Post on 23-Feb-2017
Mekanisme Pelaksanaan Program PISEW 2016
Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW)
Direktorat Pengembangan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Outline 1. Organisasi Pengelola 2. Tahap Pelaksanaan PISEW 3. Alur Kegiatan PISEW di Kabupaten dan
Kecamatan 4. Pelaksanaan Konstruksi 5. Pasca Pelaksanaan 6. Hal-hal Teknis
Struktur Organisasi Kegiatan
Garis Pengendalian Garis Koordinasi Garis Pelaporan Garis Laporan Tembusan
Tim Pelaksana Kabupaten
Subdit PKP Perdesaan
(Koordinator)
Kementerian PUPR
Ditjen Cipta Karya
Direktorat PKP
Konsultan Manajemen Pusat
Tim Pelaksana Pusat
Pemerintah Provinsi
Pemerintah Kabupaten
Pemerintah Kecamatan
Dinas PU Kabupaten
Pokja Kecamatan
Fasilitator Masyarakat
Pelaksana Konstruksi
Inspector Lapangan
Subdit PKP Perdesaan (Ketua Tim)
Satker/PPK Pusat
Tim Pelaksana Provinsi
Satker/PPK Provinsi
Ketua Tim Konsultan Manajemen Teknis
Tenaga Ahli Kabupaten
Chief Inspector
Melaksanakan tugas Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman dalam Pelaksanaan Kegiatan
Mengkoordinasikan dan membina seluruh pemangku kepentingan penyelenggaraan program
Menyiapkan pedoman PISEW
Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan diseminasi pusat
Membangun kerjasama dengan seluruh pemangku program di tingkat provinsi dan kabupaten
Melakukan pengendalian penyelenggaraan program mulai tingkat nasional hingga kecamatan
Melaporkan semua progres penyelenggaraan kepada Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman
1
2
3
4
5
6
7
1) Menyusun kegiatan dan perencanaan anggaran serta kegiatan tahunan;
2) Mengadakan Konsultan Manajemen Pusat;
3) Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) Konsultan Manajemen Pusat dan konsep KAK Konsultan Manajemen Teknis dan Fasilitator Masyarakat;
4) Melakukan monitoring dan evaluasi program secara langsung maupun melalui laporan dari konsultan (pusat hingga kecamatan);
5) Melakukan kompilasi data dan pelaporan penyelenggaraan dari tingkat kabupaten melalui Satuan Kerja/PPK PKP 2 (Perdesaan) Provinsi yang dibantu oleh Konsultan Manajemen Teknis, termasuk pengumpulan SP2D;
6) Melaporkan progres triwulanan pra dan pasca pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pelaksana Pusat;
7) Melakukan pembinaan kepada Satker PKP Provinsi, Tim Pelaksana Provinsi, Tim Pelaksana Kabupaten dan Kelompok Kerja (Pokja) Kecamatan terkait dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur kegiatan;
8) Melaksanakan pengendalian dan pembinaan aspek teknis dalam pembangunan infrastruktur, mulai dari tahap perencanaan hingga pasca pelaksanaan
Pengarah Tim pelaksana (Kepala Dinas PU Provinsi)
Penanggung Jawab Pelaksana (Kasatker Pengembangan Kawasan Permukiman)
Ketua Tim Pelaksana (Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PU (Dinas Infrastruktur Permukiman Terkait) Provinsi)
Wakil Ketua (PPK Pengembangan Kawasan Permukiman 2)
Anggota (Staf PPK dan Dinas PU (Dinas Infrastruktur Permukiman Terkait) Provinsi sejumlah 9 0rang)
4/14/2016
1) Mensosialisasikan program di tingkat provinsi dan kabupaten;
2) Memberikan arahan dalam pelaksanaan dan pengendalian program, serta memastikan bahwa proses kegiatan sesuai pedoman Program PISEW;
3) Mengkoordinasikan substansi dan pelaksanaan program di provinsi dan kabupaten;
4) Sinergisasi kegiatan pusat dan daerah
5) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program di tingkat provinsi dan kabupaten;
6) Mengkoordinasikan kegiatan perencanaan, monitoring, dan pelaporan dengan Tim Pelaksana di tingkat kabupaten;
7) Melakukan pembinaan kepada Tim Pelaksana Kabupaten terkait dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur kegiatan;
8) Membantu penyelesaian berbagai permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan, serta mengambil tindakan/sanksi yang diperlukan;
1) Mengadakan Konsultan Manajemen Teknis, Fasilitator Masyarakat, dan Penyedia Jasa Konstruksi (Kontraktor);
2) Melakukan Pencairan Dan Pengelolaan Dana sesuai peruntukan dalam DIPA;
3) Mendokumentasikan SP2D dan Melaporkan kepada Tim Pelaksana Pusat;
4) Membuat Laporan dengan basis Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan E-Monitoring;
5) Menyampaikan Laporan Kemajuan Keuangan dan Fisik serta semua progres penyelenggaraan, hasil audit, dan evaluasi kepada Tim Pelaksana Pusat tiap bulan.
