Post on 13-Feb-2017
P e d o m a n P e m i l i h a nKawasan Permukiman Perdesaan Potensial, Tertinggal, Terpencil, dan Pulau-Pulau Kecil
Pengembangan kawasan permukiman merupakan salah satu agenda yang terdapat dalam rencana strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015-2019
Direktorat Jenderal Cipta Karya khususnya Direktorat Pengembangan Permukiman melakukan pengembangan kawasan dengan diawali pemutakhiran data kawasan permukiman.
Rencana Kawasan Permukiman pada skala kawasan pada perdesaan potensial, tertinggal, terpencil dan pulau-pulau kecil dalam rangka mencapai Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR 2015 - 2019.
latar belakang
maksud kegiatan
Kegiatan ini dalam rangka memenuhi kelengkapan data rencana kawasan
permukiman pada perdesaan potensial, tertinggal, terpencil dan pulau-pulau kecil,
sebagai database penanganan kawasan permukiman
• Mengidentifikasi kawasan permukiman pada wilayah perdesaan potensial, tertinggal, terpencil dan pulau-pulau kecil. • Menyediakan database kawasan permukiman perdesaan
potensial, tertinggal, terpencil dan pulau-pulau kecil;• Tersedianya konfirmasi dan kesepakatan bersama
(dalam bentuk Berita Acara) dari pemangku kepentingan di tingkat provinsi/ kabupaten .• Tersusunnya rencana penanganan/ pilot project di
kawasan permukiman perdesaan potensial, tertinggal, terpencil dan pulau-pulau kecil;
tujuan kegiatan
Sasaran kegiatan• Teridentifikasinya kawasan – kawasan
permukiman perdesaan potensial, tertinggal, terpencil dan pulau-pulau kecil
• Teridentifikasinya dan tervalidasinya database Kawasan Permukiman Perdesaan, tertinggal, terpencil dan Pulau-Pulau Kecil
• Terdapatkan konfirmasi dan kesepakatan bersama (dalam bentuk Berita Acara) dari pemangku kepentingan di tingkat provinsi/ kabupaten
• Tersusunnya rencana penanganan/ pilot project di Kawasan Permukiman Perdesaan Potensial, Tertinggal, Terpencil dan Pulau-Pulau Kecil.
1. Menyiapkan rencana pelaksanaan kegiatan 2. Melakukan kajian literatur terhadap kebijakan dan arahan strategis
nasional (Nawacita) serta hasil studi sebelumnya.3. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Lembaga terkait di tingkat
pusat, provinsi serta kabupaten.4. Mengidentifikasi kawasan permukiman Perdesaan, Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil berdasarkan literatur dan data sekunder yang sudah tersedia baik di pusat, provinsi atau di Kabupaten.
5. Mengambil dan mendokumentasikan data-data yang dapat mendukung informasi mengenai karakteristik kawasan permukiman Perdesaan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil .
6. Menyusun kriteria desa potensial kawasan permukiman Perdesaan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil .
7. Menentukan Lokasi prioritas penanganan kawasan permukiman Perdesaan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil .
8. Melakukan survei lapangan di lokasi prioritas. 9. Melaksanakan FGD ditingkat pemerintah kota dan kabupaten 10. Menyusun profil permukiman Perdesaan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di
lokasi prioritas.11. Menyusunan rencana penanganan/ pilot project di lokasi terpilih berupa
DED
Lingkup Kegiatan
Keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah sebagai berikut :
• Identifikasi Kawasan Permukiman Perdesaan Potensial, Tertinggal, Terpencil dan Pulau-Pulau Kecil sesuai kriteria yang telah ditetapkan;
• Database berupa profil, peta, foto dan video dari kawasan permukiman perdesaan potensial, tertinggal, terpencil termasuk Sistem Informasi Geografis ( GIS )
• Berita Acara validasi penyampaian hasil pemutahiran data;• Rencana penanganan/ pilot project di kawasan permukiman perdesaan potensial,
tertinggal, terpencil dan pulau-pulau kecil yang berupa DED dan gambar 3D untuk desain perencanaan kawasan tersebut.
