Post on 23-Sep-2019
LAMPIRAN I
STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN NEGERI /PHI/ TIPIKOR KELAS IA SERANG
STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR KELAS IA SERANG
WAKIL KETUA
BAMBANG PRAMUDWIYANTO, SH.MH
KETUA
BUDI SANTOSO, SH.MH
HAKIM PANITERA PENGGANTI
1 BENYAMIN S, SH 12 KUSTIARJO
2 SITTI HARYATI,SH 13 AGUS TUNAS SETIAWAN, SH
3 YUNITA SOFRIYANI, SH 14 AGUS MAULANA,SH
4 ENDI UDIAWATI, SH 15 UNDARA
5 YANI IRAWATI,SH 16 NANA SUPRIAYATNA WALUYA
6 UBAEDAH 17 ANITA RAHMAWATI,SH
7 H.TB . ABU MA’ALI 18 NURFU'AD, SH
8 ENAR SUNARYA 19 GINAGAN, SH
9 OKTAVIANDRI 20 BETI NURBAETI,SH
10 H. BASUKI 21 YOSHUAAUGUSTINUS,SH
11 ELVI HERA, SE 22
KELOMPOK FUNGSIONAL KEPANITERAAN
1. IRDALINDA, SH. MH. 2. LIAN HENRY SIBARANI, SH. MH.
3. JASDEN PURBA,SH
4. ANDREAS SUHARTO, SH. 5. LUTFI, SH.
6. PARNAEHAN SILITONGA, SH.
7. HJ. RISTATI, SH. 8. ARDI, SH.
9. DALYUSRA, SH. MH 10. M. SAINAL , SH.Mhum
11. LOUISE BETTI SILITONGA,SH.Mhum
12.
13.
PANITERA / SEKRETARIS
HJ. R. IIN MUTMAINAH, SH.MH
WAKIL PANITERA WAKIL SEKRETARIS
SUPARNO, SH.MH Drs. DADI SURYADI
KASUB BAG UMUM
GEMPA ANDEYSETIO, ST
KASUB BAG
KEPEGAWAIAN
SUSILAH
KASUB BAG
KEUANGAN
RATU MASTU
PANMUD PIDANA
BASRIDA MURNI, SH
PANMUD PERDATA
IYUS YUSUF, SH.MH
PANMUD HUKUM
MEDIA IRIAWAN, SH
PANMUD TIPIKOR
ANTON P, SH
PANMUD PHI
AGUS TUNAS S, SH
Staff
1. ABDURAHMAN
2. RATRI KD ANGUN
ANGUN,SH
3. FITRI ICHTIANTO, SH
4. WIJIANTO,SH
5. HAMDANI
Staff
1. DIAN ANGGRAENI,SH
2. MARIA SAKURA, SH
3. YANTO.
Staff
1. CUCU MULYANA
2. NONI MAULIYANA
3. SERLI BERLIANA SIANIPAR
Staff
1. ELINE FEBRIANA,SH
2. PIPIN PEROSANTI, SH
Staff
1. M. NUR MUHAROM,SH
2. KATMIATI,SH
3. LIA MARLIA,SH
Staff
1. NOVIE RUSDIANI,SH
2. ARVIANTO WICAKSANA, S.Kom
3. RASWIN
4. AS’AD
5. SUDARJA
6. SUPRIYADI
7. HAMBALI
8. MOHAMAD SANUSI
9. ADI ILHAM ATMANEGARA
10.EKA SAPTA PRATAMA
11.HADI GUSTIAWAN
12.AHMAD FAUZI
Staff
1. NINA MAYLINA, ST
2 . FATULLOH, S.Kom
Staff
1. DEWI WULYAN,SE
2. KOMARUDIN, SE.Msi
3. ANINDA KHOFIFA
LAMPIRAN II
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI KELAS
IA SERANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN NEGERI /PHI/ TIPIKOR KELAS I A SERANG
No KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN PENANGGUNG
JAWAB SUMBER DATA
1 Peningkatan Penyelesaian
Upaya Mediasi
Prosentasi Mediasi Yang diselesaikan
Perbandingan antara Mediasi yang disepakati
dengan jumlah mediasi yang diterima dan
menjadi perkara
Panitera/sekretaris
Laporan Bulan
dan
Laporan Tahunan
2 Peningkatan Penyelesaian
Perkara
a. Prosentasi perkara yang
diselesaikan
b. Prosentase sisa perkara yang
diselesaikan
Perbandingan Antara perkara yang
diminutasi dan disampaikan kepada para
pihak pencari keadilan dengan jumlah
perkara yang diregister
Perbandingan antara sisa perkara yang
diminutasi dan disampaikan kepada para
pihak pencari keadilan dengan jumlah sisa
perkara
( Kriteria sisa perkara dan perkara yang
selesai mengacu pada pola Bindalmin
tentang jangka waktu penanganan perkara
pada Pengadilan tingkat Pertama)
Panitera/sekretaris
Panitera/sekretaris
Laporan Bulanan
dan
Laporan Tahunan,
Laporan Bulanan
Dan
Laporan Tahunan
3
Peningkatan Tertib
Administrasi Perkara
a. Prosentasi berkas yang diajukan
Banding,, Kasasi dan PK yang
disampaikan secara lengkap
Perbandingan Antara berkas yang diajukan
Banding , Kasasi, dan PK yang lengkap
(terdiri dari Bundel A dan Bundel B) dengan
jumlah berkas yang dikembalikan oleh
Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah
Panitera/sekretaris
Laporan Bulanan
dan
Laporan Tahunan
No KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN PENANGGUNG
JAWAB SUMBER DATA
b. Prosentase berkas yang diregister
dan siap disidangkan ke Majelis
c. Prosentase Penyampaian
pemberitahuan Pemberitahuan
Pemangilan Sidang Tepat Waktu.