Pengarah Tim pelaksana Kepala Dinas PU Kabupaten
Penanggung Jawab Pelaksana Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PU (Dinas Infrastruktur Permukiman Terkait) Kabupaten
Ketua Tim Pelaksana Kasi Bidang Cipta Karya Dinas PU (Dinas Infrastruktur Permukiman Terkait) Kabupaten
Sekretaris Staf Dinas PU (Dinas Infrastruktur Permukiman Terkait) Kabupaten
Anggota Staf Dinas PU (Dinas Infrastruktur Permukiman Terkait) Kabupaten 2 (dua) orang, Kasi Pembangunan Kecamatan dan 1 (satu) orang staf
4/14/2016
Menyelenggarakan program di tingkat kabupaten dan kecamatan; Mengidentifikasi dan Menetapkan rencana kawasan PISEW yang difasilitasi
oleh Fasilitator; Melakukan koordinasi dengan Konsultan Manajemen Teknis dan Provinsi; Melakukan sosialisasi dan pengenalan (orientasi) program; Mensinergikan kegiatan pusat dan daerah; Mengoordinasikan penyusunan Rencana Kegiatan, Detailed Engineering
Design (DED), dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan infrastruktur yang akan dilaksanakan, dibantu oleh Konsultan Manajemen Teknis selaku penyusun DED dan RAB;
Melakukan verifikasi serta pengusulan DED dan RAB yang disampaikan kepada Satker PKP/PPK Pengembangan Kawasan Permukiman 2 (Perdesaan) Provinsi untuk disahkan dan dilaksanakan pekerjaan fisiknya;
Tugas Pemerintah Kecamatan adalah mengoordinasikan penyelenggaraan Program PISEW di wilayah kerjanya Membentuk dan menetapkan Kelompok Kerja (Pokja) Kecamatan yang terdiri atas Kasi
Pembangunan dan Staf Kecamatan, yang selanjutnya diusulkan sebagai anggota Tim Pelaksana Kabupaten
Melakukan penyusunan kawasan lokasi Program PISEW bersama Tim Pelaksana Kabupaten Menentukan Kawasan, berdasarkan potensi kawasan prioritas.
Tugas Pokja Kecamatan adalah:
Melakukan penyusunan kawasan lokasi Program PISEW bersama Tim Pelaksana Kabupaten;
Mengusulkan dan menyusun anggota Forum Kecamatan, yang terdiri atas perwakilan desa-desa penerima dan berasal dari organisasi masyarakat setempat;
Melaksanakan pertemuan kecamatan;
Memfasilitasi proses perencanaan dalam rangka penetapan kegiatan konstruksi yang akan dibangun;
Berpartisipasi dalam persiapan dan pengawasan pembangunan infrastruktur, terdiri atas:
(1) Rapat Persiapan Pelaksanaan Konstruksi (RPPK);
(2) Supervisi pelaksanaan konstruksi.
