Post on 26-Jul-2015
description
Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralDirektorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
© EBTKE KESDM - 2011
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI
PENGEMBANGAN PANAS BUMI INDONESIA
Oleh :Sugiharto Harsoprayitno, M.Sc
Direktur Panas Bumi
Disampaikan pada Acara Geothermal National Seminar 2011“Acceleration of Geothernal Power Plant Industries in Indonesia”
Bandung, 19 November 2011
Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralDirektorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
© EBTKE KESDM - 2011
KONDISI ENERGI SAAT INI
Bauran Energi Primer Nasional 2010
1.066 Juta SBM
Elastisitas Energi = 1,60Pangsa Energi Non Fosil < 5%
1. Akses masyarakat terhadap energi (modern) masih terbatas:
a. Rasio elektrifikasi tahun 2010 sebesar 67,2% (32,8% rumah tangga belum berlistrik);
b. Pengembangan infrastruktur energi (daerah perdesaan/terpencil dan pulau-pulau terluar pada umumnya belum mendapatkan akses energi);
2. Pertumbuhan konsumsi energi rata-rata 7% pertahun, belum diimbangi dengan suplai energi yang cukup;
3. Ketergantungan terhadap Energi Fosil masih tinggi, cadangannya semakin terbatas;
4. Pemanfaatan energi terbarukan dan implementasi Konservasi Energi belum optimal;
5. Keterkaitan dengan isu lingkungan:a. Mitigasi perubahan iklim;b. Inisiatif energi bersih: komitmen nasional penurunan
emisi 26% pada tahun 2020;
6. Pendanaan untuk pengembangan sektor energi masih sangat terbatas.
Batubara26,38%
Minyak Bumi46,93%
Gas Bumi
21,90%
EBT4,79%
PENGELOLAAN ENERGI NASIONAL
Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralDirektorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
© EBTKE KESDM - 2011
NO ENERGI TERBARUKAN/SUMBER DAYA
(SD)KAPASITAS
TERPASANG (KT)RASIO KT/SD
(%)
1 2 3 4 5 = 4/3
1 Tenaga Air 75,670 MW 5,705.29 MW 7.54
2 Panas Bumi 29,038 MW 1,189 MW 4.00
3 Mini/Mikro Hydro 769.69 MW 217.89 MW 28.31
4 Biomass 49,810 MW 1,618.40 MW 3.25
5 Tenaga Surya 4.80 kWh/m2/day 13.5 MW -
6 Tenaga Angin 3 – 6 m/s 1.87 MW -
7 Uranium3.000 MW
(e.q. 24,112 ton) for 11 years*)30 MW 1.00
*) Hanya di Kalan – Kalimantan Barat
POTENSI EBT
No ENERGI TAK TERBARUKANSUMBER
DAYA (SD)
CADANGAN (CAD)
RASIO SD/CAD
(%)
PRODUKSI(PROD)
RASIO CAD/PROD(TAHUN)*)
1 2 3 4 5 = 4/3 6 7 = 4/6
1 Minyak Bumi (miliar barel) 56.6 7.99 **) 14 0.346 23
2 Gas Bumi (TSCF) 334.5 159.64 51 2.9 55
3 Batubara (miliar ton) 104.8 20.98 18 0.254 83
4 Coal Bed Methane/CBM (TSCF) 453 - - - -
*) Dengan asumsi tidak ada penemuan cadangan baru**) Termasuk Blok Cepu
Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralDirektorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
© EBTKE KESDM - 2011
ENERGY SUPPLY SIDE MANAGEMENT ENERGY DEMAND SIDE MANAGEMENT
PERUBAHAN PARADIGMA PENGELOLAAN ENERGI
SUPPLY SUPPLYDEMAND DEMAND
Saat ini: Ke depan:
1. Kebutuhan energi belum efisien2. Kebutuhan energi tersebut dipenuhi dengan energi fosil
dengan biaya berapapun dan malah disubsidi3. Energi terbarukan hanya sebagai alternatif4. Sumber energi terbarukan yang tidak termanfaatkan adalah
menyia-nyiakan karunia Tuhan
1. Efisienkan kebutuhan energi2. Maksimalkan penyediaan dan pemanfaatan energi terbarukan,
paling tidak dengan harga pada avoided fossil energy cost, bila perlu disubsidi
3. Energi fosil dipakai sebagai penyeimbang4. Sumber energi fosil yang tidak termanfaatkan adalah sebagai
warisan untuk anak-cucu / diekspor
Energi Fosil dengan biaya berapapun
(Malah Disubsidi)
Energi TerbarukanSebagai Alternatif
Kebutuhan Energi Sektoral
yang belum efisien:- RumahTangga- Transportasi
- Industri- Komersial
Maksimalkan Penyediaan dan Pemanfaatan Energi Terbarukan dengan harga
Avoided Fossil Energy Costs
Energi Fosil sebagai Faktor Penyeimbang
Kebutuhan Energi Sektoral yang Efisien:
- RumahTangga- Transportasi
- Industri- Komersial
(KONSERVASI)
(DISVERSIFIKASI)
Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralDirektorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
© EBTKE KESDM - 2011
Batubara, 30.7%
Gas Bumi, 21.0%
Minyak Bumi, 43.9%
EBT, 4.4%
ARAH KEBIJAKAN ENERGI
EBT
Gas Bumi
Batubara
M. Bumi
21 %
30,7 %
43,9%
4,4 %
EBT
Gas Bumi
Batubara
M. Bumi
2010* 2015 20202025
KONSERVASI ENERGI (33,85%)
DIVER
SIFIKA
SIEN
ERG
I
BAU**
Sumber: *Prakiraan 2010, DEN 2010-2025, **BAU EBTKE
PERPRES 5/2006 VISI 25/25
41.7%
20,6%
34.6%
3,1%
4300 JutaSBM
2852 JutaSBM
1066 JutaSBM
Minyak Bumi42%
Batubara35%
Gas21%
EBT3%
Minyak Bumi20%
Batubara33%
Gas30%
EBT17% Minyak
Bumi30%
Batubara22%
Gas23%
EBT25%
3200 JutaSBM
20%
30%
33%
17%25 %
22 %
30 %
23 %
Panas Bumi 9.500 MW
Panas Bumi 12.000 MW
Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralDirektorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
© EBTKE KESDM - 2011
PENGEMBANGAN PANAS BUMI INDONESIA
Indonesia memiliki potensi Panas Bumi terbesar di dunia (29 GW), namun demikian pemanfaatannya masih kecil (1.189 MW)
Energi panas bumi merupakan energi setempat yang tidak dapat ditransportasikan, dan memiliki karakteristik berbeda-beda untuk setiap lokasi (site specific).
Pemanfaatan panas bumi dapat dalam bentuk pemanfaatan langsung (uap) dan pemanfaatan tidak langsung (listrik) serta dipergunakan hanya untuk kebutuhan dalam negeri.
Adanya Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik 10.000 MW tahap II yang ditegaskan di dalam Perpres no. 4 Tahun 2010. Kontribusi pengembangan panas bumi sampai dengan Tahun 2014 sebesar 3.967 MW. Daftar Proyek PLTP yang termasuk di dalam Perpres no. 4 Tahun 2010 sesuai dengan Lampiran Permen ESDM 15/2010
Untuk mempercepat pengembangan panas bumi, pemerintah telah menawarkan Penugasan Survei Pendahuluan dan mitigasi risiko hulu, khususnya di Indonesia Timur melalui kegiatan eksplorasi / FS.
Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralDirektorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
© EBTKE KESDM - 2011
POTENSI PANAS BUMI INDONESIA
SUMBER DAYA(MWe)
% CADANGAN(MWe)
%
Speculative Hypothetical
45.36%
Possible Probable Proven
54.64%8.780 4.391 12.756 823 2.288
13.171 15.867
29.038
Source : Badan Geologi KESDM (2010)
-Survei Pendahuluan oleh Badan Geologi KESDM-Eksplorasi melalui :
• Dana Bergulir• BUMN Geothermal
Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralDirektorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
© EBTKE KESDM - 2011
Sumber: Badan Geologi KESDM (2010)
PETA POTENSI PANAS BUMI
Terpasang
Siap Dikembangkan
Survey Detail
Survey Pendahuluan
Note:
1 Sumatera 86 13.516 122 Java 71 10.092 1.1173 Bali 5 2964 Nusa Tenggara 22 1.4715 Kalimantan 8 1156 Sulawesi 55 2.519 607 Maluku 26 9548 Papua 3 75
276
No. Pulau Jumlah
Titik Potensi
1.18929.038
Kapasitas Terpasang
(MW)
Potensi (MW)
Total
Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralDirektorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
© EBTKE KESDM - 2011
I. Undang-undang Nomor 27/2003 tentang Panas BumiII. Peraturan Pemerintah Nomor 59/2007 jo Peraturan Pemerintah Nomor 70/2010 tentang Kegiatan
Usaha Panas BumiIII. Peraturan Pemerintah Nomor No 1 / 2007 jo 62/2008 tentang Fasilitas Pajak PenghasilanIV. Peraturan Presiden No 4 / 2010 tentang Penugasan kepada PT. PLN untuk Percepatan
Pembangunan Pembangkit Listrik Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, dan GasV. Peraturan Menteri
Peraturan Menteri ESDM No 11/2008 tentang Mekanisme Penetapan Wilayah Kerja Panas Bumi Peraturan Menteri ESDM No 02/2009 tentang Pedoman PSP Peraturan Menteri ESDM No 05/2009 tentang Pedoman Harga Pembelian Listrik oleh PT. PLN dari
Koperasi dan Badan Usaha Lainnya Peraturan Menteri ESDM No 11/2009 tentang Pedoman Usaha Panas Bumi Peraturan Menteri ESDM No 31/2009 tentang Harga Pembelian Tenaga Listrik oleh PT. PLN dari
Pembangkit Listrik menggunakan Energi Terbarukan skala Kecil – Menengah atau Kelebihan Tenaga Listrik
Peraturan Menteri ESDM No 15/2010 tentang Daftar Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas Bumi serta Transmisi Terkait
Peraturan Menteri ESDM No 2 / 2011 tentang Penugasan kepada PLN untuk membeli listrik dari pembangkit listrik panas bumi
REGULASI DI BIDANG PANAS BUMI
Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralDirektorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
© EBTKE KESDM - 2011
Keputusan Presiden No. 22/1981, No. 45/1991, No. 49/1991
Struktur pengusahaan didasarkan pada
JOC dan ESC
Bagian Pemerintah sebesar 34% dari Net Operating Income (NOI), termasuk semua pajak-pajak, retribusi kecuali pajak perseorangan
Manajemen Proyek oleh Pertamina (JOC) dan PLN (ESC)
Bentuk proyek: o Total Project o Partial Project
UU No. 27/2003
Struktur pengusahaan berupa izin:- Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi
(IUP) - Izin Usaha Ketenagalistrikan (IUKU)
Bagian Pemerintah berupa penerimaan negara berupa pajak dan PNBP
Manajemen Proyek oleh Pemegang IUP
Berupa Total (Integrated) Project
PENERAPAN KEBIJAKANDALAM PENGUSAHAAN PANAS BUMI
WKP BaruWKP Existing
Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralDirektorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
© EBTKE KESDM - 2011
1. Peraturan Presiden Nomor 04/2010 jo Peraturan Menteri No 15/2010 (Crash Program 10.000 MW Tahap II) dalam rangka untuk mempercepat pengembangan tenaga panas bumi dengan jumlah 3.967 MW pada tahun 2014 yang akan membutuhkan total US $ 12 Miliar.
2. Pemerintah memberikan insentif fiskal bagi panas bumi:■ Fasilitas Pajak Penghasilan (Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62/2008 jo No
1 / 2007) yang menyediakan:− Pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Penanaman
Modal, dibebankan selama 6 (enam) tahun masing-masing sebesar 5% (lima persen) per tahun;
− Pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada Subjek Pajak Luar Negeri sebesar 10% (sepuluh persen), atau tarif yang lebih rendah menurut Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku;
− Kompensasi kerugian finansial selama bertahun-tahun lebih dari 5-10■ Pembebasan Bea Masuk untuk mengimpor barang (berdasarkan Keputusan Menteri
Keuangan No 177/PMK.011/2007)■ Pajak Pertambahan Nilai dari Impor barang ditanggung oleh Pemerintah (berdasarkan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.011/2011)
KEBIJAKAN PEMERINTAH UNTUK PENINGKATAN PENGEMBANGAN PANAS BUMI DI INDONESIA
Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralDirektorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
© EBTKE KESDM - 2011
3. Dukungan pemerintah dalam bentuk mengurangi risiko hulu panas bumi dengan menyediakan dana bergulir (untuk eksplorasi dan FS), khususnya untuk Indonesia bagian Timur.
