan tanpa bergantung kepada pemerintah.

Tanpa adanya fasilitas umum dan fasilitas sosial yang memadai akan membuat

kehidupan masyarakat menjadi lebih sulit dan terhambat. 13

Fasum dan fasos yang disediakan oleh pemerintah dibiayai oleh dana yang

sebagian besar didapat dari pajak dan retribusi. Pajak dan retribusi dikumpulkan

oleh pemerintah dari masyarakat, sehingga fasilitas umum dan fasilitas sosial

merupakan milik masyarakat umum. Fasum dan fasos juga dapat dibiayai oleh

lembaga non pemerintah seperti developer yang ikut membangun fasum dan fasos

di perumahan-perumahan.

12

fasilitas umum adalah fasilitas yang diadakan untuk kepentingan umum. Contoh dari

fasilitas umum (fasum) adalah seperti jalan, angkutan umum, saluran air, jembatan, fly over, under

pass, halte, alat penerangan umum, jaringan listrik, banjir kanal, trotoar, jalur busway, tempat

pembuangan sampah, dan lain sebagainya. Sedangkan pengertian fasilitas sosial adalah fasilitas

yang diadakan oleh pemerintah atau pihak swasta yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat

umum dalam lingkungan pemukiman. Contoh dari fasilitas sosial (fasos) adalah seperti puskemas,

klinik, sekolah, tempat ibadah, pasar, tempat rekreasi, taman bermain, tempat olahraga, ruang

serbaguna, makam, dan lain sebagainya. (http://www.organisasi.org/1970/01/arti-pengertian-

fasilitas-umum-dan-fasilitas-sosial-perbedaan-fasum-fasos.html#.WW6CpBXyjIU ). Dari

pengertian tersebut maknanya sepertinya tidak jauh berbeda. Menurut kamus besar bahasa

indonesia, fasum dan fasos memiliki arti yang berbeda. Menurut penulis fasum adalah fasilitas

dasar yang dibutuhkan manusia untuk hidup, sedangkan fasos adalah fasilitas yang dibutuhkan

masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas sosial kemasyarakatan. 13

http://www.organisasi.org/1970/01/arti-pengertian-fasilitas-umum-dan-fasilitas-sosial-

perbedaan-fasum-fasos.html

Berdasarkan Permendagri No 9 Tahun 2009 tentang Sarana Perumahan

dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang merupakan bagian

dari sebuah perumahan di perkotaan, antara lain:

1. Sarana Perniagaan/Perbelanjaan;

2. Sarana Pelayanan Umum Dan Pemerintahan;

3. Sarana Pendidikan;

4. Sarana Kesehatan;

5. Sarana Peribadatan;

6. Sarana Rekreasi Dan Olah Raga;14

Berkenaan dengan hal-hal diatas, pada kasus di Perumahan Griya Purwa

Asri RT 07/02 Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi, penulis menemukan kasus

dimana sebidang tanah yang diatasnya di bangun masjid yang diberi nama masjid

Darul Muttaqin. Tanah dan bangunan tersebut sampai sekarang belum memiliki

identitas hukum yang jelas, apakah sebagai wakaf, fasum atau fasos?. Masjid

tersebut sampai telah berkembang cukup pesat dengan ditandai pembangunan

yang terus-menerus dalam rangka upaya memberi kenyamanan kepada

jamaahnya. Pemilik tanah yaitu Bapak H. Solihin GP dalam pernyataannya di

hadapan pengurus DKM ingin status dari tanah tersebut sebagai wakaf akan

tetapi pengembang PT. Pancang dalam hal ini Bapak Ahmad selaku pihak yang

diberi kepercayaan untuk membangun perumahan oleh Bapak Solihin GP

mengatakan bahwa tanah dan bangunan tersebut merupakan bagian dari fasum

dan fasos karena bagian dari kewajiban pengembang/developer mengikuti regulasi

14

https://praja1.wordpress.com/2009/10/14/permendagri-no-9-tahun-2009-tentang-

pedoman-penyerahan-prasarana-sarana-dan-utilitas-perumahan-dan-permukiman-di-daerah/

pemerintah kabupaten Bandung. Pernyataan pengikraran wakaf oleh Bapak H.

