Post on 13-Mar-2019
Daftar Isi
PENGANTAR ...........…………………………………..............……..............…….. i
RINGKASAN EKSEKUTIF ……………………….......................…........………. ii
DAFTAR ISI …………………………......……….....….……...........……................ iv
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ..……………...……..…….……….….…..…....….. 1
B. Tugas dan Fungsi …………...………………….…………………..…. 2
C. Peran Strategis Sektor Pertanahan Dalam Pembangunan…. 4
BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA
A. Rencana Strategis BPN RI 2010-2014 …….……………..... 8
B. Penetapan Kinerja 2012 .…………………...………………. .….. 13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Pengukuran Kinerja …………...……..…………………...…… ……. 15
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja ………...…………...... 17
C. Akuntabilitas Keuangan ……………………………………………….. 36
BAB IV PENUTUP ……………………………………………………………………………… 40
LAMPIRAN - LAMPIRAN
Ringkasan Eksekutif
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) merupakan lembaga
pemerintah yang mengelola urusan pemerintahan di bidang pertanahan, hingga
saat ini telah menjalankan penataan dalam berbagai hal, baik kelembagaan,
kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan nyata. Disadari sudah ada sejumlah
kemajuan dan capaian-capaian penting dalam lima tahun terakhir, sehingga hal
ini perlu dilanjutkan dan dikembangkan. Namun, mesti diakui masih banyak yang
perlu ditata dan disempurnakan untuk kebaikan di masa depan sejalan dengan
semangat Reformasi Birokrasi yang kini digalakkan.
Di sisi lain, kompleksitas tantangan yang sedang dihadapi bangsa dan
negara RI di bidang pertanahan dan keagrariaan, maka diperlukan penataan
kelembagaan secara lebih kuat, mendasar, strategis dan menyeluruh. Penataan
yang bersifat penyegaran dan pemantapan kelembagaan ini mestilah
diorientasikan untuk meningkatkan kapasitas lembaga pertanahan sejalan
dengan tuntutan peningkatan kompetensi dan kapbilitas personel BPN RI agar
mampu menuntaskan masalah-masalah di masa lampau, menangani masalah
yang aktual sedang berlangsung, serta mengurangi timbulnya masalah di masa
mendatang, sekaligus mengantisipasi perkembangan di masa depan terkait
berbagai aspek di bidang pertanahan.
Dengan telah diterbitkannya RPJM Nasional Tahun 2010–2014
sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010, serta
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah
(RKP) tahun 2012, saat ini Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia diberi
mandat untuk melaksanakan beberapa kegiatan prioritas nasional dalam rangka
mewujudkan prioritas nasional yang menjadi visi dan misi Kabinet Indonesia
Bersatu II. Hal ini sebagaimana diuraikan di dalam Buku I RPJM Nasional Tahun
2010–2014, di samping kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan kegiatan
pendukung prioritas nasional dan kegiatan dasar sebagai pelaksanaan tugas dan
fungsi BPN RI dalam penyelenggaraan pembangunan.
Sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan misi organisasi
sepanjang tahun 2012 dalam penanganan tugas pemerintah di bidang
pertanahan, disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun 2012. Dalam
pengelolaan pertanahan, BPN RI juga secara terus-menerus melakukan penataan
pelaksanaan tugas pemerintah di bidang pertanahan dan berkomitmen untuk
membangun sistem yang baik bagi pelayanan publik. Hal itu dilaksanakan
dengan pendekatan secara sistematik terhadap sistem pelayanan publik yang
baik dengan memperhatikan faktor internal di lingkungan BPN RI dan eksternal
di luar jajaran BPN RI.
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional RI, pada
tahun 2012 dialokasikan anggaran yang didistribusikan pada lima program:
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, Program
Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara, Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara, Program Pengelolaan
Pertanahan, serta Program Pendidikan Tinggi dengan jumlah total dana sebesar
Rp3.881.135.536.000,- Realisasi yang telah dicapai sampai dengan 31
Desember 2012 adalah sebesar Rp2.986.260.428.000,- atau 76,76%.
Rincian realisasi anggaran Badan Pertanahan Nasional RI tahun 2012
tersebut menghasilkan capaian-capaian kegiatan prioritas yang terdiri antara
lain:
a. Terpenuhinya infrastruktur pertanahan secara nasional, regional dan sektoral
di seluruh Indonesia berupa Peta Dasar, Peta Tematik dan Peta Potensi di
seluruh Indonesia masing-masing seluas 3.160.000 Ha (100%), 15.237.394 Ha
(100%), dan 2.378.193 Ha (87,77%);
b. Terwujudnya jaminan kepastian hukum hak atas tanah melalui kegiatan
Legalisasi Aset Tanah yang terealisasi sebanyak 844.517 bidang (92,95%);
c. Terciptanya pengaturan dan penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan,
dan pemanfaatan tanah (P4T) secara optimal dan berkeadilan melalui
peningkatan persentase jumlah wilayah/bidang/ luas tanah yang dilakukan
pengaturan dan penataan pertanahan serta Redistribusi Tanah dalam rangka
tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan seluas 122.519 bidang
(81,89%);
d. Terciptanya pengaturan, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan
pemanfaatan tanah (P4T) secara berkeadilan melalui penerbitan Surat
Keputusan Penetapan Tanah Terlantar yang ditetapkan sebanyak 22 SK,
jumlah tanah yang dapat didayagunakan bagi masyarakat, program strategis
dan pemerintah sebanyak 31 Paket dan bertambahnya akses terhadap sumber
ekonomi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat penerima manfaat
sebanyak 100 SK;
e. Berkurangnya sengketa, konflik dan perkara pertanahan di seluruh Indonesia
melalui peningkatan jumlah sengketa, konflik dan perkara, yang telah dapat
diselesaikan masing-masing sebanyak 168 Kasus, 237 Kasus, dan 117 Kasus.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disusun
oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) Tahun 2012 ini
merupakan pertangung-jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang
diemban BPN RI dalam kurun waktu satu tahun, yani di tahun 2012 ini.
-oOo-
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Tanah dan pertanahan merupakan unsur vital dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara, karena menjadi sumber-sumber keadilan dan kemakmuran
masyarakat. Hubungan bangsa Indonesia dengan tanah mencirikan hubungan
yang bersifat abadi, sebagaimana ungkapan “Sadumuk bathuk, sanyari bumi; yen
perlu ditohi pati”. Seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
merupakan kesatuan tanah-air dari keseluruhan Bangsa Indonesia, dari Sabang
hingga Merauke, dari Talaud sampe Rote. Tanah menjadi perekat Negara
Kesatuan; oleh karena itu, tanah perlu dikelola dan diatur serta ditata secara
nasional, regional dan sektoral untuk menjaga keberlanjutan sistem kehidupan
berbangsa dan bernegara yang didukung keberhasilan tanah mewujudkan
kesejahteraan masyarakat, keadilan sosial, dan pemerataan hasil pembangunan.
Dalam kerangka ini, amanat konstitusi menegaskan agar politik dan kebijakan
pertanahan diarahkan untuk mewujudkan tanah untuk “sebesar-besar
kemakmuran rakyat” menjadi tuntutan utama instansi Badan Pertanahan
Nasional R.I.
Hasil pelaksanaan kegiatan tahun 2012 yang bersumber dari kebijakan dan
program pertanahan, maka wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan misi
organisasi BPN-RI dalam mencapai tujuan dan sasaran tahun 2012 bagi
pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang pertanahan dan umpan balik
peningkatan kinerja tahun 2013, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP) BPN-RI Tahun 2012 dengan berpedoman pada
Rencana Strategis (Renstra) Badan Pertanahan Nasional R.I. Tahun 2010-2014
dan Rencana Kinerja Tahunan 2012.
LAKIP BPN-RI Tahun 2012 ini merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden
Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang
teknis penyusunannya mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah. Dengan tersusunnya LAKIP ini, diharapkan sasaran Sistem
Akuntabilitas Kinerja Badan Pertanahan Nasional R.I. dapat tercapai, yaitu
terwujudnya instansi yang akuntabel serta melaksanakan tugas dan fungsi secara
efisien, efektif, responsif, dan transparan serta partisipatif.
B. TUGAS DAN FUNGSI
1. Tugas
Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006
tentang Badan Pertanahan Nasional R.I. yang diperbaharui dengan Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2012; Kedudukan, Tugas dan
Fungsi BPN-RI adalah sebagai berikut:
a. Badan Pertanahan Nasional R.I. adalah Lembaga Pemerintah Non
Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Presiden; dan
b. Badan Pertanahan Nasional R.I. mengemban amanat melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral.
2. Fungsi
Dalam melaksanakan tugas berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor
10 Tahun 2006 juncto Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2012, Badan
Pertanahan Nasional R.I. melaksanakan fungsi:
a. perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan;
c. koordinasi kebijakan, perencanaan, dan program bidang pertanahan;
d. pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang pertanahan;
e. penyelenggaraan dan pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan di
bidang pertanahan;
f. pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum;
g. pengaturan dan penetapan hak-hak atas tanah;
h. pelaksanaan penatagunaan tanah, reforma agraria dan penataan wilayah-
wilayah khusus;
i. penyiapan administrasi atas tanah yang dikuasai dan/atau milik
negara/daerah bekerjasama dengan Departemen Keuangan;
j. pengawasan dan pengendalian penguasaan pemilikan tanah;
k. kerjasama dengan lembaga-lembaga lain;
l. penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan, perencanaan dan program di
bidang pertanahan;
m. pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan;
n. pengkajian dan penanganan masalah, sengketa, perkara dan konflik di bidang
pertanahan;
o. pengkajian dan pengembangan hukum pertanahan;
p. penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan;
q. pendidikan, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang
pertanahan;
r. pengelolaan data dan informasi di bidang pertanahan;
s. pembinaan fungsional lembaga-lembaga yang berkaitan dengan bidang
pertanahan;
t. pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang, dan/atau badan
hukum dengan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
u. fungsi di bidang pertanahan sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Adapun struktur Badan Pertanahan Nasional terdiri dari:
a. Kepala;
b. Sekretariat Utama;
c. Deputi Bidang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan;
d. Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah;
e. Deputi Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan;
f. Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
g. Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan;
h. Inspektorat Utama.
STRUKTUR ORGANISASI BPN-RI
C. Peran Strategis Sektor Pertanahan Dalam Pembangunan
Tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa memiliki nilai yang tinggi
dilihat dari kacamata apapun, termasuk kacamata sosiologi, antropologi, politik,
militer dan ekonomi. Selain itu, tanah merupakan sumber daya alam yang sangat
diperlukan manusia untuk mencukupi kebutuhan, baik yang langsung untuk
kehidupannya seperti untuk bercocok tanam atau tempat tinggal, maupun untuk
melaksanakan usaha, seperti untuk tempat perdagangan, industri, pertanian,
perkebunan, pendidikan, dan pembangunan sarana dan prasarana lainnya.
Kondisi sumber daya alam yang sangat terbatas harus dapat mengimbangi
tingkat pertumbuhan kelahiran manusia yang sedemikian pesat karena seluruh
sumber daya alam khususnya tanah bersifat unrenewable (tidak dapat
diperbaharui). Begitu bernilainya tanah sehingga manusia yang merupakan
makhluk sosial akan mempertahankan tanahnya dengan cara apapun.
Demikian pentingnya tanah bagi kehidupan rakyat dan bangsa Indonesia
sehingga diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sebagai landasan konstitusi
Negara RI. Pasal ini secara prinsip memberi landasan hukum bahwa bumi dan
air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Lebih lanjut
tanah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Pasal 2 Ayat (1) UUPA
menyatakan bahwa “Bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam di
dalamnya pada tingkat yang tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai organisasi
kekuasaan seluruh rakyat”. Berdasarkan aturan tersebut Negara berwenang
untuk mengatur tentang hak-hak atas tanah dan melayani rakyat di bidang
pertanahan. Kewenangan di bidang pertanahan tersebut dijalankan oleh Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN-RI) yang mempunyai kantor
pusat di Jakarta, kantor wilayah di setiap provinsi dan kantor-kantor pertanahan
di setiap kabupaten/kota.
Salah satu persoalan mendasar yang dihadapi bangsa Indonesia adalah
ketidakadilan sosial. Persoalan ini mewujud dalam bentuk: tingginya tingkat
kemiskinan, tingginya tingkat pengangguran, tingginya konsentrasi aset agraria
pada sebagian kecil masyarakat, tingginya sengketa dan konflik pertanahan di
seluruh Indonesia, rentannya ketahanan pangan dan ketahanan energi rumah
tangga dari sebagian besar masyarakat kita, semakin menurunnya kualitas
lingkungan hidup, dan lemahnya akses sebagian terbesar masyarakat terhadap
hak-hak dasar rakyat termasuk terhadap sumber-sumber ekonomi keluarga.
Oleh karena itu, diperlukan Reforma Agraria untuk mengatasi persoalan
mendasar tersebut di atas, sekaligus merupakan implementasi dari mandat
Ketetapan MPR-RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan
Pengelolaan Sumberdaya Alam, dan Keputusan MPR-RI Nomor 5/MPR/2003
yang menekankan perlunya penataan struktur penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah yang lebih adil, terselesaikannya sengketa
pertanahan dan berkembangnya akses masyarakat terhadap tanah.
Tujuan kebijakan pertanahan nasional yang meliputi kemakmuran,
keadilan, kesejahteraan sosial dan keberlanjutan berbangsa dan bernegara
merupakan penjabaran dari konstitusi yang mengamanatkan bahwa “bumi, air,
ruang angkasa dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara
dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” perlu segera
diwujudkan, mengingat: Pertama, sebagai upaya mencegah timbulnya konflik,
sengketa, dan perkara pertanahan yang baru. Secara umum, persoalan
pertanahan merupakan bagian dari permasalahan, konflik, sengketa dan perkara
pengelolaan sumberdaya agraria pada umumnya, dan tanah pada khususnya.