Pengadaan Jasa Konstruksi
Pelaporan Monitoring
Pengendalian dan
Pengawasan Pelaksanaan Konstruksi
Rapat Koordinasi Bulanan
Pelatihan Fasilitator
Pengadaan Asisten PISEW, FM dan KMT
Penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Penyerapan
Sosialisasi Tingkat Provinsi
Pelaporan
Pembentukan Tim Pelaksana Kabupaten
Sosialisasi Tingkat Kabupaten
Penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Penyerapan
Penyusunan Kawasan PISEW
Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Konstruksi
Monitoring
1) Pembentukan Pokja Kecamatan sekaligus sebagai anggota Tim Pelaksana Kabupaten
2) Penyusunan Kawasan PISEW
3) Penetapan Kawasan PISEW
4) Pembentukan Forum Kecamatan
5) Pertemuan Kecamatan I, II dan III
6) Penyusunan Dokumen Rencana Program PISEW
7) Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Konstruksi
8) Monitoring
9) Pelaporan
6 MINGGU 8 MINGGU 21 MINGGU 3 MINGGU
Pemerintah Kabupaten Pemerintah Kabupaten Pemerintah Provinsi Pemerintah ProvinsiKecamatan Kecamatan Pemeritah Kabupaten Pemerintah PusatKonsultan Konsultan Penyedia barang dan jasaMasyarakat Masyarakat Konsultan
PELAKU
Infrastruktur PISEW telah terbangun
Terlaksana dan Terselesaikannya Program PISEW TA. 2016
PENDEKATAN Partisipatif Partisipatif & teknokratis Teknokratis Birokratis
TAHAPAN
WAKTU
KEGIATAN
OUT PUT Kawasan sasaran PISEW telah disepakati
Dokumen DED dan RAB telah tersedia
PERSIAPAN PERENCANAAN PELAKSANAAN PASCA
IDENTIFIKASI PUSAT KAWASAN
IDENTIFIKASI PENYANGGA KAWASAN
PENENTUAN KAWASAN PRIORITAS
PEMBENTUKAN FORUM KECAMATAN
SOSIALISASI PROGRAM TINGKAT KABUPATEN
KAJIAN DAN INVENTARISASI PROGRAM DESA PENYANGGA KAWASAN
PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA
PENYAMPAIAN LAPORAN AKHIR KEGIATAN PISEW TA. 2016 DARI TPPr KEPADA TPP
KAJIAN DAN INVENTARISASI PROGRAM TINGKAT KECAMATAN
TANDA TANGAN KONTRAKK ANTARA SATKER/PPK PKP PROVINSI DENGAN PENYEDIA JASA KONSTRUKSI
SURVAI KAWASAN SASARAN PISEW
SINKRONISASI HASIL KAJIAN, INVENTARISASI DAN SKS (PERTEMUAN KECAMATAN 1)
RAPAT PELAKSANAAN
PENENTUAN INFRASTRUKTUR TERBANGUN (PERTEMUAN KECAMATAN 2)
SURVEY KESIAPAN LOKASI
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PROGRAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SOSIAL EKONOMI WILAYAH
SOSIALISASI HASIL PENETAPAN INFRASTRUKTUR (pERTEMUAN kEC. 3)
FINALISASI DED DAN RAB
PEMERIKSAAN HASIL AKHIR PEKERJAAN
SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN
Data-data pendukung untuk penentuan kawasan dengan mempertimbangkan, antara lain: Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail
Tata Ruang (RDTR); Indeks Pembangunan Desa (IPD) dan Indeks Desa
Membangun (IDM); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
Kabupaten; Rencana Pengembangan Investasi Infrastruktur Jangka
Menengah (RPI2JM); Dokumen kecamatan dalam angka dan dokumen desa
dalam angka; Dokumen-dokumen yang terkait dengan pembangunan
kawasan.