Solihin GP selaku pemilik tanah dihadapan saksi dalam hal ini Bapak Anwar

Effendi selaku ketua DKM, Bapak Joni sebagai Asisten sekaligus supir pribadi

Bapak Solihin GP yang dinyatakan dalam bentuk ucapan bahwasannya ”tanah

yang di bangun masjid ini saya wakafkan, mangga diurus. Hal-hal lain terkait

administrasi diurus saya tingal teken”. Ucapan lisan tersebut menjadi dasar bagi

pengurus DKM untuk meminta kepada pihak Developer bahwa tanah dan

bangunan masjid tersebut berstatus sebagai tanah wakaf.

Berdasarkan uraian diatas, terllihat bahwa sumberdaya manusia yang

berkaitan dengan wakaf merupakan hal yang pokok dalam berwakaf. Namun

demikian apa yang terjadi di komplek Griya Purwa Asri Desa Cimekar

Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung Dimana status tanah yang diikrarkan

oleh pemilik tanah, namun oleh kepercayaan pemilik tanah / developer dijadikan

sebagai fasilitas umm.

B. Rumusan Masalah.

Setelah mengetahui latar belakang permasalahannya penulis merumuskan

beberapa masalah yang dapat dijadikan pembahasan dalam sekripsi ini, antara

lain:

1. Bagaimana Ketentuan Hukum Pengikraran tanah Fasum Menjadi wakaf?

2. Bagaimana penyediaan dan pemanfaatan wakaf dan fasum Perumahan

Griya Purwa Asri Des. Cmekar Kec. Cileunyi Kab. Bandung?

3. Bagaimana prosedur perubahan status tanah fasum menjadi tanah wakaf

Perumahan Griya Purwa Asri Des. Cmekar Kec. Cileunyi Kab. Bandung?

4. Bagaiman penyelesaian sengketa wakaf dan fasum Perumahan Griya

Purwa Asri Des. Cmekar Kec. Cileunyi Kab.Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah diatas yaitu untuk :

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum tentang wakaf dan fasum Perumahan

Griya Purwa Asri Des. Cmekar Kec. Cileunyi Kab. Bandung.

2. Untuk mengetahui penyediaan dan pemanfaatan wakaf dan fasum

Perumahan Griya Purwa Asri Des. Cmekar Kec. Cileunyi Kab. Bandung

3. Untuk mengetahui prosedur perubahan status tanah fasum menjadi tanah

wakaf Perumahan Griya Purwa Asri Des. Cmekar Kec. Cileunyi Kab.

Bandung

4. Untuk mengetahui cara penyelesaian sengketa wakaf dan fasum

Perumahan Griya Purwa Asri Des. Cmekar Kec. Cileunyi Kab. Bandung

D. Kegunaan Penelitian

Kegunanaan dari penelitian ini diharapkan mahasiswa mampu mengetahui

dan mengamalkan ilmu pengetahuan yang sudah diketahui khususnya dari hasil

penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi bagi pihak yang

berkecimpung dibidang perwakafan baik dari segi praktek, pengelolaaan tanah

wakaf maupun segi ilmu pengetahuan.

E. Tinnjauan Pustaka

Skripsi Mamduh Suhaeli NIM 206300031 Yang Berjudul Pelaporan

pemanfaatan tanah wakaf oleh Nadzir kepada KUA, hubungannya antara

kewajiban Nadzir dan tugas pengawasan PPAIW(KUA) kecamatan tegal Waru,

menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 menjelaskan; Penelitian ini

merupakan penelitan jenis kualitataif yang menekankan pada 1) .pengelolaan

harta benda wakaf 2). Hak dan kewajiban nadir. Dari hasil penelitian tersebut

karena kurangnya sosialisasi terhadap undang-undang serta peraturan pemerintah

dan peraturan yang lain yang mengatur tentang wakaf masih menjadi kendala bagi

pelaksana untuk menjalankan undang-undang tersebut. Pelaporan pemanfaatan

tanah wakaf di KUA kecmatan tegalwaru kabupaten purwakarta. Kecamatan

tegalwaru mengadakan pengawasan secara langsung ke lokasi wakaf. Dengan

tujuan tidak ada penyalahgunaan dan pemanfaatan tepat sasaran. Penyuluhan

undang-undang dan peraturan lain tentang wakafterhadap nadzir tentunya

dianggap perlu, demi terciptanya perwakafan yang sesuai dengan undang-undang

dan peraturan pemerintah juga dapat dijadikan sebagai acuan dalam hal

penyelesaian sengketa.15

Skripsi Edrow Pramudia NIM 206300019 yang berjudul status ikrar wakaf

tanpa dihadiri oleh Nadzir di KUA kecamatan kiaracondong Bandung yang

menjelaskan bagaimana prosedur ikrar wakaf di kantor urusan agama (KUA)