Persoalan konflik sengketa dan perkara pertanahan menunjukkan karakteristik
yang hampir identik di semua wilayah Indonesia. Oleh karena itu, dengan
kebijakan pertanahan nasional yang komprehensif, holistik, terintegrasi dan
lintas sektor, maka munculnya konflik, sengketa dan perkara pertanahan dapat
dikurangi dan konflik, sengketa dan perkara pertanahan yang sudah terjadi dapat
ditemukan alternatif solusinya untuk penanganan secara tuntas.
Kedua, kebijakan pertanahan nasional harus menjadi bagian utama dalam
rangka penguat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Pengelolaan pertanahan bukan merupakan sesuatu yang sederhana, tetapi
merupakan keseluruhan proses yang berhubungan dengan penguasaan,
pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, yang melibatkan banyak pihak
yang berkepentingan terhadap tanah, baik perorangan, badan hukum,
masyarakat hukum adat maupun pemerintah. Dengan demikian, administrasi
pertanahan menjadi hal yang sangat penting dan mendesak untuk segera
diselesaikan, ketika secara faktual masih terdapat berbagai konflik dan sengketa
berhubungan dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan
tanah (P4T).
Ketiga, kebijakan pertanahan nasional akan memberikan kontribusi pada
pengentasan kemiskinan, peningkatan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
Hal ini penting untuk dikedepankan karena makna filosofi dari tanah dan
sumberdaya agraria bukan hanya untuk memberikan kesejahteraan bagi negara
dan pemodal melainkan harus dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran
rakyat Indonesia secara keseluruhan.
Keempat, dinamika kelembagaan pertanahan yang terjadi selama ini
menunjukkan bahwa sejatinya kelembagaan pertanahan belum menempati
posisi yang tepat. Regulasi yang mengatur kelembagaan pertanahan selama ini
belum berada pada level undang-undang, sehingga tugas pokok dan fungsi yang
diembannya belum mampu mengikat tugas pokok dan fungsi
kementerian/lembaga lain. Penguatan kelembagaan pertanahan yang sejalan
dengan sifat persoalan pertanahan yang multidisiplin, multisektor dan multi-
stakeholder perlu dilakukan melalui regulasi pada level undang-undang.
Kelima, substansi pengelolaan pertanahan melingkupi tiga unsur utama
yang meliputi registrasi, valuasi, dan perencanaan. Ketiga urusan ini mestinya
mendapatkan porsi yang sama, mengingat ketiganya bekerja secara simultan dan
saling mempengaruhi. Penguatan ketiga unsur ini merupakan hal yang
mendesak untuk segera dilakukan.
Reforma Agraria secara operasional didefinisikan sebagai Asset Reform dan
Access Reform. Asset reform melalui Land Reform (asset reform) merupakan
penataan kembali penguasaan, pemilikan, pengguna-an dan pemanfaatan tanah
berdasarkan hukum dan peraturan perundang-perundangan pertanahan;
sedangkan access reform merupakan proses penyediaan akses bagi penerima
manfaat (beneficiaries) terhadap sumber-sumber ekonomi dan politik, seperti:
partisipasi ekonomi-politik, permodalan, pemasaran, teknologi, pendampingan,
peningkatan kapasitas dan kemampuan, yang memungkinkan mereka untuk
mengembangkan sumber daya tanahnya sebagai sumber penghidupan.
BPN-RI juga tengah giat melakukan penertiban dan pendayagunaan tanah
terlantar. Hasil dari penertiban tanah terlantar ini akan diredistribusikan kepada
petani-petani miskin dan rakyat yang tidak mempunyai tanah demi
pemberdayaan mereka. Kemudian, melalui program pendaftaran hak atas tanah,
maka akan diperoleh kepastian akan hak atas tanah dan juga mencegah
terjadinya sengketa. Sengketa, perkara dan konflik pertanahan merupakan
masalah yang kompleks dan laten yang harus diselesaikan. Sengketa pertanahan
yang berlarut-larut sudah pasti akan merugikan semua pihak. Tanah akan
menjadi tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Untuk itu dalam
rangka percepatan penyelesaian masalah-masalah pertanahan dan kasus-kasus
yang strategis serta mencuat, Kepala BPN-RI telah membentuk Tim 11 (sebelas)
dan Ad-hoc. Tim ini selalu memonitor setiap saat tingkat kecepatan penyelesaian
kasus yang telah ditugaskan. Tim serupa juga akan dibentuk pada tingkat Kantor
Wilayah Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan
kasus-kasus di wilayahnya dengan pola penyelesaian yang sama. Dengan
demikian, BPN-RI akan pro-aktif mengambil inisiatif untuk menyelesaikan
sengketa dan konflik pertanahan berdasarkan prinsip Win-Win Solution, tidak
hanya berdasarkan hukum tertulis, tapi lebih pada prinsip keadilan dan prinsip
tanah untuk kemakmuran rakyat. Sementara itu, terhadap perkara pertanahan
yang telah masuk di lembaga peradilan akan secepatnya diselesaikan manakala
telah berkekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewijsde).
BPN-RI telah menandatangani kerjasama dengan berbagai
Kementerian/Lembaga terkait untuk mendukung berbagai kegiatan dan program
pembangunan sektoral dan sertipikasi hak atas tanah. Terdapat beberapa
program sertipikasi hak atas tanah transmigran, petani, nelayan, Usaha Kecil dan
Menengah (UKM), dan perumahan rakyat untuk Masyarakat Berpenghasilan
Rendah (MBR), sebagai bentuk dukungan BPN-RI terhadap program
pembangunan Kementerian/Lembaga terkait.
Untuk menjangkau dan mendatangi masyarakat yang tinggal jauh dari
Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, BPN-RI melalui Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota menjalankan program LARASITA yaitu kantor pertanahan
bergerak untuk melaksanakan pelayanan pertanahan. Pelaksanaan LARASITA di
lapangan didukung prasarana mobil dan/atau sepeda motor atau perahu motor
di DKI Jakarta, sedangkan teknologi komunikasi dan informasi didukung oleh
komputer nirkabel melalui jaringan; bahkan dalam pemetaannya di beberapa
kantor pertanahan telah didukung oleh teknologi terkini dengan pemanfaatan
CORS (Continously Operating Reference Stations) sehingga hasil pengukuran
dapat diperoleh secara langsung (realtime) sebagai peta yang siap menjadi
lampiran produk sertipikat tanah.
BAB II
RENCANA STRATEGIS DAN
PENETAPAN KINERJA
A. Rencana Strategis BPN RI 2010-2014
1. Visi dan Misi
Dalam upaya mewujudkan agenda Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) Nasional tahun 2010-2014, yaitu: 1) Menciptakan Indonesia
yang Aman dan Damai; 2) Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis;
dan 3) Menciptakan Kesejahteraan Rakyat Indonesia, maka dalam rangka
pembangunan di bidang pertanahan telah ditetapkan visi pembangunan
pertanahan, yaitu:
Berdasarkan visi dimaksud ditetapkan misi pembangunan pertanahan yang
akan dilaksanakan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam tahun
2010-2014, sebagai berikut:
2. Tujuan
Tujuan utama (ultimate goal) pembangunan bidang pertanahan pada
dasarnya adalah:
“Menjadi lembaga yang mampu mewujudkan tanah dan pertanahan
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, serta keadilan dan
keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan, dan
kenegaraan Republik Indonesia ”.
“Mengelola tanah seoptimal mungkin untuk mewujudkan tanah
bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat”.
1. Peningkatan kesejahteraan rakyat, penciptaan sumber-sumber
baru kemakmuran rakyat, pengurangan kemiskinan dan
kesenjangan pendapatan, serta pemantapan ketahanan pangan;
2. Peningkatan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan
dan bermartabat dalam kaitannya dengan penguasaan,
pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T);
3. Perwujudan tatanan kehidupan bersama yang harmonis dengan
mengatasi berbagai sengketa, konflik dan perkara pertanahan di
seluruh tanah air dan penataan perangkat hukum dan sistem
pengelolaan pertanahan sehingga tidak melahirkan sengketa,
konflik dan perkara di kemudian hari;
4. Keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan
kenegaraan Indonesia dengan memberikan akses seluas-luasnya
pada generasi yang akan datang terhadap tanah sebagai sumber
kesejahteraan masyarakat; dan
5. Penguatan lembaga pertanahan sesuai dengan jiwa, semangat,
prinsip dan aturan yang tertuang dalam UUPA dan aspirasi
rakyat secara luas.
Sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan utama tersebut dan mengacu
pada Visi dan Misi Pembangunan Pertanahan 2010-2014, tujuan yang akan
dicapai pada masa perencanaan jangka menengah tahun 2010-2014 adalah
sebagai berikut:
a) Melanjutkan pengembangan infrastruktur pertanahan secara nasional,
regional dan sektoral, yang diperlukan bagi seluruh Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di
seluruh Indonesia;
b) Tetap berupaya mewujudkan suatu kondisi yang mampu menstimulasi,
mendinamisasi dan memfasilitasi terselenggaranya survei dan pemetaan
tanah secara cepat, modern dan lengkap serta tetap menjamin akurasi di
seluruh wilayah Indonesia khususnya wilayah yang memiliki potensi
ekonomi tinggi serta rawan masalah pertanahan;
c) Melanjutkan percepatan pendaftaran tanah dan penguatan hak atas tanah
melalui program legalisasi aset pertanahan dengan biaya yang lebih murah,
dengan waktu yang terukur, dan prosedur yang mudah;
d) Melanjutkan penataan dan mengendalikan penguasaan, pemilikan,
penggunaan, dan pemanfaatan tanah sehingga mengokohkan keadilan di
bidang sumberdaya agraria, mengurangi kemiskinan, serta membuka
lapangan kerja melalui Program Pembaruan Agraria Nasional (Reforma
Agraria);
e) Tetap mengupayakan pengurangan jumlah konflik, sengketa dan perkara
pertanahan serta mencegah terciptanya konflik, sengketa dan perkara
pertanahan baru;
f) Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas pada semua unit kerja
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia; dan
g) Melanjutkan peningkatan mutu pelayanan publik di bidang pertanahan agar
lebih berkualitas, cepat, teliti, tepat, transparan dan akuntabel yang tetap
menjaga kepastian hukum serta partisipatif.
3. Sasaran Strategis
Sasaran strategis merupakan bagian integral dalam proses perencanaan
strategis dan merupkan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau
pencapaian kinerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia serta
menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya
menyeluruh, yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja di lingkungan
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
Sasaran-sasaran strategis Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
adalah:
1. Terwujudnya jaminan kepastian hukum hak atas tanah;
2. Terwujudnya pengendalian, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan
pemanfaatan tanah dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka
peningkatan akses terhadap sumber ekonomi;
3. Terciptanya pengaturan, penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan
pemanfaatan tanah secara berkeadilan;
4. Berkurangnya sengketa, konflik, dan perkara pertanahan di seluruh
Indonesia;
5. Terpenuhinya infrastruktur pertanahan secara nasional, regional, dan
sektoral, di seluruh Indonesia.
4. Indikator Kinerja Utama
Dalam rangka mengukur dan meningkatkan kinerja serta untuk lebih
meningkatkan akuntabilitas kinerja Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia perlu ditetapkan indikator kinerja utama. Indikator Kinerja Utama
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia telah ditetapkan berdasarkan
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia.
Berikut ini adalah indikator kinerja utama Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia sesuai Peraturan Kepala BPN RI Nomor 6 Tahun 2012
tersebut:
Tabel 2.1
Rincian Indikator Kinerja Utama BPN RI
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja
1. Terwujudnya jaminan kepastian
hukum hak atas tanah
a. Bertambahnya persentase
jumlah bidang tanah yang
dilegalisasi
b. Meningkatnya Indeks Kepuasan
Masyarakat terhadap pelayanan
legalisasi aset tanah
2.
Terwujudnya pengendalian,
penguasaan, pemilikan, penggunaan,
dan pemanfaatan tanah dan
pemberdayaan masyarakat dalam
rangka peningkatan akses terhadap
sumber ekonomi
a. Meningkatnya jumlah keputusan
penetapan tanah terlantar yang
ditetapkan
b. Meningkatnya jumlah tanah
yang dapat didayagunakan bagi
masyarakat, program strategis
dan pemerintah
c. Bertambahnya akses terhadap
sumber ekonomi yang dapat
dimanfaatkan oleh masyarakat
penerima manfaat
3. Terciptanya pengaturan,
penguasaan, pemilikan, penggunaan,
dan pemanfaatan tanah secara
optimal dan berkeadilan
Meningkatnya prosentase jumlah
wilayah/ bidang/luas tanah yang
dilakukan pengaturan dan
penataan pertanahan serta
redistribusi tanah.
4. Berkurangnya sengketa, konflik, dan
perkara pertanahan di seluruh
Indonesia
a. Meningkatnya jumlah sengketa
pertanahan yang diselesaikan
b. Meningkatnya jumlah konflik
pertanahan yang diselesaikan
c. Meningkatnya jumlah perkara
pertanahan yang diselesaikan
5. Terpenuhinya infrastruktur
pertanahan secara nasional,
regional dan sektoral di seluruh
Indonesia
Bertambahnya persentase cakupan
peta dasar, peta tematik, peta
potensi di seluruh Indonesia
Secara khusus, Rencana Kinerja Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia tahun 2012 yang merupakan tahun ketiga secara rinci tertuang dalam
tabel di bawah ini.
