Post on 10-Mar-2019
i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT., berkat rahmatnya kami
telah e yelesaika kegiata pe yusu a buku Data da I for asi BUM Desa
dan BUM Desa Bersama di Kawasan Transmigrasi Kota Terpadu Mandiri Lunang
Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat .
Buku Data dan Informasi BUM Desa dan BUM Desa Bersama di Kawasan
Transmigrasi Kota Terpadu Mandiri Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan
Provinsi Sumatera Barat ini disusun dengan mengacu dua sumber hukum, yaitu
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Menteri
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015
tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan
Usaha Milik Desa. Buku ini berisi data dan informasi mengenai gambaran
umum daerah dan kawasan transmigrasi (KTM), profil dan aktivitas BUM Desa
dan BUM Desa Bersama di kawasan transmigrasi dan pengelolaannya.
Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi stakeholders terkait. Untuk itu,
saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada
tim penyusun yang telah mencurahkan tenaga dan pikirannya serta kepada
seluruh pihak yang telah mendukung penyelesaian buku ini.
Jakarta, Juni 2017
Kepala
Pusat Data dan Informasi
Helmiati
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL vi
DAFTAR GAMBAR viii
DAFTAR LAMPIRAN x
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Tujuan 3
1.3. Ruang Lingkup Pembahasan 3
1.4. Metodologi 3
1.4.1 Pengumpulan dan Pengolahan Data 4
1.4.2 Analisis dan Penyajian Data 4
1.5. Tim Penyusun 5
BAB II GAMBARAN UMUM 6
2.1. Profil Provinsi Sumatera Barat 6
2.1.1 Kedudukan Administratif, Astronomis, Geografis dan
Demografis 6
2.1.2 Legalitas Pembentukan 13
2.2. Profil Kabupaten Pesisir Selatan 13
2.2.1 Kedudukan Administratif, Astronomis, Geografis dan
Demografis 13
2.2.2 Legalitas Pembentukan 23
2.3. Profil Kecamatan Lunang 23
2.3.1. Kedudukan Administratif, Astronomis, Geografis dan
Demografis 23
iii
2.3.2. Legalitas Pembentukan 27
2.4. Profil Kecamatan Silaut 27
2.4.1. Kedudukan Administratif, Astronomis, Geografis dan
Demografis 27
2.4.2. Legalitas Pembentukan 31
BAB III BUMDESA PENYANGGA EKONOMI DESA 32
3.1. BUMNag di Kecamatan Lunang 33
3.1.1. BUMNag Lu a g Saiyo Sakato 34
1. Profil BUMNag 34
2. Organisasi / Pengelolaan BUMNag 35
3. Legalitas Hukum 36
4. Unit Usaha 36
5. Potensi Desa 37
6. Kendala / Permasalahan 37
3.1.2. BUMNag Lu a g Te gah Tuah Sepakat 37
1. Profil BUMNag 37
2. Organisasi / Pengelolaan BUMNag 39
3. Legalitas Hukum 40
4. Unit Usaha 40
5. Potensi 41
6. Kendala / Permasalahan 41
3.1.3. BUMNag Lu a g Dua Usaha Bersa a 42
1. Profil BUMNag 42
2. Organisasi / Pengelolaan BUMNag 43
3. Legalitas Hukum 44
4. Unit Usaha 44
5. Potensi 45
iv
6. Kendala / Permasalahan 45
3.1.4. BUMNag Lu a g Tiga Berkah Agu g 46
1. Profil BUMNag 46
2. Organisasi / Pengelolaan BUMNag 47
3. Legalitas Hukum 48
4. Unit Usaha 48
5. Potensi 49
6. Kendala / Permasalahan 49
3.2. BUMNag DI Kecamatan Silaut 50
3.2.1. BUMNag Su gai Sarik A a ah 50
1. Profil BUMNag 50
2. Organisasi / Pengelolaan BUMNag 51
3. Legalitas Hukum 52
4. Unit Usaha 53
5. Potensi 53
6. Kendala / Permasalahan 54
3.2.2. BUMNag Su gai Pulai Ke ba g Pulai U ggul Abadi 54
1. Profil BUMNag 54
2. Organisasi / Pengelolaan BUMNag 55
3. Legalitas Hukum 56
4. Unit Usaha 57
5. Potensi 57
6. Kendala / Permasalahan 58
. . . BUMNag Duria Seribu Usaha Bersa a 58
1. Profil BUMNag 58
2. Organisasi / Pengelolaan BUMNag 59
3. Legalitas Hukum 60
4. Unit Usaha 61
v
5. Potensi 61
6. Kendala / Permasalahan 61
3.2.4. BUMNag Lubuk Bunta Karya Bersa a 62
1. Profil BUMNag 62
2. Organisasi / Pengelolaan BUMNag 63
3. Legalitas Hukum 64
4. Unit Usaha 65
5. Potensi 65
6. Kendala / Permasalahan 65
. .5. BUMNag Air Hita Air Hita Ba gkit 66
1. Profil BUMNag 66
2. Organisasi / Pengelolaan BUMNag 67
3. Legalitas Hukum 68
4. Unit Usaha 68
5. Potensi 71
6. Kendala / Permasalahan 72
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 73
4.1. Kesimpulan 73
4.2. Saran 76
DAFTAR PUSTAKA 77
LAMPIRAN 79
vi
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1. Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2015 7
Tabel 2.2. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Menurut
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 9
Tabel 2.3. Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten di Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2015 11
Tabel 2.4. Rasio Jenis Kelamin Menurut Kabupaten di
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 12
Tabel 2.5. Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun 2015 14
Tabel 2.6. Jumlah Desa/Nagari dan Kampung Menurut Kecamatan di
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 16
Tabel 2.7. Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 18
Tabel 2.8. Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 19
Tabel 2.9. Luas Wilayah Menurut Nagari di Kecamatan Lunang
Tahun 2015 24
Tabel 2.10. Jumlah Kampung di Kecamatan Lunang Tahun 2015 25
Tabel 2.11. Kepadatan Penduduk Menurut Desa/Nagari di
Kecamatan Lunang Tahun 2015 26
Tabel 2.12. Rasio Jenis Kelamin Menurut Nagari di Kecamatan Lunang
Tahun 2015 26
Tabel 2.13. Luas Wilayah Menurut Nagari di Kecamatan Silaut
Tahun 2015 28
Tabel 2.14. Jumlah Kampung di Kecamatan Silaut Tahun 2015 29
vii
Tabel 2.15. Kepadatan Penduduk Menurut Nagari di Kecamatan Silaut
Tahun 2015 30
Tabel 2.16. Rasio Jenis Kelamin Menurut Nagari di Kecamatan Silaut
Tahun 2015 30
Tabel 3.1. Rekapitulasi BUMNag di Kecamatan Lunang 33
Tabel 3.2. Rekapitulasi BUMNag di Kecamatan Silaut 50
viii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1. Metodologi Penyusunan Data dan Informasi BUMDesa di
Kawasan Transmigrasi 5
Gambar 2.1. Peta Administrasi Provinsi Sumatera Barat 10
Gambar 2.2. Peta Administrasi Kabupaten Pesisir Selatan 17
Gambar 2.3. Peta Administrasi Kecamatan Lunang Silaut 22
Gambar 3.1. Bagan Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Nagari
BUMNag Lu a g Saiyo Sakato Nagari Lunang 36
Gambar 3.2. Bagan Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Nagari
BUMNag Tuah Sepakat Nagari Lu a g Te gah 39
Gambar 3.3. Bagan Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Nagari
BUMNag Usaha Bersa a Nagari Lu a g Dua 44
Gambar 3.4. Bagan Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Nagari
BUMNag Berkah Agu g Nagari Lunang Tiga 47
Gambar 3.5. Bagan Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Nagari
BUMNag A a ah Nagari Su gai Sarik 52
Gambar 3.6. Bagan Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Nagari
BUMNag Ke ba g Pulai U ggul Abadi
Nagari Sungai Pulai 56
Gambar 3.7. Bagan Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Nagari
BUMNag Usaha Bersa a Nagari Duria Seribu 60
Gambar 3.8. Bagan Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Nagari
BUMNag Karya Bersa a Nagari Lubuk Bu ta 64
Gambar 3.9. Bagan Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Nagari
BUMNag Air Hita Ba gkit Nagari Air Hita 67
Gambar 3.10. Mesin pengering Kompos (Rotary Dryer) 69
ix
Gambar 3.11. Mesin Penggiling dan Pengayak Pupuk Organik Granular 70
Gambar 3.12. Mesin Pembuat Granule (Pan Granulator) 71
x
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1. Nama Badan Usaha Milik Desa Di Kawasan Transmigrasi (KTM)
Lunang – Silaut Kabupaten Pesisir Selatan - Sumatera Barat 80
1 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah semenjak lama
dijalankan oleh Pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum
membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama.
Terdapat banyak faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya program-
program tersebut. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi
Pemerintah terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan
inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di
pedesaan.
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan yang kemudian
diikuti dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan
Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, bisa diharapkan
sebagai kepercayaan baru terhadap desa untuk mengelola sebagian besar
kehidupan desa yang salah satunya dengan didirikannya Badan Usaha Milik
Desa (BUM Desa).
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 sejalan dengan prioritas (agenda
Nawacita) yaitu pada agenda ketiga yang berbunyi: “Membangun Indonesia
dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam rangka
negara kesatuan" menjadi roh atau spirit Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Agenda membangun desa dari pinggiran
tersebut telah tercantum dalam RPJMN tahun 2015-2019 yang sasarannya
untuk mengurangi jumlah desa tertinggal sampai 5000 desa dan meningkatkan
jumlah desa berkembang menjadi desa mandiri sedikitnya 2000 desa.
Berdasarkan Nawa Cita tersebut Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
2 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi
Tertinggal dan Transmigrasi, menelurkan sembilan prioritas komponen atau
kegiatan yang disebut Nawa Kerja, untuk menangani permasalahan maupun
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di desa, daerah
tertinggal dan transmigrasi.
Lembaga ini diharapkan dapat berkembang dan bisa memberikan
manfaat dalam pembangunan di desa antara lain dapat mengurangi peran para
tengkulak yang sering menyebabkan biaya transaksi (transaction cost) antara
harga produk dari produsen kepada konsumen akhir dan diharapkan setiap
produsen di pedesaan dapat menikmati selisih harga jual produk dengan biaya
produksi yang layak. Selain itu lembaga ini diharapkan dapat membangun dan
menghidupkan kegiatan-kegiatan yang bernuansa bisnis di masyarakat tanpa
mengurangi jiwa kegotong-royongan masyarakat desa.
Selanjutnya terkait pengelolaan BUM Desa, diatur dalam Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 4
Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran
Badan Usaha Milik Desa. Tujuan dari Pendirian BUM Desa adalah sebagai
upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pedesaan
dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan
mengelola pembangunan perekonomian desa. Disamping itu pendirian BUM
Desa ini mempunyai sasaran yaitu terlayaninya masyarakat desa dalam
mengembangkan usaha ekonomi produktif serta tersedianya beragam media
usaha dalam mengurangi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Badan
Usaha Milik Desa (BUM Desa) mempunyai 4 (empat) tujuan utama yaitu:
1. Meningkatkan perekonomian desa
2. Meningakatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3. Meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan
masyarakat
3 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi
4. Meningkatkan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa,
pemberi bantuan untuk masyarakat miskin melaui hibah, bantuan sosial,
dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan melalui APBD.
Seiring dengan peningkatan jumlah BUM Desa, diperlukan adanya
Penyusunan data dan informasi tentang BUM Desa yang dapat menunjukkan
keseluruhan informasi BUM Desa di Kawasan Transmigrasi sehingga
perkembangan BUM Desa di daerah-daerah tersebut dapat terpantau dan
dipublikasikan. Dalam pelaksanaannya, Penyusunan Data dan Informasi BUM
Desa di Kawasan Transmigrasi dilaksanakan dengan menganalisis ketersediaan
data dan informasi BUM Desa yang meliputi Jenis Usaha, Pendanaan, Legalitas
BUM Desa, Struktur Organisasi, Pendapatan, dan Potensi Unggulan.
1.2 Tujuan
Tujuan dari Penyusunan Buku Data dan Informasi BUM Desa di
Kawasan Transmigrasi adalah membantu menyediakan data dan informasi
yanginformatif mengenai BUM Desa dan BUM Desa Bersama.
1.3 Ruang Lingkup Pembahasan
Ruang lingkup dari pembahasan buku data dan informasi BUM Desa di
Kawasan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat yang
secara umum menyangkut profil, unit usaha BUM Desa, potensi yang terdapat
di desa serta kendala/permasalahan BUM Desa di Kawasan Transmigrasi
Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat.
1.4 Metodologi
Metode yang digunakan dalam penyusunan Buku Data dan Informasi
BUM Desa di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai
berikut:
4 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi
1.4.1 Pengumpulan dan Pengolahan Data
Pengumpulan data yang dilakukan dalam penyusunan Data dan
Informasi BUM Desa dan BUM Desa bersama di Kawasan Transmigrasi
diperoleh dari data primer dan data sekunder. Tahap awal yang dilakukan
adalah koordinasi pada unit teknis terkait dengan BUM Desa dan BUM Desa
bersama di Kawasan Transmigrasi. Selain itu data yang digunakan untuk
penyusunan Data dan Infromasi ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik seperti
Provinsi Dalam Angka, Kabupaten Dalam Angka dan Kecamatan Dalam Angka.
Selain itu pengumpulan data dan tinjauan langsung ke lokasi di
Kabupaten Pesisir Selatan khususnya di Kecamatan Lunang dengan desa yang
dikunjungi adalah Desa Lunang, Lunang Tengah, Lunang Dua dan Lunang Tiga
serta Kecamatan Silaut dengan desa yang dikunjungi adalah Desa Sungai Sarik,
Sungai Pulai, Durian Seribu, Lubuk Bunta dan Air Hitam. Pada bagian
pengolahan data dilakukan verifikasi terhadap data yang diperoleh dengan
melakukan konfirmasi dengan unit teknis yang terkait dengan BUM Desa dan
BUM Desa bersama.
1.4.2 Analisis dan Penyajian Data
Penyusunan buku data dan informasi ini dilakukan dengan
menyimpulkan hasil dari pengolahan data BUM Desa dan BUM Desa Bersama
di Kawasan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan.
5 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi
1.5 Tim Penyusun
Tim Penyusun Buku Data dan Informasi BUM Desa dan BUM Desa
Bersama di Kawasan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2017, terdiri dari :
- Pengarah : Helmiati, SH, M.Si
- Penanggung Jawab : Ir. Elly Sarikit, MM
- Penulis : Ria Fajarianti, SE, MM
Esti Afriyani, S.Sos
Y. Anggri Putra K, S.Si
Dina Rosmalia LU, S.Si
Ifan Hani Triono, S.Kom
Jesisca Putri Andriani Nugroho, S.Si
Pengumpulan Data
Pengumpulan Data
Primer
Pengumpulan Data
Sekunder
Peta Administrasi
Kecamatan
Analisa dan
Validasai Data
Output Data dan Informasi
Bumdes di Kawasan
Transmigrasi
Gambar 1.1 Metodologi Penyusunan Data dan Informasi BUM Desa
dan BUM Desa Bersama di Kawasan Transmigrasi
6 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi
BAB II
GAMBARAN UMUM
2.1 PROFIL PROVINSI SUMATERA BARAT
2.1.1 KEDUDUKAN ADMINISTRATIF, ASTRONOMIS, GEOGRAFIS DAN
DEMOGRAFIS
Provinsi Sumatera Barat secara astronomis terletak antara 0o54' Lintang
Utara dan 3o30' Lintang Selatan dan antara 98o36' - 101o53' Bujur Timur.