d. Prosentase penyampaian
Pemberitahuan Relaas Putusan
Tepat Waktu, Tempat dan Para
Pihak .
e. Prosentase Penyitaan tepat waktu
dan tempat
Agung
Perbandingan antara berkas perkara yang
diterima Pengadilan Tingkat Pertama dengan
berkas perkara yang disidangkan
Sudah Jelas
Sudah Jelas
Sudah Jelas
Panitera/sekretaris
Jurusita
Juru Sitra
Juru Sitra
Juru Sitra
Laporan Bulanan
dan
Laporan Tahunan
Laporan Bulanan.
Laporan Bulanan.
Laporan Bulanan.
LAMPIRAN :
MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015.
Instansi : Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas IA Serang
Visi : MEWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI /PHI/ TIPIKOR KELAS IA SERANG YANG AGUNG
Misi : 1.Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi.
2.Menjaga kemandirian Badan Peradilan Umum Tingkat Pertama di Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten .
3.Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat
4.Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
5. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
6. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
7. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan pada Badan Peradilan Umum tingkat Pertama .
8. Meningkatkan kualitas pimpinan Badan Peradilan Umum Tingkat Pertama diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten .
9. Menjaga kemandirian Badan Peradilan Umum Tingkat Pertama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banten .
Tujuan 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri /PHI/ Tipikor Kelas 1A Serang dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas
SASARAN /INDIKATOR KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA
2010 2011 2012 2013 2014 2015
1.Meningkatnya penyelesaian perkara.
a. Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan 1. Perdata 2. Pidana 3. Tipikor 3. PHI
b. Persentase Perkara yang diselesaikan
100% 24%
38,2% -
100% 12%
25,4% 100%
100% 29%
37,3% 93,5%
100% 20%
- 54,16%
100 %
- 100%
-
2.Peningkatan aksepbilitas
putusan Hakim. 3.Peningkatan efektifitas
pengelolaan penyelesaian perkara.
1. Perdata 2. Pidana 3. PHI 4. Tipikor
c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan 1. Perdata 2. Pidana 3. PHI 4.Tipikor
d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan 1. Perdata 2. Pidana 3. PHI 4. Tipikor
a. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:
1. Pidana 1. Banding 2. Kasasi 3. Peninjauan Kembali
2. Perdata 1. Banding 2. Kasasi 3. Peninjauan Kembali
3. Peninjauan Kembali 1. Banding
2. Kasasi PHI 3. Peninjauan Kembali PHI
4. Tipikor 1. Banding 2. Kasasi 3. Peninjauan Kembali
a. Persentase berkas yang diajukan Banding yang yang disampaikan secara lengkap. 1. Perdata
2. Pidana 3. PHI 4. Tipikor b. Persentase berkas yang diregister dan siap
didistribusikan ke Majelis. 1. Perdata
65% 96%
81,8% -
76% 98% 98,2
-
24% 2%
1,8% -
96% 96% 99%
71% 80% 97%
-
52,7% 92,7%
- - -
100% 100% 100%
-
100%
66% 88%
97,1% 100%
72% 99% 98,5
100%
28% 1%
1,5% 0%
96% 97% 99%
82% 94% 100%
-
49,3% 92,5%
27,2% 63,6%
-
100% 100% 100% 100%
100%
49% 71% 78%
93,5%
71% 99%
93,2% 100%
29% 1% 6,8% 6,3%
97,% 98% 99%
68% 93% 100%
-
57,6% 96,65%
67,7% 71%
-
100% 100% 100% 45%
100%
44% 70%
- 54,16%
-
99% - - -
1% -
4,17%
98% 99% 99%
99% 99% 100%
- -
19%
58,33% 37,5%
-
100% 100% 100% 100%
100%
2 % - -
57.9 %
96 % 92 %
- 57,9 %
55 % - - -
97.5% 99 % 100 %
95 % 100 % 100 %
- - -
25 % 31,8 % 4,5 %
-
99% 100 % 31,8 %
92 %
4.Peningkatan
aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
5.Meningkatnya kepatuhan
terhadap putusan pengadilan.