kecamatan kiaracondong, bagaimana pelksanaan wakaf jika nadzir berhalangan

hadir dalam ikrar wakaf di KUA kecamatan kiaracondong, serta peraturan

perundang-undangan tentang ketidak hadiran nadzir dalam ikrar wakaf. Data yang

ditemukan bahwa prosedur wakaf di KUA kecamatan kiaracondong merujuk pada

tata cara perwakafan dan pendftaran benda wakaf yang diatur dalam Pasal 223

dan 224 KHI. Ketidak hadiran nadzir dalam ikrar wakaf di KUA kiaracondong

15

Mamduh suhaeli, lulusan UIN sunan Gunung Djati Bandung, Fakultas Syariah dan

hukum, jurusan Akhwal sayakhsiyah Tahun 2014

karena nadzir memberikan surat kuasa. Dilain pihak tinjauan fiqih dan peraturan

perundangan tentang nadzir yang tidak hadir pada ikrar wakaf adalah

sah(dibolehkan) dikarenakan fiqih dan peraturan perundangan tidak mengatur

tentang nadzir yang berhalangan.16

Skripsi Siti Nurjanah NIM 1209301053 yang berjudul tentang perwakafan

dilembaga daru tauhid bandung hubungannya dengan undang-undang nomor 41

tahun 2004 menjelaskan 1) bagaimana penerimaan dan pengelolaan wakaf uang

dilembaga wakaf darut tauhid bandung.2) kesesuain penerimaan dan pengeloalaan

dilembaga wakaf darut tauhid bandung.3) pendistribusian dan pemanfaatan hasil

wakaf uang dilembaga wakaf darut tauhid bandung.berdasrkan hasil penelitian

disimpulkan bahwa: proses penerimaan dan pengeloalaan di lembaga wakaf darut

tauhid dikeloala mulai penerimaan , pengelolaan wakaf sesuai dengan kehendak

wakif, pendistribusian dan pemanfaatan wakaf dikelolasendiri. Menurut undang-

undang nomor 41 tahun 2004tentang wakaf pasal 28 yang menyatakan “ wakif

dapat mewakafkan benda wakaf berupa uang melalui lembaga keuangan syariah

yang ditunjuk oleh menteri.” Akan tetapi pelaksanaan penerimaan wakaf berupa

uang di darut tauhid bandung, sedangkan untuk pengelolaannya sesuai dengan UU

Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 42. Pendistribusian hasil dari optimalisasi harta

wakaf (produktif) Kab Bandung, pengembangan aset wakaf serta kesejahteraan

umat lainnya17.

F. Kerangka Pemikiran

16

Edrow Pramudia, lulusan UIN sunan Gunung Djati Bandung, Fakultas Syariah dan

hukum, jurusan Akhwal sayakhsiyah Tahun 2011 17

Siti Nurjanah,lulusan UIN sunan Gunung Djati Bandung, Fakultas Syariah dan hukum,

jurusan Akhwal sayakhsiyah Tahun 2011

Termasuk pemberian yang pahalanya akan terus mengalir kepada orang

yang bersedekah dalam islam diantaranya adalah sodaqoh jariyah, ilmu yang

bermanfaat, dan do‟a anak yang sholeh seperti yang tecantum dalam hadis Nabi

SAW. :

وسلم قال اذمات الاوسان عه ابي ريرةاورسول الله صلى لله علي

عمل الا مه ثلاثة :صدقة جارية اوعلم يىتفع عى وولد صالح ب

يدعول

)رواي مسلم (

“Di Riwayatkan Dari Abu Hurairah R,A.Bahwa Rosulullah Saw. Bersabda :