Sumatera Barat terletak di pesisir barat bagian tengah Pulau Sumatera dan
mempunyai luas wilayah sekitar 42,2 ribu Km2. Sumatera Barat berbatasan
langsung dengan Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Jambi,
Provinsi Bengkulu dan Samudera Indonesia. Sumatera Barat mempunyai 19
Kabupaten/Kota dengan Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki wilayah
terluas, yaitu 6,01 ribu Km2 atau sekitar 14,21 % dari luas Provinsi Sumatera
Barat. Sedangkan Kota Padang Panjang, memiliki luas daerah terkecil, yakni
23,0 Km2 (0,05%). Sumatera Barat memiliki 4 danau yaitu Danau Singkarak
yang terluas (13,01 ribu Ha), Danau Diatas (3,15 ribu Ha), Danau Di bawah (1,4
ribu Ha) dan Danau Maninjau (9,9 ribu Ha). Berdasarkan posisi geografisnya,
Provinsi Sumatera Barat memiliki batas-batas:
Utara – Provinsi Sumatera Utara dan Riau;
Selatan – Samudera Hindia;
Barat – Samudera Hindia;
Timur – Provinsi Jambi dan Bengkulu.
Sumatera Barat terdiri dari 19 kabupaten/kota, yaitu Kabupaten
Kepulauan Mentawai, Pesisir Selatan, Solok, Sijunjung, Padang Pariaman,
Tanah Datar, Agam, Lima Puluh Kota, Pasaman, Solok Selatan, Dharmasraya,
Pasaman Barat dan Kota Padang, Solok, Sawahlunto, Padang Panjang,
Bukittinggi, Payakumbuh, Pariaman. Selama tahun 2015 rata-rata suhu udara
7 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi
Sumatera Barat berkisar 24,30- 25,30 dengan rata-rata kelembaban udara
antara 80,3%-87,4%. Untuk rata-rata tekanan Udara 974,0 mb – 975,7 mb
dengan kecepatan angin berkisar 2,6 knot – 3,2 knot. Luas wilayah Provinsi
Sumatera Barat menurut Kabupaten dalam Angka Tahun 2016 ditampilkan
padaTabel 2.1.
Tabel 2.1.
Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2015
No Kabupaten Luas (Km2) Persentase
(%)
1 Kepulauan Mentawai 6.011,35 14,21
2 Pesisir Selatan 5.794,95 13,70
3 Solok 3.738,00 8,84
4 Sijunjung 3.130,80 7,40
5 Tanah Datar 1.336,00 3,16
6 Padang Pariaman 1.328,79 3,14
7 Agam 2.232,30 5,28
8 Lima Puluh Kota 3.354,30 7,93
9 Pasaman 3.947,63 9,33
10 Solok Selatan 3.346,20 7,91
11 Dharmasraya 2.961,13 7,00
12 Pasaman Barat 3.887,77 9,19
Kota
13 Padang 694,96 1,64
14 Solok 57,64 0,14
15 Sawahlunto 273,45 0,65
16 Padang Panjang 23,00 0,05
17 Bukittinggi 25,24 0,06
18 Payakumbuh 80,43 0,19
19 Pariaman 73,36 0,17
Jumlah 42.297,30 100,00
Sumber: Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka, BPS, Tahun 2016
8 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi
Wilayah Administrasi Provinsi Sumatera Barat sama seperti provinsi-
provinsi lain di Indonesia yang memiliki struktur pemerintahan yang dimulai
dari Gubernur hingga desa. Desa di Sumatera Barat disebut dengan istilah
Nagari. Nagari merupakan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Nagari dipimpin oleh seorang Wali Nagari dan dalam menjalankan
pemerintahannya, dahulu Wali Nagari dibantu oleh beberapa orang Wali
Jorong, namun sekarang dibantu oleh Sekretaris Nagari (Setnag) dan beberapa
Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang jumlahnya tergantung dengan kebutuhan
pemerintah nagari tersebut. Wali Nagari dipilih oleh penduduk nagari secara
demokratis dengan pemilihan langsung.
Pada tahun 2015 Sumatera Barat mempunyai 19 daerah
kabupaten/kota yang terdiri dari 179 Kecamatan, 760 Nagari, 245 kelurahan
dan 126 desa. Seluruh wilayah administrasi nagari berada pada wilayah
kabupaten kecuali untuk Kabupaten Kepulauan Mentawai yang memiliki
wilayah administrasi terendah berupa desa, sedangkan wilayah administrasi
terendah di daerah kota adalah desa/kelurahan. Jumlah nagari/desa dan
Kelurahan di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat dalam Tabel 2.2.
9 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi
Tabel 2.2
Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2015
No Kabupaten Kecamatan Nagari Desa Kelurahan
1 Kepulauan Mentawai 10 43
2 Pesisir Selatan 15 182
3 Solok 14 74
4 Sijunjung 8 61 1
5 Tanah Datar 14 75
6 Padang Pariaman 17 60
7 Agam 16 82
8 Lima Puluh Kota 13 79
9 Pasaman 12 37
10 Solok Selatan 7 39
11 Dharmasraya 11 52
12 Pasaman Barat 11 19
Kota
13 Padang 11 104
14 Solok 2 13
15 Sawahlunto 4 27 10
16 Padang Panjang 2 16
17 Bukittinggi 3 24
18 Payakumbuh 5 62
19 Pariaman 4 55 16
Jumlah 179 760 126 245
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2016
10 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi
Gambar 2.1 Peta Administrasi Provinsi Sumatera Barat
11 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi
Tingkat kepadatan penduduk Sumatera Barat tahun 2015, rata-rata 123
orang per Km2. Kepadatan penduduk tertinggi di Kota Bukittinggi yaitu
mencapai 4.858 orang per Km2, sedangkan yang paling rendah terdapat di
Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu 14 orang per Km2. Jumlah penduduk
Tahun 2015 dapat dilihat dalam Tabel 2.3.
Tabel 2.3
Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015
No Kabupaten Jumlah Penduduk Luas Daerah Kepadatan
Penduduk Per Km2
1 Kepulauan Mentawai 85.295 6.011,35 14
2 Pesisir Selatan 450.186 5.794,95 78
3 Solok 363.684 3.738,00 97
4 Sijunjung 222.512 3.130,80 71
5 Tanah Datar 344.828 1.336,00 258
6 Padang Pariaman 406.076 1.328,79 306
7 Agam 476.881 2.232,30 214
8 Lima Puluh Kota 368.985 3.354,30 110
9 Pasaman 269.883 3.947,63 68
10 Solok Selatan 159.796 3.346,20 48
11 Dharmasraya 223.112 2.961,13 75
12 Pasaman Barat 410.307 3.887,77 106
Kota
13 Padang 902.413 694,96 1.299
14 Solok 66.106 57,64 1.147
15 Sawahlunto 60.186 273,45 220
16 Padang Panjang 50.883 23,00 2.212
17 Bukittinggi 122.621 25,24 4.858
18 Payakumbuh 127.826 80,43 1.589
19 Pariaman 84.709 73,36 1.155
Jumlah 5.196.289 42.297,30 123
Sumber: Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka, BPS, Tahun 2016
Berdasarkan Tabel 2.4 penduduk Sumatera Barat tahun 2015 hasil
proyeksi penduduk sebanyak 5,19 juta jiwa yang terdiri dari 2,58 juta laki-laki
dan 2,61 juta perempuan dengan ratio jenis kelamin 99. Rasio jenis kelamin
adalah perbandingan antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan
pada suatu wilayah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dengan
12 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi
banyaknya penduduk laki-laki untuk 100 penduduk perempuan. Berikut adalah
tabel rasio jenis kelamin (sex ratio) di Provinsi Sumatera Barat.
Tabel 2.4
Rasio Jenis Kelamin Menurut Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015
No Kabupaten Jenis Kelamin
Jumlah Sex Ratio Laki-laki Perempuan
1 Kepulauan Mentawai 44.307 40.988 85.295 108
2 Pesisir Selatan 223.093 227.093 450.186 98
3 Solok 179.721 183.963 363.684 98
4 Sijunjung 111.284 111.228 222.512 100
5 Tanah Datar 168.313 176.515 344.828 95
6 Padang Pariaman 199.808 206.268 406.076 97
7 Agam 234.377 242.504 476.881 97
8 Lima Puluh Kota 183.079 185.906 368.985 98
9 Pasaman 133.711 136.172 269.883 98
10 Solok Selatan 80.519 79.277 159.796 102
11 Dharmasraya 115.502 107.610 223.112 107
12 Pasaman Barat 207.210 203.097 410.307 102
Kota
13 Padang 450.598 451.815 902.413 100
14 Solok 32.772 33.334 66.106 98
15 Sawahlunto 29.871 30.315 60.186 99
16 Padang Panjang 25.317 25.566 50.883 99
17 Bukittinggi 59.419 63.202 122.621 94
18 Payakumbuh 63.502 64.324 127.826 99
19 Pariaman 41.789 42.290 84.709 97
Jumlah 2.584.192 2.612.097 5.196.289 99
Sumber: Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka, BPS, Tahun 2016
Berdasarkan Tabel 2.4 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk
perempuan lebih banyak dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Hal ini dapat
dilihat dari nilai sex ratio di Provinsi Sumatera Barat yaitu sebesar 99. Dapat
diartikan bahwa dalam 100 penduduk perempuan terdapat penduduk laki-laki
sebesar 99.
13 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi
2.1.2 LEGALITAS PEMBENTUKAN
Pada awal kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, wilayah Sumatera
Barat tergabung dalam provinsi Sumatera yang berpusat di Bukittinggi. Empat
tahun kemudian, Provinsi Sumatera dipecah menjadi tiga provinsi, yakni
Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Sumatera Barat
beserta Riau dan Jambi merupakan bagian dari keresidenan di dalam Provinsi
Sumatera Tengah. Pada masa PRRI, berdasarkan Undang-undang darurat
nomor 19 tahun 1957, Provinsi Sumatera Tengah dipecah lagi menjadi tiga
provinsi yakni Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, dan Provinsi Jambi.
Wilayah Kerinci yang sebelumnya tergabung dalam Kabupaten Pesisir Selatan
Kerinci, digabungkan ke dalam Provinsi Jambi sebagai kabupaten tersendiri.
Begitu pula wilayah Kampar, Rokan Hulu, dan Kuantan Singingi ditetapkan
masuk ke dalam wilayah Provinsi Riau. Selanjutnya ibu kota provinsi Sumatera
Barat yang baru ini masih tetap di Bukittinggi. Kemudian berdasarkan Surat
Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 1/g/PD/1958, tanggal 29 Mei 1958
ibu kota provinsi dipindahkan ke Padang.
2.2 PROFIL KABUPATEN PESISIR SELATAN
2.2.1 KEDUDUKAN ADMINISTRATIF, ASTRONOMIS, GEOGRAFIS DAN
DEMOGRAFIS
Kabupaten Pesisir Selatan adalah salah satu kabupaten di Provinsi
Sumatera Barat yang terletak pada 0o59-2o28,6’ li ta g selata da o ’-
101o ’ ujur ti ur. Ka upate Pesisir Selata se elah utara er atasa
dengan Kota Padang, sebelah selatan dengan Provinsi Bengkulu, sebelah timur
dengan Kabupaten Solok dan Provinsi Jambi, sebelah barat dengan Samudera
Indonesia. Berdasarkan letak geografisnya, Kabupaten Pesisir Selatan terletak
di pantai barat Pulau Sumatera.
Curah hujan tertinggi tercatat pada Bulan November 2015 sebesar
3.070 mm dan rata-rata hari hujan sepanjang tahun 2015 tercatat sebanyak
14 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi
118 hari. Curah hujan tertinggi secara berturut-turut terdapat di Kecamatan
Lunang yaitu sebesar 3.827 mm dan Kecamatan Koto XI Tarusan sebesar 3.538
mm dan daerah yang curah hujannya terendah adalah Kecamatan Ranah Pesisir
yaitu sebesar 1.248. Sedangkan kecamatan yang paling sering turun hujan
adalah Kecamatan Batang Kapas, namun dengan intensitas sedang (221
mm/tahun). Luas daerah Kabupaten Pesisir Selatan yaitu 5.749,89 Km2 dengan
jumlah sungai sebanyak 22 dan pulaunya berjumlah 47. Luas Wilayah
Kabupaten Pesisir Selatan menurut Kabupaten dalam Angka Tahun 2016
ditampilkan pada Tabel 2.5.
Tabel 2.5
Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015
No Kecamatan Luas Daerah (Km2) Persentase (%)
1 Silaut 365,50 6,36
2 Lunang 564,00 9,81
3 Basa Ampek Balai Tapan 365,28 6,35
4 Ranah Ampek Hulu Tapan 312,22 5,43
5 Pancung Soal 426,10 7,41
6 Airpura 314,00 5,46
7 Linggo Sari Baganti 315,41 5,49
8 Ranah Pesisir 564,39 9,82
9 Lengayang 590,60 10,27
10 Sutera 445,65 7,75
11 Batang Kapas 359,07 6,24
12 IV Jurai 373,80 6,50
13 Bayang 77,50 1,35
14 IV Nagari Bayang Utara 250,74 4,36
15 Koto XI Tarusan 425,63 7,40
Jumlah 5.749,89 100,00
Sumber: Kabupaten Pesisir Selatan Dalam Angka, BPS, Tahun 2016
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Kecamatan yang
mempunyai wilayah terluas adalah Kecamatan Lengayang yaitu sebesar 590,60
Km2 atau 10,27% dan kecamatan yang mempunyai wilayah terkecil adalah
Kecamatan Bayang dengan luas sebesar 77,50 Km2 atau sebesar 1,35%.
15 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi
Jumlah Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015
berjumlah 10.266 orang yang terdiri dari 5.882 orang perempuan dan 4.291
laki-laki yang tersebar di Sekretariat Daerah sebanyak 1.981 orang,
Instansi/Lembaga Vertikal 1.604 orang dan sisanya tersebar di Kecamatan dan
sekolah-sekolah serta Puskesmas. Instansi Vertikal sendiri merupakan
perangkat dari departemen-departemen atau lembaga-lembaga Pemerintah
bukan Departemen yang mempunyai lingkungan kerja di Wilayah yang
bersangkutan (Statistik Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, 2016).
Untuk penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan untuk membiayai
pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan sangat tergantung kepada Dana
Alokasi Umum (DAU). Lebih dari 67,81% APBD Kabupaten Pesisir Selatan
berasal dari DAU. Sebagian besar pengeluaran pemerintah berasal dari belanja
pegawai. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat kecil sekali menyebabkan
pemerintah daerah kesulitan untuk memacu pembangunan di Pesisir Selatan
karena sangat terbatasnya dana yang tersedia. Kabupaten Pesisir Selatan
sendiri mempunyai 15 kecamatan dan 182 nagari. Selain daratan Pulau
Sumatera, Kabupaten Pesisir Selatan juga memiliki 47 pulau kecil yang
menyebar di sisi pantai Kabupaten Pesisir Selatan. Berdasarkan topologi
wilayah, Kabupaten Pesisir Selatan dilewati sejumlah aliran sungai yaitu
sebanyak 22 aliran sungai. Berikut adalah daftar nama kecamatan, nagari dan
kampung di Kabupaten Pesisir Selatan.
16 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi
Tabel 2.6
Jumlah Desa/Nagari dan Kampung Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun 2015
No Kecamatan Jumlah Nagari Jumlah Kampung
1 Silaut 10 27
2 Lunang 10 28
3 Basa Ampek Balai Tapan 10 20
4 Ranah Ampek Hulu Tapan 10 20
5 Pancung Soal 10 24
6 Airpura 10 20
7 Linggo Sari Baganti 16 43
8 Ranah Pesisir 10 27
9 Lengayang 9 45
10 Sutera 12 32
11 Batang Kapas 9 29
12 IV Jurai 20 52
13 Bayang 17 45
14 IV Nagari Bayang Utara 6 17
15 Koto XI Tarusan 23 51
Jumlah 182 480
Sumber: Kabupaten Pesisir Selatan dalam Angka, BPS, Tahun 2016
17 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi
Gambar 2.2 Peta Administrasi Kabupaten Pesisir Selatan
18 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi
Pada tahun 2015, penduduk Kabupaten Pesisir Selatan mencapai
450.186 jiwa. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah
Kecamatan Lengayang dengan 52.548 jiwa sedangkan Kecamatan dengan
jumlah penduduk paling kecil adalah Kecamatan IV Nagari Bayang Utara yaitu
7.314 jiwa. Adapun rincian jumlah penduduk di Kabupaten Pesisir Selatan
dapat dilihat dalam Tabel 2.7.