4. Pemerintah RI saat ini sedang dalam proses pembentukan Badan Usaha Milik Negara dalam usaha panas bumi untuk mendukung perkembangannya.
5. Untuk mempercepat pengembangan panas bumi, Pemerintah menawarkan Penugasan Survei Pendahuluan kepada pihak ketiga (investor) yang memberikan “first right refusal".
6. Pemerintah telah menetapkan Peraturan Harga patokan pembelian listrik Panas Bumi (berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 02/2011):• Harga pembelian listrik oleh PT PLN dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi, sebagai
hasil dari tender GWA, digunakan untuk Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik, harga listrik bersifat final dan tidak bisa dinegosiasi
• Plafon harga energi panas bumi: US $ 9,7 sen / kWh7. Dalam rangka meningkatkan kepastian dalam investasi panas bumi, pemerintah telah
menetapkan Standar Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik.
KEBIJAKAN PEMERINTAH UNTUK PENINGKATAN PENGEMBANGAN PANAS BUMI DI INDONESIA
...lanjutan
Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralDirektorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
© EBTKE KESDM - 2011
8. Mekanisme pemantauan oleh pemerintah yang dilaksanakan oleh Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengelolaan Pembangunan (UKP4) membantu untuk memudahkan dalam koordinasi dengan pihak terkait
9. Mempercepat proses lelang WKP baru.10. Peningkatan dan harmonisasi kebijakan dan peraturan di bidang panas bumi.11. Koordinasi dengan semua pihak terkait untuk mempercepat dan menyederhanakan proses
perizinan.12. Terkait Isu Kehutanan, saat ini KESDM dan Kementerian Kehutanan telah membahas untuk
mengubah aturan sehingga panas bumi dapat diizinkan untuk melakukan aktivitas di dalam area hutan.
13. Pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Presiden yang menjamin dukungan untuk investasi di Proyek Infrastruktur Panas Bumi (PR No 13/2010 jo No.67/2005 PR dan PR 78 / 2010).
14. Dalam waktu dekat Pemerintah berencana untuk menentukan harga listrik berdasarkan konsep “feed-in tariff" untuk setiap WKP.
KEBIJAKAN PEMERINTAH UNTUK PENINGKATAN PENGEMBANGAN PANAS BUMI DI INDONESIA
...lanjutan
Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralDirektorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
© EBTKE KESDM - 2011
KementerianESDM
PemdaProv.
Badan Usaha
PLN
Penetapan WKP
Survei Pendahuluan
Pelelangan WKP
Penerbitan IUP
HargaListrik
Lap Hsl Lelang
PotensiPanasBumi
Peta Potensi
SurveiBiaya APBN
Survei Biaya APBD Prov.
Biaya Pihak Lain
Penugasan
Evaluasi Hasil SP WKPLap. WKP-N
WKP-P
WKP-K
(S3-N)
(S3-P)
(S3-K)
IUP-N
IUP-P
IUP-K
(S4-N)
(S4-P)
(S4-K)
Pemenang Lelang
ALUR PROSES PENGUSAHAAN PANAS BUMI
(S-1) (S-2) (S-3) (S-4) (S-5)
Pemenang Lelang
Pemenang Lelang
PPA
(S-6)
Penugasan
Eks-plorasi
(S-7)
Eksp
lora
si
(Dengan Regulasi Saat Ini)