KeluaranKegiatan
SURVEY LITERATURKEMENTERIAN / LEMBAGA
KEBIJAKAN NASIONAL PP No. 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Andalan Perpres No. 28 Tahun 2012 tentang RTR Pulau Jawa Bali
KEBIJAKAN SEKTORALBAPPENAS JUMLAH DESA BERDASARKAN IPD Kementerian PUPR :
1) WPS (Wilayah Pengembangan Strategis) 2) PPIP ( Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan)
Kementerian KKP : 1) Kawasan Minapolitan (Kepmen KKP No 35 Tahun 2013)2) Sekaya Maritim (Seribu Kampung Nelayan Mandiri Tangguh Indah
dan Maju)Kementerian Pertanian Kawasan AgropolitanKementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ;
1) Desa Tertinggal, Desa Pesisir, Desa Pulau-pulau Kecil2) Lokasi Kawasan Transmigrasi Mandiri
Kementerian Pariwisata Desa potensi wisata
Kebijakan dalam Penentuan Lokasi Terpilih
Pemilihan Lokasi PrioritasBerdasarkan Intervensi Program Pengembangan Perdesaan dari K/L
Keterangan Lokasi PendetailanDesa Pemekaran
LOKASI TERPILIH
Pemilihan Lokasi berdasarkan sandingan Program dari Kementerian/Lembaga
Diverifikasi oleh Satkar Provinsi
Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten
Konfirmasi dan Kesepakatan Bersama dalam bentuk Berita Acara (Provinsi/Kabupaten)
Survey Lokasi (Kecamatan & Desa) dalam rangka pengumpulan data, melihat kondisi existing serta wawancara dgn Masyarakat.
Rencana penanganan/Pilot Project berupa DED.
1
2
3
4
6
Mencari Permasalahan yang ada di lokasi (Kawasan) dalam pemenuhan kebutuhan infrastruktur.5
.
Komponen Perdesaan Meliputi:a. Sumber Daya;b. Pusat
Pertumbuhan/Koleksi/Pasar Lokal;
c. Pasar/Kota/Outlet;d. Sentra/IKM/Telecenter
KOMPONEN PERDESAAN
“ “
Real time data(kondisi perdesaan)
Keterkaitan dengan WPS
(wilayah pengembangan
strategis)
Komunikasi(partisipasi warga)
Fokus pada komoditas
(produk unggulan)
Pengembangan rantai nilai produk(Sumber Daya)
Dukungan sentra/tele
senter(ICT & Wirausaha)
Pertimbangan aspek sosial, SDM, Kelembagaan dan finansial
Konsisten dan
komitmen
8 Prinsip Pengembangan Perdesaan
Kriteria untuk menentukan (mengindikasikan) Desa Terpencil dalam kegiatan ini yaitu:Daerah perdesaan (unit administratif desa)Sarana/ Infrastruktur Aksesibilitas Kurang/Tidak Ada
Jalan Jembatan
Secara Geografis Jauh dari Pusat PertumbuhanAda Isolasi Geografis yang memisahkan dari daerah
lain
Kriteria desa terpencil
Kriteria Desa Tertinggal dalam kegiatan ini yaitu:• Daerah perdesaan (unit administratif desa)• Prasarana Dasar Wilayah Kurang/Tidak Ada:
Air Bersih, Listrik, Irigasi
• Sarana Wilayah Kurang/Tidak Ada: Sarana Ekonomi: (Pasar, Pertokoan, PKL, Industri) Sarana Sosial: (Kesehatan dan Pendidikan) Sarana Transportasi: (Terminal, Stasiun, Bandara, dll)
• Perekonomian masyarakat rendah (Miskin/Pra Sejahtera)• Tingkat Pendidikan Rendah (Terbelakang/Pendidikan kurang dari 9 tahun)• Produkitivitas Masyarakat Rendah (Pengangguran pada usia produktif)
kriteria desa tertinggal
Suatu daerah ditetapkan sebagai daerah tertinggal berdasarkan
kriteria (Kementerian desa, PDT & Transmigrasi):
a. perekonomian masyarakat;b. sumber daya manusia;c. sarana dan prasarana;d. kemampuan keuangan daerah;e. aksesibilitas; danf. karakteristik daerah.