Apabila Manusia Meninggal Dunia , Terputuslah (Pahala) Amal Perbuatannya

Kecuali Tiga Hal Yaitu Sedekah Jariyah (Wakaf) , Ilmu Yang Bermanfaat ,Atau

Anak Shaleh Yang Mendo‟akannya” ( H,R. Muslim,Al-Tirmidzi, Al-Nasa‟i Dan

Abu Daud.)18

Diterangkan dalam kitab Bidayatul Mujtahid karangan Ibnu Rusd, wakaf

meskipun tergolong pemberian sunnah namun tidak bisa dikatakan sebagai

sedekah biasa, sebab harta yang diserahkan haruslah harta yang tidak habis

dipakai tetapi bermanfaat secara terus-menerus dan tidak boleh pula dimiliki oleh

perorangan sebagai hak milik penuh. Oleh karena itu, harta yang diwakafkan

harus berwujud barang yang tahan lama dan bermanfaaat bagi banyak orang.19

18

Lihat Imam Imam Muslim, Shohih Muslim (Bandung; Dahlan, tth), juz II, hlm.14 19

Ibnu Rusyd, Bidayatil Mujtahid , jilid 2 (Terj. Abu Usamah Fathur Rahman), Pustaka

Azzam, Jakarta, 2007, hlm 7

Perkembangan agama islam sekarang ini semakin semakin semarak di

bincangkan yang di media sosial maupun elektronik, yang menjadi sorotan di

masyarakat sekarang ini adalah perkuatan pondasi kesemarakan islam dalam

mnjaga kelestariannya.bangunan-bangunan masjid, mushola,pondok pesantren,

dan lain sebagainya sebagian besar berdiri diatas tanah wakaf. Bahkan banyak

pula lembaga-lembaga pendidikan islam, majlis ta‟lim yang kegiatannya di danai

dari hasil wakaf.

Peran wakaf diperjalanan islam sangat membantu dalam perkembangan

isalam di indonesia, karena adanya peran yang sangat penting dalam

partisipasinya melalui pengorbanan atas harta yang dimilikinya. salah satu tujuan

yang disyariatkan dalam wakaf adalah untuk kesejahteraan umat manusia,

khususnya umat muslim indonesia yang sampai saat ini masih dalam masa

perekonomian yang tidak setabil bahkan terpuruk, baik dibidang perdagangan,

pendidikan, kesehatan, bahkan moralpun banyak yang perlu di benahi dalam

pembangunan islam di indonesia ini.karena itulah islam sangat menganjurkan

kepada umatnya yang sudah ekonominya menengah keatas untuk memberikan

sebagan hartanya untuk dimanfaatkan dalam pengembangan islam di indonesia.

Berdasarkan pemanfaatan benda wakaf tersebut secara umum dapat di kata

gorikan kedalam dua kondisi. yang pertama, jika dalam akad wakafnya tidak di

jelaskan cara-cara pemanfaatan atau penggunaaan barang wakaf, makape

manfaatannya harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku, baik dalam syariat

maupun „urf. Yang kedua, jika dalm akad wakafnya dijelaskan tentang

tatacaranya wakaf tersebut, maka harus dipergunakan sesuai dengan yang

tercantum dalam akad wakaf tersebut. itupun jika tidak bertentangan dengan

syara‟ dan „urf . terkait dengan kondisi yang kedua, seandainya tata cara

penggunaan wakaf yang tertulis dalam akad wakafnya hanya satu bentuk maka

harus disesuaikan dengan tulisan tersebut. Akan tetapi, jika wakif menetapkan

beberapa cara-cara yang dikehendakinya.20

Setelah undang-undang wakaf dibuat, tetapnya wakaf itu tidak hanya

dengan lisan tetapi perlu dicatat dan harta tersebut tidak bisa diambil kembali

terlepas siwakif mensyaratkan pengambil harta itu atau tidak. Hal ini dapat

ditemukan dalam UU Nomor 28 Tahun 1977, yang menjelaskan bahwa keabsahan

tetapnya wakaf tidak sebatas lisan tetapi adanya tambahan yakni tertulis, terdaftar,

dan tersaksikan.21

Setiap pemeluk agama islam tentu merasakan dan memahami bahwa

persoalan hukum adalah sesuatu yang sentral. setidaknya hal ini tidak terlepas dari

sorotan dan timbangan hukum. Islam merupakan agama yang sempurna,

berkeinginan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan ikut berpartisipasi

dalam pengentasan sosial di masyarakat yang merupakan tujuan Wakaf yaitu

memanfaatkan benda wakaf sesuai dengan fungsinya yaitu mewujudkan suatu

potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan

untuk memajukan kesejahteraan umum.