Tabel 2.2
Rincian Rencana Kinerja BPN RI Tahun 2012
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2012
1. Terwujudnya jaminan
kepastian hukum hak atas
tanah
a. Bertambahnya persentase jumlah
bidang tanah yang dilegalisasi 1.077.655 Bidang
b. Meningkatnya Indeks Kepuasan
Masyarakat terhadap pelayanan
legalisasi aset tanah
4,00
2. Terwujudnya pengen-dalian,
penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah dan
pemberdayaan ma-syarakat
dalam rangka peningkatan
akses ter-hadap sumber
ekonomi
a. Meningkatnya jumlah keputusan penetapan tanah terlantar yang
ditetapkan
459 SK
b. Meningkatnya jumlah tanah yang
dapat didayagunakan bagi
masyarakat, program strategis dan
pemerintah
4 Paket
c. Bertambahnya akses terhadap
sumber ekonomi yang dapat
dimanfaatkan oleh masyarakat
penerima manfaat
100 SK
3. Terciptanya pengaturan,
penguasaan, pemilikan,
penggunaan, dan peman-
faatan tanah secara
berkeadilan
Meningkatnya prosentase jumlah
wilayah/bidang/luas tanah yang
dilakukan pengaturan dan penataan
pertanahan serta redistribusi tanah.
149.600 Bidang
4. Berkurangnya sengketa,
konflik, dan perkara
pertanahan di seluruh Indonesia
a. Meningkatnya jumlah sengketa pertanahan yang diselesaikan
229 kasus
b. Meningkatnya jumlah konflik
pertanahan yang diselesaikan 365 kasus
c. Meningkatnya jumlah perkara
pertanahan yang diselesaikan 200 kasus
5. Terpenuhinya infrastruk- tur
pertanahan secara nasional,
regional dan sektoral, di
seluruh Indonesia
Bertambahnya persentase cakupan peta
dasar di seluruh Indonesia 3,160.000 Ha
Bertambahnya prosentase cakupan Peta
Tematik di seluruh Indonesia 15.237.394 Ha
Bertambahnya persentase cakupan Peta
Potensi diseluruh Indoesia di seluruh
Indonesia
2.709.603 Ha
B. Penetapan Kinerja 2012
Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang
disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang merepresentasikan
tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang
waktu satu tahun tertentu dan mempertimbangkan sumberdaya yang
dikelolanya. Tujuan khusus Penetapan Kinerja antara lain adalah untuk:
a. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
b. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi
amanah;
c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian
tujuan dan sasaran organisasi;
d. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan
e. Sebagai dasar pemberian reward (penghargaan) dan punishment (sanksi).
Penetapan Kinerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun
2012 telah disusun secara berjenjang sesuai dengan kedudukan tugas dan fungsi
unit organisasi yang ada. Penetapan Kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi
akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2012, disusun berdasarkan Rencana
Kinerja Tahun 2012 yang telah ditetapkan, sehingga secara substansi Penetapan
Kinerja Tahun 2012 tidak ada perbedaan dengan Rencana Kinerja Badan
Pertanahan Nasional RI Tahun 2012. Penetapan Kinerja Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia Tahun 2012 selengkapnya terdapat pada tabel di
bawah ini.
Tabel 2.3
Penetapan Kinerja BPN RI Tahun 2012
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1. Terwujudnya
jaminan kepastian
hukum hak atas
tanah
a. Bertambahnya persentase
jumlah bidang tanah yang
dilegalisasi
1.077.
655 Bidang
b. Meningkatnya Indeks
Kepuasan Masyarakat
terhadap pe-layanan legalisasi
aset tanah
4,00
2. Terwujudnya pengen
dalian, penguasaan,
pemilikan,
pengguna-an dan
pemanfaatan tanah
dan pemberda-yaan
masyarakat dlm
rangka peningkatan
akses terhadap
sumber ekonomi
Meningkatnya jumlah
keputusan penetapan tanah
terlantar yang ditetapkan 459 SK
Meningkatnya jumlah tanah
yang dapat didayagunakan bagi
masyarakat, program strategis
dan pemerintah
4 Paket
Bertambahnya akses terhadap
sumber ekonomi yang dapat
dimanfaatkan oleh masyarakat
penerima manfaat
100 SK
3. Terciptanya
pengaturan,
penguasaan,
pemilikan,
penggunaan, &
pemanfaatan tanah
secara berkeadilan
Meningkatnya prosentase
jumlah wilayah/bidang/luas
tanah yang dilakukan
pengaturan dan penataan
pertanahan serta redistribusi
tanah
149.600 Bidang
4. Berkurangnya
sengketa, konflik,
dan perkara
pertanahan di
seluruh Indonesia
a. Meningkatnya jumlah
sengketa pertanahan yang
diselesaikan
229 kasus
b. Meningkatnya jumlah konflik
pertanahan yang diselesaikan 365 kasus
c. Meningkatnya jumlah perkara
pertanahan yang diselesaikan 200 kasus
5. Terpenuhinya infra-
struktur pertanahan
secara nasional,
regional dan sektoral,
di seluruh Indonesia
Bertambahnya persentase
cakupan peta dasar di seluruh
Indonesia
3,160.000 Ha
Bertambahnya prosentase
cakupan Peta Tematik di
seluruh Indonesia
15.237.394 Ha
Bertambahnya persentase
cakupan Peta Potensi diseluruh
Indoesia di seluruh Indonesia
2.709.603 Ha
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Pengukuran Kinerja
Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia tahun 2012 dilakukan dengan cara membandingkan antara target
dengan realisasi masing-masing indikator kinerja. Rincian tingkat capaian
kinerja masing-masing indikator tersebut diuraikan sebagai berikut:
Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2012
NO.
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR
KINERJA TARGET REALISASI %
1 2 3 4 5 6
1. Terwujudnya
jaminan kepastian
hukum hak atas
tanah
Bertambahnya
persentase
jumlah bidang
tanah yang dilegalisasi
1.077.655
Bidang
933.821
Bidang 86,65
Meningkatnya
Indeks Kepuasan
Masyarakat
terhadap pelayanan
legalisasi aset
tanah
4,00 2,99
74,75
2. Terciptanya
pengaturan,
penguasaan,
pemilikan,
penggunaan, dan
pemanfaatan tanah
secara berkeadilan
Meningkatnya
jumlah
keputusan
penetapan tanah
terlantar yang
ditetapkan
459 Lokasi
285
Lokasi 62,09
Meningkatnya
jumlah tanah
yang dapat
didayagunakan
bagi masyarakat ,
program
strategis dan pemerintah
4 Paket
4
Paket 100,00
Bertambahnya
akses terhadap sumber ekonomi
yang dapat
dimanfaatkan
oleh masyarakat
penerima
manfaat
100 Lokasi
100
Lokasi 100,00
3. Terciptanya
pengaturan dan
penataan
penguasaan,
pemilikan,
penggunaan dan
pemanfaatan tanah
secara optimal dan
berkeadilan
Meningkatnya
prosentase
jumlah
wilayah/bidang/l
uas tanah yang
dilakukan
pengaturan dan
penataan
pertanahan serta
redistribusi
tanah dalam
rangka tatanan
kehidupan
bersama yang
lebih berkeadilan
149.600 Bidang
122.519 Bidang
81,89
4. Berkurangnya
sengketa, konflik
Meningkatnya
jumlah sengketa 229 kasus 168 kasus 73,36
dan perkara
pertanahan di
seluruh Indonesia
pertanahan yang
diselesaikan
Meningkatnya
jumlah konflik pertanahan yang
diselesaikan
365 kasus 287 kasus 78,63
Meningkatnya
jumlah perkara
pertanahan yang
diselesaikan
200 kasus 157 kasus 78,50
5. Terpenuhinya
infrastruktur
pertanahan secara
nasional, regional
dan sektoral di
seluruh Indonesia
Bertambahnya
prosentase
cakupan Peta
Dasar di seluruh
Indonesia
3,160.000 Ha
3,160.000
Ha 100,00
Bertambahnya
prosentase
cakupan Peta
Tematik di
seluruh
Indonesia
15.237.394 Ha
15.237.394
Ha 100,00
Bertambahnya
persentase
cakupan Peta
Potensi diseluruh Indoesia di
seluruh
Indonesia
2.709.603 Ha
2.378.193
Ha 87,77
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
Analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2012 dari Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut:
Sasaran 1 Terwujudnya jaminan kepastian hukum
hak atas tanah
Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan terjaminnya kepemilikan
hak atas tanah dari individu atau badan hukum. Indikator dan capaian kinerja
dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut:
INDIKATOR
KINERJA
CAPAIAN 2012
TARGET REALISASI %
Bertambahnya
persentase jumlah
bidang tanah yang
1.077.655
Bidang
933.821
Bidang 86,65
dilegalisasi
Meningkatnya
Indeks Kepuasan
Masyarakat
terhadap
pelayanan
legalisasi aset
tanah
4,00 2,99
74,75
Evaluasi dan analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini
adalah sebagai berikut:
Bertambahnya persentase jumlah bidang tanah yang dilegalisasi
Salah satu indikator kinerja yang dijadikan dasar untuk mengukur
keberhasilan sasaran terwujudnya jaminan kepastian hukum hak atas tanah
adalah bertambahnya persentase jumlah bidang tanah yang dilegalisasi pada
tahun anggaran 2012 dengan capaian 86,65 %. Secara umum, mayoritas
capaian kinerja telah tercapai di atas 50%, namun ada satu kegiatan yang
rendah tingkat capaiannya yakni sebesar 18,85% dalam hal penerbitan HPL
Transmigrasi karena prasyarat dari proses penerbitan HPL tidak berada pada
instansi BPN-RI melainkan pada instansi lain seperti Dinas Transmigrasi di
provinsi atau kabupaten/kota masing-masing yang berada di luar kendali
jajaran BPN-RI, baik pusat, wilayah maupun kabupaten/kota.
Rendahnya capaian tersebut karena subjek dan objek kegiatan transmigrasi
ditentukan oleh instansi lain atau pihak ketiga baik Kementerian Tenaga
Kerja dan Transmigrasi di Provinsi atau Kabupaten/Kota, diantaranya ada
rencana lokasi transmigrasi yang masuk kawasan hutan seperti di Kabupaten
Bintan, Kepulauan Riau.
Faktor-faktor yang mendukung capaian kinerja dengan persentase yang
tinggi tersebut antara lain adanya:
1. Sumber-daya manusia (SDM) serta sarana dan prasarana yang pada
kondisi kurang maupun terbatas, namun dapat dimaksimalkan sehingga
dicapai hasil yang optimal. Permasalahan dan kendala masih terus menjadi
tantangan sebagai dampak dari terus bertambahnya unit kerja (satuan
kerja) terutama di daerah seiring dengan pemekaran wilayah
(pertambahan) provinsi dan kabupaten/kota;
2. Kondisi lingkungan eksternal yang sangat berpengaruh pada capaian
kinerja pembangunan bidang pertanahan yang berada di luar kendali BPN
RI seperti, kondisi geografis dan minimnya sarana transportasi maupun
administrasi yang ada di instansi lain;
3. Belum selesainya penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah di sebagian
besar provinsi dan kabupaten/kota. Belum selesainya penyusunan
Rencana Tata Ruang Wilayah dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda),
berdampak langsung pada kinerja legalisasi aset;
4. Tingginya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta
Biaya Operasional yang disyaratkan sebagai Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP). Pajak dan biaya yang masih relatif tinggi mengakibatkan
pemilik tanah mengurungkan niatnya untuk mensertipikatkan tanahnya.
Beruntunglah kini karena semenjak tahun 2011 kewenangan dalam
pengelolaan BPHTB telah berada pada pemerintah kabupaten/kota,
termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan/Pedesaan yang akan
dikelola pemerintah kabupaten/kota mulai tahun 2014 mendatang.
Untuk pelaksanaan program Legalisasi asset yang terdiri dari Prona,
Sertipikasi Tanah UKM, Sertipikasi Tanah Petani, Sertipikasi Tanah
Nelayan, Sertipikasi Tanah Transmigrasi, Sertipikasi Tanah MBR-
Menpera tahun 2012 adalah sebagai berikut:
Tabel 3.2
Realisasi kegiatan Legalisasi Aset Masyarakat
No. Kegiatan Target
(Bidang)
Realisasi
(Bidang) %
1. Prona 787.620 772.369 98,06
2. UKM 20.463 17.692 86,46
3. Petani 30.000 28.743 95,81
4. Nelayan 15.000 13.741 91,61
5. Transmigrasi 47.700 28.805 60,39
6. MBR 7.500 6.508 86,77
7. HPL 127.422 24.013 18,85
8. Penanganan
Pasca Bencana 41.950 41.950 100,00
TOTAL 1.077.960 933.821 86,65
Dari data diatas digambarkan bahwa untuk capaian program
pensertipikatan tanah realisasi fisiknya 86,65 %. Realisasi Fisik dan
Anggaran untuk masing-masing kegiatan tiap provinsi tersajikan dalam
lampiran.
Terwujudnya percepatan legalisasi aset pertanahan, ketertiban
administrasi pertanahan dan kelengkapan informasi pertanahan dan
kelengkapan informasi legalisasi aset tanah dengan melalui kegiatan
Legalisasi Aset Tanah, yang meliputi Prona, Transmigrasi, UKM, Tanah
Nelayan, Menpera (MBR), Tanah Pertanian, Redistribusi Tanah,
Konsolidasi Tanah, Konsolidasi Tanah Swadaya, dan Pendaftaran Tanah
Pertama Kali.
Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dan dapat dijadikan
pembelajaran untuk meningkatkan bidang-bidang tanah yang
dilegalisasi/disertipikatkan dan peningkatan kinerja sasaran di masa yang
akan datang adalah sebagai berikut:
a) Pengelolaan Sumber-daya Manusia perlu ditingkatkan dengan
pemanfaatan secara maksimal semua pegawai organis (PNS) dan
tenaga bantu (alih-daya/outsourcing);
b) Koordinasi antara unit tata usaha sebagai satuan pendukung
(supporting unit) dan unit teknis sangat signifikan dalam pencapaian
sasaran kinerja;
c) Ketersediaan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan yang
mudah penerapannya sangat mempengaruhi percepatan pelaksanaan
kegiatan dan pencapaian sasaran kegiatan dan kinerja;
d) Revisi kegiatan dan anggaran sebagai akibat kebijakan pemerintah
dalam rangka penghematan anggaran secara nasional, pemblokiran
(bintang) maupun ketidaksesuaian antara rencana dengan realisasi
kegiatan dan anggaran.
Beberapa strategi pelaksanaan kinerja yang perlu diperhatikan di
masa mendatang sebagai berikut:
a) Percepatan penelitian dokumen DIPA untuk menemukan
permasalahan-permasalahan yang dapat menjadi hambatan dalam
implementasi kegiatan, jika diperlukan revisi DIPA agar secepatnya
disampaikan;
b) Terhadap ketidaksesuaian dokumen sebagaimana yang seharusnya,
secepatnya dilakukan penyesuaian melalui mekanisme revisi sesuai
dengan kewenangannya;
c) Percepatan penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan
Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran (RPKA);
d) Percepatan penunjukan pengelola APBN, panitia dan pejabat
pengadaan serta pelaksana kegiatan;
e) Berkoordinasi dengan unit teknis dan pihak-pihak terkait yang
diperlukan (Pemerintah Daerah, dinas terkait, Camat, Kepala Desa dan
tokoh masyarakat);
f) Untuk mengatasi keterbatasan sumber-daya yang tersedia, perlu
dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:
1) Peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan sesuai
dengan kebutuhan nyata;
2) Optimalisasi pendayagunaan pegawai (staf administrasi dididik
untuk dapat mengerjakan tugas-tugas teknis di kantor);
3) Mobilisasi petugas ukur sesuai dengan batas kewenangannya;
4) Pendayagunaan lulusan Program Diploma I STPN yang belum
diangkat menjadi PNS;
5) Memanfaatkan jasa surveyor berlisensi pihak ketiga sesuai dengan
ketentuan.
g) Menginventarisasi masalah dan melaporkan kepada pimpinan dalam
bentuk Laporan khusus;
h) Peningkatan kedisiplinan pelaporan, termasuk penyampaian
hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan;
i) Terus mengupayakan pengadaan pegawai dengan fokus pada tenaga
penunjang kegiatan operasional dengan kompetensi yang telah
terpetakan sesuai kebutuhan riil. Optimalisasi kinerja SDM
ditingkatkan dengan strategi pendidikan dan pelatihan yang intensif
serta penyediaan teknologi penunjang kerja;
j) Kendala geografis dan minimnya transportasi akan diatasi dengan
terus mengoptimalkan kinerja LARASITA serta perluasan cakupan
teknologi Continuously Operating Reference Station (CORS) sebagai
penunjang kegiatan survei dan pemetaan;
k) Kendala ketersediaan Rencana Tata Ruang Wilayah akan diatasi
dengan mengintensifkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga
serta Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mendorong
penyelesaian penyusunan Tata Ruang Wilayah dalam bentuk
Peraturan Daerah;
l) Sementara kendala PNBP dan BPHTB, diharapkan akan dapat diatasi
dalam tahun-tahun yang akan datang dengan telah terbitnya Undang-
undang tentang BPHTB dan Peraturan Pemerintah tentang PNBP
bidang Pertanahan pada tahun 2010.
Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan legalisasi
aset tanah
Berdasarkan hasil survey melalui kuisoner hasil monitoring dan evaluasi yang
dilakukan oleh Biro Organisasi dan Kepegawaian pada tahun 2012 terhadap
responden sejumlah 441 orang di 48 Kantor Pertanahan diperoleh kesimpulan
bahwa masyarakat yang menyatakan puas terhadap pelayanan pertanahan
adalah 2,99 % (cukup).
Sasaran 2 Terciptanya pengaturan, penguasaan,
pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan
tanah secara berkeadilan
Sasaran ini dimaksudkan dalam rangka untuk memastikan pengaturan,
penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan atas tanah sesuai
dengan sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya. Indikator
dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut:
INDIKATOR
KINERJA
CAPAIAN 2012
TARGET REALISASI %
Meningkatnya jumlah
keputusan penetapan
tanah terlantar yang
ditetapkan
459 Lokasi 285 Lokasi 62,09
Meningkatnya jumlah
tanah yang dapat
didayagunakan bagi
masyarakat ,
program strategis
dan pemerintah
(Jumlah tanah
negara, tanah
terlantar, tanah kritis
yang dikelola)
4 Paket 4 Paket 100,00
Bertambahnya akses
terhadap sumber
ekonomi yang dapat
dimanfaatkan oleh
masyarakat penerima
manfaat
100 Lokasi 100 Lokasi 100,00
Evaluasi dan analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini
adalah sebagai berikut:
Jumlah keputusan penetapan tanah terlantar yang ditetapkan
Tanah terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa
Hak Milik, HGU, HGB, Hak Pakai, Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas
tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan
sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar
penguasaannya.
Dalam hal tanah yang ditetapkan sebagai tanah terlantar merupakan tanah
hak, maka penetapan tanah terlantar memuat juga penetapan hapusnya hak
atas tanah, sekaligus memutuskan hubungan hukum serta ditegaskan sebagai
tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.
Langkah-langkah penertiban tanah terlantar meliputi tahapan kegiatan
sebagai berikut:
a. inventarisasi terhadap bidang-bidang tanah yang terindikasi terlantar.
b. identifikasi dan penelitian tanah terindikasi terlantar,
c. peringatan terhadap pemegang hak,
d. usulan penetapan tanah terlantar,
e. penetapan tanah terlantar.
Tanah yang sudah ditetapkan menjadi tanah terlantar oleh Kepala BPN RI,
selanjutnya disebut Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar. Terhadap tanah
tersebut dilakukan pendayagunaan sebagaimana diatur dalam Peraturan
Kepala BPN RI Nomor 5 Tahun 2011. Tanah negara bekas tanah terlantar
tersebut akan dialokasikan secara nasional untuk kepentingan masyarakat
dan negara melalui:
a. Reforma Agraria;
b. Program Strategis Negara,
Dimanfaatkan antara lain untuk pengembangan sektor pangan, energi,
perumahan rakyat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat;
c. Cadangan Negara Lainnya,
Dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan tanah guna kepentingan
pemerintah, pertahanan dan keamanan, kebutuhan tanah akibat adanya
bencana alam, relokasi dan pemukiman kembali masyarakat yang terkena
pembangunan untuk kepentingan umum serta untuk masyarakat bagi
kepentingan sosial, pendidikan, penelitian dan keagamaan.
Dari 459 obyek penertiban tanah terindikasi terlantar yang sudah dilakukan
tahapan penertiban sebanyak 285 obyek (62,09%). Sampai dengan tahun
2012 diajukan sebanyak 94 SK dan yang telah ditetapkan sebanyak 80 SK
(85,11%) atau seluas 54.123,2436 Ha. Namun dari 80 Surat Keputusan
tersebut, sebanyak 11 SK digugat di pengadilan (seluas 34.368 Ha). Adapun
sebaran 80 SK tanah terlantar dapat dilihat pada lampiran 3.
Penilaian atas kondisi pelaksanaan tugas dan fungsi pengendalian saat ini
dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Setelah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010, Peraturan
Kepala BPN RI Nomor 4 Tahun 2010 dan Peraturan Kepala BPN RI Nomor
9 Tahun 2011, diharapkan pelaksanaan penertiban tanah terlantar yang
menjadi kegiatan prioritas dapat berjalan sesuai rencana; dan
2. Pengolahan data usulan penetapan tanah terlantar dalam rangka
penyiapan konsep Risalah Pengolahan Data (RPD), Nota Dinas (ND) dan
Surat Keputusan (SK) Penetapan Tanah Terlantar sangat bergantung pada
kelengkapan dan akurasi data pendukung usulan penetapan tanah
terlantar.
Jumlah tanah yang dapat didayagunakan bagi masyarakat , program
strategis dan pemerintah
Yang dimaksud tanah yang dapat didayagunakan disini adalah Tanah Negara
bekas hak, bekas kawasan, bekas tanah terlantar yang telah ditetapkan
menjadi Tanah Negara dan dikuasai langsung oleh negara.
Dalam rangka pendayagunaan tanah negara bekas hak, bekas kawasan, bekas
tanah terlantar yang telah ditetapkan menjadi tanah negara dan dikuasai
langsung oleh negara dilakukan tahapan identifikasi, penyusunan analisa
ketersediaan tanah dan selanjutnya diusulkan kepada Kepala Badan
Pertanahan Nasional RI untuk ditetapkan peruntukannya.
Pada tahun 2012 tanah yang dikelola untuk didayagunakan ditargetkan
sebanyak 4 paket/bidang, namun dalam rangka mendukung kegiatan
Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan
Tanah Terlantar dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah
Terlantar maka pada tahun 2012 dilakukan identifikasi/pendataan dalam
rangka penyusunan analisa ketersediaan tanah sebanyak 4 paket.
Bertambahnya akses terhadap sumber ekonomi yang dapat
dimanfaatkan oleh masyarakat penerima manfaat
Penataan aset masyarakat pada tanah negara bekas tanah terlantar,
dilaksanakan melalui distribusi tanah dan redistribusi tanah melalui kegiatan
Reforma Agraria. Penataan akses masyarakat pada tanah negara bekas tanah
terlantar, melalui kerjasama dengan pemerintah, pemerintah provinsi,
pemerintah kabupaten/kota, dan/atau kemitraan dengan pihak ketiga, antara
lain dalam bentuk fasilitasi akses permodalan, penyediaan sarana produksi,
pasar, dan infrastruktur.
Pada tahun 2012 jumlah sumber ekonomi yang dapat diakses oleh
masyarakat penerima manfaat sebanyak 100 Lokasi.
Sasaran 3 Terciptanya pengaturan dan penataan
penguasaan, pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah secara optimal dan
berkeadilan
Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan upaya penataan dan
pengaturan pertanahan yang lebih berkeadilan dengan melaksanakan pendataan
bidang-bidang tanah dalam hal penguasaan, pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah. Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat
digambarkan sebagai berikut:
INDIKATOR
KINERJA
CAPAIAN 2012
TARGET REALISASI %
Meningkatnya
prosentase jumlah
wilayah/bidang/luas
tanah yang
dilakukan
pengaturan dan
penataan
pertanahan serta
redistribusi tanah
dalam rangka
tatanan kehidupan
bersama yang lebih
berkeadilan
149.600
Bidang
122.519
Bidang
81,89
Evaluasi dan analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah
sebagai berikut:
Meningkatnya prosentase jumlah wilayah/bidang/luas tanah yang
dilakukan pengaturan dan penataan pertanahan serta redistribusi tanah
dalam rangka tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan
Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran
Terciptanya Pengaturan dan Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah secara optimal dan berkeadilan adalah: Prosentase jumlah
wilayah/bidang/luas tanah yang dilakukan pengaturan dan penataan pertanahan
serta redistribusi tanah dalam rangka tatanan kehidupan bersama yang lebih
berkeadilan dengan capaian 81,89 %.
Sasaran 4 Berkurangnya sengketa, konflik dan
perkara pertanahan di seluruh Indonesia
Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan jumlah sengketa, konflik dan
perkara pertanahan yang diselesaikan. Indikator dan capaian kinerja dari
sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut:
INDIKATOR CAPAIAN 2012
KINERJA TARGET REALISASI %
Meningkatnya
jumlah sengketa
pertanahan yang
diselesaikan
229 kasus 168 kasus 73,36
Meningkatnya
jumlah konflik
pertanahan yang
diselesaikan
365 kasus 287 kasus 78,63
Meningkatnya
jumlah perkara
pertanahan yang
diselesaikan
200 kasus 157 kasus 78,50
Evaluasi dan analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah
sebagai berikut:
Meningkatnya jumlah sengketa pertanahan yang diselesaikan
Berdasarkan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan
Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, Sengketa pertanahan adalah
perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga
yang tidak berdampak luas secara sosio-politis.
Selama tahun 2012 jumlah sengketa pertanahan yang dapat diselesaikan
sebanyak 168 Kasus.
Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian jumlah penyelesaian sengketa
pertanahan tersebut antara lain disebabkan masih terbatasnya jumlah sumber-
daya manusia ditinjau dari beban tugas rutin dan tugas lainnya. Adapun strategi
pemecahan masalah dari kendala tersebut melalui permintaan tambahan SDM
dari Biro Kepegawaian serta peningkatan hubungan kerja dan koordinasi,
membentuk tim terpadu pelaksanaan kegiatan, melaksanakan evaluasi kinerja
secara berkala serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan
melakukan efektivitas dan efisiensi kerja.
Meningkatnya jumlah konflik pertanahan yang diselesaikan
Berdasarkan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan
Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, konflik pertanahan adalah
perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan,
organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau
sudah berdampak luas secara sosio-politis.
Selama tahun 2012 jumlah konflik pertanahan yang dapat diselesaikan sebanyak
287 Kasus
Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian jumlah penyelesaian konflik
pertanahan tersebut antara lain:
1. Memberikan bimbingan teknis kepada staf/pelaksana mengenai Peraturan
Kepala BPN No. 3 Tahun 2013;
2. Memberikan kesempatan kepada pegawai melanjutkan pendidikan yang lebih
tinggi;
3. Perlu dipertimbangkan perbandingan jumlah pegawai wanita dengan pria.
Meningkatnya jumlah perkara pertanahan yang diselesaikan
Berdasarkan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan
Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, Perkara pertanahan adalah
perselisihan pertanahan yang penyelesaiannya dilaksanakan oleh lembaga
peradilan atau putusan lembaga peradilan yang masih dimintakan penanganan
perselisihannya di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
Selama tahun 2012 jumlah perkara pertanahan yang dapat diselesaikan
sebanyak 157 kasus.