Tabel 2.7
Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
2015
No Kecamatan Jumlah
Penduduk
Luas Daerah Kepadatan
Penduduk Per
Km2
1 Silaut 14.131 365,50 39
2 Lunang 20.548 564,00 36
3 Basa Ampek Balai Tapan 13.476 365,28 37
4 Ranah Ampek Hulu Tapan 14.539 312,22 47
5 Pancung Soal 25.451 426,10 60
6 Airpura 15.405 314,00 49
7 Linggo Sari Baganti 44.464 315,41 141
8 Ranah Pesisir 30.397 564,39 54
9 Lengayang 52.548 590,60 89
10 Sutera 49.270 445,65 111
11 Batang Kapas 31.430 359,07 88
12 IV Jurai 45.678 373,80 122
13 Bayang 36.945 77,50 477
14 IV Nagari Bayang Utara 7.314 250,74 29
15 Koto XI Tarusan 48.590 425,63 114
Jumlah 450.186 5.749,89 78
Sumber: Kabupaten Pesisir Selatan dalam Angka, BPS, Tahun 2016
Berdasarkan Tabel 2.7, kecamatan yang kepadatan penduduknya
tertinggi adalah kecamatan Bayang yaitu 477 jiwa/km2 sedangkan kecamatan
yang kepadatan penduduknya terendah adalah Kecamatan IV Nagari Bayang
Utara yaitu sebesar 29 jiwa/Km2. Rasio jenis kelamin yang biasanya dinyatakan
dengan banyaknya penduduk laki-laki untuk 100 penduduk perempuan. Berikut
adalah tabel rasio jenis kelamin (sex ratio) di Kabupaten Pesisir Selatan.
19 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi
Tabel 2.8
Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015
No Kecamatan Laki-laki Perempuan Sex Ratio
1 Silaut 7.381 6.750 109
2 Lunang 10.470 10.078 104
3 Basa Ampek Balai Tapan 6.688 6.788 99
4 Ranah Ampek Hulu Tapan 7.269 7.270 100
5 Pancung Soal 12.902 12.549 103
6 Airpura 7.760 7.645 102
7 Linggo Sari Baganti 22.212 22.252 100
8 Ranah Pesisir 14.779 15.618 95
9 Lengayang 25.688 26.860 96
10 Sutera 24.571 24.699 99
11 Batang Kapas 15.440 15.990 97
12 IV Jurai 22.603 23.057 98
13 Bayang 17.753 19.192 93
14 IV Nagari Bayang Utara 3.492 3.822 91
15 Koto XI Tarusan 24.085 24.505 98
Jumlah 223.093 227.093 98
Sumber: Kabupaten Pesisir Selatan dalam Angka, BPS, Tahun 2016
Berdasarkan Tabel 2.8 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk
perempuan lebih banyak dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Hal ini dapat
dilihat dari nilai sex ratio di Kabupaten Pesisir Selatan yaitu sebesar 98. Dapat
diartikan bahwa dalam 100 penduduk perempuan terdapat penduduk laki-laki
sebanyak 98.
Data dan Informasi Badan Usaha Milik Desa terfokus di Kecamatan
Lunang Silaut yang merupakan kawasan transmigrasi. Kawasan Transmigrasi
Lunang Silaut terletak di bagian selatan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi
Sumatera Barat dan secara administrasi meliputi 3 Kecamatan, yaitu
Kecamatan Lunang Silaut, Kecamatan Basa IV Balai Tapan dan Kecamatan
Pancung Soal.
Kawasan Lunang Silaut secara konteks regional posisinya sangat
strategis untuk dikembangkan menjadi kawasan pengembangan baru karena
20 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi
terletak pada wilayah perbatasan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi
Bengkulu dan Provinsi Jambi.
Secara geografis kawasan Lunang Silaut terletak pada 2º05', 7' - 2º 28',
6" LS dan 101º 00' - 101º 12' 3" BT. Dengan luas wilayah sebesar 56.984 Ha.
Dan batas-batas administratif wilayah Lunang Silaut adalah sebagai berikut:
• Sebelah Utara: Kecamatan Pancung Soal dan Kecamatan BB
Tapan
• Sebelah Timur: Provinsi Jambi
• Sebelah Barat: Samudera Indonesia
• Sebelah Selatan: Provinsi Bengkulu
Berdasarkan hasil identifikasi dan deliniasi, Kawasan Lunang Silaut
mencakup wilayah daratan seluas 122.782 Ha atau hanya sekitar 49,5% dari
total luas Kecamatan tersebut dengan rincian :
• Kecamatan Lunang Silaut : 74.165 Ha
• Kecamatan Basa IV Balai Tapan : 17.175 Ha
• Kecamatan Pancung Soal : 31.442 Ha.
Komoditi utama yang ada di Kawasan Transmigrasi Lunang Silaut yang
berupa hasil pertanian dan perkebunan mencakup tanaman pangan dan
palawija yang meliputi jagung, kacang tanah, kacang kedelai, ubi jalar dan ubi
kayu, tanaman sayuran meliputi kacang panjang, mentimun, terong dan cabe,
tanaman buah meliputi rambutan, nangka, pisang, jeruk dan sawo, tanaman
perkebunan/ industri meliputi kelapa sawit, coklat dan kelapa serta tanaman
kayu-kayuan hutan. Selama lebih dari 6 tahun mereka gagal membangkitkan
ekonomi wilayah berbasis pangan. Kendalanya adalah gambut tebal dan
kadang belum matang. Lebih dari 60% adalah kawasan dan budidaya hanya
40%. Lebih dari separuh dari kawasan budidaya itu merupakan konsesi swasta,
21 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi
yang semula bergerak di bidang HPH, kini bergerak di bidang perkebunan. Pada
tahun 1996/1997 swasta itu sudah mulai menanam kelapa sawit.
Praktek penanaman kelapa sawit itu kemudian ditiru oleh masyarakat.
Dalam waktu relatif pendek masyarakat transmigran maupun masyarakat di
desa lokal melakukan penanaman kelapa sawit secara swadaya. Bahkan
mereka ternyata berhasil menanam kelapa sawit pada lahan bergambut tebal.
Meski kadang tegaknya menjadi agak miring, namun kelapa sawit itu tetap
produktif. Masyarakat di Lunang Silaut memiliki kesadaran melakukan
pemupukan kelapa sawit sehingga mutu tanaman rata-rata di Lunang Silaut
jauh lebih baik.
22 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi
Gambar 2.3 Peta Administrasi Kecamatan Lunang Silaut
23 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi
2.2.2 LEGALITAS PEMBENTUKAN
Nama Pesisir Selatan berasal dari nama daerah ini pada masa
penjajahan Belanda, afdeling zuid beneden landen (dataran rendah bagian
selatan). Ketika itu pada tahun 1903 wilayah Bandar Sepuluh Inderapura dan
Kerinci menjadi afdeeling yang dipimpin asisten residen yang berkedudukan di
Inderapura sebagai pusat pemerintahan. Melalui UU no 12 Tahun 1956 daerah
ini menjadi kabupaten Pesisir Selatan Kerinci. Tahun 1957 dengan lepasnya
Kerinci menjadi kabupaten sendiri di bawah provinsi Jambi, namanya berubah
menjadi Pesisir Selatan saja.
2.3 PROFIL KECAMATAN LUNANG
2.3.1 KEDUDUKAN ADMINISTRATIF, ASTRONOMIS, GEOGRAFIS DAN
DEMOGRAFIS
Kecamatan Lunang merupakan daerah paling selatan dari Kabupaten
Pesisir Selatan. Secara geografis terletak pada 101o00-101o . ’ ujur ti ur
dan 2o ,6 ’-2o ,6 ’ li ta g selata . Luas daerah Ke a ata Lu a g ter atat
sebesar 564 Km2 atau 9,81% dari luas Kabupaten Pesisir Selatan. Batas sebelah
utara Kecamatan Lunang adalah Kecamatan Basa IV Balai Tapan, sebelah
selatan dengan Kecamatan Silaut, sebelah timur dengan Provinsi Jambi dan
sebelah barat dengan Samudera Indonesia.
Topografi daerah Kecamatan Lunang dan Kecamatan Silaut datar dan
berbukit-bukit sebagai perpanjangan dari Bukit Barisan, dengan tinggi dari
permukaan laut berkisar antara 2-30 meter. Jika dilihat dari sudut penggunaan
lahan, sekitar 71,66% dari luas daerah Kecamatan Lunang adalah lahan
pertanian. Dimana 5,44% adalah lahan sawah dan 66,17% adalah lahan
pertanian bukan sawah seperti perkebunan, hutan rakyat dan hutan negara.
Untuk lahan bukan pertanian seperti jalan, permukiman, sungai dan lainnya
24 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi
hanya sekitar 28,39%. Luas Wilayah Kecamatan Lunang menurut Kecamatan
dalam Angka Tahun 2016 ditampilkan pada Tabel 2.9.
Tabel 2.9
Luas Wilayah Menurut Nagari di Kecamatan Lunang Tahun 2015
No Nagari Luas Daerah
(Km2)
Persentase (%)
1 Lunang 307,41 54,5
2 Lunang Utara 180,60 32,0
3 Lunang Selatan 3,68 0,65
4 Lunang Barat 4,20 0,77
5 Lunang Satu 4,50 0,8
6 Lunang Dua 5,02 0,9
7 Lunang Tiga 9,64 1,7
8 Lunang Tengah 16,20 2,9
9 Pondok Parian 17,60 3,1
10 Sindang Lunang 15,15 2,7
Jumlah 564,00 100,00
Sumber: Kecamatan Lunang Dalam Angka, BPS, Tahun 2016
Berdasarkan Tabel dapat diketahui bahwa Desa/Nagari yang
mempunyai luas wilayah terbesar adalah Desa/Nagari Lunang dengan luas
wilayah 307,41 Km2 atau 54,5%. Sedangkan luas wilayah terkecil adalah Nagari
Lunang Barat yaitu 4,20 Km2 atau 0,77%.
Kecamatan Lunang terdiri dari 10 desa yaitu Desa Lunang, Lunang
Utara, Lunang Selatan, Lunang Barat, Lunang Satu, Lunang Dua, Lunang Tiga,
Lunang Tengah, Pondok Parian dan Sindang Lunang. Kualitas sumber daya
manusia yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil bisa dikatakan cukup
memadai. Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat Lunang Silaut hanya
tercatat sebanyak 15 orang, dimana terdiri dari 6 orang dengan pendidikan
terakhir Sekolah Menengah Atas dan 9 orang dengan pendidikan terakhir
Akademi atau Perguruan Tinggi.Untuk jumlah nagari di Kecamatan Lunang
dapat dilihat dalam tabel berikut.
25 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi
Tabel 2.10
Jumlah Kampung di Kecamatan Lunang Tahun 2015
No Nagari Kampung
1 Lunang 2
2 Lunang Utara 2
3 Lunang Selatan 4
4 Lunang Barat 2
5 Lunang Satu 3
6 Lunang Dua 4
7 Lunang Tiga 3
8 Lunang Tengah 2
9 Lunang Parian 2
10 Sindang Lunang 3
Jumlah 27
Sumber: Kecamatan Lunang Dalam Angka, BPS Tahun 2016
Jumlah penduduk di Kecamatan Lunang tahun 2016 tercatat sekitar
20.548 jiwa, terdiri dari 10.470 jiwa laki-laki dan 10.078 jiwa perempuan.
Adapun jumlah rumah tangga di Kecamatan Lunang Silaut sebanyak 4.674
rumah tangga. Kepadatan penduduknya sekitar 36 jiwa/Km2. Kepadatan
penduduk tertinggi terdapat di Desa Lunang Satu dengan kepadatan sekitar
666 jiwa/Km2, sedangkan yang terendah terdapat di Desa Lunang Utara yaitu
hanya 9 jiwa/Km2. Rincian datanya dapat dilihat dalam tabel berikut.
26 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi
Tabel 2.11
Kepadatan Penduduk Menurut Desa/Nagari di Kecamatan Lunang
Tahun 2015
No Nagari Penduduk Kepadatan Per
Km2
1 Lunang 3.524 11
2 Lunang Utara 1.713 9
3 Lunang Selatan 1.807 491
4 Lunang Barat 1.536 366
5 Lunang Satu 2.996 666
6 Lunang Dua 2.755 549
7 Lunang Tiga 2.220 230
8 Lunang Tengah 1.273 79
9 Pondok Parian 1.125 64
10 Sindang Lunang 1.599 106
Jumlah 20.548 36
Sumber: Kecamatan Lunang Dalam Angka, BPS, Tahun 2016
Berdasarkan Tabel 2.12 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk laki-
laki lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan. Hal ini dapat
dilihat dari nilai rasio jenis kelamin (sex ratio) di Kecamatan Lunang yaitu
sebesar 104. Dapat diartikan bahwa dalam 100 penduduk perempuan terdapat
penduduk laki-laki sebanyak 104.
Tabel 2.12
Rasio Jenis Kelamin Menurut Nagari di Kecamatan Lunang Tahun 2015
No Desa/Nagari Jenis Kelamin
Sex Ratio Laki-laki Perempuan
1 Lunang 1.769 1.755 101
2 Lunang Utara 847 866 98
3 Lunang Selatan 881 926 95
4 Lunang Barat 804 732 110
5 Lunang Satu 1.532 1.464 105
6 Lunang Dua 1.450 1.305 111
7 Lunang Tiga 1.140 1.080 106
8 Lunang Tengah 630 643 98
9 Pondok Parian 571 554 103
10 Sindang Lunang 846 753 112
Jumlah 10.470 10.078 104
Sumber: Kecamatan Lunang Dalam Angka, BPS, Tahun 2016
27 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi
2.3.2 LEGALITAS PEMBENTUKAN
Pembentukan Kecamatan Lunang didasarkan pada Peraturan Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Nama
Kecamatan Lunang Silaut Menjadi Kecamatan Lunang.
2.4 PROFIL KECAMATAN SILAUT
2.4.1 KEDUDUKAN ADMINISTRATIF, ASTRONOMIS, GEOGRAFIS DAN
DEMOGRAFIS
Kecamatan Silaut merupakan daerah paling selatan dari Kabupaten
Pesisir Selatan yang berbatasan langsung dengan daerah bagian selatan
Kabupaten Pesisir Selatan. Secara geografis terletak di antara 100o ’-101o12,3
bujur timur dan 2o ’-2o28,60 lintang selatan dengan luas daerah tercatat
sebesar 365,50 Km2 atau 16,67% dari luas Kabupaten Pesisir Selatan. Sebelah
utara berbatasan dengan Kecamatan Lunang, sebelah selatan dengan Provinsi
Bengkulu, sebelah timur dengan Kabupaten Provinsi Jambi dan sebelah barat
dengan Samudera Indonesia.
Topografi daerah Kecamatan Silaut datar dan berbukit-bukit sebagai
perpanjangan dari Bukit Barisan dengan tinggi dari permukaan laut berkisar
antara 2-30 meter. Jika dilihat dari sudut penggunaan lahan Kecamatan Silaut,
luas kawasan hutan di Kecamatan Silaut mencapai 59,51% dari luas daerah.
Lahan untuk budidaya pertanian tercatat sekitar 22,5%. Sementara lahan untuk
perumahan/permukiman dan halaman sekitarnya hanya tercatat sebesar
9,74%. Sisanya yaitu sebesar 8,25% terdiri dari semak, alang-alang, rawa-rawa
dan lainnya. Luas Wilayah Kecamatan Lunang menurut Kecamatan dalam
Angka Tahun 2016 ditampilkan pada Tabel 2.13.
28 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi
Tabel 2.13
Luas Wilayah Menurut Nagari di Kecamatan Silaut Tahun 2015
No Nagari Luas Daerah
(Km2) Persentase (%)
1 Silaut 192,90 52,56
2 Sambugo 16,90 4,62
3 Air Hitam 15,96 4,37
4 Lubuk Bunta 15,93 4,36
5 Durian Seribu 15,85 4,34
6 Pasir Binjai 15,07 4,12
7 Talang Binjai 15,01 4,11
8 Sungai Sarik 15,09 4,13
9 Sungai Pulai 16,55 4,53
10 Sungai Sirah 47,04 12,87
Jumlah 365,50 100,00
Sumber: Kecamatan Silaut Dalam Angka, BPS, Tahun 2016
Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa Kecamatan yang
mempunyai wilayah terluas adalah Desa Silaut dengan luas wilayah lebih dari
setengah luas keseluruhan Kecamatan Silaut yaitu 192,90 Km2 atau 52,56%.