Upaya kondifikasi tersebut sesungguhnya bermaksud mengganti tata

hukum yang dibuat kolonial dengan tata hukum baru yang benar-benar

20 Siah Khosyiah, Wakaf Dan Hibah Persepektif Ulama Fiqh Dan Perkembangannyadi

Indonesia, Pustaka Setia, Bandung, 2010, hlm.77

21 Ibid, hlm.125

mencerminkan kesadaran hukum masyarakat isalam indonesia dapat menjadi

sumber utama pembentukan hukum nasional.

Berdasarkan usaha di atas, khususnya dalam mewujudkan ketertiban

hukum dan administrasi tanah wakaf, pemerintah membentuk pejabat pembuat

akta ikrar wakaf yang disingkat (PPAIW). Maka merupakan tugas pemerintah

yang diangkat berdasarkan peraturan yang berlaku, kewajibanmenerima ikrar dari

wakif dan menyerahkannya kepada nadhir, serta mengawasi dalam pelestarian

wakaf.22

Ketentuan perwakfan yang di atur dalam intruksi persiden Nomor 1 Tahun

1991 tentang KHI, Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan

Peraturan Pemerintah nomor RI Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan

Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, bahwa harta benda wakaf

harus didaftarkan. Hal ini terdapat dalam Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004

tentang wakaf pasal 32 yang berisi sebagai berikut: PPAIW atas nama nadhir

mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang paling lambat 7

(tujuh) hari kerja sejak ikrar wakaf di tandatangani.23

Dasar hukum terhadap status tanah masjid harus wakaf yaitu Pasal 39 ayat

1 sub (e) PP No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU no. 41 Tahun 2004,

yang berbunyi “terhadap tanah negara yang diatasnya berdiri bangunan masjid,

22

Anonimous, Kompilasi Hukum Islam, pasal 215 ayat 6, Departemen Agama RI hlm. 421 23

Anonimous, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf, Jakarta :

Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dan Dirjen Bimas Islam, Kemenag RI, 2012, hlm 14

musala, makam, didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir” dan fatwa

MUI Tanggal 30 Desember 2014.24

Fasilitas umum merupakan fasilitas yang diadakan untuk kepentingan

umum. Contoh dari fasilitas umum (fasum) seperti jalan, angkutan umum, saluran

air, jembatan, fly over, under pass, halte, alat penerangan umum, jaringan listrik,

banjir kanal, trotoar, jalur busway, tempat pembuangan sampah, dan lain

sebagainya. Dalam undang-undang pemanfaatan ruang paragraf 1 umum pasal 32

menerangkan bahwa;

(1) Pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan program

pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya.

(2) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilaksanakan dengan pemanfaatan ruang, baik pemanfaatan ruang

secara vertikal maupun pemanfaatan ruang di dalam bumi.

(3) Program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) termasuk jabaran dari indikasi program

utama yang termuat di dalam rencana tata ruang wilayah.

(4) Pemanfaatan ruang diselenggarakan secara bertahap sesuai dengan

jangka waktu indikasi program utama pemanfaatan ruang yang

ditetapkan dalam rencana tata ruang.

24

http://www.beritawakaf.com/2013/06/sejumlah-lembaga-bahas-tanah-masjid.html,

diakses 10 Juli 2017. Menurut data BWI tanah masjid yang terkenal di Indonesia yang belum

bersertifikat wakaf, seperti Masjid Istiqlal, Masjid Kubah Mas, Masjid Pondok Indah, Masjid At -

Tin, Masjid Agung Al-Azhar, dan masjid-masjid di atas lahan fasilitas sosial perumahan.

Perlu adanya kerja sama antara Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag dengan

Badan Pertanahan Nasional untuk sertifikasi massal atas tanah-tanah masjid tersebut menjadi tanah

wakaf demi menjamin keamanan hukum tanah-tanah masjid tersebut.

(5) Pelaksanaan pemanfaatan ruang di wilayah sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) disinkronisasikan dengan pelaksanaan pemanfaatan

ruang wilayah administratif sekitarnya.