Faktor-faktor yang mempengaruhi capaian jumlah penyelesaian perkara
pertanahan tersebut antara lain:
1. Anggaran sidang dari dana rupiah murni yang tidak mencukupi, sedangkan
dana APBN yang telah dialokasikan menunggu masuknya dana dari pihak
ketiga.
2. Penyusunan RKAKL yang waktu perbaikannya sering hanya diberi waktu
sedikit sehingga menghasilkan Rencana Kerja Anggaran dan Kegiatan yang
tidak sempurna dan kurang cermat.
3. Terbatasnya jumlah sumber-daya manusia pada Direktorat Perkara
Pertanahan ditinjau dari beban tugas rutin dan tugas lainnya.
Untuk mempercepat penyelesaian kasus-kasus pertanahan di tanah air, Kepala
BPN RI membentuk Tim 11. Selama tahun 2012 Tim 11 menangani sebanyak 38
kasus pertanahan.
Tabel 3.3
Beberapa Contoh kasus yang ditangani antara lain:
No
Kasus Perkembangan Proses Penyelesaian
No
Kasus Perkembangan Proses Penyelesaian
1 Permasalahan tanah antara
masyarakat Kec. Ngancar dan PT.
Sumber Sari Petung, di Kab.
Kediri, Provinsi Jawa Timur.
Tanah atas nama PT. Sumber Sari Petung
semula luasnya 600 ha, 250 ha
diantaranya diduduki oleh warga
masyarakat. Terhadap tanah seluas ± 250
Ha tersebut, yang digarap warga 1.766
bidang tanah (100 %) telah diterbitkan
Sertipikat Hak Milik melalui redistribusi
tanah dan sudah diserahkan kepada
penerima tanah redistribusi
tanah/warga. Pada saat ini telah
dilaksanakan akses reform berupa
penanaman nilam dan pembuatan
pengolahan penyulingan minyak asiri
bantuan pihak ketiga.
2 Permasalahan tanah Curah
Nongko, Perkebunan Kali Senan
PTPN XII dengan warga
masyarakat yang terletak di Desa
Curah Nongko, Kec. Tempurejo,
Kab. Jember, Prov. Jawa Timur
Luas yang diminta untuk diperpanjang
seluas 2.709,49 Ha dimana dalam HGU
tersebut terdapat klaim dari masyarakat
seluas 300 ha. Dari 300 ha areal yang
diklaim tersebut, 125 ha ditanami
(okupasi) oleh warga. Sedangkan sisa
seluas 175 ha dituntut warga.
Penyelesaian telah dilaksanakan mediasi
pada tanggal 23 Januari 2013 bertempat
di Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
antara BPN, PTPN XII dan Kementerian
BUMN. Prinsip BUMN akan melepas
sejauh untuk kepentingan petani dan
dalam waktu dekat akan diadakan
peninjauan lapang.
3 Permasalahan tanah Hak Pakai
No. 1/Alastlogo atas nama
Dephankam cq. TNI AL antara
masyarakat Desa Alaslogo
dengan TNI AL terletak di Grati,
Kab. Pasuruan, Prov. Jawa Timur
Dari luas keseluruhan tanah dengan Hak
Pakai (HP) atas nama Departemen
Pertanahan (DEPHAN) cq. TNI-AL di
Pasuruan 3.476 ha di dua bidang Hak
Pakai di Alastlogo dan Sumberanyar
seluas 1.083 ha ada klaim dari warga
masyarakat. Sementara itu, hasil rapat
dengan Komandan Armada Maritim
Kawasan Timur (DanArmatim) telah
disimpulkan bahwa persoalan ini
sepenuhnya diserahkan ke Kepala Staf
Angkatan Laut (KSAL) dan DEPHAN
(Kementerian Pertahanan); untuk itu
kiranya Komisi-II DPR RI dapat
memfasilitasi Rapat Koordinasi yang
No
Kasus Perkembangan Proses Penyelesaian
mengikutsertakan setiap pihak terkait,
setidaknya unsur warga masyarakat,
Pemerintah Kabupaten Pasuruan,
Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan
BPN-RI.
4 Permasalahan Tanah antara TNI
Kodam Brawijaya dengan
masyarakat yaitu kebun
Penampean seluas 5.440 ha dan
kebun Kali gentong seluas 1.525
ha di Kabupaten Tulungagung.
Hasil mediasi antara BPN, Kodam dan
Pemda yaitu bahwa kebun Penampaian
akan diserahkan seluruhnya kepada
masyarakat, sedangkan kebun
Kaligentong tetap diserahkan ke TNI AD
untuk digunakan sebagai tempat latihan
militer. Namun demikian belum ada
persetujuan dari KASAD. Mohon DPR
dapat menindaklanjuti hal ini.
5 Masalah Tanah HGU Wongsorejo
seluas 600 Ha di desa
Wongsorejo kecamatan
Wongsorejo Kabuaten
Banyuwangi Jawa timur dengan
Petani setempat.
Pihak Perusahaan pemilik HGU telah
menyerahkan tanah seluas 60 Ha yang
akan dijadikan obyek Land reform untuk
di redistribusikan kepada 200 KK Petani
setempat.
6 HGU PT Blitar Putra seluas 380
Ha didesa Gadungan Kecamatan
Gandusari Kabupate Blitar
dengan Petani setempat.
PT. Blitar Putra telah melepaskan tanah
seluas 80 Ha yang akan dijadikan obyek
Landreform untuk diredistribusikan
kepada 400 KK petani
7 Masalah tanah Keraton
Surakarta, terletak di Kelurahan
Baluwerti, Kecamatan Pasar
Kliwon, Kota Surakarta
Dijadwalkan minggu ke-2 Februari 2013
akan dilaksanakan Gelar Kasus di Kanwil
BPN Provinsi Jawa Tengah.
8 Permasalahan tanah Negeri
Halong yang terletak di Kota
Ambon, Provinsi Maluku
Masih dilakukan pengumpulan data, baik
data yuridis administratif maupun data
fisik lapangan.
9 Permasalahan tanah HGU PT.
Cipta Daya Sejati Luhur seluas
268 Ha sebagian dari luas
keseluruhan 3.671 Ha yang
secara fisik dikuasai oleh
Kelompok Tani Makmur Sejati, di
Provinsi Riau;
Karena tidak tercapai win-win solution
sedangkan lokasi dikuasai dan diolah
oleh Kelompok Tani Makmur Sejati maka
PT. CDSL harus bisa membuktikan telah
membayar ganti rugi. Apabila tidak bisa
membuktikan ganti rugi tersebut maka
sebagian HGU seluas 164,4 Ha dapat
dibatalkan karena terdapat cacat hukum
administrasi sesuai Perkaban No.
3/2011.
10 Tuntutan pengembalian tanah
seluas 80 Ha oleh Suwarno, dkk
Permasalahan ini termasuk kriteria K4
dan K5 yang intinya penyelesaian kasus
No
Kasus Perkembangan Proses Penyelesaian
dari lokasi HGU No. 1/Paya Bagas
A.n. PTPN III Kebun Rambutan, di
Kab. Serdang Bedagai, Provinsi
Sumatera Utara.
pertanahan melalui proses perkara di
pengadilan.
11 Permasalahan tanah antara TNI
Angkatan Udara dengan
masyarakat Desa Sukamulya,
Kecamatan Rumpin, Kabupaten
Bogor
Mengingat tanah tersebut merupakan
aset negara yang sudah terdaftar dalam
IKN atas nama Kementerian Pertahanan
RI Nomor Reg. IKN 50503007 dan Nomor
50503008, maka perlu dikoordinasikan
permasalahan tanah tersebut kepada
Kemenhan RI, Kemenkeu RI dan
Kemendagri RI.
12 Permasalahan tanah antara PT.
Pupuk Kaltim dengan Majelis
Perjuangan Rakyat Perwakilan
Masyarakat Gunung Kempeng,
Pada Idi dan H. Daeng Masserang
PT. Pupuk Kaltim mengajukan
permohonan perpanjangan atas HGB
No.10/Belimbing yang akan berakhir
tanggal 9 September 2013, selanjutnya
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bontang
dengan suratnya No.125/3-
64.74/X/2012 Tanggal 11 Oktober 2012
jo Kepala Kantor Wilayah BPN Prov.
Kalimantan Timur dengan suratnya
No.924/6-64/X/2012 Tanggal 18
Oktober 2012, Mohon Petunjuk kepada
Deputi Bidang Pengkajian dan
Penanganan Sengketa dan Konflik
Pertanahan perihal tindak lanjut
Permohonan Pengukuran dan
Perpanjangan atas HGB No. 10/Belimbing
seluas 173 Ha atas nama PT. Pupuk
Kaltim. Belum ada kesepakaan dari
masyarakatsehingga proses pengkrannya
ertnda.
13 Permasalahan Tanah Antara PT.
Jembayan Muara Bara Dengan
Masyarakat Transmigrasi
Swakarsa Mandiri Yang Terletak
Di Desa Bhuana Jaya, Kecamatan
Tenggarong Sebrang, Kabupaten
Kutai Kartanegara, Provinsi
Kalimantan Timur.
Masih dilakukan pengumpulan data, baik
data yuridis administratif maupun data
fisik lapangan
14 Permasalahan tanah antara
masyarakat dengan TNI
AU/Lanud Atang Sendjaja,
terletak di Desa Bojong, dan Desa
Terhadap tanah yang dipermasalahkan
akan diintensifkan koordinasi antara
semua unit terkait diantaranya
Kementerian Pertahanan, Kementerian
No
Kasus Perkembangan Proses Penyelesaian
Semplak, Kecamatan Kemang,
Desa Bantarsari, Kec.
Rancabungur Kabupaten Bogor,
Provinsi Jawa Barat;
Keuangan, BPN RI dan Pemerintah
setempat.
15 Permasalahan tanah PT. Barat
Selatan Makmur Investindo di
Kabupaten Mesuji Provinsi
Lampung
Penyelesaian kasus tersebut sedang
ditangani oleh Tim dari Menteri
Polhukam.
Disadari bahwa penanganan dalam rangka penyelesaian sengketa, perkara,
maupun konflik pertanahan masih dihadapkan pada berbagai faktor antara lain:
a. Persoalan yang kompleks dan banyaknya mafia serta spekulan tanah yang
tidak henti-hentinya melakukan aksinya;
b. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dalam
menyelesaikan konflik pertanahan;
c. Ketidakmampuan sebagian besar masyarakat untuk membayar biaya perkara
di pengadilan;
d. Sikap arogansi dari suatu institusi dalam menghadapi masalah/konflik
pertanahan;
e. Adanya tumpang tindih putusan pengadilan baik TUN, perdata maupun
pidana yang saling bertentangan menyangkut obyek yang sama.
Sasaran 5 Terpenuhinya infrastruktur pertanahan
secara nasional, regional dan sektoral di
seluruh Indonesia
Sasaran ini dimaksudkan untuk mengembangkan infrastruktur pertanahan
secara sektoral, regional dan nasional dalam hal ini cakupan wilayah peta
pertanahan. Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan
sebagai berikut:
INDIKATOR
KINERJA
CAPAIAN 2012
TARGET REALISASI %
Persentase
cakupan peta
dasar, peta
Peta Dasar
Pertanahan
Peta Dasar
Pertanahan
100,00 %
tematik, peta
potensi di
seluruh
Indonesia
3.160.000 Ha
Peta Tematik
15.237.394 Ha
Peta Nilai Zona
Tanah
2.709.603 Ha
3.160.000 Ha
Peta Tematik
15.237.394 Ha
Peta Nilai
Zona Tanah
2.378.193 Ha
100,00 %
87,77 %
Evaluasi dan analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah
sebagai berikut:
Persentase cakupan peta dasar, peta tematik, peta potensi di seluruh
Indonesia
Indikator kinerja yang dipergunakan dalam rangka mengukur sasaran
Terpenuhinya infrastruktur pertanahan secara nasional, regional dan sektoral di
seluruh Indonesia adalah Persentase cakupan peta dasar, peta tematik, peta
zona nilai tanah di seluruh Indonesia dengan capaian masing-masing sebesar
100%, 100% dan 87,77%.
Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat kendala dan hambatan sebagai berikut ini:
1. Masih terbatasnya data tekstual dan data spasial terkini di seluruh wilayah
Indonesia.
2. Keterbatasan peralatan penunjang kinerja terutama sarana pendukung basis
data.
3. Keterbatasan tenaga dengan menggunakan bantuan pihak ketiga, sehingga
efisiensi pelaksanaan dan peningkatan kemampuan sumber-daya manusia
belum optimal.
Untuk mencapai indikator Kinerja ini BPN RI melakukan beberapa
langkah/strategi, meliputi:
1. Meningkatkan hubungan kerja dan koordinasi dengan satuan kerja lain di
internal BPN RI maupun eksternal dengan instansi yang terkait.
2. Meningkatkan keterlibatan seluruh komponen di lingkungan BPN RI
termasuk di peningkatan kemampuan sumber-daya manusia di Kantor
Wilayah BPN Provinsi maupun Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
Luasan budidaya yang menjadi kewenangan BPN RI untuk dikelola demi
kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia sekitar 90 juta Ha. Data luas wilayah
yang terpetakan dengan Peta Dasar Pertanahan oleh Direktorat Pemetaan Dasar
sampai dengan tahun 2012 adalah sebagai tabel berikut ini:
Tabel.3.4
Luasan yang terpetakan dalam Peta Dasar Pertanahan
No.