6.Meningkatnya kualitas
pengawasan.
2. Pidana 3. PHI 4. Tipikor c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
1. Perdata 2. Pidana 3. PHI 4. Tipikor a.Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 1 Pidana 2. Perdata 3. PHI 4. Tipikor b.Persentase perkara yang dapat diselesaikan
dengan cara Zetting plaat. 1. Pidana 2. Perdata 3. PHI 4. Tipikor c.Persentase (Amar) putusan perkara (yang
menarik perhatian masyarakat) yang dapat diaksessecara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.
1. Pidana 2. Perdata 3. PHI 4. Tipikor d.Persentase jumlah perkara yang sudah
diputusdan dipublikasikan. 1. Pidana 2. Perdata 3. PHI 4. Tipikor a..Persentase permohonan eksekusi atas
putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindak lanjuti
1. Pidana 2. Perdata 3. PHI 4. Tipikor a.Persentase pengaduan masyarakat yang
ditindaklanjuti. 1. Pidana
100% 100%
-
100 100
- -
100 100
- -
100% 100%
- -
100% 100% 100% 100%
- -
60% -
100% 100%
- -
100%
100% 100% 100%
100 100
- 100
-
100% -
100%
100% 100%
- 95%
100% 100% 100% 100%
100% -
44,4% -
100% 100%
- -
100%
100% 100% 100%
100 100
- 100
-
100
100
100% 100%
- 97%
100% 100% 100% 100%
100% -
33,3% -
100% 100%
- -
100%
100% 100% 100%
100 100
- 100
-
100 -
100%
100% 100%
- 98%
100% 100% 100% 100%
100% - - -
100% 100%
- -
100%
- 100 % 100 %
100 %
- 100 %
- - - - - - - - - - - - -
100 % -
100 % 100 %
- - - -
7.Peningkatan kualitas
SDM 8.Peningkatan penyediaan
sarana dan prasarana
2. Perdata 3. PHI 4. Tipikor b.Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal
yang ditindaklanjuti. 1. Pidana 2. Perdata 3. PHI 4. Tipikor a.Persentase pegawai yang lulus diklat teknis
Yudisial b.Persentase pegawai yang lulus diklat non
Yudisial c.Persentase pejabat/pegawai yang lulus
mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.
a.Presentase pengadaan sarana dan prasarana. Anggaran Fisik
100% - - -
100% - -
100%
100%
100%
96,93 % 100 %
100% - - -
100% -
100%
100%
100%
100%
97,58 % 100 %
100% - - -
100% -
100%
100%
100%
100%
99,48 % 100 %
100% - - -
100% -
100%
100%
100%
100%
99,69 % 100 %
100 % 100 %
- -
100 % - -
100 % 100 %
100 % 100 %
100 % 100 %
LAMPIRAN III
RENCANA KERJA TAHUN 2015
PENGADILAN NEGERI /PHI/ TIPIKOR KELAS IA SERANG
A. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2015
Pada Tahun 2015, Pengadilan Negeri/PHI/TipikorKelas IA Serang telah
memiliki rencana kinerja yang tergambar dalam tabel berikut :