(6) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan dengan memperhatikan standar pelayanan minimal

dalam penyediaan sarana dan prasarana.25

G. Langkah-Langkah Penelitian

Untuk melaksanakan penelitian ini penulis menempuh langkah-langkah

sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Penelitan ini menggunakan metode studi kasus yang menggunakan analisis

deskriptip yang bermaksud mendeskripsikan satu-satuan analisis secara utuh

sebagai suatu kesatuan yang yang terintegrasi. Satuan analisis itu dapat berupa

seorang tokoh, suatu keluarga, suatu kebudayaan, atau komunitas. 26

2. Pendekatan Penelitian

Selanjutnya dalam penelitian studi kasus ini, peneliti menggunakan sebuah

pendekatan kualitatif yang mengambil dari pendapat Imam-Imam Madzhab yang

dijadikan landasan hukum dan alasannya dan juga Undang-Undang yang berlaku

yang di atur oleh kementerian terkait dan juga kementrian agama RI.

3. Objek Dan Lokasi Penelitian

25

https://praja1.wordpress.com/2009/10/14/permendagri-no-9-tahun-2009-tentang-

pedoman-penyerahan-prasarana-sarana-dan-utilitas-perumahan-dan-permukiman-di-daerah/32 26

Cik Hasan Bisri, Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian Dan Penulisan Sekripsi

Bidang Ilmu Agama, Rajawali Pers, Jakart, hlm.91

Objek penelitian merupakan permasalahan yang diteliti. Objek dari

penelitian ini adalah implikasi dan setatus hukum tanah yang di ikrarkan untuk

wakaf. Penelitian ini dilaksanakan di komplek perumahan Griya Purwa Asri Rt 07

Rw 02 Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. Didasarkan pada

pertimbangan bahwa dipilihnya lokasi ini peneliti merupakan bagian dari

kepengurusan sementara yang berada dilokasi masjid tersebut dan mengetahui

kejadian pengikraran yang dilaksanakan pada waktu itu,peneliti mengetahui betul

para pihak yang menjadi pengurus masjid tersebut sehingga mempermudah untuk

mendapat data yang diperlukan dalam penelitan ini.

4. Jenis Data Penelitian

Jenis Penelitian data ini meneliti implikasi hukum Dari Status Hukum

Pengikraran Tanah Wakaf Masjid Darul Muttaqin Yang Tidak Tercatat (Studi

Kasus Di Perumahan Griya Purwa Asri Desa Cimekar Cileunyi Kabupaten

Bandung) penulis menggunakan jenis data kualitatif, dimana data dinyatakan

dalam argumen yang di keluarkan oleh wakif dalam pengikraran dan tindakan

pengurus masjid dalam menanggapi persoalan yang masih dengan saat ini

dijalankan dalam pengelolaan masjid dalam upaya memakmurkan dan

mensejahterakan lingkungan di sekitarnya dan juga undang-undang yang berlaku

dalam pemberdayaan dan koridor pengelolaan masjid tersebut.

5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan peneliti, yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data sekunder adalah data primer

merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli

(tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini

subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi

terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil

pengujian. Metode yang digunakan untuk mendapatkan data Primer

Yaitu : (1) Metode Survei Dan (2) Metode Observasi.

b. Sumber data sekunder

Data merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara

tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh

pihak lain).

6. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitan adalah:

a. Wawancara (interview) Teknik wawancara ini dilaksanakan

terhadap pihak-pihak terkait di lingkungan dan lokasi penelitian

untuk mengetahui data objektif tentang implikasi setatus hukum

pengikraran tanah wakaf masjid darul muttaqin yang tidak tercatat,

Yaitu dari Dinas Kesbanglinmas Kab. Bandung, Dinas PU dan

Tata Ruang Kab. Bandung, Disperkimtam Kab. Bandung, Kepala

KUA Kec. Cileunyi, Ketua DKM Darul Muttaqin dan Notaris Deni

Sabarno.

b. Studi literatur (literatur review)

Studi literatur yaitu menghimpun data-data informatif dari beberapa

literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

7. Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data, yaitu data

kualitatif. Adapun bentuk pengolahannya meliputi beberapa langkah sebagai

berikut:

a. Mengumpulkan data hasil penelitian.

b. Setelah data terkumpul kemudian diklasifikasikan menurut jenis data

masing-masing.

c. Setelah di klasifikasikan menurut jenisnya, data tersebut di hubungkan

antara pendapat satu dengan yang lainnya.

d. Data tersebut di analisis dan di tafsirkan.

e. Menarik kesimpulan dari hasil penelitian.