TAHUN LUAS (Ha)
1 S/D 2006 2.272.275
2 2007 490.000
3 2008 470.000
4 2009 3.650.000
5 2010 3.100.000
6 2011 4.760.000
7 2012 3.895.345
JUMLAH 18.637.620
Dari tabel terlihat sampai bulan Desember 2012, yang terdata peta dasar seluas
18.637.620 Ha dari 90 juta Hektar atau sekitar 20,71 %, sehingga masih perlu
sekitar 70 juta lagi untuk dipenuhi.
Untuk mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja sasaran dan
tujuan perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:
a) Membuat kerangka acuan kegiatan dan petunjuk pelaksana teknis kegiatan
yang ditaati oleh petugas ukur pusat maupun daerah;
b) Menetapkan lokasi-lokasi prioritas pembuatan peta dasar pertanahan;
c) Memanfaatkan hasil perkembangan teknologi untuk meningkatkan kualitas
dan kuantitas peta seperti peralatan ukur: GPS atau Jaringan Satelit Referensi
Pertanahan;
d) Memanfaatkan sumberdaya eksternal dalam rangka peningkatan kemampuan
sumberdaya manusia di bidang pemetaan dasar pertanahan;
e) Memantau kegiatan pemetaan dasar pertanahan di lapangan pada lokasi
pembuatan peta dasar yang sedang dilaksanakan;
f) Pembinaan dan sosialisasi dalam rangka peningkatan pengetahuan pejabat
fungsional survei dan pemetaan.
C. Akuntabilitas Keuangan.
1. Realisasi Anggaran BPN RI
Berdasarkan alokasi anggaran Badan Pertanahan Nasional RI tahun 2012,
pagu anggaran adalah sebesar Rp.3.881.135.536.000,- (tiga triliun delapan
ratus delapan puluh satu milyar seratus tiga puluh lima juta lima ratus tiga
puluh enam ribu rupiah) sebagaimana dijelaskan dalam Tabel dibawah ini:
Tabel 3.5
Alokasi Anggaran per Program
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun 2012
No Program Sumber Dana (Ribuan Rupiah)
Jumlah RM PNBP
1 2 3 6 7
1
Program
Pengelolaa
n
Pertanahan
769,135,040,000 1,120,776,826,0
00
1,889,911,866,00
0
2
Program
Dukungan
Manajemen
Dan
Pelaksanaa
n Tugas
1,519,543,763,0
00 203,877,269,000
1,723,421,032,00
0
Teknis
Lainnya
3
Program
Pengawasa
n Dan
Peningkata
n
Akuntabilit
as Aparatur
Bpn
10,000,000,000 0 10,000,000,000
4
Program
Pengelolaa
n Sarana
Dan
Prasarana
Aparatur
Badan
Pertanahan
Nasional
Republik
Indonesia
129,582,400,000 128,220,238,000 257,802,638,000
Jumlah 2,428,261,203,
000
1,452,874,333,
000
3,881,135,536,0
00
Realisasi penyerapan anggaran pada masing-masing program sampai dengan
tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp.2.986.736.502.843 (dua triliun
sembilan ratus delapan puluh enam milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta
lima ratus dua ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah) atau 76.76 % dari
pagu anggaran.
Tabel 3.6
Realisasi Anggaran BPN RI Tahun 2012
Perprogram per Sumber Dana
(dalam ribuan rupiah)
NO PROGRAM TARGET REALISASI %
1
Program Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya BPN
1.732.883.948 1.504.961.148 86.47
2
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur BPN
257.802.638 140.447.508 54.47
3 Program Pengawasan
dan Peningkatan 10.000.000 7.752.895 77.52
Akuntabilitas Aparatur
BPN
4 Program Pengelolaan
Pertanahan Nasional 1.889.911.866 1.333.128.875 70.53
Total 3.881.135.536 2.986.260.428 76.76
2. Opini BPK Terhadap BPN RI
Berdasarkan hasil audit BPK RI terhadap Laporan Keuangan tahun 2011,
Badan Pertanahan Nasional RI mendapat status opini Wajar Dengan
Pengecualian (WDP). Hasil opini BPK ini tidak berubah dibanding dengan
opini BPK tahun 2010. Alasan yang menyebabkan Badan Pertanahan Nasional
RI masih mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), karena:
1. Aset Peralatan dan Mesin serta Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31
Desember 2011 ada yang tidak dapat diyakini kewajarannya. Aset tersebut
merupakan aset yang dibeli oleh Kantor Pusat dan didistribusikan ke
seluruh satker BPN di pusat dan daerah. Sistem pencatatan dan pelaporan
atas pengiriman aset tersebut tidak memadai, sehingga terjadi kesalahan
pencatatan dan pelaporan di satker penerima barang.
2. Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2011 diantaranya terdapat peta yang
tidak dapat diyakini kewajarannya. Peta tersebut tidak disajikan secara
lengkap dan sesuai dengan harga perolehannya.
Dalam rangka memenuhi rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK
dimaksud BPN RI telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
1. Memperbaiki Standard Operating Procedures (SOP) mengenai
pencatatan dan pelaporan pengiriman barang dari Kantor
Pusat ke satker serta menginventarisasi dan mengkoreksi
pencatatan pengiriman barang dari Kantor Pusat BPN ke satker.
2. Memperbaiki SOP mengenai pengklasifikasian, penilaian, dan
pelaporan peta serta menginventarisasi dan mengkoreksi
pencatatan peta, pada saat ini konsepnya sudah selesai.
3. Membuat sistem pelaporan hibah dan menginventarisasi
penerimaan hibah di satker-satker dalam lingkungan BPN
secara periodik untuk dicatat dan dilaporkan kepada
Kementerian Keuangan.
4. BPN RI telah Menyetor kembali biaya perjalanan dinas yang
dipertanggungjawabkan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp.
327,78 juta, dan kekurangan pengenaan pajak Pph dari
pekerjaan konstruksi dan konsultasi sebesar Rp. l66,66 juta.
Mengenai keterlambatan denda sebesar pekerjaan konstruksi sebesar Rp.
967,14 juta, BPN RI telah menyampaikan kepada pihak pelaksana untuk
dapat menyelesaikan masalah tersebut secara bertahap, sedangkan jaminan
penyelesaian pekerjaan yang belum selesai masih dalam proses.
Untuk selanjutnya tahun 2012, berdasarkan pemeriksaan Laporan Keuangan
Interim Semester I Tahun 2012 oleh BPK RI terhadap BPN RI sesuai Surat
Tugas BPK RI No.175/ST/V-XVI/11/2012 tanggal 19 November 2012
terdapat temuan pemeriksaan yang meliputi:
1) Kelemahan sistem pengendalian intern, dan
2) Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
3. Opini KPK terhadap Survei Integritas Publik (SIP)
Pada tahun 2012 BPN RI sebagai instansi vertikal yang melaksanakan
pelayanan publik menjadi salah satu obyek survei integritas yang dilakukan
oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Survei Integritas Sektor Publik
yang dilakukan oleh KPK adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh
gambaran nyata mengenai kinerja layanan publik serta potensi terjadinya
penyalahgunaan wewenang dalam bentuk kolusi ataupun korupsi. Survei
integritas tersebut bertujuan untuk:
1. Memetakan tingkat integritas unit layanan publik yang disurvei
2. Mengumumkan tingkat integritas tersebut kepada masyarakat luas
3. Menyampaikan tingkat integritas tersebut kepada unit layanan public yang
bersangkutan, berikut rekomendasi perbaikannya.
Berdasarkan hasil Survei Integritas tahun 2012, nilai Indeks Integritas
BPN RI adalah sebesar 6.12. Angka ini termasuk dalam kategori cukup. Di sisi
lain, nilai ini walaupun sedikit di atas nilai hasil survei integritas tahun 2011
yang lalu, yaitu sebesar 6.07, menunjukkan bahwa upaya-upaya perbaikan
yang dilakukan dengan melaksanaan Rencana Aksi Peningkatan Mutu
Pelayanan BPN RI tahun 2011, belum memperlihatkan perbaikan yang
memuaskan. Dengan demikian, ke depan, upaya-upaya tersebut harus lebih
ditingkatkan.
BAB IV
PENUTUP
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPN-RI Tahun
2012 ini telah tersusun sebagai sarana penyediaan dokumen bagi penilaian
kinerja instansi BPN-RI yang mencakup jajaran pusat dan daerah untuk kurun
waktu tahun anggaran 2012.
Berbagai pencapaian atas target yang telah dicanangkan, nyata terwujud
sebagai prestasi yang dinanti-nantikan oleh berbagai kalangan termasuk instansi
pemerintah, swasta, hingga masyarakat, antara lain:
a. Peraturan perundang-undangan: Undang-undang No. 2 Tahun 2012,
Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012, dan Peraturan Kepala BPN-RI No. 5
Tahun 2012 dalam kaitannya dengan Pengadaan Tanah;
b. Sertipikasi Tanah melalui kegiatan-kegiatan prioritas dan sertifikasi tanah
lintas-sektor: PRONA sebanyak 772.369 Bidang; Transmigrasi sebanyak
28.805 bidang, UKM sebanyak 17.692 bidang; Pertanian sebanyak 28.743
bidang; Nelayan sebanyak 13.741 bidang; Perumahan Rakyat/MBR 6.508
bidang; HPL Transmigrasi seluas 24.013 ha; dan Pasca Bencana sebanyak
41.950 bidang;
c. Pembangunan peta dasar pertanahan seluas 3.160.000 Ha, pengaturan dan
penataan pertanahan 122.519 bidang, dan jumlah Surat Keputusan penetapan
tanah terlantar di 285 lokasi; dan
d. Jumlah kasus sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang diselesaikan
masing-masing 168 kasus, 287 kasus dan 157 kasus; serta
e. Pilot Project Social Mapping dan pendampingan pemberdayaan masyarakat.
Sangat disadari, bahwa dalam pelaksanaan atas program dan kegiatan
yang ditargetkan pada tahun anggaran 2012 ini ditemui banyak hambatan,
kendala, bahkan masalah; namun demikian, senantiasa diupayakan alternatif
atas solusi permasalahan tersebut sehingga pencapaian kinerja di tahun 2012
tetap optimal. Dengan demikian diperoleh pola peningkatan kinerja instansi
BPN-RI.
Capaian kinerja yang tidak mencapai target antara lain disebabkan oleh
permasalahan dan kendala:
1. Kemampuan perekonomian masyarakat masih rendah, khususnya untuk
memenuhi kewajiban membayar BPHTB yang dirasakan cukup memberatkan
masyarakat sehingga hal ini mengurangi animo masyarakat untuk
mengajukan permohonan pelayanan pertanahan secara swadaya yang pada
gilirannya akan mengurangi pencapaian target PNBP.
2. Adanya revisi dokumen anggaran yang disebabkan karena terjadinya
perubahan atas dokumen anggaran itu yang tidak sesuai usulan, maupun
karena pembukaan tanda bintang (blokir) akan memerlukan waktu sehingga
penyerapan anggaran tidak tercapai.
3. Pada awal tahun 2012 terdapat blokir pada hampir sebagian besar kegiatan
BPN-RI (di luar belanja pegawai dan operasional kantor). Pada bulan februari
2012 baru terbuka secara otomatis sehingga masih terdapat blokir (bintang)
sebesar Rp458.328.478.000,- Setelah dilakukan pembahasan buka blokir
bersama instansi terkait, anggaran BPN-RI masih diblokir sebesar
Rp103.388.075.000,- yang dikatakan sebagai blokir tetap ditambah blokir
DPR RI sebesar Rp112.353.600.000,- yang hingga penyusunan laporan ini
masih belum tuntas proses buka blokirnya.
4. Pada tahun 2012 terdapat perubahan (pemotongan) atas alokasi anggaran
BPN-RI sebesar Rp.76.709.782.000,- (tujuh puluh enam milyar tujuh ratus
sembilan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu).
Strategi yang akan ditempuh pada tahun mendatang dalam rangka
mempertahankan dan meningkatkan kinerja adalah:
1. Mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk mengembalikan batasan Nilai
NPOPTKP sebagai dasar penetapan BPHTB sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
2. Peningkatan Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat serta memanfaatkan
fasilitas LARASITA untuk mendekatkan pelayanan pertanahan kepada
masyarakat dalam rangka meningkatkan animo masyarakat untuk
mengajukan permohonan pelayanan pertanahan secara swadaya dan
penyebaran informasi pelayanan pertanahan.
3. Melakukan penelitian atas dokumen anggaran yang telah diterbitkan untuk
mengantisipasi kesalahan administrasi dan beberapa perubahan yang akan
dilakukan.
4. Percepatan pengajuan pembukaan tanda bintang/blokir dengan percepatan
kelengkapan data pendukung, penelaahan dan koordinasi dengan DPR
maupun Kemenkeu.
5. Mendorong dan mengkoordinasikan dengan Bagian Tata Usaha dan Unit
teknis terkait agar mempercepat dan memantau pelaksanaan kegiatan serta
pelaporan secara berkala
6. Menghimbau kepada seluruh satker (yang mengalami hambatan dalam
pelaksanaan kegiatan) untuk melakukan koordinasi dan konsultasi dengan
unit kerja teknis BPN Pusat maupun dengan Biro Perencanaan dan Kerjasama
Luar Negeri.
7. Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat dalam hal
pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
terhadap masyarakat golongan ekonomi lemah.
Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pertanahan Nasional RI tahun
2012, dengan harapan agar dokumen ini dapat digunakan sebagai
pertanggungjawaban dan sarana peningkatan kinerja guna mengoptimalkan
pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional RI.
Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja BPN-RI tahun 2012, dengan
harapan dapat digunakan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan misi
organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta
sarana peningkatan kinerja guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi
BPN-RI. Berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang tidak mencapai target yang
telah ditetapkan, harus dijadikan bahan kajian dan sebagai pembelajaran untuk
peningkatan kinerja BPN-RI di tahun-tahun yang akan datang. Dari evaluasi
terhadap LAKIP BPN-RI Tahun 2012 ini oleh institusi terkait, diharapkan
masukan dan saran demi peningkatan kinerja jajaran BPN-RI dan tentulah BPN-
RI siap melaksanakan, sekarang!
Jakarta, 14 Maret 2013
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
HENDARMAN SUPANDJI
Lampiran 1
Perbandingan Realisasi Anggaran BPN RI Tahun 2011 dan 2012
Perprogram per Sumber Dana
No Program
Tahun Anggaran 2011 Tahun Anggaran 2012
Alokasi Anggaran Realisasi Alokasi Anggaran Realisasi
RM PNBP Total RM PNBP Total % RM PNBP Total RM PNBP Total %
1 Program Pengelolaan Pertanahan Nasional
781.634.085 1.079.349.735 1.869.043.820 605.538.508 503.483.721 1.109.082.229 59,34 769.135.040 1.120.776.826 1.889.911.866 643.093.357 690.035.517 1.333.128.875 70.53
2 Program
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPN
1.436.394.000 94.486.694 1.530.880.694 1.317.852.969 47.707.040 1.365.560.009 89,20 1.519.543.763 203.877.269 1.732.883.948 1.438.555.696 66.405.451 1.504.961.148 86.47
3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPN
157.841.000 166.300.468 324.141.468 140.589.487 36,480.699 177.070.186 54,63 129.582.400 128.220.238 257.802.638 66.704.481 73.743.027 140.447.508 54.47
4 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPN
8.060.000 - 8.060.000 5.887.490 - 5.887.490 73,05 10.000.000 - 10.000.000 7.752.895 - 7.752.895 77.52
Total 2.383.929.085 1.340.136.897 3.724.065.982 2.069.928.453 587.671.461 2.657.599.914 71,36 2.428.261.203 1.452.874.333 3.881.135.536 2.156.106.431 830.183.997 2.986.260.428 76.76
Lampiran 2.a.
Realisasi Kegiatan Pensertipikatan PRONA Tahun 2012
NO PROPINSI
A. PRONA (BIDANG)
TARGET REALISASI
FISIK ANGGARAN FISIK ANGGARAN
1 DKI 6,900 2,070,000,000 6,933 2,027,771,200
2 JABAR 44,058 13,217,400,000 43,924 12,816,574,000
3 JATENG 89,175 26,752,500,000 89,155 25,010,956,225
4 DIY 38,835 11,650,500,000 38,836 11,288,537,150
5 JATIM 106,189 31,856,700,000 104,715 33,048,855,796
6 ACEH 35,380 17,690,000,000 35,172 16,961,274,715
7 SUMUT 38,320 19,160,000,000 35,682 16,825,287,880
8 SUMBAR 11,190 5,595,000,000 10,680 5,259,030,485
9 RIAU 11,750 4,700,000,000 11,750 4,041,439,600
10 JAMBI 12,960 5,184,000,000 13,164 5,082,207,319
11 SUMSEL 18,214 7,285,600,000 18,057 6,553,121,260
12 LAMPUNG 45,500 18,200,000,000 45,500 17,806,081,300
13 KALBAR 17,280 8,640,000,000 17,280 8,308,491,000
14 KALTENG 8,155 4,077,500,000 6,825 3,631,483,135
15 KALSEL 13,894 5,557,600,000 12,431 4,511,061,813
16 KALTIM 15,351 7,675,500,000 12,768 3,761,161,603
17 SULUT 18,910 11,346,000,000 18,910 8,878,189,982
18 SULTENG 17,920 10,752,000,000 17,920 10,679,146,000
19 SULSEL 25,115 12,557,500,000 25,115 12,411,253,400
20 SULTRA 26,420 15,852,000,000 26,420 15,482,248,194
21 MALUKU 10,000 7,500,000,000 10,000 7,500,000,000
22 BALI 23,815 7,144,500,000 21,956 6,476,965,150
23 NTB 19,555 11,733,000,000 19,510 11,106,847,203
24 NTT 15,661 11,745,750,000 17,605 10,194,993,000
25 PAPUA 3,000 2,250,000,000 2,899 1,800,000,000
26 BENGKULU 22,860 9,144,000,000 21,304 8,019,492,260
27 BANTEN 24,153 7,245,900,000 24,153 7,073,509,516
28 GORONTALO 9,160 3,664,000,000 6,263 2,498,729,079
29 BANGKA BELITUNG 4,668 2,800,800,000 4,668 2,755,926,820
30 MALUKU UTARA 23,500 17,625,000,000 23,300 17,378,513,748
31 SUL-BARAT 22,410 11,205,000,000 22,410 10,422,876,651
32 KEP.RIAU 1,287 772,200,000 1,287 663,479,600
33 IRJABAR 6,035 4,526,250,000 5,777 2,872,346,000
JUMLAH 787,620 337,176,200,000 772,369 313,147,851,084
Kegiatan Sertipikasi Prona dari total anggaran sebesar Rp.337.176.200.000,- tersealisasi
sebesar Rp.313.147.851.084,- atau sekitar 92,87%, sedangkan realisasi fisiknya dari 787.620
bidang terealisasi sebanyak 772.369 bidang atau sebesar 98,06%.
Lampiran 2.b.
Realisasi Kegiatan Pensertipikatan UKM Tahun 2012
NO PROPINSI
USAHA KECIL MENENGAH (BIDANG)
TARGET REALISASI
FISIK ANGGARAN FISIK ANGGARAN
1 DKI 500 150,000,000 500 130,450,940
2 JABAR 1,200 360,000,000 1,163 346,372,000
3 JATENG 2,200 660,000,000 2,200 605,273,180
4 DIY 400 120,000,000 400 119,664,425
5 JATIM 1,300 390,000,000 1,297 348,804,000
6 ACEH 950 475,000,000 945 426,638,740
7 SUMUT 300 150,000,000 300 129,766,000
8 SUMBAR 400 200,000,000 400 197,695,000
9 RIAU
10 JAMBI 900 360,000,000 900 357,404,000
11 SUMSEL 600 240,000,000 600 215,309,000
12 LAMPUNG 600 240,000,000 600 236,880,000
13 KALBAR
14 KALTENG
15 KALSEL 700 280,000,000 476 210,602,800
16 KALTIM 300 150,000,000 127 119,053,950
17 SULUT 800 480,000,000 800 474,450,000
18 SULTENG 1,250 750,000,000 1,250 719,350,000
19 SULSEL 1,500 750,000,000 1,431 721,048,200
20 SULTRA 850 510,000,000 850 465,040,000
21 MALUKU
22 BALI 300 90,000,000 300 89,899,900
23 NTB 700 420,000,000 0 260,249,600
24 NTT 600 450,000,000 616 422,792,000
25 PAPUA
26 BENGKULU 800 320,000,000 75 119,317,000
27 BANTEN 500 150,000,000 0 123,200,000
28 GORONTALO 1,200 480,000,000 969 449,061,000
29 BANGKA BELITUNG 650 390,000,000 650 375,902,800
30 MALUKU UTARA 463 347,250,000 463 333,574,317
31 SUL-BARAT 500 250,000,000 380 235,720,000
32 KEP.RIAU
33 IRJABAR
JUMLAH 20.463 9.162.250.000 17.692 8.233.518.852
Kegiatan Sertipikasi UKM dari total anggaran sebesar Rp. 9.162.250.000,-
terealisasi sebesar Rp. 8.233.518.852,- atau sekitar 89.86%, sedangkan realisasi
fisiknya dari 20.463 bidang terealisasi sebanyak 17.692 bidang atau sebesar
86,46%
Lampiran 2.c.
Realisasi Kegiatan Pensertipikatan Tanah Petani Tahun 2012
NO PROPINSI
SERTIPIKASI TANAH PERTANIAN (BIDANG)
TARGET REALISASI
FISIK ANGGARAN FISIK ANGGARAN
1 DKI
2 JABAR 1,800 540,000,000 1,800 494,486,000
3 JATENG 2,400 720,000,000 2,400 720,000,000
4 DIY 1,150 345,000,000 1,150 325,934,675
5 JATIM
6 ACEH
7 SUMUT 1,550 775,000,000 1,244 559,259,600
8 SUMBAR
9 RIAU
10 JAMBI 1,900 760,000,000 1,800 755,640,620
11 SUMSEL 1,750 700,000,000 1,750 643,868,400
12 LAMPUNG 2,700 1,080,000,000 2,700 1,064,678,001
13 KALBAR 1,700 850,000,000 1,700 849,998,000
14 KALTENG
15 KALSEL 1,100 440,000,000 871 355,318,800
16 KALTIM
17 SULUT
18 SULTENG 600 360,000,000 600 356,484,000
19 SULSEL 1,500 750,000,000 1,500 701,330,000
20 SULTRA 4,800 2,880,000,000 4,800 2,752,724,400
21 MALUKU 800 600,000,000 800 600,000,000
22 BALI
23 NTB 2,500 1,500,000,000 2,500 1,403,664,114
24 NTT 400 300,000,000 400 281,577,000
25 PAPUA
26 BENGKULU 2,000 800,000,000 1,752 501,470,020
27 BANTEN
28 GORONTALO 800 320,000,000 426 224,234,500
29 BANGKA BELITUNG 550 330,000,000 550 319,513,000
30 MALUKU UTARA
31 SUL-BARAT
32 KEP.RIAU
33 IRJABAR
JUMLAH 30.000 14.050.000.000 28.743 12.910.181.130
Kegiatan Sertipikasi Tanah dari total anggaran sebesar Rp.14.050.000.000,-
terealisasi sebesar Rp.12.910.181.130,- atau sekitar 91,89%, sedangkan realisasi
fisiknya dari 30.000 bidang terealisasi sebanyak 28.743 bidang atau sebesar
95,81%.
Lampiran 2.d.
Realisasi Kegiatan Pensertipikatan Tanah Nelayan Tahun 2012
NO PROPINSI
SERTIPIKASI TANAH NELAYAN (BIDANG)
TARGET REALISASI
FISIK ANGGARAN FISIK ANGGARAN
1 DKI
2 JABAR 1,000 300,000,000 1,000 300,000,000
3 JATENG 1,100 330,000,000 1,100 305,099,439
4 DIY 300 90,000,000 300 89,844,520
5 JATIM 1,100 330,000,000 1,100 314,515,942
6 ACEH 400 200,000,000 327 139,020,501
7 SUMUT 650 325,000,000 362 176,151,373
8 SUMBAR 300 150,000,000 300 146,822,500
9 RIAU 450 180,000,000 450 177,355,000
10 JAMBI 300 120,000,000 275 109,905,000
11 SUMSEL
12 LAMPUNG
13 KALBAR 400 200,000,000 400 199,999,000
14 KALTENG
15 KALSEL 600 240,000,000 420 183,377,200
16 KALTIM 600 300,000,000 95 39,946,050
17 SULUT 600 360,000,000 600 310,623,580
18 SULTENG 750 450,000,000 750 439,858,000
19 SULSEL 1,700 850,000,000 1,700 802,985,000
20 SULTRA 1,150 690,000,000 1,150 671,838,000
21 MALUKU
22 BALI
23 NTB 400 240,000,000 400 223,297,793
24 NTT 650 487,500,000 650 441,445,000
25 PAPUA
26 BENGKULU
27 BANTEN 600 180,000,000 600 179,465,000
28 GORONTALO 650 260,000,000 512 225,111,175
29 BANGKA BELITUNG 450 270,000,000 450 262,159,100
30 MALUKU UTARA 400 300,000,000 400 291,947,181
31 SUL-BARAT 450 225,000,000 400 194,630,000
32 KEP.RIAU
33 IRJABAR
JUMLAH 15.000 7.077.500.000 13.741 6.225.396.354
Kegiatan Sertipikasi Tanah Nelayan dari total anggaran sebesar Rp.7,077.500.000,-
terealisasi sebesar Rp. 6.225.396.354,- atau sekitar 87,96%, sedangkan realisasi
fisiknya dari 15.000 bidang terealisasi sebanyak 13.741 bidang atau sebesar
91,61%.
Lampiran 2.e.
Realisasi Kegiatan Pensertipikatan Transmigrasi Tahun 2012
NO PROPINSI
SERTIPIKASI HAK MILIK TRANSMIGRASI (BIDANG)
TARGET REALISASI
FISIK ANGGARAN FISIK ANGGARAN
1 DKI
2 JABAR
3 JATENG
4 DIY
5 JATIM
6 ACEH
7 SUMUT 2,000 1,000,000,000 1,665 696,841,000
8 SUMBAR 2,000 1,000,000,000 717 264,876,600
9 RIAU
10 JAMBI
11 SUMSEL 6,000 2,400,000,000 2,621 822,495,900
12 LAMPUNG 10,000 4,000,000,000 6,121 2,395,209,649
13 KALBAR 10,000 4,000,000,000 9,800 3,888,520,000
14 KALTENG 1,000 500,000,000 1,000 499,990,600
15 KALSEL
16 KALTIM 2,500 1,000,000,000 0 0
17 SULUT
18 SULTENG
19 SULSEL 1,500 900,000,000 1,500 542,160,000
20 SULTRA 1,850 925,000,000 0 0
21 MALUKU 3,000 1,800,000,000 3,000 162,000,000
22 BALI 5,000 3,750,000,000 0 0
23 NTB
24 NTT
25 PAPUA
26 BENGKULU 500 375,000,000 484 250,000,000
27 BANTEN 1,000 400,000,000 697 279,433,200
28 GORONTALO
29 BANGKA BELITUNG
30 MALUKU UTARA 1,000 600,000,000 1,000 590,114,000
31 SUL-BARAT 200 150,000,000 200 141,601,063
32 KEP.RIAU 150 75,000,000 0 0
33 IRJABAR
JUMLAH 47.700 22.875.000.000 28.805 10.533.242.012
Kegiatan Sertipikasi Tanah Transmigrasi dari total anggaran sebesar
Rp.22.875.000.000,- tersealisasi sebesar Rp.10.533.242.012,- atau sekitar
46,05%, sedangkan realisasi fisiknya dari 47.700 bidang terealisasi
sebanyak 28.805 bidang atau sebesar 60,39%.