Sedangkan desa yang mempunyai wilayah terkecil adalah Desa Talang Binjai
yaitu 15,01 Km2 atau 4,11%.
Kecamatan Silaut terdiri dari 10 Desa yaitu Silaut, Sungai Sirah Silaut,
Sungai Sarik, Sungai Pulai, Talang Binjai, Pasir Binjai, Durian Seribu, Lubuk
Bunta, Air Hitam dan Sambugo. Jumlah kampung di Kecamatan Silaut tersebut
berjumlah 27 dan dapat dilihat dalam tabel berikut. Jumlah Lembaga
Pemberdayaan masyarakat Nagari (LPMN) di Kecamatan Silaut berjumlah 10
lembaga, yang semuanya tersebar merata di sepuluh desa yang ada di
Kecamatan Silaut.
Kualitas sumber daya manusia yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri
Sipil di lingkungan pemerintahan Kecamatan Silaut cukup memadai. Jumlah
Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat Silaut tercatat sebanyak 11 orang, dimana
terdiri dari 1 orang dengan pendidikan terakhir SLTA dan 10 orang dengan
29 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi
pendidikan terakhir Akademi atau Perguruan Tinggi. Untuk jumlah nagari/desa
di Kecamatan Lunang dapat dilihat dalam tabel berikut.
Tabel 2.14
Jumlah Kampung di Kecamatan Silaut Tahun 2015
No Nagari Kampung
1 Silaut 4
2 Sambugo 3
3 Air Hitam 3
4 Lubuk Bunta 2
5 Durian Seribu 2
6 Pasir Binjai 2
7 Talang Binjai 3
8 Sungai Sarik 2
9 Sungai Pulai 3
10 Sungai Sirah 3
Jumlah 27
Sumber: Kecamatan Silaut Dalam Angka, BPS, Tahun 2016
Jumlah penduduk di Kecamatan Silaut tahun 2015 tercatat sekitar
14.131 jiwa, terdiri dari 7.381 jiwa laki-laki dan 6.750 jiwa perempuan. Ini
berarti ada sekitar 100 orang laki-laki dari 91 wanita.Kepadatan penduduknya
sekitar 39 jiwa per Km2, dengan kepadatan tertinggi terdapat di Nagari Pasir
Binjai dengan kepadatan sekitar 119 jiwa/Km2. Sedangkan kepadatan
penduduk terendah berada di Nagari Silaut yaitu sebesar 14 jiwa/Km2. Adapun
rincian datanya dapat dilihat dalam tabel berikut.
30 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi
Tabel 2.15
Kepadatan Penduduk Menurut Nagari di Kecamatan Silaut Tahun 2015
No Nagari Luas Daerah
(Km2) Penduduk
Kepadatan Per
Km2
1 Silaut 192,90 2.703 14
2 Sambugo 16,90 1.004 59
3 Air Hitam 15,96 1.324 83
4 Lubuk Bunta 15,93 1.515 95
5 Durian Seribu 15,85 1.254 79
6 Pasir Binjai 15,07 1.793 119
7 Talang Binjai 15,01 679 45
8 Sungai Sarik 15,09 1.065 71
9 Sungai Pulai 16,55 1.516 92
10 Sungai Sirah 47,04 1.278 27
Jumlah 365,50 14.131 39
Sumber: Kecamatan Silaut Dalam Angka, BPS, Tahun 2016
Perkembangan sex ratio di Kecamatan Silaut pada tahun 2015 adalah
109. Angka ini menunjukkan bahwa terdapat lebih banyak jenis kelamin laki-
laki daripada jenis kelamin perempuan, dimana setiap 109 laki-laki terdapat
100 orang perempuan. Secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut.
Tabel 2.16
Rasio Jenis Kelamin Menurut Nagari di Kecamatan Silaut Tahun 2015
No Nagari Laki-laki Perempuan Sex Ratio
1 Silaut 1.425 1.278 112
2 Sambugo 526 478 110
3 Air Hitam 680 644 106
4 Lubuk Bunta 787 728 108
5 Durian Seribu 654 600 109
6 Pasir Binjai 914 879 104
7 Talang Binjai 350 329 106
8 Sungai Sarik 558 507 110
9 Sungai Pulai 793 723 110
10 Sungai Sirah 694 584 119
Jumlah 7.381 6.750 109
Sumber: Kecamatan Silaut Dalam Angka, BPS, Tahun 2016
31 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi
2.4.2 LEGALITAS PEMBENTUKAN
Sejak tahun 2003 masyarakat di 3 kecamatan paling selatan di
Kabupaten Pesisir Selatan telah memperjuangkan sebuah kabupaten baru yang
meliputi daerah Renah Indojati yaitu Inderapura, Tapan, Lunang dan Silaut.
Usaha pemekaran ini pada awalnya tidak direspon Pemerintah daerah Pesisir
Selatan, namun saat ini perjuangan ini telah membuahkan hasil. Pada tahun
2012 ini telah dilaksanakan pemekaran tiga kecamatan di Renah
Indojati menyusul pemekaran nagari yang telah dilaksanakan untuk memenuhi
persyaratan administratif sebuah kabupaten baru. Ditargetkan pada tahun
2013 kabupaten Renah Indojati yang diidamkan telah terbentuk. Kabupaten
Renah Indojati terdiri atas 6 kecamatan yaitu:
1. Basa Ampek Balai Tapan
2. Lunang, perubahan nama dari Kecamatan Lunang Silaut
3. Pancung Soal
4. Air Pura, Pemekaran dari Kecamatan Pancung Soal
5. Ranah Ampek Hulu Tapan, Pemekaran dari Kecamatan Basa Ampek Balai
Tapan
6. Silaut, Pemekaran dari Kecamatan Lunang Silaut
Pembentukan Kecamatan Silaut sendiri didasarkan pada Peraturan Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan
Silaut.
32 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi
BAB lll
BUM DESA PENYANGGA EKONOMI DESA
Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) menjadi isu strategis terkait agenda
penguatan organisasi ekonomi di desa yang sangat kukuh dan vital saat ini.
BUM Desa digagas untuk mengelola sumber daya ekonomi sekaligus
memperkuat watak kolektivitas yang berakar kuat di desa. Undang-Undang
Desa yang diperkuat oleh Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 memberikan mandat bagi
setiap desa untuk membentuk BUM Desa sebagai penyangga ekonomi desa.
BUM Desa bisa berperan sebagai lembaga bisnis sosial, yakni lembaga
bisnis yang beriorentasi pada pemberian pelayanan pada warga sehingga
potensi desa bisa dimanfaatkan secara maksimal. Sedangkan, bisnis sosial
adalah usaha yang berorientasi pada pelayanan publik warga yang mampu
berfungsi sebagai lembaga penyangga (buffer institution) ekonomi desa. BUM
Desa juga harus berorentasi pada kegiatan ekonomi baik yang belum ada
maupun telah ada tanpa mematikan potensi desa tersebut. Skema
kewenangan pengelolaan desa seperti ini dilandasi oleh asas subsidiaritas.
Pada konteks ruang desa, terdapat dua jalur yang relevan dimasuki oleh
BUM Desa. Pertama, sebagai perekat atas titik kegiatan ekonomi yang telah
dijalankan warga secara mandiri. Dan kedua, operasional BUM Desa hanya
masuk pada cabang produksi penting atau yang terkait dengan sumberdaya
alam.
Laiknya swadaya dan gotong royong yang telah terbukti sebagai
pe ya gga uta a oto o i asli desa, BUM Desa diharapkan mampu menjadi
penyangga utama ekonomi desa sebagai alternatif permanen yang membuka
berbagai kemungkinan jalan warga desa untuk hidup lebih layak.
33 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI
menjadi titik tumpu regulasi pendirian dan pengembangan BUM Desa. Untuk
mendukung upaya penguatan ekonomi desa, telah dirancang rencana
pemberian fasilitasi pengembangan usaha ekonomi di kawasan transmigrasi
Kota Terpadu Mandiri (KTM) melalui BUM Desa.
Pada bab ini akan dibahas lebih lanjut mengenai BUM Desa yang
selanjutnya disebut dengan BUMNag (Badan Usaha Milik Nagari) di Kecamatan
Lunang Silaut yang meliputi profil BUMNag, legalitas hukum, unit usaha,
potensi usaha serta kendala dalam pembentukan dan melaksanakan kegiatan
yang ada di BUMNag itu sendiri.
3.1 BUMNag di Kecamatan Lunang
Di Kecamatan Lunang terdapat 10 Nagari dengan 9 Nagari yang sudah
ada nama BUMNag dengan hasil rekapitulasinya adalah sebagai berikut.
Tabel 3.1 Rekapitulasi BUMNag di Kecamatan Lunang
No Nama Nagari Nama BUMNag Tahun Berdiri
1 Lunang Lunang Saiyo Sakato 2016
2 Lunang Utara Belum Ada -
3 Lunang Selatan Aguna Karya 2016
4 Lunang Barat Jaya Abadi 2016
5 Sindang Lunang Sindang Sakato 2016
6 Pondok Parian Lunang Citra Jasa 2016
7 Lunang Tengah Tuah Sepakat 2016
8 Lunang Satu Lunang Satu 2016
9 Lunang Dua Usaha Bersama 2016
10 Lunang Tiga Berkah Agung 2016
Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pesisir Selatan, Tahun 2016
Nagari yang akan disajikan pada Data dan Informasi BUM Desa dan BUM
Desa Bersama di Kawasan Transmigrasi Lunang Silaut khususnya Kecamatan
Lunang terdiri dari empat nagari yaitu Nagari Lunang, Lunang Tengah, Lunang
Dua dan Lunang Tiga dengan penjelasan lebih lanjut adalah sebagai berikut.
34 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi
3.1.1 BUMNag Lu a g Saiyo Sakato
1) Profil BUMNag
Nagari Lunang adalah salah satu nagari yang berada di Kecamatan
Lunang dengan luas wilayah 307,41 Km2 atau sama dengan 54,5% dari
luas seluruh wilayah di Kecamatan Silaut. Hal ini berarti Nagari Lunang
menjadi desa yang mempunyai wilayah terluas di Kecamatan Lunang
dibandingkan dengan Nagari lainnya. Nagari Lunang mempunyai 2
kampung dengan jumlah penduduk sebesar 3.524 dan kepadatan
penduduknya relatif kecil dibandingkan nagari lainnya yaitu 11
jiwa/Km2.
Berdasarkan Tabel 2.12, dapat diketahui bahwa rasio jenis kelamin
di Nagari Lunang sebesar 101. Hal ini dapat diartikan bahwa penduduk
dengan jenis kelamin laki-laki lebih besar dari perempuan dimana
dalam 100 penduduk perempuan terdapat penduduk laki-laki sebesar
101. Nagari Lunang mempunyai beberapa sarana kesehatan yaitu Pos
Kesehatan Nagari sebanyak 1 unit dan Posyandu sebanyak 3 unit.
Ketersediaan tenaga kesehatan di Nagari Lunang yaitu terdapat 1
dokter, 4 bidan dan 2 dukun terlatih (Kecamatan Lunang Dalam Angka
Tahun 2016).
Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Nagari Lunang yang
selanjutnya disebut dengan BUMNag Lunang Saiyo Sakato, didirikan
berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Nagari No 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari Lunang Tahun
Anggaran 2016. Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) adalah usaha
nagari yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah nagari yang
kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah
35 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi
nagari dan masyarakat. BUMNag Lunang Saiyo Sakato berkedudukan di
Pusat Pemerintah Nagari atau tempat lainnya di Wilayah Nagari Lunang
dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas pelayanan.
Wilayah usaha BUMNag di Kenagarian Lunang dan dalam hal perluasan
usaha, wilayah BUMNag dapat berlokasi di luar Nagari Lunang.
2) Organisasi/ Pengelolaan BUMNag
Pengelolaam BUMNag Saiyo Sakato Nagari Lunang Kecamatan
Lunang terpisah dari organisasi Pemerintahan Nagari yang tercantum
dalam Peraturan Nagari Lunang Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari Lunang (Lampiran) tanggal 9
November 2016 yang terdiri dari 12 jabatan. Struktur organisasi
BUMNag Lunang Saiyo Sakato dapat dilihat dalam gambar berikut.
36 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi
BADAN PENGAWAS KOMISARIS WALI NAGARI
DIREKTUR MUNAFRI
BENDAHARA NURMA ASNAINI, SE
SEKRETARIS SAHABITAH, SE
Kepala Unit Usaha/Manager Kepala Unit Usaha/Manager Kepala UnitUsaha/Manager Bidang Perikanan Bidang Pertanian Bidang Saprodi ZULKANI ZULKANI ASMARA Kepala Unit Usaha/Manager Kepala Unit/Manager Bidang Pengolahan CPO Pariwisata MARSYAM ELVIANTI Kepala Unit Usaha/Manager Kepala Unit Usaha/Manager Bidang Pertambangan Peternakan SATRIA MENDRI PARDAL
3) Legalitas Hukum
1. Peraturan Nagari Lunang Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari Lunang;
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMNag Saiyo
Sakato Tahun 2016 tanggal 9 November 2016.
4) Unit Usaha
Badan Usaha Milik Nagari Lunang Saiyo Sakato memiliki beberapa
jenis usaha berdasarkan Peraturan Nagari Lunang No 3 Tahun 2016
yaitu usaha di bidang pengembangan perikanan, pengolahan CPO
(crude palm oil) dan pertambangan galian, bidang pertanian, bidang
pariwisata, bidang peternakan dan bidang saprodi. Jenis-jenis usaha
Gambar 3.1 Bagan Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Nagari
BUMNag Lu a g Saiyo Sakato Nagari Lunang
37 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi
tersebut belum berjalan karena terdapat kendala yaitu BUMNag di
Nagari Lunang baru terbentuk sehingga belum ada aktivitas pada unit
usahanya dan modal yang diperlukan untuk menjalankan unit usaha
tersebut diperlukan dalam jumlah yang tidak sedikit.
5) Potensi
Potensi yang ada di Nagari Lunang adalah perkebunan kelapa sawit,
jagung dan peternakan. Menjadi hal yang umum jika perkebunan
kelapa sawit menjadi potensi yang besar di Nagari Lunang, hal ini
dikarenakan sekitar 66,17% luas lahan di Kecamatan Lunang pada
umumya adalah lahan pertanian bukan sawah yaitu seperti perkebunan
kelapa sawit. Sehingga sebagian besar warga bekerja di sektor
pertanian dan peternakan.
6) Kendala/Permasalahan
Kendala yang dihadapi pada unit usaha yang didirikan dalam
BUMNag tersebut adalah belum adanya modal usaha yang digunakan
sebagai salah satu upaya pembangunan dan merealisasikan unit usaha
BUMNag Lunang Saiyo Sakato dapat berjalan sesuai potensi di Nagari
Lunang untuk mencapai peluang usaha di sektor riil dan
pengembangan, penunjang usaha ekonomi masyarakat pada umumnya.
3.1.2 BUMNag Lunang Tengah Tuah Sepakat
1) Profil BUMNag
Nagari Lunang Tengah mempunyai luas wilayah 16,20 Km2 atau
sama dengan 2,9%. Nagari Lunang Tengah mempunyai 2 kampung
dengan jumlah penduduk sebesar 1.273 dan kepadatan penduduknya
yaitu 79 jiwa/Km2. Berdasarkan Tabel 2.12, dapat diketahui bahwa rasio
38 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi
jenis kelamin di Nagari Lunang Tengah adalah 98. Hal ini berarti bahwa
dalam 100 penduduk perempuan terdapat penduduk laki-laki sebesar
98, sehingga penduduk perempuan lebih besar dibandingkan laki-laki.
Nagari Lunang mempunyai hanya terdapat sarana kesehatan yaitu
Posyandu sebanyak 2 unit dengan ketersediaan tenaga kesehatan di
Nagari Lunang Tengah yaitu terdapat 1 perawat dan 2 bidan
(Kecamatan Lunang Dalam Angka Tahun 2016).