KRITERIA DESA TERTINGGAL
““
Kriteria Pulau-Pulau Kecil
Kriteria Pulau-Pulau Kecil dalam kegiatan ini yaitu: Pulau dengan Luas < 2.000 Km2 Memiliki Unit Komunitas (RT, RW, Desa, dst) Sarana/Infrastruktur Aksesibilitas Kurang/Tidak Ada
Dermaga Bandar Udara
Prasarana Dasar Wilayah Kurang/Tidak Ada: Air Bersih, Listrik,
Sarana Wilayah Kurang/Tidak Ada: Sarana Bidang Ekonomi: (Pasar, Pertokoan, Industri) Sarana Bidang Sosial: (Kesehatan dan Pendidikan) Sarana Transportasi Lokal
kriteria perdesaan potensial2 Akses
a. Akses Fisika) Jaringan Jalanb) Jaringan Drainasec) SPAMd) Jaringan Listrike) Jaringan Telekomunikasif) Jaringan Irigasig) Sentra Produksi dan Distribusi
b. Akses Non-Fisika) Modalb) Pasarc) Informasid) Pengembangan teknologi tepat
guna dan pengetahuan
3SDM/ Kelembagaana) Pengetahuan b) Kreativitasc) Kelembagaan/ Organisasid) Manajemen Kelembagaane) Dukungan Pemerintah Daerah
dalam Pengembangan Kawasan Perdesaan Potensial
4Keterpaduana) Termasuk ke dalam KSKb) Kesesuaian dengan RTRW
untuk lokasi perdesanc) Termasuk ke dalam WPS
(wilayah pengembangan strategis)
kriteria perdesaan potensial1Strategis 2 Unggul
a. Aksesibilitas
b. Lokasi
c. Infrastruktur Dasar
a. Memiliki potensi sumberdayab. Rantai nilai hulu-hilirc. Memiliki produk ungguland. Mengembangkan ekonomi lokale. Skala sistem produksi yang luasf. Mendorong berkembangnya
sistem dan budidaya strategis
a) Akses terhadap pendidikanb) Akses terhadap sarana
kesehatanc) Akses terhadap sarana
ekonomi dan sosiald) Akses terhadap sarana
transportasia) Termasuk ke dalam KSKb) Kesesuaian dengan RTRW
untuk lokasi perdesann
a) Jaringan Jalanb) Jaringan Drainasec) SPAMd) Jaringan Listrike) Jaringan Telekomunikasif) Jaringan Irigasi
3 Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Kawasan Perdesaan Potensial
(2)
Pengembangan Permukiman Kawasan Perdesaan (1)
Tinjauan Komponen1. Tujuan Pengembangan sosial dan ekonomi perdesaan serta
pemenuhan permukiman layak huni bagi masyarakat2. Dukungan Infrastruktur Jalan produksi
Jalan usaha tani Jalan lingkungan SPAM Irigasi tersier Gudang/ lumbung Holding Ground Pasar Desa
Tempat penjemuran Bangunan agro/ mina Sarana komposting Talud dan drainase Kandang ternak Balai pertemuan Dermaga tambat Kolam perendaman Packing House
3. Mekanisme Pengelolaan Pengelolaan infrastruktur berbasis pengembangan komoditas unggulan
4. Efektivitas Pemanfaatan kelembagaan yang ada untuk mengurangi biaya anggaran
5. Efisiensi Kriteria perencanaan infrastruktur harus menguntungkan masyarakat miskin
6. Kesetaraan Kriteria perencanaan infrastruktur harus menguntungkan masyarakat miskin
Tinjauan Komponen
7. Pengelolaan Kelembagaan
a. Tata Kelola Kelembangaan Fasilitasi MoU pengembangan agro/minapolitan antara pemerintah dan pemerintah daerah
Fasilitasi pembentukan kelompok pengelola/perbaikan lingkungan Memanfaatkan kelembagaan yang ada di tingkat desa (pemerintah
desa, gapoktan, desa adat)b. Regulasi/ Norma OP Pasca konstruksi masuk dalam readliness criteria
c. SDM Pemberdayaan OMS dan Pokmas untuk pengelolaan
d. Pembiayaan Biaya OM berasal dari penerima manfaatMendorong pemerintah daerah untuk membiayai program pembinaan dan peningkatan kapasitas
8. Kapasitas Pengelolaan
a. Kapasitas personal Mendorong Pemda untuk melakukan pembinaan berupa peningkatan keterampilan dan pengetahuan pengelola
b. Kapasitas komunitas Peningkatan kapasitas satker untuk mendorong Pemda melakukan pembinaan terhadap komunitas
c. Kapasitas sistem Sistem Monev periodik oleh Pokja Agro/minapolitan dari berbagai sektor Masterplan Kawasan sebagai payung kebijakan
9. Jejaring
a. Pengembangan kemitraan dan jejaring pemasaran
Mendorong kemitraan dengan swasta/BUMN masyarakat desa/petani/kelembagaan petani
b. Jaringan infrastruktur Keterpaduan jaringan infrastruktur antara pusat dan hinterland
Pengembangan Permukiman Kawasan Perdesaan (2)
B e r i t a A c a r a L o k a s i Te r p i l i h
Potensi yang dimiliki adalah Perikanan Budidaya, Pertanian Palawija dan Perkebunan Kopi dan Jeruk
KOMODITAS UNGGULANKawasan Perdesaan Potensial
POTENSI WISATA Kawasan Perdesaan Potensial
POLA PERMUKIMAN DESA :karakteristik pemukiman di daerah ini adalah linear mengikuti pola jaringan
jalan dan dan berkumpul seperti komplek budaya lokal yang masih memegang nilai-nilai lokal .
KONDISI PERMUKIMAN DESA
Spot Permukiman Kumuh
Jaringan Jalan Utama Desa
Jaringan Listrik
Infrastruktur Eksisting Kawasan Perdesaan Potensial .
Jalan Produksi Mina Wisata
Keramba Jaring Apung Danau Batur
Jalan Poros Desa
Lahan Parkir Kelembagaan Pertanian
Kandang Sapi Komunal29
TERIMA KASIH