HUKUM ACARAHUKUM ACARA PERDATA PERDATA

HUKUM ACARA PERDATA

RANGKAIAN PERATURAN HUKUM YANG RANGKAIAN PERATURAN HUKUM YANG

MENENTUKAN BAGAIMANA CARA-CARA MENENTUKAN BAGAIMANA CARA-CARA

MENGAJUKAN KE DEPAN PENGADILAN MENGAJUKAN KE DEPAN PENGADILAN

PERKARA-PERKARA PERDATA, DALAM PERKARA-PERKARA PERDATA, DALAM

ARTI LUAS & CARA-CARA MELAKSANAKAN ARTI LUAS & CARA-CARA MELAKSANAKAN

VONIS HAKIM JUGA DIAMBIL VONIS HAKIM JUGA DIAMBIL

BERDASARKAN PERATURAN-PERATURAN BERDASARKAN PERATURAN-PERATURAN

TERSEBUTTERSEBUT

PERKARA PERDATAPERKARA PERDATA

SUATU PERKARA MENGENAI PERSELISIHAN SUATU PERKARA MENGENAI PERSELISIHAN

ANTARA KEPENTINGAN PERSEORANGAN ANTARA KEPENTINGAN PERSEORANGAN

ATAU ANTARA KEPENTINGAN SUATU ATAU ANTARA KEPENTINGAN SUATU

BADAN PEMERINTAH DENGAN BADAN PEMERINTAH DENGAN

KEPENTINGAN PERESEORANGANKEPENTINGAN PERESEORANGAN

LEMBAGA HUKUM DALAM LAPANGAN KEPERDATAAN

PENGADILAN PERDATAPENGADILAN PERDATA KANTOR PENCATATAN SIPILKANTOR PENCATATAN SIPIL BALAI HARTA PENINGGALANBALAI HARTA PENINGGALAN KANTOR PENDAFTARAN TANAHKANTOR PENDAFTARAN TANAH NOTARISNOTARIS JURU SITAJURU SITA JURU LELANGJURU LELANG KANTOR LBHKANTOR LBH PENGACARAPENGACARA

SUMBER HUKUM ACARA PERDATASUMBER HUKUM ACARA PERDATA

3 KODIFIKASI3 KODIFIKASI

1.1. REGLEMEN HUKUM ACARA PERDATA REGLEMEN HUKUM ACARA PERDATA

UNTUK GOLONGAN EROPA DI JAWA DAN MADURAUNTUK GOLONGAN EROPA DI JAWA DAN MADURA

2.2. REGLEMEN INDONESIA YANG DIPERBAHARUI (RIB)REGLEMEN INDONESIA YANG DIPERBAHARUI (RIB)

UNTUK GOLONGAN INDONESIA DI JAWA & MADURAUNTUK GOLONGAN INDONESIA DI JAWA & MADURA

3.3. REGLEMEN HUKUM UNTUK DAERAH SEBERANGREGLEMEN HUKUM UNTUK DAERAH SEBERANG

UNTUK PERADILAN EROPA&INDONESIA DI DAERAH UNTUK PERADILAN EROPA&INDONESIA DI DAERAH

LUAR JAWA & MADURALUAR JAWA & MADURA

PENGGUGAT + SURAT GUGATANPENGGUGAT + SURAT GUGATAN

KANTOR PANITERA PNKANTOR PANITERA PN

JURU SITA + SURAT PEMBERITAHUANJURU SITA + SURAT PEMBERITAHUAN

TERGUGAT -- UNTUK KE KANTOR PNTERGUGAT -- UNTUK KE KANTOR PN

TERGUGAT + PENGGUGAT DIPERIKSA HAKIMTERGUGAT + PENGGUGAT DIPERIKSA HAKIM

PENGADILAN DIBUKAPENGADILAN DIBUKA

DIDAMAIKANDIDAMAIKAN

DIBUAT AKTE PERDAMAIANDIBUAT AKTE PERDAMAIAN

PELAKSANAAN PERKARA PELAKSANAAN PERKARA PERDATAPERDATA

TIDAK DAPAT DIDAMAIKANTIDAK DAPAT DIDAMAIKAN

SURAT GUGATAN DIBACAKANSURAT GUGATAN DIBACAKAN

MENGAJUKAN SAKSI (DISUMPAH)MENGAJUKAN SAKSI (DISUMPAH)

DAN DIBUKTIKANDAN DIBUKTIKAN

KETUA PN MEMUTUSKANKETUA PN MEMUTUSKAN MENERIMA GUGATANMENERIMA GUGATAN MENOLAK GUGATANMENOLAK GUGATAN

YANG KALAH MEMBAYARYANG KALAH MEMBAYAR

ONGKOS PERKARAONGKOS PERKARA

BANDING KE PENGADILAN TINGGI (APEL)BANDING KE PENGADILAN TINGGI (APEL)

TERGUGAT / PEMBELATERGUGAT / PEMBELA

MENGAJUKAN EKSEPSI (PERLAWANAN)MENGAJUKAN EKSEPSI (PERLAWANAN)

VERZET (TANPA TERGUGAT HADIR)VERZET (TANPA TERGUGAT HADIR)

VONIS VERSTEKVONIS VERSTEK

KEPUTUSAN HAKIMKEPUTUSAN HAKIM

1.1.KEPUTUSAN DEKLATORKEPUTUSAN DEKLATOR

(MENGUATKAN)(MENGUATKAN)

2.2.KEPUTUSAN KONSTITUTIFKEPUTUSAN KONSTITUTIF

(MENIMBULKAN HUKUM BARU)(MENIMBULKAN HUKUM BARU)

3.3.KEPUTUSAN KONDEMNATORKEPUTUSAN KONDEMNATOR

(PENETEPAN DAN HUKUMAN)(PENETEPAN DAN HUKUMAN)

MACAM-MACAM BUKTIMACAM-MACAM BUKTI(CARA PEMBUKTIAN)(CARA PEMBUKTIAN)

1. BUKTI TULISAN1. BUKTI TULISAN

2. BUKTI 2. BUKTI SAKSISAKSI

3. 3. PERSANGKAANPERSANGKAAN

4. 4. PENGAKUANPENGAKUAN

5. 5. SUMPAHSUMPAH

AKTEAKTE

SURAT LAINSURAT LAIN

AUTHENTIEKAUTHENTIEK

BW TANGANBW TANGAN

KUHS PASAL 1865KUHS PASAL 1865

RIB PASAL 163RIB PASAL 163

RIB 156 155RIB 156 155

SISTEM PERADILAN DI SISTEM PERADILAN DI INDONESIAINDONESIA

PENGADILANPENGADILAN

UMUMUMUM

P. P. NEGERINEGERI

P. TINGGIP. TINGGI

MAH. MAH. AGUNGAGUNG

KHUSUSKHUSUS

P. MILITERP. MILITER

P. P. AGAMAAGAMA

P. TATA USAHA P. TATA USAHA NEGARANEGARA

REFERENSI

KANSIL, C.S.T., 1993. KANSIL, C.S.T., 1993. PENGANTAR ILMU PENGANTAR ILMU

HUKUM DAN TATA HUKUM HUKUM DAN TATA HUKUM

INDONESIAINDONESIA. . JAKARTA : BALAI JAKARTA : BALAI

PUSTAKA.PUSTAKA.