Badan Usaha Milik Nagari dapat dijadikan sebagai salah satu
alternatif sumber pendapatan asli desa, disamping pendapatan yang
bersumber dari pemanfaatan tanah kas desa serta pendapatan lain-lain
desa yang sah. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa diprakarsai oleh
Pemerintah Desa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
Pemerintah Desa Lunang Tengah mendirikan Badan Usaha Milik
Desa dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa
sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Lembaga ini dinamakan
Badan Usaha Milik Nagari Tuah Sepakat yang berkedudukan di Desa
Lunang Tengah Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi
Sumatera Barat. Pembentukan BUMNag ini berfungsi sebagai lembaga
ekonomi nagari yang mengembangkan usaha dalam rangka
mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya rumah tangga
miskin Nagari Lunang Tengah.
39 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi
BADAN PENGAWAS BAMUS NAGARI
KOMISARIS WALI NAGARI
DIREKTUR SAL SANDI NUSAL
BENDAHARA NELIA DWI ANDOLA
SEKRETARIS AZIO AKMAL CHAN
Kepala Unit Usaha/Manager Kepala Unit Usaha/Manager Bidang Perdagangan Bidang Peternakan RAHMAT ARISANDI PAJRI Kepala Unit Usaha/Manager Kepala Unit/Manager Bidang Pertanian Simpan Pinjam HERA ELPINDO WAN FAUZIAH, S.Pd
2) Organisasi/ Pengelolaan BUMNag
Pengelolaam BUMNag Tuah Sepakat Nagari Lunang Tengah
Kecamatan Lunang terpisah dari organisasi Pemerintahan Nagari yang
tercantum dalam Peraturan Nagari Lunang Tengah Nomor 4 Tahun
2016 tentang Badan Usaha Milik Nagari Lunang Tengah. Struktur
organisasi BUMNag Tuah Sepakat yang terdiri dari 9 jabatan
berdasarkan Keputusan Wali Nagari Lunang Tengah Nomor: 16/SK-WN-
LT/2017 tentang Penetapan Kepengurusan Badan Usaha Milik Nagari
Lu a g Te gah Tuah Sepakat . Berikut gambar struktur organisasi dari
BUMNag Tuah Sepakat.
Gambar 3.2 Bagan Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Nagari
BUMNag Tuah Sepakat Nagari Lu a g Te gah
40 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi
3) Legalitas Hukum
1. Peraturan Nagari Lunang Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pe be tuka Bada Usaha Milik Nagari Lu a g Te gah Tuah
Sepakat ta ggal Dese ber 6;
2. Keputusan Wali Nagari Lunang Tengah Nomor 16/SK-WN-
LT/2017 tentang Penetapan Kepengurusan Badan Usaha Milik
Nagari BUMNag Lu a g Te gah Tuah Sepakat tanggal 20
Januari 2017;
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMNag Tuah
Sepakat Tahun 2016.
4) Unit Usaha
BUMNag Tuah Sepakat sedang mengupayakan dua unit usaha yaitu
peternakan sapi dan air isi ulang. Berikut sekilas penjelasan mengenai
kedua usaha tersebut.
1. Peternakan Sapi
Usaha yang akan dikembangkan di Nagari Lunang Tengah adalah
ternak sapi yang dikhususkan untuk penggemukan sapi. Lokasi
ternak yang akan digunakan berasal dari tanah hibah dari kelompok
tani yang usahanya mengalami kegagalan. Anggaran awal yang ada
berjumlah 70 juta, tetapi karena BUMnag Lunang Tengah masih
termasuk baru sehingga langkah ini belum diambil dengan
mempertimbangkan resiko yang akan terjadi.
2. Air Isi Ulang
Potensi lain yang akan dikembangkan adalah air isi ulang untuk
untuk tahun 2017 dalam bentuk galon yang bersumber dari air
41 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi
sumur. Anggaran yang diperoleh sebesar 25 juta, namun sepertiga
dari jumlah tersebut digunakan untuk keperluan operasional.
5) Potensi
Potensi yang ada di Nagari Lunang Tengah adalah sawit, jagung,
peternakan dan padi sawah. Berdasarkan data yang diperoleh dari
Badan Pusat Statistik, dapat diketahui bahwa luas lahan untuk
perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Lunang adalah 7.259 Ha dengan
produksi tiap tahunnya mencapai 10.995 ton atau dengan kata lain
dapat menghasilkan kelapa sawit 1,51 ton/ha. Sedangkan untuk jagung,
setiap tahunnya menghasilkan 7.249 ton dengan luas lahan 1082 ha
atau menghasilkan 6,7 ton/ha. Untuk padi sawah luas lahannya yaitu
22.093 dengan hasil panen setiap hektarnya per tahun adalah 5,1 ton.
Untuk peternakan yang berpotensi di Kecamatan Lunang pada
umumnya dan Nagari Lunang Tengah pada khususnya adalah ternak
sapi yang dikhususkan untuk sapi potong, kambing dan untuk jenis
unggas yaitu ayam buras dan itik.
6) Kendala/Permasalahan
Salah satu kendala yang sering dialami dalam pengembangan usaha
di BUMNag adalah anggaran atau modal awal. Dalam mengembangkan
usaha ini tentu membutuhkan biaya yang besar untuk memenuhi
kebutuhan awal usaha pada BUMNag. Seperti misalnya di Desa Lunang
Tengah akan mengembangkan usaha ternak sapi, hal-hal yang harus
diperhatikan adalah biaya yang harus dipersiapkan untuk membuat
kandang dan peralatan lain yang dibutuhkan untuk mendukung
pengembangan usaha tersebut. Selain itu, kandang sapi dan tempat
42 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi
pakan juga perlu diperhatikan dimana kedua hal ini disahakan ada
dalam tempat yang berdekatan.
3.1.3 BUMNag Lunang Dua Usaha Bersa a
1) Profil BUMNag
Nagari Lunang Dua mempunyai luas wilayah 5,02 Km2 atau sama
dengan 0,9%. Nagari Lunang Dua mempunyai 4 kampung dengan
jumlah penduduk sebesar 2.755 dan kepadatan penduduknya relatif
tinggi yaitu 549 jiwa/Km2. Berdasarkan Tabel 2.12 dapat diketahui
bahwa rasio jenis kelamin di Nagari Lunang Dua sebesar 111. Hal ini
berarti bahwa dalam 100 penduduk perempuan terdapat penduduk
laki-laki sebesar 111, sehingga penduduk laki-laki lebih besar dari
penduduk perempuan. Nagari Lunang Dua terdapat beberapa sarana
kesehatan yaitu Puskesmas Pembantu sebanyak 1 unit, Pos Kesehatan
Nagari sebanyak 1 unit dan Posyandu sebanyak 2 unit dengan
ketersediaan tenaga kesehatan di Nagari Lunang Dua yaitu terdapat 2
Bidan dan 2 Dukun Terlatih (Kecamatan Lunang Dalam Angka Tahun
2016).
Didirikannya Badan Usaha Milik Desa di Nagari Lunang Dua
mempunyai tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan
desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Badan usaha ini
bernama Bada Usaha Milik Nagari Usaha Bersa a ya g
berkedudukan di Nagari Lunang Dua Kecamatan Lunang Kabupaten
Pesisir Selatan.
BUMNag Usaha Bersama mempunyai visi mewujudkan
kesejahteraan masyarakat Nagari Lunang Dua melalui pengembangan
usaha ekonomi dan pelayanan sosial. Selain itu misi dari BUMNag
43 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi
Usaha Bersama adalah pembangunan infrastruktur dasar kenagarian
yang mendukung perekonomian nagari, mengembangkan jaringan
kerjasama ekonomi dengan berbagai pihak, mengelola dana program
yang masuk ke nagari bersifat dana bergulir terutama dalam rangka
pengentasan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi
kenagarian, pengembangan usaha ekonomi melalui usaha simpan
pinjam dan usaha sektor riil serta pembangunan layanan sosial melalui
sistem jaminan sosial bagi rumah tangga miskin.
2) Organisasi/ Pengelolaan BUMNag
Pengelolaam BUMNag Usaha Bersama Nagari Lunang Dua
Kecamatan Lunang terpisah dari organisasi Pemerintahan Nagari yang
tercantum dalam Peraturan Nagari Lunang Dua Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari Lunang Dua
(Lampiran) tanggal 17 Februari 2016 yang terdiri dari 7 jabatan.
Struktur organisasi BUMNag Usaha Bersama dapat dilihat dalam
gambar berikut.
44 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi
BADAN PENGAWAS KOMISARIS WALI NAGARI
DIREKTUR RAMBAT MULYADI
BENDAHARA SI WIS
SEKRETARIS IRMA JAYANTI
Kepala Unit Usaha/Manager Kepala Unit Usaha/Manager Bidang Pamsimas/ Air Bersih Bidang Jasa dan Industri Rumah Tangga SUHARNO ULFA
3) Legalitas Hukum
1. Peraturan Nagari Lunang Dua tentang Pembentukan Badan
Usaha Milik Nagari BUMNag Lu a g Dua Usaha Bersa a
tanggal 17 Februari 2016;
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMNag Usaha
Bersama Tahun 2016.
4) Unit Usaha
Badan Usaha Milik Nagari Lunang Dua dibentuk pada tahun 2016,
dan berjalan pada tahun 2017 dengan usaha dijalankan adalah
Pamsimas atau Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis
Masyarakat. Usaha Pamsimas tersebut mendapatkan dana pada tahun
2015 dengan bentuk fisik awal berupa pipa yang selanjutnya disubsidi
dari nagari ke rumah-rumah warga.
Gambar 3.3 Bagan Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Nagari
BUMNag Usaha Bersa a Nagari Lu a g Dua
45 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi
Sumber air yang digunakan pada Pamsimas berasal dari sumur
dengan 2 kampung yang sudah bisa dialiri dari total 4 kampung yang
ada di Nagari Lunang Dua. Untuk kampung lainnya direncanakan pada
Tahun 2017 sudah terdapat Pamsimas sehingga total rumah yang baru
bisa dialiri terdapat 100 rumah dikarenakan dana yang belum cukup.
Unit usaha air bersih (Pamsimas) ini melalui simpan pinjam namun
masih tetap memerlukan modal guna mencukupi kebutuhan yang lain
sehingga seluruh rumah warga yang ada di Nagari Lunang Dua bisa
dialiri air bersih. Biaya setiap bulan yang harus dibayarkan sebesar Rp.
2.500,-/kubik. Omzet yang dihasilkan dari usaha Pamsimas ini sebesar
Rp. 3.500.000,- dengan jenis aset yang ada berupa sumur bor dan
mesin diesel. Usaha lain yang ada di Nagari Lunang Dua adalah Pasar
Nagari dengan omzet per bulannya mencapai Rp. 40.000.000,-. Jenis
aset yang ada di pasar nagari ini dalam bentuk los pasar, kios serta
lapak pasar.
5) Potensi
Sama halnya seperti di Desa Lunang, potensi usaha yang ada di Desa
Lunang Dua yaitu sawit, jagung dan peternakan. Dimana lahan yang ada
untuk perkebunan kelapa sawit maupun lahan untuk jagung termasuk
luas dengan penghasilan per hektarnya cukup besar. Untuk hewan yang
diternakkan adalah sapi, kambing, ayam buras dan itik.
6) Kendala/Permasalahan
Dalam mengembangkan usaha yang ada di Nagari Lunang Dua
masihmengalami kendala yaitu modal awal yang masih dibutuhkan
dalam melengkapi kekurangan untuk usaha yang akan dikembangkan di
46 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi
desa tersebut maupun untuk mengembangkan potensi yang ada di
Nagari Lunang Dua.
3.1.4 BUMNag Lunang Tiga Berkah Agu g
1) Profil BUMNag
Nagari Lunang Tiga mempunyai luas wilayah 9,64 Km2 atau sama
dengan 1,7%. Nagari Lunang Tiga mempunyai 3 kampung dengan
jumlah penduduk sebesar 2.220 dan kepadatan penduduknya yaitu 230
jiwa/Km2. Rasio jenis kelamin di Nagari Lunang Tiga sebesar 106. Hal ini
berarti bahwa dalam 100 penduduk perempuan terdapat penduduk
laki-laki sebesar 106, sehingga penduduk laki-laki di Nagari Lunang lebih
besar dari penduduk perempuan. Nagari Lunang TIga terdapat
beberapa sarana kesehatan yaitu Puskesmas Pembantu sebanyak 1
unit, Pos Kesehatan Nagari sebanyak 1 unit dan Posyandu sebanyak 2
unit dengan ketersediaan tenaga kesehatan di Nagari Lunang Dua yaitu
terdapat 2 Bidan dan 1 Dukun Terlatih (Kecamatan Lunang Dalam
Angka Tahun 2016).
Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Lunang Tiga bernama Berkah
Agung yang berada di Nagari Lunang Tiga dan sementara ada di satu
tempat dengan Kantor Wali Nagari Lunang Tiga. Tujuan dari
pembentukan BUMNag ini secara khusus adalah untuk melakukan
usaha jasa perantara keuangan dan transaksi, usaha keuangan mikro,
usaha pengelolaan aset desa dan usaha-usaha lain yang sesuai dengan
maksud dan tujuannya tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan.
47 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi
BADAN PENGAWAS KOMISARIS WALI NAGARI
MANAGER UTAMA IMAN KOMARUZZAMAN, S.pdI
BENDAHARA MEGA HERNI SUSANTI, SPT
SEKRETARIS JOKO SUSILO, S.pdI
Kepala Unit Usaha/Manager Kepala Unit Usaha/Manager Unit Pelayanan Jasa Keuangan Usaha Mikro WARJITO IKE WIDIWATI, S.pd GALUH PUTRI HANDAYANI Kepala Unit Usaha/Manager Unit Pengelola Aset Nagari SOBIRIN
2) Organisasi/ Pengelolaan BUMNag
Pengelolaam BUMNag Usaha Bersama Nagari Lunang Tiga
Kecamatan Lunang terpisah dari organisasi Pemerintahan Nagari yang
tercantum dalam Peraturan Nagari Lunang Tiga Nomor 5 Tahun 2016
tentang Badan Usaha Milik Nagari Lunang Tiga (Lampiran) tanggal 19
November 2016 yang terdiri dari 8 jabatan. Struktur organisasi BUMNag
Berkah Agung dapat dilihat dalam gambar berikut.
Gambar 3.4 Bagan Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Nagari
BUMNag Berkah Agu g Nagari Lu a g Tiga
48 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi
3) Legalitas Hukum
1. Peraturan Nagari Lunang Tiga Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag Berkah Agu g ta ggal 9
November 2016;
2. Keputusan Wali Nagari Lunang Tiga Nomor 14/19/Kpts/WN-
LT/XII/2016 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik
Nagari (BUMNag) Lunang Tiga;
3. Keputusan Wali Nagari Lunang Tiga Nomor: 144/20/Kpts/WN-
LT/XII-2016 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga Badan Usaha Milik Nagari Lunang Tiga.
4) Unit Usaha
Terdapat dua Unit usaha di Nagari Lunang Tiga yang sudah berjalan
yaitu berupa jasa pelayanan pembayaran dan pengelolaan pasar
dengan sekilas penjelasannya adalah sebagai berikut.
1. Jasa Pelayanan Pembayaran
BUMNag Lunang Tiga mempunyai beberapa usaha yang sudah
berjalan dengan modal awal sebesar Rp. 10.000.000,-. Usaha
tersebut salah satunya berupa jasa pelayanan pembayaran yang
melayani transaksi seperti pembayaran listrik dan transfer uang.
2. Pengelolaan Pasar
Unit usaha lainnya berupa pengelolaan aset Pasar Tanjung Sari
yang digunakan sebagai sewa tempat atau los, dimana di Pasar
Tanjung Sari tersedia total 90 los. Omzet dari pengelolaan pasar ini
yaitu sebesar Rp. 600.000,- per bulannya atau setara dengan Rp.
150.000,- per minggu. Selain itu unit usaha lainnya yang ada di
49 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi
Nagari Lunang Tiga adalah simpan pinjam dengan omzet per
bulannya mencapai Rp. 10.000.000,-.