RENCANA KINERJA TAHUNAN 2015
PENGADILAN NEGERI /PHI/ TIPIKOR KELAS IA SERANG
NO Sasaran Stategis Indikator Kinerja Target
1 Terlaksananya optimalisasi penyelesaian Hukum melalui upaya mediasi .
Prosentase mediasi yang diselesaikan 1. Perdata 2. PHI
100% 100%
2 Penyelesaian Perkara . a. Prosentase perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata 3. PHI 4. Tipikor
b.Prosentase sisa perkara yang diselesaikan
1. Pidana 2. Perdata 3. PHI 4. Tipikor c. Prosentase Perkara yang naik banding 1. Pidana 2. Perdata 3. PHI 4.Tipikor d.Prosentase perkara yang tidak naik
banding 1. Pidana 2. Perdata 3. PHI 4.Tipikor e.Prosentase Perkara PHI PK dan Naik
Banding 1. PK 2. Banding
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3 Tertib Administrasi. a Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaiakan secara lengkap
b.Presentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
100% 100%
4 Sumber Daya Manusia yang berkualitas .
a.Presentase pegawai yang diusulkan mengikuti diklat
b.Presentase temuan yang ditindaklanjuti
100% 100%
5
Pengawasan yang berkualitas
a.Presentase pengaduan yang ditindaklanjuti
b.Presentase temuan yang ditindaklanjuti
100 % 100%
6. 7.
Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan Penyediaan sarana dan prasarana
a.Presentase proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan
a.Persentase pengadaan sarana dan prasarana
100% 100%
LAMPIRAN IV
PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PENGADILAN TINGKAT
PERTAMA
PENGADILAN NEGERI /PHI/ TIPIKOR KELAS IA SERANG
PENGADILAN NEGERI /PHI/ TIPIKOR KELAS IA
SERANG
PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA
PENGADILAN TINGKAT PERTAMA
PENGADILAN NEGERI /PHI/ TIPIKOR KELAS IA SERANG
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015
Dalam rangka mewujudkanmanajemen pemerintah yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil,
yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : HJ.R. IIN MUTMAINAH,SH.MH
Jabatan : Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas IA Serang
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : BUDI SANTOSO, SH. MH
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas IASerang
Selaku atasan langsung pihak pertama
Selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama pada tahun 2015 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan
sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Serang, 23 Februari 2015
Ketua Panitera/Sekretaris
Pengadilan Negeri /PHI/ Tipikor Pengadilan Negeri /PHI/Tipikor
Kelas IA Serang Kelas IA Serang
BUDI SANTOSO ,SH. Mhum HJ. R. IIN MUTMAINAH, SH, MH
NIP. 19620225 198803 1 002 NIP. 195906081985022001
LAMPIRAN V
KEPUTUSAN PANITERE / SEKRETRIS
PENGADILAN NEGERI /PHI/ TIPIKOR KELAS IA SERANG
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA (LAKIP) PENGADILAN NEGERI /PHI/ TIPIKOR KELAS
IA SERANG
JALAN K.H. ABDUL HADI NO. 29 SERANG – BANTEN 42117
Telp. (0254) 200644 – 200940 Fax : (0254) 200644
e-mail : PNSerang12@gmail.com web : www.pn-serang.go.id
KEPUTUSAN PANITERA/SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI /PHI/TIPIKOR KELAS IA SERANG TAHUN 2015
NOMOR : W29.U1/441/SEK/SK/II/2015
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
(LAKIP)
PENGADILAN NEGERI /PHI/TIPIKOR KELAS IA SERANG
PANITERA/SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI /PHI/TIPIKOR KLASIA SERANG
Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
No.15 Tahun 2009 tentang Penyempaian Laporan
Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014 dan Dokumen
Penetapan Kinerja Tahun 2015;
b.
c.
Bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri /PHI/ Tipikor
Kelas IA Serang Tahun 2014 perlu dibentuk Tim terpadu :
Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam
Keputusan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri /PHI/
Tipikor Kelas IA Serang ini dipandang cakap dan mampu
untuk melaksanakan tugas dalam tim kerja tersebut
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2004 tentang perubahan
atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung
2. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang
perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun
1986 tentang Peradilan Umum.
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2004-2009.
7. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang
Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
8. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005
tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
9. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang
Kepaniteraan Mahkamah Agung.
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 20 Tahun 2010
tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 20 Tahun 2010
tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
12 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ( DIPA) Pengadilan
Negeri /PHI/ Tipikor Kelas IA Serang.
Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Nomor : 11 Tahun 2012 tentang
penyampaian laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Tahun 2012 dan Dokumen Penetapan Kinerja
tahun 2013 ;
MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUSAN PANITERA/SEKRETARIS PENGADILAN
NEGERI /PHI/ TIPIKOR KELAS IA SERANG TENTANG
TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA TAHUN ANGGARAN 2015.
Pertama : Menunjuk Tim Kerja untuk Pelaksanaan Penyusunan
Laporan Akuntabilitas Kinerja ( LAKIP) Pengadilan Negeri
/PHI/Tipikor Kelas IA Serang ;
Kedua : Tim kerja menjalankan tugas sesuai arahan
Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri /PHI/ Tipikor Kelas IA
Serang.