(S-0)
STADIUM PENGUSAHAAN (S-X)
Survei Biaya APBD Kab./ Kota
PemdaKab./Kota
Instansi
Potensi/Stadium
Eks-ploitasi
FS Produksi/ Pemanfaatan
(S-8) (S-9) (S-10)
FS
Eksp
loita
si
Prod
uksi
/Pe
man
faat
an
Jem
bat
an
Em
as
Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralDirektorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
© EBTKE KESDM - 2011
50 WILAYAH KERJA PANAS BUMI2 WKP di Prov. NAD Jaboi Seulawah Agam
4 WKP di Prov. SUMUT Gn. Sibayak – Sinabung Gn. Sibual – Buali Sipaholon Ria-ria Sorik Marapi - Roburan -
Sampuraga
4 WKP di Prov. SUMBARBukit KiliGn TalangLiki
Pinangawan Muaralaboh
Bonjol 1 WKP Prov. JAMBI Sungai Penuh
3 WKP di Prov. SUMSEL Lumut Balai Rantau Dedap Danau Ranau
1 WKP di Prov. BENGKULU Tambang Sawah-Hululais
3WKPdi Prov. LAMPUNGGn.RajabasaSuoh
SekincauWaypanas –
UlubeluDanau Ranau
2 WKP di Prov. BANTENKaldera Danau
BantenG. Endut
10WKP di Prov. JABARCiater - Tangkuban PerahuCibeureum–ParabaktiCibuniCisolok CisukarameGn. TampomasGn. Tangkuban PerahuKamojang-DarajatKaraha CakrabuanaPangalenganG. Ciremai
4 WKP di Prov. JATENG BaturadenDataran Tinggi
DiengGuciGn. Ungaran
3 WKP di Prov. JATIM Blawan – IjenGn. Iyang
ArgopuroTelaga Ngebel
1 WKP di Prov. NTBHu'u Daha
1 WKP di Prov. BALITabanan
4 di Prov. NTTAtadeiSokoriaUlumbuMataloko
1 WKP di Prov. MALUKU Tulehu
2 WKP di Prov. MALUT Jailolo Songa Wayaua
2 WKP di Prov.SULUT Kotamobagu Lahendong-Tompaso
1 WKP di Prov. GORONTALO Suwawa
1 WKP di Prov. SULTENG Marana
Catatan: Terpasang
Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralDirektorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
© EBTKE KESDM - 2011
ROAD MAP PENGEMBANGAN PANAS BUMI TAHUN 2006 - 2025 (Berdasarkan Peraturan Presiden No. 5/2006 Tentang Kebijakan Energi Nasional )
Kondisi Saat Ini
2006
852 MW(Produksi)
2008 2012 2016 2020
2000 MW 3442 MW 4600 MW 6000 MW 9500 MW(Target)
1148 MWExisting WKP
1442 MWExisting WKP
1158 MWExisting WKP + New WKP
1400 MWNew WKP
3500 MWNew WKP
2025
1189 MW
Skenario Crash Program 10.000 MW Tahap II
5156 MW
Kebijakan Visi 25/25
12.000 MW
Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralDirektorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
© EBTKE KESDM - 2011
Peraturan Presiden No. 04/2010 tentang Penugasan Kepada PT. PLN (Persero) untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Baru Terbarukan, Batubara, dan Gas
Peraturan Menteri ESDM No. 15/2010 tentang Daftar Proyek-Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Baru Terbarukan, Batubara, dan Gas Serta Transmisi Terkait
Target Pengembangan PLTP Pada Program Percepatan 10.000 MW Tahap II- Pengembangan Lapangan Eksisting yang Sudah Berproduksi :
645 MW- Pengembangan Lapangan Eksisting yang Belum Berproduksi :
1535 MW - Pengembangan WKP Baru : 1787 MW Total Pengembangan Panas Bumi 3967 MW
Proyek 10.000 MW Tahap II.