5) Potensi
Potensi usaha yang ada di Desa Lunang Tiga adalah UBK (Usaha
Bersama Komunitas) yang merupakan usaha khusus kelompok
bersama. Usaha yang ada di UBK ini adalah dodol jagung dengan
kemasan dan rasa yang menarik. Seperti diketahui, Kecamatan Lunang
merupakan salah satu penghasil perkebunan jagung terbesar di
Kabupaten Pessel. Data dinas terkait tahun 2016, Lunang memiliki luas
tanam jagung 1.082 ha, dengan produksi 7.249 ton/ha atau rata-rata
6,7 ton/ha per tahunnya. Selain itu potensi yang ada di Desa Lunang
Tiga ini adalah kelapa sawit yang mana lebih dari 50% wilayah di
Kecamatan Lunang merupakan perkebunan kelapa sawit. Sehingga
kelapa sawit menjadi potensi yang diunggulkan oleh desa-desa yang ada di
Kecamatan Lunang.
6) Kendala/Permasalahan
Sama halnya dengan kendala yang dialami oleh BUMNag di Desa
lain di Kecamatan Lunang, modal menjadi salah satu kendala utama
dalam mewujudkan usaha yang ada di BUMNag. Dengan melihat unit
usaha yang sudah ada dan potensi yang besar di Desa Lunang Tiga,
tentunya harus didukung oleh biaya permodalan dalam jumlah yang
besar. Sehingga diharapkan nantinya usaha yang ada dapat berjalan
dengan baik dan potensi yang ada dapat segera direalisasikan.
50 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi
3.2 BUMNag di Kecamatan Silaut
Di Kecamatan Silaut terdapat 10 Desa dengan semua Nagari yang sudah
ada nama BUMNag dengan hasil rekapitulasinya adalah sebagai berikut.
Tabel 3.2 Rekapitulasi BUMNag di Kecamatan Silaut
No Nama Desa/Nagari Nama BUM Desa Tahun Berdiri
1 Silaut Silaut Mandiri 2016
2 Sungai Sirah Sungai Sirah Jaya Mandiri 2016
3 Sungai Sarik Amanah 2016
4 Sungai Pulai Kembang Pulai Unggul Abadi 2016
5 Pasir Binjai Taman Makmur 2016
6 Lubuk Bunta Karya Bersama 2016
7 Sambungo Karya Usaha Sambungo 2016
8 Durian Seribu Usaha Bersama 2016
9 Air Hitam Air Hitam Bangkit 2016
10 Talang Binjai Langgeng Saiyo 2016
Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pesisir Selatan, Tahun 2016
Desa yang akan disajikan pada Data dan Informasi BUMDesa di Kawasan
Transmigrasi Lunang Silaut khususnya Kecamatan Silaut terdiri dari 5 (lima)
desa yaitu Desa Sungai Sarik, Sungai Pulai, Durian Seribu, Lubuk Bunta dan Air
Hitam dengan penjelasan lebih lanjut adalah sebagai berikut.
3.2.1 BUMNag Sungai Sarik A a ah
1) Profil BUMNag
Nagari Sungai Sarik mempunyai luas wilayah 15,09 Km2 atau sama
dengan 4,13% dari luas seluruh wilayah di Kecamatan Silaut. Nagari
Sungai Sarikmempunyai 2 kampung dengan jumlah penduduk sebesar
1.065 dan kepadatan penduduknya yaitu 71 jiwa/Km2. Berdasarkan
Tabel 2.16 dapat diketahui bahwa rasio jenis kelamin di Nagari Sungai
Sarik sebesar 110. Hal ini dapat diartikan bahwa dalam 100 penduduk
perempuan terdapat 110 penduduk laki-laki sehingga jumlah penduduk
laki-laki lebih besar dari penduduk perempuan. Nagari Sungai Sarik
51 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi
terdapat beberapa sarana kesehatan yaitu Pos Kesehatan Nagari
sebanyak 1 unit dan Posyandu sebanyak 2 unit dengan ketersediaan
tenaga kesehatan di Nagari Sungai Sarik yaitu hanya terdapat 1 Bidan.
(Kecamatan Silaut Dalam Angka Tahun 2016).
Badan Usaha Milik Nagari di Nagari Sungai Sarik bernama BUMnag
Amanah yang dibentuk pada tanggal 25 Juli 2016 dan berkedudukan di
Desa Sungai Sarik, Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.
BUMNag ini mempunyai visi untuk mewujudkan kesejahteraan
masyarakat Nagari Sungai Sarik melalui pengembangan usaha ekonomi
dan pelayanan sosial. Sedangkan misi BUMNag Sungai Sarik adalah
pengembangan usaha ekonomi melalui usaha simpan pinjam dan usaha
lokal sektor riil lainnya, pembangunan layanan sosial dengan prioritas
bagi rumah tangga miskin, pembangunan infrastruktur dasar Nagari
yang mendukung perekonomian Nagari, pembangunan usaha
penggemukan ternak sapi bali, mengembangkan jaringan kerjasama
ekonomi dengan berbagai pihak serta mengelola dana program yang
masuk ke Nagari bersifat dana bergulir terutama dalam rangka
pengentasan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi nagari.
2) Organisasi/ Pengelolaan BUMNag
Pengelolaam BUMNag Amanah Nagari Sungai Sarik Kecamatan
Silaut terpisah dari organisasi Pemerintahan Nagari yang tercantum
dalam Peraturan Nagari Sungai Sarik Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Badan Usaha Milik Nagari Sungai Sarik. Struktur organisasi BUMNag
Amanah yang terdiri dari 11 jabatan berdasarkan Keputusan Wali
Nagari Sungai Sarik Nomor 2 Tahun 2017 dapat dilihat dalam gambar
berikut.
52 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi
PEMBINA PENASEHAT WALI NAGARI
DIREKTUR SUBANDI HANDOKO
BENDAHARA SUWITO ARIF
SEKRETARIS SUSMONO
KEPALA UNIT PRODUKSI EDI SURATNO
KEPALA UNIT PEMASARAN M. SAHLAN
STAF ADMINISTRASI STAF KEUANGAN
STAF ADMINISTRASI STAF KEUANGAN
3) Legalitas Hukum
1. Peraturan Nagari Sungai Sarik Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Bada Usaha Milik Nagari A a ah ;
2. Keputusan Wali Nagari Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Nagari
A a ah ;
3. Keputusan Wali Nagari Sungai Sarik Kecamatan Silaut Kabupaten
Pesisir Selatan Nomor:108/05/KEP/BUMNAG/WN.SS/VII-2016
Tahun 2016 tentang Penunjukan Pembina, Badan Penasehat,
Badan Pengawas dan Pelaksana pada Badan Usaha Milik Nagari
(BUMNag) Nagari Sungai Sarik Kecamatan Silaut Kabupaten
Pesisir Selatan Periode 2016-2019.
Gambar 3.5 Bagan Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Nagari
(BUMNag A a ah Nagari Su gai Sarik
53 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi
4) Unit Usaha
Badan Usaha Milik Nagari Sungai Sarik dibentuk pada tahun 2016.
Usaha yang sedang dipersiapkan dalam BUMNag ini adalah ternak sapi
bali. Lahan yang digunakan untuk usaha ternak ini dibeli dari lahan
masyarakat. Kandang yang akan digunakan untuk usaha ternak sapi bali
tersebut seluas 6 Ha yakni 5 ⁄ Ha untk ternak sapi bali dan ⁄ Ha
digunakan untuk pakan ternak dengan harga per hektarnya adalah Rp.
50.000.000,-, sehingga total dana yang dibutuhkan untuk
mempersiapkan usaha ini sekitar Rp. 300.000.000,-. Hasil ternak sapi
tersebut nantinya digunakan untuk konsumsi penduduk lokal
khususnya di Nagari Sungai Sarik dan bukan untuk konsumsi di luar
Nagari. Bahkan diperkirakan jika dikonsumsi oleh penduduk setempat
khususnya di Nagari Sungai Sarik, belum sepenuhnya terpenuhi.
5) Potensi
Potensi yang ada di Nagari Sungai Sarik adalah peternakan sapi dan
perkebunan kelapa sawit. Dapat diketahui bahwa Kecamatan Silaut
merupakan daerah transmigrasi dengan pengembangan berupa
perkebunan kelapa sawit, dimana sebagian besar lahan di Kecamatan
Silaut merupakan perkebunan kelapa sawit. Untuk peternakan sapi
yang berpotensi untuk dikembangkan di Kecamatan Silaut pada
umumnya dan di Nagari Sungai Sarik pada khususnya adalah ternak sapi
bali. Dimana sapi ini adalah jenis ternak sapi yang terintegrasi dengan
kelapa sawit sawit. Untuk jenis sapi jantan dapat digunakan sebagai
sapi pedaging sedangkan sapi betina untuk perkembangbiakan sapi.
54 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi
6) Kendala/Permasalahan
Dengan melihat potensi yang ada di Nagari Sungai Sarik, menjadi
suatu hal yang sangat baik jika dapat dikelola dengan baik sehingga
dapat menimbulkan pertumbuhan ekonomi baru. Akan tetapi dalam
pelaksanaan kegiatan tersebut masih mengalai kendala yaitu seperti
biaya modal yang dibutuhkan dalam jumlah yang tidak sedikit. Baik itu
untuk pembelian lahan yang digunakan untuk pembuatan kandang dan
lahan yang dikhususkan untuk pakan sapi, tetapi juga kebutuhan di luar
kedua hal tersebut. Misalnya dana operasional untuk pemberian
vitamin pada sapi guna memenuhi kebutuhan gizinya serta kebtuhan
sumber daya manusia yang diperuntukkan menggembalakan sapi dan
harus diperhatikan kesejahteraannya.
3.2.2 BUMNag Sungai Pulai Ke ba g Pulai U ggul Abadi
1) Profil BUMNag
Nagari Sungai Pulai Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan
merupakan salah satu dari 10 nagari di Kecamatan Silaut yang terletak
di kawasan KTM. Batas sebelah utara dan timur adalah Nagari Silaut,
sebelah selatan adalah Nagari Pasir Binjai dan sebelah barat adalah
Nagari Air Hitam.
Nagari Sungai Pulai mempunyai luas wilayah 16,55 Km2 atau sama
dengan 4,53% dari luas seluruh wilayah di Kecamatan Silaut. Nagari
Sungai Pulaimempunyai 3 kampung dengan jumlah penduduk sebesar
1.516 dan kepadatan penduduknya yaitu 92 jiwa/Km2. Rasio jenis
kelamin di Nagari adalah 110. Hal ini berarti bahwa dalam 100
penduduk perempuan terdapat penduduk laki-laki sebesar 110,
sehingga jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan penduduk
55 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi
perempuan. Nagari Sungai Pulai terdapat beberapa sarana kesehatan
yaitu Pos Kesehatan Nagari sebanyak 1 unit dan Posyandu sebanyak 2
unit dengan ketersediaan tenaga kesehatan di Nagari Sungai Pulai yaitu
hanya terdapat 1 Bidan. (Kecamatan Silaut Dalam Angka Tahun 2016).
Bada Usaha Milik Nagari Su gai Pulai ber a a Ke ba g Pulai
U ggul Abadi berkedudukan di Kampung Silaut III, Nagari Sungai Pulai.
Pembentukan BUMNag ini sebagai upaya dalam meningkatkan
pendapatan masyarakat nagari sesuai dengan kebutuhan dan potensi
desa. Visi BUMNag Kembang Pulai Unggul Abadi adalah mewujudkan
kesejahteraan masyarakat Nagari Sungai Pulai melalui pengembangan
usaha eko o i da pelaya a sosial, de ga oto Mari Bersa a
Me ba gu Desa . Seda gka isi BUMNag Kembang Pulai Unggul
Abadi adalah pe ge ba ga usaha eko o i elalui perkebu a
kelapa sawit dan pengelolaan air bersih, pembangunan infrastruktur
dasar nagari yang mendukung perekonomian nagari, mengembangkan
jaringan kerjasama ekonomi dengan berbagai pihak serta mengelola
dana program yang masuk ke nagari bersifat dana bergulir terutama
dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan pengembangan usaha
ekonomi nagari.
2) Organisasi/ Pengelolaan BUMNag
Pengelolaam BUMNag Amanah Nagari Sungai Pulai Kecamatan
Silaut terpisah dari organisasi Pemerintahan Nagari yang tercantum
dalam Peraturan Nagari Sungai Pulai Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari Sungai Pulai Kecamatan Silaut
Kabupaten Pesisir Selatan. Struktur organisasi BUMNag Kembang Pulai
Unggul Abadi yang terdiri dari 7 jabatan berdasarkan Keputusan Wali
56 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi
BADAN PENGAWAS DISMAN, S.Pd MT Pd
KOMISARIS PUJIYONO
DIREKTUR DORI GUSTIAN, S.Pd
BENDAHARA ABDUL ROHIM
SEKRETARIS NENDI EFENDI, S.Kom
BADAN PENGELOLA KELAPA SAWIT 1. SUCIPTO 2. HERI SUSANTO
BADAN PENGELOLA AIR BERSIH 1. SUPARMAN 2. SABARUDIN
Nagari Sungai Pulai Nomor: 109/05/Kpts/WN-SP/II-2017 tentang
Pe gesaha BUMNag Ke ba g Pulai U ggul Abadi Su gai Pulai dapat
dilihat dalam gambar berikut.
3) Legalitas Hukum
1. Peraturan Nagari Sungai Pulai Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Nagari
Sungai Pulai Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik
Nagari Sungai Pulai;
3. Keputusan Wali Nagari Sungai Pulai Nomor: 109/05/Kpts/WN-
SP/II-2017.
Gambar 3.6 Bagan Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag)
Ke ba g Pulai U ggul Abadi Nagari Su gai Pulai
57 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi
4) Unit Usaha
Usaha yang dijalankan di Nagari Sungai Pulai adalah perkebunan
kelapa sawit dengan modal awal berupa tanah perkebunan. Dimana di
Nagari Sungai Pulai letak topografis tanahnya datar, jenis lahan gambut
dan secara umum dimanfaatkan oleh masyarakat untuk lahan
perkebunan kelapa sawit. Luas lahan yang digunakan untuk perkebunan
kelapa sawit di Nagari Sungai Pulai adalah 6 Ha dan sudah berjalan
sejak tahun 2016. Usaha ini dikelola sendiri oleh BUMNag Sungai Pulai
yang kemudian dipanen dan dijual ke pengepul.
5) Potensi
Sama seperti halnya potensi di Nagari Sungai Sarik, di Nagari Sungai
Pulai sendiri juga mempunyai potensi untuk perkebunan kelapa sawit
dan peternakan sapi bali. Mengingat bahwa ternak sapi bali merupakan
jenis sapi yang dapat terintegrasi dengan kelapa sawit. Pemanfaatan
dari potensi tersebut selain untuk sapi pedaging, juga dapat
dimanfaatkan sebagai bio gas. Dengan mengingat bahwa setiap harinya
hewan ternak sapi mengeluarkan kotoran segar sebanyak 5-8% dari
berat tubuhnya. Kotoran dalam bentuk bahan kering yang dihasilkan
setiap harinya 0,6% sampai 1,7% dari berat tubuh. Akan tetapi usaha ini
masih termasuk dalam usaha perorangan dan belum dikelola oleh
BUMNag. Sehingga diharapkan nantinya dapat menjadi unit usaha yang
mempunyai nilai ekonomi yang lebih besar khususnya untuk Nagari
Sungai Pulai.
58 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi
6) Kendala/Permasalahan
Modal adalah salah satu faktor yang sangat penting untuk
menjalankan unit usaha yang ada di Nagari Sungai Pulai dan
mewujudkan potensi yang ada di dalamnya. Dengan melihat potensi
yang ada, tentu dibutuhkan biaya dalam jumlah yang tidak sedikit.
Seperti misalnya untuk pembelian lahan yang digunakan untuk kandang
sapi yang dihubungkan dengan instalasi biogas. Oleh karena itu, modal
menjadi kendala utama dalam menjalankan unit usaha di Sungai Pulai
supaya nantinya ketika usaha tersebut dijalankan diharapkan dapat
mendorong perkenomian di desa tersebut.