Ketiga : Semua biaya yang timbul akibat dari keputusan ini
dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Kelas IA Serang
Tahun Anggaran 2015
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.
SALINAN
Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Wakil Ketua Bidang Non Yudisial
2. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI
3. Ketua Pengadilan Tinggi Banten
4.Yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan
sebagaimana mestinya
Serang , 23 Februari 2015 PANITERA/SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR KELAS IA SERANG
HJ. R. IIN MUTMAINAH,SH. MH
NIP.195906081985022001
LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN PANITERA / SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI /PHI/ TIPIKOR KELAS IA SERANG
NOMOR: W29.U1/441/SEK/SK/I/2015
Pembina : Ketua Pengadilan Negeri /PHI/ Tipikor Kelas IA Serang
Penanggung Jawab : Panitera / Sekretaris
Koordinator : 1. Wakil Panitera
2. Wakil Sekretaris
Anggota : 1. Panitera Muda Pidana.
2. Panitera Muda perdata
3. panitera Muda Hukum
4. Panitera Muda Tipikor
5. Panitera Muda PHI
6. Kepala Sub Bagian Kepegawaian
7. Kepala Sub Bagian Keuangan.
8. Kepala Sub Bagian Umum
Operator : 1. Arvianto candra wicaksana, SH
2. Fathulloh , S.Kom..
Ditetapkan di: Serang Pada Tanggal: 23 Februari 2015
PANITERA/SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI /PHI/TIPIKOR
KElAS I A SERANG
HJ. R. IIN MUTMAINAH,SH. MH NIP.195906081985022001
LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN KETUA
PENGADILAN NEGERI /PHI/ TIPIKOR KELAS IA SERANG
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN
NEGERI /PHI/ TIPIKOR KELAS IA SERANG
JALAN K.H. ABDUL HADI NO. 29 SERANG – BANTEN 42117
Telp. (0254) 200644 – 200940 Fax : (0254) 200644 e-mail : PNSerang12@gmail.com web : www.pn-serang.go.id
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PHI / TIPIKOR
KELAS 1A SERANG
NOMOR : W29.UI/440 / IKU/SK/I/2015
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI /PHI/ TIPIKOR KELAS 1A SERANG
KETUA PENGADILAN NEGERI /PHI/ TIPIKOR KELAS 1A SERANG
Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah
dipandang perlu untuk memobilitas keputusan Pengadilan
Negeri /PHI/Tipikor Kelas 1A Serang dan Penetapan Indikator
Kinerja Utama Pengadilan Negeri / PHI/ Tipikor Kelas 1A
Serang;
2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 - 2015, dan dimulainya
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015
-2019 maka Mahkamah Agung perlu meninjau kembali atau
mereview untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama
(IKU).
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan
kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung.
2. Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman.
4. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan
kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang
Peradilan Umum.
5. Undang-undang Nomor :50 Tahun 2009 tentang perubahan
kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Negeri.
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
2004-2009.
8. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang
Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
9. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang
Sekretariat Mahkamah Agung.
10. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang
Kepaniteraan Mahkamah Agung.
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor: PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja.
Memperhatikan : Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas
1A Serang Tahun 2015.
MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PHI /
TIPIKOR KELAS 1A SERANG TENTANG PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI
/PHI/ TIPIKOR KELAS 1A SERANG 2015.
Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran
peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh
Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk menetapkan rencana
kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran,
menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan
akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja
sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung
Republik Indonesia 2014.
Kedua Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap
pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Pengadilan Negeri /PHI/
Tipikor Kelas 1A Serang
Ketiga Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan
keputusan/peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas
untuk :
a. Melakukan review atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam
rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam
laporan akuntabilitas kinerja.
b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan
melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri /PHI/ Tipikor Kelas
1A Serang
Keempat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan
diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Serang
Pada Tanggal : 23 Februari 2015
Ketua Pengadilan Negeri /PHI/
Tipikor Kelas 1A Serang
BUDI SANTOSO, SH. MH
NIP. 195906081985022001
SALINAN KEPUTUSAN INI DISAMPAIAKAN KEPADA :
1. Ketua Pengadilan Tinggi Banten
2. Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Negeri /PHI/ Tipikor Kelas IA Serang
3. Humas Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas IA Serang
Lampiran-Lampiran Dalan LAKIP
1. Struktur Organisasi
2. Indikator Kinerja Utama
3. Matriks Renstra 2015
4. RKT 2015
5. SK Tim Penyusun LAKIP
6. Lampiran-lampiran lainnya.