PENGKAJIAN DOKUMEN
Pengumpulan dokumen-dokumen
Pembangunan
KESEPAHAMAN DEFINISI DESA PUSAT KAWASAN DAN DESA
PENYANGGA KAWASAN
• CIRI-CIRI • KRITERIA
IDENTIFIKASI PUSAT KAWASAN DAN PENYANGGA
KAWASAN
TERPILIH PUSAT KAWASAN DAN
PENYANGGA KAWASAN
PENETAPAN PUSAT KAWASAN DAN
PENYANGGA KAWASAN
PEMBUATAN DELINIASI KAWASAN
PENETAPAN KAWASAN PRIORITAS
Pers
iapa
n Pe
renc
anaa
n
Kawasan Prioritas PISEW
Pertemuan Kecamatan III
Pertemuan Kecamatan II
Pertemuan Kecamatan I
Tujuan dan Sasaran PISEW
Pst. Kwsn Penyangga Kwsn Penyangga Kwsn Penyangga Kwsn
Pleno Sinkronisasi Kajian dan Inventarisasi Program di Kecamatan dan Desa
Survei Kawasan PISEW
Penentuan Infrastruktur PISEW
Dokumen Rencana Program PISEW
Dokumen DED dan RAB
Sosialisasi Dokumen Rencana Program PISEW
Hasil Kajian dan Inventarisasi Dokumen Kab. Kec dan Desa
Memperhatikan RTRW, RPJM dan RPI2JM Kab.
TUJUAN KEGIATAN:
Mendapatkan usulan program yang merupakan irisan program kecamatan dan desa yang berada dalam Kawasan Sasaran Program PISEW
- RTRW - RPJM - RPI2JM Kabupaten sehingga dalam pelaksanaan survei kawasan akan lebih terarah serta terpadu.
Antara lain dengan memperhatikan hasil kajian dokumen:
Arah rencana Program PISEW
Kegiatan ini menghasilkan
LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN Di Kecamatan
PENANGGUNG JAWAB
Camat
Menghadirkan: 1. Nara Sumber Tim Pelaksana Kabupaten 2. Tenaga Ahli Kabupaten.
Peserta pertemuan: 1. UPTD terkait 2. Kepala Desa/Aparat Desa terkait
Pelaksana Kegiatan Forum Kecamatan
Pendamping Fasilitator Masyarakat setelah proses sinkronisasi hasil kajian dan inventarisasi program kecamatan dan desa penyangga kawasan
Proses survei Ditempuh dengan melihat langsung rencana lokasi usulan-usulan hasil sinkronisasi
Melalui pemetaan serta pengumpulan data dan informasi mengenai 1. Kondisi kawasan 2. Kondisi kependudukan 3. Kondisi pelayanan dasar prasarana perdesaan dalam
kawasan 4. Permasalahan yang dihadapi
Menjadi bahan
Dokumen Rencana Program PISEW
UMUM
HASIL PEMETAAN :
a. Peta Batas Tapak
b. Peta dan Profil Masalah dan Potensi Sarana dan Prasarana
c. Profil Masalah dan Potensi Ekonomi Masyarakat
d. Profil Kelembagaan di Kawasan
e. Profil Kebutuhan Masyarakat
f. Program yang sudah dilaksanakan dan rencana program
g. Peta dan Profil Keluarga Miskin
Maksud:
Menghasilkan daftar usulan kegiatan infrastruktur kecamatan melalui sinkronisasi antar usulan kegiatan infrastruktur hasil pengecekan di lapangan.
Forum diskusi yang merupakan kelanjutan dari survei kawasan yang dilakukan Forum
Kecamatan.
MUSYAWARAH
Proses diskusi Menggunakan Analisis Jaring Keterkaitan. Kegiatan ini merupakan Penyusunan Prioritas Usulan Kegiatan untuk menetapkan usulan kegiatan infrastruktur yang diusulkan.
Pelaksana kegiatan Pokja Kecamatan dibantu Fasilitator Masyarakat.
Untuk melihat keterkaitan dari: 1. Aspek lokasi (L) 2. Manfaat (M) 3. Kelompok Pengguna (K)
HASIL KEGIATAN Penetapan prioritas kegiatan infrastruktur kawasan yang akan dilaksanakan dengan dana kegiatan Program PISEW.
Menghadirkan: 1. Nara Sumber Tim Pelaksana
Kabupaten 2. Tenaga Ahli Kabupaten.
LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN Di Kecamatan
PENANGGUNG JAWAB Camat
Peserta pertemuan: 1. UPTD terkait 2. Kepala Desa/Aparat Desa
terkait 3. Wakil Masyarakat terkait
(BPD, Tokoh Masyarakat, PKK, Kelompok Tani, Kelompok Industri Kecil, dll)
Gambaran rencana pengembangan kawasan selama periode tahun 2016 – 2019 yang mencakup: 1. Gambaran Umum Kecamatan 2. Identifikasi dan Penentuan Kawasan
PISEW 3. Potensi dan Masalah Kawasan PISEW 4. Analisis Penanganan Kawasan PISEW 5. Rencana Penanganan Program PISEW
tahun 2016 – 2019
Kegiatan infrastruktur yang ditetapkan
1. Teknis pelaksanaan konstruksi 2. Dampak lingkungan yang mungkin timbul
akibat pembangunan infrastruktur
Mempertimbangkan
Dokumen Rencana Program Pengembangan Infrastruktur Sosial
Ekonomi wilayah
Selanjutnya disusun
Dokumen Pra DED dan RAB
Fasilitator Kecamatan, didampingi Tenaga Ahli Kabupaten.
Pelaksana Kegiatan
Dokumen Rencana Program PISEW
Diserahkan dan Disahkan PPK PKP 2 (Perdesaan) pada Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi sebagai dasar pelelangan/pengadaan Penyedia Jasa Konstruksi pelaksana pembangunan infrastruktur.
Penyusunan DED dan RAB Infrastruktur
Pelaksana
Tenaga Ahli Kabupaten(TAK)
Berdasarkan
Pra-DED dan RAB yang sudah disusun bersama oleh FM dan Pokja Kecamatan.
Diverifikasi
Oleh Tim Pelaksana Kabupaten
Selanjutnya
Difinalisasi
Oleh KMT
TUJUAN
Mensosialisasikan hasil penetapan usulan kegiatan infrastruktur kawasan prioritas berdasarkan potensi yang akan didanai oleh Kegiatan Program PISEW.
Menghadirkan: 1. Nara Sumber Tim Pelaksana
Kabupaten 2. Tenaga Ahli Kabupaten.
LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN Di Kecamatan
PENANGGUNG JAWAB
Camat
Peserta pertemuan: 1. UPTD terkait 2. Kepala Desa/Aparat Desa terkait 3. Wakil Masyarakat terkait (BPD,
Tokoh Masyarakat, PKK, Kelompok Tani, Kelompok Industri Kecil, dll)
Pokja Kecamatan dibantu Fasilitator Masyarakat
PELAKSANA KEGIATAN
Penyusunan DED/RAB Oleh
Tenaga Ahli Kabupaten
Difasilitasi serta diverifikasi Oleh
Tim Pelaksana Kabupaten
Daftar usulan kegiatan kecamatan yang telah ditetapkan dalam bentuk pra-DED/RAB
Ditindaklanjuti dengan
1. Proses Pengadaan Jasa Konstruksi 2. Tanda Tangan Kontrak antara PPK PKP 2 (Perdesaan) dengan
Penyedia Jasa Konstruksi 3. Rapat Pra-Pelaksanaan 4. Survei Kesiapan Lokasi 5. Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur 6. Pemeriksaan Hasil Akhir Pekerjaan 7. Serah Terima Hasil Pekerjaan antara Penyedia Jasa Konstruksi
dengan PPK PKP 2 (Perdesaan)
Pemilihan dan penunjukan Penyedia Jasa Konstruksi
Proses Pengadaan Jasa Konstruksi
Pengadaan penyedia jasa konstruksi
dilaksanakan oleh PPK Pengembangan Kawasan Permukiman 2 (Perdesaan)
Berdasarkan peraturan perundangan terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah
Menggunakan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, serta Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.
Seluruh proses pengadaan penyedia jasa konstruksi dan pelaksanaan akan dituangkan dalam satu dokumen pengadaan, antara lain Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS).
Mengacu pada
a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 10/PRT/M/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penetapan dan Pengalihan Status Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum.
b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara
c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara
SERAH TERIMA PEKERJAAN
Penyedia jasa konstruksi dengan
PPK PKP 2 (Perdesan) Provinsi
SERAH TERIMA ASET INFRASTRUKTUR TERBANGUN
Kuasa Pengguna Anggaran Pengembangan Kawasan Permukiman (KPA PKP) Provinsi
dengan Pemerintah Kabupaten
(sebagai pemanfaat dan pemelihara terhadap infrastruktur terbangun)