3.2.3 BUMNag Durian Seribu Usaha Bersa a
1) Profil BUMNag
Nagari Durian Seribu mempunyai luas wilayah 15,85 Km2 atau sama
dengan 4,34% dari luas seluruh wilayah di Kecamatan Silaut. Nagari
Durian Seribu mempunyai 2 kampung dengan jumlah penduduk
sebesar 1.254 dan kepadatan penduduknya yaitu 79 jiwa/Km2. Rasio
jenis kelamin di Nagari Durian Seribu adalah sebesar 109. Hal ini berarti
bahwa dalam 100 penduduk perempuan terdapat penduduk laki-laki
sebesar 109, sehingga jumlah penduduk laki-laki lebih besar dari
penduduk perempuan. Nagari Durian Seributerdapat beberapa sarana
kesehatan yaitu Pos Kesehatan Nagari sebanyak 1 unit dan Posyandu
sebanyak 1 unit dengan ketersediaan tenaga kesehatan di Nagari
Durian Seribu yaitu hanya terdapat 1 Bidan. (Kecamatan Silaut Dalam
Angka Tahun 2016).
Bada Usaha Milik Nagari Duria Seribu ber a a Usaha Bersa a
yang berkedudukan di Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut
59 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi
Kabupaten Pesisir Selatan. Maksud pembentukan BUMNag ini adalah
untuk meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Nagari Durian
Seribu dalam penyelenggaraan kewenangannya dan meningkatkan
pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi
masyarakat.
2) Organisasi/ Pengelolaan BUMNag
Pengelolaam BUMNag Usaha Bersama Nagari Durian Seribu
Kecamatan Silaut terpisah dari organisasi Pemerintahan Nagari yang
tercantum dalam Peraturan Nagari Durian Seribu Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari Durian Seribu
Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan. Struktur organisasi
BUMNag Usaha Bersama yang terdiri dari 7 jabatan berdasarkan
Keputusan Wali Nagari Durian Seribu Nomor: 112/16/Kpts-WN.DS/I-
2017 te ta g Pe ga gkata Pe gurus Bada Usaha Milik Nagari Usaha
Bersa a dapat dilihat dalam gambar berikut.
60 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi
BADAN PENGAWAS BAMUS
SUNARDI
KOMISARIS WALI NAGARI
PUJIYONO
DIREKTUR SURONI
BENDAHARA SUTINAH
SEKRETARIS ENDANG SULESTARI
KEPALA UNIT/SEKSI 1. PONIJO 2. ARDI SUSANTO
KEPALA UNIT/SEKSI YUSUF FAJARUDIN
3) Legalitas Hukum
1. Peraturan Nagari Durian Seribu Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Durian
Seribu Kecamatan SIlaut Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Keputusan Wali Nagari Durian Seribu Nomor: 112/16/Kpts-
WN.DS/I-2017 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Usaha
Milik Nagari BUMNag Usaha Bersa a ;
3. Keputusan Wali Nagari Durian Seribu Nomor: 112/12/Kpts-
WN.DS/AD/ART/XII-2016 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga Badan Usaha Milik Nagari Usaha Bersama.
Gambar 3.7 Bagan Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Nagari
BUMNag Usaha Bersa a Nagari Duria Seribu
61 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi
4) Unit Usaha
Pada BUMNag Durian Seribu belum terdapat unit usaha yang sudah
berjalan dan direncanakan berupa air bersih. Hal ini dikarenakan
konsumsi air minum di Nagari Durian Seribu masih bersumber dari luar
nagari sehingga diharapkan dengan adanya usaha ini konsumsi air
minum di Nagari Durian Seribu tidak perlu lagi mendatangkan dari luar
nagari. Untuk penggalian sumur yang digunakan untuk unit usaha air
bersih ini baru akan dilakukan pengeboran sehingga proses yang dilalui
masih memerlukan beberapa tahap sebelum berjalan.
5) Potensi
Potensi yang ada di Nagari Durian Seribu adalah perkebunan kelapa
sawit dan peternakan sapi. Jenis sapi yang diternakkan adalah jenis sapi
bali. Pemanfaatan potensi ini untuk sapi pedaging dengan daun kelapa
sawit yang terdapat di Nagari Durian Seribu digunakan untuk konsumsi
sebagai pakan ternak sapi bali. Keunggulan sapi bali yaitu memiliki daya
tahan terhadap panas tinggi, pertumbuhan tetap baik walaupun dengan
pakan yang jelek serta kualitas dagingnya yang baik. Umumnya, sapi
bali betina dapat beranak setiap tahun. Sehingga dengan lahan
perkebunan kelapa sawit yang luas dan jenis ternak sapi bali yang dapat
terintegrasi akan menjadi salah satu usaha yang dapat mendukung
perkenonomian di Nagari Durian Seribu.
6) Kendala/Permasalahan
Karena usaha ini baru dalam tahap perencanaan, pihak BUMNag
masih mengalami kendala dalam penyusunan Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga. Selain itu sumber daya manusia yang masih
belum mencukupi sehingga beberapa SDM merangkap lebih dari satu
62 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi
jabatan di BUMNag. Selain itu hal yang menjadi kendala di BUMNag ini
adalah biaya atau modal awal yang digunakan untuk menjalankan
usaha di BUMNag.
3.2.4 BUMNag Lubuk Bunta Karya Bersa a
1) Profil BUMNag
Nagari Lubuk Bunta mempunyai luas wilayah 15,93 Km2 atau sama
dengan 4,36% dari luas seluruh wilayah di Kecamatan Silaut. Nagari
Lubuk Bunta mempunyai 2 kampung dengan jumlah penduduk sebesar
1.515 dan kepadatan penduduknya yaitu 95 jiwa/Km2. Rasio jenis
kelamin di Nagari Lubuk Bunta adalah sebesar 108. Hal ini berarti
bahwa dalam 100 penduduk perempuan terdapat penduduk laki-laki
sebesar 108, sehingga jumlah penduduk laki-laki lebih besar dari
penduduk perempuan. Desa/Nagari Lubuk Bunta terdapat beberapa
sarana kesehatan yaitu Puskesmas sebanyak 1 unit dan Posyandu
sebanyak 2 unit dengan ketersediaan tenaga kesehatan di Desa/Nagari
Lubuk Bunta yaitu 5 dokter, 9 perawat dan 3 Bidan. (Kecamatan Silaut
Dalam Angka Tahun 2016).
Pemerintah Nagari Lubuk Bunta mendirikan Badan Usaha Milik
Nagari dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat nagari
sesuai dengan kebutuhan dan potensi nagari. Lembaga ini bernama
Bada Usaha Milik Nagari Karya Bersa a ya g berkeduduka di
Nagari Lubuk Bunta Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan. Visi
BUMNag Karya Bersa a adalah ewujudka kesejahteraa
masyarakat Nagari Lubuk Bunta melalui pengembangan usaha ekonomi
da pelaya a sosial. Seda gka isi BUMNag Karya Bersa a adalah
pengembangan usaha ekonomi melalui usaha simpan pinjam dan usaha
63 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi
sektor riil, pembangunan layanan sosial melalui sistem jaminan sosial
bagi rumah tangga miskin, pembangunan infrastruktur dasar nagari
yang mendukung perekonomian nagari, mengembangkan jaringan
kerjasama ekonomi dengan berbagai pihak serta mengelola dana
program yang masuk ke nagari bersifat dana bergulir terutama dalam
rangka pengentasan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi
nagari.
2) Organisasi/ Pengelolaan BUMNag
Pengelolaam BUMNag Karya Bersama Nagari Lubuk Bunta
Kecamatan Silaut terpisah dari organisasi Pemerintahan Nagari yang
tercantum dalam Peraturan Nagari Durian Seribu Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari Lubuk Bunta
Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan. Struktur organisasi
BUMNag Karya Bersama yang terdiri dari 8 jabatan berdasarkan
Keputusan Wali Nagari Durian Seribu Nomor: 113/17/Kpts/N.LB/XI-
2016 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Badan Usaha Milik Nagari
Lubuk Bunta dapat dilihat dalam gambar berikut.
64 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi
BADAN PENGAWAS
KOMISARIS WALI NAGARI
DIREKTUR BAMBANG PONCOADI
BENDAHARA MAHMUDIAH
SEKRETARIS SITI JUNAETI
KEPALA UNIT USAHA /MANAGER
KEPALA UNIT USAHA /MANAGER
KEPALA UNIT USAHA /MANAGER
3) Legalitas Hukum
1. Peraturan Nagari Lubuk Bunta Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Nagari
Lubuk Bunta Kecamatan SIlaut Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Surat Keputusan Wali Nagari Lubuk Bunta Nomor:
113/17/Kpts/N.LB/XI-2016 tentang Pembentukan dan
Pelaksanaan Badan Usaha Milik Nagari Lubuk Bunta;
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik
Nagari Lubuk Bunta, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir
Selatan.
Gambar 3.8 Bagan Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag)
Karya Bersa a Nagari Lubuk Bu ta
65 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi
4) Unit Usaha
Berdasarkan Peraturan Nagari Lubuk Bunta Nomor 6 Tahun 2016
Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari Lubuk Bunta, dapat
diketaui bahwa jenis-jenis usaha yang ada di Nagari Lubuk Bunta adalah
sebagai berikut:
1. Jasa Keuangan Mikro
2. Unit perdagangan dan/atau lumbung pangan
3. Usaha-usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuannya
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Perlu diketahui bahwa unit usaha pada BUMNag Lubuk Bunta baru
dalam proses perencanaan dan perekrutan anggota serta kondisi
BUMNag saat ini termasuk belum aktif.
5) Potensi
Potensi yang ada di Nagari Lubuk Bunta adalah perkebunan kelapa
sawit. Sama halnya dengan nagari-nagari lain yang ada di Kecamatan
Silaut, dimana sebagian besar lahannya berupa tanah perkebunan
kelapa sawit. Sehingga menjadi hal yang wajar ketika perkebunan
kelapa sawit menjadi dapat menjadi potensi yang besar di Nagari Lubuk
Bunta pada khususnya. Pada umumnya di Nagari Lubuk Bunta, kelapa
sawit ini digunakan untuk pengolahan minyak CPO dan daun sawitnya
digunakan sebagai pakan ternak.
6) Kendala/Permasalahan
Untuk mewujudkan usaha yang ada di BUMNag tentunya
membutuhkan pembiayaan usaha (modal usaha) dalam jumlah yang
tidak sedikit dan memang modal yang besar tidak bisa secara instan di
dapatkan. Meskipun terkendala dalam hal modal, unit usaha dan
66 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi
potensi yang ada di Nagari Lubuk Bunta dapat sudah dalam tahap
persiapan yang hampir matang dan selanjutnya diharapkan dapat
memperoleh dana yang digunakan untuk modal awal dalam
menjalankan unit usaha maupun potensi tersebut.
3.2.5 BUMNag Air Hitam Air Hita Ba gkit
1) Profil BUMNag
Nagari Air Hitam mempunyai luas wilayah 15,96 Km2 atau sama
dengan 4,37% dari luas seluruh wilayah di Kecamatan Silaut. Nagari Air
Hitam mempunyai 3 kampung dengan jumlah penduduk sebesar 1.324
dan kepadatan penduduknya yaitu 83 jiwa/Km2. Berdasarkan Tabel 2.16
dapat diketahui bahwa rasio jenis kelamin di Desa/Nagari Air Hitam
adalah 106. Hal ini berarti bahwa dalam 100 penduduk perempuan
terdapat 106 penduduk laki-laki, sehingga penduduk laki-laki lebih
besar daripada penduduk perempuan. Nagari Air Hitam terdapat
beberapa sarana kesehatan yaitu Puskesmas Pembantu sebanyak 1
unit dan Posyandu sebanyak 3 unit dengan ketersediaan tenaga
kesehatan di Nagari Air Hitam hanya terdapat 1 Bidan. (Kecamatan
Silaut Dalam Angka Tahun 2016).
Badan Usaha Milik Nagari Air Hitam bernama BUMNag Air Hitam
Bangkit yang berkedudukan di Nagari Air Hitam dan kantornya berada
di Kampung Rantau Legundi Nagari Air Hitam. Tujuan pembentukan
BUMNag ini adalah untuk memperoleh keuntungan untuk
meningkatkan Pendapatan Asli Nagari Air Hitam, memajukan
perekonomian Nagari Air Hitam, meningkatkan pengelolaan aset-aset
Nagari Air Hitam, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari Air
67 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi
PENASEHAT WALI NAGARI
DIREKTUR MULYONO
BENDAHARA DITIYA NOPELANDINI
SEKRETARIS MEGA JULIA MARTHA A
KEPALA UNIT USAHA LEMBAGA GRANUL
INDRA
KEPALA UNIT USAHA PENGEMBANGAN SAPI TERNAK
SUTRIS
Hitam serta memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat
Nagari Air Hitam.
2) Organisasi/ Pengelolaan BUMNag
Pengelolaam BUMNag Air Hitam Bangkit Nagari Air Hitam
Kecamatan Silaut terpisah dari organisasi Pemerintahan Nagari yang
tercantum dalam Peraturan Nagari Air Hitam Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari Air Hitam Kecamatan
Silaut Kabupaten Pesisir Selatan. Struktur organisasi BUMNag Karya
Bersama yang terdiri dari 6 jabatan berdasarkan Keputusan Wali Nagari
Durian Seribu Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penetapan Kepengurusan
Badan Usaha Milik Nagari Air Hitam Bangkit Nagari Air Hitam
Kecamatan Silaut Periode Tahun 2017-2021.
Gambar 3.9 Bagan Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Nagari
BUMNag Air Hita Ba gkit Nagari Air Hita
68 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi
3) Legalitas Hukum
1. Peraturan Nagari Air Hitam Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari Air Hitam Kecamatan
Silaut Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Keputusan Wali Nagari Durian Seribu Nomor 11 Tahun 2017
tentang Penetapan Kepengurusan Badan Usaha Milik Nagari Air
Hitam Bangkit Nagari Air Hitam Kecamatan Silaut Periode Tahun
2017-2021;
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik
Nagari Air Hitam.
4) Unit Usaha
Salah satu unit usaha yang ada di Nagari Air Hitam adalah Pupuk
Organik Granular dengan bahan baku utama adalah kotoran ternak
sapi. Unit usaha ini berada di bawah Lembaga Granular Air Hitam
Bangkit dan merupakan unit usaha yang diharapkan dapat segera
berjalan. Pembuatan pupuk ini menggunakan mesin granulator yang
digunakan untuk membuat butiran/granule pembuatan pupuk organik,
selain itu mesin ini banyak diaplikasikan pada produsen pupuk untuk
membuat pupuk berbentuk butiran bulat.
Pada Juni 2012 pembangunan Lembaga Granular Air Hitam Bangkit
mulai dirintis oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui
pengawasan Dinas Sosnakertrans Kabupaten Pesisir selatan dan
pembangunannya dimulai pada Bulan Juli 2013. Lembaga Granular Air
Hitam Bangkit berkedudukan di Kampung Rantau Legundi Nagari Air
Hitam berdiri pada tanggal 22 Januari 2014 dengan kelas kelompoknya
adalah pemula.
69 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi
Sebelum membuat pupuk granular, langkah awal yang harus
dilakukan adalah membuat kompos dengan bahan seperti pelepah
sawit atau sisa tanaman pertanian, serbuk gergaji, kotoran ternak, EM4
(Effective Microorganisms 4) yaitu suatu cairan yang berwarna
kecoklatan dan beraroma manis asam (segar) yang mana di dalamnya
terkandung campuran dari beberapa mikroorganisme hidup yang
sangat bermanfaat dan menguntungkan guna proses
penyerapan/persediaan unsur hara di dalam tanah dan gula pasir.
Untuk proses pembuatan pupuk organik granular, terdapat beberapa
langkah sebagai berikut.
1. Pengeringan Bahan
Pengeringan kompos/bahan bisa dilakukan dengan cara dijemur di
bawah sinar matahari atau menggunakan alat pengering (rotary
dryer). Kadar air kompos ± < 20% dan jika kompos semakin kering
maka semakin baik. Berikut mesin pengering kompos yang
digunakan di Nagari Air Hitam.
Gambar 3.10 Mesin Pengering Kompos (Rotary Dryer)
70 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi
2. Penggilingan dan Pengayakan
Kompos yang sudah kering kemudian dihaluskan dengan tingkat
kehalusan minimal 80 mesh (kompos diayak dengan 80 atau 100
mesh ayakan). Sisa bahan yang tidak lolos ayakan dikembalikan ke
alat penggilingan. Seperti pada Gambar 3.11 dapat diketahui bahwa
terdapat 2 mesin yaitu nomor 1 adalah mesin pengayak dan nomor
2 adalah mesin penggiling.
