Hubungan luar negeri dan otonomi daerah

Post on 20-Jan-2017

42 views 0 download

Transcript of Hubungan luar negeri dan otonomi daerah

HUBUNGAN LUAR NEGERI DAN OTONOMI DAERAH

OLEH

DEDDY S BRATAKUSUMAH, PhD

2007

VISI NEGARA

VISI (CITA-CITA & TUJUAN) NEGARA:

“…NEGARA INDONESIA, YANG MERDEKA, BERSATU, BERDAULAT, ADIL DAN MAKMUR”(ALINEA 2, PEMBUKAAN UUD 1945)

MISI PEMERINTAHAN NEGARAMISI PEMERINTAH NEGARA INDONESIA:

“…MELINDUNGI SEGENAP BANGSA INDONESIA DAN SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA, DAN UNTUK MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM, MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA, DAN IKUT MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA BERDASARKAN KEMERDEKAAN, PERDAMAIAN YANG ABADI DAN KEADILAN SOSIAL…”

(ALINEA 4, PEMBUKAAN UUD 1945)

BAGAN NEGARA KESATUAN

PEMERINTAH PUSAT

PEMERINTAH DAERAH

DEVOLUSI KEPADA PERANGKAT

DAERAH

(ADAPTED FROM HEYWOOD 2002)

KEDAULATAN BERADA DITANGAN PEMERINTAH PUSAT

DESENTRALISASI

MENURUT UUD 1945PASAL 18

NEGARAKESATUAN

R.IDAERAH

PROPINSI

DAERAHKABUPATEN

DAERAHKOTA

MENGATUR DAN MENGURUS SENDIRI URUSAN PEMERINTAHAN SESUAI :- ASAS OTONOMI- PEMBANTUAN

FILOSOFI OTONOMI DAERAH

“BRINGING THE STATE CLOSER TO THE PEOPLE”

(MENDEKATKAN PEMERINTAHAN KEPADA MASYARAKAT)

ARTINYA

MENINGKATKAN PELAYANAN DAN AKUNTABILITAS KEPADA MASYARAKAT

BUKAN

MENINGKATKAN KEKUASAAN

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN

PUSAT DAERAH

PILIHAN

SESUAI KONDISI,KEKHASAN,

POTENSI UNGULAN

WAJIB

-PROPINSI 16-KAB/KOTA 16

SESUAI SPM

- POLITIK L.N- PERTAHANAN- KEAMANAN- MONETER DAN FISKAL- YUSTISI- AGAMA

HUBUNGAN LUAR NEGRI

HUBUNGAN LUAR NEGERI MERUPAKAN BAGIAN DARI “POLITIK LUAR NEGRI”

MERUPAKAN URUSAN PEMERINTAH YANG MUTLAK MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT

ARTINYA HANYA PEMERINTAH PUSAT YANG MEMILIKI WEWENANG MELAKUKAN HUBUNGAN LUAR NEGERI

KRITERIA URUSAN PEMERINTAHAN

1. EXTERNALITAS

SIAPA KENA DAMPAK (MANFAAT DAN BIAYA)

2. AKUNTABILITAS

YANG BERWENANG MENGURUS ADALAH PEMERINTAHAN YANG PALING DEKAT DENGAN DAMPAK TERSEBUT

3. EFISIENSI

MEMPERHATIKAN SKALA EKONOMI DAN CAKUPAN PELAYANAN

1. PUSATBERWENANG MEMBUAT NORMA-NORMA STANDAR, PROSEDUR, MONEV, SUPERVISI, FASILITASI DAN URUSAN-URUSAN PEMERINTAHAN DENGAN EKSTERNALITAS NASIONAL

2. PROVINSIBERWENANG MENGATUR DAN MENGURUS URUSAN-URUSAN PEMERINTAHAN DENGAN EKSTERNALITAS REGIONAL (LINTAS KABUPATEN/KOTA)

3. KABUPATEN / KOTABERWENANG MENGATUR DAN MENGURUS URUSAN-URUSAN PEMERINTAHAN DENGAN EKSTERNALITAS LOKAL (DALAM SATU KABUPATEN/KOTA)

URUSAN PEMERINTAHAN SETIAP TINGKATAN

PINJAMAN DARI LUAR NEGRI

TIDAK DAPAT LANGSUNG MENCARI DAN MENDAPAT HUTANG DARI NEGARA ASING ATAU BADAN INTERNASIONAL (PASAL 50, AYAT 1, UU 33/2004)

PEMERINTAH DAERAH HANYA DAPAT MENERIMA PENERUSAN PINJAMAN YANG BERASAL DARI HUTANG LUAR NEGERI

PENERUSAN PINJAMAN DILAKUKAN OLEH MENTERI KEUANGAN SETELAH MENDAPAT PERTIMBANGAN MENDAGRI

UPAYA DAERAH

1. MELAKUKAN KERJASAMA DENGAN DAERAH ATAU KOTA LAIN DI LUAR NEGERI (SISTER CITY) DALAM KONTEKS, SOSIAL, BUDAYA DAN EKONOMI

2. MELAKUKAN PROMISI UNTUK BIDANG INVESTASI SWASTA DAN PARIWISATA

3. MENYEDIAKAN INFORMASI SUMBER DAYA DAN POTENSI DAERAH

4. MEMPERMUDAH PERIZINAN, MENINGKATKAN PELAYANAN DAN MEMFASILITASI “INVESTOR” DAN “VISITOR” DARI MANCA NEGARA

UPAYA NYATA DAERAH DALAM MENUNJANG INVESTASI

1. PERATURAN:- TATA RUANG

2. INSENTIF- KEMUDAHAN PERIJINAN- PERPAJAKAN- HARGA TANAH- PENYEDIAAN PRASARANA DAN

ENERGI3. INFORMASI

INFORMASI DAERAH

1. POTENSI SUMBERDAYA ALAM SETEMPAT

2. POTENSI SUMBERDAYA MANUSIA SETEMPAT

3. POTENSI PASAR

DENGAN OTONOMI DAERAH MAKA EKONOMI DAERAH AKAN:

1. EFISIEN2. BERDAYA SAING TINGGI BAIK TINGKAT

LOKAL, NASIONAL, MAUPUN GLOBAL3. BERMANFAAT BAGI MASYARAKAT

SEKITARNYA (LAPANGAN KERJA DAN DAMPAK POSITIF LAINNYA)

HUBUNGAN OTDA DENGAN GLOBALISASI

OTONOMI DAERAH

GO GLOBAL

* PEMILIHAN LOKASI * DAYA SAING SECARA* SUMBER DAYA ALAM LOKAL, NASIONAL, & GLOBAL* SUMBER DAYA MANUSIA * HARGA YANG KOMPETITIF

COMPARATIVEADVANTAGES

COMPETITIVEADVANTAGES

PENUTUP

1. OTONOMI DAERAH ADALAH WAHANA BAGI PENYELENGGARA PEMERINTAH DALAM MENUNJUKAN KINERJA DALAM PEMBERDAYAAN DAN PELAYANAN MASYARAKAT SERTA PEMBANGUNAN

2. OTONOMI DAERAH MERUPAKAN AMANAT RAKYAT UNTUK TERCIPTANYA KEHIDUPAN YANG ADIL, MAKMUR DAN DEMOKRATIS

3. SEHINGGA PENYELENGGARA PEMERINTAHAN HARUS MENJADI EFISIEN, DEMOKRATIS, ASPIRATIF, RESPONSIF, TERBUKA DAN BERTANGGUNG JAWAB

TERIMA KASIH