TARGET STRATEGIS PENGEMBANGAN PANAS BUMI UNTUK TENAGA LISTRIK 2010 - 2014
Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralDirektorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
© EBTKE KESDM - 2011
NO
Nama Proyek Pembangkit
ProvinsiEstimasi Kapasitas
(MW)
Kapasitas Terpasang s.d 2014 (MW)
1 PLTP Seulawah Agam Naggroe Aceh Darussalam 1x55 552 PLTP Jaboi Nagroe Aceh Darussalam 1x7 73 PLTP Sarulla 1 Sumatera Utara 3x110 3304 PLTP Sarulla 2 Suamtera Utara 2x55 1105 PLTP Sorik Merapi Suamtera Utara 1x55 556 PLTP Muaralaboh Suamtera Barat 2x110 2207 PLTP Lumut Balai Suamtera Selatan 4x55 2208 PLTP Rantau Dadap Suamtera Selatan 2x110 2209 PLTP Sungai Penuh Jambi 2x55 11010 PLTP Hululais Bengkulu 2x55 11011 PLTP Rajabasa Lampung 2x110 22012 PLTP Ulubelu 3 dan 4 Lampung 2x55 11013 PLTP Rawa Dano Banten 1x110 11014 PLTP Tangkuban Perahu I Jawa Barat 2x55 11015 PLTP Kamojang 5 & 6 Jawa Barat 1x40 & 1x60 10016 PLTP Cibuni Jawa Barat 1x10 1017 PLTP Cisolok-Cisukarame Jawa Barat 1x50 5018 PLTP Darajat Jawa Barat 2x55 11019 PLTP Karaha Bodas Jawa Barat 1x30 & 2x55 14020 PLTP Patuha Jawa Barat 3x60 18021 PLTP Salak Jawa Barat 1x40 4022 PLTP Tampomas Jawa Barat 1x45 45
NO
Nama Proyek Pembangkit
ProvinsiEstimasi Kapasitas
(MW)
Kapasitas Terpasang s.d 2014 (MW)
23 PLTP Tangkuban Perahu II Jawa Barat 2x30 6024 PLTP. Wayang Windu Jawa Barat 2x120 24025 PLTP Batu Raden Jawa Tengah 2x110 22026 PLTP Dieng Jawa Tengah 1x55 & 1x60 11527 PLTP Guci Jawa Tengah 1x55 5528 PLTP Ungaran Jawa Tengah 1x55 5529 PLTP Ijen Jawa Timur 2x55 11030 PLTP Iyang Argopuro Jawa Timur 1x55 5531 PLTP Wilis/Ngebel Jawa Timur 3x55 16532 PLTP Lahendong 5 dan 6 Sulawesi Utara 2x20 4033 PLTP Kotamobagu 1 dan 2 Sulawesi Utara 2x20 4034 PLTP Kotamobagu 3 dan 4 Sulawesi Utara 2x20 4035 PLTP Bora Sualwesi Tengah 1x5 536 PLTP Merana/Masaingi Sualwesi Tengah 2x10 2037 PLTP Huu Nusa Tenggara Barat 2x10 2038 PLTP Sembalun Nusa Tenggara Barat 2x10 2039 PLTP Atadei Nusa Tenggara Timur 2x2,5 540 PLTP Sukoria Nusa Tenggara Timur 2x2,5 541 PLTP Tulehu Maluku 2x10 2042 PLTP Jailolo Maluku Utara 2x5 1043 PLTP Songa Wyaua Maluku Utara 1x5 5
3967Total Pengembangan PLTP s.d 2014
Daftar Proyek PLTP yang Masuk dalam Crash Program 10.000 MW Tahap II(berdasarkan Permen ESDM No. 15/2010)
Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralDirektorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
© EBTKE KESDM - 2011
- Pengembangan 3.967 MW listrik dari Panas Bumi dalam Crash Program 10.000 MW Tahap II sampai dengan tahun 2014 diperlukan lebih dari untuk investasi;
- Rencana pengembangan listrik dari panas bumi sebesar 12.000 MW sampai tahun 2025 membutuhkan investasi sebesar ; *
- Pencapaian target tersebut membutuhkan dukungan perbankan dalam hal pendanaan;- Kepemilikan Asing di Bisnis Panas Bumi diperbolehkan hingga 95%;- Peluang bisnis di sektor panas bumi:
• Pemanfaatan langsung Panas Bumi;• potensi panas bumi bersuhu rendah ;• Pembangkit listrik skala kecil;
- UU No 27/2003 tentang Panas Bumi memberikan kesempatan bagi sektor swasta untuk terlibat dalam pengembangan panas bumi melalui Penugasan Survei Pendahuluan, Studi Kelayakan, Eksplorasi & Eksploitasi Panas Bumi;
Catatan:* Asumsi investasi pengembangan panas bumi untuk listrik sebesar US$ 3 Juta/MW
PELUANG INVESTASI
US $ 11 miliar
US $ 36 miliar
Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralDirektorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
© EBTKE KESDM - 2011
Go Green Indonesia !energi hijau, energi masa depan
www.ebtke.esdm.go.id www.energiterbarukan.net www.konservasienergi.net
Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav. 49 Jakarta 12950; Telp/Faks : 021-5250575
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI
Terima Kasih