3. Penambahan Bahan Lain
Beberapa bahan yang sering ditambahkan adalah pupuk anorganik
untuk meningkatkan kandungan hara N,P, K atau hara mikro lainnya
atau dengan menambahkan asam humat atau asam fulvat (hormon
perangsang pertumbuhan tanaman).
Gambar 3.11 Mesin Penggiling dan Pengayak Pupuk
Organik Granular
1 2
71 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi
4. Granulasi
Setelah semua bahan siap, langkah selanjutnya adalah pembuatan
granul dengan menggunakan alat khusus untuk granulasi (Pan
Granulator). Alat ini berbentuk piringan yang berputar dengan cara
memasukkan bahan ke dalam Pan, hidupkan mesin. Sambil diputar,
masukkan air sedikit demi sedikit ke dalam Pan hingga terbentuk
granul (butiran). Yang perlu diperhatikan dalam proses ini adalah
kadar air yang digunakan harus seimbang. Berikut adalah gambar
mesin pembuat granul (butiran) yang diambil di Nagari Air Hitam.
5) Potensi
Potensi yang ada di Desa Air Hitam adalah perkebunan kelapa sawit,
peternakan sapi bali dan pabrik pupuk organik yang mana ketiga
potensi ini saling berkaitan. Seperti diketahui bahwa jenis sapi yang
diternakkan di Desa Air Hitam adalah sapi bali, dimana jenis sapi ini
dapat tertintegrasi dengan kelapa sawit yaitu daun kelapa sawit
Gambar 3.12 Mesin Pembuat Granule (Pan
Granulator)
72 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi
dapat digunakan sebagai pakan ternak. Selain itu pelepah kelapa
sawit dapat dimanfaatkan sebagai bahan kompos bersamaan
dengan kotoran sapi. Selain itu, ternak sapi sendiri dapat
dimanfaatkan sebagai alat transpotasi untuk menarik gerobak dan
membajak sawah.
6) Kendala/Permasalahan
Dalam mewujudkan unit usaha yang akan dijalankan terdapat
kendala yang dialami meskipun alat yang diperlukan sudah tersedia.
Permasalahan yang dihadapi seperti belum adanya dana
operasional yang digunakan untuk kebutuhan bahan baku yang
diperlukan. Selain itu kendala lain yang dihadapi adalah
pembangunan kandang sapi yang mana jika dibangun di dekat lokasi
dapat terendam air setiap tahunnya sehingga perlu dibangun
fasilitas kandang sapi di lokasi lain yang tidak terendam air dan
masih relatif dekat dengan pabrik.
73 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi
BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN
4.1 Kesimpulan
1. Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari 15 kecamatan dan 182 nagari
dengan luas wilayahnya yaitu 5.749,89 Km2.
2. Kawasan Transmigrasi Lunang Silaut terletak di bagian selatan
Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dan secara
administrasi meliputi 3 Kecamatan, yaitu Kecamatan Lunang Silaut,
Kecamatan Basa IV Balai Tapan dan Kecamatan Pancung Soal dengan
cakupan wilayah daratan seluas 122.782 Ha.
3. Kecamatan Lunang terdiri dari 10 nagari dengan 1 nagari yang belum
memiliki BUMNag yaitu Nagari Lunang Utara. Dari 10 unit BUMNag
tersebut, 4 BUMNag diantaranya yaitu Nagari Lunang, Lunang
Tengah, Lunang Dua dan Lunang Tiga memiliki potensi nagari yang
bergerak di bidang pertanian dan peternakan yaitu perkebunan
kelapa sawit, jagung, padi sawah, peternakan sapi serta unggas
seperti ayam buras dan itik.
4. Nagari Lunang mempunyai 7 jenis usaha yang masih dalam tahap
perencanaan berdasarkan Peraturan Nagari Lunang No. 3 Tahun 2016
yaitu di bidang perikanan, pengolahan CPO, pertambangan galian,
pertanian, pariwisata, peternakan dan saprodi dengan potensi yang
dimiliki adalah perkebunan kelapa sawit, jagung dan peternakan.
5. Nagari Lunang Tengah memiliki 2 jenis usaha yaitu peternakan sapi
yang dikhususkan untuk penggemukan sapi dan air isi ulang dalam
bentuk galon yang bersumber dari air sumur. Potensi yang dimiliki
oleh Nagari Lunang Tengah adalah perkebunan kelapa sawit, jagung,
peternakan (sapi, kambing, ayam buras dan itik) serta padi sawah.
74 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi
6. Jenis usaha yang dijalankan di Nagari Lunang Dua adalah Pamsimas
dan pasar nagari dengan potensinya adalah perkebunan kelapa sawit,
jagung dan peternakan.
7. Nagari Lunang Tiga mempunyai jenis usaha yaitu jasa pelayanan
pembayaran dan pengelolaan pasar dengan potensinya adalah
perkebunan kelapa sawit dan Usaha Bersama Komunitas (UBK) yang
merupakan usaha khusus kelompok bersama berupa dodol jagung
dengan kemasan dan beberapa varian rasa.
8. Kecamatan Silaut terdiri dari 10 nagari yang semua nagarinya sudah
terdapat BUMNag. Dari 10 unit BUMNag tersebut, 5 diantaranya yang
dibahas memiliki potensi nagari yang bergerak di bidang peternakan
yaitu peternakan sapi bali dan perkebunan kelapa sawit. Kelima
nagari itu adalah Sungai Sarik, Sungai Pulai, Lubuk Bunta, Durian
Seribu dan Air Hitam.
9. Jenis Usaha yang sedang dipersiapkan oleh BUMNag Sungai Sarik
adalah ternak sapi bali dengan lahan yang dipersiapkan seluas 6 Ha.
Hasil dari ternak sapi ini nantinya digunakan untuk konsumsi
penduduk setempat. Potensi yang ada di Nagari Sungai Sarik adalah
peternakan sapi dan perkebunan kelapa sawit.
10. Jenis usaha yang ada di Nagari Sungai Pulai adalah perkebunan kelapa
sawit dengan modal awal berupa tanah perkebunan. Usaha ini
dikelola sendiri oleh BUMNag Sungai Pulai yang kemudian dipanen
dan dijual ke pengepul. Potensi di Nagari Sungai Pulai sendiri adalah
perkebunan kelapa sawit dan peternakan sapi bali yang dimanfaatkan
untuk sapi pedaging serta bio gas yang berasal dari kotorannya.
11. Usaha yang ada di Nagari Durian Seribu masih dalam tahap
perencanaan yang berupa air bersih. Hal ini dikarenakan konsumsi air
75 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi
minum masih bersumber dari luar nagari. Sedangkan potensi yang
ada di Nagari Durian Seribu adalah perkebunan kelapa sawit dan
peternakan sapi.
12. Usaha yang ada di Nagari Lubuk Bunta masih dalam tahap
perencanaan dan perekrutan anggota serta kondisi BUMNag yang
belum aktif. Sedangkan potensi yang ada di nagari tersebut adalah
perkebunan kelapa sawit.
13. Jenis usaha yang ada di Nagari Air Hitam adalah Pupuk Organik
Granular dengan bahan baku utama adalah kotoran ternak sapi.
Usaha pembuatan pupuk tersebut menjadi salah satu potensi di
Nagari Air Hitam selain perkebunan kelapa sawit dan peternakan sapi
bali.
14. Kendala utama dalam pelaksanaan unit usaha BUMNag di Kecamatan
Lunang dan Kecamatan Silaut adalah modal awal.
76 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi
4.2 Saran
1. Anggaran yang dialokasikan untuk unit usaha BUMNag agar nantinya
dapat dimanfaatkan dengan baik dan tepat sasaran.
2. Pemerintah Pusat beserta Pemerintah Daerah diharapkan untuk
menyelenggarakan sosialisasi, pelatihan dan bimbingan teknis
tentang BUMNag secara intensif dan berkelanjutan.
3. Kegiatan sosialisasi dan pelatihan mengenai BUMDesa nantinya
diaharapkan dapat memberikan keterampilan dan pengetahuan yang
dibutuhkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan yang
berkaitan dengan BUMNag di masing-masing nagari di Kecamatan
Lunang dan Silaut.
77 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi
DAFTAR PUSTAKA
Anonim. 2017. https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatera_Barat. Diakses pada
tanggal 17 Juli 2017
Anonim. 2017. https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pesisir_Selatan.
Diakses pada tanggal 17 Juli 2017
Badan Pusat Statistik. 2016. Provinsi Sumatera Barat dalam Angka Tahun 2016.
Jakarta: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat.
Badan Pusat Statistik. 2016. Statistik Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun
2016. Jakarta: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat.
Badan Pusat Statistik. 2016. Kabupaten Pesisir Selatan dalam Angka Tahun
2016. Jakarta: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan.
Badan Pusat Statistik. 2016. Statistik Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
2016. Jakarta: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan.
Badan Pusat Statistik. 2016. Kecamatan Lunang dalam Angka Tahun 2016.
Jakarta: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan.
Badan Pusat Statistik. 2016. Statistik Daerah Kecamatan Lunang Tahun 2016.
Jakarta: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan.
Badan Pusat Statistik. 2016. Kecamatan Silaut dalam Angka Tahun 2016.
Jakarta: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan.
Badan Pusat Statistik. 2016. Statistik Daerah Kecamatan Silaut Tahun 2016.
Jakarta: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI. 2014.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta: Biro Hukum
Organisasi dan Tata Laksana
78 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI. 2015.
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan
Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Jakarta: Biro
Hukum Organisasi dan Tata Laksana
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI. 2015.
BUMDesa Lumbung Ekonomi Desa Petunjuk Praktis Pembentukan dan
Pengelolaan BUMDesa. Jakarta: Direktorat Pengembangan Usaha
Ekonomi Desa (PUED).
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI. 2016.
Frequently Asked Questions (FAQ) tentang BUMDesa (Buku Tanya Jawab
tentang BUMDesa). Jakarta: Direktorat Pengembangan Usaha Ekonomi
Desa (PUED).
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI. 2016.
Majalah I fo Desa BUMDesa Motor Pe ggerak Eko o i Desa. Jakarta:
Pusat Data dan Informasi.
Wahyudi, Y. A. 2013. http://www.sumbarprov.go.id/details/news/1323. Diakses
pada tanggal 30 Mei 2017
80 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi
LAMPIRAN 1. NAMA BADAN USAHA MILIK DESA DI KAWASAN TRANSMIGRASI (KTM) LUNANG – SILAUT
KABUPATEN PESISIR SELATAN - SUMATERA BARAT
No Kecamatan Nama
Desa/Nagari Nama BUM Desa
Tahun
Berdiri
Pengelola (Direktur/Manager)
Jenis Usaha
Kondisi
Permodalan
saat ini
Nomor SK/No.
Badan
Hukum/ No.
Perdes/Pernag Nama No. Telp/HP Email
1 LUNANG 1 Lunang Lunang Saiyo Sakato 2016 Munafri Bidang pengembangan
perikanan, Pengolahan
CPO, Pertambangan
Galian C
blm ada Pernag No 3
Thn 2016
2 Lunang
Utara
blm ada
3 Lunang
Selatan
Aguna Karya 2016 Arifin 081266225199 Jasa Keuangan Mikro,
Toko Saprodi
blm ada Pernag No 5
Thn 2016. SK
Pengurus BUM
Nag :
140/SK/WN-
LS/XI-2016
4 Lunang
Barat
Jaya Abadi 2016 Ali Maksum Simpan Pinjam, Air
Bersih
blm ada Pernag No 5
Thn 2016
5 Sindang
Lunang
Sindang Sakato 2016 Hasan Basri Jasa Pelayanan
Masyarakat, Air Bersih
blm ada Pernag No 4
Thn 2016
6 Pondok
Parian
Lunang
Citra Jasa 2016 Robi
Guswanto
081266238109 Simpan Pinjam, Air
Bersih, Jasa
Pembayaran
blm ada Pernag No 04
Thn 2016
7 Lunang
Tengah
Tuah Sepakat 2016 Sal Sandi
Nusal
Saprotan, Simpan
Pinjam,
blm ada
Pernag. 04 Thn
2016
81 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi
No Kecamatan Nama
Desa/Nagari Nama BUM Desa
Tahun
Berdiri
Pengelola (Direktur/Manager)
Jenis Usaha
Kondisi
Permodalan
saat ini
Nomor SK/No.
Badan
Hukum/ No.
Perdes/Pernag Nama No. Telp/HP Email
8 Lunang
Satu
Lunang Satu 2016 Dedi
Purwanto
Jasa Pelayanan,
Keuangan Mikro,
Perdagangan
blm ada Pernag No 4
Thn 2016. SK
Pengurus BUM
Nag :
408/KPTS/WN-
LS/XII-2016
9 Lunang Dua Usaha Bersama 2016 Rambat
Mulyadi
Jasa Pelayanan,
Keuangan Mikro
blm ada Pernag No 2
Thn 2017
10 Lunang Tiga Berkah Agung 2016 Iman
Kamaruzaman
Jasa Pelayanan,
Keuangan Mikro
blm ada Pernag No 5
Thn 2016
2 SILAUT 1 Silaut Silaut Mandiri 2016 Jasa Pelayanan,
Waserda, Home
Industri, Simapan
Pinjam Mikro,
blm ada Pernag 03 Thn
2016
2 Sungai
Sirah
Sungai Sirah Jaya
Mandiri
2016 Sewa Kios Pasar, WC
Umum, SPP Mikro,
Industri Rumah Tangga
blm ada Pernag 05 Thn
2016
3 Sungai Sarik Amanah 2016 Subandi
Handoko
Jasa Pelayanan,
Peternakan Sapi,
Simpan Pinjam
blm ada Pernag 04 Thn
2016
82 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi
No Kecamatan Nama
Desa/Nagari Nama BUM Desa
Tahun
Berdiri
Pengelola (Direktur/Manager)
Jenis Usaha
Kondisi
Permodalan
saat ini
Nomor SK/No.
Badan
Hukum/ No.
Perdes/Pernag Nama No. Telp/HP Email
4 Sungai Pulai Kembang Pulai Unggul
Abadi
2016 Dori Gustian,
SPd
Perkebunan Sawit,
Perdagangan Sawit, Air
Bersih, Lumbung
Pangan, Waserda
Nagari, Simpan Pinjam,
Home Industri
blm ada Pernag 05 Thn
2016
5 Pasir Binjai Taman Makmur 2016 Tanah Kas Desa,
Pelayanan Jasa, Pasar
Nagari, Home Industri
blm ada Pernag 03 Thn
2016
6 Lubuak
Bunta
Karya Bersama 2016 Bambang
Poncoadi, SPd
Air Bersih, Usaha
Produksi, Usaha jasa,
Simp. Pinjam/LKM,
Pasar Nag
blm ada Pernag 06 Thn
2016
7 Sambungo Karya Usaha
Sambungo
2016 Pengelolaan TKD, Desa
Wisata, Perdagangan,
Waserda, Bank
Mini/Jasa, Kebun Desa,
Simpan Pinjam
blm ada Pernag 05 Thn
2016
8 Durian
Saribu
Usaha Bersama 2016 Suroni Depot Air Minum,
Usaha Jasa, Waserda
Nag
blm ada Pernag 03 Thn
2016
9 Air Hitam Air Hitam Bangkit 2016 Mulyono Pupuk Granular,
Ternak Sapi
blm ada Pernag 05 Thn
2016
83 Data dan Informasi BUMDesa dan BUMDesa Bersama di Kawasan Transmigrasi
No Kecamatan Nama
Desa/Nagari Nama BUM Desa
Tahun
Berdiri
Pengelola (Direktur/Manager)
Jenis Usaha
Kondisi
Permodalan
saat ini
Nomor SK/No.
Badan
Hukum/ No.
Perdes/Pernag Nama No. Telp/HP Email
10 Talang
Binjai
Langgeng Saiyo 2016 Minimarket,
Perdagangan Ternak,
Perdagangan/Saprodi/
Pupuk Organik, Home
Industri, LKM, Simp
Pinjam
blm ada Pernag 05 Thn
2016