Lampiran 2.f.
Realisasi Kegiatan Pensertipikatan Menpera Tahun 2012
NO PROPINSI
SERTIPIKASI HAK MILIK TRANSMIGRASI (BIDANG)
TARGET REALISASI
FISIK ANGGARAN FISIK ANGGARAN
1 DKI
2 JABAR 600 180,000,000 524 149,878,600
3 JATENG 1,150 345,000,000 1,150 314,792,734
4 DIY 350 105,000,000 350 104,879,400
5 JATIM 1,000 300,000,000 750 210,633,200
6 ACEH
7 SUMUT
8 SUMBAR
9 RIAU 300 120,000,000 300 119,098,000
10 JAMBI
11 SUMSEL 400 160,000,000 190 78,424,400
12 LAMPUNG 300 120,000,000 300 118,440,000
13 KALBAR 400 200,000,000 400 199,947,400
14 KALTENG
15 KALSEL 300 120,000,000 289 114,700,400
16 KALTIM
17 SULUT
18 SULTENG
19 SULSEL 550 275,000,000 550 254,205,047
20 SULTRA
21 MALUKU
22 BALI
23 NTB
24 NTT 300 225,000,000 325 191,424,000
25 PAPUA
26 BENGKULU
27 BANTEN 300 90,000,000 300 89,404,459
28 GORONTALO 350 140,000,000 300 115,888,000
29 BANGKA BELITUNG 300 180,000,000 300 173,996,000
30 MALUKU UTARA
31 SUL-BARAT 500 250,000,000 421 223,245,000
32 KEP.RIAU 400 240,000,000 59 36,549,941
33 IRJABAR
JUMLAH 7.500 3.050.000.000 6.508 2.495.506.581
Kegiatan Sertipikasi Menpera dari total anggaran sebesar Rp.3,050.000.000,-
tersealisasi sebesar Rp. 2.495.506.581,- atau sekitar 81,82%, sedangkan realisasi
fisiknya dari 7.500 bidang terealisasi sebanyak 6.508 bidang atau sebesar
86,77%
Lampiran 2.g.
Realisasi Sertipikasi HPL Transmigrasi Tahun 2012
NO PROPINSI
SERTIPIKASI HPL TRANSMIGRASI (BIDANG)
TARGET REALISASI
FISIK ANGGARAN FISIK ANGGARAN
1 DKI
2 JABAR
3 JATENG
4 DIY
5 JATIM
6 ACEH
7 SUMUT 640 65,120,000 0 0
8 SUMBAR
9 RIAU 1,200 122,100,000 0 0
10 JAMBI 10,024 1,019,942,000 1,150 26,350,000
11 SUMSEL 17,175 1,747,556,250 180 9,640,000
12 LAMPUNG
13 KALBAR 25,432 2,587,706,000 3,519 483,368,400
14 KALTENG 12,408 1,262,514,000 0 851,505,000
15 KALSEL 15,200 1,546,600,000 0 0
16 KALTIM 572 58,201,000 0 0
17 SULUT 800 81,400,000 0 0
18 SULTENG 3,236 329,263,000 0 0
19 SULSEL 18,932 1,926,331,000 18,932 1,450,085,111
20 SULTRA 700 71,225,000 0 0
21 MALUKU
22 BALI
23 NTB 1,790 182,132,500 0 10,235,200
24 NTT
25 PAPUA
26 BENGKULU 16,213 1,649,672,750 0 37,249,000
27 BANTEN
28 GORONTALO 1,800 183,150,000 0 6,720,000
29 BANGKA BELITUNG 1,000 101,750,000 0 0
30 MALUKU UTARA
31 SUL-BARAT 300 30,525,000 232 10,700,000
32 KEP.RIAU
33 IRJABAR
JUMLAH 127.422 12.965.188.500 24.013 2.885.852.711
Kegiatan Sertipikasi HPL Transmigrasi dari total anggaran sebesar
Rp.12.965.188.500,- tersealisasi sebesar Rp. 2.885.852.711,- atau sekitar
22,26%, sedangkan realisasi fisiknya dari 127.422 bidang terealisasi
sebanyak 24.013 bidang atau sebesar 18,85%
Lampiran 2.h.
Realisasi Sertipikasi Penanganan Pasca Bencana Tahun 2012
NO PROPINSI
SERTIPIKASI PENANGANAN PASCA BENCANA (BIDANG)
TARGET REALISASI
FISIK ANGGARAN FISIK ANGGARAN
1 DKI
2 JABAR
3 JATENG 20,000 6,000,000,000 20,000 5,999,000,000
4 DIY
5 JATIM
6 ACEH
7 SUMUT
8 SUMBAR
9 RIAU
10 JAMBI
11 SUMSEL
12 LAMPUNG
13 KALBAR 21,950 1,001,674,900 21,950 976,684,600
14 KALTENG
15 KALSEL
16 KALTIM
17 SULUT
18 SULTENG
19 SULSEL
20 SULTRA
21 MALUKU
22 BALI
23 NTB
24 NTT
25 PAPUA
26 BENGKULU
27 BANTEN
28 GORONTALO
29 BANGKA BELITUNG
30 MALUKU UTARA
31 SUL-BARAT
32 KEP.RIAU
33 IRJABAR
JUMLAH 41.950 7.001.674.900 41.950 6.975.684.600
Kegiatan Sertipikasi penanganan pasca bencana dari total anggaran sebesar
Rp.7.001.674.900,,- tersealisasi sebesar Rp. 6.975.684.600,- atau sekitar
99,63%, sedangkan realisasi fisiknya dari 41.950 bidang terealisasi sebanyak
41.950 bidang atau sebesar 100%
Lampiran 2.i.
Realisasi Kegiatan Redistribusi Tanah Tahun 2012
NO PROPINSI
REDISTRIBUSI TANAH (BIDANG)
TARGET REALISASI
FISIK ANGGARAN FISIK ANGGARAN
1 DKI
2 JABAR 10,000 4,500,000,000 10,000 3,130,545,500
3 JATENG 2,500 1,125,000,000 3,200 1,088,260,573
4 DIY 100 45,000,000 101 42,679,700
5 JATIM 4,500 2,025,000,000 4,661 1,770,522,620
6 ACEH 3,500 2,625,000,000 3,418 2,123,357,815
7 SUMUT 15,000 11,250,000,000 9,418 5,612,210,890
8 SUMBAR 4,000 3,000,000,000 4,000 2,595,940,200
9 RIAU
10 JAMBI 5,000 3,000,000,000 4,550 2,606,513,500
11 SUMSEL 5,000 3,000,000,000 5,890 1,821,582,220
12 LAMPUNG 5,000 3,000,000,000 5,000 2,716,081,310
13 KALBAR 8,000 6,000,000,000 8,000 5,248,962,000
14 KALTENG 1,000 750,000,000 411 182,565,572
15 KALSEL 7,500 4,500,000,000 7,500 2,325,579,400
16 KALTIM 7,000 5,250,000,000 1,320 1,890,109,746
17 SULUT 3,500 3,150,000,000 3,500 2,096,103,584
18 SULTENG 8,000 7,200,000,000 8,000 5,854,779,968
19 SULSEL 5,000 3,750,000,000 4,013 2,966,464,300
20 SULTRA 10,000 9,000,000,000 10,000 7,392,576,000
21 MALUKU 1,000 1,100,000,000 210 238,838,000
22 BALI
23 NTB 8,000 7,200,000,000 0 5,654,129,900
24 NTT 10,000 11,000,000,000 9,112 6,167,447,900
25 PAPUA 1,000 1,100,000,000 597 131,648,000
26 BENGKULU 6,000 3,600,000,000 1,800 897,662,800
27 BANTEN 5,500 2,475,000,000 5,500 2,172,993,470
28 GORONTALO 2,000 1,200,000,000 818 756,448,900
29 BANGKA BELITUNG 1,000 900,000,000 1,000 794,768,000
30 MALUKU UTARA 3,000 3,300,000,000 3,000 2,720,340,900
31 SUL-BARAT 7,500 5,625,000,000 7,500 4,554,080,500
32 KEP.RIAU
33 IRJABAR
JUMLAH 149.600 110.670.000.000 122.519 75.553.193.268
Kegiatan Redistribusi Tanah dari total anggaran sebesar
Rp.110.670.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 75.553.193.268,- atau sekitar
68,27%, sedangkan realisasi fisiknya dari 149.600 bidang terealisasi
sebanyak 122.519 bidang atau sebesar 81,89%.
Lampiran 3
Daftar Lokasi SK Penetapan Tanah Terlantar
Pemegang Hak Nomor Hak Kota/Kabupaten Luas asal (Ha) Luas
ditelantarkan
1 2 3 4 5
Provinsi Banten
1 PT. Pondok Kalimaya Putih HGB 22 Serang 2,4500 2,4500
2 PT. Pondok Kalimaya Putih HGB 23 Serang 43,5900 43,5900
3 PT. Pondok Kalimaya Putih HGB 24 Serang 189,6000 189,6000
4 PT. Pasetran Wanaraindo HGB 4 Cilegon 66,4000 66,4000
Provinsi Jawa Tengah
1 PT. Perusahaan Perkebunan
Tratak
HGU 1 Batang 89,8410 82,4400
Provinsi Kalimantan Selatan
1 PT. Windu Utama HGU 3 Tanah Laut 49,4000 49,4000
2 P. Senta Windu Tabanio HGU 4 Tanah Laut 92,0000 92,0000
Provinsi Kalimantan Tengah
1 PT. Mentaya Sawit Mas HGU 33 Kotawaringin timur 16.370,8160 854,8760
2 PT.Bumi Sawit Kencana HGU 31 Kotawaringin timur 11.471,7070 504,1700
3 PT. Karunia Kencana Permai Sejati HGU 32 Kotawaringin timur 19.649,7540 2.475,0340
4 PT. Sumber Mahardika Graha HGU 43 Sukamara 7.292.1500 4.982,7400
5 P. Sumber Mahardika Gaha HGU 44 Lamandau 10.375,3400 3.361,8900
6 PT. Teguh Sampurna HGU 10 Kotawaringin timur 16.601,6570 1.138,0700
7 PT. Kridatama Lancar HGU 11 Kotawaringin timur 14.779,9200 481,4800
8 PT. Mustika Sembuluh HGU 36 Kotawaringin timur 5.270,4887 5.270,4887
Provinsi Kalimantan Timur
1 PT. Borneo Indo Subur HGU 7 Paser 1.261,2000 1.261,2000
2 PT. Borneo Indo Subur HGU 8 Paser 716,5000 716,5000
3 PT. Borneo Indo Subur HGU 9 Paser 5.270,4887 5.270,4887
Provinsi Bangka Belitung
1 PT. Karya Rinjani Utama HGU 1 Pangkalpinang 295,4000 265,4000
2 PT. Krama Yudha Sapta HGU 1 Pangkalpinang 213,0000 198,0000
Provinsi Kepulauan Riau
1 PT. Sunnymas Prima Agung HGU 1 Bintan 2.787,1510 2.787,1510
Provinsi Lampung
1 PT. Ika Nusa Fishtama HGU 1 Tanggamus 186,5000 179,9000
2 PT. Ika Nusa Fishtama HGU 3 Tanggamus 449,5800 380,3800
Provinsi Nusa Tenggara Timur
1 PT. Bali Anarcadia HGU 1 Sumba Timur 581,2000 581,2000
2 PT. Nusa Anoa HGU 3 Nagekeo 777,0000 777,0000
3 Provinsi Riau
4 PT. Alfa Glory Indah HGU 3 Kuantan
Sengginggi
726,2520 726,2520
Provinsi Sulawesi Barat
1 PT. Unggul Widya Teknologi
Lestari
HGU 4 Mamuju Utara 1.393,9700 113,7200
Provinsi Sulawesi Selatan
1 PT. Seko Fajar Plantation HGU 1 Luwu Utara 12.676,0000 12.676,0000
2 PT. Seko Fajar Plantation HGU 2 Luwu Utara 11.042,0000 11.036,0000
Provinsi Sulawesi Tengah
1 PT. Rio Fantini Persada HGU 1 Parigi Moutong 539,0000 539,0000
141.159,1467 51.853,0697
Lampiran 4
Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pertanahan
yang terbit di tahun 2012
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
3. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan
Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan
Nasional;
4. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 Tentang
Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Badan
Pertanahan Nasional;
5. Peraturan Kepala BPN RI Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penanganan Laporan
Adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia;
6. Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2011 Tentang
Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan
Pendaftaran Tanah Tertentu;
7. Peraturan Kepala BPN RI Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pakaian Dinas dan
Atribut Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia;
8. Peraturan Kepala BPN RI Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Pengadaan Tanah;
9. Peraturan Kepala BPN RI Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penetapan Indikator
Kinerja Utama Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
10. Peraturan Kepala BPN RI Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penghargaan di
Bidang Pertanahan;
11. Peraturan Kepala BPN RI Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;